Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 151/ THN III 30 MEI - 5 JUNI 2011 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

DPRK SINGKIL SUDAH MATI RASA I HAL2011 6 SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU RE Siahaan Disidang di Medan JAKARTA - Seperti halnya Bupati Nias, Binahati B Baeha, mantan Walikota Pematangsiantar, RE Siahaan, nantinya juga akan disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ada di Medan. Hanya saja belum ada kepastian kapan RE Siahaan ditahan untuk selanjutnya nanti dilimpahkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pegadilan Tipikor Medan. "Ya, nanti kasus Siantar itu juga disidangkan di pengadilan Tipikor Medan, seperti Nias. Hingga saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk kasus Siantar," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, kemarin. Lantas, kapan RE Siahaan akan dipanggil dan ditahan? Johan belum berani memberikan kepastian soal waktu penahanan mantan orang nomor satu di Pemko Siantar itu. "Kalau ditahan, pasti nanti diumumkan," terangnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Haryono Umar meminta agar masyarakat bersabar menyikapi proses

Calo Anggaran di DPR JAKARTA - Dugaan praktek percaloan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat, setelah perkara suap untuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam terbongkar.

pengusutan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) pada APBD Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2007. Haryono mengatakan, pengusutan sebuah perkara memerlukan waktu. "Sabar saja, kasus itu (dana bansos Pematangsiantar-red), masih proses," ujar Haryono Umar di Jakarta, beberapa waktu lalu. Terkait nasib mantan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Februari 2011, Haryono menegaskan, suatu saat nanti pasti ditahan. "Karena toh sudah tersangka," ujarnya. (TIM)

Wafid ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi, 21 April lalu, karena menerima cek senilai Rp3,2 miliar dari Direktur PT Duta Graha Indah Mohammad el-Idris, penggarap proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang. Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri yang mendampingi Mohammad el-Idris, juga ditangkap. Setelah ditangkap, Rosalina, yang menjadi anak buah Muhammad Nazaruddin, pemilik Anak Negeri dan Bendahara Umum Partai Demokrat (sudah diberhentikan dari jabatannya-red), menyebutkan uang untuk Wafid

K OLOM REDAKSI

TAMSIL LINRUNG:

Semua Bisa Dimainkan JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung mengakui adanya permainan calo dalam pembahasan anggaran. "Semua bisa dimainkan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. Menurut dia, calo lebih mudah bermain dalam pembahasan antara komisi-komisi Dewan dan pemerintah. Berikut percakapan dengan Tamsil.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Penyakit Jantung Syamsul Kambuh

Lamban Menjerat Nunun MENETAPKAN Nunun Nurbaetie sebagai tersangka kasus cek suap memang penting. Tapi, segera menangkap, lalu memeriksa perempuan pengusaha ini adalah yang ditunggu-tunggu publik. Kesaksiannya juga amat berguna untuk membongkar tuntas kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom ini. Status istri Adang Daradjatun, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, itu diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat rapat di Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. Petinggi KPK juga menjelaskan status tersangka tersebut sebetulnya sudah dikenakan sejak Februari lalu, tapi baru sekarang disampaikan ke publik. Pengumuman yang amat terlambat itu terasa aneh. Tak ada pula penjelasan yang masuk akal kenapa KPK menyembunyikan informasi mengenai status Nunun selama tiga bulan. Apalagi selama itu pula tidak ada kemajuan yang berarti dalam upaya menangkap Nunun yang kabur ke luar negeri. Akibatnya, kasus suap tersebut belum juga tuntas kendati telah berjalan tiga tahun sejak politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Agus Condro, membongkarnya ke publik pada Juni 2008. Padahal sederet politikus DPR dari berbagai partai sudah dinyatakan sebagai tersangka. Empat di antaranya bahkan sudah divonis bersalah menerima suap. Tapi, sampai di sini, mata rantai dianggap terputus lantaran belum semua pihak yang diduga menyuap dijerat. Miranda Goeltom, misalnya, baru dipanggil sebagai saksi sekalipun ia telah dicekal. Itu sebabnya, menangkap Nunun amat mendesak. Keterangannya bisa menguak tuntas kasus suap cek pelawat ini. Diduga cek dengan jumlah total Rp24 miliar itu dibagi-bagi oleh Nunun melalui orang kepercayaannya, Arie Malangjudo. Bahkan Arie pun pernah mengakui hal ini di persidangan. Pihak KPK selama ini juga berargumen bahwa Miranda Goeltom sulit dijerat bila Nunun, yang dianggap sebagai mata <<< selanjutnya baca Hal. 2

SIDANG SYAMSUL ARIFIN.Gubernur Sumatera Utara non aktif Syamsul Arifin (kiri) didampingi penasehat Hukumnya saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi di pengadilan Tipikor, Jakarta (KPKPos/Rep)

JAKARTA - Maksud hati ingin sidang cepat tuntas, namun apa daya penyakit datang tanpa diduga. Kondisi itulah yang dialami, Syamsul Arifin, Gubernur non aktif Sumatera Utara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Langkat. Kondisi kesehatan terdakwa Syamsul memburuk, setelah penyakit jantungnya kambuh. Karenanya, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (23/5), terpaksa membatalkan sidang lanjutan atas terdakwa Syamsul Arifin. <<< selanjutnya baca Hal. 2

PT TSPM Bukit Batu Serobot Lahan Rakyat BUKIT BATU - PT.Tuah Sakato Pratama Makmur (TSPM) Bukit Batu, diduga menyerobot lahan masyarakat Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Luas lahan yang diserobot diperkirakan 1.500 hektar. Laporan dai Bukit Batu menyebutkan, dengan menggunakan alat berat PT TSPM mulai membangun kanal di areal lahan rakyat yang diserobot. Namun kanal tersebut belum selesai dikerjakan, karena keburu diusir masyarakat. Kepala Dusun Air Raja, Desa <<< selanjutnya baca Hal. 2

DIUSIR - Alat berat milik PT.TSPM diusir masyaraakat dari Lokasi Dusun Air Raja. (KPK POS/PUR)

<<< selanjutnya baca Hal. 2

BAP Masfar Masih Dipelajari Kejari Medan MEDAN - Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kasus penganiayaan terhadap PNS Pemprovsu, Ir Masfar Sikumbang, kini sudah pada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. BAP tersebut belum P-21, karena Kejari Medan tengah mempelajari berkas yang diserahkan Polresta Medan beberapa waktu. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Medan terus memburu tersangka MPS, KAPOLRESTA MEDAN yang diketahui Kombes Tagam Sinaga SH sebagai eksekutor penyiram soda api ke wajah dan tubuh korban. "Berkas kasus penganiayaan Masfar telah kita kirim ke kejaksaan dan sampai kini belum dikembalikan," ungkap Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga SH ketika ditanya wartawan di Mapolresta Medan, Rabu pekan lalu. Dikatakan Tagam, Polresta Medan telah <<< selanjutnya baca Hal. 2

Warga Segel Gardu Induk PLN Binjai

SEGEL - Puluhan warga Lingkungan III, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, menyegel pembangunan gardu induk PLN. (KPK POS/SABAR)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

BINJAI - Pembangunan Gardu Induk PLN yang berada di Jalan Haryono, Lingkungan III, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, sampai saat ini terus menuai protes dari warga setempat. Pasalnya, puluhan rumah warga setempat rusak selama pembangunan Gardu Induk itu berjalan. Karena belum ada tanggung jawab atau kompensasi dari pihak PLN, akhirnya puluhan warga setempat yang merasa dirugikan, turun ke lokasi guna menyegel bangunan PLN, agar pembangunan tidak berjalan, Rabu pekan lalu. Dalam aksi penyegelan itu, puluhan

warga yang dipimpin langsung Rizal, tanpa ada basa basi langsung mengunci pagar Gardu PLN dengan menggunakan gembok dan rantai yang sudah disiapkan. Akibatnya, aktivitas pengerjaan Gardu Induk tersebut lumpuh totoal. Di sela-sela aksi yang dilakukan puluhan warga, Rizal, kepada wartawan koran ini menerangkan, pihak PLN sudah berulang kali berajanji akan memberikan kompensasi terhadap warga yang telah dirugikan atas pembangunan ini. Namun, hingga saat ini, kompensasi yang dijanjikan belum juga terealisasi.

â&#x20AC;&#x153;Sebenarnya kami tidak meminta banyak, asal diberikan kompensasi sesuai dengan kerusakan rumah atau kerugian yang dialami warga, kami akan mempersilahan kembali pembangunan itu dilanjutkan,â&#x20AC;? kata Rizal disambut yel-yel warga. Lebih jauh dijeaskan Rizal, selama pembangunan Gardu Induk itu berlangsung, sedikitnya 26 unit rumah warga setempat mengalami keretakan di bagian temboknya. Selain itu, warga juga sangat khawatir dengan jarak <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

SEMUA BISA DIMAINKAN ..................................dari hal 1 Tanya: Kapan pembahasan anggaran dilakukan di Badan Anggaran? Jawab: Ketika rapat kerja dengan pemerintah (Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Gubernur Bank Indonesia. Pada saat itu juga ditentukan pembentukan panitia kerja. Tanya: Kapan calo anggaran bermain? Jawab: Banyak, semua bisa dimainkan oleh calo anggaran. Biasanya ketika pembahasan di komisi, membicarakan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga serta rencana kerja pemerintah. Tanya: Mengapa pada tahap itu? Jawab: Karena di situ pembahasannya sudah detail. Badan Anggaran hanya melakukan sinkronisasi. Yang membahas lebih detail adalah komisi. Tanya: Apa yang ditawarkan calo? Jawab: Biasanya mereka menawarkan mempercepat proses daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan menaikkan jumlah anggaran dari yang diusulkan. Tanya: Di mana biasanya rapat pembahasan anggaran ini dilakukan? Jawab: Di sini, di DPR. Tanya: Banyak pembahasan dilakukan di hotel? Jawab: Tidak pernah. Kalaupun ada pembahasan di luar, itu dilakukan di Wisma DPR di Kopo, Bogor. Tanya: Tidak semua rapat terbuka? Jawab: Pada saat rapat panitia kerja kan idenya masih liar, jadi mesti dilakukan tertutup. Tanya: Kenapa masih ada calo anggaran? Jawab: Sebenarnya kuncinya pemerintah, jangan merespons. Kalau pemerintah tidak merespons, calo anggaran enggak akan muncul. Dibantu atau tidak dibantu oleh calo, anggaran pasti akan turun. (TIM)

PENYAKIT JANTUNG SYAMSUL ...........................................dari hal 1 "Hari ini sangat panas sekali. Dan saya lihat saudara terdakwa juga sedang sakit. Karena tadi saya lihat sempat minum obat. Jadi pemeriksaan terhadap terdakwa kita lanjutkan minggu depan saja ya," ujar Ketua Majelis hakim Tjokorda Rae Suamba. Memang kondisi Syamsul nampak pucat. Sebelum menjalani persidangan, di ruang tunggu terdakwa, Syamsul sempat terlihat meminum obat, nafasnya agak meningkat dan tubuhnya kelihatan lemas. Tak banyak pernyataan yang keluar dari Syamsul. Padahal, jika dalam kondisi sehat, politisi partai Golkar ini seringkali keluar masuk ruang tunggu persidangan, sambil menyapa bahkan bercanda dengan temantemannya. Penasihat hukum Syamsul yaitu Rudi Alfonso mengatakan, sakit jantung yang diderita kliennya kembali kambuh. "Penyakit ini sudah dari dulu," kata dia. Syamsul, lanjutnya, rutin meminum obat berbentuk tablet yang dianjurkan dokter jantung kepadanya. Selain itu, Syamsul juga rutin disuntik untuk mencegah penyakitnya itu semakin memburuk atau kambuh mendadak. Atas dasar itu, Syamsul tidak perlu menjalani perawatan."Tidak perlu dirawat," kata dia. Persidangan lanjutan atas Syamsul sendiri hari itu beragendakan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari penuntut umum dan penasihat hukum. Saksi ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum berasal dari BPK bernama Alieun Eddison. Sementara penasihat hukum Syamsul menghadirkan dua saksi ahli yang masing-masing Prof DR I Gde Panji Astawa yang merupakan dosen Univeritas Padjajaran dan Syahril Mahmud Effendi yang merupakan pensiunan Departemen dalam Negeri dan kini menjabat sebagai Kepala pusat informasi keuangan daerah. (ENDY)

BAP MASFAR MASIH DIPELAJARI KEJARI MEDAN ....................................................dari hal 1 mengirimkan berkas empat orang pelaku penganiayaan yang dialami Ir Masfar, yang disiram dengan soda api hingga harus dirawat di rumah sakit. Ketika ditanya upaya polisi dalam mengejar sang eksekutor penyiraman soda api tersebut, mantan Kapolsekta Sunggal ini menegaskan, pihaknya tetap terus memburu tersangka berinisial MPS itu hingga sampai tertangkap.”Siang dan malam kita tetap kejar MPS,” tegas Tagam. Seperti diberitakan, Polresta Medan telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Masfar Sikumbang. Para tersangka adalah AZH dan AH, abang dan ajudan Wali Kota Medan Rahudman Harahap. AH merupakan anggota Brimobdasu berpangkat Brigadir Dua (Bripda) dan AZH abang sepupu Wali Kota Medan yang diduga sebagai otak pelaku penganiayaan. Mantan Kapolres Labuhan ini menjelaskan, dari pengakuan para tersangka, penganiayaan terhadap Masfar itu direncanakan dalam pertemuan pada 18 April di kediaman AZH. Polisi menjerat para tersangka pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman penjara 9 tahun. (S.EDHI)

LAMBAN MENJERAT NUNUN ......................................................dari hal 1 rantai penghubung, belum ditangkap. Alasan seperti ini pun membuat kasus cek suap menjadi berlarut-larut. Apalagi ada kesan Nunun sengaja dibiarkan kabur ke luar negeri untuk berobat dan seolah sulit sekali dijangkau oleh penyidik KPK. Sudah lama orang tahu Nunun berada di Singapura. Bahkan masyarakat tahu tersangka kerap bepergian ke Thailand. KPK bisa saja berdalih sulit membawa pulang Nunun karena Indonesia-Singapura tak memiliki perjanjian ekstradisi. Tapi kita memiliki perjanjian ekstradisi dengan Thailand. Pertanyaannya, apakah KPK sudah memanfaatkan perjanjian ini dengan meminta Interpol dan kepolisian Thailand menangkap Nunun. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

CALO ANGGARAN DI DPR..............................................................................................................................dari hal 1 bakal dibagikan ke sejumlah anggota Komisi Olahraga Dewan. Belakangan, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah berganti pengacara, Rosalina menyatakan tak mengenal Nazaruddin. Ia juga menyangkal dana bakal dibagikan ke Senayan. Penyusunan anggaran memang merupakan lahan basah bagi anggota Dewan. Para "wakil rakyat" menggunakan proses persetujuan yang merupakan kewenangan mereka untuk memperoleh keuntungan. Seperti ditulis Tempointerakltif, berdasarkan penelusuran, banyak anggota Dewan mengubungi kepala-kepala daerah, menawari mereka anggaran tertentu, dan kemudian memotong 5-10 persen sebagai "fee". Uang ini harus dibayar di muka, tunai. Proses serupa dilakukan dengan pengusaha untuk persetujuan anggaran pengadaan suatu barang. Tawarmenawar juga dilakukan untuk memutuskan pasalpasal krusial dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang. Transaksi gelap dilakukan politikus dari hampir semua fraksi. Seorang pengusaha mengaku beberapa kali bertemu dengan anggota Dewan dari Partai Demokrat. Terakhir, pertemuan diadakan di sebuah restoran hotel bintang lima di Jakarta Pusat, sekitar tiga bulan lalu. Ia menyebutkan ditemui antara lain oleh Nazaruddin dan Sutan Bhatoegana, membicarakan alokasi anggaran untuk suatu pos pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di ruang privat, para politikus Demokrat menjelaskan setoran yang perlu disiapkan. Sebagai ilustrasi, alokasi anggaran senilai Rp50 miliar memerlukan "bantuan" satu anggota DPR dengan imbalan delapan persen atau Rp4 miliar. Untuk alokasi anggaran Rp500 miliar, dengan begitu, dibutuhkan peran sepuluh anggota Dewan dan sogokan Rp40 miliar. "Pak

Nazaruddin bilang jumlah itu kecil," kata pengusaha ini. Sadar bakal mengeluarkan uang muka sangat besar untuk proyeknya, pengusaha ini mundur teratur. "Saya coba nawar, tapi enggak boleh kurang sepeser pun. Pelit bener mereka," ujarnya. Paling Diminati Seorang pengusaha tambang mengatakan Partai Demokrat merupakan pintu yang paling banyak diminati. Maklum, partai ini memiliki kursi mayoritas di DPR, sehingga peluang mengegolkan alokasi anggaran lebih besar. Lobi dengan Demokrat ini biasanya digelar di hotel mewah, seperti Ritz-Carlton, Bellagio, Sultan, atau Gran Melia. Menurut pengusaha ini, dalam setiap lobi yang dilakukan lewat Demokrat, hampir selalu ada Nazaruddin. Nazaruddin ketika dihubungi memilih tak mau memberikan komentar sedikit pun. Ia mengatakan sejumlah hal, tapi menolak pernyataannya dipublikasikan. Sedangkan Sutan Bhatoegana tak bisa dimintai pendapat. Ia tak membalas pesan pendek dan panggilan yang dikirimkan ke telepon selulernya. Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa membantah kabar para kadernya sering "berjualan" dengan pihak yang ingin melancarkan proyek. Demokrat juga tak pernah memerintahkan kadernya mencari uang untuk partai. "Kalau sampai ada yang 'buka warung' seperti itu, laporkan saja. Nanti kami usut," katanya. Partai-partai lain tak kurang bagian. Seorang kepala daerah bercerita, ketika berkumpul, para kepala daerah biasanya bertukar cerita tentang anggota Dewan yang bisa dititipi anggaran atau proyek. Kesimpulannya, para kepala daerah cenderung memanfaatkan jalur partai yang mendukungnya pada saat pemilihan. Seorang bekas anggota Panitia Anggaran mengatakan tiap partai biasanya memiliki sejumlah anggota

yang giat menjala uang. Kader partai ini ditempatkan di Badan Anggaran, perangkat Dewan yang beranggotakan 85 orang dari pelbagai fraksi secara proporsional. Di sini proses pembahasan anggaran dimainkan agar proyek yang dikawal bisa mulus. Anggota Badan Anggaran yang tak produktif menyetor uang ke partai bakal dipindahkan ke alat kelengkapan Dewan lainnya. Di Badan Anggaran kadang terjadi peleburan anggota lintas fraksi dan lintas komisi. "Pernah ada anggota Badan Anggaran dari Komisi Pertambangan ngotot meloloskan anggaran untuk proyek di komisi lain," katanya. Laode Roy Salam, analis Indonesia Budget Center, lembaga nonpemerintah yang mengawasi anggaran, mengatakan Badan Anggaran merupakan tempat paling strategis untuk mengumpulkan pundi-pundi. Apalagi pembahasan detail sangat tertutup dan tak bisa disaksikan masyarakat. Adapun Uchok Sky Khadafi dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengatakan, peluang memainkan penyusunan anggaran terjadi di semua lini, dari pembahasan di tingkat daerah atau kementerian hingga Dewan. Permainan juga melibatkan mediator, yang datang ke Senayan dan melobi legislator agar meloloskan proyek di daerahnya. Seorang mediator dari salah satu daerah di Sulawesi mengakui perannya. "Kami harus rajin mengontak anggota DPR agar terus mengawal proyek di suatu daerah," katanya. Biasanya, anggota Dewan yang didekati berasal dari daerah pemilihan yang sama. Para mediator datang membawa proposal dari daerah yang sudah disetujui bupati atau wali kota. Seorang kepala daerah yang memanfaatkan jasanya bahkan mengatakan di tiap wilayah biasanya ada mediator yang rajin menyambangi bupati atau wali kota

untuk menembuskan anggaran. "Proposal itu tinggal ganti nama daerahnya, beres," ujarnya. Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, mengakui percaloan anggaran oleh para wakil rakyat bisa dicium dengan mudah. Tapi, ia mengingatkan, tak semua anggota DPR menjadi calo. Ada juga anggota DPR yang meminta proyek di daerah pemilihannya disetujui tapi bukan calo. "Yang salah itu kalau menerima komisi setelah anggaran disetujui," katanya. Seorang kepala daerah dari Indonesia bagian timur mengaku beberapa kali berurusan dengan calo anggota Dewan. Dari tahun ke tahun, sogokan yang diminta kian meningkat. Tapi para kepala daerah mau tak mau harus menerima hal ini agar pembangunan di daerahnya tetap berjalan. Apalagi untuk mendapatkan dana segar seperti dana percepatan infrastruktur daerah. Banyak bupati atau wali kota kerap meninggalkan daerahnya, menginap di sejumlah hotel di Jakarta, "berburu" alokasi anggaran. Tak mudah menyiapkan dana sogokan. Lihatlah pengalaman seorang bupati satu daerah di Jawa Barat. Tahun lalu, ia menerima tawaran "bantuan" dari seorang politikus, Andi Rahmat. Ini bukan pengalaman pertamanya. "Kami percaya dengan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera: kalau janji bisa mengalokasikan Rp10 miliar, pasti ditepati," kata orang dekat sang bupati, yang ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, dua pekan lalu. "Mereka itu amanah." Setelah sang bupati setuju menggunakan jasa, orangorangnya kemudian berhubungan dengan Andi Rahmat. Kesepakatan tercapai, bupati harus membayar 10 persen dari anggaran yang dijanjikan, jumlahnya tidak boleh disebut karena "akan mudah dilacak". Untuk membayar sogokan, bupati meminta para kepala dinas dan pejabat lainnya menye-

tor iuran. Seorang kepala bagian sampai harus meminjam deposito ibunya buat keperluan ini. Dengan tambahan dari kocek sang bupati, terkumpullah duit yang disepakati. Tugas berikutnya: mengantar duit ke Andi Rahmat. Bupati menunjuk seorang anggota staf, yang saking ketakutan mengganti nomor teleponnya berkali-kali. "Ia takut tersadap KPK," kata sumber, seperti ditulis dalam situs Tempo. Toh, ia sukses menjalankan misi. Dengan beberapa kali komunikasi, duit bisa diserahkan di sebuah mal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Jasa Andi juga ditawarkan kepada seorang kepala daerah dari kawasan timur Indonesia. Menurut kepala daerah ini, tawaran Andi ditolak karena ia sudah menggunakan jalur partai lain. "Waktu itu saya dan Andi tak sengaja ketemu di satu mal. Eh, dia langsung menawarkan bantuan," ujarnya. Walau enggan berkomentar banyak, Andi Rahmat membantah tegas kabar ini. Ia mengaku sebutan calo anggaran tak pas diarahkan untuk posisinya sebagai anggota Dewan. "Kewajiban saya menurut undang-undang mengadvokasi semua kepentingan publik yang terwujud dalam politik kebijakan anggaran," katanya. Kewajiban memberi uang muka ini biasanya berekor panjang. Bupati umumnya telah mengikat kesepakatan dengan pengusaha sponsor yang kelak akan memperoleh proyek. Tender yang dilakukan pun hanya formalitas. Pengusaha itu pun mengikat kesepakatan: akan membagi sebagian keuntungan pengerjaan proyek untuk kepala daerah. Dari uang inilah utang kepada kepala dinas atau pejabat yang menyetor iuran ditutup. "Kami ini sebenarnya korban," kata seorang wali kota, menggambarkan posisinya berhadapan dengan anggota Dewan. (TIM)

PT TSPM BUKIT BATU SEROBOT LAHAN RAKYAT.......................................................dari hal 1 Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Hadi didampingi RW ketika dikonfirmasi membenarkan, PT.TSPM sebagai anak Koperasi Tuah Sakato Bukit Batu menyerobot lahan masyarakat. Menurut Hadi, lahan masyarakat yang diserobot itu sudah dikuasai dan ditanami sawit sejak tahun 2000 lalu. Namun akibat kebakaran hutan, sawit masyarakat Dusun Air Raja juga ikut dilalap sijago merah. "Setelah kebakaran aktivitas menanam sawit dilanjutkan masyarakat," ujar Hadi saat berkunjung ke Biro KPK Pos di Dumai, beberapa hari lalu. Anehnya, lanjut Hadi, setelah kejadian kebakaran itu PT TSPM mengklaim bahwa

lahan masyarakat tersebut masuk dalam areal perusahaan TSPM. "Kenapa justru sekarang mereka (TSPMred) mengklaim bahwa lahan tersebut masuk areal mereka," ujar Kades heran. Dikatakan, masyarakat Air Raja menanam sawit punya dasar hukum. Masingmasing masyarakat telah mengantongi Surat Kepemilikan lahan yang diterbitkan Kepala Desa. Meski aktivitas TSPM mendapat perlawanan dari masyarakat dan telah dilaporkan ke Camat Bukit Batu, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Hadi menyayangkan belum adanya respon dari Camat untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan an-

tara masyarakat Dusun Air Raja dengan TSPM. "Kami sebagai masyarakat ingin penjelasan luas areal TSPM. Untuk kepastian batas antara lahan masyarakat dengan TSPM, masyarakat menghimbau Pemkab Bengkalis agar menurunkan tim untuk menetapkan tapal batas antara masyarakat dengan TSPM," tegasnya. Pihaknya juga akan meminta bantuan hukum kepada LSM PAD Riau ikut menangani dan menyelesaikan sengketa lahan dengan TSPM agar kedudukan Dusun Air Raja terang benderang. Hadi juga menjelaskan, jumlah kepala keluarga (KK) Dusun Air Raja diperkirakan

sekitar 200 KK. Memiliki kelengkapan aparat desa 1 orang, Kadus 1 orang RW dan 4 orang RT. Desa ini berdiri sejak tahun 2004. Sebelumnya Dusun Air Raja masuk Desa Sepahat. Namun, setelah pemekaran bergabung dengan Desa Tanjung Leban. Pasilitas yang sudah dibangun Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui APBD Jalan Tanah menuju Dusun Air Raja sepanjang 9 KM dan SD Negeri 6 lokal. Kabag Humas TSPM Udin ketika dikonfirmasi secara terpisah belum lama ini mengatakan, bahwa lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat adalah lahan perkebunan PT TSPM. Secara keseluruhan luasnya

sekitar 46000 hektar, termasuk lahan yang dikuasai masyarakat Dusun Air Raja. Udin juga menjelaskan, TSPM adalah anak Koperasi Tuah Sakato berkerjasama dengan PT Mapalarabda. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos, Koperasi Tuah Sakato memiliki anak perusahaan salah satu diantaranya PT. TSPM. Namun sejumlah sumber mengatakan, sejak berdirinya Tuah Sakato di daerah tersebut hingga saat ini selalu merugi. Kontribusi perusahaan yang dilahirkan Tuah Sakato dalam pelaksanaan tidak transparan, sehingga menimbulkan pertanyaan berbagai pihak. (PUR)

WARGA SEGEL GARDU INDUK PLN BINJAI..........................................................................dari hal 1 Gardu Induk yang sangat berdekatan dengan rumah warga. “Kami sudah berulang kali mengadakan pertemuan, mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2011. Namun, hasil yang sudah disepakati belum ada yang terealisasi. Dalam pertemuan, ada tim independen dari USU untuk mengecek seberapa parah kerusakan dan kerugian warga, tetapi kami hanya diberikan simbol seperti A1 sampai A3 dan B1 sampai B2 dan C. Apa artinya kami juga tidak tahu, dan sejauh ini kami belum tahu seberapa besar kami peroleh kompensasi dari PLN ini,”jelas Rizal. Untuk itu, kata Rizal, puluhan warga yang merasa dirugikan, akan terus menyegel Gardu Induk agar pembangunan tidak berjalan. “Penyegelan ini akan kami lakukan sampai kompensasi terhadap warga terpenuhi,” tegas Rizal.

Tak Ada Izin Bergejolaknya warga atas pembangunan Gardu Induk PLN di Kota Binjai, juga disebabkan tidak adanya koordinasi atau pemberitahuan kepada warga setempat. Hal itu dikatakan Sarimah (60) dan Rosna (54) selaku warga setempat. “Sudah satu tahun bangunan ini berdiri, tapi belum pernah kami diberitahukan, kalau bangunan ini untuk pembangunan listrik,” ungkap Sarimah, yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari Gardu Induk. Sarimah mengaku, di Gardu Induk tersebut, sekitar satu bulan yang lalu pernah terjadi ledakan. Sehingga, mengejutkan warga. d“Ledakannya keras sekali, seperti suara bom. Habis ledakan, lampu langsung mati dan menambah ketakutan kami. Makanya, dengan adanya pembangunan ini kami

minta kompensasi,”ujar Sarimah dan diamini warga lainnya. Menanggapi hal ini, Ridwan selaku Humas PLN Sumut, yang langsung turun ke lokasi, kepada wartawan koran ini mengakui, bahwa Izin Menderikan Bangunan (IMB) untuk Gardu Induk ini belum ada. “Iya, memang izinya belum ada. kalau kita runtut lagi ke sana, ceritanya bakal panjang,” kata Ridwan. Dijelaskan Ridwan, saat mengurus izin pembangunan Gardu Induk ini, terkendala dengan masyarakat yang tidak berkenan dengan berdirinya Gardu Induk ini. “Upaya pengurusan sudah kita lakukan, tetapi karena warga tidak berkenan. Maka, izinya belum bisa dikeluarkan,” jelas Ridwan. Tak sampai di situ, Ridwan juga mengaku, pembangunan Gardu Induk PLN tersebut sudah berulang kali disurati Pemko Binjai.

