Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 148/ THN III 9 - 15 MEI 2011 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

KPK NATAL ‘UNJUK DAN GIGI’ DI NISEL BARU I HAL 5 2011 SELAMAT HARI TAHUN

Diadukan ke Komnas HAM

Mendagri: Rahudman Bisa Dicopot

TERBARING - Korban penganiayaan, Masfar Sikumbang sedang dijenguk istri dan pamannya Tajuddin Nur di RS Colombia Jalan Listrik Medan. (KPK POS/STAR MEDIA GROUP)

MEDAN - Keluarga besar Masfar Sikumbang mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkap pelaku dan aktor intelektual di balik penganiyaan dan penyiraman soda api ke wajah dan tubuh pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PNS Pemprovsu) itu. “Kami atas nama keluarga Masfar Sikumbang sangat berharap agar aparat kepolisian di Sumut dapat mengusut dan mengungkap pelaku kejahatan itu,” kata HM Tahjuddin Nur, paman Masfar kepada wartawan di lobi Rumah Sakit Columbia Asia, Jalan Listrik, Medan. Tahjuddin mengatakan, kasus kekerasan yang cukup keji dengan menyiramkan soda api ke wajah dan seluruh tubuh Masfar itu patut disayangkan karena selama ini korban termasuk orang yang taat kepada ajaran agama dan tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. “Kita sangat menyayangkan peristiwa itu. Terlepas siapa yang disebut-sebut terlibat dalam penyerangan itu, Kapolresta Medan dan Kapolda Sumut kami harapkan dapat mengungkap kejahatan itu,” ujarnya. Terkait tudingan adanya hubungan perselingkuhan antara Masfar dengan istri pejabat teras Pemko Medan, Tahjuddin membantah. Menurutnya, hubungan kedekatan keponakannya dengan istri pejabat tersebut hanya hubungan sebatas pekerjaan, tidak ada hubungan khusus antara mereka. “Dia itu (Masfar-red) orang yang taat pada ajaran agama. Tidak benar ada hubungan itu (perselingkuhan-red). Selama ini dia memang cukup dekat dengan ibu-ibu PKK, tetapi kedekatan itu hanya sebatas tugas dan pekerjaannya sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pemrovsu,” kata Tahjuddin. Tahjuddin mengatakan, pasca kejadian penganiayaan dan penyiraman soda api tersebut, keluarga Masfar selalu mendapat teror dan acaman dari pihakpihak tertentu. Oleh karena itu, pihaknya melaporkan kasus tersebut kepada Komnas HAM dan pimpinan Polri di Jakarta. “Kita yakin aparat kepolisian di Sumut ini bisa mengungkap kasus itu. Namun demikian, kasus ini kita bawa ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Mabes Polri,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Tahjudin atas nama keluarga besar Masfar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPD RI Rahmat Shah yang memberikan perhatian dan perlindungan kepada Masfar dan keluarga. “Saya atas nama keluarga Masfar menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Rahmat Shah atas atensi dan kepeduliannya terhadap kasus penganiayaan ini,” ujar Tahjuddin.

JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi mengisyaratkan, sangat mungkin bagi pihaknya untuk mencopot Rahudman Harahap dari posisi sebagai wali kota Medan dengan menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian sementara. Keputusan itu pasti diambil bila proses hukum yang berjalan menetapkan Rahudman menjadi terdakwa. “Kalau memang itu pidana, itu urusan aparat kepolisian. Harus ada proses hukumnya dulu. Kalau proses hukumnya jalan dan itu menjadi terdakwa, tentu prosesnya jalan (proses administrasi pengeluaran SK pemberhentian (sementara-Red),” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin. Tetapi hingga kemarin, Gamawan belum mau <<< selanjutnya baca Hal. 2

Anak dan Ajudan Rahudman Diperiksa Polisi Diminta Periksa Rahudman MEDAN - Sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRDSU mendesak Kapoltabes Medan Kombes Pol Tagam Sinaga memeriksa Wali Kota Medan Rahudman Harahap, terkait kasus penganiayaan terhadap Masfar Sikumbang. Hal ini diperlukan, agar kasus yang kini makin marak <<< selanjutnya baca Hal. 2

(TIM)

K OLOM REDAKSI

Setelah Bin Ladin Tewas TEWASNYA Usamah bin Ladin bukanlah akhir dari perang melawan terorisme. Justru ancaman menguatnya gerakan teror semakin besar karena jaringan teror ini tak terikat kepada pemimpinnya. Aksi-aksi pengeboman di Indonesia sudah membuktikan hal itu. Tak perlu ada hubungan langsung antara kelompok Al-Qaidah dan pelaku pengeboman. Maka, kematian buron Amerika nomor satu itu justru harus membuat kita lebih waspada. Kematian samah itu dipastikan setelah pasukan khusus Amerika menembak mati pemimpin Al-Qaidah tersebut. Tidak mengejutkan jika Usamah ternyata bersembunyi di Desa Abbottabad, wilayah Pakistan, hanya 150 kilometer dari Ibu Kota Islamabad. Sejak Maret lalu dinas intelijen Amerika, CIA, sudah mengendus bahwa Usamah akan menyusup ke sana untuk mempersiapkan serangan baru. Analisis intelijen Amerika menyimpulkan, kelompok Usamah memang sedang mempersiapkan serangan besar untuk memperingati 10 tahun pengeboman menara kembar WTC. Seberapa matang persiapan yang dilakukan, belum diketahui. Namun, jika Usamah berani mengambil risiko keluar dari gua persembunyiannya di Afganistan, besar kemungkinan persiapan itu sudah memasuki tahap menjelang final. Jika analisis itu benar, kita memang berhadapan dengan kemungkinan yang mencemaskan. Ancaman teror Al-Qaidah tidak hanya terhadap Amerika. Rangkaian pengeboman di Indonesia, sejak bom malam Natal pada 2000 hingga bom Marriott dan Ritz-Carlton, jelas menunjukkan bahwa negeri kita pun menjadi target serangan. Itu sebabnya, aparat keamanan Indonesia harus jauh lebih waspada. Kewaspadaan menjadi lebih penting karena Usamah dan kelompok Al-Qaidah telah menjadi simbol dan inspirasi perjuangan. Dengan menjadi simbol, kelompok berideologi sama tak harus menjadi bagian atau pengikut AlQaidah. Dua serangan terakhir yang terjadi di Indonesia dengan jelas menunjukkan hal itu. Serangkaian serangan bom buku di Jakarta, lalu bom bunuh diri di Cirebon, menunjukkan bahwa pelakunya tak harus memiliki ikatan jaringan dengan Al-Qaidah. Inilah generasi teroris baru yang tak memiliki induk, namun melakukan teror dengan dasar perjuangan yang sama, yaitu ideologi sempit tentang apa yang mereka sebut musuh Islam. Generasi ini bahkan memiliki akar yang tak kalah mencemaskan, yaitu dukungan simpati. Kesimpulan

MEDAN - Anak perempuan Rahudman Harahap, Linda Mora dan ajudan Wali Kota Medan, Briptu Adi, Jumat (6/5), diperiksa petugas penyidik unit Jahtanras Polresta Medan. Selain kedua saksi kunci ini, Polresta Medan juga melakukan pemeriksaan terhadap Febri Rinaldi Siregar (26) warga Jalan Pelita Medan. Linda Mora Rahudman Harahap diperiksa pihak kepolisian, terkait dengan kedatangannya ke rumah korban Masfar Sikumbang di Kom-

plek Taman Ubud, Jalan Sepakat, Medan Denai. Ketika menyambangi kediaman Masfar, pukul 00.15

WIB, Rabu (23/3) dini hari, Linda Mora disebut-sebut korban melakukan pengrusakan dengan mendobrak pintu rumah dan berbuat tak senonoh di rumah keluarga Sikumbang tersebut. Pemeriksaan terhadap Briptu Adi yang sehari-hari nya bertugas sebagai Ajudan Wali Kota Medan Rahudman <<< selanjutnya baca Hal. 2

