Page 1

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

INDIKASI MAFIA TANAH DAN PERADILAN

I

HAL

EDISI 177 / THN IV 5 - 11 DESEMBER 2011 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

5

Jalan Singkil-Sibolga Terancam Putus SINGKIL - Jalan nasional lintas pantai barat selatan yang menghubungkan Aceh Singkil dengan Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, kini terancam putus akibat longsor. Pantauan wartawan Selasa pekan lalu, longsor terdapat di dua lokasi antara lain, pada kilometer 71 di Desa Situbuhtubuh dan kilometer 82 di Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris. Dari dua lokasi, longsor di Desa Situban Makmur merupakan yang paling parah dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Dari lebar badan jalan lima meter, yang tersisa saat ini hanya tinggal dua setengah meter. Kondisi ini terjadi akibat sebagian badan jalan sepanjang lima puluh meter, tumpah ke dalam jurang. Camat Kecamatan Danau Paris, Abu S Berutu dalam

LONGSOR - Jalan nasional di Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris yang longsor tak kunjung diperbaiki. (KPK POS/AZT)

Oknum Anggota DPRD Nias Tak Becus NIAS - Moralitas oknum anggota DPRD kabupaten Nias berinisial, MW belakangan ini terkesan tidak becus. Buktinya, tanah pertapakan untuk pembangunan gedung sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias yang telah dihibahkannya kepada pemerintah daerah melalui Bupati Nias, dipertahankan kembali sebelum kontraktor membayar uang sebesar Rp10 juta. Akibatnya, pembangunan TK Negeri Hiliserangkai terkendala hingga saat ini. Seperti diketahui, surat perjanjian penyerahan tanah pertapakan gedung sekolah Taman Kanak-kanak(TK) Pembina Kasih Mulia, Desa Dahadano Botombawo, Ke-

camatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, tanggal 26 Juli 2010 antara pihak pertama (Mareti Waruwu AMa.Pd) Umur 38 Tahun Pekerjaan Anggota DPRD Nias, alamat Desa Dahadano Botombawo, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias bertindak sebagai yang menyerahkan tanah. Pihak kedua, Binahati B Baeha SH pekerjaan/jabatan Bupati Nias, alamat Gunungsitoli, Kabupaten Nias bertindak sebagai pemerintah Kabupaten Nias yang menerima tanah. Dalam surat perjanjian penyerahan tanah pertapakan gedung sekolah TK Negeri Hiliserangkai pada pasal 3 dise<<< selanjutnya baca Hal. 2

keterangannya kepada KPK Pos pekan lalu, longsor yang terjadi di wilayah kerjanya tersebut sudah memasuki bulan kedua. Namun sebagaimana keterangannya, walau sudah berlangsung lama dan juga sudah dilaporkan ke pihak terkait, hingga saat ini belum ada tanda-tanda upaya perbaikan atas kerusakan jalan tersebut. "Saya sudah berupaya melaporkan kondisi jalan ini ke dinas PU dan juga bupati. Tapi yang seperti anda saksikan, hingga hari ini belum terlihat adanya upaya perbaikan dari pihak terkait," terang Abu dengan nada resah. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas PU Aceh Singkil Sulaiman ST melalui Kabid Bina Marga Bambang Subagyo ST, mengaku sudah menerima laporan adanya longsor di jalan

alternatif menuju Sumut tersebut. Dalam penjelasannya, poros jalan barat selatan yang menghubungkan Aceh dengan Sumut, merupakan jalan nasional. Sehingga setiap terjadi kerusakan, upaya perbaikan merupakan kewenangan pihak Balai Bina Marga Cipta Karya (BMCK) di Banda Aceh. "Saya sudah dapat laporan adanya longsor di lokasi tersebut. Namun karena itu jalan nasional, laporan warga kami teruskan ke Balai BMCK di Banda Aceh," jelas Bambang. Sementara itu, akibat lambatnya penanggulangan longsor ini, membuat sejumlah pengusaha dan supir angkutan umum yang melayani trayek Singkil-Sibolga mengaku kecewa. <<< selanjutnya baca Hal. 2

Tangkap Perambah Hutan Torpisang Mata RANTAUPRAPAT - Pelestarian hutan lindung sepertinya hanya sebuah jargon saja. Sudah banyak hutan lindung yang dirambah dan dirusak, namun pemerintah tidak dapat berbuat banyak. Seperti halnya di kawasan Hutan Torpisang Mata, Kabupaten Labuhanbatu. Menurut pantauan koran ini, Senin pekan lalu, kawasan hutan Torpisang Mata, telah banyak yang

digarap dan dirambah masyarakat. Selain masyarakat, perambah paling besar diduga dilakukan PT Siringo-ringo yang mencapai 580 hektar. Hutan yang dirambah perusahaan perkebunan swasta itu kini telah ditanami kelapa sawit. Dan untuk mengelabui pemerintah, pihak perkebunan telah meracunnya yang diperkirakan 180 ha. Hutan Lindung ini cukup strategis, berada di kaki

Bukit Barisan di lingkungan Pasuruan, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, hanya berjarak 3 Km dari jantung kota Rantauprapat. Untuk menghindar dari jeratan hukum, kini ke 180 hektar kebun sawit yang sudah ditanami PT Siringo-ringo diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Menurut pengakuan H Kendang

Hasibuan, tokoh masyarakat Bandar Kumbul, kini masyarakat yang mengelola lahan sawit yang diterlantarkan itu banyak dari luar Bandar Kumbul, yakni dari kelompok FKI 1. Ketika perangkat desa melarang kehadiran kelompok FKI-1, kelompok itu mengatakan; “Kami baru <<< selanjutnya baca Hal. 2

Kinerja Dinas Bimaran Rohil Bobrok TAK BECUS - Mareti Waruwu (pakai topi warna putih), Kadis Pendidikan Kab Nias (tengah), Camat Hiliserangkai (kanan), kontraktor (ujung kanan), ketika sedang berada di lokasi proyek bersama tim dari Dinas Pendidikan Kab Nias. (KPK POS/YAGI)

kolom redaksi

BONGKARLAH KORUPSI PEGAWAI BETAPA merisaukan data yang dibeberkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan lembaga ini menunjukkan bahwa korupsi di kalangan pegawai negeri tetap merajalela kendati ada reformasi birokrasi. Tak usah ditutuptutupi, praktek kotor ini semestinya segera dibongkar. Pusat Pelaporan mengungkapkan adanya 79 ribu transaksi keuangan mencurigakan, termasuk yang dilakukan pegawai negeri. Sayangnya, instansi ini tidak mau memerinci berapa jumlah transaksi aneh yang khusus melibatkan abdi negara. PPATK hanya membeberkan berbagai modus korupsi mereka sekaligus cara menyembunyikan uang haram. Salah satu cara menggerogoti duit rakyat itu adalah memindahkan dana anggaran ke rekening pribadi. Alasan pengalihan dana sangat klise dan mengada-ada: proyek belum selesai. Ini biasa dilakukan menjelang tutup buku anggaran, setiap 15 Desember. Dengan cara ini, mereka akan menikmati bunga bank. Pejabat di Kementerian Keuangan menyebut modus itu sebagai pengendapan dana negara. Maksudnya, selama proyek belum kelar, uang negara yang dikuasai tersebut diputar seenaknya. Banyak yang memutar duit negara untuk investasi di pasar saham sampai investasi emas. Perbuatan culas ini dilakukan oleh pegawai negeri golongan rendah hingga pejabat tinggi. PPATK juga menggambarkan berbagai cara pegawai negeri <<< selanjutnya baca Hal. 2

BAGAN SIAPIAPI - Aktivis LSM IPSPK3R-RI Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Anirzam menuding, kinerja Dinas Bina Marga & Pengairan (Bimaran) Rokan Hilir yang dinahkodai Ibus Kasri, bobrok. Buktinya, sejumlah proyek tahun anggaran 2010-2011 terindikasi dikerjakan asal jadi. Karena, Anirzam mendesak Bupati Rohil Annas Maamun mereformasi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan mencopot Ibus Kasri dari Jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Rohil. Hasil survei selama sepekan yang dilakukan Anirzam kesejumlah kecamatan di wilayah kabupaten Rokan Hilir terkait proyek di lingkungan Dinas Bina Marga & Pengairan, dinilai tidak sesuai harapan masyarakat. “Saya kecewa dengan kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Rohil. Diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun melihat langsung kondisi proyek di wilayah Kabupaten Rokan Hilir,” imbuh Anirzam, Kamis pekan lalu. Menurut Anirzam, hasil Investigasi yang dilakukan Tim Investigasi IPSPK3RI bekerjasama dengan KPK Pos ke sejumlah proyek di lingkungan Dinas Bina Marga & Pengairan Rohil antara lain kecamatan Bagan Sinembah, Pujud, Kubu, Bangko Pusako, ditemukan sejumlah proyek dikerjakan diduga menyimpang

dari kontrak. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan di lapangan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Seperti pembetonan parit Jalan Syarin Johari, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud. Nilai kontrak proyek ini Rp500.000.000, merupakan kegiatan tahun anggaran 2010, namun proyek ini dilanjutkan tahun 2011. Di lokasi, plang papan nama proyek tidak ada, proyek pembetonan parit tersebut dilanjutkan diduga tanpa melalui proses lelang. Informasi yang berkembang, proyek ini di-PL-kan (penunjukan langsung) kepada salah satu perusahaan. Selain itu, proyek peningkatan jalan Lancang Kuning Baganbatu, Kecamatan Bagan Sinembah tahun anggaran 2010 sebesar Rp18,3 miliar, kode. Rek.103.103.01.15.03142 pos anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan, kegiatan pengerasan (hotmik) jalan. Pelaksana PT Usaha Kita Abadi, sepanjang 2 KM dan median jalan. Namun dalam papan proyek, volume dan consultant tidak disebutkan. Biaya kontrak angkanya disiram dengan cat warna kuning. Anehnya, tahun anggaran 2011 proyek ini dilanjutkan dengan kegiatan yang sama pengerasan (hotmix) Jalan Lancang Kuning dari Muka Kantor Camat Bagan <<< selanjutnya baca Hal. 2

TUMPANG TINDIH - Terlihat tumpukan material pada bahu jalan Lancang Kuning Baganbatu (KANAN). Papan nama proyek yang disiram cat kuning (KIRI).(KPK POS/PUR)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

EMPAT PIMPINAN KPK BARU TERPILIH

ABRAHAM: Rekening Gendut pun Kita Sikat JAKARTA – Setelah menjalani tahap panjang, akhirnya DPR memilih empat pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2012-2016. Keempatnya adalah Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain. Empat nama tersebut berhasil mengumpulkan suara terbanyak dari delapan calon yang tersedia. Pemilihan dilakukan secara voting oleh 55 orang Anggota Komisi III DPR. Suara terbanyak dimenangkan oleh Abraham Samad dan Bambang Widjajanto. Keduanya berhasil meraih 55 suara, disusul Adnan Pandu Praja (51) dan Zulkarnaen (37). Sedangkan empat nama yang gagal melenggang adalah Abdullah Hehamahua,

Handoyo Sudrajat, Ariyanto Sutadi, dan Yunus Husein. Keempat nama ini nantinya bersama Busyro Muqaddas akan diacak menjadi Ketua KPK yang baru. Mereka akan mulai bertugas pada Januari 2012 menggantikan Chandra M Hamzah, M Jasin, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto. Dengan demikian, Abraham akan menjadi panglima terdepan dalam memerangi praktik korupsi di Tanah Air. Sedangkan Busyro yang sebelumnya menjadi Ketua KPK, harus turun tahta men<<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 177 5 - 11 DESEMBER 2011

Lulusan USU Dituntut Miliki 4 Tanggung Jawab MEDAN - Mahasiswa sebagai komponen utama pilar perguruan tinggi dituntut memiliki empat tanggung jawab pokok agar bisa menjadi individu memiliki kompentensi dan kualifikasi akademik yang handal.“Persyaratan itu harus dimiliki mahasiswa khususnya lulusan Universitas Sumatera Utara,“ kata Rektor USU Prof Syahril Pasaribu saat menyampaikan sambutan pada acara wisuda lulusan USU periode I TA 2011/2012, di gedung Auditorium USU.

JALAN SINGKIL-SIBOLGA TERANCAM PUTUS ............dari hal 1 Menurut mereka, untuk menanggulangi longsor tersebut tidak seharusnya dinas PU Aceh Singkil menunggu pihak lain. Apalagi lintasan tersebut merupakan jalan alternatif lain dari Aceh menuju Sumut. "Ini sipatnya darurat dan menyangkut keselamatan serta hajat orang banyak, untuk apa ada dinas PU di daerah ini kalau harus menunggu pihak lain untuk memperbaiki longsor ini," protes Buyung Hutabarat, supir yang sehariharinya melayani trayek Singkil- Sibolga. Protes Buyung dan warga bukannya tanpa alasan, selain faktor ekonomi, keberadaan jalan ini juga telah memutus rentang kendali jalur tarnsportasi khususnya bagi warga Aceh yang menuju kota-kota pantai barat lainnya di Pulau Sumatra. Ironisnya walau sangat vital, sebagaimana keterangan Camat Danau Paris Abu S Berutu, belum terlihat tanda-tanda adanya upaya perbaikan dari pihak terkait terhadap badan jalan yang longsor tersebut. (AZT)

KINERJA DINAS BIMARAN ROHIL BOBROK ......................dari hal 1 Sinembah menuju terminal lama. Pagu anggaran untuk proyek ini sebesar Rp23.000.000.000. Panjang 7.000 meter Lebar 14 meter, kode rekening 03. Selain itu, adanya proyek Aukas di jalan yang sama, yakni Jalan Lancang Kuning menuju Terminal Lama sebesar Rp1.800.000.000, papan plang proyek tidak ada. Kemudian pada APBD Perubahan tahun anggaran 2011 diumumkan tanggal 12 November 2011 oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Rohil mengalokasikan anggaran peningkatan jalan Lancang Kuning Kecamatan Bagan Sinembah sebesar Rp13.000.0000.000. "Terkait pelaksanaan proyek peningkatan jalan Lancang Kuning tersebut diduga terjadi tumpang tindih anggaran," ungkap Anirzam. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pengerasan (hotmix) jalan Lancang Kuning tahun anggaran 2010-2011, Kepala Dinas Bina Marga & Pengairan Rohil Ibus Kasri dikabarkan dimintai keterangannya oleh Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Namun hingga saat ini tidak jelas hasil pemanggilan tersebut. Pemanggilan oleh penegak hukum terhadap Ibus Kasri termasuk kasus proyek peningkatan jalan Bagansiapiapi menuju Sinaboi. Dalam dugaan kasus ini, Ibus Kasri diperiksa Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung. Namun Ibus Kasri lolos dari jeratan hukum. Kasus lainnya adalah, proyek multi years Pembangunan Jembatan Pedamaran I-II, Kecamatan Bangko sepanjang 680 meter tahun anggaran 2008-2009-2010 APBD Rohil senilai Rp540 miliar. Proyek ini disinyalir dilanjutkan pada ABPD Perubahan tahun 2010 senilai Rp152 miliar lebih. Tahun anggaran 2011 proyek ini dianggarkan kembali dengan pagu anggaran Jembatan Pedamaran –I Rp80.355.001.000, Jembatan Pedamaran-II Rp76.830.000.000. Hingga saat ini proyek jembatan Pedamaran I - II disinyalir terealisasi 60 %. Sementara dengan besaran nilai proyek yang dianggarkan, beberapa kalangan memprediksi mestinya proyek pemb angunan jembatan itu terealisasi 100 %. (PUR)

BONGKARLAH KORUPSI PEGAWAI ........dari hal 1 menyembunyikan harta curian. Uang itu biasanya dibelanjakan atau menjadi modal bisnis atas nama istri, mertua, saudara, hingga anakanaknya. Ada pula yang membuat kartu tanda penduduk palsu agar investasi mereka dalam kegiatan bisnis tidak diketahui publik. Masalahnya, kenapa Pusat Pelaporan terkesan masih menutupnutupi kejahatan di birokrasi itu. Semestinya lembaga ini mengumumkan berapa jumlah rekening pegawai yang mencurigakan dan dari instansi mana saja. Dengan begitu, masyarakat bisa mengawasi tindakan yang akan diambil oleh atasan mereka ataupun penegak hukum. Banyak kejahatan mereka yang secara mudah bisa ditelisik dan segara diambil tindakan. Misalnya, seorang atasan pasti bisa mengetahui jika ada pegawai yang mengalihkan dana anggaran proyek ke rekening pribadi. Bila sang atasan tidak menertibkannya, bisa jadi ia juga terlibat dalam persekongkolan jahat. Dengan kata lain, kunci untuk memberantas korupsi di jajaran birokrasi ada pada pimpinan mereka. Jika di pemerintah pusat, presiden dan para menteri amat berperan dalam upaya membersihkan birokrasi. Adapun di pemerintah daerah, para gubernur, bupati, dan wali kota merupakan contoh bagi barisan birokrasi. Bagaimana bila para pemimpin itu juga tidak bersih? Itulah persoalan memerangi korupsi di kalangan pegawai negeri. Menteri atau gubernur tak akan berani melaporkan korupsi bawahannya ke penegak hukum bila dirinya melakukan kejahatan serupa. Ia takut korupsinya juga dibongkar. Itu sebabnya, PPATK jangan tanggung-tanggung membeberkan temuannya. Lembaga ini mesti menyebutkan nama instansi yang banyak pegawainya memiliki rekening mencurigakan, sehingga rakyat bisa memantau bila tak ada tindakan apa pun dari pemimpinnya. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Menurut rektor, keempat tanggung jawab utama yang harus dimiliki mahasiswa USU adalah pertama tanggung jawab secara pribadi kepada dirinya sendiri. Kemudian tanggung jawab kepada orangtua, akademik, dan secara kolektif kepada masyarakat. Rektor mengimbau mahasiswa selama masa pendidikan di perguruan tinggi harus merencanakan secara matang pembekalan diri dengan segala hal berkenaan

SIAPA JEGAL YUNUS & ARYANTO MASUK KPK?

dengan pengembangan diri secara akademik. “Semua aktivitas kemahasiswaan semata-mata hanya ditujukan meraih prestasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas diri selaku generasi penerus bangsa,” kata rektor. Menurutnya dengan mempedomani keempat pilar tanggung jawab itu, diyakini mahasiswa tersebut kelak menjadi alumni sebagaimana para wisudawan hari ini yang patut dibanggakan.

JAKARTA – Kegagalan Yunus Husein dan Aryanto Sutadi menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah diskenariokan oleh anggota Komisi III DPR. Sejak dalam proses lobi, dua nama itu sepakat tidak dimunculkan. "Bukan menjungkalkan tapi kita tidak mau orang pemerintahan di sana. Pak Yunus tidak ada yang memungkiri (orang pemerintahan), termasuk Pak Aryanto selain karena terlalu jujur dia juga didukung sama ini (Demokrat)," ujar Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan usai pemilihan Ketua KPK, di

Tidak saja mengharumkan almamater juga bangsa dan negara. Tahun ini jumlah mahasiswa USU yang diwisuda sebanyak 1.922 orang, terdiri dari 367 wisudawan/ti lulusan program pascasarjana, 13 orang program pendidikan spesialis, 13 orang program dokter jenjang magister, 158 orang pendidikan profesi, 1153 orang dari program sarjana dan 218 orang program diploma. (FeR)

Gedung DPR, Senayan, Jumat. Trimedya mengatakan, dirinya sempat merasa khawatir sebelum proses pemilihan pimpinan KPK dimulai di Komisi III. Pasalnya jika anggota Setgab (Sekretariat Gabungan) solid maka dua nama tersebut dipastikan akan lolos sebagai pimpinan KPK. "Prediksi saya dari awal, kalau Setgab pecah, dua nama itu pasti lewat. Kalau mereka tadi solid, kita deg-degan tadi. Kan sudah dibilang kami (PDIP) cuma 9 (suara) tidak ada artinya PDIP. Karena ini matematis saja hitungannya. Kita sampai periksa pasukan kami tidak ada yang lari. Kami 9 orang, Golkar 10." (IC)

TANGKAP PERAMBAH HUTAN TORPISANG MATA .....................................................dari hal 1 mau pergi kalau PT Siringoringo yang mengusir kami”. TIDAK DIINDAHKAN Masyarakat pendatang tak peduli dengan pengumuman yang sudah dibuat aparat terkait di kawasan hutan lindung tersebut. Seperti diketahui, di lokasi itu telah terpampang papan Pengumuman baik dari Poldasu dan Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu yang berbunyi: “Pengumuman, Lokasi ini adalah Kawasan Hutan Lindung (SK MENHUT NO. 44/MENHUT-II/ 2005) Dilarang mengerjakan, menggunakan/menduduki/ kawasan hutan secara tidak syah, Sanksi Pidana 10 Tahun Penjara denda Rp5.000.000.000. UU RI NO.41 Tahun 1999 (pasal 50 Jo Pasal 78) Dishutbun TA 2011). Sementara pengumu-

man Poldasu berisi: P“Lokasi Tanah ini dalam proses Penyidikan DIT KRIMSUS POLDA SUMUT). Dengan adanya papan pengumuman tersebut, maka jelas lahan sawit eks PT Siringo-ringo itu bagian dari hutan lindung. Namun anehnya tak seorangpun dari pihak pengusaha PT Siringo-ringo yang dijadikan tersangka atau ditahan untuk bertanggung jawab. Di lokasi saat ini, kuat dugaan adalah orangorang suruhan PT Siringoringo. Menurut Jahar, warga Bandar Kumbul, di lahan tersebut sudah banyak yang menggarap. Ada oknum Polisi, Oknum TNI dan oknum preman. Bahkan sekarang mereka melakukan penyemprotan lahan dengan mem-

pergunakan semprot mesin dan mobil tangki. "Kalau masyarakat manalah mungkin mampu menggarap lahan dengan alat seperti itu. Di sana juga sudah berdiri dua posko mereka,” ujar Jahar menceritakan. Ketika hal ini dikonfirmasi ke pihak PT Siringoringo di Medan, Julius yang dihubungi melalui ponselnya mengatakan; “Saya tidak tau itu pak, coba konfirmasi ke bapak TH saja,” ujarnya. Ketika TH dihubungi mengatakan; “Waduh saya lagi di bandara, coba hubungi bapak Susanto saja Humas PT Siringo-ringo,” katanya sambil memutus hubungan telepon. Sementara Susanto yang dihubungi ponselnya tak diangkat. Ketika dihubungi lewat pesan singkat (SMS),

OKNUM ANGGOTA DPRD NIAS TAK BECUS butkan pihak pertama menyerahkan tanah tersebut kepada pihak kedua tanpa menerima ganti rugi. Anehnya, ketika Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengalokasikan pembangunan gedung sekolah TK Negeri Hiliserangkai yang tertampung melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2011 senilai Rp283.260.000, dan pengerjaannya dipercayakan kepada CV Nias Indah, tibatiba dihalangi oleh penghibah/pemilik tanah dengan alasan sebelum kontraktor melaksanakan proyek, diharuskan membayar uang Rp10 juta diluar biaya lain-lain (surat kontraktor CV Nias Indah kepada Kadis Pendidikan Kabupaten Nias tanggal 24 NoVember 2011-red). Kemudian, berdasarkan surat Pejabat Pembuat Ko-

mitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tanggal 3 November 2011 Nomor : 642.2/1005-DAU/2011 untuk segera memulai pekerjaan pembangunan sekolah TK Negeri Hiliserangkai, maka pihak kontraktor memulai melaksanakan penggalian tanah pondasi pada Selasa, 15 November 2011. Namun, empat hari kemudian, yakni hari Sabtu tanggal 19 November 2011, tanah yang sudah dihibahkan itu dipalang oleh penghibah/ pemilik tanah, sambil merusak papan bow plang dan benang siku di pondasi yang sudah dipasang tukang (sesuai laporan Direktur CV Nias Indah tanggal 21 November 2011 kepada PPKred). Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias menyurati Bupati Nias tanggal 22 November 2011

Nomor : 642.1/3551-SP/ 2011 tentang laporan pembangunan TK Negeri Hiliserangkai, adanya ancaman/ larangan bahkan teror dari pemilik/penghibah tanah kepada tukang untuk tidak dikerjakan proyek yang telah dipalang salah seorang pemilik/penghibah tanah an. Mareti Waruwu. Ketika KPK Pos meliput peninjauan di lokasi proyek oleh tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dipimpin langsung Kadis Pendidikan, Drs F Yanus Larosa, PPK, TemaaroTelaumbanua SH dan turut dihadiri kontraktor CV Nias Indah, penghibah/pemilik tanah, Mareti Waruwu, Camat Hiliserangkai, Yanuari Mendrofa, Kepala UPT, Eliaki Telaumbanua, Kades Dahadano Botombawo, Temasokhi Mendrofa, Senin (28/11) sekitar pukul 17.00 WIB

Susanto menjawab; "Saya lagi rapat". SURAT BUPATI Terkait permasalahan Hutan Lindung Torpisang Mata, bupati Labuhanbatu mengeluarkan surat Nomor: 522/4371/Hutbun/2011 tertanggal 11 November, tentang penghutanan kembali. Surat bupati itu sekaligus menyahuti surat Ketua Kelompok Masyarakat Rukun Warga Hutan Bandar Kumbul di Maelil. Untuk penghutanan kembali lahan seluas 580 ha yang digarap PT Siringo-ringo, sesuai surat Bupati, Pengelolaan Hutan Lindung Torpisang Mata/Register seluas lebih kurang 580 ha diminta kepada kelompok masyarakat agar dalam menghutankannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum dilakukan pembukaan, penggunaan, pengerjaan kawasan hutan, harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan dan pemerintah daerah siap memfasilitasi permohonan Kelompok Masyarakat Rukun Warga Bandar Kumbul. Namun ironisnya, Dinas Kehutanan dan kepolisian sampai saat ini tidak berbuat untuk pengamanan kawasan tersebut, kecuali memasang papan pengumuman. Warga Bandar Kumbul Kendang Hasibuan mengharapkan tindakan nyata dari pemerintah dan kiranya dapat mengabulkan permohonan warganya agar lahan eks PT Siringo-ringo itu dapat dijadikan Hutan Kemasyakatan yang dikelola oleh kelompok masyarakat. (HAH)

..........................................................................dari hal 1 Ketika Dinas Pendidikan Kabupaten Nias memperlihatkan kepada pemilik/ penghibah tanah sketsa/ gambar tanah yang telah dihibahkan kepada Pemkab Nias, namun Mareti Waruwu mengatakan lokasi yang ada pada sketsa/gambar tersebut “hanyalah rencana”, sambil menghunjuk lokasi lain, sehinggga tim dari Dinas Pendidikan pada saat itu sempat terkejut atas jawaban Mareti Waruwu. Bahkan, ketika wartawan KPK Pos sedang mengambil foto yang hadir di lokasi proyek pada saat itu, tibatiba penghibah/pemilik tanah Mareti Waruwu yang juga oknum anggota DPRD Nias sempat menghunjuk wartawan KPK Pos agar tidak memotret sambil berkata “siapa tukang foto itu!“ Salah seorang tokoh masyarakat Hiliserangkai, S

Mendrofa kepada KPK Pos mengatakan, masyarakat sangat kecewa kepada Mareti Waruwu karena yang bersangkutan merupakan wakil rakyat, tetapi dengan tindakannya tersebut telah menciderai marwah lembaga di DPRD Nias dan secara tidak langsung menghalangi pembangunan TK Negeri Hiliserangkai. "Padahal TK Negeri Hiliserangkai satu-satunya TK negeri di Kabupaten Nias," ujarnya. Dia menambahkan, seandainya pemilik tanah Mareti Waruwu membatalkan penyerahakan tanah untuk lokasi TK Negeri Hiliserangkai yang telah dihibahkannya tersebut, S Mendrofa mengaku bersedia menyerahkan tanahnya sebagai lokasi gedung sekolah TK Negeri Hiliserangkai tanpa ganti rugi. (YAGI)

ABRAHAM: REKENING GENDUT PUN KITA SIKAT .....................................................dari hal 1 jadi wakil ketua. Perlu diketahui, Abraham lahir di Makassar 27 November 1966. Dia adalah seorang advokat di Makassar yang kemudian mendirikan Anti-Corruption Committee (ACC). ACC adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemberantasan korupsi. Abraham menjadi advokat sejak 1995 berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi (SK PT) pada 1995. Setelah UU advokat ada, maka SK itu dikonversi menjadi kartu advokat dari Peradi. Abraham menyelesaikan

pendidikan S1 hingga S3 di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. Dia pernah berjanji akan bekerja sesuai fakta, dan tidak banyak bicara tetapi lebih mengutamakan tindakan. Makan di Pinggir Jalan Calon Ketua KPK Abraham Samad ternyata dikenal sebagai sosok yang kritis menyikapi setiap kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat. "Kehidupan dia (Abraham Samad) normal-normal saja, namun dia peduli dengan setiap kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat," kata Jerwis, rekan seperjuangan

Abraham Samad di Sulawesi Selatan saat dihubungi, Jumat. Sebagai bentuk kritisnya itu, Abraham kerap melakukan advokasi atau pendampingan rakyat di Sulawesi mulai dari penggusuran tanah rakyat, penggusuran kaki lima dan kasus korupsi DPRD Sulawesi. "Hidupnya biasa saja, makan dan minum (jajan) di pinggir jalan biasa untuk dia," ungkapnya kembali. Ditambahkan Jerwis yang juga aktivis 98 ini, selama ini Samad tinggal di Makassar dan jika ke Jakarta dia lebih banyak menumpang di ru-

mah teman atau saudaranya saja. Skala Prioritas Abraham menyelesaikan S1 di Universitas Hasanuddin pada 1993 angkatan 1987. Dia pun kemudian melanjutkan studi hingga doktor di universitas yang sama pada 2010. Menurutnya, skala prioritas dapat mengarahkan kinerja KPK. "Korupsi skala kecil biar dikerjakan kejaksaan dan kepolisian dengan supervisi KPK. Tapi KPK harus punya prioritas," imbuhnya. Menurut Samad, fungsi supervisi antara KPK de-

ngan Kejaksaan dan Kepolisian saat ini belum berjalan efektif. "Pandangan subyektif saya, semua berjalan sendiri-sendiri," ujar dia. Advokat dan pegiat antikorupsi ini pun menegaskan akan independen bekerja meski perkara yang ditangani diduga melibatkan penegak hukum lain. "Saya tidak pernah ragu memberantas korupsi di lembaga penegak hukum, kita sikat. Kalau ditemukan rekening gendut, kita sidik juga, tidak boleh diskriminatif dalam pemberantasan korupsi," sambungnya. (TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 177 5 – 11 DESEMBER 2011