Bahkan, bangunan Gardu Induk juga sudah berulang kali diancam bongkar. “Kalau dari Pemko sudah berulang kali menyurati kita, dan sudah mau dibongkarpun,” ungkapnya. Sekarang ini, sambung Ridwan, bukan itu lagi yang menjadi persoalan, tetapi bagai mana pihak PLN dan warga dapat berdamai dan dengan sendirinya pembangunan ini kembali berjalan. “Kita harapkan warga bersabar. Sebab, kompensasi yang diminta akan kita bayarkan. Tetapi, semua itu memiliki proses, dimana kita akan meminta tim dari Pemko Binjai dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk melihat kerusakan rumah warga. Selanjutnya, berapa besaran anggaran yang dikeluarkan, akan kita layangkan ke Pusat, sebab uangnya semua berasal dari sana,”ujar Ridwan.(SBR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

KORUPSI

KPK Tetapkan Istri Mantan Wakapolri Jadi Tersangka JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka kasus suap pemenangan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Penetapan status tersangka pemilik PT. Wahana Esa Sejati, juga istri mantan Kapolri Adang Daradjatun, berdasarkan hasil rapat bersama tim KPK. "Ada satu nama yang secara resmi KPK putuskan dalam rapat bersama-sama, satgas internal KPK, deputi dan direktur terkait. Kami menetapkan ibu Nunun Nurbaeti jadi tersangka," kata Ketua KPK, Busyro Muqoddas saat RDP KPK dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR Jakarta, Senin (23/5). Nunun Nurabeti merupakan saksi kunci dalam kasus suap ini. Saat itu, Nunun diduga berperan sebagai pembagi cek pelawat yang digelontorkan untuk suksesi Miranda S Goeltom ini. Nunun kabarnya menggunakan salah satu anak buahnya, untuk menghantarkan travel cek yang mengalir ke Komisi Keuangan (IX) DPR RI periode 1999-2004 ini. Busyro mengatakan akan mencoba beberapa alternatif memulangkan Nunun Nurbaeti ke Indonesia. Jika cara ekstradisi tak bisa dilakukan, KPK akan menggunakan jalur lain. Mengingat, posisi Nunun saat ini dperkirakan ada di Singapura. Namun, sering melakukan perjalanan bolak-balik SingapuraThailand. Proses membawa Nunun pulang, menurutnya sudah dilakukan. Kalau ada perjanjian ekstradisi tidak sulit, tapi dengan Singapura akan dicari alternatif lain, sambungnya. Pendekatan diplomatis juga akan dilakukan. KPK akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Tapi KPK tidak bisa memastikan kapan atau berapa lama bisa membawa Nunun kembali ke Indonesia. Ia hanya memastikan komisi terus mengamati pergerakan Nunun di luar negeri. Komisi juga melakukan koordinasi dengan keluarga Nunun, meski secara informal. Ia mengatakan masih me-

nunggu tanggapan dari keluarga dan mengharapkan ada niat baik dari mereka. "Tanggapan keluarga masih kami tunggu, kali memang beritikad baik KPK dengan senang hati akan menerima supaya jadi keteladanan," kata Busyro. Busyro enggan mengatakan pertimbangan apa yang menyebabkan KPK meningkatkan status Nunun menjadi tersangka. Tapi ia menegaskan memiliki dasar menjadikan Nunun tersangka. "Soal bukti tidak bisa ngomong tapi ini berkaitan dengan alat-alat bukti," kata Busyro. Juru Bicara KPK Johan Budi menambahkan Nunun dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait pasal itu, Nunun diganjar hukuman pidana paling singkat selama satu tahun dan paling lama lima tahun. Wakil Ketua DPR-RI yang juga politisi PDIP, Pramono Anung menilai selama ini pihaknya sudah menanti progress report dari KPK untuk mengungkap pihak, yang memberika travel cek terhadap para anggota DPR-RI yang kebetulan didominasi PDIP. "Penetapan itu kewenangan KPK, tapi saya sebagai bagian dari masyarakat sudah menunggu lama untuk ini. Meski keputusan KPK dalam menetapkan status tersangka kasus ini sangat lambat, saya tetap apresiasi atas hasil penyelidikan KPK," tegas Pramono. Sebab, sambung dia, beberapa politisi yang diduga menerima cek tersebut sudah lama diproses secara hukum. "Sudah banyak anggota DPR yang diproses hukum soal kasus cek itu, tapi pemberi belum. Memang dari mana cek itu," tegas politisi PDIP itu.(ENDY)

Tommy Soeharto Menang Gugatan Lawan Garuda Indonesia JAKARTA - Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto memenangkan gugatan perdata melawan PT Garuda Indonesia Tbk. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan perusahaan penerbangan plat merah itu membayar sebesar Rp12,51 miliar, karena terbukti melakukan pencemaran baik terhadap anak bungsu mantan Presiden Soeharto. "Tergugat harus membayar Rp 12,51 miliar dengan rincian kerugian material Rp13,7 juta dan kerugian immateriil Rp12,5 miliar," ungkap ketua majelis hakim Tahsin dalam amar putusan gugat-

an perdata, di Jakarta, Selasa (24/5). Selain itu, lanjut hakim, menghukum dan memerintahkan tergugat untuk meminta maaf dengan memuatnya di majalah Garuda selama tiga bulan berturut-turut dalam ukuran minimal satu halaman ukuran penuh sejak hukuman itu berlaku tetap Majelis hakim menilai, tindakan Majalah PT GI mencantumkan catatan kaki (note) yang diperkarakan Tommy tidak relevan berdasarkan judul dan isi artikel. "Note tersebut tidak relevan dari segi judul dan isi artikel. Catatan tersebut tidak jelas maksud dan

NASIONAL

tujuannya, serta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika karena menyerang kehormatan martabat yang menurut hukum," ujarnya. Gugatan diajukan bos PT Humpuss atas artikel majalah internal Garuda berjudul 'A Destination to Enjoy Bali', yang dimuat bulan Desember 2009 di halaman 30. Tulisan itu menceritakan eksotisme kawasan wisata Pecatu, Bali. Pulau Pecatu memang sejak lama dimiliki oleh putra bungsu mantang presiden Soeharto. Hal itu juga dituliskan dalam artikel. Namun, pokok perkara berada pada akhir tulisan. Dalam tulisan itu terdapat sebuah catatan kecil "Tommy Soeharto adalah pemilik kawasan dan dia merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan. kutipan tersebut tidak relevan dengan judul artikel. Atas tindakan inilah Tommy yang merupakan komisaris PT Balipecatu Graha menggugat enam pihak yang dinilai melakukan tindakan

melawan hukum. Mereka adalah: PT Indo Multi Media, Pimpinan Redaksi Majah Garuda, Taufik Darusman, Redaktur Majalah Garuda Sari Widrati, PT Garuda Indonesia, Vice Presiden Corporate Communicaton PT Garuda Indonesia Pujobroto, Marketing and Promo PT Garuda Indonesia Prasetyo Budi. Tommy menggugat Garuda dengan menggunakan nama PT Bali Pecatu. Perusahaan ini melayangkan gugatan materiil sebesar Rp1,6 miliar dan gugatan immateril Rp25 miliar. Tommy menuntut permohonan maaf Garuda Indonesia yang dimuat di tiga media nasional yakni Majalah Tempo, Koran Kompas, dan Bisnis Indonesia. Terkait putusan itu, pengacara Garuda, Eri Hertiawan mengaku akan berkonsultasi dulu dengan manajemen Garuda atas putusan ini. Apakah akan mengajukan banding atau tidak belum bisa diputuskan sekarang. (ENDY)

Penyidikan Korupsi PT Tambang Bukit Asam Terganjal

TIMAS GINTING–Tersangka Kasus Korupsi pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Timas Ginting (tengah) dikawal oleh sejumlah petugas seusai di Periksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/5) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Timas Ginting sebagai tersangka kasus pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2008.

JAKARTA - Penyidikan dugaan kasus Korupsi pengadaan proyek “Floating Crane” PT Tambang Batubara Bukit Asam, terganjal oleh audit BPKP. Akibatnya Kejaksaan Agung yang menangani kasus korupsi yang didugamerugikan negara sekitar Rp362 miliar, tak bisa berbuat banyak “Penuntasan perkara ini sementara terganjal audit BPKP dan kita berharap audit segera selesai, agar pemberkasan perkara itu dapat tuntas dan dapat diajukan ke pengadilan,” kata Kapuspenkum Noor Rachmad di Jakarta, Kamis (26/5). Kejakgung, sambung Noor, sangat komit menuntaskan kasus dugaan korupsi di perusahaan Batu Bara milik pemerintah ini. Bahkan Kejakgung menolak jika tidak serius dalam menuntaskan kasus korupsi ini, mengingat sang direksi perusahaan BUMN ini adalah orangnya partai berkuasa. “Penyidikan masih jalan terus. Memang dua direksi yang terjerat korupsi belum ditahan dan pena-

hanan itu kewenangan tim penyidik.” Ketua LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman mengancam akan mempraperadilkan Kejagung, jika sampai dua bulan ke depan kasus itu tidak dilimpahkan ke pengadilan. “Ini sebagai bentuk kekecewaan kami, sebab perkara itu susah setahun ditangani,” katanya terpisah. Dalam kasus ini telah ditetapkan dua Direksi PT Bukit Asam sebagai tersangka yakni, Milawarman (Direktur Operasional PT Bukit Asam) dan Tindeas Mangeka (Direktur Niaga PT Bukit Asam). Mereka sementara berstatus dicekal.. Kasus ini terkait pengadaan proyek “floating crane” jasa bongkar muat batu bara di Pelabuhan Tarahan, Bandar Lampung, oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam pada 2009 sebesar Rp362 miliar. Namun dalam prakteknya sejumlah ketentuan dilanggar dan penuh dengan muatan KKN. (ENDY)

Kejakgung Usut Korupsi Merpati MA 60 JAKARTA - Insiden jatuhnya pesawat Merpati di Kaimana, Papua Barat 7 Mei 2011 yang merengut 29 nyawa melayang, berbuntut panjang. Tak hanya soal kecelakaan pesawat, namun muncul tanda tanya mengenai proses pembelian 15 unit pesawat MA-60 yang dilakukan PT Merpati Nusantara Airlines, dinilai ada ketidakberesan yakni berbau korupsi. DPR sudah memanggil manajemen Merpati untuk menjelaskan proses pembelian 15 unit pesawat MA-60. Namun, pihak manajemen Merpati beralasan pembelian pesawat itu merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Cina. Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung mulai penyelidikan dengan memeriksa Dirut PT Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Jhony Tjitrokusumo. "Memang benar kami melakukan proaktif dengan melakukan suatu kegiatan penyelidikan terhadap kasus Merpati MA 60," papar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andi

Nirwanto di Jakarta, Rabu (25/5). Pemeriksaan terhadap Sardjono, sambung dia untuk mendapatkan keterangan guna pengumpulan data ada tidaknya indikasi perbuatan korupsi yang merugikan negara dari pembelian pesawat. Dan penyelidikan kasus ini, merupakan bentuk respontif Kejaksaan selaku penegak hukum terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Apalagi kasus pembelian pesawat Merpati itu hingga kini masih dipersolakn DPR RI. Mantan Sekretaris Jampidsus ini menyatakan belum dapat menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Ada atau tidaknya indikasi korupsi, tergantung pada hasil pengumpulan data dan keterangan yang didapat oleh tim penyelidik. Selain itu, Andhi mengatakan timnya akan bekerja sama dengan KPK yang sama-sama sedang menyelidiki kasus ini. Ketika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, tim juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Ke-

uangan dan Pembangunan (BPKP). Ketika ditanya apakah akan memeriksa pula Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, dan Adi Harsono (suami Mari) yang disebut-sebut sebagai broker dalam pembelian 15 unit pesawat itu, Andhi hanya menjawab, “Belum sampai ke sana. Nanti kita lihat.” Usai dimintai keterangan, Sardjono mengatakan dirinya ditanyai seputar pembelian 15 unit pesawat MA-60 dan diminta menyerahkan sejumlah dokumen terkait kewenangan dan hasil rapat PT Merpati Nusantara Airlines. Sardjono membantah tudingan korupsi dan mark up dalam pengadaan 15 unit pesawat MA-60. “Itu kan to the best of our knowledge. Itu harganya wajar. Kalau ada (mark up) pasti nggak dibeli,” ujarnya. Sardjono juga menjelaskan dirinya baru dilantik menjadi Presiden Direktur Merpati pada 27 Mei 2010. Sehingga, pada saat dirinya baru bergabung dalam manajemen Merpati, semua tahapan

prosedur dalam pengadaan 15 unit pesawat MA-60 sudah final. Mulai dari izin prinsip pengadaan pesawat, kontrak pembelian pesawat, type certification, proses financing, dan business plan untuk mengoperasikan MA-60, semuanya sudah ada dan sudah berjalan. “Jadi, kami tinggal melihat kelaikan pesawatnya, lalu kemudian kami jalankan dan operasikan,” tuturnya. Dirut Merpati membantah adanya tekanan mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dan Meneg BUMN dalam pembelian itu. Ia menyatakan siap bertanggung jawab jika ada dugaan korupsi dalam kasus ini. Sardjono melanjutkan dirinya juga ditanyai seputar penolakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rencana pembelian 15 unit pesawat MA-60. Sebagaimana diketahui, Jusuf Kalla menolak rencana pembelian itu, karena jenis pesawat MA-60 buatan Cina tersebut tidak bersertifikat FAA. “Namun, dalam dokumen kami belum ada Pak Jusuf Kalla menolak. Itu

nggak ada. Saya kan tidak berkomunikasi langsung dengan Pak Kalla,” tukasnya. Seperti dimuat KPK Pos sebelumnya, LSM laporkan masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Diduga pembelian pesawat sarat dengan perbuatan korupsi yang merugikan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk manajemen PT Merpati. Apalagi, pembelian pesawat seharga 46 juta dolas AS itu dinilai memiliki kulaitas yang rendah. Pembelian pesawat MA-60 melalui proses kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan China dengan pengadaan sejak tahun 2005 hingga 2010. Pemerintah China menawarkan pembelian pesawat kepada Indonesia, dengan cara konsep pinjaman sejak 29 Agustus 2005. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan Pemerintah Cina mengadakan Joint Commission Meeting Indonesia-Cina pada 29 Agustus 2005 di Beijing, Peme-

rintah Cina bersedia menyuntikkan conssesional loan untuk pembelian 15 pesawat MA-60. Dalam pelaksanaan kerjasama itu, melibatkan pula dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Negara BUMN ketika itu, Hatta Rajasa dan Sofyan Djalil. Namun, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyatakan penolakannya atas rencana pembelian pesawat MA-60 itu. Hal ini dikarenakan pesawat buatan Cina itu belum bersertifikasi FAA dan rekam jejaknya belum pernah teruji. Tapi, entah mengapa pembelian 15 unit pesawat itu tetap direalisasikan. Selain itu, entah mengapa pula pengucuran dana untuk pembelian 15 unit pesawat MA-60 membengkak. Dari harga per unit yang dibandrol AS$11,2 juta (sekitar Rp168,1 juta), tiba-tiba menggelembung menjadi AS$232 juta. Hal inilah yang menjadi pertanyaan Komisi XI DPR pada saat memanggil manajemen PT Merpati Nusantara Airlines beberapa waktu lalu. (ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

KORUPSI

SUMUT

Batalkan, Tender Dinkes Abaikan Perpres SUBULUSSALAM - Direktur CV Hayati Subur Jojong CV HSJ), H Masrul BM terpaksa membuat sanggahan atas pengumuman pemenang lelang pada papan pengumuman Dinas Kesehatan Subulussalam yang bersumber dana dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2011. Pasalnya, legitimasi atas putusan tersebut tidak tepat kedudukannya dan keberadaan (reabilitiy) kepanitiaan diragukan. CV HSJ mengharapkan kepada panitia pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Subulussalam untuk membatalkan pengumuman pemenang lelang tersebut karena tidak sesuai dengan legal prosedur yang benar sesuai amanat Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 17. Artinya panitia pengadaan barang dan jasa dengan jelas mengabaikan pasal tersebut. CV HSJ dalam releassnya

pada Kamis pekan lalu mengharapkan kepada Inspektorat Kota Subulussalam agar membatalkan pengumuman pemenang karena amar putusan yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tidak memenuhi logika hukum atau pengambilan keputusan tidak memiliki kepahaman yang sesuai dengan paket pekerjaan yang dilelangkannya. Tidak berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimilki maka dianggap legal standing atas putusan itu atau cacat hukum. Kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran tidak membuat sebuah perjanjian kerja (kontrak) yang legal hukum karena apabila dibuat kontraknya akan menimbulkan permasalahan karena dengan jelas kepanitian tidak sesuai yang diatur dalam Perpres. "Maka apabila melanggar hukum terpaksa berurusan dengan hukum." (KAR)

Lemahnya SDM Pengembangan Wisata Kuliner Sumut MEDAN - Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan (Unimed) melaksanakan kegiatan se minar bertema “Potensi Wisata Kuliner Sumatera Utara” di Ruang Sidang FIS Lantai III, Kamis dua pekan lalu. Hadir sebagai narasumber kritis ; Akademisi dan peneliti Fakultas Tekhnologi Pertanian Universitas Gajah Mada, Prof Dr Ir Murdijati Gardjito, “Potensi Makanan Tradisional Dalam Pengembangan Wisata Kuliner di Daerah.” Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada, DR Ir Eni Harmayani Msc, “Potensi Kuliner Indonesia Dari Sudut Kesehatan dan Gizi”, Akademisi – Antropologi Sosial Pps Unimed, DR Phil Ichwan Azhari MS, “Trend Wisata Kuliner di Sumatera Utara”, dan Akademisi dan Guru Besar Pangan, Prof Dr Posman Sibuea, “Potensi Dan Strategi Pengembangan Parawisata Kuliner Tradisional Sumatera Utara”, Universitas Santo Thomas. Point penting yang dicatat dalam acara ini adalah, potensi kuliner Sumut sangat luar biasa dan beragam dan tersebar disetiap kabupaten/ kota, namun belum dikemas untuk wisata kuliner, hal ini

terjadi dikarenakan masih sangat lemahnya SDM di Sumatera Utara. Dibutuhkan sinergi dari multi pihak baik perguruan tinggi, masyarakat dan petani, serta pemerintah didalam pengembangan industry kuliner berbasis pangan local di Sumatera Utara. Perlu upaya-upaya penelusuran dan pendokumentasian makanan tradisional dan manfaat kesehatannya untuk dapat dijadikan promosi wisata daerah Sumatera Utara serta pengembangan produk pangan local dalam mempercepat tercapainya difersifikasi pangan dan ketahanan pangan. Mengubah konstruksi sosial yang terbangun mengenai makanan, dimana makanan sebagai gaya hidup dan makanan untuk mendapatkan manfaat maksimal (lezat, nikmat, sehat, produktif, berdaya saing local), dimana konsumsi makanan sudah beralih ke makanan fast food (ayam goreng cepat saji, dunkin donat, kopi, dll) dimulai sejak kanak-kanak. "Untuk itu, generasi nenek harus turun ke dapur, karena generasi ibu sudah lupa," kata Dr phil Ichwan Azhari MS selaku Ketua Prodi Antropologi Sosial Unimed.(MEI)

Kasus Korupsi jadi ATM Kejatisu Didemo MEDAN - Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), lagi-lagi didemo massa. Ratusan orang meminta kejaksaan menuntaskan kasus korupsi di daerah ini, atau sama sekali jangan menangani kasus korupsi yang rentan dijadikan sebagai ATM berjalan. Kalau kemarin massa meminta agar Kejatisu jangan menjadikan kasus mantan Sekda Tapsel kini menjabat walikota Medan, Rahudman Harahap, sebagai ATM berjalan selama hampir lima tahun, Jumat pekan lalu, ratusan massa menamakan dirinya LSM Lembaga Penyalur Aspirai Rakyat (LEMPAR) meminta agar Kejaksaan memeriksa dan memenjarakan walikota Binjai, Idaham dan konconya, Hasbullah dan M Safi’I. Dalam aksinya di depan pintu pagar Kejatisu, LEMPAR membawa sejumah masalah dugaan korupsi di Sumatera Utara, di antaranya kasus dugaan korupsi pengemplang pajak reklame 2000-2008 Dinas Pertamanan Kota Medan senilai Rp 18,5 Miliar yang melibatkan

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Walikota Binjai, Idaham (mantan Kadis Pertamanan Medan) dan sejumlah pengusaha reklame sebagaimana Iskandar ST dan Albert Khang. Kemudian kasus dugaan korupsi dana bantuan Sosial (Bansos) di Pemprovsu TA 2009 Rp 215,7 miliar yang diduga melibatkan Gubsu Nonaktif Syamsul Arifin, Kepala Biro Binsos Pemprovsu, Hasbullah dan Kepala Biro Keuangan Pemrovsu, M Safi’i. Selain itu kasus dugaan korupsi melibatkan Kadisdik Sumut, Syaiful Safri terkait dana Mushola Dinsos Sumut 2009 senilai Rp 800 juta, bantuan korban banjir di Madina senilai Rp 2 miliar dan penyelewengan APBD 2008 Kab. Baturara Rp 2,7 miliar. Selain itu, LEMPAR juga menyinggung kasus dugaan korupsi mantan Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan, yang kini menjabat Kadispora Medan, diantaranya, pembayaran selama setahun untuk 78 media cetak Rp900 juta, pengadaan bahan-bahan bacaan dan perundangundangan sebesar Rp910 juta dinaikkan menjadi Rp 135 juta pada P-APBD TA 2010.(MKC)

FJPI Latih Kerajinan Daur Ulang

AMBURADUL–Foto ProyekPenanggulangan Bencana Alam yang dibangun secara amburadul dan pembangunannya tidak sesuai dengan Bestek

Bansos Provinsi ke Paluta Dipertanyakan Paluta - Bantuan Sosial (Bansos) dari Provinsi Sumatera Utara untuk bantuan masjid, pondok pesantren, panti jompo, harus ditinjau kembali mengingat penyalurannya melalui oknum-oknum yang tidak pertanggung jawab. Seperti oknum anak kandung MUI Padang Lawas Utara yang terindikasi syarat KKN terhadap dana Bansos untuk panti jompo di Kecamatan Portibi. "Oknum tersebut memotong bantuan sebanyak 50 hingga 60 persen," kata Ketua Forum RI Bersatu Drs Samsuddin Siregar, Jumat pekan lalu. Penyaluran dana tersebut ke pondok pesantren se-Kabupaten Paluta dan masjid di Tahun 2009 berjumlah 43, dan di tahun 2010 berjumlah lebih kurang 50. Besaran dana bervariasi antara Rp 50 sampai 200 juta, dan dipotong sebesar 50 hingga 60 persen adalah sebuah kesalahan yang tidak dapat di diamkan begitu saja. Dan sudah

pasti dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sungguh naif, bantuan sosial keagamaan dimakan oleh oknumoknum berbasis agama juga. "Kami minta pihak yang berwajib dan terkait untuk memenjarakan dan mengaudit oknumoknum yang tidak bertanggungjawab sebagai penyalur dana

tersebut. Tindak orang-orang yang mengatasnamakan lembaga tertentu itu, " kata Samsuddin lagi. Masih ditempat yang sama, kasus dugaan penyimpangan anggaran penanggulangan bencana alam Paluta tinggal menunggu siapa pejabat yang menjadi sasaran tindakan hukum nantinya. "Berdasarkan investigasi langsung ke lapangan, proyek penanggulangan bencana alam dikerjakan asal jadi dan menjadi rebutan oknum pejabat untuk memperoleh kekayaan pribadi. Anggaran sebesar Rp 110,8 miliar adalah untuk kepentingan rakyat bukan untuk pejabat tak bertanggungjawab. Polisi dan jaksa harus mengusut tuntas kasus ini," tegas Samsuddin. (DSH)

Periksa Kadis PPKA Sergai MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu ) diminta segera memeriksa Kadis PPKA Kabupaten Serdang Bedagai Agus Tripriyono diduga banyak menyelewengkan anggaran dana bantuan sosial. Dugaan korupsi ini muncul setelah ada temuan korupsi yang melibatkan Bupati Sergai terpilih untuk kedua kalinya T Erry Nuradi. Hal ini diungkapkan Ketua Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi Sumatera Utara (OMMBAK Sumut) Fachrurazi, Minggu pekan lalu. Menurutnya, dugaan korupsi pada Dinas PPKA yakni terkait dengan belanja bantuan sosial kemasyarakatan yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 17 miliar diduga fiktif. "Hal ini terjadi karena lembaga tersebut tidak pernah ada dan proposal yang digunakan untuk mengajukan dana menggunakan stempel hasil scanner, bukan stempel asli. Bahkan diyakini acara yang diajukan dalam proposal tidak pernah dilaksanakan dan tidak diketahui Kepala Desa maupun

Camat setempat,” jelasnya. Seperti yang terjadi pada Turnamen Bulu Tangkis Bengkel Open 2010, Turnamen Bola Takraw di Kelurahan Tualang dan bantuan untuk pembangunan renovasi Mushalla Sububul Huda Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan. Kasusnya Hilang Selain itu, dugaan korupsi pada Dinas PPKA itu berkaitan dengan dana belanja hibah APDB TA 2010 kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar Rp 55 miliar, yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Sergai sebesar Rp 35,6 miliar. Tak sampai di situ, dugaan korupsi juga terjadi di Dinas Pendidikan Sergai terkait dana rehabilitasi dan moubiler untuk 91 Sekolah Dasar (SD) dan 1 SD Al-Wasliyah sebesar Rp 2,77 miliar. “Ditambah lagi dengan dugaan korupsi Disdik Sergai terkait dana bantuan keuangan APBD Pemprovsu TA 2010 untuk beasiswa bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA/SMK miskin sebesar Rp 1,9

miliar dan bantuan kesejahteraan guru senilai Rp 5,7 miliar,” jelasnya. Untuk itu ,pihaknya mendesak Kejatisu agar memeriksa Kadis PPKA Kabupaten Sergai, yang diduga banyak menyelewengkan Anggaran Dana Bantuan Sosial TA 2009. Selain itu, periksa kembali mantan juru bayar Dinas PPKA yang dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut. BPK Harus Audit Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) SUMUt, Marulam Silalahi SE saat dimintai komentarnya mengatakan, jika memang sudah ada bukti awal tentang indikasi korupsi maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat segera lakukan audit. Selain BPK kata Marulam, Kejatisu dengan data awal yang sudah ada dapat melakukan pengusutan. Hal itu dapat dilakukan mengingat Kejatisu sebagai tombak utama penuntasan kasus korupsi di Sumut.(TIM)

Oknum Ketua KNPI Nisel Dipolisikan NISEL – Oknum Ketua KNPI Nias Selatan, NM dilaporkan ke polisi oleh Famuata Dakhi, dengan bukti laporan pengaduan, SLTP No. Pol. 66/K/ XI/2010/SPK”A”. NM dilaporkan atas dugaan melakukan perampasan tanah milik Famautan Dachi yang sudah di sertifikat sejak tahun 2007 dengan nomor No. 534 tanggal 02 Agustus 2007 atas nama Famuata Dakhi. Persoalan muncul, lantaran di atas lahan itu kembali diterbitkan sertifikat atas Nasman Manao dengan Nomor; 878,- yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertahanan Nias Selatan, Saut Ganda Tampubolon SH MH sejak tahun 2010. Atas gandanya sertifikat itu, Famuata pun meneruskan perkara tersebut ke polisi.

Berdasarkan hasil sidang lapangan yang di pimpin langsung oleh Sugianto sebagai Badan Pengukuran Lapangan dari Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Nias Selatan, mengatakan, berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional RI Wilayah Kantor Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor ; 1368-600/IX/2010 bahwa sertifikat milik Nasman Manao Nomor 878 Tanggal 1 April 2010 batal demi hukum. Setelah menerima surat dari kepala Kelurahan Telukdalam Nomor 594.3/13/KL-TD.2010 Tanggal 09 Juli 2010 maka Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang di tanda tangani kepala Bidang Pengkajian Dan Konflik Pertanahan DR. Su-

priadi, SH.M.Hum menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.534/ Kelurahan Telukdalam tanggal 02 Agustus 2007 terdaftar atas nama Famuata Dachi dan Sertifikat Hak Milik Drs. Nasman Manao terindikasi atas tanah yang sama. Pada kesempatan sidang lapangan yang di laksanakan pada Selasa pekan lalu, turut hadir Kepala Lurah Pasar Telukdalam Abdiel Amazihono serta seluruh stafnya, Kanit Reskrim GB.Gea, Briptu Yogi Sugawa, Aris Agus Dachi sebagai ahli waris pemilik tanah mereka bersama sama melakukan pengukuran ulang berdasarkan ukuran sertifikat milik Famuata Dachi yang di terbitkan sejak tahun 2007 dengan nomor No. 534 tanggal 02 Agustus 2007.(AM)

MEDAN - Memperingati hari Lingkungan Hidup dan CSR Expo 2011 Sumatera Utara (Sumut), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) melatih wanita-wanita penyandang cacat dalam melakukan kerajinan daur ulang sampah. Sebab, banyak yang dapat dimanfaatkan dalam ikut serta melestarikan lingkungan hidup. Ketua FJPI, Khairiah Lubis mengatakan, selain pelatihan bagi wanita penyandang cacat, FJPI juga melaksanakan kegiatan Pameran Foto Lingkungan Hidup yang di dukung oleh Program Kemanusiaan Pemberdayaan Umat (PKPU), Bank Sumut, Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) dan Yayasan Bait Al-Hikmah. "Kegiatan dilakukan dalam stand kita diacara Peringatan hari Lingkungan Hidup 2011 selama 3 hari dan ini merupakan realisasi salah satu program tahunan yang telah direncanakan dalam musyawarah FJPI," ujarnya, Selasa pekan lalu. Menurutnya, keikutsertaan FJPI dalam peringatan hari Lingkungan Hidup 2011 merupakan bentuk kepedulian FJPI dalam melestarikan lingkungan. Dengan memberikan pelatihan ini, dapat menjadi bekal masyarakat khususnya penyandang cacat dalam meningkatkan perekonomian keluarga. "Ada 10 wanita penyandang cacat perharinya dan dilakukan selama dua hari pameran. Sedangkan untuk hari ke tiga, pelatihan diberikan kepada anggota dan pengurus FJPI," katanya. Sementara itu, Evi Amroeni dari Yayasan Bait Al-Hikmah mengatakan dalam dua hari, pelatihan akan diisi dengan pelatihan kerajinan daur ulang yang berbeda setiap harinya. “Hari pertama rencananya mereka akan dilatih menghias toples bekas permen dengan menggunakan kain perca. Kemudian di hari kedua dengan menggunakan kain perca juga, wanita cacat dilatih membuat aksesori,” tutur pelatih kerajinan daur ulang ini. Mengenai foto yang dipamerkan FJPI dalam kegiatan ini, sambung Khairiah Lubis, merupakan bentuk informasi kepada warga agar lebih mencintai lingkungan. "Karena ancaman kerusakan lingkungan kian waktu kian bertambah. Kerusakan lingkungan ini lebih banyak disebabkan oleh pola hidup yang tidak ramah lingkungan dari manusia. Penyebab ini diyakini memiliki andil yang paling besar dalam kerusakan lingkungan hidup,” tuturnya. Meskipun begitu, belum cukup untuk menjadikan kerusakan lingkungan sebagai pelajaran yang dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Berbagai upaya penyadaran telah banyak dilakukan, dari seminar, simposium, pelatihan, pendidikan tak pernah lepas dari upaya kampanye kelestarian lingkungan hidup. Maka perlu adanya inisiatif dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, non pemerintah, swasta dan individu untuk bersama-sama memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat. “Sebagai organisasi jurnalis perempuan yang independen juga peduli dengan lingkungan turut prihatin akan kondisi ini. Karenanya FJPI turut mencoba memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga hutan dan lingkungan hidup ini terutama untuk perempuan. Sesuai dengan salah satu misi FJPI, mengoptimalkan peran sebagai jurnalis untuk kepentingan dan pemberdayaan perempuan dan anak,” tuturnya.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: A Rahman Nasution; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Eferani Zai, Ingati Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin, Jamaluddin Maha (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

KORUPSI

LIPSUS

PENEGAKKAN HUKUM AKAN LEBIH BAIK SIDANG perdana Tindak Pidana Korupsi resmi di gelar di Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim untuk memimpin sidang tersebut telah dipilih melalui seleksi yang cukup ketat. Begitu juga dengan Suhartanto SH MHum yang menjadi hakim ketua dalam persidangan Tipikor Bupati Nias. Jika dilirik dari pengalaman kerjanya menangani kasus Tipikor, kemampuan Suhartanto tidak diragukan lagi. Alumni Universitas Semarang tahun 1985 ini, sudah memulai karirnya sejak tahun 1989. Kebanggaannya ingin menegakkan keadilan di negara kita telah memotivasinya untuk menjadi hakim. Bukan hanya di Sumut tapi Suhartanto telah mengelilingi Indonesia

Akhirnya, masyarakat Sumatera Utara dapat bernafas dengan lega. Bagaimana tidak, kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ada di Sumatera Utara, yang biasa disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta kini dapat dilaksanakan di Kota Medan. Senin 23 Mei lalu, sidang pertama kasus Tipikor dengan terdakwa mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha, di gelar diruang utama Pengadilan Negeri Medan.

dengan profesinya sebagai penegak hukum. Banyak suka dan duka yang dia hadapi namun Suhartanto tidak pernah gentar dalam menangani kasus apapun apalagi kasus Tipikor. Saat ditanya seputar sidang perdana Tipikor yang baru pertama kali di gelar di Sumut, Suhartanto optimis penegakkan hukum di Indonesia khususnya di Sumut akan lebih baik. "Mudah-mudahan dengan di gelarnya sidang Tipikor di daerah akan memberi efek jera pada pelaku korupsi. Dan budaya suap menyuap tidak akan pernah terjadi karena kasus Tipikor ini tetap akan dipantau KPK. Apalagi tim jaksa penuntut umumnya adalah orang-oarang KPK sendiri," tegasnya.