Rahudman Mengaku Tak Kenal Dengan Korban MEDAN - Masfar yang kini berada di ruang perawatan isolasi mengaku sebelum dirinya disiram soda api, Dia pernah dipukul Rahudman Harahap di rumah dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan. “Saya tak punya musuh selama ini dan tak ada masalah. Tapi sebelum saya disiram kedua OTK, saya dipukuli Rahudman dan ajudannya di rumah dinas. Malam-

nya putri Rahudman mendatangi rumah saya serta memaki-maki dan mendobrak pintu rumah saya,” demikian Masfar. Menurut Masfar dirinya mengenal Rahudman. Bahkan pernah dibantu promosi jabatan ketika Rahudman menjabat sebagai Asisten IV di Kantor Gubernur Sumatera Utara. "Saya kenal baik dengan beliau. Saya juga

sering berjumpa dengan dia sewaktu menjabat sebagai asisten IV. Rahudman juga pernah membantu promosi jabatan saya," ucap Masfar. Namun, pengakuan yang tulus Masfar ini dibantah keras Rahudman. Kepada wartawan di rumah dinasnya Jalan Sudirman, Medan, Wali Kota Medan itu membantah <<< selanjutnya baca Hal. 2

Susahnya Rakyat Kecil Mengadu ke Presiden JAKARTA - Keluarga Irzen Octa, korban pembunuhan debt collector Citibank terpaksa datang ke kompleks Istana Kepresidenan untuk mengadukan kasus penanganan hukum terhadap bank Asing asal Amerika Serikat. Sayangnya, keinginan untuk bertemu dengan Kepala Negara tidak dapat terpenuhi.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Keluarga Irzen Octa tidak hanya kecewa karena gagal bertemu SBY. Mereka juga mengaku kecewa dengan sikap protokoler Istana Rakyat, yang tidak mengayomi rakyat kecil. Pasalnya, keluarga korban merasa dipimpong ke <<< selanjutnya baca Hal. 2

MENGADU - Keluarga Irzen Octa (foto) yang mengeluh susahnya mengadu ke Presiden di Istana Negara. (KPK POS/IST)

Kasus Antasari Kesalahan Hakim Agung JAKARTA - Mantan Hakim Agung yang kini menjadi salah satu komisionaris Komisi Yudisial (KY) Abbas Said mengatakan, secara umum, jika ada permasalahan dengan putusan hakim dan perkara tersebut sudah diputus kasasi maka yang bertanggungjawab adalah hakim tingkat kasasi. Oleh karena itu, lanjutnya, jika KY akan memanggil, maka yang dipanggil kemungkinan adalah hakim pada Mahkamah Agung (MA) atau hakim agung. Karena, perkara sudah diambil alih dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). "Seharusnya, hakim agung memiliki hak untuk mengkoreksi putusan yang dibuat oleh hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding. Pemeriksaan tersebut, seputar apakah ada penerapan

ANTASARI AZHAR hukum yang salah. Sehingga, jika terjadi kesalahan yang bertanggungjawab adalah hakim agung," ungkap Abbas usai menerima kunjungan beberapa Advokat yang tergabung dalam Lembaga Ka<<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

RSUD Segera Dibangun di Aceh Timur Sketsa wajah penyiram soda api kepada Ir. Masfar yang hingga sekarang belum diketahui keberadaannya

ACEH TIMUR - Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai luas wilayah 6.04,6 Km2 dengan jumlah penduduk 359.280 jiwa terus berupaya melakukan kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Antara lain sektor pertambangan khususnya di subsektor migas yang mempunyai potensi cukup besar dan menjanjikan. Wilayah konsesi pertambangan migas mencakup 15 Kecamatan dari 24 Keca-

matan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Dari 15 Kecamatan tersebut sebahagian besar wilayah subsektor migas berada di wilayah konsesi PT. Medco E&P Malaka atau yang disebut dengan Blok A. Sementara PT. Pacific Oil & Gas yang berada di Kecamatan Rantau Peureulak dan PT. Triangle Pase Inc. berada di Kecamatan Pante Bidari. Arah kebijakan pembangunan pertambangan migas dilaksanakan dengan memperhatikan ekonomi, sosial

dan budaya setempat dengan tetap menjaga kelestarian, mutu dan fungsi lingkungn hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pengawasan. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah pada acara pencanangan dimulainya proyek lapangan gas blok-A dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat (Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah) di Kabu-

POLISI DIMINTA PERIKSA RAHUDMAN MENDAGRI: RAHUDMAN BISA DICOPOT .........................dari hal 1 mengambil tindakan apa pun terkait kasus dugaan penganiayaan yang dialami Masfar. Gamawan menjelaskan, saat ini ranahnya masih dalam kewenangan pihak kepolisian. Gamawan mengaku belum menerima laporan resmi terkait kasus di Medan ini. Dari sejumlah laporan kasus di daerah yang masuk ke meja kerjanya, Gamawan menyebutkan tidak ada kasus Medan ini. “Kita kalau dapat laporan dari masyarakat, kita bisa proses. Kalau terkait pidana, kita tunggu dari pemeriksaan kepolisian,” terangnya. Lantaran belum menerima laporan, Gamawan menga takan pihaknya belum punya rencana mengirim tim ke Medan. Keterangan Gamawan ini sekaligus meluruskan pernyataan Kapuspen/Jubir Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Minggu (1/5), yang menyebutkan Kemendagri akan mengirimkan tim guna menelisik kasus yang sudah menjadi perbincangan hangat ini. Kata Reydonnyzar, tim yang akan dikirim merupakan tim gabungan dari inspektorat jenderal (Itjen), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), dan Biro Kepegawaian. “Tim ini untuk meneliti benar tidaknya kasus ini,” terang Reydonnyzar saat itu. Kabar kasus di Medan ini sudah menyebar ke tingkat nasional. Buktinya, aktivis LSM yang sudah lama berkiprah di Jakarta, Ray Rangkuti, mengaku sudah mendengar kabar itu. “Saya mendapat SMS dari kawan mengenai kasus ini. Katanya, kawan saya itu baru saja melihat pemberitaan di MetroTV,” ujar Ray. Pimpinan Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) itu mengatakan, apa pun sumber masalahnya dan apa pun kelakuan Masfar, petinggi Pemko Medan yang diduga terkait dalam kasus penganiayaan, tidak boleh main hakim sendiri. “Mestinya jika Masfar dianggap merugikan, si pejabat lapor saja ke polisi, bukan main kekerasan. Ini mesti diusut tuntas hingga ke pengadilan,” ujar Ray. Ray mengaku mendapat kesan, pihak kepolisian enggan mengusut kasus ini lantaran diduga melibatkan pejabat tinggi di Pemko Medan. “Kesan saya, polisi justru enggan mengusut kasus ini. Padahal, setiap warga negara kedudukannya sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum,” ujar pria asal Madina ini. Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan publik di Medan adalah mendorong aparat kepolisian agar berani mengusut tuntas perkara ini. “Kita dorong polisi tidak takut sekalipun misalnya melibatkan orang penting,” cetusnya. (TIM/BBS)