KORUPSI

NASIONAL

Sinyalirisasi Proyek Siluman AMP

KERINCI–Persoalan AMP pemerintahan Kabupaten Kerinci tidak kunjung usai dari tahun ke tahun selalu bermasalah. Baik itu persoalan pembelian AMP yang disinyalir berlainan merk antara Stone Cruccer dengan AMP. Baru-baru ini terjadi lagi permasalahan pengadaan alat berat, selang satu bulan terjadi dugaan manapoli pengadaan tiga alat berat, dan saat ini terjadi lagi permasalahan proyek siluman di AMP tersebut. Nasrun ST, Kabid Tata Ruang Dinas PU juga pengelola dan penanggungjawab AMP pemerintahan Kabupaten Kerinci, selalu di cerca dugaan curang dalam jabatannya pada pengerjaan proyek AMP. Pelaksanaan proyek fondasi vertical infact di AMP masih menjadi pertanyaan bagi publik, siapa pelaksana, sumber dana, serta tidak ada papan keterangan proyek sesuai Perpres No.54. Walaupun proyek dikerjakan secara swakelola wajib memasang papan keterangan proyek namun Nasrun tidak mengindahkan hal ini. Nasrun terkesan kebal hukum, buktinya saat ini pelaksanaan proyek fondasi vertical infact yang sebelumnya vertical infact, vibro roller, dan compressor yang terin-

dikasi ketiga paket tersebut dimenangkan dan memakai perusahaan milik adik kandung Nasrun. Jelas Nasrun mengangkangi Perpres No.54 tentang pengadaan barang dan jasa. Selain itu ia juga telah berani menjanjikan dan mengeluarkan SK magang terhadap oknum masyarakat non pendidikan dengan menjanjikan akan masuk databese PNS nantinya. Nasrun juga diduga telah menipu anggota Komisi I Subur Budiman dengan mengatakan ia hanya memperkerjakan oknum masyakat hanya sebagai pekerja harian lepas, namun di dalam SK oknum masyarakat non pendidikan terdaftar magang. Menurut keterangan masyarakat setempat, Nasrun sering berada di lokasi proyek dan kantornya. (DON)

Pejabat Tinggi Kemenag Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA - Korupsi di tubuh Kementerian Agama (Kemenag) kembali masuk ke ranah hukum. Setelah korupsi dana haji, kini proyek pengadaan fasilitas peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bagi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Kementerian Agama se Indonesia. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Dua tersangka itu, Saefuddin (49) - Pejabat Pembuat Komitmen di Kemenag. Penetapan status tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor 163/f.2/fd.1/11/ 2011 tertanggal 29 November 2011. Tersangka lain, Ida Bagus Mahendra Jaya Marta (51), pihak swasta selaku konsultan Teknologi Informasi (TI), penetapan status tersangka berdasarkan surat perintah bernomor 164/f.2/fd.1/11/ 2011 tertanggal 29 November 2011. "Penetapan status tersangka setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad, di Kejagung Jakarta, Kamis pekan lalu. Noor mengatakan bakal ada tersangka lainnya dalam kasus korupsi ini. Pasalnya penyidikan Kejagung tidak akan berhenti kepada dua orang tersebut. Meski demikian, sangat bergantung kepada penyidikan. "Yang pasti sesuai komitmen pimpinan kejaksaan. Siapapun yang terlibat akan dijadikan tersangka," ucap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kasus korupsi ini, lanjut dia, berawal dari tahun 2010, Kemenag memperoleh anggaran dana sesuai APBN Perubahan. Dana itu dimanfaatkan untuk proyek pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Madrasah Tsanawiyah se Indonesia nilainya Rp 27,5 miliar. Juga, proyek yang

sama untuk Madrasah/ Aliyah senilai Rp 44 miliar. Dua proyek ini terdapat dua pemenang tender, yakni PT Alfindo Nuratama Perkasa (ANP) sebagai pemenang lelang untuk Tsanawiyah, dan PT Sean Hulbert Jaya (SHJ) untuk Aliyah. Dan, Ida Bagus Mahendra Jaya Martha merupakan konsultan IT (Information Technology) dari PT Sean Hulbert Jaya. Sayangnya, mereka tidak langsung menjalankan proyek itu, malah menyerahkan pada pihak lain. Di sinilah diduga mulai adanya praktik kotor berupa penggelembungan atau mark up. Sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Saefuddin tidak mencegah malah membiarkan praktik kotor bahkan ikut-ikutan main kotor. "Sebagai Konsultan IT, Ida Bagus Mahendra Jaya Martha tidak menjalankan tugasnya mengecek barang yang tidak sesuai spesifikasi. Sehingga barang yang ada, tidak bisa digunakan sebagaimana semestinya," paparnya. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 25 miliar terdiri sekitar Rp 9 miliar untuk tsanawiyah dan Rp15 miliar lebih (Aliyah). Perbuatan itu melanggar undang-undang sesuai pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lucunya, hingga kini keduanya belum ditahan, padahal ini penting agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Juga belum diperiksa sebagai tersangka. Mereka juga belum diajukan cekal untuk mengantisipasi perginya tersangka ke luar negeri. "Ya, nggak lama lagi segera diajukan, dalam kasus ini juga tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak lain, seperti termasuk pemenang tender. Tunggu saja hasil penyidikan," Sambung Noor. (ENDY)

SIDANG PERDANA–Terdakwa kasus suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (30/11). Dalam sidang itu Nazaruddin mengaku tidak mengerti semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan Nazaruddin Sebut Nama Anggie JAKARTA - Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat duduk dikursi terdakwa. Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini, didakwa melakukan korupsi yakni terima suap sebanyak 5 lembar cek senilai Rp 4,675 miliar dari Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI), Mohammad El Idris. "Suap diberikan lantaran Nazaruddin mengupayakan PT DGI sebagai perusahaan pemenang tender pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan," ungkap Jaksa KPK I Kadek Wiradana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu pekan lalu. Sebagai penyelenggara negara, sambung Jaksa, terdakwa Nazaruddin diduga telah menerima hadiah atau janji agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nazaruddin dan PT DGI, menurut jaksa, sepakat bahwa terdakwa akan menerima komitmen fee sebesar 13 persen dari total nilai proyek wisma Atlet Sea Games sebesar Rp 191 miliar. Jaksa juga menyatakan Nazaruddin sebagai penyelenggara negara patut diduga mengatur agar PT DGI mendapat proyek itu dengan Kelompok Usaha Permai Grup.

Terdakwa juga meminta kepada anggota DPR dan Badan Anggaran Angelina Sondakh agar Mindo Rosalina Manulang (Rosa) dilibatkan dalam proyek di Sesmenpora. Sebagai jawaban, Angelina kemudian meminta agar Nazaruddin juga berkoordinasi dengan Sesmenpora Wafid Muharam. Wafid yang ditemui Nazaruddin menyatakan tidak masalah selama semua itu disetujui oleh anggota DPR. "Sudah clear and clear. Sudah disetujui DPR," kata jaksa mengutip pernyataan Nazaruddin sekira di tahun 2010. Jaksa juga mengungkapkan Anggie, panggilan akrab Angelina Sondakh juga berinisiatif supaya Nazaruddin bersama Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang menghubungi pihak Kemenpora. Akibat perbuatannya, Nazar dijerat dakwaan pertama Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Korupsi, dakwaan kedua Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Korupsi, dan dakwaan ketiga Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. Ancaman pidananya paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Usai membacakan surat dakwaan, majelis hakim yang dipimpin

Darmawati Ningsih menanyakan apakah terdakwa Nazaruddin mengerti surat dakwaan Jaksa. "Saya sama sekali tidak paham, dan tidak mengerti, yang mulia," jawab Nazaruddin. Nazaruddin juga mengeluhkan mengapa selama di pemeriksaan KPK, tidak pernah ditanya mengenai penerimaan uang itu. “Yang mulia, selama di pemeriksaan saya tidak pernah ditanya mengenai uang atau PT DGI,” tanyanya penuh keyakinan. Bahkan, Nazaruddin bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris mengaku belum menerimna dakwaan Jaksa, Juga menolak tudingan Jaksa yang menyebut Nazaruddin menerima cek Rp 4,6 miliar dari PT DGI. Hotman Paris berdiri dari kursinya dan berbicara kepada majelis hakim. “Yang mulia kami tidak pernah mendapatkan berita acara pemeriksaan mengenai apa yang didakwakan kepada terdakwa ini,” timpal Hotman. “Kami pihak kuasa hukum hanya mendapat satu BAP berisi catatan perjalanan ke Bolivia. Di situ tidak dibahas mengenai penerimaan uang Rp 4,6 miliar,” lanjutnya. Ketua majelis hakim Darmawati Ningsih tidak menanggapi apa yang disampaikan Nazar dan kuasa hukumnya. Ketua majelis menyerahkan keberatan-keberatan dari pihak terdakwa kepada jaksa penuntut umum. “Silahkan penuntut umum untuk memberikan penjelasan kepada terdakwa karena pihak terdakwa tidak mengerti,”

kata Darmawati. JPU Kadek Wiradana menyambut perintah hakim dan langsung menanyakan kepada pihak terdakwa. “Bagian mana yang tidak paham?” tanya Kadek. Nazaruddin bilang, “Banyak, tidak paham salah satunya antara saya dengan PT DGI. Saya selama pemeriksaan tidak pernah ditanyakan soal penerimaan uang semacam itu,” kata Nazaruddin yang mengenakan kemeja motif batik biru. Kadek pun menanggapi dingin pertanyaan Nazaruddin tersebut. Menurut dia apa yang disebut dalam dakwan sudah berdasarkan alat bukti. “Kami menyusun dakwaan berdasarkan alat bukti yang ada, tidak hanya berdasarkan keterangan yang ada,” jelasnya. Hotman Paris menimpali kembali dengan keberatannya. “Yang mulia, bagaimana kami bisa menyusun pembelaan dengan maksimal, jika apa yang didakwakan tidak ada dalam berita acara pemeriksaan,” ucap Hotman. Perdebatan berlangsung selama sekitar 10 hingga 15 menit. Menanggapi kuasa hukum terdakwa, Darmawati hanya mempersilakan kuasa hukum untuk memasukan keberatan tersebut pada nota keberatan (eksepsi) dari jaksa yang akan disampaikan dalam sidang selanjutnya. Akhirnya sidang ditunda sepekan untuk memberikan kesempatan terdakwa mengajukan eksepsi.(ENDY)

Pembunuhan Orangutan di Kaltim Sarat Rekayasa JAKARTA - Indonesia Development Monitoring (IDM) menuding ada rekayasa dalam pembunuhan orangutan di perkebunan PT Khaleda Agroprima Malindo (KAM) Kalimantan Timur (Kaltim). LSM Indonesia dan asing sengaja menghembuskan isu lingkungan sebagai alat pemerasan serta persaingan bisnis. "Isu lingkungan yang tidak benar, kini dijadikan alat pemerasan terhadap perusahaan, yang melakukan kegiatannya bersentuhan dengan masalah lingkungan hidup seperti perkebunan, dan pertambangan," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Munatsir Mustaman SH di Jakarta, Senin pekan lalu. IDM melakukan investagasi langsung ke tempat kejadian sekaligus mengumpulkan data dari berbagai pihak. "Dan ternyata tidak ditemukan bukti yang kuat adanya pembantaian orangutan," tegasnya. Dijelaskan, terjadinya dugaan adanya pembunuhan orangutan di perkebunan PT KAM bermula dari berita salah satu harian surat kabar di Kaltim, pada September 2011. Berita itu langsung ditindaklanjuti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, dengan menginvestigasi. BKSDA juga mengontak wartawan di media terbitan Kaltim, ternyata mengaku sudah dipindahtugaskan ke Makassar. "Hingga kini wartawan yang melempar isu itu, tidak diketahui keberadaannya sebagai sumber utama kasus terjadinya dugaan pembunuhan orangutan," ucapnya. Selain itu, lanjut Munatsir, adanya bukti tulang belulang orangutan yang dibawa wartawan

ke Universitas Mulawarman pada tanggal 2 November 2011 untuk dilakukan investigasi, ternyata berdasarkan keterangan DR. Yaya tidak dapat menentukan kapan Orangutan itu dibunuh dan penyebab kematiannya. Masalah pembantaian orangutan juga ditindaklanjuti Polisi Sektor Kutai Kertanegara. Hasil penyelidikan di lapangan dan statementnya bahwa tidak ada bukti yang kuat adanya pembunuhan orangutan di areal PT KAM, tambahnya. Diakuinya, pada Oktober 2011, Centre Orangutan Protection(COP) melakukan kampanye yang mendesak polisi segera menetapkan tersangka pembunuhan orangutan di PT KAM. Dalam desakan COP kepada Presiden SBY dan Kapolri dengan melakukan aksi di depan Istana Negara, pada 3 November 2011, mendesak agar Polri menurunkan tim ke Samarinda. Hasilnya tim Mabes Polri menangkap dua orang pelaku pembunuh orangutan di areal perkebunan PT KAM. "Kami menilai ada keanehan dalam mengungkap kasus dugaan terbunuhnya orangutan di perkebunan PT KAM. Juga tudingan PT KAM hanya rekayasa yang tak jelas buktinya," katanya. Diungkapkan keanehan dan rekayasa itu, antara lain keberadaaan wartawan sebagai sumber yang paling utama memberikan data hingga kini tidak jelas keberadaannya. Setelah melempar berita langsung menghilang. Bahkan aparat kepolisian Kutai Kertanegara dan Mabes Polri yang mencari wartawan untuk dimintai keterangan tak pernah muncul keberadaanya.

“Memang untuk membuka kasus ini menjadi terang benderang, hendaknya dapat membuktikan terjadinya pembunuhan orangutan di areal perkebunan PT KAM dan wartawan itu harus mau memberikan keterangan kepada pihak kepolisian," tegasnya. Selain itu, wartawan yang menyerahkan tulang belulang orangutan ke Universitas Mulawarman juga harus memberikan keterangan kepada Polisi untuk memberikan keterangan darimana tulang belulang itu didapat. "Apakah benar orangutan yang terluka di PT KAM pada 3 November benar benar datang secara alami atau sengaja diletakan di areal kebun PT KAM ,dan apakah benar orangutan itu dilukai oleh pihak PT KAM. Jadi ini nampak adanya dugaan rekayasa agar opini dapat terbentuk seolah olah PT KAM melakukan pembunuhan orangutan, sehingga membuat Mabes Polri turun tangan," ungkapnya dengan protes. Menurutnya, Polisi juga harus menyelidiki adanya kemungkinan persaingan dalam usaha perkebunan sawit dengan melakukan upaya upaya pembusukan terhadap PT KAM, yang merupakan perusahaan PMA untuk menjaga image negara Indonesia terhadap perlindungan investasi asing Polisi juga harus meminta keterangan dari COP, sebagai pengkampanye terbunuh orangutan apakah ada benang merah COP dengan pesaing PT KAM, desaknya serius. "Biarkan polisi berkerja mengungkap kasus ini agar terang dan tidak terjebak dalam rekayasa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mergikan para pekerja di PT KAM

dan petani plasma PT KAM," paparnya. Juru bicara Serikat Pengacara Rakyat Habiburokhman menambahkan Polri diminta untuk netral dan terbebas dari kepentingan dalam menangani kasus pembunuhan orang utan di Kutai Kartanegara, Balikpapan, Kalimantan Timur. "Jangan sampai Polri terjebak melakukan kriminalisasi terhadap pihak yang sebenarnya tidak terlibat. Memang penanganan pembunuhan Orangutan yang tidak tuntas akan menimbulkan persoalan lain karena berpotensi dimanfaatkan pihak lain," tegasnya. Menurutnya ada pihak tertentu yang berniat mengambil keuntungan dari kasus pembunuhan Orangutan dengan mendramatisirkan dan mengeksploitasi anti-Malaysia, karena pemegang saham terbesar perusahaan berasal dari Malaysia. Habiburahman juga meminta pemerintah merespon penanganan kasus pembunuhan Orangutan dengan mempertimbangkan faktor investasi. "Jangan sampai pengusutan kasus dugaan pembunuhan Orangutan menghancurkan industri kelapa sawit di Indonesia," ujar Habiburokhman seraya mencontohkan PT Khaleda yang memiliki luas lahan sekitar 16.000 hektare dengan mempekerjakan sebanyak 20.000 orang dan 4.000 orang petani plasma. Namun Serikat Pengacara Rakyat mendukung penuh penanganan dugaan kasus pembunuhan terhadap Orangutan secara sistematis dengan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.(ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 177 5 – 11 DESEMBER 2011

KORUPSI

SUMUT

Proyek Jalan Asal Jadi NIAS UTARA – Lanjutan pembangunan jalan ruas Banuagea Hilisalo’o, Kecamatan Sitolu’ori, Kabupaten Nias Utara, yang dikerjakan CV Sumber Rejeki dengan pelaksana Wakil Direktur Natalius bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran (TA) 2011 berbiaya Rp 748 juta dan volume pekerjaan jalan 1721 meter, dikerjakan asal jadi. Mantan Kepala Desa Fulolo Salo’o, Boronihaogo Gea ketika dikonfirmasi pada Senin pekan lalu mengatakan proyek ini dimulai bulan Agustus 2011 dan selesai bulan November 2011. Namun sampai saat ini masih belum rampung bahkan beberapa item pekerjaan seperti pengaspalan dan pembuatan tembok penahan sedang dikerjakan meskipun telah jatuh tempo. Selanjutnya, pada pengaspalan badan jalan sangat memprihatinkan di beberapa tempat yang sudah di aspal sudah mulai rusak karena selain aspalnya sangat tipis, ada juga pengaspalan yang dilakukan pada malam hari seperti yang berlokasi di depan Pasar Pekan Fulolo. Akibatnya badan jalan ada yang terlihat bergelombang. Kemudian, tanah yang berada di bahu jalan dibiarkan saja tanpa dibersihkan sehing-

Jaringan Masyarakat Sipil Minta Selamatkan TNBG

MEDAN - Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 29 P/HUM/2004 tanggal 17 September 2008, tentang Permohonan Hak Uji Materil PT Sorik Mas Mining atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK-126-MENHUT-II/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 108.000 hektar sebagai kawasan Pelestarian Alam dan Fungsi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Batang Gadis. Proyek pengaspalan jalan ruas Banuagea Hilisalo’o dikerjakan asal jadi. ga air hujan mengalir dan mengikis badan jalan seperi di depan rumah A Jelita, serta beberapa kejanggalan lain yang menyalahi spec teknik. Kontraktor yang mengerjakan proyek ini disebut-sebut bermarga Maduwu dari Nias Selatan ipar Kepala BKD

Proyek Tarukim Propinsi Diduga Pakai Bahan Bekas BINJAI - Proyek pembuatan parit beton di Perumnas Berngam, Jalan Andalan 7-8 dan Jalan Bantara menjadi gunjingan masyarakat setempat. Pasalnya, proyek yang disebut-sebut dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarikum) propinsi Sumut itu dikerjakan dengan menggunakan batu lama yang dicuci "ala doorsmeer" menggunakan mesin pencuci. Selain itu proyek yang terkesan amburadul itu, juga tidak memasang plang proyek sebagaimana yang disyaratkan oleh Keppres Nomor.80 Tahun 2000 yang diperbarui Perpres Nomor.54 Tahun 2010 bahwa setiap proyek yang menggunakan dana negara wajib memasang plang proyek agar dapat diawasi oleh masyarakat ataupun lembaga pengontrol lainnya. "Proyek dengan nilai ratusan juta rupiah ini patut dipertanyakan," ujar Ahmad Iskandar, Kamis pekan lalu. Disamping menggunakan batu bekas yang dikorek dari dalam parit, proyek ini dipastikan tak akan bertahan lama karena juga menggunakan campuran semen dan pasir yang diduga tidak menggunakan bestek yang benar. "Tampak sekali campuran pasir yang lebih banyak dari semen semestinya hingga daya tahannya akan amburadul," tambah Ahmad dengan nada prihatin. Sementara para pekerja yang ditanyai menyangkut proyek drainase itu lebih banyak mengatakan tidak tahu, apakah proyek itu proyek rehab atau proyek baru. "Kami ini hanya disuruh kerja, kami tidak tahu ini proyek apa dan siapa yang punya," ujar seorang pekerja. Tokoh masyarakat Berngam, Ngadiso meminta aparat berwenang di Sumut dan Binjai untuk mengusut proyek Distarukim tersebut. (SBR)

Nias Utara. "Jelas-jelas tidak mempunyai rasa memiliki tetapi hanya meraup keuntungan sebesar-besarnya. Secara kasat mata umur proyek ini tidak bakal panjang karena baru dikerjakan sudah amburadul," katanya. Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Nias Utara, Onahia Telaumbanua ST MT yang dihubungi melalui ponselnya mengatakan beliau masih berada di Batam dalam rangka urusan dinas. "Saya sudah mendapat informasi tentang pelaksanaan proyek pembangunan jalan di

Banuagea Hilisalo’o dan dalam waktu dekat saya akan menurunkan tim dari Dinas PU ke lapangan," katanya. Ketika kasus ini dikonfirmasi kepada pihak kontraktor, Kamis pekan lalu, beliau mengatakan bukan pihak yang mengerjakan proyek tersebut. (YAGI)

FJPI Tingkatkan Kualitas Jurnalis Perempuan MEDAN - Lembaga studi pers dan pembangunan mendata dari 100.000 jurnalis di Indonesia, hanya 17 persen jurnalis perempuan. Namun kontribusi jurnalis perempuan untuk menentukan isu-isu aktual yang harus diangkat dalam perspektif perempuan masih terbatas. Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Asren Nasution mengemukakan, dari berbagai referensi, ditemukan jumlah perempuan yang duduk dalam struktur media di tingkat pengambil keputusan masih tetap minim. “Persentase perempuan sebagai editor, kepala bidang atau departemen maupun sebagai pemilik media hanya berkisar lebih kurang 0,6 persen saja,” ujarnya membuka Pelatihan Jurnalisme Perspektif Gender dalam menyambut HUT Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) ke-4, kerjasama FJPI dengan Dewan Pers di Grand Swiss-BelHotel Medan, Sabtu pekan lalu. Keterbatasan ini, katanya, memberikan peluang perempuan masih menjadi objek pemberitaan yang terkadang merugikan harkat dan martabat

perempuan itu sendiri. “Untuk itu, besar harapan agar FJPI di Sumut dapat merefleksikan kondisi ini dengan melakukan konsolidasi secara internal organisasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia jurnalis perempuan yang handal, tangguh, ulet, visioner dan professional,” ucap dia. Sementara itu Pembina FJPI, Darmayanti Lubis mengungkapkan perspektif gender ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi negara yang belum tampak. Selama ini, lanjutnya, media memang lebih mencitrakan perempuan dalam pemberitaan. ”Kalau perempuan, salah sedikit saja dibesar-besarkan di media. Kalau sudah maju, tidak kelihatan juga,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari Sumut ini. Karenanya, media diharapkan mengangkat citra perempuan sehingga lebih maju. Sehingga sumber daya manusia dan kontribusi perempuan bisa dioptimalkan. Di kesempatan yang sama, Ketua FJPI, Khairiah Lubis mengungkapkan kegiatan pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan HUT FJPI ke-4. “Disini, kami juga memediasi tiga orang

menyandang cacat untuk mendapatkan fasilitas kursi roda yang dibantu oleh rekan FJPI yang juga anggota DPDRI Sumut, Parlindungan Purba,” tuturnya. Dalam pelatihan ini, akan dihadirkan Ketua Dewan Pers, Prof Dr Bagir Manan sebagai keynote speaker. Kemudian pemaparan makalah berjudul Dilema dan tantangan jurnalis perempuan dalam menjalankan profesinya, oleh Helga Worotin (Lentera Indonesia). Dilanjutkan paparan bertema Perempuan dan Keadilan Gender (Hak Jurnalis Perempuan dalam Profesi dan Karir) oleh Dra Masruchah (Komnas Perempuan). Lalu Jurnalisme Perspektif Gender, oleh Mariana Amiruddin (Pimred Jurnal Perempuan), Jurnalis Perempuan Menyuarakan Jurnalisme Damai, oleh Maria Hartiningsih (Kompas). Selain itu, Sabtu pekan depan, FJPI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Medan dan BKKBN Sumatera akan melakukan kegiatan bakti sosial kesehatan reproduksi melingkupi penyuluhan kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan papsmer, juga pelayanan pemasangan KB gratis.(MEI)

Ruas Jalan Jantung Kota Kupak-kapik KUTACANE - Miris kalau kita memandang sekaligus melewati ruas jalan pasar terpadu yang begitu berlumpur, serta terlihat hamparan jamur sampah busuk yang berserakan begitu saja seakan hanya dibiarkan menjadi tontonan hiasan kota. Walaupun bebepa bulan yang lalu pihak instansi terkait sudah menimbun lubang jalan tersebut, namun timbunan jalan kembali rusak serta berlumpur akibat seringya dilintasi sepmor, BS, momen, mopen, maupun mobar. Pasalnya, mulai Badan jalan pusat perbelanjaan pasar terpadu mulai dari batas persimpangan hingga ke dalam lokasi pusat perbelanjaan rusak parah serta di penuhi selemakan lumpur melekat tebal, mengakibatkan bagi

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

para penjual rempah-rempah merasa kesulitan mendapat tempat untuk menjualkan barang dagangan mereka. Badan jalan itu juga terlihat di penuhi lelumpuran melekat tebal, serta terlihat di beberapa titik lubangan yang sangat parah menganga lebar hingga mengkibatkan bagi pengendara sepeda motor bisa terancam kepeleset terjatuh pada saat pengemudi melewati arus pajangnya titik lubang badan jalan pusat perbelajaan pasar terpadu tersebut. Selain itu, di iringi paska terjadi turunya hujan mengguyur bumi sepakat segenep, air hujan legas secara spontan mengendap bercampur dengan luapan dari air parit di pinggiran jalan sehingga menambah volume bumbungan mengalir menjarahi pusat

pasar terpadu tepatnya di desa macang lade kecamatan lawe bulan kabupaten Aceh Tenggara Agara. Meskipun sudah pernah di dikerjakan secara penimbunan badan jalan tersebut dari pemerintah setempat, namun lokasi penimbunan tersebut semakin rusak parah akibat seringnya di lintasi oleh momen, mopen, maupun mobar, roda dua, roda tiga serta roda empat. Begitu juga terlihat badan jalan rusak nyata dengan sobekan menganga lebar serta bebatuan saja yang menanti di ruas jalan mengerikan mencuat. Namun hingga sampai saat ini belum ada tandatanda untuk meperbaiki badan jalan tersebut dan seakan pemerintah setempat tutup mata dan tidak memperdulikan ruas jalan demi keindahan kota

bumi sepakat segenep ini. Padahal dari preman Dinas Perpajakan serta Dinas Perhubungan setiap tahunnya mengutip uang sewa kios sebesar Rp 10 hingga 20 juta, sementara dari tingkat parkir mereka mengutip Rp 1000 sampai 2000 per kendaraan roda tiga ataupun yang kerap di sapa becak sewa umum. Dan uang kebersihan ratarata mereka mengutip Rp 3000 sampai 4000 ribu per orang yang berdagang, hal itu juga belum termasuk uang keamanan dari pemuda setempat dan lain sebagainya. Perri, seorang warga desa pedesi yang setiap harinya bekerja sebagai supir becak sewa mengaku “setiap pagi saya terpaksa melintasi jalan yang berlumpur ini, pada saat membawa sewa keluar pen-

jaga parkir di pintu gerbang setiap hari menyetop saya untuk wajib membayar Rp 1000, jalan di sekitar ini Cuma begitu saja, malah semakin memburuk, jadi kalau begitu secara peribadi saya tidak ikhlas memberikanya, akunya. Memang beberapa bulan yang lalu kondisi ruas jalan dulunya berlubang sangat sulit untuk di dapatkan badan jalan ini yang mulus. Nah, tiba-tiba saya melihat beberapa trek mobcel bergerak menimbun badan jalan yang beberap titik terlihat sobek saya juga mengira setelah ditimbun langsung di aspal, rupanya arus jalan hanya ditimbun begitu saja sampai saat ini, dan saya melihat lubangan yang dulunya di timbun kini tengah mulai muncul kembali.(SAH)

Dimana Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK-126/Menhut/ II/2004 tanggal 29 April 2004 batal sepanjang mengenai batas sementara Taman Nasional Batang Gadis yang tumpang tindih dengan wilayah kontrak kerja Pemohon” dalam hal ini PT Sorik Mas Mining. Terkait dengan hal tersebut di atas, Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan TNBG (KPHSU, LBH Medan, Yayasan Samudera, YEL, Pusaka Indonesia, Walhi Sumut, Petra, CII, Kontras, Bitra Indonesia, JRKI Sumut, Elsaka) memohom dengan segala hormat kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia agar : Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 29 P/ HUM/2004, yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK126/Menhut/ II/2004 tanggal 29 April 2004 batal sepanjang mengenai batas sementara TNBG yang tumpang tindih dengan wilayah kontrak kerja Pemohon” dalam hal ini PT Sorik Mas Mining. Segera melakukan upaya yang nyata, sungguh-sungguh, dan konsisten untuk tetap mempertahankan Kelestarian dan Keutuhan Ta-

man Nasional Batang Gadis, seperti: melakukan upaya hukum lain atau luar biasa yang ada untuk mempertahankan keberadaan Taman Nasional Batang Gadis seluas 108.000 Ha. Sesuai dengan Surat Keputusan Meteri Kehutanan Nomor. SK126/Menhut/ II/2004 tanggal 29 April 2004. "Petisi ini kami sampaikan dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas untuk tetap menjaga kelestarian dan keutuhan TNBG sebagai penyangga kehidupan dan penyedia sumber air bagi mayoritas masyarakat Mandiling Natal dan juga demi mejaga agar menteri kehutanan tidak berada pada posisi yang sulit karena kerumitan hukum yang mungkin terjadi apa bila menteri melaksanakan putusan MA tersebut," kata Jimmy Panjaitan selaku Sekjen Komunitas Peduli Hutan Sumut (KPHSU), Jumat pekan lalu. Lanjutnya, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian hukum terhadap putusan MA tersebut, guna pertimbangan menteri dan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya. "Pertimbangkan Petisi ini, demi menjaga kelestarian dan keutuhan TNBG dan citra Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim."(MEI)

Pengerasan Jalan Hanya Polesan RANTAUPRAPAT - Warga Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, sangat bergembira dan senang atas dibangunnya akses jalan dari Kota Rantauprapat menuju desanya yang selama ini masih jauh tertinggal. sampai- sampai melakukan syukuran dengan mengundang bupati dan pejabat serta tokoh-tokoh masyarakat Labuhanbatu, Sabtu pekan lalu. Ketika diamati akses jalan yang dibangun itu sangat jauh dari sempurna dan hanyalah lipstik semata. Pasalnya, beberapa bahu jalan yang baru dibangun sudah mulai tampak mengalami kerusakan akibat tipisnya sirtu bahkan di beberapa titik sudah tampak tanah dasar dan becek digerus air. Peningkatan jalan dengan pengerasan ini menelan biaya Rp 2.494.500.000, yang dimenangkan CV KT. Ketidakseriusan ini terlihat menjelang bupati datang terlihat tambal sulam dilakukan di beberapa titik yang mengalami kerusakan, bah-

kan ketebalan yang seharusnya pada jalan itu jauh dari yang telah ditentukan oleh Pengawas Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Bina Marga Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Labuhanbatu. Masyarakat bersyukur tapi kecewa melihat kondisi jalan yang dinilai asal jadi. Salah satu tokoh masarakat Bandar Kumbul, S Hasibuan mengatakan pihaknya sangat bersyukur dibangun jalan ini tapi kalau melihat kondisi bangunannya sepertinya tidak akan bertahan lama. "Mohon kiranya kontraktor memperhatikan ketebalan dan pengerasannya lebih baik atau minimal sesuai perencanaanlah," ujarnya berharap. Lain halnya dengan Budi Hasibuan. “Itu bang, di sana," sambil menunjuk arah Badar Kumbul. Pembangunan penahan badan jalan sudah tidak tampak lagi, selain jalannya kecil tidak dilebarkan dan jurang yang disebelahnya dibangun asal-asalan.(TIM)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia ; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ingati Zega, Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Serah Purba (Sergai); Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah/Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).