EHADIRAN pengadilan para koruptor ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menjadi korban akibat perbuatan para terdakwa. Harapan untuk menjalankan fungsi peradilan dan hukum terlihat dari opini yang berkembang walau sifat pesimis akan sebuah perubahan dalam budaya korupsi di provinsi dengan rating pertama ini bisa berkurang atau benar-benar hilang. Johandi, warga Kota Medan ini mengaku senang dengan adanya Pengadilan Tipikor tersebut. Menurutnya, dengan adanya pengadilan ini sudah pasti masyarakat yang awam akan hukum seperti dirinya dapat menyaksikan jalannya

K

Bersih Dari Mafia Peradilan... DENGAN adanya Pengadilan Tipikor di Kota Medan merupakan pembentukan untuk menjawab tingginya tindak pidana korupsi yang ada di Medan. Pengadilan Tipikor harus dibarengi dengan kinerja pengadilan yang tinggi. Artinya, jangan sampai Pengadilan Tipikor sudah ada tetapi hanya satu atau dua kasus Tipikor saja yang disidangkan. Sementara masih banyak kasus Tipikor lainnya yang hanya di diamkan. Hal ini disampaikan Direktur LBH Medan Nuriyono SH. Kesiapan mental hakim juga harus benar-benar matang. Karena terkait pasti adanya upaya dari mafia hukum yang akan menjadikan hakim-hakim tersebut sebagai target mereka untuk melakukan kecurangan-kecurangan di dalam persidangan. “Pengadilan Tipikor harus benarbenar steril dari godaangodaan mafia peradilan. Karena mafia peradilan tersebut pasti akan muncul dan mengganggu jalannya proses persidangan,” ujarnya. Dan terkait hakim At hoc yang banyak berlatar belakang PNS BPN. Menurut Nuriyono ada lebih dari enam orang hakim at hoc seIndonesia yang berlatar belakang PNS BPN. Kita tidak tau apa maksud dari semua ini. Apakah ada kemungkinan tingginya korupsi di tubuh BPN sehingga menjadikan mereka tertantang untuk menjadi hakim at hoc, dan menjadi tujuan mereka untuk mengurangi korupsi. Hakim at hoc harus saling berkordinasi dengan hakim

karier atas perkara yang mereka tangani. Karena dalam teknis yudisial hakim karier lebih berpengalaman. Jangan mereka hakim at hoc hanya menjadi pelengkap persidangan saja. “Itu yang harus dikejar oleh hakim at hoc. Karena dalam teknis yudisial mereka para hakim at hoc masih harus lebih menyesuaikan diri,” ujarnya. Nuriyono berharap, dengan adanya Pengadilan Tipikor di daerah. Maka kasus-kasus korupsi yang akan di sidangkan mendorong dan membantu pihak Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus korupsi. Pengadilan Tipikor harus lebih mencerminkan sebuah penegakan hukum dengan mengedepankan rasa keadilan. Yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang menjadi korban Tipikor tersebut. Dan Pengadilan Tipikor harus mampu memberi efek jera bagi pelaku yang diberikan melalui amar putusan. Dengan adanya Pengadilan Tipikor di daerah akan mendorong proses peradilan yang cepat dan murah atau berbiaya ringan. Dan akan memberi kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum pelaku Tipikor. "Kita mengapresiasikan secara positif kehadiran Pengadilan Tipikor. Artinya, dengan Pengadilan Tipikor tersebut kasus-kasus Tipikor dapat disidangkan dan diputus dengan cepat. Tanpa harus menunggu proses yang berbelit dan lama seperti selama ini yang dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta," kata praktisi hukum Oktober SH, ditempat terpisah.(VIN)

persidangan Tipikor secara langsung. “Tidak perlu harus nonton di televisi dulu baru bisa mengetahui jalannya persidangan. Seperti selama ini persidangan yang berlangsung di Jakarta,” ujarnya. Ia berharap kepada para hakim yang menangani kasus Tipikor dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya supaya dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat. Hal berbeda disampaikan Ari. Lelaki berumur 28 tahun ini mengaku pesimis terhadap hadirnya Pengadilan Tipikor di Kota Medan. Karena menurutnya, dimana pun Pengadilan Tipikor itu berada. Baik itu di Jakarta, di Medan atau di daerah-daerah lainnya jika dilaksanakan dengan baik maka penegakan hukum akan berjalan baik. Tapi sebaliknya, jika penegakan hukum tidak dilaksanakan dengan baik sudah barang tentu Pengadilan

Tipikor hanya sebagai sarana bagi para mafia hukum untuk melakukan kecurangankecurangannya. Dia berharap kepada para penegak hukum, khususnya hakim untuk tidak memperlakukan para koruptor secara istimewa baik dalam persidangan maupun dalam putusan pengadilan. Karena para koruptor lebih hina daripada binatang. “Untuk itu, para koruptor tidak pantas untuk diperlakukan istimewa oleh pengadilan,” tegasnya. Di tempat terpisah, Achmad Guntur SH selaku staf humas Pengadilan Negeri Medan mengaku pihaknya tidak melakukan persiapan apapun dalam melaksanakan sidang pertama Tipikor di dalam wilayah Pengadilan Negeri Medan. Karena hakim yang menangani kasus tersebut sudah terbiasa melakukan sidang Tipikor. Guntur menjelaskan

bahwa persidangan Tipikor dilaksanakan di ruang sidang utama dan tidak mendapat pengamanan khusus oleh pihak kepolisian. Jadwal sidang sama dengan jadwal sidang kasus pidana lainnya. Dan untuk terdakwa Tipikor sebelum sidang dimulai terdakwa diletak di ruang tunggu tahanan. “Tidak ada perlakukan istimewa untuk para terdakwa Tipikor. Kami tidak melakukan persiapan apa-apa, biasa saja seperti sidang yang lainnya karena kami sudah terbiasa melakukan sidang Tipikor,” ujarnya. Saat ditanya mengapa Pengadilan Tipikor Medan mengunakan ruang sidang utama PN Medan. Guntur mengatakan bahwa PN Medan hanya menyediakan ruang sidang saja dan Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan yang

Pengawasan Segala Elemen

Bangga Menjadi Hakim CITA-cita sejak kecil tercapai. Keinginannya menjadi hakim akhirnya menjadi kenyataan. Wanita kelahiran 28 September 1963 ini akhirnya lulus dalam seleksi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tipikor. Merry Purba SH, ibu dari empat orang anak ini merasa bangga karena bisa menjadi hakim. Walaupun seleksinya cukup berat namun Merry tidak gentar. "Semula saya pesimis bisa lulus seleksi. Karena saya melihat para pesertanya sudah profesional. Berkat dukungan dari keluarga dan temanteman akhirnya membuat saya menjadi optimis untuk mengikuti seleksi hakim dan Puji Tuhan akhirnya saya bisa lulus," katanya sambil tersenyum Dia terpilih menjadi satu-satunya hakim Ad-Hoc wanita. Kendati demikian dia tidak pernah gentar ataupun takut dengan profesinya yang baru ini. Tujuh belas tahun berkecimpung di dunia hukum pastilah sudah membuat Merry tertempa untuk menangani kasus yang cukup berat. Dengan motto hidup yang dipegangnya selama ini "Biarlah Mengalir Apa Adanya"

BIODATA • • • •

Nama

:

Merry Purba SH

Tempat/tgl lahir :

28 September 1963

Cita-cita

:

Hakim

Alumni

:

SMA Negeri 4 Medan

Pengalaman

:

Membuka kantor advokat

Motto

:

Biarlah mengalir apa adanya.....

S1 Hukum Uni Sumatera Utara tahun 1987

• •

membuat Merry semakin percaya diri. Menurutnya, tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan jika ditangani dengan benar. Selama berkecimpung didunia hukum, banyak kasus yang sudah ditanganinya. Termasuk salah satunya kasus perceraian aktor laga Advent Bangun. Saat disinggung tentang bahaya yang mengancam dari pihak lawan dalam kasus yang ditanganinya, alumni USU ini hanya menjawab dengan enteng. "Saya tidak pernah takut ataupun gentar karena Tuhan adalah pengawal setia saya," ucapnya.

Dan demi membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum, Merry bersama rekan-rekannya membuka kantor advokat di Jalan Sei Kera Medan. Walaupun sukses dalam karir, wanita yang berkeinginan untuk menekan angka kasus korupsi di Sumut ini tetap tidak melupakan tanggungjawabnya sebagai ibu rumahtangga. Ia yang hobbi olah raga ini tidak pernah meninggalkan profesinya sebagai ibu rumahtangga. Dan baginya keluarga tetap nomor satu. (*)

Ingin Perjuangkan Kebenaran PRIA berkacamata ini, pemilik nama Rodslowny L.Tobing dan biasa disapa dengan lowny. Sebelumnya tidak pernah membermimpi menjadi hakim. Apalagi menjadi hakim untuk kasus yang beresiko tinggi seperti kasus korupsi. Cita-citanya sejak kecil ingin menjadi seorang pendeta. Namun kenyataannya, Lowny dipercayakan menjadi hakim. Sebelum menjadi hakim Ad-Hoc, sebelum bekerja di Kanwil BPN, Lowny sempat menggeluti dunia hukum menjadi pengacara. Dan berkat ketekunannya, akhirnya Lowny mendapatkan beasiswa untuk belajar di ITB. Dan pada tahun 1992 Lowny diterima menjadi PNS. Dan pekerjaannya sangat sesuai dengan gelar S2 yang dia dapatkan dari ITB jurusan Administrasi Perpetaan dan Pengukuran, namun tetap berkaitan dengan hukum pertanahan. Kini, pekerjaannya di Kanwil BPN harus dia tinggalkan karena Lowny dituntut untuk fokus pada profesinya sekarang. "Setiap profesi itu pasti ada

BIODATA • Nama • Cita-cita • Alumni

:

Rodslowny L.Tobing SH MT

:

Pendeta

:

S1 Hukum dari USU S2 Administrasi Perpetaan dan Pengukuran

• •

Alamat

:

Pengalaman

:

Kompleks KPUM Delitua Tahun 1992 PNS di Kanwil BPN Tahun 2011 hakim Ad-Hoc Tipikor di PN Medan

Motto

:

Do The Best

resikonya namun tergantung kita menjalani pekkerjaan tersebut," ucapnya. "Sebelum menjadi hakim, saya sudah memikirkan resikonya. Dan saya pasrahkan semuanya pada Tuhan," ucapnya lagi. Ia bercerita, ikut seleksi karena ingin memperjuangkan kebenaran. Walaupun sebelumnya tidak yakin bisa lulus dalam seleksi pemilihan. Bapak empat anak yang mempunyai punya pandangan hidup, "Kalau tidak bisa nomor satu, yah nomor dua asal

berada di dalam Pengadilan Negeri. Sama seperti PHI dan perikanan. Dia mengaku, sampai saat ini belum ada pemberitahuan terkait akan adanya ruang sidang khusus untuk Pengadilan Tipikor. Karena baik PN Medan maupun PN lainnya masih terbentur dengan dana yang tidak memadai. Sehingga pengadaan ruang sidang khusus Pengadilan Tipikor pun belum bisa direalisasikan. Dia mengatakan, dengan adanya Pengadilan Tipikor di Medan akan lebih mempermudah jalannya persidangan karena tidak perlu lagi harus ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Maka akan menghemat biaya karena untuk membawa saksi dan lainnya yang membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. “Untuk KPK masih harus bolak balik Medan-Jakarta karena KPK belum ada yang khusus ditugaskan di Medan. Mungkin karena masih baru," tutupnya. (VIN)

jangan nomor terakhir" ini ingin berbuat yang terbaik bagi negara. Apalagi kasus korupsi saat ini sedang marak-maraknya. Terlahir dari keluarga sederhana, Lowny merasa bangga bisa menjadi hakim, walaupun dengan begitu gerak-geriknya tidak bisa sebebas dulu. Namun ia akan tetap menjalankan profesinya dan akan memperjuangkan kebenaran. Walaupun dirinya harus menghadapi resiko dan ancaman.

MENURUT praktisi hukum Marasamin Ritonga SH, digelarnya sidang Tipikor di daerah memang sudah seharusnya. Hal tersebut juga untuk mengurangi cost anggaran negara. Namun yang paling penting, dalam hal pengawasan. Selain pengawaan dari Komisi Yudisial juga pengawasan dari masyarakat. Karena tim pengawas inilah nantinya yang akan mengawasi perilaku hakim Tipikor. Alasannya, hakim AdHoc yang terpilih ini belum punya pengalaman dibidang peradilan Tipikor. "Untuk menjadi hakim Tipikor, pendapatan maupun gerak-geriknya harus sudah diamati. Dan KPK sebagai lembaga superbody harus benarbenar mengamatinya." Dia optimis dengan digelarnya sidang Tipikor ini, yang akan menjadi persoalan adalah kualitas dari putusan hakim tersebut. Apakah hakim bisa menjalankan UU Tipikor sebagai acuan? Apakah tetap hukuman minimal yang akan diberikan. Inilah yang masih menjadi pertanyaan. Jika putusan hukuman masih mengacu pada hukuman minimal UU Tipikor, Marasamin pesimis kasus korupsi bisa ditekan. Ditambah lagi, sifat masyarakat yang pola fikirnya masih ambivalen. Dengan sifat masyarakat kita yang masih ambivalen serta budaya masyarakat yang mengeluelukan dan mensupport pelaku korupsi menjadi salah satu kendala pemberantasan kasus korupsi di negara kita, ujarnya. "Untuk menekan maraknya kasus korupsi, struktur penegakan hukum untuk pelaku korupsi haruslah mendapatkan perlakuan yang sama dengan kasus- kasus lainnya dan jangan ada diskriminasi," tukasnya.


KPK POS

6

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

DKP-LP3 NKRI Kota Jambi Dibentuk JAMBI - Sebagai lembaga Independent yang bergerak dalam pemantauan penyelenggaraan Instansi Pemerintah, Kota Jambi DKP LP3 NKRI dibentuk. Mitra pemerintah dalam mencermati sosial kontrol serta mengawal penggunaan anggaran yang dikerjakan oleh pemerintah itu sendiri. Prof. Drs. Seto selaku Ketua Umum DPP DKP LP3 NKRI mengatakan, lembaga Independent yang diakui pemerintah pusat maupun daerah. Selaku mitra, LP3 NKRI disegani lawan maupun pemerintah, karena benar-benar melakukan pemantauan penyelenggaraan penggunaan kekayaan negara. Di KPK dan kementerian, lembaga ini juga terdaftar peringkat no 1 sebagai kontrol sosial. DKP LP3 NKRI Kota Jambi sudah dibentuk dan dilantik kepengurusan. Secara keseluruhan di Kabupaten dan Kota sudah terdaftar, di keanggotaan pusat ke 368 dari 548 seluruh Kabupaten/kota. Sedangkan tingkat provinsi akan dibentuk dan dilantik kepengurusan ke-28. (INRO)

KIP Subulussalam Lakukan Test Wawancara SUBULUSSALAM – Menyongsong pemilukada yang sudah diambang pintu, KIP Subulussalam telah melaksanakan beberapa tahapan sebagai bentuk persiapan sukses pemilukada di daerah tersebut. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Syahbuddin S.Pdi, Rabu (25/5) di ruang kerjanya mengatakan pihaknya telah mulai melakukan seleksi wawancara terhadap calon PPK yang telah lulus sleksi Administrasi. Ada 53 calon anggota PPK yang datang dari 5 kecamatan sejak, Sabtu hingga Selasa akan mengikuti test wawancara. Untuk calon anggota PPS kita telah menyurati 74 kepala desa di wilayah Kota Subulussalam agar mengajukan 6 orang setiap desa untuk diseleksi KIP. Dari enam calon akan diambil tiga untuk masing-masing desa yang bertugas sebagai anggota PPS. Seluruh anggota PPS akan mengikuti seleksi di Sekretariat KIP dimuali Senin 30 Mei hingga Kamis 2 Juni 2011. Menyangkut personil pemilukada gubernur Aceh 2011, di lima Kecamatan Kota Subulusasalam telah disiagakan sebanyak 2.828 personil. Dari 2.828 itu 25 orang diantaranya panitia pemilihan kecamatan (PPK), 222 orang Panitia pemungutan suara (PPS), 1288 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas di 184 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 1.288 orang Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan ditambah 5 orang komisioner. Kita berharap pemilukada Gubernur Aceh 2011 berjalan baik sebagaimana diharapkan. ”Itu semua kembali kepada kita,” terang Syahbuddin dan meminta seluruh petugas menjalankan tugas sesuai apa yang diterapkan.(KAR)

POLITIK

Bintek ke Bali, DPRK Singkil Sudah Mati Rasa SINGKIL - Keberangkatan Komisi A dan D, DPRK Aceh Singkil dalam rangka Bimbingan Teknis (Bintek) ke Pulau Bali, menuai keritik. Dijadikannya Bali sebagai lokasi kegiatan Bintek, menuai kritik dari sejumlah masyarakat Singkil.

KISRUH PEMECATAN NAZARUDDIN

”Ruhut Sudah Kehilangan Akal Sehatnya” JAKARTA–Pernyataan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menudingkubu Andi Malarangeng berada di balik pemecatan M Nazaruddin sebagai Bendahara Umum PD dinilai adalah pernyataan orang yang sudah kehilangan akal sehat. Ketua DPP PD, Kastorius Sinaga menyebut, Ruhut hanya mencoba mencari masalah lalu melemparkannya ke orang lain. “Ini kan model orang yang sudah kehilangan akal sehat, lalu mencoba mencari masalah dan melemparkannya kepada orang lain. Ini tentunya bagi saya kurang cerdas dan kurang baik,” sesal Kastorius. Kastorius mengaku sangat menyayangkan pernyataan Ruhut yang menyebut bahwa Andi Malarangeng dan kawan-kawan ada di balik pemecatan Nazaruddin. Ruhut Sitompul yang merupakan bekas tim sukses Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, kemarin (27/5) mengeluarkan

pernyataan yang terbilang mencengangkan. Bukan terkait pihak di luar PD, Ruhut justru membongkar urusan dapur internal partainya yang semakin memperlihatkan adanya perpecahan di PD. Ruhut menuding kubu Andi Malarangeng-lah yang berada di balik pemecatan Nazaruddin berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan (DK) PD. "Semua ini dilakukan oleh kelompok Andi Malarangeng yang kalah pada Kongres PD lalu di Bandung, seperti Amir Syamsuddin, Deni Kailimang, Kastorius Sinaga, Ramadhan Pohan dan Andi Nurpati," ujarnya kemarin. Mendapat tudingan itu, Kastorius menegaskan bahwa dirinya dan juga kader PD lainnya menghormati dan mendukung penuh kepemimpinan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. Bahkan, dia berani memastikan dirinya lah yang akan berada di garda paling depan jika ada pihak-pihak yang ingin menganggu kepemimpinan

Anas Urbaningrum. “Kalau ada kelompok dalam DPP yang ingin mengganggu, saya yang akan berdiri paling depan untuk membelanya. Sejak kongres di Bandung kita bersatu, kita saling bantu-membantu dan saling menghormati kepemimpinan Anas. Tentu dengan cara yang berdasarkan pada kapasitas masing-masing kader,” beber Kastorius. Kastorius yang merupakan bekas tim sukses calon Ketua Umum PD, Andi Mallarangeng itu pun meminta Ruhut sebaiknya introspeksi diri daripada menuding orang lain dengan tuduhan yang tidak berdasar. “Bagaimana lagi dia bisa mengatakan seperti itu , seharusnya dia intropeksi diri. Tuduhan itu sama sekali tidak benar dan tidak punya fakta yang berdasar karena faktanya, kami orang-orang yang dituding adalah dibawah DPP yang dipimpin oleh Pak Anas Urbaningrum,” nada suara Kastorius terdengar geram.(IC)

Rp1,2 Miliar Dana TKI Belum Dikembalikan Anggota Dewan SINGKIL - Kepala Bagian Keuangan Sekretaris DPRK Aceh Singkil Nurdin SE menyatakan, dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) untuk anggota DPRK periode 2004-2009 belum dikembalikan. Kepada wartawan, Selasa pekan lalu, Nurdin menjelaskan daftar pengembalian dana TKI pimpinan dan anggota dewan periode 2004-2009 hingga periode April 2011 baru dikembalikan sekitar Rp400 juta dari total Rp1,6 miliar. Yang mengembalikan anggota dewan yang terpilih kembali periode 2009-2014. Sedangkan mantan sebagian besar belum memenuhi kewajibannya. Secara rinci Nurdin menjelaskan, dari total Rp1,2 miliar sisa tagihan dana TKI, Rp600 juta dibebankan kepada 10 anggota

DPRK Aceh Singkil periode 20042009 yang pidah ke Subulussalam setelah pemekaran. Sisanya Rp600 juta lebih merupakan tunggakan anggota dewan di Aceh Singkil. ”Anggota dewan yang pindah ke Subulussalam harus mengembalikan melalui kas daerah Subulussalam, namun sampai hari ini belum ada laporan.” jelas Nurdin. Anggota DPRK sebagian telah mengembalikan dengan cara mencicil Rp500 ribu per bulan. Bagi yang lain tetap dilakukan upaya penagihan, baik melalui surat maupun lisan dengan cara mendatangi rumah yang bersangkutan. “Kita terus melakukan upaya penagihan, bila perlu dua bulan sebelum masa jabatan mereka berakhir akan kita ikat dengan perjanjian,”terangnya.

Pemberian dana TKI kepada anggaota dewan ini sempat menjadi sorotan dan akhirnya dibatalkan dengan Instruksi Presiden (Inpres). Dana TKI sebesar Rp64.260.000 yang telah diterima setiap anggota dewan sepertinya sulit dikembalikan. Asumsinya, sampai periode April 2011 yang baru dikembalikan hanya Rp21 juta/anggota dewan. Artinya masih bersisa Rp43 juta. Dengan angsuran Rp500 ribu per bulan, untuk melunasinya diperlukan waktu 86,4 bulan. Jika dihitung dari April 2011 sampai berakhir masa jabatan DPRK Aceh Singkil Agustus 2014, waktu yang tersisa hanya 40 bulan. ni menunjukkan sampai berakhir masa jabatan, setiap anggota dewan masih menyisakan hutang sebesar Rp23 juta rupiah lebih.(AZT)

Wagub : Pemilukada Harus Bermutu SINGKIL - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Muhammad Nazar dalam kunjungan kerjanya ke Aceh Singkil, Jum’at pekan lalu, mengingatkan para kandidat yang ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk tidak bermain api. Menurut Nazar kondisi damai yang ada saat ini di Aceh, tidak boleh dirusak segala bentuk kebohongan dan intimidasi para calon. Apakah

N A D JAMBI NASIONAL

itu bupati, walikota dan gubernur. ”Mari kita jadikan ajang Pemilukada ini sebagai pesta demokrasi yang bermutu. Rakyat Aceh sudah terlalu lelah dengan konflik, jadi jangan ditambah lagi dengan segala bentuk intimadasi dan kebohongan hanya karena ingin jadi kepala daerah,”katanya. Menurut Nazar, seringnya hasil pemilukada berujung konflik, tidak terlepas dari berbagai intrik negatif yang

dilakukan peserta dan pendukung calon kepala daerah. Dijelaskan, tidak jarang akibat konflik Pemilukada yang berlarut-larut, berdampak tidak kondusifnya sebuah daerah. Dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya ke Aceh Singkil,Nazar juga meninjau pembangunan lanjutan 125 unit rumah korban gempa dan tsunami di komplek perumahan BRR di Desa Pulo Sarok Singkil. Usai shalat Jum’at,Nazar

bersama Bupati Aceh Singkil H.Makmursyah Putra SH meninjau Sekolah Tinggi Staisyar di Kecamatan Simpang Kanan dirangkai pensyahadatan 13 orang mualaf di Kecamatan Danau Paris. Setelah itu Wagub bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Kota Subulussalam.(AZT)

Wakil Gubernur NAD meminta calon kepala daerah agar menjaga situasi kondusif terkait pelaksanaan Pemilukada.