RAHUDMAN MENGAKU dari hal 1 dirinya mengenal korban penganiayaan bernama Masfar Sikumbang. "Semua pemberitaan itu salah. Saya tidak pernah kenal dengan korban. Bagaimana bisa saya yang menjadi otak penganiayaannya," tuturnya. Rahudman mengganggap pemberitaan di beberapa media yang mengaitkannya dengan kasus penganiayaan Masfar sebagai pembunuhan karakter. Menurutnya semua pemberitaan tersebut hanya untuk menjatuhkan citranya. "Saya sangat terganggu dengan pemberitaan ini. Saya saja baru mengenal korban dari pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan saya," tegasnya, seraya menambahkan, dirinya akan menuntut balik. Rahudman mengatakan, informasi dan pemberitaan tentang dugaan keterkaitannya dengan penganiayaan itu diperkirakan dimaksudkan untuk membunuh karakternya sebagai pejabat publik. Pihaknya juga mulai merasa bahwa isu yang berkembang tersebut dimaksudkan untuk menjatuhkan wibawa dan harga dirinya sebagai Wali Kota Medan. Karena itu, kata Rahudman, pihaknya berniat untuk menuntut secara hukum terhadap pihak-pihak yang ingin menjatuhkan wibawa dan harga dirinya tersebut. Hal itu disebabkan upaya tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk menjatuhkan wibawa dan harga diri warga Kota Medan. "(Wali Kota) kok digitu-gituin," katanya. Rahudman juga menegaskan bahwa isu itu adalah mengada-ada dan pihaknya tidak memiliki keterlibatan sedikit pun. (TIM)

SETELAH BIN .........................dari hal 1 penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian terhadap 590 guru agama Islam serta hampir seribu siswa SMP dan SMA di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi membuktikan hal itu. Penelitian ini menyimpulkan, sebagian besar guru dan siswa menyatakan mengenal serta menyetujui tindakan kelompok-kelompok radikal. Fakta-fakta ini menunjukkan, kewaspadaan aparat keamanan tak cukup hanya dengan antisipasi jangka pendek. Operasi intelijen dan pengamanan untuk mencegah aksi pengeboman baru tetap diperlukan. Pemerintah juga harus berani menindak pelaku kekerasan atas nama agama. Namun yang jauh lebih penting adalah upaya serius dan terusmenerus mengkampanyekan deradikalisasi ideologi ekstrem. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tersebut segera terungkap. Kalau Kapolresta Medan berani dan tegas menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum, maka sudah saatnya segera memeriksa Rahudman Harahap. "Jangan jika pencuri ayam saja polisi cepat melakukan penangkapan atau pemeriksaan,” kritik Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRDSU H Syamsul Hilal didampingi Wakil Sekretaris H Alamsyah Hamdani dan Bendahara Brilian Moktar SE kepada wartawan di gedung dewan, Rabu. Menurut Syamsul Hilal, pemeriksaan terhadap Rahudman Harahap tidak perlu menunggu izin dari Presiden. ”Sebab kasus yang diduga melibatkan mantan Sekda Tapsel itu merupakan kasus pidana murni atau penganiayaan. "Jadi tidak ada alasan

polisi untuk memperlambat pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," tegas Syamsul Hilal. Dia menegaskan, jika kasus penganiayaan yang diduga melibatkan Wali Kota Medan benar dilakukannya, perbuatan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum dan tidak bermoral. ”Untuk itu, kita berharap polisi segera memeriksa Rahudman Harahap, guna mengonfirmasi apakah kasus tersebut dilakukannya atau tidak,” kata Syamsul. Lawan Politik Sementara Brilian Moktar menyayangkan sikap atau pernyataan Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang menyatakan bahwa pemberitaan kasus yang dituduhkan kepadanya merupakan skenario atau perbuatan lawanlawan politiknya.

“Terlalu dangkal dan sama sekali tidak logis, jika mengaitkan kasus yang menimpa dirinya dilakukan para lawan politik dia. Untuk itu kita minta Rahudman Harahap jangan terlalu paranoid (ketakutan), dan lantas mengaitkan kasusnya tersebut sebagai skenario lawan politiknya,” kata Brilian dan Alamsyah Hamdani. Lebih jauh Brilian Moktar berharap kepada Rahudman Harahap, dalam menghadapi kasus yang menimpa dirinya hendaknya mengedepankan aturan hukum yang berlaku. Khususnya dalam menghadapi tudingan miring terhadap dirinya di media massa, agar sebaiknya terlebih dahulu menempuh hak jawab. Golkar Persilakan Sementara dari Jakarta dilaporkan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP

paten Aceh Timur. Lebih lanjut Bupati Aceh Timur menjelaskan, berdasarkan uraian tersebut dan dalam upaya peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pihak pemerintah daerah memberikan aspresiasi atas akan dimulainya kegiatan pengembangan lapangan di wilayah Blok-A. Apresiasi ini juga ditujukan kepada Gubernur Aceh atas dukungannya sehingga terwujudnya pencanangan pelaksanaan Community Deve-

lopment dalam bentuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah oleh PT. Medco E&P Malaka kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal pengembangan masyarakat, Pemkab Aceh Timur melalui program Community Development telah mencanangkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, dan PT. Medco E&P Malaka akan mengalokasikan dana untuk tahap pertama sebesar Rp70 Miliar dengan sistim akan dibayar dimuka. Semoga dalam waktu dekat segera dibangun. (BSO)

...............................................................................................dari hal 1 PG) mempersilakan pihak kepolisian mengusut Wali Kota Medan Rahudman Harahap, yang namanya disebut-sebut terkait dengan perkara dugaan penganiayaan yang dialami Masfar, seorang PNS di Pemprov Sumut. Meski Golkar merupakan salah satu partai pengusung Rahudman saat Pemilukada Medan, DPP PG yakin citra partai berlambang beringin di Sumut tidak akan tercoreng. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PG Idrus Marham menjelaskan, sikap DPP sudah jelas setiap menanggapi kadernya yang tersangkut masalah. DPP akan melindungi dan mendampingi kadernya atau kepala daerah yang dulunya diusungnya yang mengalami penzoliman.

"Sebaliknya, jika ada bukti nyata, Partai Golkar akan mengawasi proses hukumnya supaya tetap adil. Yang paling pokok, kita proteksi agar kader-kader yang lain tak terlibat," ujar Idrus Marham di Jakarta, Rabu (4/5). Apakah Golkar merasa tercoreng citranya lantaran kasus di Medan ini? Pria asal Sulawesi Selatan ini mengatakan, tidak. Ditegaskan lagi bahwa sikap DPP sudah jelas, bahwa jika ada kader atau kepala daerah diduga tersangkut masalah hukum, maka prosesnya diserahkan sepenuhnya ke aparat hukum. "Pokoknya, kita serahkan keproses hukum. Siapa pun juga. Karena komitmen ketua umum (Aburizal Bakriered), jika bangsa ini mau maju, hukum harus menjadi panglima," ujar Idrus.(TIM)

ANAK DAN AJUDAN RAHUDMAN DIPERIKSA .................................................................dari hal 1 Harahap, karena saksi disinyalir mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan Rahudman di rumah dinas Jalan Sudirman Medan, pada Sabtu (19/3) sekitar pukul 24.00 WIB. Sebelum Linda Mora dan Briptu Adi diperiksa, Polresta Medan juga melakukan pemeriksaan terhadap Febri Rinaldi Siregar (26), warga Jalan Pelita Medan. Wajah Febri identitik dengan sketsa tersangka, karena harus diboyong ke Mapolresta Medan untuk diperiksa. Berdasarkan catatan wartawan koran ini, sampai berita ini naik cetak, ada 11 orang saksi yang telah diperiksa polisi terkait kasus penyiraman soda api terhadap Ir Masfar Sikumbang, PNS di Pemprovsu. Kasat Reskrim Polresta Medan, melalui Wakasat