KPK POS

5

E D I S I 177 5 â&#x20AC;&#x201C; 11 DESEMBER 2011

KORUPSI

LIPSUS

Indikasi Permainan Mafia Tanah dan Peradilan Siapa Yang Bertanggung Jawab DI ANTARA puing-puing bangunan, terlihat masih berdiri tegak sebuah bangunan sekolah. Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist Muen yang baru selesai dan baru berktifitas selama 6 bulan ini sedang menanti giliran. Namun, penangung jawab Yayasan Pendeta Bunsui Tigor menegaskan akan

melakukan perlawanan. Melalui kuasa hukumnya Hotma Sitompul, saat ini mereka sedang mencari jalan untuk melakukan perlawanan. Walaupun saat ini gedung sekolah tersebut masih berdiri tegak, dikarenakan 3 minggu sebelum proses eksekusi, pihak yayasan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan penangguhan eksekusi ke PN Medan. "Kami akan terus menempuh jalur hukum karena kami punya bukti yang kuat tentang kepemilikan lahan, ucapnya. "Jika gedung dihancurkan sementara dalam perkara nanti kami

menang, siapa yang akan mengganti kerugian ini," tukasnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut makanya kami membuat surat penangguhan sampai hukum yang memutuskan. "Jika dalam proses hukum nanti kami kalah maka kami siap untuk dieksekusi," katanya. Menurutnya, sikap PN Medan terlalu arogan. Seharusnya mereka meninjau ulang keputusan no perkara 113/ Pdt.G/2006/PN.Mdn. Begitu juga dengan BPN Medan yang menerbitkan SHM."Dimana pertanggungjawaban mereka dengan terjadinya eksekusi ini," tanyanya.(FER)

Putusan Sepihak, Peran Ketua PN Dipertanyakan KETUA Perlindungan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia Sumatera Utara (PBHHI Sumut) Poltak Sigalingging mengatakan sengketa lahan di jalan Jati sudah berlangsung lama. Dan pada saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Medan tergugat yang bernama Ruslim Lugianto tidak pernah hadir di persidangan. Sehingga hakim memutuskan perkara tersebut dimenangkan oleh pengugat bernama Abdul Kiram. Padahal objek tanah itu yang dimiliki beberapa warga disitu bersertifikat. Dan penguasaan lahan tersebut sudah lama. Sehingga timbul pertanyaan kenapa lahan tersebut harus dieksekusi terburuburu. Dan apa memang Pengadilan secepat itu mempercayai pengugat tanpa melihat bukti dilapangan. Tidak hanya itu, masyarakat yang berada didalam objek tanah itu sudah banyak mempunyai sertifikat. Dan sebagian sertifikat tersebut sudah diagunkan ke Bank. "Pengadilan tidak memperhatikan hal itu," ujarnya. Poltak menyarankan, seharusnya dicari tergugat sebelum dilakukannya eksekusi atas tanah itu. Dan tidak hanya itu, seharusnya Pengadilan melakukan peringatan kepada masyarakat dimana tujuan peringatan itu untuk melihat fakta-fakta di lapangan seperti melihat dan melakukan pengukuran secara ulang kepada objek tanah tersebut. Menurut warga hal itu tidak pernah terjadi. Ada alasan warga untuk bertahan di atas tanah mereka. Poltak membenarkan bahwa putusan yang paling tinggi adalah putusan Pengadilan. Tetapi harus dilihat apakah putusan tersebut sudah berpihak kepada masyarakat banyak atau hanya berpihak kepada satu orang saja. Seharusnya ada peran

kepolisian untuk mendinginkan situasi ini. Tetapi kepolisian malah meninabobokkan masyarakat. Sebuah pembiaran oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian seakan berperan mengamankan putusan tersebut tanpa melihat situasi dari masyarakat."Ini menjadi pertimbangan dan peran Ketua Pengadilan dipertanyakan," tegasnya. Masyarakat seharusnya dilindungi dan diajak negosiasi. Kepolisian dalam hal ini harus bisa menjembatani dengan melihat apakah itu manipulasi data dengan mencari tergugat. Hukum berpihak kepada keadilan bukan kepada satu orang. Dan dalam perkara ini, tidak ada keberpihakan hukum kepada masyarakat. Karena Negara sudah lalai untuk melindungi masyarakat, untuk itu HAM masyarakat sudah terlanggar. Hak untuk hidup mereka, karena rumah bukan hanya sebatas tempat tinggal dan berlindung tetapi tempat dimana mereka menghabiskan hidup mereka. "Jika kita diam, apa tanggungjawab negara kepada mereka. Apa konpensasi negara kepada mereka jika mereka tidak mendapatkan haknya," tanyanya. Poltak berharap kepada pihak kepolisian untuk mencari menangkap tergugat. Karena tergugat harus bertanggungjawab apa yang dibuatnya atas tanah masyarakat tersebut. Komisi Yudisial harus memeriksa hakim yang terlibat dalam kasus itu. Dan Komnasham harus berperan juga dalam hal ini. Hal senada juga disampaikan Direktor LBH Medan Nuriyono SH. Menurutnya, masyarakt bukan bagian dari tergugat. sementara objek gugatan masyarakat terlibat. Dalam memberikan eksekusi Pengadilan harus mempertimbangkan hal itu.

Apa lagi masyarakat mempunyai sertifikat dan masyarakat tidak mengetahui bahwa tanah tersebut digugat. "Hal ini menjadi perhatian kepada Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi," ujarnya. Kondisi ini tidak terlepas dari peran BPN. Seharusnya, sertifikat tersebut diperiksa dan dibatalkan oleh BPN. Dengan adanya pembatalan dari BPN barulah eksekusi tersebut dapat dilakukan. "Itu kelemahan dari sengketa di jalan Jati, harusnya Pengadilan memahami karena adanya kelemahan-kelemahan itu," ujarnya. Harusnya ada perlawanan dari masyarakat terkait putusan tersebut, tapi masyarakat tidak tahu dan tidak melakukan perlawanan. Karena putusan tersebut sudah inkrah maka masyarakat bisa melakukan upaya hukum luar biasa dengan PK (Peninjauan Kembali) terhadap putusan pengadilan itu. Dan kalau ditemukan keganjilan dalam proses persidangan masyarakat dapat melaporkan ke MA dan KY. Jika terjadi kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam proses eksekusi maka telah terjadi pelanggaran HAM dan menjadi tindak pidana biasa. Karena memang bukan masyarakat yang digugat. Perlawanan harus dilakukan masyarakat karena ada kesalahan terhadap objek. "Karena bagaimana mungkin tanah yang tidak menjadi milik tergugat bisa dieksekusi,"herannya. Kedepan terkait dalam upaya eksekusi, terkait proses hukum potensi kekerasan sangat mungkin. Pengadilan harus menunda eksekusi terhadap objek sengketa. Dan pihak kepolisian tidak berlaku repersip dengan mengedepankan kekerasan karena masyarakat masih terbukti sebagai pemilik tanah dengan adanya sertifikat tersebut.(VIN)

Sudah Diberi Tenggang SAAT dikonfirmasi di tempat kejadian perkara, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Medan Rahman mengatakan PN Medan telah mengeluarkan putusan No.113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn. Dan berdasarkan proses persidangan, Majelis hakim yang diketuai Dolman Sinaga, SH telah memenangkan Abdul Kiram. Kami melakukan eksekusi terhadap lahan seluas 70.506.45 M2 berdasarkan penetapan eksekusi nomor: 20/ Eks/2010/113/Pdt.C/2006/PN. Medan, dan bukan tanpa dasar seperti yang dituduhkan warga," katanya sembari terus memantau kegiatan eksekusi. "Terkait dengan tenggang waktu yang diberikan kepada warga untuk meninggalkan lahan, menurutnya, PN Medan sudah memberikan tenggang waktu sejak 4 bulan yang lalu namun warga tetap membangkang pada putusan pengadilan. "Sejak 27 Juni 2011 pengadilan hendak melakukan eksekusi namun baru hari ini bisa terlaksana. Seharusnya warga sudah mengambil ancang-ancang untuk pindah, tapi justru warga malah melakukan perlawanan," jelasnya. Secara hukum, sambungnya, Abdul Kiram pemilik sah lahan. Hal tersebut dibuktikan Abdul Kiram dengan adanya dokumen-dokumen yang sah. Kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan putusan PN Medan walaupun untuk itu warga mengganggap kami arogan.(FER)

Eksekusi lahan seluas 7 hektar di kawasan Jalan Jati, Medan, Sumatera Utara (Sumut) berakhir bentrok. Dalam peristiwa ini, sejumlah warga menangis dan menjerit mempertahankan rumah miliknya. Tangisan dan jeritan dari warga seolah-olah membutakan mati hati para penegak hukum. Bahkan para aparat hukum dalam hal ini kepolisian menyeret keluar para penghuni rumah yang berusaha mempertahankan rumahnya. Permintaan tolong dan makian yang terlontar dari warga tidak sedikitpun digubris oleh aparat kepolisian yang notabene mereka hanya menjalankan tugas. Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengeluarkan putusan No.113/Pdt.G/2006/ PN.Mdn, dalam hal ini Abdul Kiram dkk memenangkan perkara. Dengan keluarnya putusan tersebut, PN Medan akhirnya melakukan eksekusi terhadap lahan seluas 7 hektar tersebut. Jerit dan tangis pun terdengar dari warga manakala sang penghancur tiba di lokasi. Satu demi satu bangunan yang sudah berdiri tegak di lokasi itu dirubuhkan. Sontak warga melakukan perlawanan dengan tetap mendiami rumahnya. Tanpa perasaan, pihak kepolisian mengeluarkan dengan paksa perabotan dan penghuninya. Isak dan tangisan warga seolah-olah hanya dianggap nyanyian oleh mereka (aparat polisi). Di akhir tahun 2011, warga jalan Jati harus menjalaninya dengan dukacita. Kepercayaan warga terhadap penegak hukum di Indonesia sirna, seiring dengan hilangnya rumah mereka yang telah dihuni puluhan tahun. Marice Siahaan (67), salah seorang warga jalan Jati hanya bisa memandangi puingpuing rumahnya. Dia belum rela rumah yang telah didiaminya selama puluhan tahun itu kini rata dengan tanah. Ibu empat orang anak ini yang berstatus sebagai ibu rumah tangga menceritakan sejarah kepemilikan tanah tersebut kepada KPK Pos. Saya dan keluarga telah menghuni rumah sejak 1975 di areal tersebut dan sejak 1979 telah memiliki sertifikat tanahnya. Marice juga mengakui rumahnya telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh BPN. Bahkan, sertifikat tersebut sudah diagunkannya ke bank untuk meminjam uang dan tidak bermasalah. "Kalau lahan yang kami miliki ini bermasalah, mana mungkin pihak BPN mau mengeluarkan sertifikat dan pihak bank mau memberikan pinjaman kepada kami. Ini karena lahan yang kami mili-

ki sah secara hukum, ungkapnya. Kami tidak pernah berpekara dan tidak pernah diberitahu kalau tanah kami diperkarakan, katanya dengan tegas. Belakangan kami tahu Abdul Kiram Cs menggugat Ruslim Lugianto. Kami tidak pernah berpekara dengan penggugat maupun tergugat. Kami memiliki surat kepemilikan yang sah, katanya sembari menunjukan SHM dari BPN dan kwitansi jual beli dari orangtua Abdul Kiram Almarhum. Didampingi suaminya, Marice Siahaan menceritakan silsilah lahan tersebut. Tahun 1974 para pegawai Pengadilan Tinggi membuat permohonan permintaan lahan kepada walikota untuk dibangun komplek bagi pegawaipegawi Pengadilan Tinggi. Dan masa itu walikota menyetujui dan memberikan lahan seluas 70.506,45 M2 yang terletak di Jalan Jati Lingkungan X Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur. Agar tidak ada permasalahan dikemudian hari, akhirnya setelah lahan tersebut diberikan walikota kepada warga. Setahun kemudian (tahun 1975) camat Medan Timur menerbitkan SK kepemilikan, disusul dengan terbitnya denah lokasi lahan 66 persil dari Dinas Tata Ruang Kota Medan, ujarnya sembari memperlihatkan kedua berkas tersebut. Marice menyebutkan, tahun 1975 dia dan suaminya telah membeli tanah tersebut. Bahkan 5 persil diantaranya sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebelum eksekusi ini terjadi, kehidupan warga aman dan tenteram, tak pernah terusik. Namun, pada tahun 2010, ketenangan kami mulai terusik dengan adanya perkara antara Abdul Kiram dan Ruslim Lugianto. Bahkan Abdul Kiram mengklaim bahwa lahan seluas 7 hektar tersebut miliknya, yang diperkuat dengan adanya putusan PN Medan. Sontak kami semua terkejut karena sepengetahuan kami Ruslim Lugianto bukanlah pemilik lahan seluas 7 hektar. Pemiliknya yah warga yang bertempat tinggal disini, sebutnya. Bagaikan disambar petir, semua warga Jalan Jati terkejut dengan adanya surat eksekusi tersebut. Bagaimana mungkin bisa terjadi, lahan yang sudah mereka beli dan diami selama puluhan tahun akan jatuh kepada orang yang

bukan pemilik sah. Dimana hati nurani para penegak hukum? Mengapa bisa seenaknya mengeluarkan putusan tanpa ada pemberitahuan kepada warga? Seharusnya PN Medan memberitahukan warga, jangan langsung menggelar persidangan dan memvonis, sesalnya. Sejenak Marice berhenti bercerita ketika salah seorang kerabatnya datang menghampiri. Selesai berbicara, ibu yang masih energik ini kembali melanjutkan ceritanya kepada KPK Pos. Begitulah, tuturnya, sejak kami mendapat surat eksekusi tersebut, akhirnya warga sepakat untuk meminta bantuan melalui kuasa hukum untuk melakukan perlawanan. Dan dalam beberapa kali persidangan, PN Medan tidak menerima gugatan warga. Bahkan surat eksekusi berikutnya datang lagi. "Hal ini semakin membuat kami geram dan pada hari Rabu yang lalu saat tim eksekutor tiba dilokasi, semua warga melakukan perlawanan karena pihak kepolisian juga bersikap arogan terhadap kami," cetusnya. Sebelum eksekusi terjadi, lanjutnya, kami sudah mengupayakan berbagai cara. Desember 2010, Kapolresta pernah mengundang warga untuk mediasi. "Yang hadir saat itu bukan hanya perwakilan warga saja, bahkan semua warga ikut serta," sebutnya. Dalam pertemuan itu, warga menuntut keadilan dan menegaskan mereka pemilik lahan sah yang lengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah juga. Bahkan kami juga memperlihatkan dokumne-dokumen tersebut kepada Kapolresta. Dan pada saat itu, Kapolresta berjanji tidak akan mengeksekusi lahan tersebut. Namun janji tinggal janji, sang Kapolresta ternyata ingkar janji. Dan akibatnya, puluhan warga menderita karena aparat hukum bisa dibeli oleh mafia tanah tanpa memikirkan nasib warga yang menjerit karena kehilangan tempat tinggal, ungkap Marice dengan sedih. Kami sudah mencoba segala upaya, sambungnya, bahkan telah menghadap ke DPRD Medan. DPRD Medan juga telah meminta kepada PN Medan untuk menunda eksekusi. Namun permintaan para wakil rakyat tersebut tidak mendapat perhatian dari pelaksana hukum di PN Medan. Kepada siapa kami harus mengadu karena hukum tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil. Jerit dan tangisan kami bagaikan senandung rindu ditelinga para penegak hukum. (FER)


KPK POS

6

E D I S I 177 5 – 11 DESEMBER 2011

N A D JAMBI

POLITIK

Baliho Promosi Kebersihan Asal Ada SUBULUSSALAM - Pengadaan pembuatan promosi baliho tentang kebersihan dan jangan membuang sampah sembarang terkesan asal jadi. Sebab masyarakat yang melihatnya tidak dapat membacanya. Promosi kebersihan itu sangat bagus agar masyarakat jangan sembarangan buang sampah, karena sampah adalah musuh kita bersama. Akan tetapi pengadaan Baliho tersebut jangan terlalu kecil sehingga jelas dibaca masyarakat. Sebenarnya pengadaan Baliho ada standarnya, namun mellihat fakta di lapangan pembuatan baliho tersebut terkesan tak ada pengawasan. Untuk itu pihak terkait perlu meninjau, apakah biaya pembuatan baliho itu telah sesuai. Di Kota Subulussalam, baliho seperti ini telah didirikan akan tetapi tak berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan kepada dinas terkait agar benar-benar ekstra melakukan kebersihan.(KAR)

BKPP Diklat Keuangan

Gubernur Lantik Bupati Aceh Singkil SINGKIL–Setelah sempat tertunda, Gubernur Aceh Drh.Irwandi Yusuf akhirnya melantik Wakil Bupati Aceh Singkil Drs H. Khazali sebagai Bupati Aceh Singkil defenitif periode 20072012. Pelantikan itu digelar pada sidang paripurna istimewa DPRK Aceh Singkil, Senin pekan lalu. Pelantikan Drs H. Khazali Bupati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor. 131.11.808 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Aceh Singkil dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati sebagai Bupati Aceh Singkil. Khazali, menggantikan posisi (alm) H.Makmursyah Putra SH yang meninggal dunia 15 Oktober lalu. Dalam kata sambutannya Gubernur Aceh mengingatkan agar bupati yang baru dilantik selalu melakukan koordinasi dengan DPRK, muspida serta unsur terkait lainnya dalam setiap mengambil kebijakan dan keputusan. Sehingga segala keputusan yang di-

ambil tidak menimbulkan dampak serta persoalan di tengahtengah masyararakat. "Jalankan roda pemerintahan dengan mengedepankan azas pemerintahan yang baik dan bersih. Berikan atensi secara maksimal pada lini pemerintahan paling bawah, yaitu gampong," sebut Irwandi. Selain itu, Irwandi juga mengingatkan, kualitas pelayanan

publik haruslah ditingkatkan mengingat hal itu adalah tugas pokok aparatur pemerintah. Saya yakin, rakyat Aceh Singkil mengharapkan bupatinya mampu memenuhi harapan mereka dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik. ”Atas nama pribadi dan Pemerintah Aceh,saya ucapkan selamat bekerja" tutupnya. Pantauan wartawan, sidang paripurna istimewa dipimpin

Ketua DPRK Aceh Singkil Putra Arianto SE mendapat pengawalan ekstra ketat dari ratusan aparat keamanan. Sejak pintu gerbang hingga memasuki pintu gedung utama, pengunjung diperiksa secara ketat dengan mempergunakan alat deteksi metal. Bahkan dalam sesi pengambilan foto pelantikan, sejumlah wartawan media cetak dan elektronik yang mengahadiri acara pelantikan

mengaku kecewa akibat dihalanghalangi sejumlah aparat keamanan. Usai pelantikan, Irwandi sempat menjawab sejumlah pertanyaan wartawan yang sudah menunggu di luar gedung. Termasuk soal adanya pernyataan sikap Partai Aceh (PA) yang komit menjaga perdamaian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, 24 November 2011. "Saya sangat mendukung penyataan sikap PA, kalau bisa saya juga dilibatkan," ujar Irwandi. Menurut Irwandi, keputusan MK merupakan keputusan politik dan juga kemenangan bagi semua pihak. Kata Irwandi, ia tidak merasa orang yang dimenangkan atas keputusan MK untuk meloloskan jalur perseorangan (independen). Baginya yang terpenting, calon independen sudah dapat ikut Pemilukada di Aceh, setelah adanya putusan MK tersebut. "Yang pasti, saya tidak pernah merasa ada di atas angin atas putusan MK tersebut, tapi justru merasa di bawah awan," pungkasnya tersenyum.(AZT)

Dewan Fasilitasi Penyelesaian Perampasan lahan Warga

ACEH TIMUR – Guna meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu, Pemkab Aceh Timur terus giat melaksanakan pelatihan meningkatkan sumber daya aparatur yang siap melayani kepentingan masyarakat. Baik pada sektor formal dan informal. Sejalan dengan itu, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Aceh Timur Selasa, lalu melaksanakan Diklat Penatausahaan Keuangan bagi PNS di seluruh SKPD. Tujuan diklat untuk lebih memahami penatausahaan keuangan yang dewasa ini terus berkembang sehingga para bendaharawan di seluruh SKPD tidak tertinggal. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh Timur, Bustami SH saat memberikan laporan kegiatan pada acara tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan, diklat ini diikuti 60 orang dari Badan, Dinas, Kantor, Bagian Setdakab dan Kecamatan.(BSO)

SUBULUSSALAM – Dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah warga yang dituding dirampas PT Asdal Prima Lestari, Warga Kec. Sultan Daulat difasilitasi anggota DPRK dari komisi B. Upaya itu dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Itulah hasil rapat dengan pendapat antara anggota DPRK, masyarakat dengan pihak PT Asdal Prima Lestari, sebagai keterangan pers yang diterima wartawan Selasa lalu.

Rapat sempat memanas karena masing-masing pihak mengklaim mereka yang benar. Seperti diutarakan warga, semua janjijanji pihak perusahan tidak pernah direalisasikan. Pernyataan masyarakat Kec. Sultan Daulat antara lain, agar dilakukan pengukuran ulang batas HGU PT Asdal Prima Lestari. Mengembalikan lahan warga yang telah dirampas, gaji karyawan disesuaikan dengan UMR, menjalankan peraturan perburuhan sesuai, menyelesaikan

pembuatan jalan persawahan di Lae Langge, Jabi-jabi, Sigrun dan Pulau Belen. Hingga saat ini semuanya belum ada dikerjakan. Bahkan dalam rapat itu, salah seorang kepala desa menyampaikan tindakan oknum Humas PT Asdal yang memukul warga. Meski demikian, Ketua Komisi B Netap Ginting yang memimpin rapat dapat menenangkan suasana. Pertemuan itu dihadiri Camat Sultan Daulat, Kapolsek, Kadis Kehutanan dan Perkebunan, Kadis Transmigrasi, Ketua Or-

ganda, Kepala BPN dan para kepala Desa serta puluhan masyarakat. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Taufit Hidayat menyampaikan sampai saat ini ada 646 karyawan yang nasibnya tidak jelas. Sebab pihak perusahaan hanya menerapkan UMP bagi 29 karyawan. Sementara itu pihak perusahaan membantah tidak mendaftarkan karyawan ke Jamsostek. Dalam rapat itu juga terungkap beberapa kasus yang memicu konplik antara perusahaan dengan warga.(KAR)

Rakor LOGICA2 ACEH TIMUR - Kerjasama Pemkab Aceh Timur dengan USAID dalam program LOGICA2 telah memasuki tahun kedua. pada 1 Juli 2011, Bupati Aceh Timur dan pihak LOGICA2 telah menandatangani nota kesepahaman kedua yang berlaku mulai 1 Juli sampai 30 Juni 2012. Penandatanganan itu diselenggarakan di Aula Bappeda Aceh Timur di Langsa, juga berlangsung rapat koordinasi (Rakor) program LOGICA2. Dimana dipaparkan program-program yang telah dilaksanakan di unit-unit pelayanan, baik di bidang kesehatan, pendidikan dan pemerintah gampong. Sekdakab Syaifannur, mengatakan salah satu pertimbangan menjalin kerjasama ini karena adanya kesamaan misi dalam pembangunan masyarakat Aceh Timur. Disamping itu kerjasama seperti ini salahsatu langkah strategi dalam melaksanakan proses pembangunan dari sisi finansial maupun sumber daya manusia. Perwakilan LOGICA2 Priawansyah mengatakan, tujuan program LOGICA2 di Aceh Timur meliputi, penguatan dan peningkatan kapasitas Pemkab, Kec dan gampong. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat korban konflik dan pemberdayaan perempuan.(BSO)

KALUNG BUNGA–Saat tiba di lokasi, para pendukung memakaikan kalung bunga sekaligus memayungi Drs. Raidin Obama Pinim beserta istri berjalan menuju tempat acara pelantikan.

PMC Adakan Pelantikan Korcam KUTACANE - Ribuan masa pendukung Pakat Mejile Center (PMC) mengarak bakal calon bupati 2012 mendatang, mulai dari posko PMC hingga ke lokasi acara pelantikan di Desa Ngkeran Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Massa pendukung mengarak menggunakan sepeda motor, mereka memakaikan baju berlambang PMC, serta mengibarkan bendera partai pendukung, diikuti puluhan mobil pribadi. Di Desa Ngkeran, rombongan dihentikan penggerak jalan untuk mengganti baju balon bupati Drs. Raidin Pinim M.AP atau akrab dengan sapaan (OBAMA). Mengganti baju

untuk memakai busana adat Alas dan menaiki kuda ke lokasi acara pelantikan merupakan budaya masyarakat. Selain dikalungi bunga dan diiringi yel-yel hidup obama, acara diawali pembacaan al Qur’an, upacara nasional, tarian totor mewakili seni musik tiga kecamatan. Setelah iotu pelantikan koordinator kecamatan (Korcam) jaringan pemenengan Raidin Pinim. Yakni Kec. Lawe Alas, Tanoh Alas, Babul Rahmah. Raidin Pinim pada kesempatan itu mengatakan kita baru saja menyaksikan proses pelantikan pengurus PMC tiga kecamatan. Saya atas nama pribadi dan atas nama dewan

pendiri yayasan PMC mengucapkan selamat dan sukses. Semoga tugas yang saudara emban berjalan baik. Katannya, Yayasan PMC di dirikan bukanlah semata- untuk kepentingan politik dan pengarahan masa. Akan tetapi yayasan ini juga bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, agama dan pendidikan. Oleh karena itu saya mengajak semua kader PMC dapat berperan aktif di tengah masyarakat, sehingga kehadiran PMC bermanfaat. ”Hari ini saya merasa bangga dan besar, karena segenap lapisan masyarakat membesarkan, mendukung serta

menaruhkan harapan untuk melakukan perubahan,” unngkapnya. Dengan dilantiknya pengurus Korcam ini, diharapkan dapat menjawap segala keraguan, isu-isu berkembang tentang keseriusan saya menjadi calon bupati. Saya tegaskan tidak akan pernah menjadi wakil siapapun dalam Pemilukada nanti. ”Saya berkomitmen untuk maju, sebab itu saya bertegas setelah pelantikan ini tidak lagi larut mempertanyakan keseriusan saya untuk maju. Justru kader PMC harus mampu menjelaskan serta menangkal isu-isu negatif tentang pencalonan saya,”katanya.(SAH)

1000 Pohon Ditanam di Taman Rimba JAMBI - Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum melakukan tanam 1000 pohon bersama 800 pelajar mulai dari TK sampai SMA, penanaman ini dilakukan Sabtu (26/11) di kebun binatang Taman Rimba, Pall Merah. Penanaman pohon memperingati hari Cipta Puspa dan Satwa Nasional dan HUT Kebun Binatang se-Indonesia ke-42 tahun 2011. Tanaman ini di antaranya mahoni, tembesu, matoa, meranti, dan gaharu. Acara ini dihadiri pula oleh Kepala SKPD lingkup Pemprov sJambi. Wagub menyatakan, sudah merupakan tugas manusia melestarikan alam, dan karena sifat rakus manusia menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia diperintahkan menjaga dan melestarikan alam, namun di sana-sini terjadi kerusakan alam. Ini kan kesalahan manusia sendiri,”ungkap Wagub. Saat ditemui wartawan, Wagub menyatakan kebun binatang Taman Rimba ini merupakan salah satu aset wisata yang dimiliki Pemprov Jambi dan telah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp1 milyar melampau dari target yang diinginkan yaitu Rp600 juta. “Jika mengunjungi kebun binatang ini, silahkan saja membawa makanan seperti wortel, pisang, kacang rebus, inikan bisa diberikan kepada binatang, dan saya yakin kebun binatang yang telah berkembang dengan lebih baik ini dapat menjadi objek wisata bagi para wisatawan” katanya. Sebelumnya Gubernur Jambi dalam sambutan tertulisnya menyatakan dunia mengalami krisis hebat, dan bisa menghadapi malapetaka besar. Kalau manusianya ceroboh dan tidak peduli dalam memelihara lingkungan. Gubernur menyatakan manusia dan alam seharusnya ada keharmonisan, saling terkait dan tergantung satu sama lain, sehingga tercipta keharmonisan kehidupan di alam, yang pada giliran generasi mendatang, anak cucu akan dapat menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. (INRO)

Sekjen Korpri Pusat : Ganti Pejabat Tak Mampu Bekerja JAMBI - Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus, MM menegaskan kepada Korpri untuk meningkatkan pelayanan publik. Pernyataan ini disampaikannya pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jambi periode 2011-2016. Hadir untuk melantik Sekjen Kemendagri selaku Ketua Umum Dewan

Pimpinan Korpri Nasional Diah Angraini SH.MM, Jumat lalu di rumah dinas gubernur. Para pengurus Korpri yang dilantik di antaranya Ir.Syahrasaddin M.Si sebagai Ketua, Abdul Zaki, Haviz Husaini, dan Satria Budhi masing-masing wakil ketua. Usai pelantikan Gubernur kepada wartawan kemabli menegaskan agar pengurus

Korpri bekerja keras, cepat dan cerdas memberi pelayanan kepada masyarakat. “Pada hari ini kita melantik pengurus Korpri Provinsi Jambi, kita harapkan kepengurusan ini ke depan mengaktifkan dirinya terutama mensukseskan visi ke-5 dari Jambi Emas yaitu tata kelolaan pemerintah yang baik,”ungkap Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan keprihatinannya mengingat pelayanan publik di Jambi termasuk terburuk di Indonesia . “Saya baca berita dari Humas KPK bahwa pelayanan Jambi dalam hal ini kota Jambi dalam mengurus SIUP, IMB, E-KTP termasuk terburuk di Indonesia. Ini menjadi bahan evaluasi untuk segera

memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Sementara Sekjen Kemendagri menyatakan Korpri sebagai wadah pegawai negeri dapat tetap eksis sampai saat ini. Karena mampu mengikuti dinamika politik dan keberadaan Korpri harus diapresiasikan dengan pengabdian kepada masyarakat. Sekjen juga mengung-

kapkan keprihatinannya mengenai buruknya pelayanan public di kota Jambi. ”Sebagai anggota Korpri kita adalah pelayan masyarakat, dan saya minta Gubernur menegur Kepala Daerah yang tidak mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jika pejabatnya tidak mampu bekerja dengan baik, sudah saatnya diganti,”

tegasnya. Sementara itu Ir. Syahrasaddin saat ditemu wartawan menyatakan pengurus yang baru berkomitmen meningkatkan pelayanan pada masyarakat. “Seperti diingatkan Gubernur dan Sekjen Korpri, bahwa PNS itu pelayan masyarakat, abdi negara. Itu ditunjukkan dengan pelayanan yang prima,”jelas Sekda.(INRO)