Menurut mereka, kebiasaan ingin bermewah-mewah anggota dewan mencerminkan perilaku kurang peka terhadap kondisi rakyat yang masih terpuruk dalam kemiskinan. Munir Arsyad warga Singkil yang ditemui wartawan Rabu pekan lalu, mengaku prihatin dengan perilaku anggota dewan. “DPRK saat ini sudah mati rasa. Sehingga apapun yang mereka lakukan lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya. Menurut mantan aktivis ini, pembekalan anggota dewan untuk mendalami sejumlah peraturan tidak dilarang, jika memang dianggap perlu. Hanya saja menjadikan Bali sebagai lokasi Bimtek, jelas menimbulkan rasa kecewa dan pemikiran negatif masyarakat. ”Kebiasaan yang ingin bermewah2 ini,tidak pantas mereka pertontonkan kepada kita apalagi uang yang mereka pergunakan adalah uang rakyat,” pungkasnya. Ditemui terpisah, Seketaris DPRK Aceh Singkil H.Suferdi MM membenarkan rencana keberangkatan komisi A dan D. Dijelaskan, anggota dewan

yang berangkat ke Bali berjumlah 12 orang, terdiri dari komisi A dan D masingmasing 6 orang setiap komisi. Ketika ditanya kenapa harus ke Bali, Suferdi mengaku tidak punya kapasitas menentukan daerah tujuan. ”Posisi saya hanya memfasilitasi segala kegiatan dewan, tentang kemana tujuannya, mereka yang menentukan,” jelas Suferdi. Menyangkut dana yang harus dikeluarkan, Suferdi mengaku memakai patokan hanya sampai Jakarta. ”Jadi kalo ada yang berpikiran mereka dibiayai sampai daerah tujuan, itu tidak benar. Yang jelas anggarannya sudah baku, kemanapun mereka berangkat dana yang dikeluarkan sampai batas Jakarta. Jika memang kurang itu, resiko mereka,” terangnya. Dijelaskan juga, rombongan komisi A dan D berangkat pada Rabu (25/5). Sedangkan kegiatan Bintek di Bali 27-28 Mei. Materi yang didalami menyangkut teknis evaluasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta mekanisme penyampaian dan penilaian dprk terhadap lkpj bupati.(AZT)

Gubernur Hadiri Pengukuhan LKPBMJ JAMBI - Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus menghadiri acara pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Lembaga Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin Jambi (LKPBMJ) periode 2011-2014, dengan Ketua Umum Roni Atan dan Sekretaris Hasan Sadikin. Pengukuhan itu dilangsungkan Selasa pekan lalu di Ballroom Hotel Novita. Tampak hadir Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta dan sejumlah pejabat bidang pendidikan. Dalam sambutannya Gubernur mengatakan seiring kebangkitan pembangunan China di segala aspek pembangunan, mengiring kita pada suatu pemahaman pentingnya bahasa Mandarin dipelajari. Kebangkitan ekonomi tersebut tentu beimbas

pada perekonomian Indonesia pada umumnya dan Jambi pada khususnya. “Fungsi utama bahasa untuk kelancaran berkomunikasi sehingga memudahkan kita berinteraksi diberbagai bidang, baik keperluan bisnis, investasi dan lain sebagainya,” tegas HBA. Kemampuan bahasa asing dijadikan sebagai suatu persiapan demi meningkatkan kompetensi saat memasuki dunia kerja, apalagi Bahasa Mandarin menjadi bahasa internasional kedua setelah Bahasa Inggris. Kepada jajaran pengurus, Gubernur menekankan untuk tetap menjaga amanah. HBA juga mengharapkan pengurus dapat mengembangkan Bahasa Mandarin.(INRO)

Annas Janji Rangkul Semua Pihak JAKARTA-Bupati Rokan Hilir (Rohil) Anas Ma`amun menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengukuhkan kemenangan pasangan Anas-Suyatno sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih Periode 2011-2016 dan menolak gugatan PHPU yang diajukan oleh pasangan Herman Sani-Wahyudi Purwowarsito harus diterima secara legowo semua pihak. Anas mengajak semua pihak termasuk pihak yang kalah dalam Pemilukada Rohil beberapa waktu lalu untuk bersama-sama membangun Rohil ke depan agar lebih baik lagi, dan melupakan semua intrik politik selama pelaksanaan Pemilukada. Meski dalam Pemilukada lalu perolehan suaranya menggungguli dua pesaing-

nya dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPUD Rohil, Anas mengaku, tetap melayani gugatan pasangan Herman-Wahyudi ke MK yang terigistrasi dengan nomor perkara : 46/PHPU.D-IX karena kemenangannya belum final sehingga butuh legalitas dari MK. Namun demikian menghadapi masalah pemilukada di MK ini, Anas mengaku berjuang sekuat tenaga atau all out, termasuk menggunakan jasa kuasa hukum yang dianggap mumpuni. Sebagai Bupati yang memperoleh suara terbanyak hasil penetapan KPU, Selasa (12/5) lalu, Anas ingin membuktikan bahwa kemenangannya di Rohil, sejatinya merupakan hasil suara murni dukungan rakyat.(RT)


KPK POS

7

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

POLITIK

SUMUT

Hasbullah Hadi :Jangan Terpecah karena PSU TEBING TINGGI - Hasil Rapat Musyawarah Daerah (Musda) ke XI AlJam’iyatul Washliyah Kota Tebingtinggi, Sabtu (21/5) di gedung Al Washliyah, kembali terpilih H Haznam Siregar S.PdI sebagai Pimpinan Daerah periode 2011–2014. Haznam unggul dengan meraih 10 suara dari sainginnya Hambali Sitorus yang hanya mengantongi 1 suara dari 11 pemilik suara. Yakni 5 Organisasi Bagian dan 1 DPD Demisioner. Pada Musda itu juga terbentuk formatur terdiri dari

Fahri Syam, Anshori dan Johan Efendi serta H Haznam Siregar. Formatur diberi waktu 3 minggu membentuk susunan kepengurusan PD Al Jamiyatul Washliyah Kota Tebingtinggi. Musda ke XI Al Jam’iyatul Wash-

liyah bertema ‘Kita rajut kebersamaan membangkitkan perjuangan kader Al Washliyah’ dibuka langsung ketua PW Al Jam'iyatul Washliyah Sumut, H Hasbullah Hadi. Acara pembukaan diisi dialog interaktif yang turut dihadiri Plt Walikota H Hadi Winarno, Wakapolres Tebingtinggi Kompol H Syafwan Khayat, Ketua MUI H Ahmad Dalil Harahap, Kakan Kemenag Kota Tebingtinggi H Hazful Huznain H Eddy Syofian

Purba sebagai moderator acara serta puluhan pengurus Al-Washliyah sekota Tebingtinggi. Dalam sambutannya, H Hasbullah Hadi berharap siapapun yang terpilih dapat menjalankan amanah organisasi. “Tebingtinggi akan menghadapi Pemilihan Suara Ulang (PSU), jangan membuat perpecahan dalam organisasi. Siapapun yang mendapat amanah untuk memimpin dapat menjadi yang terbaik buat kita semua”,

harapnya. Dikatakan Al Jam'iyatul Washliyah adalah organisasi sosial. Jadi dalam PSU nanti, siapapun kandidat harus kita pilih sesuai visi dan misi Al Jam'iyatul Washliyah. “Musyawarahkan baik-baik, kandidat yang akan kita pilih. Mari bersatu, karena Al Jam'iyatul Washliyah adalah satu. Kalau bisa bersatu mengapa harus pecah”, tegasnya. Eddy Syofian selaku moderator

PPP Sumut Gelar Pengajian Rutin Tiap Bulan MEDAN - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara melaksanakan pengajian rutin setiap satu bulan untuk mempererat tali silaturahmi antar pengurus. Pengajian bulanan ini diawali dari rumah Sekretaris DPW PPP Sumut H Yulizar Parlagutan Lubis, di Jalan Mistar, Ayahanda Medan, kemarin dihadiri Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, KH Zulfikar Hajar serta seluruh pengurus harian dan biro DPW PPP Sumatera Utara. Ketua DPW PPP Sumut, H Fadly Nurzal dalam sambutannya mengatakan PPP sebagai partai Islam tidak akan menjadi menarik jika kita sendiri tidak memiliki atau memahami tentang situasi tradisi keislaman. Salah satu tradisi keislaman itu, menurut Fadly, adalah saling memberi manfaat. Artinya, ke depan partai ini harus berjalan secara konsisten dan istiqomah, karena PPP satu-satunya partai yang tegas dan belum tecoreng keislamannya. "Karena itulah partai ini harus mendudukkan dirinya sebagai partai yang menarik dan apa yang dilakukan PPP ini sesuai dengan enam perintah Rasulullah Saw supaya Islam itu kuat. Salah satunya dengan saling memberikan manfaat untuk ummat," ujar Fadly. Menurut Fadly, PPP harus punya wadah, punya kebiasaan serta ritual politik. Ke depan, PPP harus membiasakan diri melakukan pengajian bulanan sebagai bentuk pencerahan niali-nilain ajaran Islam. "Kendati kepengurusan PPP Sumut belum dilantik, tapi PPP tidak harus menunggu untuk melaksanakan momentum pengajian bulanan ini," ujar Fadly. Pada kepengurusan PPP Sumut periode ini, ungkap Fadly, ada tiga program utama, yakni kaderisasi, temu ummat dan pembangunan. Kaderisasi, sebut Fadly, agar bisa dilahirkan para mujahid-mujahid Ka'bah untuk dapat berkembang di pelosok-pelosok daerah. "PPP harus memiliki juru bicara disegala sektor, apakah itu pendidikan, buruh, media, kesehatan dan sektor lainnya. Juru bicara inilah nantinya yang akan disiapkan dengan suatu pekerjaan," ujar Fadly. Inilah sikap PPP, tegas Fadly, sehingga pengajian bulanan ini harus dimulai dari sekarang dan harus memberikan sesuatu yang kuat, bermanfaat untuk umat. "Budaya ini harus menjadi tradisi, agar ke depan kita dapat memberikan kemakmuran kepada umat," kata Fadly. Sebelumnya, Sekretaris DPW PPP Sumut H Yulizar Parlagutan Lubis menyampaikan, kegiatan ini dilakukan agar PPP berani sebagai partai Islam yang tetap istiqomah. Ditambahkan Fadly Nurzal, melalui kegiatan silaturahmi dan pengajian ini, juga akan diserahkan Surat Keputusan (SK) kepada masingmasing Penguruh Harian DPW PPP Sumut dan Birobiro DPW PPP Sumut yang berjumlah 250 orang. (MH)

dialog menyampaikan, Al Washliyah sebuah organisasi yang mengikuti arah pembangunan. Juga pejuang yang menjunjung tinggi nasionalisme. “Eksistensi Al Washliyah terbukti terus hidup dan berkembang dari zaman ke zaman. Kadernya selalu mengedepankan orang muda dalam memimpin, itulah sebabnya saya pribadi merasa bangga dan besar bisa hidup di tengah-tengah Al-Wasliyah,” aku Eddy Syofian.(RS)

Paham Kebhinnekaan Redam Benih Perpecahan

DISAMBUT WARGA–DISAMBUT WARGA - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu bersama Ketua TP-PKK Hj. Nuraida Ngogesa disambut antusias warga saat hadir di acara peresmian Kantor Camat Kutambaru-Marike sekaligus peringatan Hari Jadi ke-III, Kamis (26/5). (Jul)

Bupati Minta Jajaran Komit Layani Masyarakat MARIKE - Pemekaran wilayah selain pemerataan pembangunan juga untuk memberikan akses kemudahan pada masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat dan murah. Hakekat ini harus menjadi pedoman bagi segenap perangkat kecamatan maupun jajaran aparat di wilayah tersebut. ”Jadikan kantor ini media masyarakat memperoleh informasi sebagai bukti wujud kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat ”. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, Kamis (26/ 5) saat peresmian Kantor Camat Kutambaru-Marike sekaligus peringatan Hari Jadi ke-III Kecamatan tersebut pasca dimerekarkan dari Kecamatan Salapian pada

2008 silam. Ngogesa menginstruksikan, perangkat kecamatan hingga desa mampu bersama masyarakat menjaga keutuhan persatuan, kebersamaan, bahu membahu guna mengejar ketertinggalan dengan melibatkan seluruh komponen. Kepada pihak PTPN II, bupati menyampaikan terima kasih atas penyiapan lahan dan berharap bantuan yang sama bagi pengembangan Kecamatan di daerah tersebut. Dalam kesempatan itu secara langsung Bupati merespon permohonan tokoh masyarakat akan peningkatan prasarana jalan dengan memerintahkan Kadis PU untuk segera merealisasikannya paling lambat minggu pertama Juni tahun ini. Ketua DPRD Rudi Hartono Bangun mengajak masya-

rakat untuk mensyukuri keberadaan kantor tersebut sekaligus mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjukkan kewibawaan daerah. Sementara tokoh masyarakat Nangani Kembaren menyampaikan terima kasih atas berdirinya Kantor Camat seraya berharap berbagai program pembangunan dapat berlangsung. Selain infrastruktur jalan termasuk keberadaan SMK yang juga dibutuhkan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilanjutkan pembukaan papan plank nama kantor serta pengguntingan pita oleh Ketua TP-PKK Hj. Nuraida Ngogesa yang selanjutnya dilakukan peninjauan keseluruh ruangan. Suasana peresmian ber-

langsung semarak dengan pemberian uis nipes kepada Bupati dan selendang kepada Ketua TP-PKK oleh tokoh adat yang dilanjutkan pagelaran tari. Pada moment itu Bupati Langkat beserta sejumlah pejabat dan seluruh undangan berkesempatan menari bersama, terlebih saat Bupati secara pribadi membagikan seribu kain sarung bagi masyarakat yang memenuhi lokasi acara tersebut. Hadir Kapolres Langkat AKBP. H. Mardiono, SIK, M.Si, Wakil Ketua DPRD Surialam, beserta sejumlah anggota DPRD, Asisten Adm. Pemerintahan Astaman, Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, sejumlah SKPD, pihak perkebunan Marike, Ketua DWP Ny. Hj. Khairul Bariah Surya serta tokoh masyarakat/adat, juga Ormas dan OKP. (JUL)

Fadly Nurzal: PPP harus Pertahankan Budaya Islam MEDAN – Era tekhnologi informasi dan globalisasi menciptakan asimilasi kebudayaan dan gaya hidup masyarakat. Internet dan handphone saat ini telah masuk dalam kehidupan serta menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, dan itu tidak dapat halangi. Betapa pun besarnya dorongan golobalisasi tersebut, budaya-budaya Islam harus dan wajib dipertahankan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus menjadi garda terdepan untuk melestarikan budaya-budaya Islam tersebut. Penegasan itu disampaikan Ketua DPW PPP Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag saat membuka secara resmi, pegelaran Festival Mars PPP, Mahaban dan barjanzi, lomba busana muslim dan mewarnai, Sabtu kemarin. Acara yang diprakarsai DPC PPP Kota Medan tersebut sebagai rangkaian

kegiatan pelantikan kepengurusan yang baru, dilaksanakan di Masjid Raya Al Mahsun Medan. Dijelaskan Fadly, pola kepemimpinan bisa dilakukan melalui pendekatan budaya. PPP kata Fadly, harus punya budaya dalam kepemimpinan, karena dengan budaya itu akan tercipta satu gaya kepemimpinan yang diharapkan mampu mensolidkan seluruh dungsionaris partai. Oleh karena itu, lanjut Fadly, DPW PPP Sumatera Utara sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan DPC PPP Medan tersebut. Memang, sebagai satusatunya partai politik yang teguh berazas Islam, PPP sudah seharusnya berperan aktif mempertahankan kelestarian budaya-budaya Islam. “Intenet dan handphone memang sudah masuk ke ruang keluarga, tapi budaya Islam harus tetap dipertahankan,”ucap Fadly sembari mengingatkan masyarakat muslim untuk mengajarkan budaya-budaya Islam kepada putra putrid masingmasing sebagai generasi penerus Islam. Sebelumnya, Ketua DPC PPP Kota Medan, Aja Syahri S.Ag, menyampaikan kepengurusan PPP di Kota Medan saat ini terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan pembenahan partai. Baik secara internal maupun eksternal. Ke depan kata Aja, dengan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki,

PPP Medan tidak pernah berniat untuk menambah perolehan kursi di legislatif. Namun, target PPP Medan pada pemilu legilsatif 2014 mendatang adalah menjadi partai pemenang. “Kami tidak berambisi meningkatkan perolehan jumlah kursi di DPRD Medan, tapi target kami adalah menjadi PPP di Kota Medan sebagai pemenang pemilu,”tegasnya. Sementara ketua panitia H Irsal Fikri, S.Sos dalam laporannya menyampaikan sejumlah kegiatan telah dilakukan DPC PPP Kota Medan dalam rangkaian pelantikan kepengurusan yang direncanakan pada Juli mendatang. Terkait festival Mars PPP, mahaban dan barjanzi, lomba busana muslim dan lomba mewarnai. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat muslim Kota Medan. Itu ditandai dengan banyaknya peserta yang menjadi peserta kegiatan tersebut. “Untuk empat perlombaan ada 216 peserta, terdiri dari 11 kelompok peserta Mars PPP, 24 grup marhaban dan barjanzi, busana muslim 16 peserta, mewarnai 165 peserta,”terangnya. Disela-sela acara pembukaan, DPC PPP Medan juga mensyahadatkan Siti Herli Elvina Siahaan. Pengucapan kalimat sahadat dipimpim sesepuh PPP Ustad Buhanuddin Parinduri, disaksikan ketua DPW PPP Sumut, Kepala Kemenag Kota Medan, Asisten III Pemko Medan dan undangan lainnya.(MH)

BAHOROK - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu menyoroti semakin perlunya kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menanamkan nilainilai semangat nasionalisme. Selain itu wawasan kebangsaan yang memberikan pemikiran luas akan kebhinnekaan bangsa Indonesia diharapkan mampu meredam benih-benih perpecahan di masyarakat. ”Lunturnya semangat nasionalisme berakibat pertaruhan terhadap eksistensi bangsa”, kata Bupati diwakili Wakil Bupati Langkat Budiono, SE didampingi Kabag Humas Syahrizal saat membuka Forum Rapat Kerja Badan Kesbangpolinmas se-Sumut di Ballroom Rindu Alam Hotel Bukit Lawang Kecamatan Bahorok, Jum’at (27/5). Pada forum yang dihadiri 33 Pejabat yang membidangi Kesbangpolinmas Kabupaten/Kota se-Sumut ditambah Propinsi, Bupati Ngogesa

kembali mengharapkan kiranya dalam kegiatan forum tersebut selain silaturahmi dan tukar menukar informasi agenda kegiatan di masingmasing daerah, juga mampu melahirkan gagasan akan langkah yang dilakukan oleh Kesbangpolinmas untuk memberikan wawasan kebangsaan demi kondusifitas wilayah. Sebelumnya Kaban Kesbangpolinmas Propsu Drs. Bukit Tambunan, MAP menjelaskan kegiatan yang berlangsung 2 hari (26 s/d 27 Mei 2011) dan menjadi agenda tahunan pihaknya, pada 2011 ini giliran Kabupaten Langkat sebagai tuan rumah. Adapun forum bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar Pejabat Kesbangpolinmas Kabupaten/Kota, juga mengefektifkan peran lembaga tersebut dalam melestarikan nilai-nilai kebangsaan.(JUL)

DISKUSI– Wakil Bupati Langkat Budiono, SE berdiskusi dengan Kaban Kesbangpolinmas Propsu Drs. Bukit Tambunan, MAP dan sejumlah peserta usai pembukaan Forum Rapat Kerja Badan Kesbangpolinmas seSumut.

Pemerintah tak Respon Selesaikan Sengketa Tanah MEDAN - Pemerintah dinilai kurang respon terhadap penyelesaian persoalan persengketaan tanah yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sehingga begitu banyak pengaduan persoalan sengketa tanah yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara belum terselesaikan. Bahkan, kata Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara Nurul Azhar Lubis, DPRD Sumatera Utara tidak dilibatkan dalam tim inti Kelompok Kerja (Pokja) penyelesaian persengketaan tanah di Provinsi Sumatera Utara. “Dalam penyelesaian persoalan sengketa tanah di Provinsi Sumatera Utara ini telah dibentuk Pokja oleh Pemprovsu yang diketuai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun dalam pelaksanaannya, DPRD Sumut, khususnya Komisi A tidak dilibatkan dalam tim

inti,” kata Nurul Azhar Lubis, Sabtu (28/5) di Medan. Padahal, ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara ini, masyarakat selalu menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Sumut terkait persoalan sengketa tanah, tapi DPRD Sumut tidak dilibatkan dalam tim inti, sehingga selalu terbentur. Menurut Nurul, proses kerja Pokja penyelesaian sengketa tanah dinilai tidak transparan, karena DPRD Sumut tidak mengetahui sampai dimana proses kerja tersebut. Mungkin, sebut Nurul, mereka takut persoalan tanah ini dipolitisir dan ada kepentingan politik. Tapi di pemerintahan ini, tegas Nurul, politik yang berkuasa. “Persoalannya sekarang, bagaimana mensinergikan antara kepentingan politik itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. (SBC)

60 Persen Jalan Setapak Di Medan Rusak MEDAN - Kepala Dinas Perumahan dan Pemukinan (Perkim) Kota Medan, Iriadi Irawadi meyebutkan setidaknya ada sekitar 60 persen infrastruktur jalan setapak atau jalan kecil di Kota Medan masih dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut terjadi di seluruh kecamatan Kota Medan, baik di pusat kota maupun di kawasan pinggiran. Hal ini disampaikan Iriadi kepada wartawan seusai peresmian Draco Water Park Hermes Palace Polonia Medan, Jumat (27/5). “Hingga kini baru sekitar 40 hingga 50 persen jalan setapak yang sudah ditangani, berarti sekitar 60 per-

sen masih dalam kondisi rusak dan butuh penanganan mendesak,” ucapnya. Iriadi menyebutkan, berdasarkan data hasil sensus tahun 2002, jumlah jalan setapak di Kota Medan sekitar 24.000 gang. Dari jumlah tersebut, Dinas Perkim melakukan penanganan secara bertahap setiap tahunnya, dan hingga tahun ini sebagian sudah tertangani. Dia menyebutkan untuk memperbaiki 60 persen kerusakan jalan-jalan setapak ini, Dinas Perkim menganggarkan dana sekitar 150 Miliar. Dana anggaran ini pun lebih besar 50 persen bila dibandingkan pada anggaran tahun 2010 yang lalu yang hanya berkisar 60-70 Miliar.(SBC)


KPK POS

8

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

POLITIK

Struktur Jabatan di Binjai tak Sesuai DUK BINJAI - Setiap jabatan yang dimiliki PNS tentunya sudah sesuai kepangkatan yang dimilikinya. Namun di Kota Binjai, disebuah instansi ada ditemukan jabatan pimpinan lebih rendah dari pada jabatan bawahan. Keteragan dihimpun wartawan,

Selasa pekan lalu, itu terjadi di Dinas Tata Ruang Pemukiman (Tarukim) Kota Binjai. Dimana, jabatan Kabag Perumahan golongan IIIC, sementara bawahanya ada golongan IIID. Untuk memastikan informasi itu, wartawan koran ini bertanya kepada

SUMUT

PNS yang ada di Tarukim. DIperoleh informasi, memang benar jabatan Kabag lebih rendah dari pada jabatan bawahannya. Ketika dikonfirmasi kepada Afrizal, selaku Kepala Bidang Pangkat dan Jabatan, Pemko Binjai. Ia mengatakan terkait jabatan dan pangkat setiap PNS, sudah diatur dalam PP 100 tahun 2000, diubah PP 13 tahun 2002, dimana pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, wewenang kepada dearah.

“Di PP itu tidak ada larangan jabatan atasan lebih rendah dari bawahan. Tapi entahlah, coba saja kamu lihat PP 100 tahun 2000, setahu saya memang tidak ada yang mengatur tentang jabatan atasan lebih tinggi dari pada bawahan,”ujar Afrizal. Dikatakan Afrizal, mengenai Daftar Urut Kepangkatan (DUK) memang ada kaitannya. Sebenarnya, setiap jabatan yang diberikan kepada PNS, sebelumnya sudah dipertimbangkan melalui Baperjakat sebelum diserahkan

ke Walikota Binjai. “Kalau ada masalah, tidak mungkin orang yang dimaksud ini dapat duduk di jabatannya,”kata Afrizal. Selain itu, Afrizal mengaku, ini hanya masalah moral, dimana jabatan bawahan lebih tinggi dari pada jabatan pimpinan. “PNS ini tidak sama dengan meliter, dan bisa saja secara pangkat sudah layak tapi tidak ahli dengan jabatan yang akan diberikan,”paparnya.(SBR)

Bupati Akui Belum Maksimal CENDERAMATA–Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si menyerahkan cenderamata kepada ketua rombongan Wantimpres Drs. Kamarullah Halim usai melakukan kunjungan kerja di aula Sultan Serdang, Rabu (25/5).

Wantimpres : SOTK Sesuai PP No. 41/ 2007 SEI RAMPAH - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menerima kunjungan kerja Tim Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipimpin Drs. Kamarullah Halim. Rombongan diterima Bupati Sergai Ir. H. T.Erry Nuradi, M.Si didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu kemarin. Rombongan tim Sekretariat Wantimpres terdiri dari Drs. Kamarullah Halim, Drs.Yos Mardin, M.Si, Drs. Sahril Tanjung, M.Si dan Nur Asni. Kamarullah mengatakan tujuan kehadiran ke Sergai untuk membahas penataan organisasi pemerintah daerah, terkait penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi daerah. Menurut Kamarullah yang menangani pemerintahan dan reformasi birokrasi, Sergai dinilai Struktur Organisasi Tatalaksana Kerja (SOTK) yang dimiliki Sergai telah sesuai kebutuhan perangkat pemerintahan di daerah. Kunjungan ini juga untuk mendapat pendapat, saran dan aspirasi dari SKPD di daerah ini yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan di daerah ini. Hasilnya nanti akan di laporankan pada

Sekretaris Presiden mengenai pemberlakuan PP No.41/2007 sebagai acuan penyesuaian peraturan tersebut ke depan. Bupati Sergai kepada Wantimpres menjelaskan Pemkab Sergai telah membentuk perangkat daerah sesuai PP No.41 Tahun 2007, diimplementasikan dengan Perda No.3 Tahun 2010 tentang SOTK. Terdiri dari 3 asisten, 10 bagian, 5 orang Staf Ahli Bupati, 1 Sekretariat Dewan DPRD, 14 kantor Dinas Daerah, 12 Lembaga Teknis Daerah (LTD), 1 RSUD, 1 Sekretariat KOPRI, 17 Kangtor Kecamatan dan 6 Kelurahan serta 237 Kades. Terkait kewajiban membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sergai telah memenuhinya. Pada tahun ini telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. “Untuk Badan Pengulangan Narkoba dan Badan Perbatasan Wilayah Terluar, masih terkendala karena keterbatasan anggaran,” kata Bupati. Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan apresiasi atas kepercayaan tim Wantimpres dengan melakukan kunjungan perdana ke Sergai. Turut hadir para asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Sergai.(ARM)

Era Transparansi Dituntut Tanggungjawab STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu kembali mengingatkan jajaran Kepala SKPD untuk mengedepankan tanggungjawab dan memiliki kebersamaan melaksanakan tugas-tugas yang diemban. “Era transparansi menuntut kita lebih bertanggungjawab untuk bekerja dalam sebuah tim yang kuat”, katanya dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Bupati Langkat Budiono SE pada pelaksanaan apel gabungan Pemkab Langkat, belum lama ini. Dalam penggunaan anggaran harus mempedomani ketentuan peraturan yang ada serta seluruh SKPD maupun bendaharawan memahami benar aturan-aturan tersebut. Baik dalam perencanaan,

NGURUS AKTE LAHIR MAKIN SUSAH MEDAN - Warga Medan mengeluhkan proses birokrasi pengurusan Akta Kelahiran yang berbelit dan memakan banyak ongkos. "Waduh, ampun kali bang, capek kali ngurusnya kesana kemari,"ujar Noven salah seorang warga yang mengurus Akta Kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Jalan Iskandar Muda, Jum'at (27/5). Menurut Noven dirinya harus pontang-panting ke

pelaksanaan maupun pertanggung jawabannya. Pada sisi lain, Ngogesa menyinggung belum solidnya kebersamaan menyangkut koordinasi antar SKPD, pimpinan dan bawahan maupun menyangkut aspek mekanisme penyelesaian tugas. Oleh karenanya, disiplin administrasi, keakuratan data harus setiap saat dilakukan, agar tahapan capaian pelaksanaan tugas dapat diukur. Sekaligus diketahui kendala yang dihadapi untuk secara bersama dicarikan solusi. Pelaksanaan apel gabungan dihadiri Sekdakab. Langkat Surya Djahisa, Staf Ahli Bupati, para Asisten, SKPD dan seluruh PNS di jajaran Pemkab Langkat.(JUL)

STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mengakui masih belum terpenuhinya aspirasi masyarakat secara sempurna. Akan tetapi dengan semangat dan komitmen akan terus dioptimalkan guna merealisasikan visi dan misi hingga akhir jabatan. “Ada sisi keberhasilan tetapi juga kita tidak menutup mata terhadap kekurangan, dan ini semua akan dijadikan evaluasi untuk bekerja lebih optimal ke depannya,” kata Bupati. Pernyataan itu diikatakannya pada saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA. 2010 pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun dan Wakil Ketua Surialam di gedung DPRD Langkat, Senin pecan lalu. Dijelaskan mekanisme penyampaian LKPj didasarkan kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan KDH berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Pada LKPj itu diuraikan realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2010 Rp994.609. 312.821,92 dan Belanja Rp967. 902.010.377,00. Selisih antara

LKPJ 2010–Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu bersama Wabup Budiono, SE dan Ketua DPRD Langkat H. Rudi Hartono Bangun, SE saat hadir pada Rapat Paripurna LKPJ TA. 2010 di Gedung DPRD Langkat. pendapatan dan belanja Rp 26.707.302.444,92. Penerimaan pembiayaan Rp51.033.378.294, 02, selisih penerimaan dan pengeluaran Rp51.033.378. 294, 02, sisa lebih perhitungan tahun berjalan Rp77.740. 680.738,94. Sementara PDRB perkapita Kabupaten Langkat atas dasar

KPUD Tetapkan Eddy Syofian Pengganti Syafri Chap TEBING TINGGI - Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tebingtinggi, Sabtu sore (21/5) akhirnya menetapkan Drs H Eddy Sopian MAP sebagai calon Walikota Tebingtingi menggantikan HM Syahri Chap dalam pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebingtinggi yang dijadwalkan 28 Juni 2011 mendatang. Dengan demikian PSU Pilkada di kota itu dipastikan akan diikuti oleh 5 pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota. “Setelah diteliti dan diverifikasi kelengkapan berkas persyaratan calon, ditetapkan pengganti HM Syafri Chap dari Partai Golkar dan Partai Patriot adalah Drs H Eddy Sofyan MAP karena telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku yakni UU No.32 juncto 12 tahun 2004 dan Peraturan KPU No.13 tahun 2010 pengganti 68”, ucap Ketua KPUD Tebingtinggi, Wal Asri

harga berlaku dan harga konstan terus mengalami kenaikan. Yakni Rp12,703 triliun pada 2009 menjadi Rp13,979 triliun pada 2010. Berdasarkan data statistik akhir 2009 masih terdapat penduduk miskin di Langkat 133. 140 jiwa atau 12,75 % dari jumlah seluruh populasi masyarakat.

Rapat paripurna itu dihadiri Kajari Stabat H. Faturrahman, SH, Ketua PN H. Tajuddin, SH, Ketua PA Drs. Syarifuddin, SH, Kasdim 0203 Langkat Mayor Inf. A. Nugraha, Wakapolres Langkat Kompol. RK. Aritonang, Staf Ahli Bupati, para Asisten, SKPD dan undangan lainnya.(JUL)

didampingi Ketua Pokja Pilkada, Abdul Khoir kepada sejumlah wartawan usai rapat pleno. Pada rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota KPUD Tebingtinggi berlangsung sejak pukul 14.30 Wib hingga pukul 16.30 Wib itu, Wal Ashri kembali menegaskan pihaknya (KPUD Tebingtinggi – red) membantah adanya tudingan indikasi konspirasi antara KPUD dengan H Eddy Syofian sebagai calon Walikota terkait penundaan jadwal penetapan calon walikota yang seyogiyanya dilaksanakan pada 18 Mei 2011, “Kembali kami tegaskan, kita tidak punya niat apapun, pengunduran jadwal terkait administrasi karena adanya hari libur,” tegas Wal Asri. Terkait penetapan dirinya sebagai pengganti HM Syafri Chap pada PSU Pilkada dikota itu, Drs H Eddy Syofian secara

terpisah saat ditemui wartawan di kediamannya Sabtu petang (21/5) didampingi H Hafaz Fadillah dan Tim Pemenangan Ir Pahala Sitorus, mengaku bersyukur kepada Allah karena niatnya yang tulus untuk membangun kota kelahirannya mengalami kemajuan satu langkah kedepan, “Dengan modal penetapan KPUD ini, persiapan saya kedepan adalah memperbanyak doa dan mengharap dukungan dari partai pendukung berikut organisasi bawahan partai dan yang terpenting masyarakat kota Tebingtinggi”, katanya. Sebagai salah satu calon kompetitor yang akan berpasangan dengan H Hafaz Fadillah, Eddy Syofian juga mengaku akan memaksimalkan perannya sebagai putra daerah Tebingtinggi untuk mendengar dan menyerap aspirasi serta berdialog dengan masyarakat.(RS)

Pemko Medan Akui Pelayanan Belum Maksimal MEDAN - Pemko Medan mengakui pelayanan public di Kota Medan memang belum maksimal. Namun upaya perbaikan untuk memberi pelayanan terbaik terus dilakukan. “Kita tidak akan pungkiri yang namanya pelayanan pasti ada kekurangan, namun kita akan terus melakukan usaha menuju perbaikan, walau itu sulit,” kata Kabag Humas Pemko Medan Khairul Bahri kepada wartawan di Medan baru-baru ini. Sebelumnya, tim pengawas Om-

budsman saat melakukan monitoring di Kota Medan mengunjungi beberapa instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hasilnya diketahui pelayanan public di Kota Medan sangat jauh dari harapan, bahkan sangat buruk. Instansi yang mendapat penilai sangat buruk tersebut di antaranya RSUD dr Pringadi Medan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, BPN dan Kantor Pelayanan Terpadu Sumut.