Reskrim AKP Ruruh Wicaksono SIK mengakui, sejak disebarkannya sketsa wajah pelaku, Polisi telah mengamankan Febri Rinaldi di kawasan Hotel Danau Toba. Febri diamankan karena wajahnya mirip dengan sketsa wajah yang dibuat berdasarkan pengakuan Masfar. Namun, kata Ruruh, setelah diperiksa, kemudian kediamannya digeledah dan pengakuan korban, ternyata Febri Rinaldi bukan pelakunya. Maka polisi langsung mengizinkan Febri pulang ke rumah dan bergabung kembali kekeluarganya. AKP Ruruh membenarkan, jajaran Polresta Medan, Jumat (6/5), telah meminta keterangan dari ajudan Wali Kota Medan Rahudman Harahap yakni Briptu Adi. "Kita tunggu saja hasil pemeriksaan karena anggota ma-

sih memeriksanya,"aku Ruruh. Ketika ditanya tentang dugaan keterlibatan anak Rahudman yakni Linda Mora Rahudman, Wakasat Reskrim Polresta Medan inipun mengaku pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap putri Rahudman tersebut. Namun dikarenakan sementara ini tidak terbukti, maka putri Rahudman Harahap diizinkan pulang. Mulai Terkuak Dengan telah diperiksanya 11 orang saksi, pengusutan kasus penganiayaan terhadap Ir Masfar Sikumbang, sedikit demi sedikt mulai memasuki babak baru. Bahkan, upaya polisi untuk mengungkap kasus penyiraman cairan soda api inipun mulai mengarah ke orang-orang dekat Wali Kota

Medan Rahudman Harahap. Keterangan diperoleh di Mapolresta, Jumat (6/5), guna mengungkap kasus penganiayaan yang diduga melibatkan pejabat penting Pemko Medan, pihak Unit Jahtanras Polresta Medan telah menyebarkan sketsa wajah pelaku. Sangat Serius Di tempat terpisah Kapolresta Medan, Kombes Tagam Sinaga mengatakan, pihaknya sangat serius dalam menangani kasus yang menimpa Masfar. Bahkan Polresta Medan telah membuat sketsa wajah pelaku penganiayaan tersebut. "Kita serius dalam menangani kasus ini. Kita sudah buat sketsa pelaku yang menyiramkan soda api ke wajah korban. Tentunya sketsa yang kita buat itu berdasar-

KASUS ANTASARI KESALAHAN HAKIM AGUNG jian Hukum Nasional (LKHN) di KY, Jakarta, barubaru ini. Demikian halnya dengan perkara kasus Antasari Azhar. Dimana Abbas mengatakan yang harus bertanggungjawab adalah hakim agung yang memeriksa perkaranya. Seperti diketahui, hakim agung yang memeriksa berkas perkara terpidana kasus pembunuhan Antasari Azhar adalah Artidjo Alkotsar dan Mugiharjo. Lebih lanjut Abbas menga-

takan, peluang yang tersisa bagi Antasari adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA yang menolak kasasi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. "Perkara kan sudah dikoreksi dengan judex paksi dan judex yuris dalam proses kasasi. Sehingga, yang harus dicari apakah ada bukti baru (novum) yang dapat menggugurkan putusan kasasi tersebut," ungkapnya. Hanya saja, Abbas menga-

takan peluang PK sangat kecil. Sebab, tidak akan ada lagi pembuktian kasus karena sudah diuji semuanya mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Sehingga, tergantung dari novum, kekhilafan hakim atau perbedaan putusan. Sementara itu, Abbas menegaskan bahwa KY belum melakukan pemanggilan terhadap hakim yang menyidangkan perkara Antasari Azhar, baik itu tingkat pertama, banding dan kasasi.

kan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa," kata Tagam. Ciri-ciri pelaku sebagaimana dilansir Polisi, berusia kurang lebih 25 hingga 30 tahun, memiliki tinggi kurang lebih 170 cm, badan tegap atletis, muka lonjong, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang seleher dengan model belah tengah dibagian depannya. Dikatakan Tagam, pihak Kepolisian tidak bisa begitu saja mengaitkan kasus yang menimpa korban dengan Wali Kota Medan seperti apa yang diberitakan belakangan ini. "Semua itu memerlukan pembuktian. Apalagi belum ada laporan terkait pengakuan korban yang pernah dianiaya di rumah dinas. Jadi ya kita tidak bisa kait-kaitkan begitu," ujar Tagam. (S.EDHI)

............................................................dari hal 1

Sebelumnya, advokat yang tergabung dalam Lembaga Kajian Hukum Nasional (LKHN) mendatangi KY. Dimana, salah satu tujuan mereka adalah mempertanyakan masalah Antasari Azhar yang saat ini menjadi fokus KY. Menurut salah satu advokat, OC Kaligis, telah terjadi pengabaian terhadap hukum acara yang dilakukan oleh hakim ketika tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan.

"Menurut Pasal 185 ayat 1 KUHAP, bukti adalah apa yang dinyatakan di pengadilan. Jika, tidak masuk dalam pengadilan, baik itu dalam rekositur atau putusan maka itu berarti menabrak hukum acara dan merugikan orang lain," kata Kaligis, Rabu. Sehingga, lanjutnya, ada pelanggaran oleh hakim dalam kasus Antasari akibat tidak mempertimbangkan bukti. Sebab, bukti atau hukum acara tidak bisa diabaikan. (SP/BBS)

SUSAHNYA RAKYAT KECIL MENGADU KE PRESIDEN ........................................dari hal 1 sana sini oleh birokrasi, tanpa tahu harus menemui siapa. Juga, harus diperiksa berulang kali. Ditanyai macam-macam. Ternyata juga tidak bisa bertemu dengan orang nomor 1 di negeri ini. Bahkan Sekretaris Presiden juga tak menanggapi. Mereka hanya sempat berdialog dengan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga. Itu secara kebetulan saat staf ahli ini sedang mau keluar kantor. "Kita diping-pong, disuruh ke bagian Setneg, bagian TU, bagian ini bagian itu tanpa ada yang menemui. Bahkan, kami tadi ketemu dengan Bapak Daniel Sparinga itu secara kebetulan saja. Apa memang begini aturannya,

padahal presiden itu dipilih rakyat," papar salah seorang pengacara keluarga Irzen Octa, Slamet Juwono, Selasa. Istri Irzen Octa, Esi Ronaldi, mengatakan kedatangannya ke Kompleks Istana Kepresidenan hanya meminta SBY dapat campur tangan dalam kasus yang merenggut suaminya tersebut. "Agar Bapak Presiden bisa mendesak supaya Citi Bank bertanggung jawab atas kematian suami saya dan menetapkan Citibank sebagai tersangka," ujar Esi. Diakuinya, keluarga Irzen Octa tidak puas atas penanganan hukum terhadap Citibank, dan jalan terakhir yang ditempuh keluarga Irzen Octa hanya bisa

mengadu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui suratnya, mereka berharap kepada Presiden agar mendesak aparat penegak hukum menangani kasus ini secara adil. Kuasa hukum keluarga Irzen, Ficky Fiher, mengatakan bahwa Esi berniat untuk menyampaikan surat pribadi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Fiher, Esi ingin menyampaikan keluhannya mengenai penanganan kasus tewasnya Irzen yang dinilai lamban. "Kita tahu presiden menyoroti kejadian seperti ini," katanya. Menurut Ficky, Esi juga ingin menyampaikan keluhan mengenai kondisi keluarganya pasca kejadian tewasnya Irzen. Saat datang ke

istana, keluarga dan kuasa hukum diterima oleh Staf Khusus Presiden, Daniel Sparingga. Pada akhir Maret, Irzen tewas saat dirinya datang ke kantor Citibank di Menara Jamsostek, Jakarta Selatan. Irzen berniat untuk mengurus tagihan kartu kreditnya. Namun, setelah interegosi dari para debt collector di ruang Cleo, Irzen kemudian meninggal. Polres Jakarta Selatan kemudian menangani kasus ini. Dalam perkembangannya, Polres telah menetapkan 5 tersangka, yaitu AL, DHB, HW, BYT dan HS. Para tersangka ada yang berperan sebagai debt collector dan tenaga outsourching. (ENDY)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