KPK POS

7

E D I S I 177 5 – 11 DESEMBER 2011

POLITIK

Wartawan Nasional Kunjungi Jambi JAMBI - Wakil Gubernur Jambi Drs H.Fachrori Umar, M.Hum menerima 14 wartawan nasional yang tergabung kompas.com, Bisnis Indonesia, LKBN Antara, RRI, Okezone, Suara Pembaruan, Indo Pos, Majalah Sriwijaya, TV Muslim Inggris, SCTV. Kedatangan para jurnalis ini diprakasai Kepala Bidang Media dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Burhanuddin, SH.MM didampingi Kepala Dinas Pariwisata Prov Jambi Didi Muryanto, Jumat (25/11) di ruang rapat Sekda provinsi Jambi. Kedatangan jurnalis ini langkah awal terhadap ekpose Gubernur Jambi tentang budaya dan pariwisata Jambi yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan ini Pemprov Jambi memaparkan potensi budaya dan pariwisata yang dimiliki Jambi dan mendapatkan masukan serta dorongan dari insan pers untuk lebih meningkatkan pengembangan pariwisata agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Kunjungan ini diharapkan Wagub dapat memberikan dampak positif, dimana melalui tulisan dari para jurnalis dapat mengangkat Jambi dengan segala potensinya. Wagub menyatakan Jambi dimasa kepemimpinan Abdurach-

man Sayuti, telah mempromosikan Jambi sampai ke Swiss. ”Jambi ini pada umumnya tidak terlalu menampakkan diri, padahal sangat kaya potesi yang ada disini. Jambi ini kalau kita melihat mengapa lambat berkembang karena buruknya infrastruktur, seperti potensi wisata di Kabupaten Kerinci yang sangat kaya tetapi karena perjalanan harus ditempuh selama 10 jam dengan kondisi jalan yang buruk, dan transportasi udara tidak berkembang maka sangat sulit untuk dijangkau, padahal disana terdapat Danau Tujuh dan kebun teh yang telah ada sejak dari zaman Belanda” ungkapnya. Pernyataan Wagub disambut baik insan pers. Wartawan Bisnis Indonesia Hilda menyatakan Jambi harus serius mengembangkan pariwisata. ”Saya melihat potensi Jambi sangat bagus, maka harus segera dibuat city tour. Promosi bisa dilakukan melalaui plamfet,”jelas Hilda. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi Didi Muryanto menyatakan promosi budaya Jambi hanya dilakukan 40-60%. “Kita hanya dijatah Rp6 milyar, untuk pengembangan kita minimal Rp10 milyar dari APBD setiap tahunnya. Kita tidak boleh kehilangan akal, Dinas PU, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata semuanya berupaya mempromosikan wisata Jambi,” ungkap Didi.(INRO)

Kualitas Wartawan Jambi Ditingkatkan JAMBI - Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum menyatakan pemerintah mendukung upaya peningkatan kualitas wartawan melalui Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya saat penutupan pelaksanaan SJI, di SMK 4 Kota Jambi. Acara ini dihadiri Ketua Umum SJI Pusat, Marah Sakti Siregar, Kepala SJI Jambi, Kasrianto, Ketua PWI Jambi Mursyid Songsang dan pimpinan Media cetak/elektronik, wartawan senior dan undangan. Wagub menegaskan, kesiapan Pemprov mendukung acara yang digelar PWI cabang Jambi dan diharapkan mampu melahirkan wartawan berkarakter. Kegiatan ini diharapkan mampu memenuhi harapan dari pemilik media untuk melahirkan wartawan professional dan berkarakter. Wagub menambahkan pemerintah mensupport penuh SJI untuk menghasilakn lulusan yang mempuni dan kredibel. “Saya sangat mensupport

SUMUT JAMBI NAD

penuh SJI dan berharap mampu menjadikan wartawan Jambi professional dan kredibel,” ungkapnya. Kata Wagub, saat ini pertumbuhan media massa sangat pesat, namun belum diikuti peningkatan kualitas jurnalis. “Ini menyebabkan banyak berita hanya sekedar disampaikan ke publik tanpa analisa mendalam. Seorang jurnalis seharusnya memiliki tiga ketrampilan, yakni kemampuan melaporkan, menganalisa, dan akademik,” jelasnya. Sebelumnya Kepala SJI Cabang Jambi Kasrianto menyampaikan SJI diselenggarakan 2 minggu diikuti 47 orang. Ketua PWI Jambi Mursyid Songsang menuturkan, dulunya SJI dibuat secara dadakan. Karena diberi kepercayaan menyelenggarakan sekolah ini, PWI mengambil inisiatif menerima keputusan membuka sekolah ini. "Dengan keterbatasan dana, alhamdulillah sekolah ini bisa selesai. Banyak dihadiri narasumber dari nasional. Mudah-mudahan alumni dari sekolah ini bisa menjadi wartawan yang hebat," kata Mursyid.(INRO)

Sekdes Ikuti Bintek Manajemen STABAT - Pemkab Langkat melalui Bagian Pemerintahan Desa melaksanakan Bimbingan Teknis (Bintek) Manajemen Pemerintahan Desa bagi Sekretaris Desa (Sekdes) seKab. Langkat 2011. Pelaksanaan Bintek merupakan upaya meningkatkan kapasitas Sekdes selaku pelayanan ketatausahaan dan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa. “Harapan Bapak Bupati, kiranya Sekdes menjadi kekuatan administrasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa,” kata Kabag Humas Syahrizal. Pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), peran pejabat publik termasuk Sekdes harus mampu menjadi Humas di wilayah kerjanya. Seorang Sekdes harus mampu mengelola dan memilah informasi yang menjadi sorotan publik. Disebutkan Rizal, sesungguhnya tugas

Korpri Emban Amanah Pengabdian

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH memberikan SK pensiun kepada perwakilan PNS usai upacara HUT KORPRI ke-40 di Alun-alun T. Amir Hamzah, Selasa (29/11).

STABAT - Jiwa Korpri adalah jiwa mengemban amanah untuk pengabdian serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu dalam pengabdian tidak membeda-bedakan asalusul, agama, etnis serta budaya harus di kedepankan. Pernyataan itu disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH saat membacakan sambutan tertulis Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-40 di Alunalun T. Amir Hamzah, Selasa kemarin. Pada sisi lain disebutkan

ukuran keberhasilan agenda reformasi bagi Korpri, jika anggota Korpri sebagai aparat pelaksana dan pengemban amanah pelayanan, benar-benar melaksanakan tugas secara bertanggungjawab dan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan. Upacara berlangsung khidmat dipimpin Camat Selesai Ikhsan Afrija, perwira upacara Binawan Kabag Umpel lulusan STPDN 05. Pemabca UUD’45 Sofiyan Tarigan, pembaca Pembukaan Anggaran Dasar Korpri Sri Rahayu dan Pembaca Panca Prasetya Korpri Sri Wahyuni serta do’a Syahrizal. Hadir unsur FKPD

diantaranya Wakil Ketua DPRD Surialam, Kapolres Langkat AKBP H. Mardiyono,SIK,MSi,Dandim 0203 Letkol Arh.YP Girsang, Kajari Stabat H. Faturrahman SH, Ketua Korpri Surya Djahisa, Ketua TP-PKK Ny.Hj. Nuraida Ngogesa, Ketua DWP Ny. Hj. Khairul Bariah Surya dan segenap warga Korpri. Usai upacara Bupati memberikan penghargaan dan SK pensiun secara simbolis kepada sejumlah PNS, uang duka kepada ahli waris masing-masing Rp9,5 juta serta bea siswa kepada siswa SD,SMP dan SMA berprestasi. Juga diserahkan hadiah pemenang berbagai lomba.(JUL)

H Lulung Ketua DPP PPM Binjai BINJAI - H Abraham Lunggana SH terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Panca Marga (PPM), melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke VIII, yang berlangsung 29 November 2011 hingga 1 Desember 2011, di Hotel Emerald Garden, Medan. H Abraham Lunggana yang akrab disapa H Lulung tersebut, dalam amanatnya berjanji akan mengedepankan prinsip kebersamaan Pemuda Panca Marga dengan menjalin kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, dalam menjalankan UUD 1945 serta ideologi Pancasila. Darah PPM memang sudah mengalir lama di dalam tubuh H Lulung, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut. Selama 28 tahun, putra pejuang Peltu (TNI) TB. Abdul Rahman Tjilang itu malang melintang di organisasi PPM. “Setelah 28 tahun malang melintang di PPM, saya bercita-cita memperluas pengabdian untuk bangsa dan Negara. Saya menyadari, sebagai kader PPM harus meneruskan estafet kepemimpinan di dalam melaksanakan pen-

H Abraham Lunggana SH (paling kanan ) berfoto bersama Erdin Odang (tengah) dan Ketua DPD PPM Sumatera Utara HM Idaham usai terpilih sebagai Ketua DPP PPM menggantikan Erdin Odang pada Munas ke-VIII di Hotel Emerald Garden, Medan. diri Pemuda Panca Marga”, ujarnya kepada wartawan. PPM, sebutnya, merupakan lembaga independen yang tidak berafiliasi kepada partai politik manapun juga, meskipun banyak kader PPM yang berada di sejumlah parpol. “Meski menyebar di sejumlah parpol, kader PPM wajib mengedepankan UUD

1945 dan ideologi Pancasila”, tegasnya. Putra pasangan Peltu (TNI) TB. Abdul Rahman Tjilang dan Raden Dedeh Sumartini tersebut, juga meminta seluruh kader PPM di seluruh nusantara harus mengedepankan kemandirian di tengah-tengah masyarakat. Musyawarah Nasional di-

hadiri Panglima TNI, yang diwakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno, Pangdam I-BB, Mayor Jenderal TNI Lodewijk F. Paulus, Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro, Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Soesilo. Hasil Musyawarah meng-

amanatkan formatur untuk menyusun komposisi kepengurusan DPP Pemuda Panca Marga periode 2011-2015. Para formatur, diantaranya H Lulung (Ketua), Yusuf Faisal dan Ketua DPD PPM Sumut, M Idaham. Formatur diberi tenggang waktu satu bulan untuk menyusun kepengurusan.(SBR)

Soal Sewa Mobil, Pansus dan Dinas Saling Bantah SUBULUSSALAM – Pemaparan temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRK terkait dugaan pengadaan sewa mobil Dinas yang dianggap fiktif, membuat panas hubungan Pansus dengan dinas terkait. Temuan pansus yang disampaikan pada paripurna, bukan saja dugaan sewa mobil fiktif, tapi banyak temuan yang lain. Seperti projek pembangunan yang belum bisa dimanfaatkan karena terkesan dikerjakan asal jadi. Tim Pansus DPRK

seorang Sekdes sama dengan tugas Sekda, hanya beda ruang lingkup. Kemampuan komunikasi Sekdes dibutuhkan dengan tersedianya data yang mudah diakses, bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kabag Pemdes Arwin melalui Kasubbag H. Ramlan menjelaskan, materi yang diajarkan antara lain tata naskah dinas, tugas Sekdes, pedoman pelaksanaan bantuan stimulasi perumahan, kemitraan kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pemdes, peran komunikasi dalam hubungan kemitraan dengan pers, mekanisme Perdes, pemberdayaan kelembagaan desa dan keuangan desa.(JUL)

menyampaikan rekomendasi tentang lemahnya pengawasan dinas terkait. Terkait pengadaan sewa mobil dinas, di Dinas Peternakan dan Perikanan yang dikonpirmasi wartawan Koran ini, Selasa lalu. Kadis yang baru dilantik, Faisal mengaku ia memiliki banyak pertimbangan, pertama sewa mobil dinas jabatan telah habis diambil Kadis lama. ”Kita legowo, apalagi akhir tahun dan masih ada mobil pribadi saya,” terangnya.

berjalan khidmat dan sukses. Sekda Provinsi Jambi Syarasaddin mewakili gubernur menghadiri acara HUT Ke-63 tersebut. Dalam rapat tersebut Bupati Batang Hari H. A.Fattah memaparkan visi dan misi Batang Hari Berlian (Bangun Ekonomi Rakyat, Lanjutkan Pembangunan dengan Iman dan Pemerataan) 2016. Untuk mewujudkannya ada empat agenda utama pembangunan yakni di bidang ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.Kesemuanya dilaksanakan secara terintergrasi dengan pembangunan lainnya. "Kepada seluruh anggota dewan, agar dapat membantu saya dalam pembangunan Batang Hari Berlian 2016. Dulu, Batang Hari contoh bagi kabupaten lainnya dalam hal pembangunan, sekarang tertinggal. Jadi, tak usah study ke Jakarta, cukup ke Sarolangun saja,”ucap Fattah. (INRO)

HUT Ke-63 Kabupaten Muara Bulian Pesta Rakyat BATANG HARI – Meski diguyur hujan rapat Simpedes Di paripurna istimewa DPRD Batang Hari dalam rangka HUT Ke-63 kabupaten Batang Hari Subulussalam

Terkait tuduhan anggota dewan, ia mengaku mobil itu bukan fiktif karena setelah diperiksa pada Bendahara dan Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan, administrasinya lengkap. Bahwa sewa mobil jelas ada, tetapi apakah itu menyalahi aturan ia mengaku tidak mengerti. Hal senada disampaikan Bendahara Dinas Peternakan dan Perikanan, Erna, kamis (01/12) diruang kerjanya. Ia mengatakan pengadaan sewa mobil Kadis memang ada.

SUBULUSSALAM - Bank BRI sebagai salah satu bank tertua di negeri ini telah mampu membuka cabang dan ranting di seluruh nusantara. Program demi program telah diluncurkan BRI untuk menggaet simpati rakyat, seperti membuka berbagai model tabungan rakyat. Yakni Britama, Simpedes dan lain-lain. Di Kota Subulussalam saat ini telah dibuat “Pesta rakyat simpedes” secara besar-besaran, dengan menggelar acara pawai keliling kota. Itu pertanda “Pesta rakyat Simpedes” dilakukan pada 2011 ini dipusatkan di lapangan beringin Kota Subulussalam. Pesta rakyat ini dirangkai mengundi seluruh nomor, tabungan, simpedes. (KAR)

IDI Jambi Urutan 11 Nasional JAMBI - Indeks Demokrasi Indonesia didukung empat instansi, seperti Bappenas, BPS, Kemendagri serta UNDP, menempatkan Jambi pada peringkat 11 secara nasional. Sekda Jambi Ir. Syahrasaddin, M.Si

”Dokumen dan mobil yang disewa lengkap, karena itu DPRK perlu klarifikasi tentang tudingan fiktif,” kata beliau. Sementara menurut Kadis Pertanian, Masri SP melalui PPATK Ayatunnidar, bahwa pengadaan sewa mobil dinas memang ada. Tapi menurutnya pengadaan itu bukan fiktif. ”Bisa dibuktikan sewa kontrak dan fisik mobilnya,” kata Ayatun. Disisi lain, wartawan menemui Kadis lama Ir. Suraji dan menanyakan

menyebutkan pemerintah komit dan menjunjung tinggi azas demokrasi, sebagaiman tertuang dalam RPJPMN. Disebutkan perencanaan pembangunan bidang politik diperlukan pengukuran perkembangan demokrasi di setiap Provinsi melalui penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia . Pada RPJMD Jambi 2011-2015, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu indicator keberhasilan prioritas pembangunan dan penataan pemerintahan yang baik. Jadi posisi ke-11 secara nasional merupakan yang tertinggi dengan indeks 71,00. Untuk tingkat Sumatera, Jambi di urutan ke-4. IDI disusun pada level Provinsi untuk menunjukkan tingkat kemajuan demokrasi. Termasuk pelaksanaan otonomi daerah yang sudah bverjalan 10 tahun lebih. (INRO)

Peringatan HUT Korpri Di Subulussalam SUBULUSSALAM – Peringatan HUT KORPRI ke-40 dirangkai penyerahan elpiji 3 kg secara simbolis kepada sejumlah Camat, Selasa lalu di lapangan Beringin Subulussalam. Acara itu

sewa mobil tersebut, beliau mengakuinya. Suraji menunjukkan mobil yang disewa saat yang bermerek “Rokky”. Ketua Komisi B DPRK Subulussalam Ir. Netap Ginting, ketika dikonfirmasi menjelaskan temuan Pansus benar. Semua temuantemuan tim pansus sesuai prosedur, karena pada saat tim turun dan meminta menunjukkan mobil dan kontrak sewa. ”Karena itu pihaknya menganggap sewa mobil dinas jabatan itu fiktif, ”terangnya.(KAR)

dihadiri 150 orang anggota KORPRI. Pada acara itu juga dilakukan demo elpiji oleh konsultan Pertamina H. Achyanto. Pidato Presiden RI dibacakan Wakil Walikota Subulussalam H.Affan Alfian Bintang SE diantaranya berisi pesan agar meningkatkan jiwa korpri dalam kebhinnekaan, memperkokoh persatuan dan mendukung NKRI dan keberhasilan reformasi birokrasi. Presiden juga menyampaikan enam poin penting dalam rangka HUT Korpri. Yakni meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur. Memilihar dedikasi, intregritas dan loyalitas dalam melaksanakan tugas. Responsif dan kontruksitif serta melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Wujudkan tata pemerintahan yang baik, jaga netralitas sebagai PNS dana amalkan doktrin Korpri Bhinneka Karya Abdi Negara. Tampil sebagai pembina upacara Wakil Walikota, perwira upacara H.Aminullah, pemimpin upacara Syahpuddin, pembacaan teks UUD 45 Muhammad Yusuf. Turut hadir Pabung Kodim 0109, Polres subulussalam, SKPK dan undangan lainnya.(KAR)


KPK POS

8

E D I S I 177 5 – 11 DESEMBER 2011

POLITIK

SUMUT

DPRD Sahkan P-APBD Labuhanbatu 2011 RANTAUPRAPAT - Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) 2011 yang diajukan Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD, Jum’at (25/11) lalu, akhirnya disahkan setelah semua fraksi di dewan memberikan persetujuan. Pengesahan itu diambil secara aklamasi seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Aminuddin Manurung. Pada struktur P-APBD, diproyeksikan pendapatan bertambah Rp56,556 milyar lebih dari target semula Rp 627,169 miliar lebih menjadi Rp 683,725 miliar lebih. Belanja, semula Rp636,267 miliar bertambah Rp46,995 miliar sehingga jumlah belanja menjadi Rp683,262 miliar lebih dan surplus Rp462,247 miliar lebih. Penerimaan pembiayaan sebelumnya Rp12.188 milyar lebih, berkurang Rp9.415 milyar, sehingga menjadi Rp2,773 milyar. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan Rp3,090 milyar bertambah Rp145,600 milyar, menjadi Rp3,235 milyar. Sehingga pembiayaan netto setelah perubahan menjadi Rp462,248 milyar. Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane mengatakan APBD merupakan dana yang digunakan sebagai stimulus dalam pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara layak. “Atas pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya semua anggota dewan atas disahkannya PAPBD 2011 ini,” kata Suhari Pane. Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Aminuddin Manurung mengatakan dengan disahkannya perubahan P-APBD ini, diharapkan Pemkab Labuhanbatu dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan waktu yang tersisa 1 bulan lagi.(HAH)

Tim Penilai Kunjungi Kecamatan Rantau Selatan RANTAUPRAPAT - Tim penilai kecamatan tingkat Sumut diketuai H Nouval Mahyar SH (Kabiro Pemerintahan Umum Setdaprovsu) mengunjungi Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, Kamis (1/12). Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih kepada tim penilai.“Selamat datang di Labuhanbatu, mudah-mudahan betah dan kerasan berada di sini,” ujar Suhari. Camat Rantau Selatan Hery AP dihadapan penilai mengemukakan kelebihan dan keberhasilan kecamatan tersebut. Antara lain tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi. Ketua tim Penilai mengemukakan enam besar finalis kecamatan terbaik di Sumut adalah Perbaungan Kab Sergai, Medan Barat, Kota Medan, Percut Sei Tuan Deli Serdang, Rantau Selatan, Kisaran Timur Kab. Asahan dan Pangkalan Susu Kab. Langkat. Dijelaskan, penilaian yang dilakukan terhadap keteladanan camat dalam memimpin wilayahnya dengan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (ATR)

Pilkades Foikhugaga Berjalan Lancar NISEL–Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Foikhugaga Kec. Umbunasi Kab. Nias Selatan (Nisel) yang dilaksanakan di Balai desa, Senin lalu berjalan lancar. Pilkades Foikhugaga menampilkan dua kandidat masing-masing Yamarlin Zebua dengan tanda gambar pisang dan Aroni Zebua tanda gambar nenas. DIABADIKAN–Bupati Tigor Panusunan Siregar, Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal dan anggota DPRD Sumut diabadikan dengan pengurus Badan Kenaziran Masjid Al-Husna Tebing Linggahara Baru Dusun Purba Bangun usai penyerahan genset dari DPW PPP Sumut.

Bupati Buka Mukercab PPP Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibuka Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar, Sabtu (26/11). Dalam amanatnya, Tigor mengatakan Mukercab ini hendaknya dapat disusun program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. PPP hendaknya dapat menyusun program yang sama dengan program Tigor-Suhari, yakni adanya semangat perubahan. ”Sebagai partai pengusung TogorSuheri bersama partai lainnya, PPP tentunya masih komit dengan suara perubahan menuju kebaikan umat ditopang pencegahan kejahatan atau

kemungkaran”, ujarnya Dibagian lain Ketua DPW PPP Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag dalam sambutannya mengajak kader dan simpatisan PPP melupakan masa lalu dan mengedepankan ukhwah Islamiyah. “Lupakan masa lalu, mari kembali membangun dan membesarkan partai. Jadikan tahun baru Islam ini sebagai momentum kebangkitan PPP di Labuhanbatu,” tandasnya. Sementara itu, Wira Abdi Dasopang sebagai Ketua DPC PPP Labuhanbatu mengatakan, PPP satu-satunya partai yang masih istiqomah menjadikan Islam sebagai azas partai. Untuk itu,

PPP berharap para ulama senantiasa memberikan koreksi kepada pengurus bila melakukan penyimpangan. Demikian juga Pemkab Labuhanbatu sebagai regulator dan pelaksana pembangunan, diharapkan kerjasamanya menjankan program yang akan dilahirkan dalam Mukercab kali ini. Hadir pada acara itu antara lain Ketua DPRD Labuhanbatu Hj. Ellya Rossa Siregar, Ketua Nadhlatul Ulama (NU) Labuhanbatu H Pamimpin Nasution, para anggota DPRD dari PPP dan undangan lainnya. Pengurus yang dilantik antara lain, Ketua Ir Wira Abdi Sasopang MSP, Sekretaris Ir H Marwan Siregar MM dan Bendahara Ponimin.(HAH/ATR)

Pelayanan e-KTP Di Kotarih Mudah SERGAI - Syahlan (38) warga Desa Arapayung Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai ayah tiga putra mengakui pelayanan e-KTP di Kec. Kotarih mudah dibandingkan pelayanan di Kantor Kecamatan. Pengakuan itu diutarakan Syahlan kepada wartawan di lokasi Sergai Walk depan kantor Camat Perbaungan Selasa lalu setelah melihat pelayanan e-KTP di Kantor Kec. Kotarih. Kendati banyak warga tak mendapatkan undangan, cukup memperlihatkan foto copy

KK maupun KTP dapat mengurus eKTP. “Saya salut dan bangga,”ujar Syahlan. Lanjut Syahlan, petugas di kantor Kecamatan Pantai Cermin jelas-jelas mempersulit memperoleh e-KTP. tanpa melakukan pengecekan data KK dan KTP yang ada Komputer e-KTP. “Saya kecewa sekali bang, melihat petugas Capil di Kantor Kecamatan Pantai Cermin yang tak mau mendata. Saya sudah 18 tahun tinggal di Desa Arapayung, tak munkin data KK dan KTP

tidak ada pada data komputer e-KTP,” kata Syahlan penuh kecewa sembari meminta aparat Pemkab Sergai turun ke kantor Kecamatan Pantai Cermin. Ketika dikonfirmasi kepada Kades Arapayung Ahmad Zais, Selasa (29/11) tak berhasil ditemui. Namun Sekdes Arapayung Mulyadi mengatakan itu tidak benar pihaknya menghalangi warga memperoleh e-KTP. ”Harap bersabar, bagi warga yang belum terdata akan diundang kembali,” jelasnya.(ARM)

Wayang Tradisional Tio Ciu Pan Kembali Ditampilkan SEI BEROMBANG - Setelah 50 tahun vakum karena dilarang pemerintahan orde baru, kini segala bentuk budaya tradisional dari berbagai etnis termasuk dari Tionghoa kembali bebas ditampilkan, seperti kesenian Wayang Tradisonal Tio Ciu Pan. Tampilnya kesenian ini disambut baik etnis Tionghoa di Sungai Berombang, Kec. Panai Hilir, Labuhanbatu. Tidak tanggung-tanggung mereka mendatangkan kesenian Tio Ciu Pan ini langsung dari Cina diprakarsai Yayasan Vihara Budhi Dharma Sungai Berombang. Menurut ketua Sujian alias Achan, untuk menikmati pertunjukkan ini tak mudah karena langkanya pemain. Karena itu kami etnis Tionghoa sangat bersyukur, kata Sujian, setelah digulirkannya reformasi segala bentuk kesenian tradisional dapat kembali ditam-

TIO CIU PAN–Bupati Tigor Panusunan Siregar didampingi wakil bupati Suhari Pane dan ketua panitia Sujian ketika menyalakan kembang api sebagai tanda penutupan penampilan kesenian tradisional Tio Ciu Pan. pilkan. Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar dan Wakil Bupati Suhari Pane yang menghadiri acara itu mengatakan, acara seperti ini patut didukung dan lestarikan. Tigor beralasan, ketidakpedulian terhadap budaya bangsa menyebabkan hilangnya beberapa kesenian dari bumi pertiwi. “Kita bisa lupa budaya sendiri, kalau tidak memperkenalkannya pada anak cucu sejak dini,” tegas Tigor. Camat Panai Hilir Zahid Harahap S Sos mengatakan, penampilan seni bu-

daya Tio Ciu Pan ini selain menghibur masyarakat etnis Tionghoa juga diminati warga asli Sungai Berombang. Hal itu ditandai dengan ramainya penonton menyaksikan kesenian Tio Ciu Pan ini setiap malamnya. Pertunjukkan Tio Ciu Pan mempunyai makna khusus bagi warga Sungai Berombang. Selain menghibur, warga juga meyakini pertunjukan ini bisa menjauhkan warga dari bencana. Suara yang melengking serta bercirikhas dan riasan wajah yang cukup unik membuat opera ini enak ditontan.(ATR)

Tokoh pendidikan Kec. Umbunasi, Sukabudi Laia kepada KPK Pos mengatakan pilkades Foikhugaga dilaksanakan sesuai surat Sekdakab Nisel Drs Aktifitas Dakhi, Nomor. 141/ 7734/Tapenum tanggal 18 Nopember 2011, tentang pilkades Foikhugaga Kec. Umbunasi. Dalam surat tersebut dijelaskan, pilkades Foikhugaga tetap dilaksanakan dan BPM-PD Kab. Nisel membuat jadwal pelaksanaannya dalam waktu yang tidak begitu lama. Sedangkan tahapan-tahapan kepada para balon mempedomani Perda Nomor. 21 Tahun 2008, tentang tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa Kab. Nisel. Dikatakan, pelaksanaan Pilkades Foikhugaga warga memberikan hak suaranya sebanyak 118 orang. Pilkades dimenangkan Yamarlin Zebua mendapatkan suara 84 suara, Aroni Zebua memperoleh 5 suara, sedangkan suara batal 29 suara. ”Kita mengharapkan agar visi dan misi calon Kepala Desa Foikhugaga yang baru terpilih benar-benar dilaksanakan sesuai harapan masyarakat. Yakni membangun jalan, memajukan

SUKABUDI LAIA mutu pendidikan, membuka lahan pertanian, serta mendukung kegiatan keagamaan,” katanya. Kita menghimbau masyarakat senantiasa memberikan respon positif mendukung kinerja kades sehingga roda pemerintahan Desa Foikhugaga lancar untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Pada kesempatan itu, atas nama masyarakat Desa Foikhugaga mengucapkan terimakasih kepada unsur Muspika Kec. Umbunasi yang telah mendukung terlaksananya pilkades di Desa Foikhugaga.(NZ/YAGI)

SDM Pemdes Rendah Kemajuan Jauh dari Harapan SUNGAI PENUH - Situasi pelik mengandrunggi para oknum pemerintahan desa (Pemdes) se-Kota Sungai Penuh. Pasalnya penyusunan RAB ADD belum maksimal. Fakta ini mengindikasikan kemajuan pembangunan Kota Sungai Penuh akan jauh dari harapan. Selain karena Sumber daya Manusia (SDM) rendah, oknum Pemdes juga dinilai pemalas. Usaha pembangunan Kota Sungai Penuh dititikberatkan pada moral kejujuran, SDM serta loyalitas aparat Pemdes selaku inti penyukses program pemerintahan. Menurut Sumber KPK Pos dari beberapa oknum Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) di lingkup Kota Sungai Penuh menyebutkan, mereka bukan tidak pernah membuat RAB ADD. ”Namun, setiap kali disusun selalu salah. Untuk lebih mudah dan relative cepat, kami upahkan saja biar damai,” ujar mereka

sambil tersenyum. Yuliandi Kabid Pengairan Sungai Penuh, disebut-sebut aparat Pemdes sebagai tempat mereka mengupahkan penyusunan RAB ADD. Saat ditemui di ruangan kerja belum lama ini, mengakui bahwa ia membuat RAB ADD bagi Pemdes se-Kota Sungai Penuh. Ia juga menyebutkan menerima upah Rp300.000/ RAB. Walikota Sungai Penuh, Prof DR H. Asafri Jaya Bakri MA dan Wakil Walikota Ardinal Salim SE, adalah orang-orang berstandar pendidikan tinggi. Melihat persoalan ini, sikap keduanya pimpinan itu sangat disayangkan karena terkesan tutup mata. Pasalnya, saat ditemui untuk konfirmasi terkesan enggan memberikan keteterangan. Idealnya, Walikota dan Wakil Walikota tanggap terhadap laporan dan keluhan masyarakat. Namun harapan itu hanya tinggal gigit jari, hanya bisa berharap menggantungkan harapannya.(DONI)

Ngogesa: Tahun Baru Hijriah Momentum Perubahan STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengingatkan jajaran PNS mengedepankan tugas sebagai abdi negara dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya pada pelaksanaan Apel gabungan di halaman kantor Bupati, belum lama ini. “Besarnya minat masyarakat untuk mengabdikan diri sebagai PNS, saudara yang telah menjadi PNS harus lebih peduli,” tegas Bupati. Kepada SKPD di bidang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat bekerja

ekstra, memiliki kreatif dan daya dorong lebih tinggi agar pencapaian target dan pemasukan dapat ditingkatkan. Ngogesa menghimbau Kepala SKPD dan seluruh PNS tidak cepat puas, sebab seiring tuntutan masyarakat PNS diharapkan dapat menunjukkan jati diri, tauladan dalam bersikap, bertindak serta menjadi figur mendukung setiap kebijakan pemerintah. Diakhir sambutannya, orang nomor satu di Langkat itu menghimbau kepada jajaran PNS muslim, seiring tahun baru Hijriyah, hendaknya dijadikan

SAMBUNTA–Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH saat memberikan sambutan dihadapan jama’ah Dzikir dan Tabligh Akbar menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1433 Hijriyah di Masjid Subulussalam Sawit Seberang. momentum untuk bangkit

dari kealpaan dan

kekurangan sebagai wujud

adanya perubahan. Kiprah PNS harus mewarnai keberhasilan program kebijakan Pemkab Langkat. Muhasabah Sementara itu pada acara dzikir dan tabligh akbar di Masjid Subulussalam Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Bupati mengatakan kesuksesan hidup adalah jika kita mampu mengkaji diri untuk menghilangkan perilaku tidak baik dan mempertahankan perilaku baik. Nilai hidup bukan ditentukan seberapa banyak didapat, tetapi seberapa banyak telah kita berikan. Sementara itu Camat