Wakil Ketua Ombudsman RI Azlaini Agus mengungkapkan kondisi ini sebagai hasil surpervisi dan monitoring tim pengawas ombudsman RI pada lima instantsi pelayanan public. “Kelima instansi ini sample supervisi dan monitoring di medan,”katanya. Dijelaskan dalam melakukan supervise, tim ombudsman melakukan penyamaran untuk mendapat informasi yang akurat. Pola ini dinilai sangat efektif dan terbukti berhasil di Kota Medan. Jelas kon-

disi ini sangat bertentangan dengan undang-undang pelayanan publik No 25 Tahun 2009 terkait pelayanan public. Seharusnya kelima instansi ini memenuhi segala unsur pemenuhan hak asasi manusia. Hal senada diungkapkan Ketua Ombudsman Sumut Faisal Akbar Nasution SH. Katanya buruknya pelayanan publik menimbulkan kecenderungan diskriminasi, pelanggaran hak azasi manusia, hilangnya budaya tertib yang disertai adanya praktek percaloaan.(TIE)

Abdul Rani: Laporkan Ke Komisi A

Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk melegalisir yang dikenakan biaya Rp 3000/lembar dan itupun biaya resmi atau tidak ia tidak tahu. "Tak tahulah awak ni bang, entah negeleges harus bayar, resmi atau tidak tapi yang pasti kena Rp 3000 perlembarnya," ujarnya. Kemudian untuk melengkapi data ia juga harus ke Kantor Pos untuk mendapatkan segel atas formulirnya. Kejadian tersebut juga

membuat salah seorang mahasiswa bernama Erick yang datang ke kantor dinas tersebut untuk jadi saksi pembuatan akta Kelahiran anak temannya berkomentar sinis. Erick berkomentar bahwa keputusan pemerintah terkait pembuatan akta kelahiran yang harus melalui proses persidangan bagi kelahiran 2006 ke atas adalah bentuk ketidakpercayaan pemerintah tehadap data

yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Peraturan ini jelas bentuk ketidak percayaan pemerintah pada dinas ini,"ucap Erick. Selain itu tambahnya peraturan yang dibuat seharusnya bukan untuk menyusahkan rakyat namun harus sebaliknya. Menyikapi keluhan masyarakat yang bingung dan semakin sulit mengurus akte kelahiran, anggota

Komisi A DPRD Kota Medan Abdul Rani SH mengku prihatin. Menurutnya, akte kelahiran sebagai bagian dari administrasi kewarganegaraan harusnya tidak dipersulit, tapi dipermudah. “Kita sangat prihatin, fakta ini semakin menguatkan temuan Ombudsam yang menyebutkan pelayanan publik di Kota Medan masih sangat buruk,”ucapnya

menjawab wartawan Jum’at di gedung dewan. Lebih lanjut, kata Rani yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kota Medan, meminta pemerintah kota harus segera melakukan upaya serius untuk memperbaiki pelayanan tersebut. Sebab secara aturan, mengurus akte kelahiran sangat mudah. “Jika ada masyarakat yang merasa dipersulit mengurus akte kelahiran atau administrasi kependudukan

lainnya, dihimbau membuat laporan atau menyampaikan ke Komisi A DPRD Kota Medan. Berdasarkan laporan tersebut Komisi A akan menindaklanjutinya dengan melakukan langsung ke lapangan,”tegasnya. Rani juga meminta pemerintah kota, mensosialisasikan tata cara pengurus administrasi kependudukan. Sosialisasi itu sangat penting agar masyarakat tidak bingung. (TIE)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

DAERAH

Plt DKPLH Tak Pahami KIP

TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

PAKPAK BHARAT - Oknum Plt Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup (DKPLH) Pemkab Pakpak Bharat Ir MAG tidak memahami UU Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketidakpahaman seperti ini juga tidak tertutup kemungkinan dialami pejabat lainnya di Kab Pakpak Bharat. Demikian dikatakan Wakil Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Gakin) DPW Propsu Sampang Manik kepada wartawan belum lama ini. Faktanya oknum Plt

Bupati Berkantor Di RSUD Salak

DKPLH tidak memberikan keterangan tentang hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit okulasi karet tahun anggaran 2008 berbiaya Rp4,2 miliar ketika ditanya wartawan. Saat watawan melakukan konformasi, oknum Plt Kadis mengatakan untuk mengetahui lebih jauh laporan pelaksanaan kegiatan dan nama-nama masyarakat petani yang mendapat bibit, melalui satu pintu yaitu Humas Pemkab Pakpak Bharat dan itupun harus se-izin bupati. Pernyataan itu menimbulkan kecurigaan terkait

kegiatan tersebut kerena terkesan ditutup-tutupi. Jika kegiatan terlaksana sesuai dianggarkan, harus informasi apapun tentang kegiatan itu harus disebar luaskan. Sebab itu bagian dari informasi publik, jangan justru sebaliknya. Disebutkan lagi, bupati hanya menerima laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan SKPD. ”Soal tehnis pelaksanaan kegiataan di lapangan, yang lebih mengetahui pimpinan SKPD, PPTK dan pengawas lapangan, bukan bupati,” terang Sampang. (PT)

Pencanangan Pembangunan Pendidikan Berkarakter RANTAUPRAPAT - Para PNS di Labuhanbatu jangan salah menafsirkan faktor kedekatan dan hubungan emosional. Berdasarkan laporan salah satu penyebab lemahnya disipilin dan kinerja SKPD karena merasa dekat dengan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini disampaikan Bupati Labuhanbatu dalam sambutan tertulisnya pada Apel Gabungan, Senin lalu. Pada saat jam dinas, Bu-

pati dan Wakil Bupati Labuhanbatu pimpinan daerah, yang wajib dipatuhi sesuai peraturan dan ketentuan. Sementara di luar jam dinas, saya dan Wakil Bupati adalah family, sahabat bahkan teman. Kedua sisi ini berbeda, diharapkan menjadi motivasi meningkatkan dan memelihara disiplin dan kinerja. ”Jangan terbalik, karena merasa dekat dan mengenal saya, kemudian displin dan

kinerja menjadi tidak menentu,”jelas Bupati. Pada kesempata itu Bupati juga menyampaikan keinginan untuk membangun karakter PNS, sehingga benarbenar menjadi pemikir dan pelaku pembangunan yang tangguh dan professional. “Melalui momentum hari Kebangkitan Nasional Saya mencanangkan pembangunan Pendidikan Karakter sebagai Pilar Pembangunan Bangsa,” katanya. (HAH)

PAKPAK BHARAT – Dalam rangka meningkatkan pelayanan public, khususnya bidang kesehatan, Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu ngantor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak. Bupati mulai berkantor di rumah sakit tersebut sejak Senin (23/5). Kebenaran Bupati berkantor di rumah sakit, disampaikan Kabag Humas Pemkab Pakpak Bharat Kastro Manik, didampingi Asisten II Bidang Pembangunan Sustra Ginting, usai mengikuti acara pertemuan yang dihadiri Wabup H Maju Ilyas Padang, Sekda Gandi Warta Manik, SKPD dan Direktur

RSUD Salak dr Pintar Manihuruk. Menurut Kastro, ini dilakukan Bupati guna memacu kinerja PNS di lingkungan Pemkab dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Sesuai visi misi bupati meningkatkan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masya-

rakat seperti di bidang kesehatan sebagai salah satu pilar pembangunan. Kastro menambahkan, kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di 2 SKPD. Yakni, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (Dippekade). “Bupati mendapat informasi, akhir-akhir ini pelayanan RSUD Salak kurang memuaskan masyarakat,” tutur Kastro. Hal senada dikatakan Asisten II Pembangungan Sustra Ginting. “Pak Bupati ngantor di RSUD sampai

batas yang belum ditentukan. Kalau ada tugas keluar, Bupati meninggalkan Rumah Sakit dan kembali lagi. Seluruh urusan khususnya kelancaran administrasi pemerintahan dilaksanakan Bupati Di RSUD tersebut,” terangnya. Sebelumnya informasi diterima wartawan di lapangan menyebutkan pekan lalu, ketika seorang pasien berobat, petugas RSUD Salak mengatakan pasien hanya mengalami angin biasa. Akibat penanganan yang tidak memadai pasien itu akhirnya meninggal dunia. (PT)

Harkitnas di Nias Selatan TELUK DALAM - Bupati Nias Selatan dan unsur Muspida melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke103, Jumat lalu, di lapangan Orurusa, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan. Sebagai Komandan Upacara Ipda Agus

Ariwibowo dan sebagai Inpektur Upacara Bupati Nisel. Bupati menegaskan, Harkitnas ke-103 mengambil thema, “Dengan Semangat Harkitnas Ke103 Tahun 2011, Kita Wujudkan Kebangsaan Yang Berkarakter, Bersatu Dan

Berdaya Saing Menuju Masyarakat Yang Sejahtera”. Ditegaskan, kebangsaan yang berkarater pada dasarnya merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan ketahanan bangsa, ketahanan sosial bangsa kita. (AM)

SEKDA : PNS Harus Lebih Disiplin STABAT - Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun lewat insentif yang dilakukan pemerintah daerah, PNS sebagai pelayan di masyarakat kedepan diharapkan lebih disiplin dalam bertugas. Bupati menginstruksikan mengambil langkah tegas bagi PNS yang mengabaikan tanggungjawabnya. Pernyataan itu disampaikan Sekdakab Langkat Drs. H. Surya Djahisa, M.Si saat memimpin

apel di halaman Kantor Bupati, Selasa pekan lalu. Sekda mencontohkan, mutasi yang baru dilakukan, ada 10 pejabat yang non-job. Selain itu pembinaan juga dilakukan bagi mereka yang tidak mengikuti pelaksanaan apel pagi secara berturut-turut tanpa alasan. Hal tersebut juga menjadi perhatian pihaknya selaku pembina kepegawaian dan tentunya akan dilaporkan kepada Bupati. Oleh karenanya Surya yang juga Ketua KORPRI

Kabupaten Langkat, menginstruksikan Kepala SKPD untuk mampu menjadi contoh pelaksanaan disiplin kehadiran, pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban anggaran. Kepala SKPD juga diminta melakukan penilaian kepada staf dan mengesampingkan perasaan dalam memberi teguran. Apel pagi yang rutin dilaksanakan sekretariat dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten serta Kepala SKPD di Sekretariat Pemkab. Langkat. (JUL)

JABAT TANGAN - Sekdakab Langkat Drs H Surya Djahisa M.Si berjabat tangan dengan Eriadi SE M.SI AK selaku narasumber sesaat pembukaan acara Bimbingan Teknis (Bintek) Pengelolaan Barang bertempat di Aula Akper Pemkab, Rabu (25/5). (JUL)

Kemampuan Kelola Asset Jadi Penilaian Daerah STABAT - Keberadaan barang yang menjadi aset inventaris suatu instansi, hendaknya dilakukan benar-benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemeliharaan asset harus menjadi perhatian sehingga tidak terkesan pemborosan dalam pengadaannya maupun kejelasan terhadap kepemilikannya. “Diharapkan para kepala SKPD jangan menjadi benang kusut dalam permasalahan pengelolaan asset”, sebut Eriadi SE M.SI AK sebagai narasumber dari Biro

Perlengkapan Umum dan Pengelolaan Asset Pempropsu saat menyampaikan paparan di acara Bimbingan Teknis (Bintek) Pengelolaan Barang bertempat di Aula Akper Pemkab, Rabu (25/5). Dikatakannya, belum terinventarisasi secara baik barang maupun asset bergerak dan tidak bergerak menyebabkan pendataan atas barang/asset tersebut menjadi sulit dilakukan terlebih adanya pemutasian di lingkungan SKPD. Sebelumnya Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu,

dalam amanat tertulis dibacakan Sekda Drs H Surya Djahisa M.Si menyatakan komitmen Pemkab Langkat untuk mendapatkan penilaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Salah satunya akan konsisten melaksanakan pengelolaan asset dengan mempedomani Permendagri No. 17 tahun 2007. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kab. Langkat H Syahrizal SE melaporkan, kegiatan yang berlangsung selama 3

hari (25-27 Mei) diikuti 100 orang peserta, terdiri dari para pengurus barang SKPD, para pengurus barang Puskesmas Kecamatan dan para pengurus barang UPT Kecamatan Dinas Dikjar. Adapun maksud tujuan pelaksanaan Bintek, dalam rangka efesiensi dan efektifitas dalam pengurusan asset yang berdampak kepada dukungan terhadap penilaian laporan pengelolaan asset daerah. Hadir saat pembukaan sejumlah SKPD dan undangan lainnya. (JUL)

Copot PNS tak Bekerja Profesional

KETUA KORPRI – Sekda Kabupaten Langkat Drs. H. Surya Djahisa, M.Si yang juga Ketua KORPRI Kabupaten Langkat saat menghadiri suatu acara belum lama ini. (JUL)

RANTAUPRAPAT - Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) , Hasanuddin Hasibuan meminta Bupati Labuhanbatu mencopot PNS yang tidak bisa bekerja dan tak profesional. “Kekecewaan warga di era pemerintahan Bupati Tigor P. Siregar sudah menumpuk. Banyak PNS tidak mendukung program

dan rencana bupati, karena masih ada antek-antek Bupati lama yang menginginkan pemerintahan gagal,” ujar Hasanuddin Hasibuan kepada wartawan belum lama ini. Kata Hasanuddin PNS dibeberapa SKPD hanya bersantai dan tidak peduli tugas dan pekerjaan melayani masyrakat. Seperti perlakuan Hobol, Sekretaris Bappeda yang tidak

profesional dan kurang memahami pekerjaan membuat warga kecewa. PNS seperti ini tidak layak mendapat jabatan, karena masuk kantor pun jarang. Termasuk Kacabdis Panai Tengah yang terindikasi melakukan pungli kepada PNS, harus seepatnya di copot. “Jangan orang baik dan profesional yang dicopot,” ujarnya. (HAH)

Demo Pemuda Peduli Labuhanbatu Warga Menyesal Pilih Tigor LABUHANBATU – maraknya aksi demonstarasi belakangan ini merupakan bukti kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Labuhanbatu yang dipimpin dr Tigor P Siregar. Seperti aksi demo yang dilakukan Persatuan Pemuda Peduli Labuhanbatu, belum lama ini di kantor Bupati setempat. Koordinartor aksi Ahmad Efendi Harahap dalam orasinya mengungkapkan kekecewaan kepada kepemimpinan Tigor yang dinilai tidak membawa

perubahan. “Kami menyesal memilih Tigor sebagai Bupati Labuhabatu, karena tidak mampu menyelesaikan masalah. Seperti masalah Dedek Ismunandar karyawan Suzuya Rantauprapat yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak ada perhatian pemerintah. Menurut pendemo harusnya Pemkab atau Bupati mengambil tindakan tegas terhadap pemilik Suzuya melalui Disnaker untuk menyelesaikan penyelesaian persoalan hak-hak normatif pekerja. Hal itu sesuai amanah

UU No.3 Tahun 1993 dan PP No. 14 tahun 1993. “Bupati jangan seperti kacang lupa pada kulitnya, ujar pendemo saat mencoba menembus blokade Satpol PP yang menghadang mereka di depan kantor Bupati. Sementara itu saat menerima perwakilan pengujukrasa, Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane mengatakan Pemkab Labuhanbatu tidak pernah memihak pada siapapun, kecuali rakyat dan masyarakat. Pemkab mendukung segala tuntutan hak-

hak pekerja kepada perusahaan. Suhari mengatakan, sekarang zaman keterbukaan, tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Untuk itu semua pihak harus duduk satu meja membicarakan pokok persoalan. Terkait ketenagakerjaan, Pemkab Labuhanbatu telah berulang kali mensosialisasikan hak-hak normatif karyawan dan kewajiban perusahaan seperti diatur UU Nomor 3 Tahun1993. Sengketa ketenagakerjaan sering terjadi, kata Suhari, tetapi sebahagian besar disebabkan

tidak adanya transparansi kedua belah pihak. Terkait tuntutan Dedek Iskandar, Wakil Bupati mengatakan, Pemkab Labuhanbatu melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan terus melakukan upaya mediasi. Bila perlu menempuh upaya hukum. Dibagian lain Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Darpinsyah Siregar SH mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan beberapa upaya membela kepentingan pekerja. Seperti gaji yang diterima

Dedek Iskandar selama proses pengobatan. Oleh sebab itu, Darfin meminta semua pihak melihat persoalan ini tidak sepotong-sepotong. Pihaknya memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati sesuai hukum yang berlaku. Pada aksi kali ini, nyaris terjadi adu jotos antara pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP, namun berhasil diredam petugas kepolisian yang ikut melakukan pengawalan atas jalannya aksi demonstrasi tersebut.(HAH)


KPK POS

10

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

KRIMINAL

Kades Selat Beting Diduga Dalangi Penyerobotan Lahan

NAD NASIONAL

Tanah Ulayat Hilibatu dan Hilisawato Dikuasai Warga NISEL -Tokoh masyarakat dari enam desa, yakni Desa Hilisataro, Hiliganowo, Hilifarono, Bawozaua, Bawonifaoso bersepakat akan mengambilalih tanah ulayat milik Desa Bawodobara di Hilibatu dan Hilisawato sekitarnya, tidak jauh dari Kota Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan. Kesepakatan itu telah dituang-

kan para tokoh dari enam desa, pada Kamis pekan lalu. Untuk membenarkan bahwa tanah di Hilibatu dan Hilisawato sekitarnya adalah tanah milik ulayat Desa Bawaodobara, dari 6 Desa tersebut mereka mengakui dan membuat pernyataan secara tertulis berstempel dari masing masing Desa antara lain Desa

Hilisataro, Hiliganowo, Hilifarono, Bawoza,ua,Bawonifaoso dan Bawodobara. Menurut tokoh Adat Si,ila Si,ulu Desa Bawodobara Bahawa Duha, Fatana Duha, Nibua Zalogo, Fotani Gowasa, Tahaogo Gowasa, Sozaro Duha, Bazolakhomi Duha, Fosinema Duha , Jayani Duha, Hezaro Duha, Turiazaro Zalogo, Yanes Duha

Sitomi Duha Kades, Fanahatodo Lature Ketua BPD kepada Koreksi bahwa tanah Di Hilibatu dan Hilisawato adalah asli tanah Ulayat Desa Bawodobara di sana masih adat kuburan kakek dan Nenek moyang mereka dan masih banyak ukiran batu lebar untuk tempat duduk masa dulu sebagai bukti peninggalan leluhur mereka. (AM)

PANIPAHAN - Kepala Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, HM Dakam diduga sebagai dalang penyerobotan lahan. Persoalan penyerobotan lahan, akhir-akhir ini kerap terjadi sesama warga yang bermukim di daerah perbatasan Sumut –Riau. Pemicunya, ditengarai ulah sang oknum kades. Disebutkan, salah satu persengketaan lahan yang kini memanas di Desa Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Akibat perbatasan wilayah, sengketa lahan sangat mudah memicu persoalan antarwarga. Salah satunya, kasus penerbitan surat oleh Kades Selat Beting, HM Dakam, yakni surat di daerah Kepenghuluan Pasir Limau Kapas yang berada di lahan Kelompok Tani Nelayan Maju Bersama Panipahan, seluas 200 hektar. Surat tersebut diterbitkan atas nama sejumlah oknum TNI, berasal dari Labuhan Batu. Modus operandi penyerobotan lahan. Kades Selat Beting mengedepankann oknum TNI sehingga warga pemilik lahan penduduk Pasir Limau Kapas yang bergabung pada Kelompok Tani Nelayan Maju Bersama merasa ketakutan. Meski penyerobotan di kawasan tersebut telah ditegaskan oleh Kepala Desa Pasir Limau Kapas bahwa kawasan tersebut adalah masuk dalam wilayah Rokan Hilir Riau namun pihak Kepala Desa Selat Beting tidak

menggubris penjelasan tersebut Ketua Kelompok Tani Nelayan Maju Bersama, Usman membenarkan bahwa lahan anggotanya diserobot. “Surat yang diterbitkan Kades Selat Beting tersebut di atas lahan anggota Kelompok Tani Nelayan Maju Bersama,” katanya. Bahwa lahan yang diserobot masuk dalam wilayah Desa Pasir Limau Kapas diperkirakan jarak antara perbatasan ke lokasi kelompok Tani sekitar 2000 meter masuk wilayan Pasir Limasu Kapas Rokan Hilir “Kades Selat Beting tanpa meninjau lokasi lahan menerbitkan Surat Tugas kepada Bambang Dkk. Sesuai Surat Nomor : 470/256/1516/ SB/2011 tertanggal 05 Mei 2011 Padahal lahan yang dikerjakan oleh Bambang dkk. adalah lahan masyarakat yang tergabung pada Kelompok Tyani Nelayan Maju Bersama Pasir Limau Kapas,” ujarnya. Bambang dkk, diberi tugas untuk mengelola/mengerjakan lahan Pertanian Kelompok Tarigas CS (Kodim). Terletak di Dusun Sirahu Desa Selat Beting Surat yang diterbitkan oleh Kades tersebut salah lokasi karena tidak jelas berbatasan dengan tanah siapa Barat, Timur, Selatan dan Utara tidak disebutkan dalam surat penugasan yang diterbitkan Kades Selat Beting. (PUR)

Warga Desak Kapoldasu Copot Kapolsek Aek Kanopan RANTAUPRAPAT – Warga di Aek Kanopan menagih janji Kepala Polda Sumatera Utara, Irjen Wisjnu Amat Sastro soal pembiaran praktik judi. Sesuai kitmen Kapoldasu tentang judi apabila terdapat di atu wilayah hukum praktik judi berlangsung, maka pimpinan di wilayah itu akan ditindak dan dicopot. Janji itu pun ditagih warga, mengingat praktik judi di wilayah mereka terus beroperasi tanpa ada penindakan dari Kepolisian Sektor Aek Kanopan, yang dipimpin AKP A Marpaung. H. Pane dan B. Hasibuan, keduanya warga Aek Kanopan, sangat menyesalkan terhadap perlakuan Kapolsek Aek Kanopan karena beberapa kali hal ini disampaikan tidak pernah melakukan penangkapan terhadap para bandar dan pemain judi dadu Kopiok, malah seakan-akan melindungi atau membiarkannya.

“Kita sudah laporkan hal ini kemana-mana di aparat penegak hukum di seputaran Labuhanbatu, tetapi tidak ada tindakan, malah pernah suatu ketika, Adi S yang sedang main dadu / kopiok di Desa Tanjung Sari I pernah mengobrak abrik pemain dadu yang lain, setelah kami laporkan ke Polres dan Kapolsek dan Kapolsek menelepon Adi S untuk membubarkan permainan dadu tersebut”, jelas M. Harahap salah satu aktivis di daerah itu. Hal ini mengindikasikan bahwa permainan dadu di jajaran polsek Aek Kanopan selama ini telah di ketahui oleh Kapolsek tetapi tidak ada tindakan hanya sekedar membubarkannya, di duga kemungkinan juga Kapolsek mendapat sejumlah upeti dari para bandar-bandar atau anak buahnya yang menjadi bandar Dadu Kopiok ini.(TIM/HAH)

TERJARING– Sebanyak 32 orang yang terjaring dalam penertiban lokasi prostitusi diberi pembinaan mental oleh pejabat dan tokoh agama di Labuhan Batu.

Penertiban Lokasi Prostitusi Berlanjut RANTAUPRAPAT - Razia dan penertiban terhadap lokasi yang diduga tempat prostitusi dan transaksi minuman keras dan narkoba akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Demikian penegasan Bupati yang diwakilkan oleh Asisten Pembangunan Setdakab Labuhan Batu, Edi Sampurna Rambe ketika menemui 32 orang yang terjaring dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang berlangsung di aula Dinas Kesbang Linmas, Minggu pekan lalu. Edi mengatakan kegiatan yang melanggar norma-norma agama dan perundang-undangan yang berlaku akan terus dilakukan penindakan secara tegas. Khusus yang terjaring dalam operasi Pekat kali ini, kata Edi Sampurna, Pemkab

Labuhan Batu akan melakukan pendataan. Apabila dalam tiga kali operasi terjaring orang yang sama, maka Pemkab Labuhan Batu akan mengirim yang bersangkutan ke panti rehabilitasi untuk dilakukan pembinaan. Menyangkut payung hukum razia tersebut, Edi Sampurna menjelaskan, bahwa operasi tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemkab dengan Polres Labuhan Batu yang dilandasi dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2008 tentang prostitusi, gelandangan dan pengemis. Pada kesempatan itu Edi Sampurna meminta kepada semua pihak khususnya pemilik hotel, kafe dan penginapan agar tidak memberikan

ruang bagi pengunjung untuk melakukan tindakan yang melanggar norma agama dan hokum. Sementara itu Kaban Kesbang Pol Linmas, Hasnul Basri mengatakan, razia tersebut berhasil menjaring pasangan bukan suami istri dalam kamar hotel Garuda sebanyak 2 orang, Gotong Royong sebanyak 11 orang dan Hotel Murni sebanyak 19 orang. Oleh sebab itu, katanya, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan Polres Labuhan Batu agar razia seperti ini dapat terus kita lakukan secara berkesinambungan yang tujuan akhirnya adalah menghapus tempat-tempat maksiat sehingga kota Rantauprapat yang dikenal sebagai kota yang religi benarbenar terwujud.