KORUPSI

May Day, Pemerintah SBY Tidak Proburuh JAKARTA - May Day, perayaan Hari Buruh Internasional yang jatuh 1 Mei, kembali diperingati. Peringatan di Indonesia memang paling heboh dibandingkan di belahan dunia. Yang lebih heboh lagi, sebelum May Day digelar, sudah ada pagelaran Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakerstran) mengundang 300 pimpinan serikat pekerja BUMN melarang ikutikutan demo. Imbalannya, uang tunai Rp 110 ribu plus sembako per orang. Suap, sogokan, upeti, gratifikasi Kemenakertrans akhirnya diberikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusutnya. Kehobahan lainnya, setidaknya 70 perusahaan menghalang-halangi keinginan buruh untuk berserikat, juga berdemo peringati May Day. Laporan yang diterima Komite Solidaritas Nasional (KSN), ada 25 pola ancaman yang dilakukan perusahaan untuk mematikan kebebasan karyawan. Ancaman itu, antara lain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diintimidasi, dimutasi, dibuang, dikucilkan, dikriminalisasi atau upaya mencari-cari kesalahan, perusahaan membuat serikat tandingan hingga membawa buruh ke ranah hukum. Celakanya, pemerintah dalam hal ini Depnaker tak bergigi menghadapi kenyataan ini. Dengan kata lain, pemerintah tak pernah membela atau pro buruh justru lebih berpihak pada pengusaha. Tak bisa dipungkiri, selama ini pemerintah SBY tidak pro buruh. Bahkan pemerintah SBY telah gagal untuk meningkatkan nasib kesejahteraan buruh dan perlindungan terhadap kaum buruh yang kini semakin tertindas dengan aturan outsorching yang menghantui buruh. Terintimidasi oleh larangan perusahaan yang memaksa buruh tidak boleh berserikat. Terpinggirkan akibat gaji buruh yang rendah sementara desakan ekonomi semakin mencekik. "Sudah saatnya kaum buruh bersatu secara serius mencari solusi persoalan buruh yang begitu kompleks selama ini. Kita sama-sama tahu, setelah hampir 66 tahun bangsa kita merdeka, ternyata sebagian besar kaum buruh belum bisa mengecap inti kemerdekaan yaitu kesejahteraan," ungkap Arief Puyuono, Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu pada peringatan Hari Buruh di Jakarta, Ahad pekan lalu. Padahal, semua tahu kontribusi kaum buruh bagi pembangunan republik ini tidak dapat dianggap sebelah mata. Bahkan dapat dikatakan, kalau tulang punggung pembangunan adalah kaum buruh. Pekerja paling keras, paling getol, paling giat adalah kaum buruh. Sayangnya, yang didapat kaum buruh sangat jauh dari harapan. Bak api jauh dari pangganggnya. Kesejahteraan yang rendah, perlindungan terhadap buruh setengah hati dan merosotnya tingkat kepastian bekerja akibat pemberlakukan outsourching. Ditambah lagi, pemerintah SBY semakin mengila dalam mengobral murah BUMN-BUMN Indonesia kepada perusahaan asing. Ini semua merupakan persoalan pokok yang melilit kaum buruh selama ini. Pencabutan Sistim kerja outsourching atau kerja kontrak, yang lama menjadi isu bersama kaum buruh juga tak kunjung didengar pemerintah SBY. Padahal, sistim kerja outsourching sudah sangat-sangat jelas merugikan para buruh dalam mendapatkan kepastian bekerja. Persoalan kepastian bekerja adalah persoalan krusial, yang kian hari kian bertambah parah. Sebenarnya, persoalan rendahnya jaminan bekerja bisa diatasi, jika jaminan berusaha bagi industri nasional juga dapat dijamin. Karena secara logika, jika Industri Nasional bisa hidup, maka akan memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sehingga dan dengan sendirinya jaminan bekerja buruh akan terus meningkat. Terkait konteks kesejahteraan, problem buruh sebenarnya lebih pada masalah ekonomi dengan harga yang terus merangkak naik. Bahkan semakin banyaknya industri-industri besar yang tutup atau pindah ke negara lain dikarenakan iklim investasi yang kurang menguntungkan di Indonesia. Tidak heran jika investasi yang menarik di Indonesia, hanyalah pada sektor pertambangan, bukan sektor manufaturing atau industri yang mengunakan labour massive. Terus terang, dengan upah yang didapat buruh saat ini sangatlah jauh dari tingkat kesejahteraan yang mestinya diterima para buruh. Dengan sistem outsourching serta upah minimum regional (UMR) yang dipatok pemerintah, membuat jurang gap semakin bertambah lebar. Yang kaya makin kaya,

NASIONAL

Pimpro PLTS Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA - Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakerstrans) kembali diguncang korupsi. Pejabat yang masih aktif tak jera berbuat nekad demi memperkarya diri sendiri. Kini, Timas Ginting Kepala Sub bagian tata usaha Direktorat pengembangan sarana dan prasarana kawasan diDirektorat Jenderal Pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans menjalani pemeriksaan intensif yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

yang miskin tambah miskin. Hasil penelitian Bank dunia tahun 2010, menyebutkan pendapatan buruh Indonesia dengan standar UMR yang diterima, ternyata 43 % pendapatan buruh habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, akibat harga bahanpokok atau sembako yang grafiknya terus naik. Dan 10% habis digunakan untuk transportasi, 25 % habis digunakan untuk kontrak rumah atau bayar cicilan rumah. Sisanya 22 % untuk biaya pendidikan anak buruh. Tabungan? ya jangan mimpi dululah nanti nunggu rejeki lebih. Biaya kesehatan? kan sudah ada larangan buruh dilarang sakit. Beaya wisata? jangan senang-senang dulu, nunggu perusahaan dapat untung pasti ada dharmawisata. Intinya, gaji yang diterima buruh tidak mencukupi untuk biaya non teknis, apalagi biaya pendidikan anak buruh dan biaya kesehatan. Jadi boleh dikata buruh dan keluarganya dilarang sakit, dan anak buruh dilarang pintar. Karenanya jangan kaget jika ada anak buruh yang bisa menyelesaikan sampai sekolah menengah atas, akibat mahalnya biaya pendidikan. Jadi anak buruh tetap jadi anak buruh. Sebenarnya jika para buruh itu mendapatkan fasilitas kesehatan, sekolah, dan perumahan yang layak, persoalan upah tidak akan menjadi masalah kompleks, masalah yang krusial. Memang kebijakan pemerintah SBY selama ini, seolah olah hanya membebankan peningkatan kesejahteraan buruh kepada pengusaha saja. Seharusnya, juga harus ada kebijakan negara untuk menyelesaikan persoalan kesulitan yang dihadapi buruh. Solusinya ya jaminan sosial. Karenanya isu yang dilempar buruh pada hari buruh ini, mendesak Pemerintah, agar serius menuntaskan RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sesuai amanat konstitusi (UUD 1945). Sementara FSP BUMN Bersatu mengajukan 5 tuntutan tuntutan kaum buruh. Pertama, penghapusan pungutan liar (pungli). Mengingat, dari sejumlah faktor penyebab high cost economy, menurut survey FSP BUMN Bersatu tahun 2010 bahwa biaya buruh hanya 9-12 persen dari harga pokok produksi, komponen bahan bakar sekitar 50 persen, listrik sekitar 30 persen, dan biaya-biaya siluman lainnya seperti pungli sekitar 19-24 persen. Jumlah pungli menjadi beban berat para pengusaha. Jika dihitung berdasarkan perkiraan pungli sebesar 7,5 persen dari biaya ekspor atau tidak kurang dari Rp 3 triliun per tahun. Akibatnya, pengusaha cenderung memindahkan beban pungli ini ke dalam biaya produksi, yaitu ke pundak buruh juga menetapkan harga barang menjadi tinggi. Namun karena tingginya persaingan di pasar, dalam menyiasati beban pungli ini, pengusaha cenderung untuk menekan gaji buruh daripada menaikkan harga barang. "Jadi yang menjadi korban aksi pungli ini adalah buruh. Pungli adalah pemerasan terhadap buruh. Akibat hasil kerjanya dipotong untuk bayar pungli, daya beli buruh menjadi rendah," ungkap Arief Puyuono didampingi Ainur Rofiq, Sekjen FSP BUMN Bersatu. Jika saja angka pungli dapat ditekan atau bahkan dihapuskan, maka alokasi dana pungli yang selama ini begitu besar harus disisihkan oleh pengusaha dapat dialihkan untuk peningkatan jaminan bekerja dan kesejahteraan kaum buruh, tambahnya. Tuntuntan Kedua, Pemberlakuan UU SJSN dan pembentukan UU BPJS. Mengingat, nerdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004, batas waktu paling lambat untuk penyesuaian semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS dengan UU No. 40 Tahun 2004 adalah tanggal 19