Sawit Seberang Suriyanto mengatakan terimaka kasih kepada PTPN II melalui Madasi dan ormas Islam serta semua pihak yang mensukseskan kegiatan tersebut. Al-Ustadz HM. Syukur dalam tausiyah menyebutkan dzikir merupakan kekuatan umat Islam, karenanya tidak boleh diabaikan. Jama’ah diingatkan tetap memelihara dan meningkatkan hubungan dengan pemerintah. Pada acara itu Bupati menghimbau masyarakat mendukung putra Langkat yang mengikuti lomba da’i pilihan.(JUL)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 177 5 - 11 DESEMBER 2011

DAERAH

Walikota Sidak Ke Puskesmas Padang Hulu

Kades Tantang DPRD Sergai Turun Ke Desa

TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Wakil Walikota H Irham Taufik SH, Kadis Kesehatan, Ramses Siregar M.Kes dan Kabag Humasy Ahdi Sucipto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Kelurahan Pabatu Kec. Padang Hulu Kota Tebingtinggi, Selasa kemarin. Sidak dilakukan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-47, dan untuk memantau secara langsung sistem pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Dalam sidak tersebut, Walikota meminta daftar pasien setiap harinya dan daftar obat yang digunakan. Walikota juga meminta laporan secara terperinci setiap bulannya tentang pasien dengan keluhan penyakit tertinggi. Juga mengecek langsung gudang obat, berdasarkan jumlah obat terdaftar dengan yang ada di laporan. “Tolong dibenahi laporan penggunaan

BINTANG BAYU - Kepala Desa Dolok Masango Najaruddin mewakili Kepala Desa se-Kecamatan Bintang Bayu menantang anggota DPRD Sergai dari dapem V untuk langsung turun ke desa pada saat pelaksanaan reses. Bukan hanya di kantor camat saja.

obat per pasien setiap hari, catat dan data obat-obatan yang jarang digunakan atau obat yang tidak terpakai. Jangan lupa selalu pantau tanggal kadaluarsa obatnya,” tegas Walikota. Selain memantau sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Walikota juga meminta pengelola Puskesmas menjaga kebersihan lingkungan. “Tolong jaga kebersihan, Puskesmas sebagai tempat melayani kesehatan masyarakat harus terjaga kebersihannya,” imbuhnya. Sedangkan kepada Kadis Kesehatan, walikota meminta agar instansi tersebut membuat perencanaan perbaikan Puskesmas serta tempat tinggal dokter dan perawat. “Programkan di Dinas Kesehatan, segera buat perencanaan perbaikan puskesmas dan rumah tinggal dokter dan perawat agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat bisa berjalan optimal,” tandasnya. (RS)

DRS H. ABDUR RAHIM M.HUM:

Visi Religius Bupati Langkat Dukung Keberhasilan Kemenag BABUSSALAM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara (Kakanwil Kemenag Propsu) Drs H. Abdur Rahim M.Hum menyatakan pihaknya sangat berharap dan merasa terbantu atas visi religius Bupati Langkat. Hal itu dikatakannya dihadapan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, FKPD dan sejumlah ulama saat bersilaturrahim kepada Tuan Guru Babussalam Syekh H. Hasyim Al-Syarwani di perkampungan Thariqat Naqsabandiyah Babussalam Padang Tualang, Kamis (1/12). “Harapan saya Bapak Bupati dan Tuan Guru Babussalam terus memelihara berkah bagi Bumi Langkat atas peran dan kepedulian meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat,” katanya memuji program Bupati Langkat yang berhasil mengembalikan citra Langkat Serambi Mekkah Sumut. Disebutkannya, salah satu tugas Kakanwil Kemenag Provsu mewujud-

kan harmonisasi kehidupan beragama intern dan antar ummat beragama. Karenanya visi religius Bupati Langkat dan keberadaan persulukan Babussalam merupakan nilai lebih daerah ini bagi terciptanya Sumut kondusif. Bupati Langkat menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kakanwil Kemenag Provsu beserta rombongan. Bupati berharap kunjungan itu lebih memperkuat motivasi masyarakat akan pentingnya pemahaman ajaran agama bagi terwujudnya pembangunan mental spiritual. Tampak hadir Kapolres Langkat AKBP H. Mardiyono, SIK, MSi, Dandim 0203 Langkat Letkol. Arh. YP. Girsang, Kajari Stabat H. Faturrahman, SH, Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Kabag Humas Syahrizal, Kakan Kemenag Langkat Iwan Zulhami, Ketua MUI Langkat H. Achmad Mahfudz, Camat Padang Tualang Yafizham serta seluruh Kepala KUA se-Kab. Langkat.(JUL)

TAUFAN: Amalkan Doktrin Bhineka Karya Abdi Negara KISARAN – Pemkab Asahan memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 40 tahun 2011 di halaman Kantor Bupati Asahan, Selasa lalu. Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membacakan sambutan tertulis Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berisi enam pesan bagi seluruh anggota Korpri. Pertama, presiden mengajak seluruh PNS melakukan percepatan pembangunan menuju Indonesia menjadi negara maju dengan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. Bersikap responsif dan konstruktif berbagai kritikan masyarakat, dengan melakukan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta birokrasi murah, cepat, mudah dan baik. Kemudian mewujudkan tata pemerintah yang baik, bangun birokrasi kredibel

dan akuntabel, lanjutkan upaya pemberantasan korupsi dan prilaku koruptif. Bertanggung jawab penuh dalam melaksankan tugas dan jangan kecewakan masyarakat. Dalam menghadapi Pemilukada, SBY meminta korpri bertindak profesional dan proporsional, pegang teguh komitmen netralitas, hindarilah bentuk politik praktis. “Korpri hanya berpihak dan loyal kepada bangsa dan negara,” ucap Taufan, seraya meminta kepada semua anggota untuk mengamalkan doktrin Korpri Bhineka Karya Abdi Negara. HUT Korpri Asahan pengembalian dana sosial kepada puluhan ahli waris, pengembalian iuran Korpri bagi PNS yang pensiun dan beasiswa. Pemberian hadiah bagi pemenang gerak jalan dan paduan suara. (IN)

”Kami minta DPRD turun ke desa,”ujar Najaruddin dengan lantang dihadapan anggota DPRD Sergai dapem V pada reses ketiga, Rabu (30/11) di Aula kantor camat Bintang Bayu. Bahkan Najaruddin mengatakan, anggota dewan baru mau turun menjelang pemilihan untuk mencari suara atau dukungan. Apakah karena dari Kecamatan Bintang Bayu ini tidak ada anggota dewannya, sehingga wakil rakyat tidak mau turun kedesa..?,ketus Najaruddin. ”Kami tidak jenuh mengikuti acara reses ini,” ujar Kades Dolok Masango menampik tudingan salah satu anggota DPRD yang menyebutkan para Kades jenuh mengikuti kegiatan reses.

Atas tantangan tersebut, Delvin Barus ST anggota DPRD dari fraksi PDI-P dengan suara keras meninggi, menerima ajakan para kades. Kami siap kapan saja kalau diminta, buktinya tanggal 1 Desember kami turun ke salah satu desa di Kec. Kotarih. Bukan tak mau turun, kami hanya takut membuat repot para kades. ”Catat...sambil menunjuk staf Sekretariat DPRD, reses ke depan kita turun ke desa bapak ini (Dolok Masango),” ujar Delvin tegas. Sikap anggota DPRD itu ternyata menuai beragam komentar dari peserta reses. Salah satu Sekdes kepada KPK Pos mengatakan sangat menyayangkan jawaban Delvin atas. ”Tak perlu

LESU - Salah satu peserta reses tertunduk lesu mengikuti reses di aula Kantor Camat Bintang Bayu batu-baru ini (ARM) seperti itu menjawabnya, pakai nada keras dan seperi marah. Saya rasa tantangan Kades itu bagus, agar DPRD dengan rakyat itu dekat, bukan dengan Kades atau Camat saja,”katanya. Bahkan salah satu anggota DPRD mengaku kecewa

atas sikap Delvin. ”Tak perlu keras dan marah,”ujar sang dewan kesal. Beberapa Kades lainnya mengatakan, apa yang diucapkan M.Yusnar Yusuf Saragih hanyalah isapan jempol dan terkesan mulukmuluk. Peserta reses diminta

membuat usulan dan tanggapan, namun usulan dan tanggapannya sangat normatif. ”Anggaran tidak cukuplah, usulan harus skala prioritas lah. Jadi persoalan yang mana yang mereka selesaikan,”ujar salah satu Kades. (ARM)

KEMENAKERTRANS : 22 Provinsi telah Menetapkan UMP 2012 JAKARTA- Dari 33 Provinsi di Indonesia, sampai tanggal 2 Desember 2011 baru 22 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012. Sementara itu 11 provinsi lainnya masih belum menetapkan besaran UMP yang berlaku di wilayahnya. 22 Provinsi provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2012, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.

Dalam hal ini Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak menetapkan UM. “Memang masih terdapat beberapa daerah yang sampai kini karena berbagai hal, masih belum dapat menetapkan upah minimum. Ratarata masih dalam pembahasan Dewan Pengupahan atau menunggu penetapan Gubernur. Namun kita tetap mendorong percepatan penetapan agar dapat segera disosialisasikan dan diterapkan “Kepala Pusat Humas Kemenakertrans, Suhartono di Kantor Kemenakertrans pada Jumat (2/12). Suhartono mengatakan dalam penerapan kebijakan untuk menentukan besaran upah minimum memang ha-

rus sangat hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan para terkait yang berhubungan dengan masalah pengupahan. “Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial, “kata Suhartono. Suhartono menjelaskan bahwa upah minimum merupakan jaring pengamanan (safety net) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kon-

disi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal). “Nilai KHLmerupakan salah satu faktor pertimbangan dalam penetapan UMP. Nilai KHL diperoleh melalui survey yang dilakukan unsur tripartit dalam dewan pengupahan sehingga nilai besarannya merupakan hasil bersama antara pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah, “kata Suhartono. “Dalam menetapkan UMP memang diperlukan kehatihatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP ini diharapkan dapat berjalan

efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah, “kata Suhartono Suhartono menjelaskan berdasarkan pemantauan penetapan UMP tahun 2012, provinsi yang menetapkan kenaikan upah tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 18,52 % sedangkan yang kenaikan upah terendah adalah Papua barat sebesar 3, 35 %. Sedangkan perbandingan antara UMP dengan KHL yang paling tinggi adalah Provinsi Sumatera Utara. Upah yang diterapkan 115.94 % sedangkan yang terendah adalah Maluku sebesar 56,07%. (REL/MH)

PANGDAM TERIMA KETUA MUI SUMUT - Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F.Paulus didampingi sahli Pangdam I/BB Bidang Ideologi Kolonel Cba Tumpak M. Gultom, Aspers Kasdam I/BB Letnan Kolonel Inf Abdul Rahman, S.Sos, Aslog Kasdam I/BB Letnan Kolonel Czi Denny Herman, Waasrendam I/BB Letnan Kolonel Inf Hendrasto Joko Saksono,Waaster Kasdam I/BB Letnan Kolonel Inf Azhar Mulyadi, Wakabintaldam I/BB Letnan Kolonel Caj Irwan Nuh melaksanakan photo bersama usai menerima audiensi Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) Prov Sumut dipimpin Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA Ketua Umum MUI Prov Sumut bersama Ketua Bidang Dakwah Prof. DR. H. Syahrin H. MA, Ketua Bidang Ukhuwah dan kerukunan DR. H. Maratua Simanjuntak, Ketua Bidang Pembangunan Ekonomi Umat DR. H. Maslin Batubara, Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Dra. Hj.Yusnaini, M.Ag, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian Prof. DR. H. Fachruddin A., MA, Ketua Bidang Kumdang Drs. H. Arso, S.H, MA, Sekretaris Umum Prof. DR Hasan Bakti Nasution, Sekretaris Bidang Fatwa DR. H. Ardiansyah, MA, Sekretaris Bidang Sosial Dra. Hj. Lainus Sifah, MA, Bendahara Umum H. Ahmad Husein, SE serta Kepala Sekretariat Drs. H. Ahmad Darwis Ritonga, di Serambi Kehormatan Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan.

BKKBN Sergai Lantik FIK-R SMAN 1 Serba Jadi SERBA JADI - Dalam upaya mempersiapakan remaja menjadi keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, juga untuk membantu remaja mendapatkan Informasi dan penyiapan Konseling yang cukup dan benar tentang program kehidupan berkeluarga. Sesuai surat BKKBN Pusat No. 2537/I/RC.101/E.2/ 2009 tanggal 28 Desember telah ditetapkan perubahan nama dari Pusat Informasi dan Konseling kesehatan reproduksi Remaja ( PIKKRR) menjadi pusat informasi dan Konseling Remaja ( FIK-R ). ”Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu untuk menetapkan pusat informasi dan konseling Remaja ( FIK– R ) di SMAN 1 Serba Jadi,” ungkap Kepala SMAN 1 Sari Manurung M.Pd saat ditemui KPK Pos di ruang kerjanya. Sari menambahkan FIK-

R di SMAN 1 serba Jadi sudah dilantik BKKBN Kab. Sergai. Hadir dalam acara itu Kepala BKKBN Sergai diwakili Badan Pemberdayaan Anak dan Perempuan, Lastri, Sekcam Serba Jadi Srihernawati S.Sos , Kepala Desa Pulau tagor diwakili Sekdes Hartono, Komite SMAN 1 Serba Jadi Lazuardi, tokoh masyarakat Purwono , Kepala SMAN 1, Nantianus Sembiring St,Spd, para dewan guru, staf dan siswa SMAN 1. Ketua FIK-R SMAN 1 Povi Rasanti Purwono menyampaikan terima kasih pada pihak sekolah. Ia juga menyebutkan pihaknya membutuhkan arahan dan bimbingan dari semua pihak agar FIK-R dapat berkembang. Dibagian lain Kepala SMAN1 meminta pengurus FIK-R dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta

tumbuh dan berkembang. Tidak hanya di sekolah, tetapi di masyarakat khususnya di Kec. Serba Jadi. Sekcam Sri Hernawati S.Sos juga menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah yang

telah membentuk kepengurusan FIK –R di Kec. Serba Jadi. Kemudian dari BKKBN diwakili Lastri mengaku merasa bangga, karena baru pertama di Sergai pengurus

FIK-R di tingkat SMA dilantik. Untuk itu, Lastri mengharapkan pihak sekolah dan Pemerintahan Kecamatan dan Desa terus mendukung dan mengarahkan pengurus FIK-R. (SP)

FOTO BERSAMA - Pengurus FIK-R SMAN 1 Serba Jadi foto bersama dengan Badan pemberdayaan anak dan perempuan Sergai Lastri didampingi Sekcam Sri Hernawati S.Sos.


KPK POS

10

E D I S I 177 5 – 11 DESEMBER 2011

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Dana BSM Murid SD di Binjai Diduga “Disunat” BINJAI - Tindakan pemotongan terhadap dana yang digelontorkan untuk lembaga pendidikan kembali terjadi. Kali ini dialami 16 murid Sekolah Dasar (SD) 023987 di Jalan Takraw, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Diduga oknum sekolah melakukan pungutan liar terhadap dana yang diterima 16 murid miskin, untuk anggaran 2011. Ke 16 murid mendapatkan bantuan masing-masing, Rp 360 ribu. Bantuan bisa diambil di kantor Pos. Seorang sumber kepada KPK Pos, Selasa pekan lalu, menuturkan kekecewaannya terhadap praktik pengutan liar itu. “Mengapa pada saat

ini masih ada juga pihakpihak yang mengambil keuntungan dari bantuan BSM tersebut dari masyarakat miskin, seperti contoh yang

dialami oleh keluarga saya, ini tidak bisa dibiarkan meminta pihak aparat penegak hukum dapat menyikapinya sebagai upaya untuk efek jera kepada

pihak lain yang melakukan perbuatan serupa,” kata sumber yang minta identitasnya dirahasiakan. Kepala Sekolah SDN 023897, Roma Ropita dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengakui adanya pemberian uang dari BSM yang diterima ke 16 murid. Roma membantah hal itu kutipan. “Tidak ada kami lakukan pungli, hanya para orang tua siswa yang memberikan secara patungan

kepada kami sebanyak Rp 565 ribu. Uang itu sebagai ucapan terima kasih,” tegas Roma. Roma Rospita didampingi seorang guru, Sijur, menambahkan mestinya para wali murid bersyukur dan tidak mempersoalkannya. “Seharusnya para orang tua siswa yang mendapatkan dana BSM tersebut bersyukur dan tidak mesti harus mempersoalkan hal itu” ujar Roma.

Menyikapi hal itu, Direktur LSM Wanacakra, Gito Affandi mengatakan telah mengadukan oknum sekolah tersebut kepada pihak kejaksaan agar disikapi. Tindakan pemotongan dana BSM didalihkan sebagai uang ucapan terima kasih, hal yang tidak pantas. “Tidak sepantasnya menerima uang siswa miskin tersebut dan harus memerintahkan agar uang bantuan siswa miskin tersebut dikem-

Tokoh Pemuda Madina Desak Kejati Sumut Usut Keterlibatan Sekda

Polisi Usut Kematian Warga Sumbul SIDIKALANG - Kepolisian Resor Dairi mendalami keterangan saksi dan pemilik kebun kopi, Saut Simaremare, dalam penemuan mayat Dapot Girsang, 37 tahun, penduduk Dusun Suhana, Desa Pegagan Julu V, Kecamatan Sumbul. Dapot ditemukan tewas di dalam gubuk yang berada di areal kebun kopi milik Saut. Suami dari Riama Munthe, sebelumnya menghilang selama tiga pekan. Saat ditemukan, mayat tersebut sempat dinyatakan sebagai mister X, karena dari lokasi perkara polisi tidak menemukan identitas korban. Atas keterangan Riama, polisi mengetahui identitas korban. Dikatakan Riama, pakaian dan jaket yang dikenakan korban, merupakan pakaian yang dipakai oleh suami. Diakui Riama, almarhum suaminya, kerap berpergian dalam hitungan lama. Hingga, kepergian kor-

ban selama tiga minggu, tidak membuat Riama dan keluarga gusar. Namun, kali ini kepergian Dapot untuk selama-lama. Dapot ditemukan tak bernyawa di dalam pondok kopi milik Saut, pada Selasa pekan lalu. Penemuan sosok mayat dilaporkan oleh saksi, Saut Simaremare dan rekannya, Bongot Solin. Dalam keterangan para saksi, polisi kini mendalami kedua saksi. Kecurigaan keterlibatan kedua saksi dalam kematian Dapot, terungkap saat pemeriksaan Bongot. Menurut Bongot, korban dibantai oleh Saut. Dirinya sempat melayangkan pukulan kepada korban. Hal itu ditegaskan Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Demak Ompusunggu, korban tewas akibat tindak penganiayaan pemilik pondok. Sementara motif pembunuhan, diakui Demak, masih didalami.(NDK)

Warga Kisaran Tewas di Jalinsum Aek Natas AEKNATAS - Suryadi, 25 tahun, warga Dusun Gerak Tani, Desa Gurat Batu, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan, Kamis pekan lalu, tewas dalam kecelakaan lalulintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Korban yang mengendarai Suzuki Shogun BK 5936 OV, tewas akibat diserempet mobil barang. Kerabat korban, Sumini Ekawati menuturkan, ia dan korban, merupakan kemanakannya, datang dari arah Rantau Prapat menuju Kisaran. Saat melintas di Desa Terang Bulan, sepada motor RX King membuntuti mereka. Melihat gelagat mencurigakan dari pengendara RX King, berboncengan itu, Suryadi mempercepat laju kendaraannya. Anehnya, pe-

ngemudi RX King juga mempercepat laju kendaraannya bahkan semakin mendekati korban. Suryadi merasa ketakutan dan tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan, sehingga stang sepeda motor Suryadi membentur bagian samping mobil barang, akibatnya sepeda motor Suryadi terhempas ke badan jalan sedangkan mobil barang tersebut melarikan diri ke arah Rantauprapat. Suryadi meninggal di tempat, sedangkan Sumini Ekawati menderita luka ringan. Sejumlah warga membawa korban ke Puskesmas Bandardurian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labura. Kagatur Lantas Polsek Aek Natas Aiptu Hamid Darwin ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa kecelakaan laka lantas itu. (JAR)

Demo Korupsi di Kantor Bupati Kerinci Ricuh KERINCI - Aksi unjukrasa yang digelar aliansi mahasiswa tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur), Senin akhir November 2011, berakhir ricuh. Kericuhan dipicu oleh tindakan Bupati Kerinci, Murasman menerobos barikade mahasiswa di halaman kantornya. Murasman dengan mengendarai mobil dinas, menerobos barikade mahasiswa dan meninggalkan kantornya. Pada hal, massa meminta Murasman menjumpai mereka. Dalam aksinya, Gempur mengusung berbagai isu yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan wilayah Provinsi Jambi. Massa menuntut pemerintahan dibawah Murasman menepati janji politiknya. Massa juga mengusung kasus pembunuhan lima warga Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hingga kini kasus pembantaian itu tak kunjung diselesaikan. Massa juga mendesak penuntasan dugaan korupsiBupati Kerinci dan Plt Wali Kota Sungai Penuh. Demonstrasi yang semula berjalan damai, berakhir

ricuh. Massa yang bergerombol emosi karena permintaan bertemu dengan bupati tak kunjung terealisasi. Kericuhan disulut oleh tindakan Bupati Murasman yang meninggalkan kantornya. Dengan mengendarai mobil dinas, Murasman menerobos barikade massa yang menuntut bertemu dengannya. Gerakan kendaraan itu diikuti personel Satuan Pamong Praja Pemkab Kerinci yang membuka blockade massa. Tak ayal dalam aksi itu sejumlah massa menjadi sasaran pemukulan personel Pamong Praja. Kericuhan berlangsung beberapa saat. Kapolres Kerinci AKBP Ismail menyatakan, kericuhan terjadi akibat miss komunikasi. “Itu sebenarnya miss communication,” kata Ismail. Mesti begitu, lanjut Ismail, kepolisian telah mengamankan oknum Satpol PP yang melakukan pemukulan. Ketua Umum Gempur, Deki menyatakan akan meneruskan persoalan pemukulan itu ke ranah hukum. “Permohonan maaf saja tidak cukup,” katanya.(DONI)

balikan kepada orang tuanya bila tidak mau masalah ini masuk ke ranah hukum,” tegasnya. Kepala UPTD Binjai Timur Emi Sutrisnawati mengaku tidak mengetahui adanya tindakan tersebut. Emi menegaskan, apapun alasannya, tindakan penerimaan itu tidak boleh dilakukan. “Apapun alasannya uang itu tidak boleh diterima karena uang itu diperuntukkan untuk orang miskin bukan kepada yang lain,” tegasnya.(SBR)

Kapolda Sumut Ajak Warga Simalungun Jaga Kamtibmas PEMATANGRAYA Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Polisi Drs Wisjnu Amat Sastro mengajak warga Kabupaten Simalungun menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ajakan tersebut disampaikan Wisnu dalam kunjung kerjanya di kabupaten tersebut. Dalam kunjungan itu, Wisnu didampingi istri dan perwira teras markas Polda Sumut, disambut Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM bersama Wakil Bupati Hj Nuriaty Damanik SH, Ketua DPRD Binton Tindaon SPd dan Muspida di Aula SMA Plus PMS Pamatang Raya, pada Kamis pekan lalu. Dalam penyambutan itu, bupati memberikan seperangkat pakaian adat Simalungun kepada Wisnu dan Istri. Pemberian ini sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang di Kabupaten Simalungun. Kedatangan rombongan kapoldasu tersebut juga

disambut dengan tor-tor sombah yang disajikan oleh siswa/siswi SMA Negeri 1 Raya. Kapolda Sumut mengakui dalam kunjungan kerja itu, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan pemerintahan daerah. “Karena dengan bersilahturrahmi hidup kita akan tenang dan rezeki yang melimpah,” kata Wisnu. Dalam amanat yang diberikannya, Wisnu menekankan agar Kepolisian Resor Simalungun memberi dukungan sepenuhnya kepada Pemkab Simalungun yang menjalankan program-program pembanguna. “Karena muaranya akan meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat. Kalau sudah masyarakat sejahtera maka tindak kejahatan akan menurun,” kata Wisnu. Namun, kata dia, kalau program pemerintah tidak jalan tentu angka kemiskinan, pengangguran semakin banyak. “Dan itu pasti angka kejahatan pun semakin

Operasi Zebra Rencong 2011, Bidik Pengendara Teladan TAMIANG - Operasi Zebra Rencong 2011 yang digelar Satlantas Polres Aceh Tamiang sejak 9 November 2011, telah berakhir. Pada hari terakhir, petugas masih melakukan tindakan langsung (tilang) terhadap pengendara bermotor. Selain itu, dalam operasi ini, petugas juga memberikan reward, penghargaan kepada pengendara yang teladan. Amatan KPKPos, pengendara yang mendapatkan tindakan petu-

gas cukup minim. Sementara bagi pengendara yang dikategorikan sebagai pengendara teladan, patuh dengan aturan berlalulintas, petugas memberikan hadiah berupa kita suci, Al-Quran. Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang, AKP Junaeddy mengatakan, sejak hari pertama hingga hari terakhir operasi Zebra Rencong berjalan dengan baik dan lancar. “Kesadaran para pengendara sudah mu-

banyak. Oleh karena itu kerjasama antara Muspida sangat perlu termasuk dukungan tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di Simalungun sangat diperlukan,” lanjutnya. Bila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka Kabupaten Simalungun bisa dijadikan ikon atau pun dijadikan contoh bagi daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara. Menurut Kapoldasu, untuk menciptakan iklim yang kondusif tidak bisa dilakukan oleh pihak kepolisian saja, tetapi harus ada keterlibatan semua elemen masyarakat karena jumlah anggota kepolisian maupun sarana masih kurang. Dalam kesempatan tersebut Kapolda mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi tentang penyakit masyarakat seperti perjudian, minum-minuman keras, narkoba, maksiat, dan premanisme.(ARM)

lai nampak. Hal itu terlihat dari penggunaan helm,” katanya. Begitu juga dengan kelengkapan kendaraan seperti kaca spion dan lain-lain, sudah mulai ada perubahan yang signifkan. Diharapkan, kata dia, kesadaran ini akan terus bertahan demi keselamatan dan kenyamanan pengendara and pengguna jalan lainnya di jalan raya. “Tujuannya, untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran para pengendara agar mereka berlalu lintas dengan baik, demi kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengendara dan pengguna jalan lainnya,” ujar Junaeddy. (BSO)

PANYABUNGAN - Tokoh pemuda di Kabupaten Mandailing Natal mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut tuntas kasus tanah kuburan serta dana kelurahan dan terminal Pemko Padangsidimpuan. Dalam kasus itu, diduga mantan Kabag Tapem Pemko Sidimpuan, MDB yang kini menjabat sebagai Sekda, terlibat. Desakan disampaikan Ketua Jamsu, Iswadi Batubara, Ketua Satma PP Madina, Tan Gozali dan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan, Iskandar Hasibuan, Rabu pekan lalu. Dalam pernyataan persnya, ketiga tokoh pemuda itu menegaskan, MDB telah dimintai keterangan sebagai saksi. “Kita sebagai pemuda perlu mendapat kejelasan dari Kejatisu apakah oknum Sekda terlibat, kalau ya, silakan proses secara hukum, kalau memang tidak silakan klarifikasi kepada masyarakat dan pihak Kejatisu harus memperbaiki nama baik Sekda Madina,” ujar Iswadi.(TH)

Pejudi Dibekuk SEIRAMPAH - Meski satu persatu pelaku judi togel telah ditangkapi petugas. Tampaknya belum membuat jera para pelaku lainnya. Hampir setiap hari, kepolisian mencokok para pejudi. Seperti pada Senin pekan lalu, Adil Patner Sihombing dicokok tim yang langsung dipimpin Kapolsek Firdaus AKP Helmi Yusuf dan Kanit Reskrim IPDA Hendri. Adil ditangkap di Dusun 11 Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti, Rp 26 ribu, telepon genggam, kertas bertulis nomor tebakan. Ditempat terpisah, pemilik warung di Dusun 2 Desa Sei Bamban Estate Kecamatan Sei Bamban, Susilawati alias Sum juga ditangkap polisi dalam kasus yang sama. Tersangka yang terlibat sebagai tukang tulis langsung diciduk personel Polres Sergai. Dari tangan Sum polisi menyita uang tunai Rp 93 ribu, 1 buah HP berisi nomor tebakan, 2 lembar kertas rokok juga berisikan nomor tebakan togel. (ARM)

Terdakwa Penipuan CPNS Binjai Keberatan Tuntutan Jaksa BINJAI–Sidang kasus dugaan penipuan calon Pegawai Negeri Sipil terhadap tenaga honorer Dinas Perhubungan Kota Binjai kembali digelar, Senin pekan lalu. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Saut M Pasaribu, mendengarkan pledoi/nota pembelaan terdakwa H Irianto, dibacakan kuasa hukumnya. Dalam pledoi itu, Irianto melalui kuasa hukumnya keberatan atas tuntutan jaksa Rismaidi mengajukan tuntutan 18 bulan penjara terhadap terdakwa. Sebab, kata kuasa hukum, Irianto hanya menjalankan perintah atasannya H Fadlan SH selaku Kadis Perhubungan Pemko Binjai. Pembela Irianto juga mempertanyakan actor intelektual dalam kasus yang menyeret kliennya, sampai kini tak kunjung terungkap. “Terdakwa Irianto bukan orang yang menikmati dari uang tersebut,” tegas kuasa hukum terdakwa. Pembela terdakwa juga

menyoroti kinerja jaksa yang hingga kini tak mampu menghadirkan adik kandung Ali Umri, Saifuddin alias Boy Umri dalam persidangan. Boy Umri pun disebut telah melarikan diri. Sementara Fadlan, kata pembela, kentara keterlibatannya dalam kasus tersebut. Fadlan, kata pembela, sangat jelas memerintahkan terdakwa Irianto untuk mengumpulkan sejumlah tenaga honorer di aula Dishub Binjai dengan menyampaikan agar sejumlah tenaga honorer tersebut untuk menyiapkan uang Rp 30 juta, agar diangkat menjadi PNS. “Penjelasan saksi yang menyatakan Saifuddin dan H Fadlan menyetorkan uang ke rumah ruko Ali Umri mantan Walikota Binjai, serta kuitansi bon sebanyak Rp 20 juta untuk keperluan bayar pajak yang dipinjam H Fadlan ditandangani oleh Kertasari selaku Bendahara Dishub Binjai. Uang Rp 20 juta merupakan uang dari tenaga

honorer tersebut,” kata pembela Irianto. Lebih lanjut, dikatakan kuasa hukum terdakwa, sesuai pasal 378 KHUP tentang pidana penipuan yang dikenakan kepada terdakwa Irianto dengan tuntutan JPU 1,6 tahun. Sementara itu terdakwa Nelli hanya dituntut oleh JPU Rismaidi 5 bulan penjara. “Atas hal itu semua kami selaku kuasa hukum terdakwa Irianto meminta kepada kepada majelis hakim untuk dapat memutuskan seringan-ringannya kepada terdakwa Irianto,” ujar pembela. Sementara itu kuasa hukum terdakwa Nelli dalam pembelaannya dipersidangan mengatakan bahwa JPU Rismaidi SH tidak cermat dan teliti dalam hal melihat fakta fakta dalam persidangan tersebut seharusnnya bisa membebaskan terdakwa Nelli sesuai ketarangan saksi saksi lainnya dimana terdakwa Nelli hanya di perintahkan atasnnya untuk menghitung uang dari

tenaga honorer yang dijanjikan menjadi CPNS. Usai pembelaaan terhadap kedua terdakwa yang dibacakan oleh kedua penasehat hukum, ketua majelis hakim Saut M Pasaribu SH mempertanyakan kepada JPU Rismaidi apakah tetap dengan tuntutannya, dijawab oleh Rismaidi SH bahwa tetap berdasarkan tuntutan semula, sidang ditunda sampai hari Senin depan dengan agenda putusan majelis hakim. Usai persidangan berbagai kalangan pemerhati persidangan penipuan honorer Dishub Binjai mengharapkan proses persidangan tersebut berjalan sesuai aturan dan peraturan yang berlaku serta bila terdakwa Irianto belum juga puas atas dalang dan aktor kasus penipuan tersebut belum terungkap dapat mengadukan kembali kepihak kepolisian dengan bukti yang mendukung dari berita acara yang dikumpulkan di persidangan. (SBR)