Pada kesempatan itu juga dilakukan ceramah tentang bahaya Narkoba dan Aids yang disampaikan oleh Yeva Enrice Yusuf dari Komisi Penanggulangan HIV Aids (KPA) Labuhan Batu. Yeva menjelaskan, bahwa yang paling rentan tertular HIV Aids adalah mereka yang sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seks. Sementara Ustadz Muhammad Ridwan Hasibuan dalam ceramahnya mengatakan, berzina merukan perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar. Bagi yang telah bersuami dan beristri, kata Ustad Ridwan Hasibuan, perbuatan yang dilakukan diluar nikah ini tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga akan membawa penderitaan bagi anak dan istri kita.(HAH)

Pemkab Aceh Tamiang Bahas Kasus Pemukulan Siswa SMA 1

KOMPOL MIRWAZI

Tegakkan Supremasi Hukum di Subulussalam KEPALA Kepolisian Resor (persiapan) Subulussalam, Kompol Mirwazi berjanji akan menegakkan supremasi hukum di bumi Subulussalam. “Kita lakukan tanpa pilih bulu karena itu salah satu program Kapolri,” kata Mirwazi, Kamis pekan lalu. Penegakkan supremasi hukum, lanjut Mirwazi, meliputi pemberantasan ilegal logging, penindakan korupsi dan kasus yang lainnya terang. Mirwazi mengingatkan tidak ada toleransi dalam penegakkan hukum. “Termasuk ilegal loging, korupsi dan narkoba,” ujarnya. Karenanya, jajaran Polres (persiapan) Subulussalam, kata Mirwazi, terus bekerja optimal. Narkoba, jelasnya, kejahatan yang merusak dan membahayakan generasi penerus. Karena itu, pihaknya akan terus melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba. “Maka saya menghimbau kepada masyarakat kota subulussalam agar melaporkan bagi pendatang yang mencurigakan karena daerah kita saat ini banyak yang ingin merusak kedamaian masyarakat selama ini,” ujar Mirwazi. Sejak menjabat sebagai pimpinan di Polres (persiapan) Subulussalam, Mirwazi mengamati persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Salah satu keluhan, sebut dia, pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). “Selama beberapa hari saya bertugas di kota ini banyak keluhan warga seperti pengurusan SIM dan pengurusan lainnya karena selama ini warga terpaksa mengurus ke Aceh singkil yang mencapai dua jam perjalanan,” ungkap Mirwazi.(KARTOLIN)

ACEHTAMIANG - Kasus pemukulan yang diduga dilakukan oknum guru mata pelajaran Fisika di SMA 1 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang berinisial YM terhadap siswa kelas XI IPS 4, Muhammad Alwi Supriyanto dibahas dalam rapat khusus di Aula Kantor Bupati Aceh Tamiang. Pembahasan guna mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Hadir dalam rapat, Setdakab Aceh Tamiang, Syaiful Bahri, Asisten I Bidang Pemerintahan, Rianto Waris, Kadis Pendidikan Aceh Tamiang, Izwardi, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Tamiang, Ahmad As’adi, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Syarifuddin Ismail, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Aceh Tamiang, Efendi,

Ketua Kobar-GB Kab. Aceh Tamiang, Eriansyah, Camat Rantau Max Donald, Camat Kota Kuala Simpang Drs. Tri Kurnia, Ka. SMAN 1 Kejuruan Muda Zulkarnain Putra, S.Pd, Ka. SMAN IV Kejuruan Muda, wartawan dan anggota pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kab. Aceh Tamiang dan undangan untuk dimintai pendapat guna mencari solusi. Kasus itu kini ditangani Aparat Polres Aceh Tamiang, sehubungan laporan pengaduan korban, Muhammad Alwi Supriyanto ke Polres Aceh Tamiang yang dipukul Ibu Guru perempuan berinitial MY. Rapat khusus dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Rianto Waris dilanjutkan pengarahan Setdakab Aceh Tamiang, H. Syaiful Bahri, SH mendengar penjelasan Ka. SMAN 1 Kejuruan Muda, Hj. Nuraini, S.Pd.(BSO)

Kapoldasu Kunker Ke Pakpak Bharat PAKPAKBHARAT - Kapoldasu Irjen. Pol. Drs.H. Wisjnu Amat Sastro.SH temu ramah dengan elemen masyarakat Pakpak Bharat. Temu ramah tersebut dilaksankan saat kunjungan kerja beserta rombongan ke Kabupaten Pakpak Bharat bertempat di mako Polres Kabupaten setempat. Rabu pekan lalu. Kunjungan orang nomor satu di Kepolisian Sumut itu disambut dengan mengera-ngera oleh LABPS (Lembaga Adat dan Budaya Pakpak Simsim) diiringi gendang (musik) etnis Pakpak dan dilanjutkan penyerahan cendera mata berupa pakaian adat Pakpak, serta diberi marga Boangmanalu,dan istrinya

diberi bru Banurea. Selain pemberian cendera mata dan marga kunjungan kapoldasu tersebut juga ditadnai dengan penandatangan prasasti banguan rencana polsek dinanjombal yang dihibahkan pemkab Pakpak Bharat dan bangunan di mako polres setempat didampingi Bupati, unsur muspida DairiPakpak Bharat serta utusan LABPS. Kapoldasu dalam arahan dan bimbingannya mengatakan, sangat tersanjung atas sambutan masyarakat Pakpak Bharat. “Saya tersanjung dalam penyambutan masyarakat Pakpak Bharat atas kunjungan saya ini,” ujarnya.(PT)

Terdakwa Maisir Dieksekusi di Halaman Kantor Kejari Atam ACEHTAMIANG - Enam pelaku Maisir yang melanggar Qanun (Peraturan Daerah) Provinsi Aceh, No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi) menjalani eksekusi uqubat (hukuman) cambuk di atas pentas, di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat pekan lalu. Kajari Kuala Simpang M. Basyar Rifai menyebutkan,

keenam terhukum uqubat cambuk itu Zilkifli alias Zurangan bin Zainal, 46 tahun, Muhammad Idris alias Ketua Bin Abdullah, 49 tahun, Abdurrahman alias BJ Bin Teuku Muhammad, 40 tahun, ketiganya warga Desa Perdamaian Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang. Selanjutnya, sambung Kajari, Irwanto alias IR. Bin Kapon, 39 tahun, warga Dusun Dana

Bakti Kampung Suka Jadi, Kec. Banda Mulia, Suhardi Bin Yatim, 34 tahun, warga Dusun Makmur Desa Bukit Panjang I Kec. Manyak Payed dan Hasballah alias Wa’dun Bin Gade, 48 tahun, warga Dusun Perantauran Desa Tualang Cut Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. Menurut Kajari keempat penjudi, Zulkifli, Muhammad Idris,

Abdurrahman dan Irwanto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Qanun Provinsi NAD No. 13 tahun 2003 tentang Maisir (Judi), pasal 5 JO Pasal, JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Suhardi dan Hasballah melanggar pasal 6 (1) JO Pasal 23 (1) Qanun Prov. NAD No. 13 tahun 2003 tentang Maisir. Keenam terpidana menjalani eksekusi hukuman

cambuk, masing-masing 6 kali. “Kata Kajari seraya menambahkan, untuk 2011 ini eksekusi yang pertama sedangkan 2010 pihaknya melaksanakan eksekusi uqubat cambuk dua kali, Oktober dan November. Pantauan KPK Pos kemarin, pelaksanaan uqubat disaksikan Bupati Aceh Tamiang, Drs. H. Abdul Latief, Wabup H. Awaluddin,

SH.SPN.MH, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir. Rusman Setdakab H. Syaiful Bahri, SH, Kapolres AKBP Drs. Armia Fahmi, Ketua PN Kuala Simpang, Fauzul Hamdi, SH, Kadis Syariat Islam Drs. Efendi, Ka. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang Amir Hamzah, S.Sos dan lainnya. Bupati Drs. H. Abdullah Latief menyatakan hukuman uqubat cambuk

untuk memberi efek jera kepada pelaku yang melanggar qanun tentang pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. “Kita berharap dengan adanya eksekusi hukuman cambuk dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku. Saya menghimbau masyarakat Aceh Tamiang agar tidak melanggar qanun tentang Syariat Islam”, tegas Bupati Abdul Latief.(BSO)


11

KPK POS E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

KRIMINAL

Kasi Pelayanan Pajak Kota Binjai Dituding Lecehkan Anak PKL BINJAI-Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Pajak, Munawar, di Kantor Perpajakan Kota Binjai, Jalan Jambi, Kecamatan Binjai Selatan, diduga telah melakukan perbuatan tak senonoh terhadap sejumlah anak PKL yang ada di kantornya. Perbuatan Munawar ini terhendus, setelah sejumlah orang tua korban tak terima atas perbuatannya tersebut. Menurut keterangan Lutfia (47), selaku ibu dari Khairunisa (17) warga Jalan Teluk Betung, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, yang menjadi korban Munawar, Rabu pekan lalu menerangkan, bahwa memang benar kalau tubuh anaknya telah dijamah oleh pegawai tempat ia PKL. "Iya pak, anak saya ada cerita tentang masalah itu. Kata anak saya, tubuh dibagian ketiak dan leher, dipijat menggunakan ibu jarinya. Bahkan, bukan anak saya saja, tetapi semua siswi yang PKL di kantor itu, sudah dilakukannya sama seprti anak saya. Kalau saya tidak silaf, perbuatan ini terjadi sekitar bulan Maret 2011 yang lalu," ungkap Lutfia. Lutfia menjelaskan, bahwa Khairunisa bersekolah di SMK Tunas Pelita, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Binjai Utara. Nah, tepat pada tanggal 13 Januari 2011, Khairunisa PKL di kantor Perpajakan Kota Binjai sampai dengan 13 April 2011. Dalam melakukan aksinya kata Lutfia, setiap siswi seperti dihipnotis, dan setiap siswi juga mendapat ancaman dari pelaku. "Kalau kata anak saya, setelah tubuhnya dija-

mah, lalu kepala dihelus. Setelah aksinya selesai, setiap siswi juga diancam, untuk tidak memberitahukan kepada siapapun,"jelas Lutfia, seraya menambahkan, anak sempat berontak ketika ingin dijamah. Lutfia juga mengatakan, bahwa siswi yang PKL di Kantor Perpajakan itu, tidak hanya berasal dari Kota Binjai. Melainkan, berasal dari Stabat, Sunggal, dan daerah lainnya. "Parahnya lagi, seorang siswi dari Setia Budi, pernah mengaku kepada anak saya, kalau dia bermimpi dengan pimpinannya di Kantor Perpajakan itu. Dalam mimpinya, siswi itu mengaku telah memuji pimpinannya, yang dibilang gantenglah, pujaan hatikulah dan lainnya,"papar Lutfia. Meski tubuh anaknya telah dijamah, Lutfia mengaku kalau awalnya ia tidak terlalu menanggapi dengan serius. "Awalnya saya tak acuh. Tapi, baru dua hari yang lalu, ada datang orang tua dari siswi yang menjadi korban ke rumah saya. Kedatangan mereka, untuk menanyakan hal yang sama. Bahkan, kepala yayasan tempat anak saya sekolah juga sudah tahu hal ini,"cetusnya. Kalau sudah banyak yang keberatan sambungnya, maka tidak akan tertutup kemungkinan ia dan wali murid lainnya akan membuat lapo-

ran ke Polisi atas pelecehan yang dilakukan pimpinan tempat anaknya PKL tersebut. "Dulu saya takut, makanya saya diamkan saja. Kalau nanti wali murid yang lain mau melopor, saya juga mau ikut. Sebab, saya juga tidak terima kalau anak saya dibuat seperti itu,"ujarnya. Sementara itu, Kasi Pelayanan Pajak, di Kantor Perpajakan Kota Binjai, Munawar, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, langsung kaget dan pucat. Bahkan, Munawar langsung beralasan sibuk tanpa mempersilahkan wartawan duduk di ruang kerjanya. Sambil berdiri, Munawar yang kelihatan pucat juga sempat memberikan keterangan, bahwa semua itu fitnah. "Fitnah semua itu, kalau nama saya rusak, akan saya tuntut. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian,"ujar Munawar dengan gemetar. Tak sampai disitu, ia juga mengaku, kalau perbuatannya itu hanya memegang tangan siswi yang PKL. "Bukan ada saya raba kemana-mana, saya hanya melihat tangannya, untuk meramal. Sebab, saya ada indra ke enam,"kata Munawar. Selain itu, Munawar juga mengaku, bahwa indra ke enamnya sering bangkit sendiri saat melihat sesorang yang gelagatnya sedikit aneh. "Saya punya indra ke enam sudah lama, dan kadang-kadang indra ke enam saya muncul sendiri. Makanya, saya meramal anak-anak itu,"ucapnya, seraya mengatakan, hal itu dilakukannya di tempat ramai. (SBR)

Polresta Medan Tangkap Penipu Pengusaha Sukaramai MEDAN - Satuan Reskrim Unit Resum Polresta Medan menahan dan menjebloskan tersangka Gunawan (56 ) warga Jalan Pasar III Medan, Jumat pekan lalu. Informasi yang diperoleh, penahanan Gunawan bermula adanya laporan pengaduan dari 2 orang korbannya yakni Ngadirin dan seorang pengusaha Sukaramai, Apo alias Ngo Huat Poh ke Mapolresta Medan. Namun, laporan itu semula tak digubris olh kepolisian. Hal ini sempat mencuatkan isu adanya makelar kasus dalam perkara itu. Guna menepis tudingan, Gunawan diperiksa dan langsung ditahan. Sementara, menurut pengakuan salah satu korban, Apo alias Ngo Huat Poh kabar tentang kabar

ditahannya pelaku penipuan yang telah mengondol uangnya sebesar Rp 500 juta. Apo mengungkap rasa senangnya. Bahkan dirinya juga meminta agar tersangka tidak diberikan tahanan luar (penanguhan). "Saya mau polisi tetap menahan pelaku," harap Apo ketika ditemui wartawan di Mapolresta Medan. Dikatakannya, tidak adanya itikad baik tersangka bukan saja tidak maumembayar/ mengembalikan uang

yang telah dipinjamnya. Sehingga membuat ia menjadi kesal dan membawa perkara ini keranah hukum untuk diproses secara hukum yang berlaku. Ketika disinggung ada campur tangan markus dalam kasusnya, korban mengaku kalau ketika itu mendapat kabar tentang kehadiran markus yang diduga ditengarai ingin mengurus kasus penipuan yang menjerat tersangka Gunawan. (S.EDHI)

SUMUT NASIONAL

Pengadilan Negeri Gunungsitoli Dilaporkan ke Mahkamah Agung NIAS - Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial,Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara oleh Liami Telaumbanua, Fa'aro Bazatulo Harefa,Tuhozaro Harefa,Arozato Harefa tertanggal 9 Mei 2011,perihal permohonan eksekusi perkara perdata No.10/Pdt.G/ 2004 PN-GS Jo.No.145/Pdt./2006/PTMdn Jo.No.2131K/Pdt/2007 dengan tergugat Emmanuel Harefa,dkk. Dalam surat itu dijelaskan, bahwa perkara tersebut telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 7 Juli 2005 No.10/ Pdt.G/2004/PN-GS dalam amar putusannya berbunyi menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Kemudian,dalam pokok perkara yang tertuang dalam konvensi menyebutkan "mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebahagian,menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1919 K/Pdt/1991 tanggal 28 September 1992 sah menurut hukum". Selanjutnya,dalam putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi tanggal 27 Maret 2008 Nomor : 2131 K/ Pdt.2007 maka oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 23 Desember 2009 sesuai

dengan relas pemberitahuan putusan kasasi kepada termohon kasasi No.10/ Pdt.G/2004/PN-GS, Jo. No.145/Pdt/ 2006/PT-Mdn, Jo. No.2131 K/Pdt/2007 tanggal 23 Desember 2009, dan satu bulan kemudian setelah pemberitahuan putusan kasasi tersebut,pemohon mengajukan permohonan eksekusi tanggal 22 Januari 2010. Salah seorang pemohon yang dikonfirmasi KPK Pos, Liami Telaumbanua mengatakan setelah ditunggu beberapa bulan ternyata tidak ada realisasi,maka kembali diajukan lagi permohonan kedua kali tanggal 9 Maret 2010 lagi-lagi tidak di proses. Lalu,pemohon langsung menghadap Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menanyakan mengenai permohonan eksekusi dan pada pertemuan itu Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengatakan bahwa hal itu "urusan Panitera Muda Perdata". Atas petunjuk Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,lalu pemohon mendatangi Panitera Muda Perdata yang bernama Temaziduhu Harefa, dan ternyata kami tidak dilayani dengan baik serta bersikap arogan dan terkesan mempersulit,sehingga pada waktu itu sempat mengeluarkan kata-kata bernada keras sambil me-

mukul meja kami menduga bahwa yang bersangkutan mempunyai sesuatu kepentingan dibalik perkara ini dengan pihak termohon eksekusi,kata Liami. Menurut Liami Telaumbanua, terkenalanya pelaksanaan eksekusi terhadap beberapa perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI khususnya dilingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli diduga ada oknum yang menjadi makelar kasus (markus) "terselubung" sehingga sejumlah kasus yang nota bene sudah berkekuatan hukum tetap sengaja dibiarkan berlarut-larut. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Edison,SH yang dikonfirmasi KPK Pos diruang kerjanya,Kamis pekan lalu, tidak berada di tempat, menurut anggotanya beliau berada di Kabupaten Nias Selatan urusan dinas. Pada kesempatan yang sama, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Gunungsitoli,Temaziduhu Harefa yang dikonfirmasi KPK Pos di ruang kerjanya tentang tidak di prosesnya pelaksanaan eksekusi perkara perdata tersebut,menurutnya bahwa yang berkewenangan untuk menanggapi perkara tersebut adalah Ketua Pengadilan. (YaGi)

Serikat Petani Protes Penyelundupan Gula JAKARTA - Serikat Petani Nasional (SPN) protes keras dengan maraknya penyelundupan gula di Kalimantan Barat (Kalbar), wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Selain merugikan negara, aksi penyelundupan gula juga menyengsarakan petani tebu, dan merusak harga pasaran gula nasional. "Maraknya penyelundupan gula ini, dibeckingi oknum polisi mulai tingkat Kapolsek di wilayah perbatasan hingga Kapolda Kalbar. Karena itu, kami mendesak Kapolri untuk melakukan pengusutan secara tuntas," ungkap Indra Gunawan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SPN saat melakukan aksi demo dengan ratusan petani di Mabes Polri Jakarta, Kamis pekan lalu. SPN juga mendesak Dirjen Bea Cukai melakukan pemeriksaan secara serius terhadap petugas bea cukai di perbatasan entikong dan Pontianak, Kalbar yang diduga terlibat dalam penyelundupan gula di wilayah perbatasan negara, lanjut Indra. Indra mengungkapkan, pernyataan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu secara tegas mengatakan, pemerintah tidak memperpanjang waktu pelaksanaan impor gula kristal putih, dengan pengapalan impor yang terakhir pada 15 April 2011. Data Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, hingga 13 April 2011, total realisasi impor gula kristal putih mencapai 78.236 ton. Hingga akhir Maret 2011, penerimaan izin impor gula yang sudah memiliki

kontrak impor gula kristal putih yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebanyak 30.000 ton, Perum Bulog sebanyak 20.000 ton, PT Perkebunan Nusantara (PT PN)X sebanyak 20.000 ton, dan PT PN XI sebanyak 15.700 ton. Sebagian di antaranya sudah direalisasikan. Memang ada perusahaan penerima izin impor gula kristal putih yang lain, belum memiliki kontrak impor gula kristal putih. Mengingat, produksi gula nasional tahun 2011 sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, katanya. Ternyata, lanjut Indra, di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di provinsi Kalbar masih terus terjadi import gula ilegal. Penyeludupan gula melalui pintu perbatasan dengan Malaysia melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas di Kecamatan Entikong, kian tak terbendung. Bahkan jumlah gula produksi Malaysia terus mengalir hampir setiap hari. Pemasaran gula impor ilegal ini, tidak hanya dipasarkan di wilayah Kalbar dengan harga yang jauh lebih murah, namun gula selundupan ini didistribusikan ke Pulau Jawa dan Sumatera, melalui kapal barang, ungkapnya. Indra mengungkapkan petani tebu sudah menemukan ketidakberesan pasokan gula impor ilegal ini, dengan menelusuri masuknya gula impor ilegal di wilayah perbatasan kedua negara. "Kami sudah menemukan bukti, penyelundupan gula dilakukan pengusaha importer bernama Mahmud, diduga

aksinya dilindungi Kapolda Kalimantan Barat. Ini bisa dibuktikan dengan sikap pembiaran Kapolda terhadap penyeludupan gula yang jumlahnya mencapai 15.000 ton perbulan," urainya. Padahal, data Kebutuhan gula pasir di Kalbar hanya 7.000 ton per bulan dan pasokan gula ke Kalbar tidak semuanya dipasok dari pabrik gula nasiona, namun 67% kebutuhan gula dipasok dari perdagangan ilegal melalui pintu perbatasan, tambahnya. Dikatakan, hasil hitungan SPN terkait total kerugian negara akibat peyelundupan gula di Kalimantan Barat mencapai Rp156,6 miliar per bulan. Sementara kerugian terhadap petani tebu akibat pabrik berkurangnya produksi gula oleh pabrik gula nasional dan anjloknya harga tebu akibat penyeludupan gula sekitar Rp190,7 milyar perbulan. Menurut Indra, modus operandi penyelundupan gula yang terjadi di Kalbar tidak hanya melalui pintu perbatasan, namun juga melalui jalur pelabuhan Pontianak. Jalur langsung dari Malaysia ini, melewati batas kuota yang ditentukan dan kelebihan kuota tidak dikenakan pajak oleh bea cukai. Bahkan tidak dipermasalahkan Kepolisian Kalbar. "Karenanya kami mendesak Kapolri Jenderal Timor Pradopo untuk bisa mengirimkan tim penyelidik dari Mabes Polri untuk memeriksa langsung maraknya penyeludupan gula, yang diduga kuat melibatkan Kapolda Kalimantan Barat," tegasnya. (ENDY)

Lampu Jalan Padam Bikin Warga Resah BINJAI - Kurangnya perhatian Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Binjai, membuat sejumlah lampu jalan yang ada di Kota Binjai mati. Akibatnya, sejumlah jalan yang tersebar di Kota Rambutan itu menjadi gelap dan meresahkan warga. Hal itu diakui Putra warga Jalan Bangau Lingkungan IX, Kecamatan Binjai Timur, Rabu pekan lalu. "Kalau lampu jalan

kami ini, sudah bertahun-tahun mati. Bahkan, akibat tidak ada penerangn, tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, kerap terjadi." ungkapnya. Tidak adanya penerangan di setiap tiang listrik, membuat para muda-mudi dan pasangan mesum lainnya, acap kali behenti untuk melakukan perbuatan tak senonoh. Tidak adanya penerangan di jembatan itu kata Tiar, dapat

mengundang kejahatan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Kepala Dinas DKP Kota Binjai, Hamdani, saat dikonfimasi terkait banyaknya lampu penerangan jalan yang mati, mengatakan, bahwa saat ini belum ada anggarannya. "Tahun 2011 ini kita akan melakukan tender dengan besaran anggaran sekitar Rp400 juta. Kita tunggu sajalah tender ini dimulai." kata Hamdani. (SBR)

Empat Buruh Pabrik Tahu Diamankan BINJAI - Empat buruh pabrik tahu milik Ayen (40) di kawasan Jalan Sauh, Lingkungan III, Kurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, diamankan Kepolisian sektor Binjai Barat. Keempat orang tersebut yakni Golik (30) warga Tanjung Jati kelurahan Selesai Kabupaten Langkat, Hendrik Siregar (28)

warga Kelurahan Bandar Sinembah Kecamatan Binjai Barat, Rusdianto (34) warga Kelurahan Payaroba, Suryadi (38) warga kelurahan Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Mereka diamankan di sekitar kawasan lokasi tempat mereka bekerja, Rabu pekan lalu. Polisi juga mengamankan satu

unit Mobil Pick up jenis L 300 BK 9029 RA, satu unit sepeda motor jenis Supra BK 3881 RR, beserta, sebuah sekop, godam, tembilang sebagai barang bukti. Keempatnya disangkakan merusak penutup saluran air juga merusak tembok sekolah SMPN 10 milik Pemko Binjai, agar limbah pabrik tokenya bisa jalan, Sabtu 14 Mei 2011. (SBR)

Tersangka Narkoba Potong Alat Vital JAKARTA - Stres lantaran mau dijebloskan ke penjara dalam tempo lama bahkan ancaman hukumannya sangat berat, Tony Appiah memotong alat vitalnya dengan pecahan gelas minuman. Aksi nekad ini dilakukan saat Warga Negara Ghana, Afrika Barat diperiksa Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Senin pekan lalu. "Kami semua terkejut, tersangka narkoba Tony memotong kemaluannya hingga putus. Apalagi alat yang dipakai adalah gelas minuman yang

diberikan penyidik saat tersangka kehausan," ungkap Kanit II Dir IV Narkotika Mabes Polri, Kombes Siswandi, di Jakarta, Senin lalu. Diakuinya, penyidik tak punya rasa curiga, tersangka meminta minuman. Saat gelas diberikan, tersangka Tony langsung meminum kemudian memecahkan gelas. Lantas melepaskan celananya dan memotong alat kelaminnya hingga putus. Tony mengerang kesakitan, petugas melarikan ke rumah sakit Bhayangkara Polri. Dan

untungnya alat vitalnya itu, bisa tersambung lagi. Saat ditemui wartawan di kantor Direktorat Tipid Narkoba, Tony terlihat hanya menunduk saat barang bukti miliknya digelar petugas dihadapan jurnalis yang hadir. Tak satupun pertanyaan yang dilontarkan kepadanya ia jawab. Ia hanya tertunduk menanggapi. Ketika digiring untuk kembali ke tahanan, tampak pria yang mengenakan balaclava hitam itu berjalan agak tertatih, sembari menenteng botol infus. Bersama sang kekasih,

priyettin Debora Wuisan seorang warga negara Indonesia Tony diamankan petugas di sebuah hotel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada 9 Mei lalu, karena diketahui menerima 489,3 gram Heroin, seharga Rp 1,6 miliar dari Irak. Tony dan kekasihnya menerima narkoba itu dari seorang perempuan asal Subang, bernama Yanti, yang membawa heroin tersebut dari Malaysia. Para tersangka saat ini mendekam ditahanan Mabes Polri dan diancam hukuman 20 Tahun Penjara.

Selain sindikat Tonny, juga diungkap sindikat narkotika intersional terdiri empat orang tersangka. Mereka, Balsubramani Manikandi warga India sebagai kurir, warga negara Malaysia John Fabian bin Henry sebagai pembeli. Juga Liana warga Indonesia selaku penerima. Sindikat ini dijalankan Suman, warga Indonesia yang berada di LP Cipinang. Suman ditahan terkait dengan kasus narkoba. Meski ditahan, Suman masih bias menggerakkan jaringannya dan anak buahnya

masih berkeliaran dalam menjalankan transaksi bisnis kotor ini, katanya. Dari kelompok ini, sambung Siswandi, barang bukti yang berhasil diperoleh adalah tujuh panci es krim berisi kristal putih ketamin dengan berat total 26,5 kg senilai Rp4,6 miliar. Tersangka melanggar pasal 196 UU No. 36/2009 tentang kesehatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar, tegasnya. (ENDY)


12

KPK POS E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

KRIMINAL

LIPSUS

Kementerian Dalam Negeri Deteksi Ribuan Perda Bermasalah PADA dasarnya Perda adalah instrumen hukum pemerintah daerah (Pemda) dalam dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan Perda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, kedudukan hukum Perda berada di bawah produk hukum nasional yang mempunyai hierarki sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang; 3. Peraturan Pengganti UndangUndangan; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah; Berdasarkan hierarki tersebut, untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah pusat melakukan pengawasan terha-

AMAN itu ternyata mahal. Hingga lazim di kalangan selebritas internasional, rasa aman menjadi hal komersil. Ya, begitu mahalnya rasa aman hingga tak heran terjadi prokontra soal tanggungjawab penciptaan rasa aman itu. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen ke dua, di Bab XII, disebutkan TNI dan Polri sebagai alat utama dalam mempertahankan-menciptakan rasa aman bagi rakyat Indonesia. Menitikberatkan kepada hal itu, wajar kiranya, warga di Kota Medan bereaksi protes atas pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Selain kurang optimalnya sosialisasi Perda itu, warga pun dipaksakan memberikan setoran kepada LPM berdalih perwujudan keamanan dan kebersihan. Sudah bukan hal asing di negeri ini, tumpang-tindih fungsi. Kembali kepada LPM berdalih menciptakan rasa aman dan kebersihan. Hal ini sama artinya pengambilalihan fungsi Dinas Kebersihan Kota, bukan! Buntutnya mengutip retribusi kepada warga yang bermukim di lingkungan di kota ini. Tanpa terkecuali, mereka pun dimintakan kutipan dengan jumlah variatif. Sayangnya, tak satu pun pejabat yang mampu menjelaskan pertanggungjawaban dari retribusi oleh mereka yang mengatasnamakan LPM. Kebanyakan, mereka merupakan warga di lingkungan itu sendiri. Sehingga kesan komersialisasi Perda 5 Nomor 2003, itu pun tak terbantahkan. Lantas apa dalil Pemerintahan Kota Medan. Berikut penjelasan singkat dari Kepala Biro Hukum dan HAM Pemko Medan, Irwan Habibi Daulay

dap keberadaan Perda agar sesuai dengan kebijakan secara nasional. Pemaparan ini tidak membahas secara teknis mengenai mekanisme pengawasannya. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk meminta Pemda melakukan revisi Perda, bahkan juga berwenang untuk membatalkannya. Atas kebijakan itu, Kementerian Dalam Negeri segera mengevaluasi kembali sejumlah Perda yang dianggap melanggar hak asasi manusia. "Kita lihat dulu dan evaluasi dengan case by case (kasus demi kasus). Bisa juga masuk dalam 3000 perda yang sedang dievaluasi," kata Menteri Dalam Negeri Gamaan Fauzi Januari 2011. Kebijakan pemerintah daerah dinilai memicu pelanggaran HAM. Diantaranya melalui

peraturan daerah yang mengancam sektor informal (pedagang kaki lima, nelayan dan petani) serta Perda-Perda syariah. Penilaian itu dilontarkan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Menurut Gamawan, ada beberapa hal yang bersifat lokal terkadang harus dihormati. Ia mencontohkan di Bali, dimana ketika hari raya Nyepi berlangsung tak ada yang boleh menyalakan api, bahkan pesawat pun tidak boleh terbang (take off). "Itu kan harus kita hormati. Tapi yang menyeluruh, seperti kalau ada kekhususan tertentu yang tidak mengganggu yang lain, menurut saya boleh saja," ujarnya. Ia juga mencontohkan, misalnya di suatu daerah masyarakatnya sampai 100

persen beragama tertentu, lalu di sana ada Perda yang bersifat menganjurkan, menurut dia tidak menjadi masalah. "Tapi kalau misalnya (aturan Perda) tidak dikerjakan lalu dihukum, tidak seperti itu. Kan Perda (hanya) menganjurkan," kata dia. Hal yang tidak diperbolehkan, menurut Gamawan, adalah jika Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. "Nah itu yang tidak boleh," ujarnya. Saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengevaluasi sekitar 3000 Perda bermasalah. Kewajiban evaluasi menjadi peluang untuk melakukan perbaikan terhadap kekeliruan, baik yang bersifat pelanggaran aturan yang lebih tinggi maupun yang tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan yang ada. (BBS)

LURAH TEGAL SARI II MEDAN AREA, H IRWAN DANIEL NASUTION

Semua Peraturan Harus Dilaksanakan SEBAGAI aparatur pemerintah yang mengemban tugas diwilayah kelurahan,sudah seharusnyalah menjalankan dan melaksanakan semua peraturan yang ada baik itu peraturan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah maupun daerah. "Semua Perda maupun PP yang diberikan kepada kita untuk dijadikan sebagai petunjuk pelaksana ( Juklak) akan tetap kita terapkan kepada seluruh warga dikelurahan," aku Lurah Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, H Irwan Daniel Nasution ketika dihubungi via selular Rabu pekan lalu. Ketika ditanya tentang Peraturan Daerah ( Perda) maupun Peraturan Pemerintah ( PP) yang terkesan menyengsengsarakan/merugikan masyarakat, orang nomor satu di Kelurahan Tegal Sari II Medan Area inipun menerangkan ketika sebelum Perda maupun PP itu disyahkan untuk dilaksanakan tidaklah semudah yang kita bayangkan. Sebab peraturan itu akan terlebih dahulu dibahas apakah baik atau tidak.Dan apabila rancangan peraturan itu sudah dianggap layak maka akan dibawa ke DPR untuk digodok yang kemudian disyahkan. "Setiap ada peraturan baru pasti akan ada yang merasa dirugikan maupun diuntungkan," katanya.Maka dari itu dirinya yang kapasitasnya sebagai aparatur kelurahan akan tetap dan selalu melaksanakan semua peraturan yang ada termasuk menerapkannya kepada masyarakat kelurahan yang ada di Tegal Sari II, Medan Area ini. Sebenarnya masih dilanjutkannya,kalau ada masyarakat yang merasa keberatan tentang peraturan itu.Maka sudah seharusnylah diberikan penjelasan yang sejelasjelasnya dan bukan malah membiarkannya dalam ketidak tahuannya itu. Yang jelas peraturan itu dibuat untuk membuat masyarakat/pejabat dinegara ini agar melaksanakannya biar tatanan kehidupan dapat berjalan sesaui dengan aturan maupun norma-norma yang ada." Peraturan itu dibuat agar kita bisa menjalani aktivitas dan kehidupan dimasyarakat biar teratur.Pokoknya peraturan itu dibuat untuk mengatur kita semua agar teratur nantinya," tandasnya. Dicontohkanya, bukti kalau perlunya peraturan untuk mengikat masyarakat agar bisa teratur dapat kita umpamakan dengan peraturan agama.Dimana bagi umat Islam melaksanakan Shalat 5 waktu itu merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya kalau kita memiliki pikiran pesimis maka perintah shalat itu akan merugikan kita seperti bisa menghabiskan waktu dan membuat capek.Namun jika memilki rasa optimis dan yakin maka perintah Allah SWT itu bukan saja bisa membuat kita sehat dan bersih tapi juga bisa menjaga dan menghindari jiwa dari sifat yang tidak baik dan benar. ( S.EDHI)