Oktober 2009, yaitu 5 tahun sejak UU No. 40 Tahun 2004 diundangkan. Batas waktu penetapan UU tentang BPJS yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah. RUU tentang BPJS tidak selesai dirumuskan. Karena SJSN dan BPJS adalah merupakan alat untuk kesejahteraan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Ternyata sikap Pemerintah dalam pembahasan Rancangan UndangUndang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) dengan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI menunjukkan Pemerintah belum siap melindungi rakyat sekaligus wujud ketidakseriusan dan kebohongan dalam berkomitmen mengenai jaminan sosial. "Kami mendesak pemerintah segera melaksanakan UU SJSN dan pembentukan UU BPJS, jika tidak realisasi, para buruh menuntut DPR melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemakzulan SBYâ&#x20AC;&#x201C;Budiono, karena dengan tidak dijalankanya UU SJSN pemerintah SBY sudah melakukan perbuatan tercela yaitu tidak menjalan perintah konstitusi dan layak dimazulkan," tandasnya. Tuntutan ketiga, meminta pemerintah menghentikan pengiriman TKI unskill ke luar negeri dan lindungi TKI diluar negeri. Memang, tingginya minat rakyat pedesaan yang berpendidikan minim dan Unskill menjadi TKI dan bekerja diluar negeri, disebabkan kegagalan pemerintah SBY membuka lapangan kerja di pedesaan. Juga gagal melindungi produk pertanian dari serbuan produk pertanian impor. Sehingga rakyat pedesaan rela mencari pekerjaan di luar negeri dengan tidak memiliki skill dan hanya menjadi pembantu rumah tangga dan pekerja kasar. Apalagi untuk bekerja di luar negeri rakyat pedesaan dibebani biaya yang tidak murah untuk mengurus keberangkatanya. Dan, rakyat pedesaan bekerja di luar negeri, pemerintah diuntungkan dengan pemasukan devisa yang tidak kecil jumlahnya. Sayangnya, pemerintah SBY tidak atau gagal memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri. Apalagi sudah banyak timbul berbagai kasus pembunuhan, pemerkosaan, penipuan serta penganiayaan terhadap TKI di luar negeri semakin meningkat. "Kami mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI keluar negeri dan lebih memberuikan jaminan untuk melindungi TKI yang masih bekerja di luar negeri," paparnya. Tuntutan Ke empat, Stop penjualan Aset Negara berupa BUMN. Mengingat, selama pemerintah SBY berkuasa sudah 16 BUMN, yang mempunyai nilai strategis dijual ke asing dengan harga obral, baik melalui IPO dan penjualan secara langsung. Tentunya ini sangat merugikan negara. Contoh, saat terjadi proses penjualan BUMN strategis Krakatau Steel melalui proses IPO, banyak elit politik dari partai yang memerintah meraup keuntungan dari hasil pembelian saham perdana Krakatau steel, yang under value dan dalam waktu hitungan jam saja harga saham Krakatu stell melonjak hampir 40 persen. Ini semua akibat pemerintah SBY gagal, sehingga menghindarkan BUMN jadi bancaan politik. Tuntutan kelima, Stop pembanguan Gedung DPR baru atau SBY ditetapkan sebagai Bapak pembangunan Gedung DPR. Karenanya, buruh mendesak pemerintah membatalkan pembangunan gedung DPR, karena belum merupakan sesuatu yang mendesak untuk dibutuhkan bagi kerja DPR. Apalagi, selama ini kinerja DPR tidak ada yang menghasilkan kesejahteraan bagi kaum buruh, dan dana pembangunan gedung DPR lebih baik dialokasikan untuk pembanguan rumah bagi buruh dan perbaikan perbaikan gedung sekolah yang mau rubuh.(ENDY)

"Hasil penyelidikan, KPK menemukan dua bukti permulaan cukup untuk menetapkan Timas Ginting sebagai tersangka, kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pekerjaan supervisi PLTS pada direktorat P2MKT, " ungkap Johan Budi SP, Juru Bicara KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis pekan lalu. Dilanjutkan, dalam kasus pekerjaan supervisi PLTS, Timas Ginting sebagai pim-

pinan proyek (pejabat pembuat kebijakan-red), diduga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui pencairan dana untuk membayar rekanan pekerjaan supervisi pembangkit listrik tenaga surya. Padahal proyek pekerjaan itu tak pernah terlaksana atau lebih dikenal dengan istilah proyek fiktif. Dan terkait kasus pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), Timas

Ginting, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengacuhkan peraturan yang berlaku terkait pengadaan proyek. Diduga, proyek itu telah berbenturan dengan aturan sehingga menyebabkan ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan, lanjut Johan. Atas perbuatannya itu, negara, kata Johan, diduga telah dirugikan hingga Rp 3,8 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 8,9 miliar. Lelaki kelahiran Medan 49 tahun lalu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.(ENDY)

Korupsi Pertamina Diusut JAKARTA - Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan depo minyak Pertamina di Balaraja, Tangerang dengan potensi kerugian negara 6,4 juta dolas AS. Penyidik memeriksa mantan Dirut PT Pandan Wangi Sekartadji (PWS) Jhonnie Hermanto sebagai saksi. Kasus tersebut disinyalir terkait dengan pengusaha Sandiaga S Uno. "Hingga kini masih tahap penyelidikan, kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian serius Kejakgung untuk mengusutnya sampai tuntas," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Pidsus Jasman Panjaitan

kepada wartawan di Kejakgung, Kamis pekan lalu. Jhonnie adalah Dirut PT PWS periode 1994-1996, sebelum diambil alih oleh PT VDH Teguh Sakti milik Sandiaga S Uno. Jasman enggan menjelaskan apakah Sandiaga S Uno juga akan diperiksa. Ditemui di sela pemeriksaan, kuasa hukum Jhonnie, Avianto Perdhana, membenarkan kliennya diperiksa sebagai saksi. Materi pemeriksaan tegasnya baru sebatas tugas dan tanggung jawab Jhonnei sebagai Dirut PT PWS. Avianto menjelaskan, kliennya mejabat Dirut saat perusahaan itu menanda-

tangani perjanjian pembangunan, pengoperasian, penyewaan, dan pemeliharaan Depot Satelit A Jakarta dengan PT Pertamina pada 29 Maret 2006. Sedangkan menyangkut proses pembayaran dari Pertamina kepada PWS, Jhonnie tidak tahu mengahu karena semua hak kepemilikannya di PWS diambil alih pengusaha Sandiaga Uno. "Pembayaran kompensasi Pertamina kepada PSW dilakukan sekitar Maret 2009, dinama klien saya menegaskan saat itu kepemilikan perusahaan sudah beralih ke Sandiaga Uno," ujarnya.(ENDY)

Putusan Banding Perberat Gayus JAKARTA - Masa hukuman Gayus HP Tambunan, eks pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut kasus mafia pajak, diperberat dari tujuh tahun penjara menjadi sepuluh tahun penjara oleh majelis hakim banding yang dipimpin Rosmardani, di Pengadilan Tinggi Jakarta. "Putusan banding dibacakan pada 29 April 2011. Hukuman yang dijatuhkan Gayus memang lebih berat dibandingkan hukuman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Ahmad Sobari, juru bicara Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Dilanjutkan, ada beberapa pertimbangan memperberat vonis Gayus. Pertama, Gayus terbukti melakukan empat perbuatan pidana sekaligus. Sehingga memperberat hukumannya. Juga, dengan hukuman yang tinggi diharapkan akan menimbulkan efek jera, buruk, terutama kepada wajib pajak. Akibat perbuatan Gayus, dikhawatirkan wajib pajak menjadi enggan membayar pajak karena cemas setorannya diselewengkan pegawai Ditjen Pajak. Dampak lebih luas lagi, jelas menimbulkan pendapatan negara dari pajak semakin berkurang, tandasnya.