11

KPK POS E D I S I 177 5 - 11 DESEMBER 2011

KRIMINAL

Sadar Tertib Lalin di Subulussalam Masih Minim SUBULUSSALAM - Kemajuan tata Kota Subulussalam saat ini menunjukkan perkembangan pesat. Selain itu pembangunan, rambu lalulintas juga dilengkapi. Sedikitnya ada 11 titik pemasangan traffic light, yang telah terpasang di inti kota. Menurut Kadis Hubpartel Kota Subulussalam, Salmaza, masa sosialisasi pemakaian lampu merah ini terhitung mulai tanggal 1 November 2011. Kegiatan dilakukan dengan bekerjasama kepolisian. “Kami harapkan kepada pengemudi atau pengguna jalan agar benar-benar mematuhi rambu-rambu jalan agar dapat mengurangi laka lantas,” katanya. Bila nanti masa sosialisasi telah habis, maka akan diberikan tindakan bagi pengemudi yang tidak mematuhi rambu

lalulintas. Salmaza meng harapkan a g a r pengguna j a l a n d a p a t mematuhinya karena semua itu adalah keperluan kita bersama. Setelah difungsikannya pemakaian traffic light tersebut, fakta di lapangan bahwa banyak pengguna jalan masih tak memperdulikan rambu lalulintas. Maka hal ini perlu kiranya pihak Dinas Perhubungan dan kepolisian memberi peringatan atau memberikan tindakan tegas bagi pengendara yang tidak patuh rambu lalulintas, dan peraturan lalulintas. (KATROLIN)

Warga Natal Desak Perbaikan Jalan PANYABUNGAN - Jalan Utama Desa Sasaran, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) adalah satu-satunya jalan penghubung antara Pasar Natal menuju Areal Transmigrasi Kecamatan Natal, khususnya Desa Sikarakara II. Namun, kondisi jalur utama itu, kini dalam keadaan rusak. Dulunya, jalan tersebut dibuka dan dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di desa tersebut. Jalan satu-satunya yang dipergunakan masyarakat setiap harinyaitu, mengingat selama ini belum pernah tersentuh tangan pembangunan pemerintah, yang kebetulan saat ini jalan tersebut dengan kondisi sedang rusak parah. “Masyarakat sangat mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Madina sedikit memperhatikan kondisi Desa ini, dimana Jalan Utama Desa ini sangat meng-

harapkan agar Pemerintah dapat mengarahkan Pembangunan yang merata itu sampai Desa ini, " ujar seorang warga, Rafnan. Dikatakannya, warga masyarakat sangat berharap kepada Bupati memperhatikan kondisi buruk pada jalan utama itu. Dikatakannya, bahwa mengingat selama ini, sejak zaman Bahorok hingga saat ini, jalan dimaksud belum pernah sama sekali pernah tersentuh pembangunan Pemkab Madina. “Maka sudah sewajarnya saja saat ini dilakukan pembangunan. Apalagi jalan ini selalu dipergunakan masyarakat transmigrasi untuk pergi ke pasar,” ujarnya. Tak hanya kepada pemerintah, warga juga menyesalkan kurangnya perhatian anggota DPRD yang memiliki daerah pemilihan di kawasan itu. Sedikitnya, tiga anggota DPRD yang terpilih dari dapil tersebut. (TH)

LSM PAB Desak Kejati Sumut Usut Tuntas Dugaan KKN Dishutbun Labura AEKKANOPAN – Ketua DPP LSM Peduli Anak Bangsa, Halder Sinurat mendesak kejaksaan di Sumatera Utara mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Utara. “Kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut sampai tuntas dugaan kasus korupsi atau KKN di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura) yaitu tentang Penggunaan Dana PAPBD Tahun 2010 dan RAPBD Tahun 2011,” kata Halder. Kasus-kasus dugaan korupsi tersebut diantaranya, PAPBD Tahun 2010 dengan No Rekenging 2.02.02.00.000.5 dengan belanja Rp. 1.793.391.600,- dan

RAPBD Tahun 2011 dengan kode rekening 2.02.2.02.00.005 dengan belanja Rp. 3.439.521.297. “Ini semua dugaan korupsi kerugiaan keuangan negara yang terakomodasi sebesar Rp. 1.632.897.500,” sebutnya. “Kami dari LSM PAB sangat mengharapkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta instansi aparat penegak hukum lainnya agar memproses seluruh kasus tersebut, karena pemeriksaan BPK sekitar bulan oktober 2011 yang lalu datang ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Labura untuk memeriksa keuangan dinas tersebut dalam pengelolahan PAPBD Tahun 2010. Kami kurang menyakininya pemeriksaan BPK itu, ada dugaan mereka ini sudah ada main mata,” demikian komentar Halder Sinurat kepada KPK Pos. (JAR)

Syahbandar Pulau Halang Abaikan Keselamatan BAGANSIAPIAPI - Syahbandar Pulau Halang, berada di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Pekanbaru, diduga tidak mentaati aturan pelayaran yang ada. Soalnya setiap keberangkatan kapal dari Pulau Halang tujuan Bagansiapiapi penumpang kapal selama ini tidak pernah mendapatkan tiket keberangkatan yang resmi dari pihak berwenang yang ada dipulau halang kecematan kubu. "Hal ini nampaknya terkesan pihak-pihak yang berwenang, khususnya pihak Syahbandarsama sekali tidak ambil tahu,"Inra kepada KPKPos. Inra menggakui para penumpang tidak mempunyai tiket keberangkatan

dengan alasan tidak adanya pihak pelayaran di pulau Halang,terkecuali kapal penumpang dari Bagansiapiapi. Salah seorang narasumber yang tidak ingin disebutkankan namanya, merasa heran mengapa setiap keberangkatan penumpang dari dari Syahbandartidak mempunyai tiket yang resmi. "Padahal kami selaku penumpang sangat mengharapkan tiket yang resmi selaku layaknya penumpang yang resmi," tegas sumber. Meskipun demikian, dirinya juga menghimbau dan mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan tindakan tegas kepada kapal komersil. (AK)

SUMUT

Harimau Sumatera Serang Warga Desa Sungai Rakyat LABUHANBATU - Warga Desa Sungai Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, kini dilanda keresahan. Warga khawatir dengan serangan harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae). Warga menyebut, jenis binatang langka yang dilindungi itu, kerap memasuki kampung mereka, dan memangsa hewan ternak. Abdul Haris Nasution, 40 tahun, Sekretaris Desa Sungai Rakyat, mengaku hewan ternaknya menjadi sasaran mangsa sang harimau. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Sungai Rakyat, Syahrun Hasi-

buan melalui telepon, mengatakan, kini warga desa sangat resah menjadi sasaran mangsa si raja hutan yang kini masuk ke pemukiman warga. “Kami sudah minta bantuan

anggota polisi, tapi katanya, warga harus menyurati beberapa instansi, baru mereka bisa bertindak. Sedangkan kami sangat takut dimangsa harimau itu karena hutan tidak ada lagi sebagai tempatnya d isini,” kata Syahrun. Diceritkannya, Selasa malam, akhir November 2011, harimau kembali masuk ke pemukiman warga. Raja rimba itu pun, sebut Syahrun, memangsa beberapa ekor lembu, ternak milik penduduk.“Untungnya lembu tersebut tidak seluruhnya dapat dimakan oleh binatang buas tersebut, sehingga masih hidup dan dapat dipotong,” ujar Syahrun.

Kerapnya harimau memasuki kampung, warga kini merasa khawatir dengan keselamatan mereka. “Kita takut kali, kalau malam, harimau datang lagi,” ujarnya. Warga, kaa Syahrun, menyakini harimau akan kembali memasuki kampung mereka. “Kami berharap instasi terkait dapat menangkapnya,” tuturnya. Menurutnya, harimau yang menerkam lembu itu berada dalam kandang persisi di belakang rumah pemiliknya. Sedangkan di dalam kandang itu ada dua ekor, sedangkan satu lagi berhasil menjauh dari pagar yang dirusak siraja hutan itu. (HAH)

50 Persen Sepeda Motor Milik UD Ade Leasing MEDAN - Berdasarkan hasil identifikasi sementara, Unit Ranmor Polresta Medan terkait 139 sepedamotor sitaan dalam penggerebekan di salah satu rumah yang disinyalir merupakan tempat penadah sepedamotor ‘barang panas’ di Jalan Perjuangan Gang Burung Sepatu, Medan, beberapa waktu lalu, ternyata hampir 50 persen sepedamotor tersebut milik perusahaan keredit sepedamotor (leasing). Hasil pendataan sementara berkisar 60 unit sepedamotor merupakan milik perusahaan kredit sepedamotor antara lain BAFF, WOM, FIF, BFI dan lainnya yang digadaikan nasabahnya ke koperasi UD Ade milik tersangka JTS (65) penduduk Jalan Perjuangan Gang Burung Sepatu serta dinyatakan hilang. Dari 60 unit sepedamotor tersebut berkisar 28 dinyatakan punya nasabah BAFF yang digelapkan ke koperasi ‘barang panas’ milik JTS. “Untuk menguatkan dan mempercepat proses penyidikan, senbenarnya pihak leasing bisa melaporkan nasabah nakalnya ke polisi terkait

penggelapan sepedamotor,” ujar Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris MY Marzuki melalui Kanit Ranmor AKP Ronald FC Sipayung kepada wartawan ketika ditemui di Sat Reskrim, Rabu pekan lalu. Kalau masing-masing pihak leasing membuat laporan pengaduan, tandas AKP Ronald sudah tentu JTS telak sebagai tersangka penadah barang penggelapan dijerat pasal 480 KUHPidana. Disamping itu, sampai saat ini pihaknya juga menemukan hanya 10 unit kendaraan yang lengkap BPKBnya selebihnya ha nya STNK saja. “Parahnya lagi, berkisar 22 unit sepedamotor tersebut tidak memiliki kesamaan antara nomor plat, nomor rangka dan mesin antara di STNK dan sepedamotor itu sendiri,” jelas AKP Ronald sembari menyatakan pihaknya tengah menunggu hasil identifikasi terhadap 139 unit sepedamotor yang telah dikirim ke Dit Lantas Poldasu guna mengetahui identitas kepemilikan sepedamotor tersebut. Dari hasil identifikasi Dit lantas Poldasu barulah jelas

identitas pemilik sepedamotor guna dilakukan penelusuran. Kalau sepedamotornya sudah diblokir berarti sepedamotor yang diterima tersangka saat digadaikan kepadanya berarti sepedamotor tersebut curian. Apalagi, lanjut AKP Ronald, pihaknya juga sudah menerima laporan pihak Polsek dari Polsek Medan Area dan Medan Baru terkait LP pencurian sepedamotor (curanmor) dan penggelapan di mana sepedamotor korban di larikan dan digelapkan pria yang melarikan sepedanotor tersebut kepada tersangka. Terkait hal itu pihaknya sudah menemukan adanya indikasi sejumlah sepedamotor yang disita merupakan ‘barang panas’ dan ‘tidak jelas’ keberadaannya. Indikasi tersebut terlihat dengan ditemukannya 30 pasang sayap sepedamotor dalam rumah juga merupakan kantor koperasi UD Ade bergerak di bidang penggadaian sepedamotor. “Selain sepasang sayap yang diduga digunakan untuk memodifikasi sejumlah sepedamotor agar bebeda dengan aslinya, kami juga

menemukan sejumlah platnomor polisi yang belum terpasang,” jelas AKP Ronald sembari menyatakan untuk membuktikan kendaraan tersebut curian atau tidak, pihaknya akan berkoordinasi ke Dit Lantas Poldasu. Sedangkan terkait status pemilik Koperasi UD Ade berinisial JTS (65) penduduk Jalan Perjuangan Gang Sepadu Burung yang diboyong petugas untuk diperiksa, pemilik sepemotor sudah di kembalikan dengan status wajib lapor. “Tetapi tidak menutup kemungkinan status JTS dapat dinaikkan sebagai tersangka jika ditemukan adanya kendaraan hasil curanmor,” tukasnya. Dikatakannya, pihaknya tinggal menunggu hasil identifikasi kendaraan dari Dit Lantas Poldasu. Hasil identifikasi tersebutlah pihak kepolisian kembali bergerak melakukan penyelidikan. Bila cukup bukti kemungkinan kasus ini dapat dikembangkan kepada kasus pemalsuan STNK dan lainnya. “Mari kita tunggu hasil identifikasi Dit Lantas Poldasu,” jelasnya. (S.EDHI)

Polda Sumut Gelar Operasi Zebra MEDAN - Menjelang Natal dan Tahun Baru 2013, Polda Sumut menggelar Operasi (Ops) Zebra Kota dan Sikat Toba dengan target kelancaran lalulintas dan mengantisipasi berbagai kejahatan. "Ops Zebra Kota dilaksanakan selama 14 hari, tepatnya mulai 28 November-11 Desember dengan target kelancaran lalulintas pada titik-titik rawan macet," ujar Kasubid Pengelola Informasi dan Data (PID) AKBP MP Nainggolan, Jumat pekan lalu. Selain itu, sebutnya menekan angka kecelakaan dan korban tewas semakin berkurang dibanding tahun sebelumnya. Juga menekan jumlah pelanggaran lalulintas hingga menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif, meningkatkan disiplin berlalulintas serta sosialisasi

Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Angkutan Jalan. Dalam Ops ini, sebut Nainggolan, sebanyak 1239 personil dilibatkan terdiri dari 59 anggota Polda Sumut dan 1180 dari seluruh jajaran.Sementara Ops Sikat dilaksanakan mulai Kamis (1/12) hingga Kamis (15/11) lebih dikedepankan target penanggulangan kejahatan jalanan (street crime) dalam bentuk pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta aksi premanisme. "Khusus Ops Sikat, melibatkan 13 Satuan Wilayah (Satwil) seperti Polresta Medan, Deliserdang, Tebingtinggi, KP3,

Sergai, Binjai, Langkat, Simalungun, Siantar, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu dan Tapanuliselatan," jelas Nainggolan. Dikatakan, sebanyak 458 personil dikerahkan, terdiri dari 58 anggota Polda Sumut dan 400 dari 13 Satwil untuk mendukung Ops ini.Disinggung tindakan yang akan dilakukan terhadap para pelaku kejahatan yang beraksi dalam masa Ops Sikat, Nainggolan menegaskan tetap dilakukan sesuai prosedur.Disinggung kemungkinan akan dilakukan tembak di tempat, Nainggolan menegaskan semuanya tergantung situasi di lapangan. "Tapi polisi tetap melaksanakan tugas dengan mengedepankan sisi humanis," tegasnya. (S.EDHI)

Dalam 10 Hari Satlantas Polresta Medan Keluarkan 6.501 Set Tilang MEDAN - Dalam 10 hari pelaksanaan penertiban dan penindakan bagi pelanggar lalulintas, Satlantas Polresta Medan telah mengeluarkan sedikitnya 6501 set tilang serta menyita ribuan STNK dan SIM. Bukan itu saja, Satlantas Polresta Medan rencananya akan melakukan penertiban dan penindakan ke daerah pinggiran. Ini mengingat, kesadaran berkendaraan oleh pengendara di daerah pinggiran Kota Medan dinilai masih cukup rendah. Hal ini diungkapkan Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga kepada wartawan, Rabu pekan lalu, di Mapolresta Medan. "Razia akan dilakukan di daerah pinggiran kota, mengingat masih rendahnya kesadaran keselamatan pengendara di daerah pinggiran," kata Tagam yang didampingi Kasat Lantas Polresta Medan Kompol I Made Ary, dalam keterangan resmi hasil evaluasi razia lalu lintas yang dilakukan Sat Lantas Polresta Medan bersama petugas gabungan. Dalam evaluasi 10 hari ini, Kapolresta juga mengatakan bahwa untuk penyalaan lampu dan helm pengendara roda dua di Kota Medan perlu ditingkatkan. Untuk itu, petugas akan tetap

melakukan pengawasan guna meningkatkan keselamatan pengendara roda dua yang rentan mengalami kecelakaan di jalan raya. Menyangkut terminal liar yang menjadi salah satu target penertiban petugas, Kapolresta mengatakan, dirinya telah meminta kepada Pemko Medan untuk segera menyahuti keluhan kalangan pengusaha iayanag mengeluhkan kelayakan terminal yang dituding menjadi penyebab munculnya terminal liar oleh pool-pool angkutan umum. "Soal terminal liar, Pemko sudah menyampaikan bahwa akan dilakukan pada 2012. Tapi untuk itu, kita harapkan Pemko segera membuat solusi kepada para pengusaha," kata Tagam. Disebutkan, dalam razia petugas gabungan yang dilakukan dalam 10 hari pertama, petugas razia gabungan tercatat telah melakukan penindakan kepada pengendara roda dua yang tidak menggunalkan helm dan tidak menyalakan lampun utama dengan mengeluarkan sebanyak 1732 set tilang, dengan menyita 101 unit roda dua, SIM 882 lembar, dan 749 lembar. Untuk terminal liar, Kapolres menyebutkan, razia petugas

gabungan telah berhasil menurunkan 73 plank angkutan umum yang menaik turunkan penumpang bukan di terminal resmi. "Sebanyak 70 petugas yang menurunkan, dan 3 plank diturunkan sendiri," jelas Kapolres. Selanjutnya, untuk penindakan kepada angkot dan betor yang menyalahi aturan, petugas telah mengeluarkan 1095 set tilang, dengan menyita 468 SIM, 489 STNK, roda dua 71 unit, roda tiga 61 unit, dan roda empat 6 unit. Di jajaran Polsek, petugas yang melakukan razia dalam 10 hari ini telah mengelurkan sebanyak 3285 set tilang dan menyita 1620 lembar SIM, 1486 lembar STNK, 174 unit roda dua, dan 5 unit roda tiga. "Jadi kalau dilihat, ratarata dalam 1 hari petugas 600 kali menindak pengendara, jadi semoga 10 hari kedepan, jumlahnya bisa menurun," tegas Kapolres. Juga selain itu, dalam razia petugas yang menyahuti keluhan masyarakat, petugas mengeluarkan 389 set tilang pada truk pengangkut yang menyalahi aturan, dan menyita 25 unit truk, kemudian menilang 72 SIM pengendara, da293 lembar STNK. "Juga kita minta agar Pemko mendata lagi jumlah becak,

kuotanya berapa, karena jumlahnya saat ini sudah sangat banyak," timpal Tagam. Sementara itu selama dalam penertiban dan penindakan pelaanggar lalulintas ini,Tagam juga mengaku kalau Satlantas Polresta Medan telah baanyak mendapatkan dukungan maupun ucapan terimakasih.Bukan saja dari para toko-tokoh pemuda akan tetapi juga disampaikan oleh Ketua MUI Medan KH Muhammad Hatta. Dalam dukungannya MUI Medan menyatakan kalau kinerja Polresta Medan dalam menekan angka kecelakaan dijalan raya serta menertibkan lalulintas dikota Medan sudah sangat baik.Sehingga kemacatan dijalan raya sudah beerkurang dan semakin membaik dari waktu sebelumnya. Namun, Tagam juga mengaku kalau MUI Medan mennghimbau dan meminta kepadanya agar penindakan tidak ada polisi yang main belakang. “Dalam proses pengurusan tilang jangan damai ditempat,apabila ada petugas yang melakukannnya segera laporkan ke provost atau ke perwira pengendali razia,” kata dia. (S.EDHI)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 177 5 - 11 DESEMBER 2011

LIPSUS

MENDAMBAKAN UNJUK RASA PANCASIL AISME BUKAN MONEY PASCA tergulingnya Orde Baru. Nusantara diwarnai penyampaian pendapat di depan umum dengan cara bergerombol. Berbagai elemen dengan beragam isu dikemukakan di ruang publik, secara terbuka. Penyampaian pendapat dalam aksi unjukrasa, kerap bersentuhan fisik, dan tak jarang berakhir dengan proses hukum. Keonaran, terkadang menyulut dalam aksi penyampaian pendapat. Data darii 113 negara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Indonesia menduduki urutan pertama jumlah demonstrasi terbanyak dilakukan berbagai kalangan, didominisi mahasiswa. Secara umum, hampir semua aksi mahasiswa yakni demonstrasi berakhir ricuh dan anarkis. Pertanyaannya, bagaimana aksi yang mengatasnamakan rakyat itu mendapat simpati dari masyarakat luas?. Hal ini harus dikaji lebih dalam supaya substansi demonstrasi itu mendapat tempat di masyarakat daripada besarnya skeptiisme masyarakat terhadap unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan kericuhan. Peran serta mahasiswa dan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan merupakan faktor utama keberhasilan kegiatan. Untuk meningkatakan peran serta itu tentu sangat dibutuhkan sebuah kerangka dukungan dan penguatan kepada mahasiswa dalam bentuk penyadar tahuan, pelatihan dan penguatan kapasitas agar mahasiswa sebagai pelaku utama pelaksana dan penerima manfaat dari kegiatan ini . Pembahasan tersebut terurai dalam kegiatan workshop mengambil judul: Sebuah Refleksi Dalam Berunjukrasa Sesuai Dengan Nilai Pancasila, digelas lembaga swadaya masyarakat Anak Bangsa, di Pusbinsa Kampus Institut Agama Islam Negeri Medan, Kamis akhir November 2011. Kegiatan tersebut melahirkan kesepakatan, nilai Pancasila menjadi tolok ukur dalam berunjukrasa, mengusung tema-tema dalam penyampaian pendapat. Dan, harga mati kepada negararegulator bangsa Indonesia untuk mewujudkan dari lima sila Pancasila, merupakan penggalian dari nilai luhur rakyat Indonesia.

Kepala Kesbangpolinmas Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Firdaus Hutasuhut dalam materi makalahnya berjudul “Etika Berpolitik”, mengingatkan setiap kelompok, lembaga yang beraksi menyampaikan pendapat di depan umum, haruslah lembaga/kelompok yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Lembaga yang tidak terdaftar secara otomatis disebut kelompok liar. Dimanika politik di Tanah Air, katanya, menjadi faktor mendorong etika dan kriteria bagi lembaga yang beraksi menyampaikan pendapat di depan umum, mengabaikannya. Lembaga tersebut menyadari aturan dan etika dalam berpolitik termasuk penyampaian aspirasi di ruang publik. Kian maraknya gelombang aksi unjukrasa harus dipilah. Aksi yang berlangsung tidak sertamerta diasumsikan sebagai aksi mewakili aspirasi masyarakat. Ini terkait dengan kelompok/lembaga yang

hanya semata melakukan aksi aspira di ruang publik dengan target transaksional. Kegiatan ini menimbulkan persoalan baru, karena aspirasi yang digaungkan tidak berakhir pada penyelesaian pada koridor politik (kebijakan) dan hukum. Tindakan ini disebut kegiatan ada udang di balik batu. Oleh pemerintah, aksi unjukrasa yang beretika harus menertibkan diri pada empat pilar, terus dikampanyekan secara nasional. Ke empat pilar; Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polresta Medan, Kompol Ahyan memaparkan cara-cara penanganan unjukrasa ala kepolisian. Membawakan materi berjudul : Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polresta Medan. Ahyan mengungkapkan hingga November 2011, sedikitnya 32 ribu orang telah menggelar 11 ribu kali aksi unjukrasa di Kota Medan.

HMI MEDAN : Jangan Sampai Ditunggangi Provokator PENYAMPAIAN aspirasi secara beramai-ramai dengan ditempat umum atau berdemonstrasi, telah diatur dan sesuai dengan undang-undang (UU) yang ada di negara ini. Akan tetapi bila aksi penyampaian tuntutan itu berujung anarkis,maka sudah tidak baik dan melanggar hukum apalagi sampai-sampai melakukan pengerusakan fasilitas-fasilitas umum. “Unjukrasa itu sudah diatur oleh UU tapi bukan harus anarkis,” tandas Ketua HMI Kota Medan Hendra Hidayat ketika dihubungi via selular Jumat pekan lalu. Dikatakannya dalam berunjukrasa memang kadangkala massa tersebut sangat mudah terpancing emosinya,apalagi bila aksi yang dilakukannnya telah berulang kali dan tidak mendapatkan respon dari pihak yang didemo. Untuk itu agar unjukrasa sebagai ungkapan penyampaian tuntutan berjalan dengan baik dan benar,dibutuhkan pengawasan dan pengamanan bukan saja dilakukan oleh massa

pengunjukrasa itu sendiri. Akan tetapi polisi dalam hal ini juga harus ikut bertanggung jawab dalam memberikan pengawalan dan pengamanan massa unjukrasa tersebut. ”Biar tidak disusupi provokator massa harus bisa mewaspadainya dan itu juga merupakan tanggungjawab polisi,” terang Hendra. Ketika disinggung tentang adanya massa bayaran dalam aksi unjukrasa Ketua HMI Kota Medan inipun mengatakan selain terpancing emosi yang disertai dengan rasa ketidak percayaan dan tuntutannya tidak dipenuhi, munculnya demonstrasi anarkis bisa juga disebabkan adanya penyusup untuk mengacaukan tuntutan serta adanya ulah massa bayaran dalam aksi unjukrasa tersebut. Maka dari itu agar tidak ada massa bayaran dan aksi berjalan dengan baik,HMI Medan ketika melakukan unjukrasa baik itu berbentuk himbauan maupun advokasi langsung mendatangi instansi terkait. (S.EDHI)

Sasaran utama, DPRD Sumatera Utara dan Kantor DPRD Sumut. Massa juga menyampaikan aspirasi kontra kepada lembaga sejenis di tingkat kota, DPRD Medan dan Wali Kota Medan, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, juga objek vital lainnya. Angka itu, diakui Ahyan membengkak secara signifikan bila dibandingkan masa orde baru. Menurutnya, faktor penyebab, di orde baru aparat keamanan (polisi) menjadi tameng terdepan untuk meredam aksi penyampaian aspirasi oleh rakyat. Ini merupakan kondisi kontradiktif dengan kebebasan berdemokrasi yang dijamin pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Analisis kepolisian, kata Ahyan, pendapat yang disampaikan didominasi pengusungan masalah korupsi di instansi pemerintah menempati isu aksi tertinggi. Persoalan politik, ketidakpuasan pelayanan pemerintah, persoalan tanah dan permasalahan buruh, dan penuntasan proses hukum.