KEPLING 14 KELURAHAN PBD I MEDAN TIMUR , KHAIRUL DALIMUNTHE: kepada KPK Pos. "Memang benar dalam Perda 5 tahun 2003 tentang LPM tersebut dicantumkan adanya kebolehan pemungutan retribusi atau iuran kepada masyarakat," kata Irwan. Irwan lebih lanjut, mengatakan, tujuan retribusi sebagai peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat. "Hal ini bertujuan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat dan walaupun pemungutan retribusi itu dibebankan kepada masyarakat tapi tetap itu bertujuan untuk peningkatan jaminan hidup dan kualitas masyarakat," tegasnya. Hingga, Irwan melengkapi

bahwa retribusi itu sahih dengan alas yang telah ada. "Sudah jelas dasar hukumnya, jadi tidak ada yang di langgar dalam pemungutan dana tersebut, walau terkesan adanya penambahan beban untuk masyarakat," ungkap Irwan. Dalam perbincangannya dengan KPK Pos, Irwan mengakui masih adanya hal yang perlu diatur dalam Perda itu, terutama soal retribusi yang diambil oleh LPM, berada dalam naungan kelurahan dan kecamatan. "Tapi yang jadi masalah adalah aturan lebih lanjutnya yang belum ada dan akan dibuat aturan lebih lanjut," sebut Irwan. Ia menam-

bahkan, pengaturan soal Perda itu masih terkendala karena belum dapatnya berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Kota Medan. Menanggapi pemberlakuan Perda Nomor 5 Tahun 2003, yang masih belum dilengkapi dengan aturan itu. Beberapa warga menunjukkan reaksi protesnya. Zulaila warga Jalan Sidorukun Medan Timur, ini misalnya, sangat menyesalkan bila ada Perda ataupun PP yang merugikan masyarakat. "Seharusnya pemerintah kita itu bersyukur rakyatnya bisa punya rumah dan tidak tinggal ngontrak," protes Zulaila. (TIE/SEDHI)

KAPOLRESTA MEDAN KOMBES TAGAM SINAGA

Peraturan Dibuat Biar Teratur dan Tertib KESADARAN masyarakat kita tentang hukum masih kurang.Buktinya begitu ada muncul peraturan baru yang isinya seakan-akan merugikan.Maka dengan spontan masyarakat langsung memprotesnya tanpa terlebih dahulu mempelajari dan memahami makna dari setiap pasal-pasal yang tertuang didalam peraturan itu.Demikan dikatakan Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga SH melaui Kasubag Humas AKP Edward Aritonang di Mapolresta Medan Selasa pekan lalu. Masih adanya kurang paham masyarakat kita tentang peraturan dapat dilihat dari berbagai berita di media cetak.Yakni salahsatunya tentang peraturan pengurusan Surat Izin Mengemudi ( SIM ) di Satlantas Polresta Medan. Kabarnya gara-gara kehadiran dan keikutcampuran sekolah mengemudi Medan Safety Driving Center ( MSDC) yang berada di Jalan Bilal Medan telah menjadi penyebab mahalnya biaya

pengurusan SIM di Satlantas Polresta Medan.Padahal yang sebenarnya semua pengurusan SIM di Satlantas Polresta Medan tetap mengacu pada PP No 50 Tahun 2010. "Semuanya masih mengacu kepada PP No 50 Tahun 2010. Dimana, untuk pengurusan SIM C baru hanya Rp 100 ribu serta SIM A dan B hanya Rp 120 ribu," katanya. Dijelaskannya, PP No 50 Tahun 2010 juga mengatur bahwa untuk pengurusan perpanjangan SIM C hanya dikenakan biaya Rp 75 ribu serta perpanjangan SIM A dan B dikenakan biaya Rp 80 ribu. Sehingga, tudingan naiknya harga SIM hingga tiga kali lipat dibantahnya sembari mengatakan, ini baru yang tepat dan tolong informasi ini sampaikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, khusus untuk pengurusan SIM umum, masyarakat diwajibkan menyertakan sertifikat kelulusan sekolah mengemudi yang diperoleh dari sekolah mengemudi yang terakreditasi atau

terdaftar sesuai dengan UU. "Untuk SIM umum, masyarakat yang ingin mengurusnya memang harus lebih dahulu memperoleh sertifikat kelulusan dari sekolah mengemudi yang resmi. Namun, untuk pengurusan SIM C dan SIM A, sertifikat sekolah mengemudi tidak diwajibkan meski memang perlu," tambahnya.Selain itu, Tagam juga menyampaikan kepada masyarakat, setiap pemohon SIM wajib mengikuti ujian teori dan praktek di Satlantas Polresta Medan dengan dilengkapi surat keterangan berbadan sehat. ( S.EDHI)

Kita Laksanakan Sesuai Peraturan yang Ada BAGI Khairul Dalimunthe melaksanakan tugas dan tangung jawabnya sebagai seorang Kepala Lingkungan ( Kepling) sesuai dengan perintah atasanya merupakan harga mati. Artinya setiap perintah lurah itu harus dilaksanakan karena semua itu dianggapnya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya." Saya akan tetap melaksankan semua perintah dari kelurahan dengan rasa penuh tanggungjawab," aku Kepling 14 ,Kelurahan PBD I,Kecamatan Medan Timur ini ketika ditemui dikediamanya di Jalan Madiosantoso,Kelurahan PBD I Medan Timur, Selasa pekan lalu. Disinggung tentang banyaknya peraturan yang merugikan masyarakat dirinya mengatakan memang ada beberapa warganya yang merasa keberatan bukan saja tentang peraturan dikelurahan saja akan tetapi ada juga keberatan masyarakat tentang permasalahan yang dihadapi sehari-harinya seperti masalah listrik, air bahkan termasuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Keluhan-keluhan warganya itu selalu didengarkannya bahkan kadangkala cibiran dan umpatan tidak luput dari pendengaranya. Namun apadaya sebagai seorang pimpinan di Lingkungan 14, Kelurahan PBD I Medan Timur ia hanya bisa memberikan penjelasan semata betapa pentingnya melaksanakan peraturan itu dan baiknya dibelakang hari nanti. Salahsatu keberatan warga masih dikatakan Khairul, tentang pembayaran PBB .Dimana dalam hal ini masyarakat ada yang jengkel dengan pihak kelurahan saat akan mengurus kartu tanda penduduk ( KTP) maupun Kartu Keluarga ( KK).Sebab ketika warga yang nunggak bayar PBB saat yang bersangkutan akan mengurus suratsurat dikelurahan akan sedikt mengalami kesulitan. Dimana pembayaran PBB itu merupakan tugas dan tangung jawab kelurahan untuk menginstrusikan kepada seluruh Kepling agar warga bayar pajak. Sehingga begitu warga itu ada keperluan maka kesempatan itupun digunakan biar pajaknya dibayar." Memang ada warga yang kesadarannya kurang untuk membayar pajak PBB," akunya.Namun banyaknya warga yang keberatan dengan peraturan yang diberikan pemerintah maka sebagai Kepling dirinya akan selalu memberikan penjelasan sampai warganaya sadar tentang betapa pentingnya ada peraturan. (S.EDHI)


KPK POS

13

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Inpres No.10/2011 Belum Tegas INSTRUKSI Presiden Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang mulai diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2011 dan berlaku selama dua tahun, pada hakikatnya tidak memiliki terobosan baru dalam perlindungan hutan alam yang tersisa untuk penurunan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan. Ada beberapa cacatan yang menurut penilaian kami Inpres tersebut tidak jelas terkait kondisi kekinian hutan di Sumatera Utara, yakni: 1. Kami mencatat setidaknya

terdapat enam perusahaan pemiliki izin konsesi IUPHHK di Sumut yang tidak aktif, meski izinnya masih ada. Akibat dari tidak beroperasinya perusahaan tersebut terkesan tidak ada yang bertanggungjawab terhadap kawasan hutan yang telah dibebani alas hak, sehingga yang terjadi adalah maraknya aktifitas pembalakan liar. Aktifitas ini terjadi disepanjang wilayah Pantai Barat Sumatera Utara. Oleh sebab itu, Inpres tersebut harusnya juga memberi instruksi tegas terhadap izin-izin yang tidak aktif. Sehingga ada kepastian pengelolaan kawasan hutan produksi khususnya.

2. Selain itu wilayah Pantai Barat yang memiliki potensi lahan gambut yang di dalam peta indikatif sebagai lampiran Inpres ini tidak dimasukkan sebagai lokasi moratorium. Padahal faktanya perambahan liar dan ekspansi sawit untuk wilayah Sumut saat ini sudah mulai mengancam lahan-lahan gambut yang ada didaerah tersebut. Kami menuntut presiden untuk merevisi Inpres tersebut dengan memasukan lahan gambut di daerah Pantai Barat Sumut sebagai lokasi moratorium. 3. Peta Indikatif sebagai lampiran Inpres tersebut skalanya terlalu besar,

yakni 1:19.000.000 sehingga dimungkinkan bisa terjadi kesalahan penentuan lokasi yang dimaksud untuk moratorium. Kami mendesak Dinas Kehutanan Sumut sebagai perpanjangan Kementerian Kehutanan didaerah untuk segera menerbitkan peta indikatif yang lebih besar sehingga tidak terjadi kesalahan penunjukan kawasan. 4. Sangat disayangkan penetapan wilayah moratorium tidak mengakomodir seluruh hutan primer yang ada di Sumut, baik itu yang terdapat di dalam kawasan hutan maupun yang tidak masuk dalam

kawasan hutan. Jika keempat hal tersebut tidak menjadi perhatian dari pemerintah dan juga pemerintah provinsi Sumut, maka upaya penurunan emisi karbon dari deforestasi menjadi sia-sia belaka. Apalagi Inpres itu sangat lemah kedudukannya dalam struktur perundang-undangan Indonesia yang dimungkinkan untuk tidak ditaati oleh pemerintah daerah serta para Menteri yang terkait. Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU) Medan

Inpres Moratorium No.10/2011 Pro Perusak Hutan ETELAH membaca Inpres No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, maka jelas sekali adanya kebohongan yang dilakukan oleh pejabat publik terkait, termasuk presiden dalam melindungi kepentingan pengusaha yang bergerak disektor konversi lahan. Hal tersebut dapat di lihat pada: 1. Mengenai bentuk dari kebijakan moratorium yang akan dikeluarkan ini, seharusnya kebijakan tersebut dalam bentuk Undang-undang atau setidaknya Perpres, bukan dalam bentuk Inpres. Inpres merupakan perintah atasan (Presiden) kepada bawahan (menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah) yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai (final) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (wetgeving) atau peraturan kebijakan (beleidsregel, pseudo-wetgeving). Karena permasalahan moratorium hutan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan melibatkan banyak aktor, maka seharusnya diatur dalam kebijakan yang bersifat mengatur dan berlaku umum seperti UU atau Perpres, bukan Inpres 2. Istilah “Hutan Alam Primer” tidak dikenal di dalam hukum kedua negara, baik Indonesia (UU No.41/ 1999, dst) maupun Norwegia. Istilah tersebut merupakan istilah tehnis yang hanya digunakan untuk mempermudah melihat tingkat degradasi hutan bukan untuk sebuah kebijakan maupun dalam konteks pemberian ijin usaha. Sehingga dapat dikatakan bahwa Inpres No.10/ 2011 adalah cacat hukum karena tidak jelas referensi

S

hukum yang digunakan. Dan untuk itu kebijakan ini perlu segera di revisi agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut di masa mendatang. 3. Para pihak yang di Instruksikan oleh Presiden juga kurang lengkap karena dua Kementerian yang berhubungan erat dengan praktek deforestasi tidak disebutkan yaitu Menteri Pertanian dan Menteri ESDM. Hal tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut dalam konteks penyelamatan hutan alam yang tersisa. Menurut hemat kami, hal tersebut sengaja dilakukan agar pengusaha perkebunan sawit dan pertambangan (yang notabene dimiliki oleh Pejabat, Pengusaha dan kroni-kroninya Presiden) tetap dapat mengkonversi hutan alam dengan alasan kepentingan ekonomi mereka.

Pada Diktum pertama tertulis bahwa moratorium dilakukan pada hutan konservasi, hutan lindung, dst. Hal ini jelas tidakan yang sangat bodoh karena tanpa pun ada kebijakan tersebut, kawasan-kawasan tersebut sudah harus dilindungi dan tidak boleh di konversi berdasarkan UU Kehutanan junto kebijakan terkait lainnya. Sementara inisiatif moratorium sejak awalnya yang menjadi target adalah menyelamatkan kawasan hutan yang tersisa diluar kawasan yang memang sudah dilindungi. hal ini juga dengan sangat jelas tertuang dalam Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2010 yang salah satu pointnya menyebutkan “A two year suspension on all new concessions for conversion of

peat and natural forest”. Serta arahan presiden dalam pemeliharaan hutan dan perubahan iklim hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Norwegia dalam surat edaran No.SE.205/ Seskab/ V/ 2010 tertanggal 28 Mei tahun 2010. Pada butir ke-4 tentang langkah yang harus dilakukan dinyatakan *“Moratorium pemberian ijin baru bagi konversi lahan gambut dan hutan alam”. Adanya point pengecualian yang diatur dalam dictum kedua yaitu, bagi Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari menteri, pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/ atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada…..dst Point tersebut tentu saja semakin memperkecil luasan

hutan yang harus diselamatkan karena hutan primer dan gambut tetap bisa di konversi dengan 3 alasan pengecualian tersebut. Dan Sekali lagi hal tersebut bertentangan dengan semangat dan mandate UU Kehutanan yang memiliki misi penyelamatan hutan Indonesia sebagaimana yang tertuang pada konsiderannya “…………* serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang” serta dalam pasalpasal lain dibawahnya. Inpres yang dikeluarkan ini disamping cacat hukum juga kurang lengkap karena lampiran tentang Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang disajikan tidak bisa dijadikan acuan karena skalanya besar sekali 1:19 juta dan tidak ada baseline datanya. Sehingga sangat berpotensi memunculkan

kekisruhan ditingkat lapang dan antar institusi terkait karena akan terjadi claim sepihak atas status kawasan. kebijakan tersebut tidak mungkin bisa dijalankan karena pemerintah tidak serius dalam semua hal. Efektifitas dan kemampuan Inpres ini dalam menjalankan misi penyelamatan hutan alam yang tersisa juga diragukan, mengingat hanya berlaku selama 2 tahun sejak dikeluarkan. Dengan segala persoalan yang ada di dalam tata kelola kehutanan seperti korupsi, sistem birokrasi yang buruk, tidak transparan dan menguatnya arogansi masing masing Instansi, dst. Maka sangat diragukan kebijakan ini bisa langsung dijalankan esok harinya dan efektif 2 tahun kedepan. Seharusnya kebijakan yang mengatur tentang moratorium tidak berbatas waktu akan tetapi berdasarkan pada pencapaian criteria dan indicator kelestarian hutan. Kebijakan yang baru saja diterbitkan ini juga tidak mengatur tentang review izin dan penegakan hukum. Seharusnya 2 hal tersebut adalah inti dari pelaksanaan moratorium karena penundaan izin saja tidaklah cukup dan tidaklah bisa menyelamatkan hutan alam Indonesia. Sehingga perlu dilakukan penegakan hukum agar ada efek jera dan spirit untuk memperbaiki tata kelola di sector kehutanan. Terakhir, berdasarkan analisa diatas maka WALHI tetap mendesak Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan moratorium konversi hutan yang sebenarnya dan kepada pemerintah Norway diminta untuk membuka kepada public tentang adanya indikasi skandal di balik LOI yang meliputi penggunaan dana, adanya praktek green washing, dan sebagainya. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut

Menguji Profesionalitas Kepolisian SIKAP yang mulai mengkonsolidasikan dirinya sejak Mei 2010, saat ini terdiri dari lebih 30 lembaga yang ada di Sumatera Utara, yang terdiri dari elemen NGO, Ormas, Akademisi dan Jurnalis, menyatakan; 1. Bahwa selama hampir satu tahun perjalanan SIKAP telah melakukan berbagai langkah advokasi kebijakan terkait mendukung korban dan keluarga korban penyiksaan, untuk itu SIKAP menyampaikan apresiasi yang dalam kepada lembaga-lembaga pendukung SIKAP yang tetap konsisten mendukung perjuangan dan advokasi kebijakan yang dijalankan SIKAP. 2. SIKAP telah turut berpartisipasi dalam mendorong masuknya agenda Ratifikasi OP CAT dalam RANHAM 2011 – 2014 yang ada dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2011. SIKAP telah mengirim-

kan Petisi SIKAP “Dunia Tanpa Penyiksaan dan Segera Ratifikasi OP CAT” yang ditandatangai sekitar 30an lembaga dan dikirimkan ke Polda Sumatera Utara Dan Kanwil Hukum Dan HAM Sumatera Utara pada 25 Juni 2010 yang lalu. Untuk itu, SIKAP akan terus mendorong agar agenda Ranham untuk Ratifikasi OP CAT ini bisa segera direalisasikan. 3. SIKAP bersama korban penyiksaan telah berhasil mendorong LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk memberikan perlindungan kepada korban penyiksaan yang sedang berjuang untuk medapatkan keadilan atas penyiksaan aparat kepolisan yang dialaminya. Dalam surat pemberitahuan LPSK No. R-0594/1.4/LPSK/04/2011 kepada Sdri Hema Fristiwati Naibaho, Surat LPSK No. R-0603/1.4/ LPSK/04/2011 kepada Sdr Undang

Sirait, Surat LPSK No. R-0602/1.4/ LPSK/04/2011 kepada Henedy Purba perihal Penyampaian Informasi Tentang Hasil Keputusan LPSK Terhadap Permohonan Korban berupa “Diterima dan akan diberikan bantuan pemberian pemenuhan hak prosedural”. Hal ini tentu saja sangat penting bagi korban dan SIKAP agar upaya-upaya korban untuk menuntut keadilan dengan Pelaporan Penyiksaan ke Reskrim Polda Sumut sejak November 2010, tidak di peti es kan. Korban sangat berharap pelaku penyiksaan dapat di proses dan dihukum untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. 4. Menyampaikan Kasus “Undang Sirait Cs” adalah ujian bagi profesionalitas kepolisian. Untuk itu sangat penting bagi Kapolri untuk memastikan proses-proses penyidikan bisa berjalan untuk bisa mengungkap

pelaku penyiksaan dan diadili melalui proses hukum yang fair dan adil. Aparat kepolisian telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena telah melakukan penyiksaan kepada Undang Sirait Cs dengan mengabaikan hak korban untuk tidak disiksa sesuai Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1) dan pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1998 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009. Polda Sumatera Utara selaku bagian dari pemerintahan Indonesia berkewajiban memenuhi hak azasi warga negara Indonesia yang di atur Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999. Penting juga untuk Polri mengeluarkan status SP3 atas Undang Sirait sebagai bentuk kepastian hukum korban serta

persamaan di depan hukum, karena hingga kini status beliau belum jelas. Bahwa profesionalitas Polri sangat didukung komitment untuk transparansi dan akuntabilitas Polri dalam upaya penuntasan kasus tersebut. Disamping itu, adalah hak korban untuk mendapatkan informasi atas kasusnya, juga informasi siapa pelaku perampokan sesungguhnya. 5. Dalam rangka menyambut Hari Internasional Mendukung Korban Penyiksaan yang akan jatuh 26 Juni 2011, SIKAP akan menyelenggarakan aksi massa dan seminar dengan menghadirkan Kapolri, Komnas HAM, LPSK, Kementrian Hukum dan HAM, SIKAP serta testimoni korban penyiksaan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

Pekan Penanggulangan Bencana TEBINGTINGGI - Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Karang Taruna Kota Tebingtinggi menggelar Pekan Penanggulangan Bencana, Jum’at sore, di halaman Kantor Dinas Sosial Jalan Gunung Leuser Tebingtinggi. Kegiatan yang berlangsung hingga Minggu itu dibuka Plt Walikota Tebingtinggi, Drs H Hadi Winarno dan turut dihadiri Kapolsek Rambutan AKP M Simarmata, Kadis Sosial Hj Mahrani SE, Kaban Penanggulangan Bencana Daerah Drs Wahid Sitorus,Danramil Tebingtinggi, Kaban Kesbang Linmas Zulkifli B Siregar serta Pengurus Karang Taruna dan Tagana Kota Tebingtinggi. (RS)

Sekcam Resmikan Musollah Ar Rahman RANTAUPRAPAT - Mussollah Ar Rahman yang terletak di dusun Tapian Nauli, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Utara yang pembangunanya secara permanen dibiayai (infak) dari KH H Endar Ritonga kini sudah dapat digunakan. Acara peresmian sekaligus penggutingan pita yang dilakukan Hardianto SSIP Sekwilcam Rantau Selatan, Selasa pekan lalu, berlangsung hikmad, diawali dengan sholat Zuhur berjamaah. Dalam kesempatan tersebut, dihadapan ratusan warga lingkungan Tapian Nauli ketua Panitia KH.H. Endar Ritonga yang juga donatur tunggal Musollah yang berukuran 8 m x 9 m dan berbiaya puluhan juta tersebut mengatakan, membangun Musollah yang diberinama Ar.Rahman ini bertujuan agar warga lingkungan tidak jauh lagi untuk melaksanakan sholat berjemaah. "Selama ini warga lingkungan Tapian Nauli ini harus menempuh jarak 300 meter untuk sholat di Mesjid Rouhdo. Sedangkan bila ke Mesjid Raya Sigambal, berjarak hampir 1 Km," ujarnya. KH H Endar juga akan membangun perumaahan di lingkungan Musollah untuk para warga beribadah Sofiah atau perumahan persulukan baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan. Ditempat yang sama Sekwikcam R.Selatan mengatakan, kiranya masyarakat dapat menggunakan tempat ibadah ini dan dapat menjaga rasa persatuan dan kesatuan, serta dapat saling harga menghargai jalin silaturahmi seakidah. Dan yang lebih utama jaga kerukunan sesama umat ber agama. (HAH)

SUMUT

Supermarket Bebas Berdiri di Pasar Tradisional BINJAI - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, tampaknya mengangkangi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 53/M.DAK/Per/12/2008, tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pasalnya, Supermarket saat ini dapat bebas berdiri di pasar tradisional. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi C DPRD Binjai, Drs Zulkarnain Dahlan Lubis, Selasa pekan lalu. “Ada apa dengan Pemko Binjai, masak Supermarket dapat berdiri di tengah-tengah pasar tradisional,” kata Zulkarnain. Dengan adanya kejanggalan ini, Zulkarnain meminta kepada Pemko Binjai, agar meninjau kembali izin berdirinya Supermarket King Smart, yang berada di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Binjai Kota. Sementara itu, Djuli Siswanto, selaku pemilik Supermarket King Smart, saat dikonfirmasi terkait hal ini, langsung menyalahkan Pemko Binjai. “Kenapa dikeluarkan izin, kalau memang sudah tau salah sejak awal,” tegas Djuli. Djuli juga mengatakan, sebagai warga Kota Binjai

dia ingin membangun kotanya sediri, dengan membangun sebuah usaha. “Mau buat usaha sajapun susah. Padahal saya ini warga Binjai. Bahkan, saya sudah banyak melakukan perbaikan di sekitar tempat ini. Mulai dari perbaikan jalan, dan lampu. Sehingga, suasana yang dulunya sepi kini menjadi ramai,” kata Djuli. Lebih jauh dikatakan Djuli, ada sejumlah anggota DPRD Binjai yang meninjau Supermarket yang dibangunnya. Namun, saat peninjauan itu tidak ada persoalan. “Kenapa baru sekarang, saat usaha ini baru saja berjalan, baru ada masalah. Padahal, sebelum usaha saya ini berjalan, sejumlah anggota DPRD Binjai sudah melakukan peninjauan,”ungkap Djuli. Secara terpisah, Kepala Kantor Satu Atap, Avon, saat

dikonfirmasi terkait masalah ini mengatakan, izin Supermarket tersebut memang sudah ada. “Kita tidak dapat menahan izin usaha dari warga. Sebab, persyaratan dari intansi terkait lainnya sudah lengkap,” jelasnya, seraya menambahkan, ia masih baru menjabat sebagai Kakan Satu Atap, dan masalah ini masih dipegang oleh Kakan yang lama. Avon menambahkan, izin usaha setiap warga yang dikeluarkan dari Satu Atap, semuanya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). “Kalau sudah sesuai dengan perda, untuk apa lagi kita tahan izinnya,”kata Avon. Untuk itu, kata Avon, jika pihak terkait lainnya, seperti DPRD Binjai ingin meninjau Supermarket itu kembali, tentunya akan dibentuk sebuah tim. “Tim yang dibentuk, tentunya dari intansi terkait. Selanjutnya, tim yang sudah dibentuk akan disampaikan kepada Sekda, dan dari Sekda jatuh ke tangan Asisten terkait. Kemudian, barulah tim mulai melakukan pekerjaannya,” jelas Avon.(SBR)

Acara Temu Pisah Ketua PN Rantauprapat RANTAU PRAPAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu gelar acara pisah sambut antara Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat yang lama Baslin Sinaga SH MH kepada Ketua PN yang baru Sabar Ulina Ginting SH MH di Pendopo Labuhanbatu Jalan Jend Sudirman Rantauprapat. Pelaksanaan acara temu pisah itu dilaksanakan adalah untuk menjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (eksekutif) dengan pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat (yudikatif). Pada acara tersebut, Baslin Sinaga SH MH menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah bekerja sama dan mendukung sepenuhnya Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam penegakan huku peradilan di daerah ini. Mantan Ketua PN Rantauprapat itu juga, menyampaikan ungkapan bahwa, tidak ada pengadilan kalau tidak ada pemerintah. Sedangkan Ketua PN Rantauprapat yang baru Sabar Ulina Ginting SH MH, menyampaikan kepada Pemkab Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan yang turut hadir dalam acara itu, untuk tetap menjalin hubungan yang harmonis dengan PN Rantauprapat. Dengan harapan di bawah kepemimpinannya ke depan PN Rantauprapat ini akan lebih maju lagi. Sedang Bupati Labuhanbatu dr. H. Tigor Panusunan SpPD bersama Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari SIP, menyampaikan terima kasih kepada Baslin Sinaga SH MH yang selama ini telah menjalin hubungan kerjasama yang baik di bidang peradilan dan bupati juga mengucapkan selamat berkerja pada posisi baru di Pengadilan Negeri Medan. Kepada Ketua PN Rantauprapat yang baru (Sabar Ulina Ginting, SH MH), bupati mengucapkan selamat bergabung menjadi warga Labuhanbatu. "Semoga Pengadilan Negeri Rantauprapat dibawah kepemimpinan ibu lebih maju lagi, dan tetap berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk satu tujuan yaitu mencapai Labuhanbatu Mandiri 2015 dan Labuhanbatu Sejahtera 2020," jelas bupati. (ATR)

SANTUNAN Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyerahkan santunan kepada 43 keluarga PNS pada saat peringatan Harkitnas di Asahan. (KPK POS/IMRAN)

43 Keluarga PNS di Asahan Terima Santunan KISARAN - Pemerintah Kabupaten Asahan memperingati hari Kebangkitan Nasional ke 103 tahun di halaman kantor Bupati Asahan, Jumat, dihadiri seluruh para muspida. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tifatul Sembiring yang dibacakan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengatakan, peringatan Harkitnas tahun 2011 ini menjadi penting, karena nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai kebersamaan yang telah diperoleh oleh para pendahulu melalui gerakan Boedi Oetomo, harus dapat dijadikan energi bagi langkah-langkah

perjuangan bangsa dimasa depan. Kesempatan ini juga sekaligus sebagai renungan dan evaluasi, sejauhmana semangat nasionalisme tersebut terimplementasi dalam setiap potensi, profesi tugas dan tanggung jawab perilaku masing-masing individu warga negara Indonesia dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Bupati mengajak masyarakat untuk mengkokohkan karakter nasional yang merupakan jati diri bangsa, jangan sampai nilai-nilai luhur dari pendahulu hilang begitu saja, khususnya bagi generasi muda, yang menentuksn eksistensi bangsa di masa-masa yang akan datang. Semoga

semangat persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara kesatuan republik Indonesia dapat terus dipertahankan sepanjang masa sehingga bangsa Indonsia dapat sejajar dengan negara – negara maju lainya. “Dengan semangat hari Kebangkitan Nasional ke 103 tahun 2011, mari kita songsong Indonesia yang adil, berdemokrasi dan sejahtera,“ kata Bupati Asahan. Hari Kebangkitan Nasional yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Asahan tersebut dirangkai dengan pemberian santunan kepada keluarga PNS Asahan sebanyak 43 orang dengan jumlah bantuan yang diterima masing-masing Rp5 juta rupiah.(IM)

BATU PERTAMA - Aburizal Bakrie melakukan peletakan batu pertama pembagunan Masjid Agung Kisaran, Kamis lalu, di lokasi eks HGU PT BSP Kisaran. (KPK POS/IMRAN)