Februari 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Gayus dengan hukuman selama tujuh tahun penjara dan dikenai denda Rp 300 juta. Hakim menjerat Gayus dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menyalahgunakan wewenang, menyuap hakim dan polisi, serta memberi keterangan palsu dalam penyidikan. HUkuman ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa yang menuntut selama 20 tahun ditambah denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan penjara.(ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

KORUPSI

Penerimaan Mahasiswa Baru Unimed Gunakan Tiga Jalur MEDAN- Universitas Negeri Medan (Unimed) membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2011. Sistem pendaftarannya masih menggunakan sistem online yang dimulai dari tanggal 2 hingga 24 Mei 2011. Wakil Ketua SNMPTN 2011, Prof DR Berlin Sibarani MPd mengatakan, penerimaan mahasiswa baru di Unimed ada perbedaan, di mana menggunakan tiga jalur penerimaan. “Ada tiga jalur penerimaan mahasiswa baru Unimed, yakni Jalur Undangan/Bidik Misi, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) jalur ujian tulis/keterampilan dan Jalur Seleksi Lokal,” kata Berlin didampingi Pembantu Rektor II Unimed Drs Chairul Azmi Hutasuhut MPd, dan koordinator Humas SNMPTN Panlok 14 Unimed Drs Nasrun Nasution, Kamis pekan lalu. Disebutkan Berlin, pendaftaran secara online diperuntukan bagi Jalur SNMPTN dan Seleksi Lokal, di mana pendaftarannya melalui website http://ujiansnmptn.ac.id. Namun sebelumnya bagi calon mahasiswa harus terlebih dahulu membayar biaya pendaftaran untuk membeli PIN Pendaftaran di Bank Mandiri (Jalur SNMPTN) dan Bank BNI (Seleksi Lokal). “Khusus Jalur SNMPTN jalur tulis/keterampilan diperuntukan bagi lulusan ujian nasional SMA/MA/SMK/ MAK sederajat tahun 2009 atau 2010. Bagi lulusan tahun 2011, harus dibuktikan dengan surat keterangan lulus

(SKL) / kartu peserta ujian dilengkapi dengan pasfoto yang dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah,” katanya. Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Unimed untuk Jalur Undang/Bidik Misi telah dilakukan sebelumnya dan akan diumumkan pada 18 Mei 2011, sedangkan SNMPTN Jalur Tulis/Keterampilan untuk tamatan 2009 – 2010 dibuka tanggal 2 hingga 10 Mei, sementara untuk tamatan 2011 dibuka tanggal 11 sampai 25 Mei 2011. “Untuk pendaftaran Jalur Seleksi Lokal pada 1 Juni s/d 9 Juli 2011 melalui website www.unimed.ac.id,” kata Berlin seraya menambahkan, biaya pendaftarannya sebesar Rp 150 ribu untuk kelompok IPA atau IPS, Rp 175 ribu kelompok IPC dan Rp 150 ribu bagi peserta peserta yang memilih program studi. Sementara itu, Pembantu Rektor II Unimed Drs Chairul Azmi Hutasuhut MPd menambahkan, khusus SNMPTN Jalur Tulis/Keterampilan akan dilakukan ujian pada 31 Mei – 1 Juni (tertulis), sedangkan ujian keterampilan pada 3 – 4 Juni. Ditekankan Chairul, nomor identitas dan PIN SNMPTN yang diperoleh saat pendaftaran di bank sangat rahasia dan tidak boleh diperlihatkan pada orang lain. “PIN SNMPTN hanya dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran online satu kali aja. Konsekuensi kelalaian menjaga kerahasian informasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab calon peserta,” ucapnya. (FER)

SAHdaR Desak Seleksi KIP Sumut Digelar MEDAN - Proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara sudah berjalan selama 6 bulan. Seleki yang dilaksanakan sejak November 2010 ini telah menghasilkan 15 nama calon untuk diseleksi di DPRD Sumut. Akan tetapi, 15 kandidat yang diumumkan sejak 20 Desember 2010 itu, belum ditindaklanjuti oleh DPRD SU. Pembentukan KIP Sumut adalah amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejak Mei 2010, UU KIP sudah diberlakukan, tapi sampai sekarang belum juga terbentuk Komisi Informasi di tingkat daerah. Padahal Komisi Informasi Provinsi sangat dibutuhkan dalam mengawal proses keterbukaan informasi. Dari studi yang dilakukan SAHdaR di beberapa instansi, ditemukan bahwa pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memahami UU KIP ini. Ironisnya, terdapat resistensi birokrasi untuk diwawancarai mengenai keterbukaan informasi. “Peneliti lapangan kami tidak diterima di beberapa instansi, ini membuktikan bahwa Komisi Informasi sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan sikap pemerintah yang takut terbuka” kata Fahriza Marta Tanjung Pl.H Kordinator Eksekutif SAHdaR. Fahriza pun menegaskan bahwa temuan itu menunjukkan pemerintah belum siap memasuki era keterbukaan dan demokrasi. “Pemerintah belum punya kesiapan untuk berdemokrasi di era keterbukaan ini,” tambahnya, Jumat pekan lalu. Seiring dengan diberlakukannya UU KIP, permohonan informasi yang tidak dipenuhi seharusnya bisa memasuki proses sengketa infor-

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

masi. Namun, kita belum punya Komisi Informasi di tingkat lokal. Seperti yang ditegaskan Kordinator Divisi Hukum SAHdaR Danial Aur Satar, SH, layaknya Sumut sudah punya komisi Informasi. “Sekarang bagaimana kita mau bersengketa, Komisi belum juga terbentuk,” katanya dengan kecewa. Lebih lanjut menurutnya, bukan berarti dengan adanya komisi ini, masyarakat akan beramai-ramai untuk bersengketa. Tetapi justru dengan ada Komisi ini, maka terbentuk Badan yang akan mengkanalisasi kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi chaos. Lanjutnya “Masyarakat ini kan baik, mereka butuh pelayanan yang baik dari pemerintah, bukan gila sengketa,” imbunya. Hingga saat ini, satu tahun pelaksanaan UU KIP, kita masih meragukan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi. Pasalnya, setelah terpilih 15 nama untuk masuk tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), hingga hari ini belum ada kepastian untuk pelaksanaan test itu. Fahriza menegaskan bahwa masyarakat menagih kepastian jadwal test yang akan diselenggarakan. Mengenai penjadwalan uji kelayakan itu, Pemprovsu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus berkordinasi dengan DPRD SU. Menurut Fahriza Dinas Kominfo mesti mengambil langkah cepat, dan berinisiatif. Kepastian mengenai fit and proper test di DPRD Sumut, harus secepatnya ditetapkan. Pembetukan KIP Sumut adalah bukti keseriusan pemerintah dalam Keterbukaan Informasi, dan masyarakat akan menilai komitmen pemerintah.(MEI)