Aksi unjukrasa oleh kelompok massa juga ditengarai bermuatan kepentingan, telah ditunggangi oleh pihak ketiga. Indikator kecurigaan itu, adanya kelompok yang terus menerus melakukan aksi, mengusung tema korupsi, namun kerap mengelak memberikan bukti dan melaporkan dugaan korupsi. Pengawalan aksi yang dilakukan polisi kerap terjadi gesekkan dengan massa. Dilatari faktor; pemaksaan kehendak oleh massa, masih terjadinya miskoordinasi antara massa dengan polisisebagai pengawal dan pengaman jalannya aksi. Juga kerap memaksakan kemauan/pikiran yang melenceng dalam berunjukrasa yang dilindungi dan diatur oleh UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998. Juga adanya pemanfaatan kelompok aksi oleh pihakpihak lain. Sementara itu Pembantu Rektor IV, Institut Agama Islam Negeri, Ansari Yamamah, MA mengharapkan mahasiswa sebagai agent of change harus diubah menjadi desain

perubahan, design of change. Sampai hari ini, katanya, mahasiswa masih terjebak dalam perangkat aksi terdepan, berunjukrasa. Dengan posisi agent of change mahasiswa kerap mengeluarkan jurus pamungkas, berunjukrasa. Jurus pamungkas, berunjukrasa tidak terlepas iklim politik di Tanah Air, pada era 1990-an dengan klimaks pada 1998, terjadinya reformasi. Reformasi yang diraih itu pun gagal dikarenakan masuknya mahasiswa ke pusara perpolitikan secara langsung, pragmatis politik. Jejak 1990-an, itu masih menjadi trend pragmatis oleh mahasiswa. Semestinya, mahasiswa dalam ukuran usia muda, mestinya tampil sebagai perancang perubahan, bukan sekadar agen perubahan dengan berbagai aksi, yang akhirnya mengalami kebuntuan. Mahasiswa dengan potensinya, tampil selalu di depan selaku lokomotif pembangunan bangsa. Tetapi, faktanya sekarang Indonesia hari ini pada fase sakit, yang diperparah dengan sikap pragmatis politik. Pembahasan etika berunjukrasa mendapat respon berbagai kesatuan mahasiswa di Kota Medan, dari berbagai universitas. Aktivis mahasiswa, mengakui nilai Pancasila tidak bisa ditawar. Berangkat dari nilai itulah, aksi unjukrasa kerap dilakukan. Mereka menilai pemerintah melalui kebijakan ekonomi, politik, hukum dan sosial yang dijalankan telah jauh melenceng dari apa yang dicita-citakan dan impian kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia, merdeka dorongan leluhur yang dirangkum dalam Pancasila. Disebut, penggalian dari nilai luhur yang sudah tertanam pada rakyat. Faktanya, tanah, air, bumi dan sumber kekayaan di dalamnya, malah dijauhkan dari rakyat. Menyelaraskan kehidupan berbangsa, negara sebagai regulator bangsa mengintropeksi kegagalannya merealisasikan cita-cita pancasila. Dengan wujud Pancasila secara nyata, ekonomi, hukum, budaya, dan aspek kehidupan berbangsa, gesekkan pada roda pemerintahan dengan sendirinya mengecil, dan hilang. (TIM)

KABAG OPS POLRESTA MEDAN KOMPOL YUSHFI NASUTION :

Kalau Mau Demo Harus Ada Pemberitahuan KABAG Ops Polresta Medan Kompol Yusfhi Nasution menegaskan menyampaikan aspirasi secara bersama-sama (unjukrasa) memang diatur dalam undang-undang.Akan tetapi dalam pelaksanaannya memiliki aturan main termasuk memiliki izin dari pihak kepolisian. Sehingga nantinya polisi bisa melakukan pengawalan dan pengamanan agar tuntutan massa tersebut berjalan dengan baik dan benar. “Kalau mau demo minimal 3 hari

sebelumnya harus melaporkannya kekantor polisi terdekat,” terang Yusfhi ketika ditanya di Mapolresta Medan, Kamis pekan lalu. Sebenarnya dalam penyampaian tuntutan/aspirasi bukanlah mesti harus datang beramai-ramai kesalahsatu instansi tertentu. Akan lebih baik dan sopannya tuntutan itu disampaikan melalui surat maupun dengan cara beraudensi kekantor yang dianggap tidak memuaskan sesaui hati dan perasaan masyarakat itu sendiri. Meskipun sekarang ini masyarakat lebih senang datang beramai-ramai dengan membawa alat pengeras suara dalam upaya penyampaian tuntutannya tersebut. Maka dari itu dengan adanya laporan ataupun membuat surat izin untuk berunjukrasa,akan membantu kinerja polisi dalam memberikan pengawalan dan pengamanan. Ketika disinggung tentang jumlah personil kepolisian yang diterjunkan dalam aksi unjukrasa,K ompol Yushfi inipun mengaku diketahuinya jumlah

massa pengunjukrasa itu selain adanya penyelidikan petugas juga berkat laporan dari pelaksana unjukrasa itu sendiri. Artinya ketika ada yang unjukrasa,polisi akan memkinta siapa saja yang bertanggung jawab dalam aksi, waktu dan tempat untuk berunjukrasa serta jumlah massa yang akan ikut dalam aksi tersebut. ”Kalau kita tahu maka personil kepolisian akan diterjunkan sesuai jumlah kekuatan massa kitu sendiri,” tandasnya. Mengenai adanya massa bayaran, Yusfhi mengaku kalau dewasa ini ada juga unjukrasa yang diduga massa bayaran yang didalangi oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadinya semata. Maka dari itu agar aksi unjukrasa tidak berujung anarkis akibat disusupi oknum-oknum tertentu juga termasuk massa bayaran, polisi akan tetap memberikan pengamanan secara ketat. Baik itu dimulai dari tempat berkumpul hingga sampai ketempat tujuan unjukrasa. (S.EDHI)


KPK POS

13

E D I S I 177 5 – 11 DESEMBER 2011

SUARA KPK

“Susu Segar” Mafia Anggaran Oleh Apung Widadi

KEKUASAAN penuh legislatif dalam menyusun anggaran yang minim transparansi kepada masyarakat merupakan cikal bakal lahirnya mafia anggaran. Fenomena itu bukan hanya di DPR melainkan ditiru banyak daerah, termasuk oleh DPRD Kota Semarang, baru-baru ini. Penangkapan Sekda Kota dan dua anggota DPRD oleh KPK menambah deret panjang jaringan mafia anggaran. Di daerah, praktik mafia anggaran lebih sulit terpantau oleh masyarakat. Selain karena masyarakat belum paham proses penganggaran, hal itu juga karena di tingkat lokal persengkongkolan legislatif dan eksekutif lebih mudah terlaksana mengingat wilayahnya sempit. Terlebih lagi kekuasaan eksekutif sangat dominan sehingga alokasi anggaran lebih mudah dimainkan. Dalam beberapa kasus di daerah, termasuk di Kota Semarang, pola persengkongkolan antara legislatif dan eksekutif berbagi kue anggaran terlihat jelas. Anggota legislatif berperan sebagai penjual ”kue” anggaran, sedangkan pejabat eksekutif pembelinya. Transaksi itu biasanya fleksibel sehingga dimungkinkan eksekutif memesan kue terlebih dahulu kepada penjualnya, yaitu anggota DPRD, yang menawarkan pembagian anggaran. Proses adanya jual beli tersebut terlihat dalam kronologi terungkapnya praktik mafia anggaran di Kota Semarang. Diduga awalnya para elite partai menginginkan jatah Rp 2 miliar untuk tiap anggota DPRD dalam proses penetapan APBD 2012. Tawarannya diduga adalah beberapa proyek besar dan anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) seperti diusulkan oknum legislatif dalam penetapan APBD. Informasi Bocor Untuk memuluskan rencana itu, dalam sebuah rapat beberapa elite partai meminta ”susu segar” terlebih dahulu karena merasa sudah menyediakan ”sapi dan kandang” untuk eksekutif. Nilai susu segar itu Rp 80 juta per anggota DPRD, namun karena beberapa orang tidak mendapat jatah merata dari pimpinan parpolnya, diduga

mereka memberikan informasi ke KPK sehingga esok harinya penyidik menangkap Sekda dan dua anggota DPRD. Istilah susu segar ini sama seperti apel malang dalam kasus wisma atlet SEA Games atau duren (durian) dalam kasus suap Kemenakertrans. Kini, teka-teki inisiator awal mafia anggaran tersebut perlu diurai agar menyentuh aktor utamanya. Ditemukannya uang Rp 500 juta di ruang Sekda perlu ditelusuri, apakah dari cukong atau pejabat yang korupsi dengan mencairkan kas daerah untuk fee susu segar. Harus diakui, satu-satunya momok bagi anggota mafia anggaran adalah KPK dengan kewenangan penyadapan dan tangkap tangannya. Hanya KPK yang diyakini dapat membongkar konsolidasi elite antara eksekutif dan legislatif. Namun KPK masih punya kelemahan karena selalu kesulitan menemukan aktor utamanya, seperti dalam kasus wisma atlet SEA Games dan suap di Kemenakertrans. Hal serupa kemungkinan terjadi pada pengungkapan kasus mafia anggaran di Kota Semarang walaupun sudah menangkap Sekda dan dua anggota DPRD. Jadi, pekerjaan rumah KPK adalah menuntaskan temuannya agar bisa menjerat aktor utama. Jika hal itu bisa dilakukan, akan menimbulkan efek jera luar biasa bagi pejabat, termasuk wakil rakyat, yang selalu berkelit dengan mengandalkan perlindungan penguasa dan mafia hukum. Bila KPK hanya ramai pada awalnya tapi sepi pada akhirnya, hal ini malah memperkuat nyali politikus untuk menyerang balik. Politikus korup sekarang sedang bersiap melumpuhkan KPK, misalnya lewat revisi UU bisa menghilangkan kewenangan menyadap pembicaraan/ telepon atau menangkap tangan tersangka koruptor. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, KPK harus mampu mengungkap aktor utama dalam kasus mafia anggaran di Kota Semarang ini yang sebenarnya relatif mudah karena jauh dari intervensi elite politik Jakarta. Kasus ini berbeda dari kasus wisma atlet atau Kemenakertrans yang penuh tarik ulur kekuatan partai besar. Penulis adalah peneliti masalah korupsi politik dari ICW, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro/SM 301111

Mengungkap Pembayar Pajak Terbesar Oleh Richard Burton

DORONGAN untuk mengumumkan pembayar pajak terbesar kembali mendapat sorotan ketika majalah Forbes mengungkap daftar 40 orang terkaya Indonesia. Beberapa pihak menginginkan publikasi tersebut dimanfaatkan untuk mengecek kebenaran pembayaran pajaknya serta dibuat pengumuman pembayar pajak terbesar yang bisa memberikan implikasi luas. Pemberitaan Forbes tersebut tentu menimbulkan dua pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dengan bijak. Pertama, apa relevansi mengumumkan pembayar pajak terbesar sehubungan dengan pemberitaan Forbes? Kedua, apakah ada implikasi mengumumkan pembayar pajak terbesar dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar? Dua pertanyaan mendasar di atas patut dikaji agar persoalannya tidak menjadi rancu. Persoalan mengumumkan pembayar pajak ke publik bisa saja dipandang efektif atas jumlah pajak yang telah dibayar. Akan tetapi bisa pula tidak efektif sepanjang yang dibayar sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pihak yang menuntut pemerintah agar segera mengumumkan pembayar pajak terbesar sepertinya dilatarbelakangi pemikiran adanya ketidakpercayaan mereka kepada 40 orang kaya tersebut atas jumlah pajak yang telah dibayarnya. Sementara pemerintah memandang tidak perlu mengumumkannya karena barangkali tidak ada manfaat serta tidak sesuai dengan sistem yang ada. Patuhi Sistem Sejak dilakukannya reformasi perundang-undangan perpajakan tahun 1983 lalu, kita sepakat bahwa sistem pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada setiap orang untuk menghitung, memperhitungkan,menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ketika seseorang melakukan pembayaran pajak, adalah wajar jika petugas pajak (fiskus) harus menganggap pajak yang dibayarkan benar. Itulah inti dari self assessment. Artinya, sepanjang tidak ada data lain yang memberikan bukti ketidakbenaran pajak yang dibayar, kepada yang bersangkutan bisa dilakukan pemeriksaan. Kalau begitu, pertanyaannya kembali berulang,apa relevansinya mengumumkan pembayar pajak saat Forbes memublikasikan 40 orang Indonesia terkaya? Penulis meyakini informasi

tersebut akan menjadi kajian khusus untuk memantau kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan para orang kaya. Dengan demikian, kalaupun ada ”kegeraman” ingin mengumumkan pembayar pajak terbesar sehubungan dengan informasi Forbes, tentu kurang tepat. Informasi Forbes sejatinya tidak melulu menjadi acuan yang paling benar. Sampai saat ini,dalam amatan penulis, belum ada kajian yang memberikan implikasi linier atas pengumuman pembayaran pajak terbesar dengan jumlah pajak yang dibayar. Mengapa? Karena memang undang-undang tidak membolehkan petugas pajak (fiskus) mengumumkan jumlah pajak yang telah dibayar seseorang kecuali orang yang bersangkutan mengumumkannya sendiri ke masyarakat. Adalah tugas fiskus menjaga kerahasiaan jumlah pajak yang sudah dibayar wajib pajak. Hal itu tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Seandainya hal itu dilanggar, petugas pajak akan terkena sanksi pidana. Oleh karenanya, kalau ada pihak berpendapat mengumumkan pembayar pajak terbesar akan mendorong orang atau badan untuk membayar pajak secara tertib, hal itu masih perlu dipertanyakan keakuratannya. Tidaklah juga menjadi jaminan pola berpikir demikian memberi solusi menciptakan kepatuhan membayar pajak dengan benar. Malahan cara demikian akan menjadi kontraproduktif dan

masyarakat akan menilai pemerintah tidak patuh pada sistem yang telah diatur dalam undang-undang yang ada. Kalau itu dilakukan, berarti pemerintah telah melanggar sendiri sistem pemungutan pajak yang sudah menjadi kesepakatan.Kenyataan inilah yang perlu dipahami bersama agar sistem yang berlaku tidak menjadi rancu. Pemeriksaan Kita semua memahami bahwa pemerintah butuh banyak dana bagi keperluan pembiayaan rutin dan pembangunan setiap tahunnya. Untuk itu, keberadaan kantor pajak yang khusus mengawasi orangorang kaya ini amat tepat agar kewajiban pajaknya mudah diawasi.Informasi Forbes pastinya menjadi bahan masukan untuk mendeteksi lebih jauh kepatuhan pembayaran pajak orangorang kaya. Seharusnya semua pihak memahami bahwa kalaupun pembayar pajak terbesar diumumkan,mereka belumlah bisa dikategorikan sebagai pembayar pajak yang patuh. Artinya, jumlah pajak yang dibayar barulah sebatas besaran angka semata, bukan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Besaran angka belumlah identik atau serupa dengan kebenaran jumlah yang dibayarnya. Kalau begitu, untuk memperoleh angka pajak yang benar harus dilakukan pemeriksaan. Namun, perlu diingat bahwa Ditjen Pajak pun tidak bisa semena-mena melakukan pemeriksaan kalau tidak ada data atau informasi yang mengindikasikan pajak yang dibayar tidak benar. Mekanisme pemeriksaan yang bertujuan menguji kepatuhan

pembayaran pajak harus tetap dilakukan dalam koridor hukum (baca: undangundang) yang benar. Self assessment system tetap harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Pemerintah cq Ditjen Pajak tidak bisa serta-merta melakukan pemeriksaan tanpa dasar yang tepat. Oleh karenanya, Ditjen Pajak perlu memiliki database yang kuat. Administrasi data harus diperkuat dengan sistem komputer yang canggih.Selain itu, semua lembaga pemerintah dan asosiasi harus memberikan dukungan penuh agar data-data transaksi bisnis bisa mengalir cepat ke Ditjen Pajak. Sayangnya kewajiban ini belum berjalan sempurna sekalipun telah diamanatkan dalam Pasal 35A UU KUP. Dengan memahami kondisi demikian, pertanyaan di awal tulisan kiranya tidak perlu lagi diperdebatkan.Relevansi maupun implikasi mengumumkan pembayar pajak terbesar perlu dikaji secara menyeluruh. Sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment tetap harus dipatuhi bersama. Sistem pemungutan pajak demikian memang menjadi ideal jika Ditjen Pajak melakukan penguatan terhadap data perpajakan yang dimiliki agar bisa melakukan pengawasan dengan cara pemeriksaan.Jika tidak, sistem pemungutan pajak tidak akan memberikan banyak manfaat bagi kepentingan penerimaan pajak itu sendiri. Penulis adalah Pemerhati Pajak, Dosen di Universitas Mercu Buana, Jakarta/KSind 11211

Memperkuat Undang-Undang KPK Oleh Roby Arya Brata

KETIDAKMAMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi menangani kasus korupsi akbar (grand corruption), seperti kasus Bank Century, cek pelawat, dan Wisma Atlet secara adil, tuntas, serta obyektif terus menuai sinisme publik. Apabila hal ini dibiarkan, kepercayaan publik (public trust), yang krusial bagi eksistensi dan efektivitas kinerja KPK, akan terus menurun. Tanpa tindakan yang strategis dan komprehensif, masyarakat suatu saat nanti akan memandang KPK tidak berbeda dengan institusi penegak hukum lain yang korup, tidak memiliki kredibilitas, dan tidak berdaya memberantas korupsi. Tapi ketidakberdayaan KPK tersebut sesungguhnya (sebagian) disebabkan oleh kelemahan kebijakan (policy defects) Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. Karena itu, revisi dalam arti penguatan undang-undang itu adalah suatu keniscayaan. Sebagai perbandingan, undang-undang yang mendirikan Komisi Independen Antikorupsi (Independent Commission Against Corruption atau

ICAC) Hong Kong, yang menjadi model komisi antikorupsi di banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengalami beberapa kali perubahan. Begitu juga dengan ICAC Act 1988, yang mendirikan ICAC New South Wales (Australia). Tulisan ini mengusulkan revisi untuk memperkuat UU KPK. Bagian pertama membahas kelemahan (Undang-Undang) KPK. Bagian terakhir mendiskusikan mekanisme akuntabilitas, penguatan fungsi pencegahan, dan penindakan KPK (preventive and investigative power). Kelemahan Kelemahan mendasar KPK, sebagaimana tersirat dalam diktum menimbang UU KPK, adalah sifat ad hoc dari KPK itu sendiri. KPK didirikan karena "lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi". Artinya, KPK tidak diperlukan lagi atau dibubarkan bila lembaga pemerintah itu, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, sudah berfungsi dengan efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi kekuatan korup menggalang kekuatan politik di eksekutif ataupun legislatif

untuk membubarkan KPK kapan saja. Mereka bisa saja beralasan KPK tidak diperlukan lagi, karena kepolisian dan kejaksaan telah "berfungsi dengan baik", atau beralasan KPK justru telah "mengganggu berfungsinya sistem peradilan pidana dalam suatu negara hukum". Sifat ad hoc KPK juga dapat menimbulkan ketidakpastian masa depan dan ketidaktenangan pegawai KPK dalam bekerja. Karena itu, dalam berbagai tulisan saya berdasarkan pengalaman berbagai negara yang berhasil memberantas korupsi, saya mengusulkan agar KPK ditetapkan sebagai institusi independen permanen dalam pemberantasan korupsi, meskipun kepolisian dan kejaksaan telah berfungsi dengan baik. Bahkan, dalam tulisan saya, "(Sekali Lagi) Menyelamatkan KPK!" (Koran Tempo, 26 Agustus 2011), karena peran KPK yang sangat besar dan strategis bagi berfungsinya demokrasi dan pemerintahan, the rule of law, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan serta eksistensi bangsa dan negara, saya berpendapat KPK hendaknya ditetapkan menjadi lembaga konstitusional (constitutional body) seperti halnya Mahkamah Agung dan

Komisi Yudisial. Dengan mengamendemen UndangUndang Dasar 1945 menjadi UUD antikorupsi, seperti UUD Thailand, KPK dengan fungsinya yang strategis seperti penyidikan dan penuntutan, termasuk penyadapan, hanya dapat dibubarkan dengan referendum. Kelemahan mendasar yang lain UU KPK adalah terbukanya kemungkinan intervensi terhadap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK. Dalam negara transisi demokrasi yang dipenuhi pertarungan politik antara kekuatan korup status quo dan kekuatan reformasi seperti Indonesia, KPK dengan kekuasaannya yang besar sangat rentan terhadap intervensi politik kekuatan korup untuk melindungi kepentingan politik dan ekonomi korupnya. Lambat, tebang pilih, dan tidak adilnya (discriminative investigation) KPK dalam penanganan kasus grand corruption yang diduga melibatkan penguasa dan politikus, seperti kasus Bank Century, cek pelawat, dan Wisma Atlet, ada kemungkinan disebabkan oleh adanya intervensi itu. KPK, dalam tulisan saya (Tempo, edisi ke-42, 10-16 Desember 2007), bahkan dapat dijadikan

instrumen politik strategis yang efektif oleh penguasa untuk melumpuhkan lawanlawan politiknya. Pasal 36 (a) UU KPK melarang pemimpin KPK mengadakan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun. Pasal 66 (a) melarang hal yang sama bagi pegawai KPK, dengan perbedaan frasa tanpa alasan yang sah. Apabila melanggar, mereka diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Kelemahan dari ketentuan tersebut adalah ia hanya mengancam pidana pihak yang membuka peluang dilakukannya intervensi, yaitu pemimpin dan pegawai KPK. Tidak ada ketentuan yang memidanakan pihak yang melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Jadi ketentuan itu hanya menghukum dari supply side, tidak mengancam sisi demand side dari suatu transaksi korup. Kesalahan "fatal" pembuat UU KPK adalah tidak dibentuknya lembaga pengawas eksternal untuk mengawasi penggunaan kekuasaan oleh pemimpin KPK. Pasal 26 ayat 2d UU

KPK hanya menentukan pembentukan bidang pengawasan internal. Ironisnya, dalam pasal 26 ayat 8 disebutkan, tugas dan wewenang pengawas internal ini ditetapkan oleh pemimpin KPK. Karena itu, selain karena keengganan, pengawas internal tentu saja tidak akan mampu menindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemimpinnya. Ia hanya akan berani menindak pegawai "rendahan" KPK. Lalu "kejahatan" apa yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin dan staf KPK? Selain korupsi dan tindak pidana lainnya, ada beberapa bentuk penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Pertama, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, meskipun buktinya cukup kuat. Dengan kata lain, meskipun KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (Pasal 40 UU KPK), potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi oleh KPK sebenarnya dapat terjadi pada awal proses penindakan. Kedua, KPK melakukan penindakan yang tebang pilih (discriminative investigation). Tuduhan tebang pilih dalam kasus-kasus korupsi politik

akbar dengan tidak menindak oknum-oknum politikus dari partai yang berkuasa, seperti kasus Bank Century, Wisma Atlet, dan calo anggaran, adalah beberapa contohnya. Ketiga, penanganan kasus korupsi oleh KPK berlarutlarut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berlarut-larut dan tidak tuntasnya penanganan kasus Bank Century, meskipun alat bukti permulaan cukup kuat, adalah salah satu contohnya. Keempat, penanganan tindak pidana korupsi justru untuk melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya. Dan kelima, KPK tidak mengambil alih penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UU KPK, meskipun ada alasan kuat untuk pengambilalihan itu (Pasal 9 UU KPK). Lalu, apabila semua bentuk penyalahgunaan wewenang ini terjadi, siapakah yang akan menindak dan memberi sanksi terhadap pemimpin KPK? Kekuatan penyeimbang (balancing force) diperlukan agar mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan KPK yang besar tidak disalahgunakan? Penulis adalah Analis antikorupsi, hukum, dan kebijakan/KTemp 21211


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 177 5 - 11 DESEMBER 2011

SUMUT

Lomba Ketrampilan Kerajinan Tangan di Nias

Sepakbola Indonesia Harus Ada Perubahan TANJUNGPURA - Minimnya prestasi sepakbola di tanah air saat ini, tidak terlepas dari buruknya manajemen yang dilakukan. Oleh karenanya belajar dari kegagalan, pengururs PSSI saat ini benar-benar memfokuskan pembinaan pemain di usia dini. “Sepakbola Indonesia harus ada perubahan, dan itu mesti dilakukan,” tegas Ketua Umum Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin Husein saat membuka Festival Sepakbola U-11 Forum Komunikasi Pelatih Sepakbola Sumatera Utara (FKPSBSU) di Stadion Nur Cahaya Kecamatan Tanjung Pura, Minggu. Sungguhpun diakui Djohar, melakukan perubahan di tubuh PSSI tidak sedikit tantangan, namun hal itu harus dilakukan, karena masyarakat Indonesia sudah saatnya menyaksikan Indonesia mampu berbicara di tingkat ASEAN maupun

Asia dalam hal persepakbolaan. Untuk itu pihaknya fokus dalam pembinaan pemain usia dini mulai U-11, U-17, U21, U-23 dan Tim Senior serta mengaktifkan para pengurus cabang dalam melahirkan bibit-bibit pesepak bola berbakat. “Apa yang telah dilakukan Bupati Langkat dalam mensupport dana bagi suksesnya kegiatan ini, tentu membuktikan keseriusan beliau agar sepakbola Indonesia, Langkat khususnya bisa kembali bangkit,” ujar Djohar disambut applaus para peserta festival dan penonton yang hadir. Sebelumnya Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Sepak Bola FK-PSBSU dan terima kasih atas kehadiran Ketua Umum PSSI. “Tentu kehadiran Pak Ketua merupakan motivasi buat anak-anak kami,” kata Bupati yang disampaikan melalui untaian bait pantun. (JUL)

BERSAMA - Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein bersama Bupati Langkat Ngogesa Sitepu sesaat akan melakukan tendangan kehormatan pada Pembukaan Festival Sepak Bola FK-PSBSU di Stadion Nur Cahaya Kecamatan Tanjung Pura, Minggu. (KPK POS/JUL)

Bank Sumut Syari’ah - FUI Gelar Pekan Muharram TEBINGTINGGI - Dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1433 Hijriyah, Bank Sumut Syari’ah Cabang Tebingtinggi bekerjasama dengan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) menggelar Pekan Muharram yang secara resmi dibuka Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunai-di Hasibuan, Minggu, di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo kota setempat. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, Minggu hingga Selasa itu, diawali dengan Pawai Muharram keliling kota yang dilepas Walikota Tebingtinggi serta diisi dengan beragam kegiatan ke-Islam-an seperti lomba menggambar, mewarnai, busana muslim tingkat pelajar, pagelaran seni dan budaya Islam, kreatifitas pemuda Islam, teatrikal hijriyah. Pekan Muharram ditutup dengan tabligh Akbar serta dialog interaktif bersama Walikota Tebingtinggi dan Dirut Bank Sumut H Gus Irawan Pasaribu dengan thema ‘Makna Hijriah bagi pengembangan ekonomi umat’. Hadir pada saat pembukaan antara lain, Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP, Wakapolresta Tebingtinggi

Kompol Safwan Khayat, Pinca Bank Sumut Syari’ah Tebingtinggi, H Syawaluddin Harahap, Ketua FUI H Abu Hasyim Siregar, para tokoh agama serta pimpinan per_bankan syari’ah di Kota Tebingtinggi. Walikota Tebingtinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya mengajak umat Islam untuk memaknai Tahun Baru Hijriyah sebagai momen introspeksi diri dan lebih mempererat ukhuwah sesama muslim. “Makna tahun baru Hijriyah bagi se-orang Muslim adalah berhijrah (berpindah-red) dari hal-hal yang buruk ke arah yang lebih baik sembari merenungkan sudah sejauh mana kehidupan kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat,” sebut walikota. Senada dengan walikota, Pinca (pimpinan cabang) Bank Sumut Syari’ah, H Syawaluddin Harahap selaku Ketua Panitia Pekan Muharram 1433 Hijriyah mengatakan, Bank Sumut Syari’ah sangat konsern dan mendukung kegiatan ke-Islam-an yang tujuan akhirnya agar lebih mempererat tali persaudaraan sesama muslim. (RS)

Siswa MTS GUPPI Bintang Bayu Semarakkan HUT Guru BINTANG BAYU - Para siswa Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bintang Bayu, Kamis pekan lalu, menampilkan berbagai macam kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Guru yang ke-66. Mulai dari berbagai pertandingan futsal, catur, bulutangkis hingga pertunjukan tari-tarian, puisi, pop song dan juga ceramah singkat. Meski HUT Guru sudah berlalu beberapa hari, namun sikap kreatif para siswa sepertinya ingin menunjukkan rasa sayang dan bukti cinta mereka kepada para pahlawan tanpa tanda jasa. Ali Rahman Nasution SPd, Kepala Madrasah MTs GUPPI dalam arahannya

meminta para siswa menjadikan kegiatan ini sebagai ajang untuk menunjukkan kreatifitas yang positif bukan sekedar acara simbolis dan seremonial belaka. "Kalian harus mampu menunjukkan dan membuktikan kalau kalian sayang dan hormat pada guru," ujar Ali. Pada kesempatan tersebut semua guru memperoleh bingkisan dari siswa. Kemudian acara dilanjutkan dengan tiup lilin berangka 66 di atas kue tart yang dibuat oleh para siswa. Acara diakhiri dengan doa oleh Ustadz Hisbul Mufti dan diteruskan dengan makan bersama. (ARM)

PANTAI GO GREEN - Bupati Sergai HT Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Ir H Soekirman, Dandim 0204/DS Letkol Arh Wawik Dwinanto SSos, Kajari Sei Rampah Erwin Harahap SH dan Sekdakab Sergai Haris Fadillah, melakukan penanaman pohon cemara laut dalam rangka pencanangan gerakan “Pantai Go Green” di areal objek wisata Theme Park Pantai Cermin, Senin. (KPK POS/ARM)

Gerakan 'Pantai Go Green' Dicanangkan PANTAI CERMIN - Gerakan “Go Green” merupakan upaya memasyarakatkan gerakan menanam dan memelihara pohon secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa. Untuk itu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan tanggal 28 November sejak tahun 2008 sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Demikian dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang hari Menanam Pohon Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari program nasional menanam pohon, Pemkab Ser-gai bersama Kodim 0204/ DS mencanangkan gerakan “Pantai Go Green” yang bertujuan untuk menghijaukan kawasan pantai, karena sebagian besar wilayah Kabupaten Sergai merupakan kawasan pantai. Kegiatan pencanangan Pantai Go Green ini dilaksanakan di areal objek wisata Theme Park Pantai Cermin, Senin. Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi MSi dalam sambutannya mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia sehingga dianggap sebagai paru-paru dunia. "Persoalan yang kita hadapi adalah degradasi hutan dan lahan yang disebabkan oleh illegal, penjarahan hutan, alih fungsi lahan dan kebakaran hutan," ujar Bupati. Untuk itu menurut Bupati Erry Nuradi, perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan dan pengawasan laju deforestasi seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), Kampanye Indonesia Menanam,

Aksi Penanaman Serentak Indonesia, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon, Gerakan Penanaman Satu Orang Pohon (One Man One Tree) dan Gerakan Penanaman Pohon Satu Milyar (One Billion Indonesia Trees/OBIT). Menanam pohon bukanlah merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak memerlukan dana yang besar. Namun manfaat yang dirasakan sangat besar dalam mencegah kerusakan lingkungan sebagai mana visi kabupaten Sergai sebagai kabupaten terbaik dengan masyarakat yang pancasilais, religius, modern, kompetitif dan berwawasan lingkungan, tegas Bupati Erry Nuradi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wabup Sergai Ir H Soekirman, unsur Forpimda Sergai, Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, Ketua Persit KCK Kodim 0204/DS Ny. Wawik Dwinanto, Ketua DPC GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Sergai, jajaran Kodim 0204/DS, Tokoh Masyarakat, para pelajar dan pramuka serta undangan. Koordinator kegiatan ini, Pasiter Kodim 0204/DS Kapten ARM Paidi melaporkan melalui kegiatan ini dilakukan penanaman sebanyak 8.500 pohon. Di mana 4.500 pohon dari Kodim 0204/DS dan 4.000 pohon dari Pemkab Sergai yang penanamannya disebar di 6 kecamatan yakni 1.250 pohon di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin, 1.100 pohon di Desa Sentang dan Desa Bogak Besar Kecamatan

NIAS – Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM membuka lomba ketrampilan/kerajinan tangan bagi pemuda seKabupaten Nias tahun 2011 bertempat di gedung nasional Gunungsitoli, Selasa. Ketua panitia, Duhunaso Waruwu AMaPd dalam laporannya mengatakan, dasar pelaksanaan yakni surat penugasan bupati Nias, tentang pembentukan panitia pelaksana lomba ketrampilan/kerajinan tangan bagi pemuda se-Kabupaten Nias tahun 2011. Menurutnya, tujuan kegiatan ini sebagai sarana untuk mencurahkan ide dan kreatifitas pemuda dalam membuat kerajinan tangan, khususnya souvenir dan alat-alat rumah tangga khas Nias, serta meningkatkan motivasi pemuda untuk lebih giat belajar dan memperdalam pengetahuan/ketrampilan yang telah diperoleh khususnya dalam membuat kerajinan tangan. Bupati Nias dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini sangat penting dan strategis karena pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari peran pemerintah Kabupaten Nias dalam pemberdayaan pemuda untuk mewujudkan pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu, potensi pemuda di Kabupaten Nias sekitar 27 % dari jumlah penduduk atau kira-kira 35 ribu orang yang berusia 16 sampai 30 tahun dan mereka ini ada yang sedang sekolah, juga ada yang berstatus PNS, anggota TNI dan Polri, Wiraswasta serta ada juga yang sedang menganggur atau sedang bermasalah. (YaGi)

BKM Al-Hasanah Gerak Jalan Santai

Teluk Mengkudu, 1.250 di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin, 1.300 Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan, 1.100 pohon di Pantai Kuala Desa Pekan Bandar Khalipah dan Desa Sei Serimah Kecamatan Bandar Khalipah dan 2.500 di Desa Rugemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. DI TEBINGTINGGI Gerakan menanam pohon, di Kota Tebingtinggi dipusatkan di Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi, Senin. Hadir pada kegiatan itu tersebut, Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP, Kadis Pertanian Pemko Tebingtinggi, Ir Leo Lopulisa Haloho, unsur muspida dan muspika setempat, serta para camat dan lurah se Kota Tebingtinggi. “Terjadinya banjir dan longsor di beberapa daerah membuktikan bahwa hulu DAS (daerah aliran sungai) telah mengalami kerusakan. Guna mengatasi masalah tersebut, kementrian kehutanan telah meluncurkan berbagai program untuk perbaikan lingkungan, satu di antaranya adalah gerakan penanaman satu milyar pohon,” sebut wakil walikota. Dengan kerjasama seluruh instansi terkait, TNI dan Polri, swasta dan masyarakat sangat diharapkan dapat menumbuh kembangkan cinta terhadap lingkungan. “Rasa syukur pada Tuhan kita panjatkan, dengan anugerah sumberdaya alam yang unik dan banyak menghasilkan bahan tambang yang dapat mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kita,”imbuhnya. (ARM/RS)

TEBINGTINGGI - Memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H, ratusan jamaah Masjid AlHasanah Jalan Kartini Kota Tebingtinggi mengikuti gerak jalan santai yang digelar Badan Kenaziran Masjid (BKM) Al-Hasanah, Minggu. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut diikuti Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi H Amril Harahap, Ketua PWI Perwakilan Tebingtinggi, Azman Marasehat Harahap, Ketua BKM Al-Hasanah, Syarifuddin Lubis serta tokoh masyarakat H Nimpan Kaban, dengan rute start di Jalan Kartini – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan DI Panjaitan – Jalan Delima – Jalan Sutoyo – Jalan Imam Bonjol – Jalan Batubara – Jalan Simalungun dan titik finish kembali ke Jalan Kartini, kegiatan itu juga diselingi dengan Lucky Draw. Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi, H Amril Harahap disela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan Gerak Jalan Santai dalam memperingati datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 Hijriah ini bukan sekadar seremonial saja. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memupuk silaturahmi dengan memanfaatkan momentum Tahun Baru Hijriyah. Selain itu katanya, kegiatan ini bertujuan menggugah masyarakat Muslim khususnya jemaah Masjid Al-Hasanah agar terus semangat menjalani kehidupan serta melakukan introspeksi diri (muhasabah) sejauh mana kita telah mendekatkan diri kepada Allah SWT, kata Amril Harahap. (RS). (RS)

Bupati Asahan Naik Pangkat Jadi IV-C KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP yang juga seorang pegawai negeri sipil (PNS) kini memiliki pangkat/golongan ruang IV-c yang sebelumnya IV-b. Bupati Asahan melalui Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Rahan Halim AP menjelaskan, kenaikan pangkat atas nama Taufan Gama Simatupang merupakan penghargaan dari pemerintah atas pelaksanaan menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang telah ditunggu selama empat tahun. Penyerahan petikan kenaikan pangkat tersebut terhitung pada 1 Oktober 2011 yang ditanda tanggani langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Kabag Humas Asahan menjelaskan, untuk PNS di jajaran Pemkab Asahan yang turut menerima petikan surat keputusan kenaikan pangat diminta untuk lebih meningkatkan etos kerja, karena kenaikan pangkat yang didapat bukanlah hak dari seorang PNS, namun merupakan penghargaan kepada PNS atas tugas-tugas yang selama ini dijalankannya. “Bupati minta kepada PNS naik pangkat harus juga naik kinerja kerja sebagai abdi masyarakat,“ kata Kabag Humas, Selasa. Kabag Humas juga menjelaskan bahwa proses kenaikan pangkat atau golongan bisa saja tidak dapat diberikan atau diperpanjang, bila PNS yang bersangkutan tidak cakap, bijak maupun tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan pada PNS tersebut, apalagi PNS tersebut tidak mematuhi peraturan pemerintah tentang kepegawaian. (BG)

Bupati Serahkan Kunci Impian Farida STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepul SH menyerahkan kunci rumah kepada ibu Farida Hanum janda empat anak yang bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Lingkungan IV Kelurahan Stabat Baru yang rumahnya selesai dibedah oleh Korpri melalui BAZ Langkat ukuran 4 x 6 m. “Semoga rumah ini memberikan ketenangan bagi ibu dalam meningkatkan ibadah kepada Allah SWT,” kata Bupati yang hadir bersama Ketua TP-PKK Hj. Nuraida Ngogesa di kediaman Faridah Hanum, Selasa. Pemberian kunci rumah tersebut seolah mewujudkan impian ibu Faridah yang sehari-hari mengandalkan upah cucian dari tetangga yang selama ini bila hujan turun harus mengungsi ke tetangganya. “Terima kasih pak...,” ujar Ibu Farida tak kuasa menahan aru kebahagiaan meneteskan air mata dengan didampingi putranya yang saat itu juga menerima 1 unit compressor tempel ban sebagai bantuan usaha anaknya yang lulusan SMK.