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Agung Kisaran KISARAN - Aburizal Bakrie melakukan peletakan batu pertama pembagunan Masjid Agung Kisaran, Kamis lalu, di lokasi eks HGU PT BSP Kisaran. Dalam arahan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang mengucapkan terima kasih kepada Aburizal Bakrie atas bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. Pemkab Asahan dan masyarakat merasa bangga bahwa di tengah-tengah beban tugas serta kesibukan Bapak Aburizal masih menyempatkan waktu datang ke Asahan. Masjid Agung dan Islamic Center serta alunalun dan hutan kota Asahan dibagun sesuai visi dan misi Pemkab Asahan, “Terwujudnya Asahan Yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri”. Pemkab Asahan sangat menyadari pembagunan masyarakat seutuhnya harus dimulai dari masjid. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pengkajian dan kegiatan agama Islam, pusat pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan sosial ekonomi dan juga dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi. Bupati Asahan dihadapan Aburizal Bakrie dan para petinggi PT BSP serta muspida mengatakan, biaya pembagunan masjid Agung dan Islamic center kabupaten Asahan diperkirakan sekitar Rp48 miliar

yang bersumber dari dana APBD Asahan, dana sumbangan ummat dan sumber dana lainya. Sedangkan biaya untuk pembagunan alun-alun dan hutan kota diperkirakan sekitar Rp30 miliar yang direncanakan akan selesai dalam empat tahun. Sebagai tahap awal Pemkab Asahan telah mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar dalam APBD tahun 2011, untuk pembagunan alun-alun sebesar Rp2 miliar dan hutan kota sebesar Rp2 miliar. Bupati Asahan mengharapkan semua pihak dapat mendukung dan membantu terlaksananya pembagunan masjid agung dan Islamic center ini, terutama dalam hal pembiayaan, agar terwujud dalam waktu yang lebih cepat dan dimanfatkan ummat muslim di kabupaten Asahan. “Kepada Bapak Aburizal Bakrie sekali lagi saya atas nama Pemkab Asahan dan masyarakat Asahan mengucapkan terima kasih atas bantuannya, “ demikian akhir sambutan Bupati Asahan sembari menginformasikan bahwa nama masjid Agung tersebut nantinya diberi nama Ahmad Bakrie yang merupakan orang tua dari Aburizal Bakrie. Sebelumnya, Bupati Asahan juga menghadiri pelantikan DPD Golkar Kabupaten Asahan dan peresmian gedung Golkar yang baru bersama Ketua Umum Partai Golkar, Ir H Aburizal Bakrie.(IN)

Perpisahan di MTs Al-Ikhlas Penuh Kekeluargaan RANTAUPRAPAT - Kegiatan perpisahan yang dilaksanakan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs/S) AlIkhlas PTPN IV kebun Ajamu I, Desa Perkebunan Ajamu I, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Minggu lalu, penuh kekeluargaan. Perpisahan antara siswa/ i khususnya kelas XII dengan Dewan Guru dan adik kelasnya di lapangan sekolah MTS bejalan lancar. Dalam arahannya H.Buchori menyampaikan, Madrasah sudah berbuat perubahan-perubahan dibidang Pendidikan Agama, Umum serta ekstra kurikuler

seperti, Komputer, Bahasa Arab, Inggris dan sains. "Sehingga nantinya siswa/ i tamat dari sekolah yang kita cintai ini tidak lagi merasa gugup bila melanjuti ketingkat SMA/SMK,” sebut Buchori. Ketua Yayasan Majlis Ta’lim Syi’ar Islam, Sokwon Damanik mengucapkan ribuan terima kasih. Soalnya belakangan ini banyak perubahan yang positif khususnya dibidang pendidikan. "Saya berharap semoga siswa/i kelas IX dapat lulus 100%, sehingga dapat melanjutkan pendidikan guna meraih cita-cita,”katanya. (MDS)

Gerakan CTPS dan Gosok Gigi di Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama Ketua Tim Penggerak PKK Asahan, Ny Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang mengkampanyekan gerakan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan gosok gigi kepada ratusan pelajar tingkat sekolah dasar, di halaman SD 010041 Perkebunan Air Batu I/II , Kabupaten Asahan, Senin, 23 Mei 2011. Dalam rahannya Bupati Asahan sangat menyambut baik terhadap kegiatan CTPS dan gosok gigi tersebut. Apalagi kegiatan itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Asahan, serta mendukung program pemerintah dibidang kesehatan sesuai dengan visi dan misi

pemkab Asahan, yakni Mewujudkan Masyarakat Asahan Yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri. Bupati Asahan juga menjelaskan, kegiatan CTPS dapat terbebas dari kuman terutama kuman penyebab diare. Diketahui diare telah membunuh 2 juta anak setiap tahun, dan di Indonesia kasus diare terbesar ke 2 setelah ISPA. Selain kampanye CTPS, Bupati Asahan juga menjelaskan tentang gosok gigi, bahwa gosok gigi juga sebagai salah satu upaya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, apalagi kesehatan adalah tanggung jawab bersama dan hak setiap induvidu. Sementara itu, Ketua tim penggerak PKK Asahan, Ny Hj Winda Fitrika

Taufan Gama Simatupang mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan secara massal oleh pelajar tingkat sekolah dasar yang berasal dari lima kecamatan dan kegiatan ini juga merupakan program kerja dari tim pembina PKK Asahan. Ketua TP PKK Asahan menjelaskan dari kegiatan yang sederhana tersebut terdapat segudang manfaat, diantaranya dapat mencegah diare, infeksi saluran pernafasan, penyakit kecacingan dan lain sebagainya. Selain melakukan gerakan CTPS dan gosok gigi secara massal, kegiatan juga dirangkai dengan penyajian kreativitas para pelajar SD diantaranya penampilan tarian adat, tarian ala India Chaiyachaiya dan pemberian bingkisan. (IN)

GERAKAN - Ketua Tim Penggerak PKK Asahan, Ny Hj Winda Fitrika mengkampanyekan gerakan CTPS dan gosok gigi di Asahan. (KPK POS/IMRAN)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

SUMUT / ACEH

36 Pelajar SMA Negeri 2 Rantau Utara Masuk PTN Tanpa Testing BERBAUR - Bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD didampingi Wakil Bupati Suhari Pane SIP berbaur dengan undangan lainnya mengikuti acara pembukaan Jogja TITEX di Jogja Expo Center Hall B, Rabu sore. (KPK POS/HAH)

Bupati Didaulat Gunting Pita Pameran Yogja Expo JOGJA - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD didaulat panitia melakukan pengguntingan pita di pintu masuk lokasi Pameran The 2nd Jogja TITEX (Trade, Investment and Tourism Expo) Tahun 2011 yang berlangsung di Yogja Expo Center Hall B, Rabu sore. Pameran yang berlangsung 18 – 22 Mei 2011 itu dibuka secara resmi Gubernur yang diwakili Asisten Pembangunan Setdaprov Daerah Istimewa Yogjakarta, Dr Andang Prihari MSi.

Dalam sambutannya Andang Prihari menyampaikan harapannya, bahwa dengan pameran ini dapat dimanfaatkan seluruh peserta dan pengunjung untuk saling tukar informasi seputar daerah masing-masing. Sementara itu Asisten Pembangunan Setdakab Labuhanbatu Drs Edi Sampurna Rambe MSi kepada wartawan mengatakan, keikutsertaan Pemkab Labuhanbatu pada Jogja TITEX ini merupakan yang kedua kalinya. Dari sini, kata Edi

Sampurna, kita berusaha mempromosikan daerah kita kepada para investor untuk menggali potensi yang ada di Labuhanbatu. Di Labuhanbatu masih terbuka peluang industri hilir kelapa sawit dan karet. "Industri hilir kelapa sawit dan karet bukan saja penting bagi Labuhanbatu tetapi juga tatanan perekonomian Sumut maupun nasional karena mampu mengundang investor dengan sendirinya," ujarnya. (HAH)

DPD IPI Sumut Akan Gelar Seminar Gerakan Anti Narkoba MEDAN - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Indonesia Sumatera Utara (DPD IPI Sumut) rencananya, 25 Juni 2011, mendatang akan menggelar seminar Gerakan anti Narkoba. Seminar ini dilakukan karena IPI Sumut melihat semakin lama peredaran Narkoba semakin ngeri, terutama terhadap kaum muda. Selain itu, kegiatan seminar dilakukan guna menyambut ulang tahun Kota Medan ke 421 dan ulang tahun Polri ke 65. Seminar akan digelar di Novotel Soechi, Medan. Ketua Umum DPD IPI Sumut Usman SU Jabrik Siregar didampingi Sekretarisnya, Rapioman Siregar ST menyatakan, penyalahgunaan narkoba secara nyata telah merusak generasi muda bangsa. Bahkan undang-undang yang ada seakan-akan tak mampu

untuk menekan dan memberantas peredaran barang haram ini. "Kita sadari semakin hari kasus narkoba tiada berkurang sedikitpun. Bahkan jumlahnya semakin banyak. Ibarat patah satu tumbuh seribu," ujar Usman tegas. Sebagai Ketua Panitia ditunjuk Riza Usty Siregar yang merupakan Sekretaris DPC IPI Kota Medan. Riza didampingi sekretaris Panitia Indariadi menyebutkan bahwa DPD IPI Sumut kali ini mengusung seminar gerakan anti narkoba dengan tema "Menjadi Patriot Pejuang Muda Berprestasi Tanpa Narkoba". Acara digelar, 25 Juni mendatang di Novotel Soechi, akan menghadirkan keynote speaker Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ST dan

Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro. Sedangkan Pembicara yakni dari Badan Narkotika Provinsi Sumut (BNP Sumut), Kadis Pendidikan Sumut, Kadis Pariwisata Sumut, Dir Narkoba Poldasu, Praktisi Kesehatan Bidang Narkoba, DPD IPI Sumut serta Lembaga peduli dan Advokasi Pengguna Narkoba. Adapun maksud dan tujuan seminar demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda yang profesional, loyal dan berdedikasi tinggi. Tak luput mengajak kaum muda berpresitasi demi masa depan bangsa dan tanpa narkoba. Kemudian memberikan penyuluhan dan informasi yang benar kepada generasi muda tentang bahaya narkoba. (REL)

Pelajar SMAN 3 Langsa Raih Juara II LANGSA - Momentum Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2011 ini, sepuluh pelajar (siswa/i) SMA Negeri 3 Langsa sukses mengharumkan nama daerah dan almamater (sekolah), setelah tampil sebagai Juara II Kompetisi Cerdas Cermat Majelis Permusyawaratan Rakyat se Provinsi Aceh yang digelar di Asrama Haji Banda Aceh, 30 April hingga 3 Mei 2011 lalu. Kompetisi cerdas cermat MPR ini diikuti 18 sekolah se-Aceh dan mengetengahkan thema empat pilar bangsa Indonesia yakni Pancasila, Undang-Undang Dsar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kompetisi tersebut, tampil sebagai juara pertama siswa/i SMA Negeri Insan Madani Kabupaten Aceh Selatan dan peringkat ketiga siswa/i SMA Negeri 1 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara setelah berhasil menyisihkan belasan sekolah lainnya sejak babak penyisihan hingga final. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Langsa Drs. Abdullah Thaib MPd didampingi guru pembimbing anak-anak dalam kompetisi cerdas cermat tersebut, Sri Desriauwati SPd dan Januar Irawan SPd menyatakan, rasa syukur dan bangga atas sukses anak didik mereka dalam mengharumkan nama

sekolah serta Kota Langsa umumnya dibidang pendidikan. Momentum Hardiknas Tahun 2011 ini, menjadi sangat istimewa bagi sekolah ini dan Kota Langsa umumnya karena pembangunan dunia pendidikan di daerah yang dipimpin Walikota Zulkifli Zainon tersebut cukup berprestasi dan masih diperhitungkan oleh Kabupaten/Kota lainnya di Aceh. “Mudah-mudahan anak-anak mampu mempertahankannya di event masa mendatang dan kompetisi-kompetisi lainnya dibidang pendidikan,” harap Kasek SMAN 3 Langsa tersebut. (BSO)

RANTAUPRAPAT - Para pengelola SMA Negeri 2 Rantau Utara yang saat ini dikendalikan Drs H M Yusuf Rangkuti MPd dipandang layak diberikan apresiasi, karena 36 orang para generasi muda yang menimba ilmu di sekolah tersebut diterima masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari jalur Seleksi Nasional Memasuki Perguruan Tinggi (SNMPTN) atau jalur undangan yang dulunya dikenal dengan jalur tanpa testing alias Penulusuran Minat dan Bakat serta Kemampuan atau PMDK. Dari ke 36 pelajar yang diterima di PTN dari jalur undangan atau SNMPTN itu 8 diantaranya dapat masuk melalui jalur bidik misi SNMPTN atau mendapat subsidi dari pemerintah berupa

gratis uang kuliah selama aktif kuliah dan uang biaya hidup sebesar Rp6 juta persemester. Hal ini terungkap dari syukuran yang dilaksanakan para pengelola SMA Negeri

2 Rantau Utara seperti Kepala Sekolah, para guru dan Komite Sekolah dengan orangtua murid serta para pelajar yang diterima masuk PTN dari jalur SNMPTN yang digelar di aula sekolah itu dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Drs H Iskandar MPd, Senin. Salah seorang perwakilan orangtua murid didampingi Ketua Komite Sekolah H Hakim Lubis dalam acara tersebut mengucap syukur atas upaya yang dilakukan para guru sehingga putraputri mereka dapat menduduki perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa testing. Sekaligus ada yang men-

dapat bea siswa dari pemerintah sekaligus juga mengucap syukur atas kebesaran hati sekaligus kehormatan yang diterima mereka yang diwujudkan dengan makan bersama. Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Drs H Iskandar MPd dalam kesempatan tersebut mengaku bangga kepada 36 pelajar yang telah mengukir nama baik SMA Negeri 2 Rantau Utara dan Kabupaten Labuhanbatu. “Diharapkan para siswa unggulan ini dapat menjadi contoh bagi siswa yang lain,” tutur Mantan Kasek SMK 1 Rantau Utara ini. (HAH)

Kepala BPS Buka Pelatihan PSPK 2011 SERGAI - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Serdang Bedagai ergai), Hj.Ida Suswati MSi, Senin, di Hotel Malibou Tebing Tinggi, membuka pelatihan petugas pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau (PSPK2011) yang diikuti 263 petugas dari 243 Desa dan 61 orang PML (pengawas) gabungan dari Kecamatan, Kabupaten dan Distanak. Hadir pada acara tersebut, Instruktur Daerah (Inda) Abdul Hakim Siregar SE dan Sahrizal SP dari Dinas Pertanian Sergai dan 17 Koordinator Statistik Kecamatan. Acara dilaksanakan secara bergelombang sampai tanggal 29 Mei. Dalam arahannya, Ida menyebutkan, petugas PSPK-2011 direkrut dari mitra BPS-2010 yang memiliki kualitas baik dan terbaik dengan harapan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tugas dan kerja BPS tidak ada hentinya sejak SP2010 lalu. Tahun 2011 ini,

kegiatan BPS melakukan Sensus Ternak khusus sapi potong, sapi perah dan kerbau. Program ini merupakan kerjasama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan BPS. Hal ini bertujuan guna mendapat data populasi dasar (Po) dalam rangka mendukung pencapaian Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) Tahun 2014. Lebih lanjut dikatakan, program tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/ 2010 yang menyebutkan bahwa dalam rangka memperoleh akurasi data untuk mendukung pembangunan peternakan dan pelayanan veteriner nasional perlu dilakukan identifikasi dan pengawasan terhadap lalu lintas ternak ruminansia besar. Untuk Kepala BPS meminta petugas PSPK-2011 bekerja dengan baik dan teliti. Jangan sampai ada peternak yang terlewatkan

ARAHAN - Kepala BPS Sergai memberikan arahan kepada petugas PSPK-2011 dari Kecamatan Bintang Bayu dan Perbaungan.(KPK POS/ARM) atau yang tidak ada diada adakan. "Potretlah keadaan yang sebenarnya," pinta Ida Suswati. Pantauan KPK Pos di lokasi, pelaksanaan pelatihan petugas PSPK-2011 berlangsung dengan lancar dan sesuai jadwal yang ada. Materi yang padat disampaikan

Instruktur Daerah mendapat perhatian serius dan seksama dari peserta. "Ini adalah tugas Negara yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan kami bangga menjadi petugas PSPK2011," ujar salah satu peserta kepada KPK Pos. (ARM)

Langkat Raih Penghargaan Green City STABAT - Kabupaten Langkat mendapat penilaian positif dalam mengupayakan dan menghadirkan suasana kehidupan kota yang hijau (Green City) dalam mendukung terpeliharanya lingkungan yang nyaman sekaligus sebagai paru-paru kota. Penilaian tersebut didasarkan atas perolehan penghargaan Green City dari Gubernur Sumatera Utara di lapangan Benteng Medan, Selasa (24/5) saat pembukaan Pekan Raya Lingkungan Hidup dan CSR Expo ke-IV Pempropsu tahun 2011. ”Penghargaan Green City telah kita terima dan ini merupakan tantangan untuk terus berbuat bagi terpeliharanya lingkungan,” kata Kaban Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Herminta Sembiring SKM di ruang kerjanya, Rabu. Sesuai instruksi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu kepada instansinya, Herminta mengungkapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat akan terus berupaya menggelorakan dan mengkampanyekan pentingnya pemeliharaan lingkungan bagi kenyamanan dan kesehatan bersama.

PEDULI LINGKUNGAN - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dalam berbagai kesempatan kunjungan kerjanya selalu mengkampanyekan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon untuk menghadirkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan. (KPK POS/JUL) Penghargaan Green City diberikan Pemprovsu kepada Kabupaten Langkat karena dinilai memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap upaya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain diberikan kepada pemerintah daerah, penghargaan ju-

ga diberikan kepada perusahaan yang dinilai berwawasan lingkungan. Di Kabupaten Langkat sendiri 3 perusahaan memperoleh pengahargaan dimaksud yakni JOB Pertamina Costa Internasional, PT. London Sumatera Indonesia Turangie dan PT. PTPN II

Kebun Sawit Seberang. “Capaian prestasi ini selain dukungan masyarakat dan perusahaan juga tidak terlepas komitmen dan kebijakan yang dilakukan Bupati Ngogesa Sitepu,” imbuh Herminta mengakhiri penjelasannya. (JUL)

Bupati Buka Pasar Jepang di Teluk Dalam RESMIKAN PASAR - Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi didampingi unsur Muspida saat meresmikan Pasar Jepang di Telukdalam.(KPK POS/AM)

TELUK DALAM - Bupati Nias Selatan (Nisel) Idealisman Dachi bersama Muspida Plus serta seluruh kepala SKPD, Jumat lalu, meresmikan pasar yang dibangun Jepang beberapa waktu lalu. Pasar ini berlokasi di jalan baru kelurahan pasar, Telukdalam. Pada kesempatan itu, para pedagang merasa kurang nyaman, karena masih banyak fasilitas yang belum terpenuhi, seperti

pengadan air bersih. Di acara peresmian, bupati dan Wakapolres Kompol Junaidy beserta seluruh Kepala SKPD, masing-masing berbelanja apa yang diinginkan mereka. Para pedagang merasa senang karena dagangan mereka laku pada hari itu. Usai belanja, bupati menyampaikan pesan kepada para pedagang. Tujuan pemkab memindah-

kan para pedagang ke Pasar Jepang ini adalah untuk meningkatkan kebersihan sekaligus memperindah kota. "Supaya Kota Telukdalam dapat dipandang sebagai kota yang bersih, bebas dari sampah," ujar bupati. Pada kesempatan tersebut, Bupati Nisel kembali mengingatkan, sejak Juli 2011 masyarakat Nias Selatan bebas uang

sekolah, mulai dari SDSMP-SMA sampai ke perguruan tinggi dan juga pelayanan kesehatan gratis. Pantauan wartawan koran ini, setelah pedagang kaki lima terutama di simpang lima Jalan Ahmad Yani, Jalan DI Panjaitan dan Jalan Kueni ke Pasar Jepang, kota Telukdalam semakin terlihat bersih. Selain itu, arus lalin di kawasan itu semakin lancar. (AM)


E D I S I 151 30 MEI - 5 JUNI 2011

KPKPOS

HALAMAN 16

Ketua KPK Kecewa Demokrat Tak Cegah Nazaruddin Kabur Menerima undangan Resepsi Pernikahan/Khitanan dll. Office: Jalan Besar Propinsi, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir (Negeri Lama) Kabupaten Labuhan Batu. Hub : Hp.081397479247 (H.Muhammad Ali Nafiah Nasution)

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK. Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pene gak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Jenderal Toisutta Ngaku Ketua 'PSSI' DENPASAR - KSAD Jenderal TNI George Toisutta melontarkan stetemen bernada kelakar jika saat ini dirinya telah menjadi ketua PSSI. Namun bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, melainkan Ketua Persatuan Suami Sayang Istri. Usai pelantikan Pangdam IX Udayana dari Mayjen TNI Rachmat Budiyanto kepada penggantinya Mayjen TNI Leonard, saat dicecar wartawan seputar langkahnya pasca kemelut PSSI dalam membidik kursi Ketua Umum PSSI, Toisutta menjawabnya dengan santai. Demikian juga soal kabar dirinya diminta mundur dalam pencalonan ketua PSSI oleh Menpora, Andi Mallarangeng, ia pun berkomentar singkat. “Kalau masih katanya-katanya kan repot. Saya tidak pernah di stop Menegpora. Dan selagi masih ada yang mendukung, maju pantang mundur,” tegas Toisutta di Denpasar, Jumat. Malahan Toisuta menimpali pertanyaan wartawan dengan jawaban bahwa katanya itu adalah omongan orang tua. "Itu kan penyakitnya orang tua, katanya dan lupa," ucapnya sembari senyum. Sayangnya, Jenderal bintang empat itu enggan menjelaskan lebih lanjut langkahlangkah yang akan dilakukannya ke depan bersama Arifin Panigoro yang telah ditolak pencalonannya oleh FIFA. “Apakah bapak, tetap akan maju dalam bursa ketua PSSI?” goda wartawan. Mendengar sentilan itu, perwira kelahiran Makassar, itu malah menjawab sambil berkelakar. ”Saya ini sudah Ketua PSSI. Ketua Persatuan Suami Sayang Istri, ha, ha ha,” selorohnya disambut tawa para awak media. Di Bali, KASAD, memimpin langsung upacara sertijab Pangdam IX Udayana yang dihadiri ribuaan pasukan termasuk Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang memadati Lapangan Puputan Badung yang terletak persis di timur Makodam. (BBS)

DEKLARASI ANTI-KORUPSI. Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.Mahfud MD (tengah) bersama Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj (kanan) serta Anggota BPK Ali Maskur Musa (kiri) menjadi orator dalam deklarasi anti-korupsi yang diprakarsai Pengurus Besar Nahdarul Ulama, Jakarta, Kamis (26/5). PBNU bersama MK dan BPK menyatakan negara Indonesia dalam bahaya korupsi, saat ini terjadi saling sandera di antara elit sehingga pemberantasan korupsi semakin sulit.(KPKPos/REP)

PBNU Usul Hukuman Koruptor Potong Tangan JAKARTA - Merajalelanya kasus korupsi di republik ini, semakin tak terbendung. Selain hukumannya sangat ringan sehingga tidak menjerakan para koruptor, juga tindakan penguasa serta lembaga antikorupsi masih setengah hati dan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun geregetan dengan kondisi korupsi di Indonesia. "Kami usulkan agar hukuman yang layak bagi para koruptor adalah hukuman potong tangan

hingga hukuman mati. Keputusan ini berdasarkan hasil keputusan alim ulama se Indonesia," te-

gas Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahatul Ulama (Sekjen-PBNU) Marsudi Suhud pada acara deklarasi antikorupsi di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (26/5). Dalam pandangan syariat Islam menurut NU, korupsi merupakan penghianatan berat terhadap amanat rakyat dilihat dari cara kerja dan dampaknya korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian dan perampokan.

Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU pada tahun 2002 dalam pandangan bagaimana untuk mencegah tindakan korupsi dan jenis hukaman apa yang setimpal bagi para koruptor. "Selain hukuman potong tangan dan hukuman mati, Munas ini juga menegaskan korupsi merupakan penghianatan berat kepada rakyat," sambungnya. (ENDY)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KOTA PINANG JALAN LINTAS SUMATERA BLOK SONGO (DEPAN SPBU BLOK SONGO), KOTA PINANG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TELEPON (0624) 95522, FAKSIMILE (0624) 95523, SITUS www.pajak.go.id

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN DALAM LINGKUP PERPAJAKAN Masih banyaknya masyarakat yang sering melakukan kesalahan dalam perpajakan, untuk itu kami mencoba menyampaikan beberapa kesalahan yang harus dihindari masyarakat dalam perpajakan, yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Tidak atau Lupa Mendaftar Sebagai Wajib Pajak Tidak atau Lupa Melapor Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Tidak atau Lupa Mendaftarkan Tanah dan atau Bangunan Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan Tidak Benar, Lengkap dan Jelas Tidak atau Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) yang Disampaikan Tidak Lengkap Ada Data Baru Tetapi Tidak Membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tidak Menyelenggarakan Pembukuan Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Tidak Menyimpan Dokumen, Berkas dan Data Kesalahan Dalam Menentukan Objek Pajak Kesalahan Dalam Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penerapan Tarif Pajak yang Salah Menghitung Pajak yang Terutang Dengan Tidak Benar Tidak Memotong atau Tidak Memungut Pajak Memotong atau Memungut Pajak yang Tidak Seharusnya Memotong dan Memungut Pajak Tetapi Tidak Disetor Menerbitkan atau Menggunakan Bukti Pemungutan atau Pemotongan Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya Mengkompensasikan Selisih Lebih Pajak yang Tidak Seharusnya Tidak Membuat atau Salah Dalam Membuat Faktur Pajak Menerbitkan atau Menggunakan Faktur Pajak Fiktif Menerbitkan Faktur Pajak Tetapi Belum Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Mengkreditkan Pajak Masukan yang Tidak Seharusnya Menolak Dilakukan Pemeriksaan Pajak Tidak Memperlihatkan atau Meminjamkan Buku, Catatan atau Dokumen Saat Pemeriksaan Pajak Kurang Membayar Pajak Tidak atau Terlambat Membayar Pajak Tidak Mengajukan Permohonan Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak Kesalahan Dalam Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Tidak Melampirkan Surat Setoran Pajak Pada Surat Pemberitahuan Terlambat Mengajukan Keberatan atau Banding Tidak Memberikan Penjelasan atau Pembuktian Terkait Pengajuan Keberatan Penunjukan Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Sebagai Pihak Terkait Tidak Memberikan Keterangan atau Bukti Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Alpa atau Sengaja Tidak Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menyesalkan tidak adanya itikad dari para kader Partai Demokrat untuk mencegah kepergian kolega mereka, Muhammad Nazaruddin, ke Singapura. "Saat ditanya media kapan akan memanggil Nazaruddin, kami jawab minggu depan. Itu artinya semua mendengar, termasuk teman di partainya," kata Busyro di kantornya, Jumat. Mestinya, kata Busyro, kader Demokrat mendukung upaya penyidik KPK memeriksa Nazaruddin. Caranya adalah dengan mencegah anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat itu melancong ke Singapura. "Seharusnya partai bisa melakukan pencegahan karena tahu kalau Nazaruddin akan kami panggil minggu depan," ujar Busyro. Namun, ia mengatakan penyidikan tidak terganggu meskipun saat ini Nazaruddin masih berada di negeri tetangga. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat cegah tangkal (cekal) bepergian ke luar negeri untuk Nazaruddin pada 24 Mei 2011. Namun, sehari sebelumnya, mantan Bendahara Umum Demokrat itu sudah terbang ke Singapura untuk berobat. Busyro pun berharap Nazaruddin kooperatif dan mau memenuhi panggilan penyidik, Selasa pekan depan. "Elegan kalau dia kembali ke sini," ujar Busyro. "Di sini steril dari tujuan politik, itu kami garansi." SIAP DIPERIKSA Sementara itu, Muhammad Nazaruddin mengatakan siap diperiksa KPK terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. “Kalau dipanggi, saya siap,” katanya, Kamis malam, 26 Mei 2011. “Sampai sekarang saya tidak pernah dipanggil.” Nazaruddin disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet yang menjerat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. Ketiganya kini menjadi tersangka. Mereka dicokok KPK di lantai tiga Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 21 April lalu bersama tiga lembar cek senilai Rp3,2 miliar. (IT)

Warga Jalan Sikambing Keluhkan Bau Busuk MEDAN - Warga Jalan Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, mengeluhkan bau busuk sampah di sekitar tempat tinggalnya. Bau busuk tersebut disebabkan sampah padat yang diletakan pemilik warung kopi “MR XO Kopi Tiam”. “Sejak dua bulan lalu, pemilik warung kopi selalu meletakan sampah tepat berada di belakang rumahnya, sekitar 10 meter dari rumah saya. Padahal lokasi itu merupakan gang kebakaran bukan lokasi meletakan sampah,” keluh Dr Lie King Fuan, salah satu warga, kemarin. Menurutnya, selama dua bulan ini, sampah yang dihasilkan MR XO Kopi Tiam baunya sangat busuk hingga sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan warung kopi tersebut harus rela menderita gangguan pernapasan karena mencium bau busuk sampah yang menyengat serta banyaknya lalat masuk ke rumah mereka. “Kemanakan saya telah beberapa kali mengadukan masalah tersebut ke pemilik MR XO Kopi Tiam, namun pemilik warung kopi tersebut terkesan diam saja dan setiap hari, seenaknya tetap meletakan limbah sampah sisa pengolahan makanan ke belakang rumah yang juga merupakan gang kebakaran,” ungkap Dr Lie. Dikatakannya, bau busuk itu terasa semakin menyengat pada malam hari meski pintu dan jendela telah ditutup. ''Kalau tidak percaya, lihat saja langsung ke belakang rumah. Sampaisampai, pintu belakang rumah di sini tak pernah kami buka lagi hanya gara-gara bau busuk dari sampah MR XO Kopi Tiam yang sangat menyengat,'' ungkap Dr Lie. Tidak hanya itu, kata Dr Lie, limbah tempat pencucian MR XO Kopi Tiam tersebut mengakibatkan genangan air dan pencemaran di halaman belakang rumah warga. “Hampir setiap hari rembesan air sisa pencucian mengalir ke ruko-ruko sekitar sini walaupun tidak ada hujan,” tandas Dr Lie King Fuan seraya meminta agar pemilik warung kopi dapat membersihkan dan tidak meletakan sampah di belakang ruko sesuai dengan manfaatnya.(SIONG)

Demikian informasi ini disampaikan agar masyarakat memahaminya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi : 1. KPP Pratama Rantau Prapat Jl. Ahmad Yani No. 56 Rantauprapat Telp. 0624 - 23547, Faks. 0624 - 21776 2. KP2KP Kota Pinang Jl. Lintas Sumatera (depan SPBU) Blok Songo-Sisumut, Kota Pinang Telp. 0624 - 95522, Faks. 0624 - 95523 3. Kring Pajak dengan nomor 021-500200 atau klik www.pajak.go.id.

" MARI MEMBAYAR PAJAK DENGAN BENAR, UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK "

SAMPAH - Tumpukan sampah yang menimbulkan bau busuk dan genangan air sisa pencucian “MR XO Kopi Tiam”.Kondisi ini meresahkan warga Jalan Sikambing, Kecamatan Medan Petisah. (KPK POS/SIONG)


KPK POS Edisis 151