Tokoh masyarakat Muhammad Nuh menyatakan rasa bangga terhadap Korpri dan kepedulian Bupati Langkat dalam memprioritaskan pembangunan yang dampaknya langsung di rasakan masyarakat. “Walaupun berbagai pendapat yang terkadang menyudutkan Pemkab, namun kami sebagai masyarakat berharap Bapak Bupati teruslah menjalankan program pemkab dan kami siap memberikan dukungan untuk kepemimpinan Bapak hari ini dan kedepan,” ujar Nuh disambut aplaus masyarakat yang hadir. Sebelumnya baik Ketua Korpri Surya Djahisa maupun Ketua BAZ Sukyar Mulianto menjelaskan, program bedah rumah sesuai dengan petunjuk Bupati akan terus dilakukan yang tentunya duku-ngan segenap PNS melalui iuran pada setiap bulannya melalui BAZ. Usai memberikan santunan kepada 50 anak yatim, Bupati Ngogesa didampingi FKPD antara lain Wakil Ketua DPRD Surialam, Kapolres AKBP H Mardiyono SIK MSi, Dandim 0203 Letkol Arh. YP

Girsang, Kajari Stabat Faturrahman SH, Ketua Korpri Surya Djahisa dan Camat Stabat M. Nurta serta unsur panitia HUT Korpri menuju ke Desa Karang Rejo Dusun Mekar Sari Kecamatan Stabat

Di tempat itu Bupati meninjau rumah milik Malahadi Suyanto (38) kondisi tubuhnya lumpuh dan rumahnya akan dibedah secara spontan dari dana SKPD dan bantuan pribadi Bupati dalam waktu segera. (JUL)

BUKA PINTU - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH mempersilahkan Ibu Farida Hanum yang terlihat haru saat membuka pintu rumah kediamannya usai menerima kunci hasil bedah rumah Korpri dan BAZ Langkat, Selasa. (KPK POS/JUL)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 177 5 - 11 DESEMBER 2011

Bupati Asahan Kukuhkan Pengurus Purnabakti PNS KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengukuhkan kepengurusan Purnabakti pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Asahan periode 2011-2015, di aula Melati Pemkab Asahan, Selasa. Bupati Asahan mengatakan, keberadaan Purnabakti PNS Asahan merupakan satu-satunya yang terbentuk di provinsi Sumatera Utara, bahkan mungkin di Indonesia, setelah organisasi Persatuan Weraditama Republik Indonesia (PWRI). “Syukur hari ini kita memiliki purnabakti PNS, dan saya sangat senang dapat berjumpa dengan abangabang kami,“ kata Bupati Asahan usai melantik pengu-

rus Purnabakti PNS Asahan. Bupati Asahan menjelaskan pensiun bukanlah pengabdian terakhir bagi PNS Asahan untuk bisa beraktivitas, sehingga menimbulkan rasa malas, ketakutan dan kejenuhan. Pembentukan wadah purnabakti PNS asahan ini diharapkan bisa dijadikan tempat berkumpul dan bersilaturahmi untuk saling membantu dan memberikan pemikiran bagi sesama. Wadah purnabakti, kata Bupati Asahan dapat memberikan masukan dan konstribusi pemikiran bagi Pemkab Asahan untuk mewujudkan visi dan misi yakni mewujudkan Asahan yang religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri, apalagi para pensiunan

PNS Kabupaten Asahan banyak mempunyai pengalaman dan kemampuan yang sangat berharga dalam menjalankan tugas. “Saya siap mendukung Purnabakti tanpa membedakan suku dan agama,“ kata Bupati. Sementara itu, Ketua Purnabakti Asahan, Iwan Meta mengatakan, organisasi ini terbentuk merupakan dorongan dari Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang sehingga Purnabakti tersebut dapat terbentuk. ”Terimakasih kepada Bupati yang telah peduli kepada kami, dan kami siap memberikan pemikiran dan tenaga untuk mewujudkan visi dan misi pemkab Asahan kedepan,“ ucap Iwan Meta.(IN)

Pelatihan Program See & Treat KISARAN - Tim Pengeraka PKK Kabupaten Asahan menggelar pelatihan program see & Treat kepada para tenaga kesehatan mulai dari dokter, bidan, perawat hingga kader untuk mengenal lebih dini penyakit kanker, setelah itu tenaga kesehatan diharapkan menyampaikan persoalan kanker kepada masyarakat. Ketua TP PKK Asahan, Ny Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang saat membuka pelatihan program see & treat, Jumat, di Aula Melati Pemkab Asahan mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi, memberikan penyuluhan, menyebarluaskan informasi kesehatan, agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kepeduliannya. Masyarakat berdaya untuk berperilaku hidup sehat, dapat mengurangi resiko kanker dengan perubahan perilaku. Apalagi penderita kanker semakin bertambah dan golongan umur penderita juga

semakin muda. Kangker leher rahim saat ini merupakan peringkat pertama dari seluruh kanker di Indonesia (34,4 % dari seluruh kanker perempuan) di mana 60-70 % ditemukan sudah pada stadium lanjut (Stadium II B). Permasalahan yang dialami di Indonesia adalah kurangnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini. Hal ini karena kurangnya informasi atau penyuluhan secara benar sehingga sebahagian besar datang pada stadium lanjut, hal ini tentu butuh pengobatan dengan biaya besar dan harapan hidup semakin berkurang. “Untuk menekan angka penderita, masyarakat harus mengetahui penyakit kanker sejak dini, agar dapat diobati dengan cepat dan tepat, lebih kemungkinan besar untuk sembuh, “ ungkap ketua TP PKK Asahan seraya berharap kepada tenaga kesehatan jangan pelit dengan ilmu yang didapat, berikan kepada yang membutuhkannya, ilmu akan bermanfaat bila diberi-

kan kepada orang lain. Selain itu, Ketua PKK Asahan berharap kepada tim see dan treat dapat berkerjasama melanjutkan hal ini dan untuk petugas kesehatan maupun kader yang akan dilatih untuk dapat melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher lahim, khususnya di kabupaten Asahan sesuai dengan visi pemkab mewujudkan Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri. Sementara itu, Ketua Panitia, dr IbnuYazid Shabri SH mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari dan selanjutnya diharapkan peserta dapat melanjutkan ilmu yang didapat di wilayah kerja masing-masing untuk menjaring pasien yang terkena kanker. “Pesertanya terdiri dari dokter 25 orang, bidan 115 orang, perawat 70 orang dan kader 50 orang. Mereka diberikan pelatihan oleh nara sumber yang berasal dari propinsi dan kabupaten,“ kata Yazid Shabri. (IN)

Sambut OBIT Pemkab Asahan Gelar Tanam Pohon KISARAN - Menyambut penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) melalui gerakan penanaman one billion Indonesia trees (OBIT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melakukan penanaman pohon di Dusun III Desa Punggulang Kecamatan Air Joman, Kabupaen Asahan, Senin. Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk membudayakan menanam dan memelihara pohon. Karena prilaku menanam pohon memiliki manfaat yang besar, membawa dan mendatangkan kebaikan bagi semua termasuk kesejahteraan rakyat. Dari kegiatan menanam pohon tersebut, Bupati Asahan berharap daerah dapat menghasilakn konsep one village one product (OVOP), mengingat sebelumnya dae-

rah Asahan memiliki potensi penghasil buah-buahan dari pohon yang ditanam. Untuk pencapaian Konsep tanam pohon dan OVOP tersebut, Bupati Asahan meminta dukungan oleh semua lapisan masyarakat serta kerja sama dari berbagai instansi terkait, begitu juga informasi dari masyarakat terkait keperluan bibit pohon. Artinya kebutuhan bibit pohon yang diperlukan daerah itu, hanya masyarakat setempat yang tahu, maka berikan informasinya kepada Pemkab, contohnya Desa Punggulan Air Joman yang terkenal dengan buah salak, Buntu Pane terkenal dengan pohon durian, sehingga bibit yang disalurkan tepat sasaran dan daerah tersebut akan berhasil menerapkan konsep OVOP. Selain itu, Bupati Asahan menjelaskan, hutan Tormatutung Asahan sudah mengalami kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan

mengantikan fungsi hutan menjadi areal tanaman sawit, sehingga langkah pemerintah untuk mengatasinya, meminta kawasan tersebut dihutankan kembali. Hutan yang rusak dilakukan masyarakat akan di tanam kembali dengan memberikan bibit pohon kepada masyarakat setempat. Kepala Dinas Kehutanan Asahan, Ir Pantas Sihombing menjelaskan, sasaran kegiatan menanam pohon tersebut yakni untuk menjaga keseimbangan ekosistem tempat kehidupan flora dan fauna dan menjadikan seluruh lahan hijau baik di dalam maupun diluar kawasan, sehingga mampu memberikan fungsi perlindungan, estetika, hasil ekonomi dan sekaligus dapat berfungsi untuk penyerapan karbon.“ Untuk Asahan telah ratusan ribu bibit pohon kita tanam, yang telah dilakuakn oleh masyareakat dan lembaga, instansi dan BUMN, BUMD,“ kata Kadis. (IN)

200 Ribu Warga Asahan Terekam e-KTP KISARAN - Sebanyak 200 ribu lebih masyarakat Kabupaten Asahan telah terekam oleh elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Hampir dua bulan sejak e-KTP dilauncing di Kabupaten Asahan, kini sudah mencapai 200 ribu orang atau 34 persen dari jumlah wajib KTP di Kabupaten Asahan sebanyak 600 ribu orang lebih. Hal ini berdasarakan laporan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Asahan. Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Rahman Halim AP mengatakan, pelaksanaan perekaman E

KTP di Kabupaten Asahan kini telah memiliki alat perekaman dengan lengkap di semua Kecamatan. Namun meskipun lengkap Pemkab Asahan masih dihadapi dengan persoalan kehadiran masyarakat untuk menghadiri undangan untuk perekaman e KTP seperti merekam sidik jari, iris mata, klarifikasi data kependudukan. Dengan persoalan tersebut, Pemkab Asahan membuat konsep perekaman eKTP dilakukan hingga malam hari. Sebabnya, karena warga memiliki aktivitas yang cukup padat, maka beberapa kecamatan dimin-

ta untuk membuka perekaman e-KTP mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB. Dengan konsep serta alat yang lengkap berharap program e KTP tersebut dapat dipenuhi Pemkab Asahan hingga bulan Desember mencapai100 persen, namun itu semua diharapkan dukungan masyarakat dalam hal undangan. “Paling tidak angka yang kita dapat pada akhir Desember sekitar 85 hingga 90 persen,“ prediksi Kabag Humas, seraya mengatakan bahwa pelaksanaan perekaman e-KTP di Sumatera Utara, Asahan masih yang terbaik. (BG)

SUMUT / ACEH / JAMBI

Ajarkan Perilaku Hidup Sehat Kepada Anak Sejak Dini RANTAUPRAPAT Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar mengajak para orang tua untuk mengajarkan perilaku hidup sehat kepada anak sejak usia dini. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan anak dimasa pertumbuhan sampai dia dewasa kelak. Ajakan itu disampaikan Tigor sewaktu memberikan pengarahan pada acara peringatan hari kesehatan nasional (HKN) ke-47 kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan di lapangan Akper Pemkab Labuhanbatu, Senin. Tigor menjelaskan, penanaman perilaku hidup sehat kepada anak memang belum dirasakan pada saat ini, tetapi dalam 10-20 tahun ke depan hal itu baru dirasakan. "Saya yakin kalau perilaku hidup sehat ini dilaksanakan dengan baik dan benar, anakanak kita akan tumbuh sehat pula sewaktu dia dewasa kelak," ucapnya. Tigor mencontohkan perilaku kehidupan warga Vietnam masa pendudukan Amerika Serikat di Negara itu. Pada masa itu warga Vietnam memiliki kebiasan buang air besar di sungai, tetapi kebiasan itu dirobah oleh Amerika dengan membangun WC di

PERILAKU BERSIH - Bupati Tigor Panusunan Siregar,Wakil Bupati Suhari Pane, Dan Dim 0209 Letkol Inf Abdi Iman Sakti Zebua, ketua tim penggerak PKK dan anggota larut menyaksikan penampilan peragaan perilaku hidup bersih. (KPK POS/HAH) setiap keluarga. Manfaat pembuatan WC itu memang tidak dirasakan serta merta tetapi baru dirasakan warga setelah 25 tahun kemudian dengan menurunnya angka kematian dan turunnya angka kesakitan warga. Arti kesehatan itu terasa begitu penting apabila kita telah sakit. Oleh sebab itu perilaku hidup sehat adalah jalan terbaik yang harus kita tempuh dengan membiasakan diri dan keluarga kita

agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat meliputi, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI ekslusif kepada bayi, menimbang Balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamukdd rumah sekali

seminggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Pada kesempatan itu secara khusus Tigor meminta kepada para kepala Puskesmas dan Camat untuk mengaktifkan Posyandu di daerahnya masing-masing. “Saya akan menilai kinerja Camat dan Kepala Puskesmas dari aktif tidaknya Posyandu di wilayahnya”, tegas Tigor. (HAH)

Lintas Peureulak - Lokop Berlumpur ACEH TIMUR - Akibat hujan deras yang terus mengguyur sejak sepekan terakhir ini, mengakibatkan lintasan jalan provinsi yang menghubungkan Peureulak – Lokop, Kabupaten Aceh Timur dipenuhi lumpur dan berkubang. Kondisi tersebut memaksa warga yang melintas, terutama yang menggunakan sepeda motor harus menjinjing (membuka-red) sepatu dengan kondisi basah kuyub dibalut lumpur. Menurut informasi yang diperoleh KPK Pos, Rabu siang pekan lalu, seperti yang dikatakan tokoh masyarakat Lokop, Bukhari Muslim, lintasan yang kerusakan sangat parah terdapat di wilayah Ranto Peureulak sampai ke Desa Peunaron Lama. Tepatnya di lapangan Heli Sikabut-Sarah Nyala-Alur Canang sepanjang kurang lebih 10 Km mulai dari Km 32 sampai dengan Km 40. “Keadaannya sangat memprihatinkan. Berlubang dan becek. Apalagi musim hujan seperti saat ini setiap

pengendara sepeda motor yang mau turun ke Peureulak atau sebaliknya harus membuka sepatu, pakaian basah dan harus mencucinya sesampai di Peureulak,” ujar Bukhari. Selain itu, kata dia, tidak

sedikit armada angkutan umum dari Peureulak menuju ke kawasan pedalaman Lokop ada yang terkapar di lintas jalan yang rusak parah tersebut. Untuk itu ia meminta kepada Dinas terkait untuk memperbaiki ruas jalan

yang rusak sehingga masyarakat Lokop bisa merasakan kenikmatan kemerdekaan seperti layaknya daerah di Indonesia. “Pemerintah harus segera turun tangan, jangan hanya diam saja,” ungkapnya. (BSO)

BERLUMPUR - Kondisi jalan rusak berat akibat dilalui truk-truk pengangkut buah sawit. (KPK POS/BSO)

BRI Tebingtinggi Salurkan Pinjaman UMKM TEBINGTINGGI - Hingga posisi Oktober 2011, jumlah penabung Simpanan Pedesaan (Simpedes) di Bank BRI Cabang Tebingtinggi mencapai 60.050 orang nasabah dengan total keseluruhan simpanan Rp159,2 miliar. “Dari tabungan Simpedes BRI ini, jumlah pinjaman yang telah kami salurkan kepada masyarakat hingga posisi sampai bulan Oktober 2011 sebesar Rp235,4 miliar kepada 16.784 debitur dan semuanya adalah pelaku UMKM,” demikian Pimpinan Cabang Bank BRI Kota Tebingtinggi, Suyanto pada saat penarikan Undian Simpedes BRI Semester I tahun 2011, Sabtu, di Lapangan Merdeka Sri Mersing Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi. Turut hadir dalam acara tersebut, Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, para pimpinan SKPD sejajaran Pemko Tebingtinggi, mewakili Kapolres Tebingtinggi, ratusan pengusaha UMKM serta ribuan masyarakat yang me-

nyaksikan kegiatan Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI Cabang Tebingtinggi yang dibuka, Jum’at, oleh Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP. Menurut Pimpinan Cabang BRI Tebingtinggi, pengusaha UMKM turut dilibatkan dalam memeriahkan acara Pesta Rakyat Simpedes BRI dengan berjualan dan memasarkan hasil UMKM-nya. “Perlu disampaikan bahwa pesta rakyat ini dilakukan setiap tahunnya dan merupakan program nasional BRI, pesta rakyat ini dilakukan semata-mata bentuk wujud apresiasi/penghargaan kepada para nasabah BRI yang setia dan mempercayakan dananya kepada Bank BRI,” kata Suyanto. Disebutkan, untuk penarikan Undian Simpedes BRI di Kantor Cabang BRI Tebingtinggi digabungkan dengan penarikan undian Simpedes Semester I tahun 2011. Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya mengata-

kan, keberadaan Bank BRI sangat diharapkan untuk terus membantu UMK di kota Tebingtinggi, sehingga dengan majunya UMK, maka semakin meningkat tarap hidup masyarakat kota. “Kita tahu bahwa BRI adalah bank tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1895, sejak dulu bank BRI yang merupakan milik peme-

rintah ini terus konsentrasi terhadap UMK dan sekarang ini semakin maju dan berkembang. Atas nama pemerintah kota, saya menghimbau para pelaku UMK untuk berhubungan terus kepada perbangkan dalam menatap masa depan yang lebih maju,” kata Umar Hasibuan. (RS)

PINJAMAN - Pengusaha sepatu yang menerima bantuan dari BRI dapat mengembangkan usahanya. (KPK POS/IST)


E D I S I 177 5 - 11 DESEMBER 2011

Kementerian Agama Dinilai Buruk JAKARTA - Menteri Agama Suryadarma Ali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertanyakan hasil survei yang dirilis lembaga pemberantas korupsi ini pada Senin lalu. Surya datang ke KPK sekitar pukul 15.00 WIB, Jumat, 2 Desember. "Saya belum paham (hasil survei itu), makanya saya minta penjelasan," katanya di depan kantor KPK. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini tidak membeberkan materi penjelasan yang dibutuhkannya dari KPK. "Ya, nanti kami lihatlah," kata dia singkat. Dia mengatakan datang atas inisiatif sendiri. Pada hasil survei integritas, Komisi Antikorupsi menemukan ada tiga kementerian yang ditemukan masih melakukan praktek suap dalam memberikan layanan publik. Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. "Mereka belum melakukan perbaikan sejak 2009," kata Wakil Ketua KPK M. Jasin saat konferensi pers pada Senin lalu. Jasin mengatakan praktek suap terletak pada unit layanan masyarakat masing-masing kementerian. Untuk Kementerian Tenaga Kerja pada layanan izin menggunakan tenaga kerja asing. Adapun Kementerian Agama pada perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji dan pendaftaran ataupun perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sementara Kementerian Koperasi pada pelayanan data akses pasar domestik. Jasin mengatakan temuan itu mengindikasikan pencegahan korupsi di instansi pemerintah masih rendah. "Pemicunya terjadi pada perilaku pengguna layanan yang memberi duit lebih kepada petugas," ujar Jasin. Survei integritas dilakukan KPK selama April sampai Oktober 2011, bekerja sama dengan lembaga survei PT Surveyor Indonesia. Survei dilakukan di seluruh kota, ditambah 36 kabupaten dan beberapa kementerian serta instansi vertikal. Dari dasil survei itu ditemukan 43 persen di antaranya berada di bawah nilai rata-rata indeks integritas nasional sebesar 6,31. Terkhusus instansi pemerintah pusat, KPK menyimpulkan indeks intergritas Kementerian Agama terendah dengan penilaian 5,37. Menyusul Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,44) dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (5,52). Menurut Jasin, penilaian di bawah rata-rata indeks integritas nasional dikategorikan praktek suap masih terjadi. "Ini berarti masih ada transaksi suap-menyuap di layanan itu," katanya menegaskan. Jasin juga mengatakan Kementerian Agama yang dinilai terus mendapat penilaian buruk. "Bagi instansi yang membandel, kami bersurat ke Presiden," katanya. KPK, kata Jasin, sudah mengirim surat ke Presiden ihwal penilaian terhadap Kementerian Agama. (TI/BBS)

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambardan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

KPKPOS

HALAMAN 16

Badai Hentikan Aktivitas Pelayaran di Singkil SINGKIL - Badai disertai hujan lebat yang menghantam kawasan laut Aceh Singkil, sejak sepekan terakhir, memicu gelombang besar dengan ketinggian dua hingga tiga meter diseluruh perairan setempat. Akibatnya, seluruh aktivitas pelayaran kapal kargo yang menghubungkan Singkil dengan daerah tujuan lainnya seperti Pulau Banyak, dan Kabupaten Simeulu, ikut menjadi terhenti. Selain kapal kargo, ribuan nelayan yang terkosentrasi di kawasan tangkap seperti Kecamatan Kuala Baru, Singkil Utara dan Pulau Banyak, juga mengaku enggan melaut akibat cuaca yang tidak bersahabat tersebut. Pantauan wartawan, Jumat pekan lalu, sebagian besar dari nelayan-nelayan tersebut, lebih memilih diam di rumah ataupun memperbaiki alat tangkap milik mereka yang rusak daripada melaut.

Ditemui terpisah, sejumlah nahkoda kapal yang ditemui di pelabuhan Pulo Sarok Singkil, juga mengaku terpaksa menunda seluruh jadwal keberangkatan akibat ombak terlalu besar. Menurut mereka, keputusan untuk menunda keberangkatan kapal tersebut terpaksa mereka lakukan untuk menghindari resiko kecelakaan di laut. "Terlalu beresiko kalau cuaca begini kita paksakan berangkat," jelas Rahman (51) nakhoda KM Sejati yang biasa melayani rute Singkil-Pulau Banyak dan sebaliknya. Menurut Rahman, jika cuaca baik, biasanya dia hanya sandar di pelabuhan satu malam. Namun

TERTAMBAT - Sejumlah kapal kargo tertambat di dermaga, karena tak bisa melaut. (KPK POS/AZT) akibat badai tersebut, membuat waktu sandar kapal mereka menjadi lama, yang secara

otomatis pula ikut menambah biaya pelayaran. Sampai berita ini naik cetak,

tidak ada korban jiwa akibat badai tersebut. Sedangkan kerugian materi, diperkirakan

mencapai puluhan juta rupiah baik nelayan maupun pemilik kapal kargo. (AZT)

Mencaci Bantu Sembuhkan Polri Periksa Petinggi Telkomsel Rasa Sakit JAKARTA - Penyidik Bareskrim Mabes Polri mengaku telah memeriksa salah satu petinggi Telkomsel, Kamis. "Ya pokoknya dia salah satu petinggi, untuk jabatannya kita susulkan nanti. Ya intinya salah satu pimpinan Telkomsel," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, Jumat. Saud mengatakan, petinggi Telkomsel tersebut diperiksa untuk mengetahui pola kerja operator seluler guna melengkapi berkas penyidikan atas kasus pencurian pulsa. "Untuk membuat terang perkara tersebut, untuk mengetahui

siapa pelakunya, barang buktinya dan pola kerjanya," sambungnya. Lalu apakah penyidik akan memanggil Colibri Networks, mengingat dalam kasus pencurian pulsa yang dilaporkan Feri Kuntoro, Colibri mengaku bahwa pihaknyalah penyedia layanan SMS konten dengan short code 9133 tentang undian berhadiah yang pernah di Reg oleh Feri, Saud mengatakan akan memeriksa semua pihak. "Semua pihak akan diambil semua keteranganya. Jadi semua yang terkait akan diperiksa dan akan diambil keterangannya," kata dia. (IC)

Kekayaan Priyo Budi Santoso Naik Rp10 M JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso memiliki harta kekayaan sebesar Rp16 miliar pada tahun 2010. Jumlah ini melonjak dari pelaporan sebelumnya pada tahun 2007 sebesar Rp6 miliar. Sebagai Wakil Ketua DPR, Priyo membidangi Politik dan Keamanan. Pria kelahiran Trenggalek 30 Maret 1966 ini menduduki jabatan sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik. Sebelum menjadi Wakil Ketua DPR periode 2009-2014, Priyo tercatat sebagai anggota DPR tahun 2004-2009. Priyo juga tercatat sebagai ketua umum MKGR termuda dalam sejarah Trikarya (Soksi, MKGR, dan Kosgoro 1957). Dalam usia muda, mantan aktivis HMI ini tercatat sebagai salah seorang ketua koordinasi dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Ketua PB Lembaga Karate Do Indonesia (Lemkari). Sebagai pejabat negara, Priyo melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2007 dan 2010. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Humas KPK, Priyo telah dua kali menyampaikan hartanya. Pada pelaporan pertama 12 April 2007, harta yang dilaporkan antara lain berupa, harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan senilai Rp4.205.576.000. Tanah dan bangunan sebanyak 16 unit tersebut berada di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Harta bergerak, berupa transportasi senilai Rp615.745.455. Total harta yang dimiliki Priyo adalah

Rp6.895.112.422. Pada 12 Januari 2010, Priyo kembali melaporkan hartanya. Dari laporan antara lain tercatat harta tak bergerak yang dia miliki senilai Rp10.944.880.000 berupa tanah dan bangunan di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Harta bergerak yang dimiliki senilai Rp615 juta, berupa Mercedes Benz, Nissan X-Trail,Volvo, Chevrolet Captiva dan Toyota Harrier. Total harta yang dia dimiliki Rp16.024.415.091. Sementara kekayaan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 Pramono Anung Rp8 miliar pada tahun 2002. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai. Pramono kemudian melepaskan jabatannya di partai dan memilih konsentrasi pada posisinya sebagai Wakil Ketua DPR bidang industri dan pembangunan. Berdasarkan keterangan dari dpr.go.id, pria kelahiran Kediri 11 Juni 1963 ini pernah terpilih menjadi tokoh pemimpin muda berpengaruh 2008 versi majalah Biografi Politik. Banyak yang mengatakan penghargaan ini akan mendongkrak popularitas Pramono untuk maju sebagai capres 2009. Lulusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung, dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 29 Mei 2002 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diperoleh dari Humas KPK, Pramono melaporkan hartanya baru satu kali. (BBS)

NEW YORK - Mengumpat dan mencaci-maki ternyata mampu menyembuhkan rasa sakit. Hal itu terungkap dalam sebuah riset terbaru. Namun, tentu saja umpatan atau cacian itu tak diungkapkan sepanjang hari. Para ahli menemukan umpatan atau cacian bisa mengurangi rasa sakit jangka pendek. Mereka masih mencari seberapa sering orang sebaiknya mencaci supaya ada efek penyembuhan rasa sakit itu. Penelitian ini dilakukan terhadap 71 mahasiswa School of Psychology dari Keele University. Mahasiswa itu diminta menghadapi cuaca dingin sembari mengulang kata-kata cacian atau mengulang kata-kata bukan cacian. Para mahasiswa diminta memasukkan tangan mereka ke dalam air dengan suhu kamar selama tiga menit - sebagai tindakan pengontrol - sebelum kemudian memasukkannya ke dalam air dingin 5 derajat Celsius selama mereka bisa mengulang kata-kata yang diminta. Para peneliti kemudian membandingkan tingkat rasa sakit berdasarkan perubahan detak jantung antara ma-

hasiswa yang memaki dan mereka yang tidak mengucapkan sumpah serapah. Lalu mahasiswa ditanyai seberapa sering responden suka mengucapkan sumpah serapah sehari-hari. Data-data itu kemudian dimasukkan dalam analisis mengenai toleransi terhadap rasa sakit yang mereka rasakan. Journal of Pain, seperti dikutip situs Huffington Post edisi 1 Desember 2011, menuliskan para peneliti menyimpulkan, “Sumpah serapah meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit dan detak jantung dibandingkan dengan tidak mengatakan kata-kata cacian.” “Semakin sering partisipan mengucapkan kata-kata makian da-

lam kehidupan seharihari, semakin sebentar mereka bisa menahan tangan mereka di dalam air dingin, terbalik dibandingkan dengan ketika mengulang katakata bukan makian,” ujar para peneliti. Dr. Richard Stephens, peneliti senior bidang psikologi di Keele University, mengatakan, “Orang yang tidak sering mencaci maki dalam kehidupan sehari-harinya bisa menahan tangan mereka dua kali lebih lama saat mereka mencaci maki dibandingkan dengan saat mereka tidak mengucapkan sumpah serapah. Namun, mereka yang sehari-hari suka mengatakan sumpah serapah, tidak mendapatkan manfaat lebih darinya.”(BBS)

KPK POS Edisi 177  

KPK POS Edisi