SUMUT

Ketua DPRD Desak Kapolres Selidiki Dana Hibah Disdik NIAS UTARA - Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Rasali Zalukhu S.Ag meminta Kapolres Nias untuk segera menyelidiki kebenaran penyimpangan penggunaan dana hibah Dinas Pendidikan Nias Utara Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 149 juta yang diduga diselewengkan oknum mantan Kadis Pendidikan Nias Utara berinisial FZ. "Dugaan penyelewengan dana hibah ini sudah cukup lama mencuat kepermukaan, bahkan sudah sempat diproses Polres Nias namun hingga saat ini masih belum jelas penanganannya," katanya, Rabu pekan lalu. Kepada Kapolres Nias yang baru, ia mengharapkan kasus ini diusut secara tuntas supaya menjadi acuan

penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus lain. Sewaktu FZ menjabat sebagai mantan Pj Bupati Nias Utara, disinyalir banyak kasus korupsi yang masih terpendam. Sumber dari salah seorang pegawai Disdik yang tidak mau disebut namanya mengatakan dana hibah tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk membenahi kegiatan di dinas pendidikan daerah. "Namun menurut informasi yang kami terima dana tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang menjurus kepada kepentingan pribadi," kata sumber. Sebab, dari dana tersebut yang sudah tersalur hanya sebesar Rp 65 juta, selebihnya diduga dikantongi FZ. Masih menurut sumber, selain dana hibah yang diselewengkan, juga disebut-sebut FZ belum menyalurkan dana fungsional dan dana insentif yang diperuntukan bagi kepala sekolah se-Kabupaten

Nias Utara sehingga akibat perbuatannya para kepala sekolah dan guru-guru telah dirugikan puluhan juta rupiah. "Kita juga merasa heran, kenapa kasus ini masih terpendam di polres padahal sudah dilaporkan masyarakat tanggal 27 Mei 2010 lalu. Kita minta Kapolres Nias agar segera mengusut kasus ini sampai tuntas sehingga kasus ini tidak menjadi bom waktu bagi penegak hukum di Polres Nias," tegasnya, Jumat pekan lalu. Dana hibah tersebut bernilai Rp 149 juta sedangkan yang dimanfaatkan hanya sebesar Rp 65 juta, yakni biaya perjalanan dinas Kadis Pendidikan keluar daerah Rp 20 juta, biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp 15 juta, biaya pendataan sarana dan prasarana sekolah serta pendataan tenaga kependidikan Rp 30 juta, sedangkan sisanya diduga dikorupsikan.(IZ/YAGI)

Aset Negara Disalahgunakan PANTAI CERMIN - Kendaraan dinas truk tangki Isuzu roda enam plat merah B 9877 LQ milik Departemen Sisial RI berasal dari anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2008 diperuntukkan unit siaga bencana digunakan tidak pada waktunya. Pasalnya, kendaraan dinas tersebut disalahgunakan untuk menyiram jalan yang dilalui Dump Truk galian C di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut Kabid Pengawasan Pembangaunan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Informasi Masyarakat Anti Korupsi (LIMAK)

Serdang Bedagai, Nasri Effas, Rabu pekan lalu mengatakan, kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi pengusaha galian C itu, dinilai karena pihak terkait tidak tegas. “Fasilitas negara yang milik masyarakat luas ini, seharus dijaga dengan baik, jangan disalahgunakan lagi,” tegasnya. Pantaun dilokasi, setiap hari asset Negara tersebut, digunakan unutk menyirami jalan yang berdebu di Desa Kota Pari, Pantai Cermin Kanan, dan Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai. Akibat dilalui puluhan kendaraan dump truk pengangkut galian C. (RYAD)

Kadis PU Kangkangi Perpres GUNUNGSITOLI - Kadis Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Ir EM, diduga telah mengkangkangi Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak berpengalaman dalam pelaksanaan proses tender proyek Tahun Anggaran (TA) 2011. Koordinator Indonesia Demokracy Watch, Petrus S Gulo SE yang dikonfirmasi mengatakan oknum Kadis PU yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan sengaja mengangkat dan menetapkan beberapa orang PPK di lingkungan Dinas PU yang menyalahi PerpresNo.54/2010. Menurut Petrus, beberapa penyimpangan yang dilakukan oknum Kadis diantaranya mengangkat PPK yang tidak memenuhi syarat yakni mengangkat PPK yang belum memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dapat diprediksi belum memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa dikarenakan mereka pegawai baru (CPNS-red). "Bagaimana mereka dapat memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 tahun sesuai yang diharapkan Perpres sementara mereka (PPK-red) masih pegawai yang baru diangkat," ujarnya, Jumat pekan lalu. Lanjutnya, seorang PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan yang diatur di dalam Perpres N0.54/

2010 yakni menetapkan rencana pelaksanaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri(HPS), rancangan kontrak,menerbitkan SPPBJ(Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa),menandatangani kontrak,dll sehingga apabila pejabat yang ditempatkan disana tidak memiliki pengalaman maka dapat berakibat fatal dalam kegiatan proyek. "Kadis selaku KPA sengaja mempermainkan Perpres dengan mengangkat PPK yang tidak memenuhi syarat karena bagaimana pun PPK yang diangkat itu belum mengerti fungsi dan tugasnya dan dikhawatirkan pekerjaan tidak optimal kedepan, padahal Perpres merupakan acuan baku dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang nota bene tida bisa ditafsirkan lain," tegas Petrus. Sementara itu, beberapa sumber menyebutkan proses pengumuman proses tender dilingkungan Pemko Gunungsitoli terindikasi cacat hukum karena disinyalir tidak melalui ketentuan yang telah diatur dalam Perpres No.54/2010 yakni pengumuman rencana umum pengadaan tidak melalui website kementrian/ lembaga daerah dan instansi portal pengadaan nasional. Namun pengumuman rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran seyogianya dilaksanakan oleh lembaga daerah/instansi melalui koran nasional atau koran provinsi sehingga dengan aturan ini ma-

ka rencana umum pengadaan dilakukan di website yang akan diakumilasi oleh LKPP melalui portal pengadaan nasional. Sementara website kota Gunungsitoli masih belum ada kecuali email. Kabag Humas Pemko Gunungsitoli, HN Gulo BA yang dikonfirmasi Kamis pekan lalu mengatakan yang sudah ada di Pemko Gunungsitoli hanya email sedangkan website belum ada dan menyarankan agar ditanyakan kepada masingmasing pengguna barang/jasa yakni para SKPD yang melelang proyek. Ir EM yang hendak dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu pekan lalu tidak berada ditempat. Menurut stafnya Kadis sedang mengikuti rapat kerja di DPRD Kota Gunungsitoli. Sementara sumber dari PU Kota Gunungsitoli mengakui bahwa memang benar PPK yang diangkat pada pelaksanaan proyek tahun ini rata-rata pegawai baru yang masih CPNS, tetapi hal itu dilakukan Kadis karena personil terbatas. Ketika ditanya kenapa Kadis tidak memberdayakan pegawai yang lain dilingkup Pemko Gunungsitoli sebagai PPK, menurut sumber hal itu kebijakan Kadis. Sementara rumor yang berkembang menyebutkan beberapa paket proyek di Dinas PU Kota Gunungsitoli merupakan jatah beberapa oknum wakil rakyat di DPRD Kota Gunungsitoli sehingga untuk mengarahkan proyek tersebut terpaksa diangkat PPK yang mudah diatur dan diarahkan, ujar sumber. (YAGI)

Pimponpes Unjuk Rasa Dana Bansos PALUTA - Selasa pekan lalu, para Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Padang Lawas Utara berunjuk rasa ke kantor LSM Forum Ri Bersatu di Pasar Purba Bangun, Kecamatan Portibi. Puluhan massa tersebut menumpangi mobilmobil mewah menuntut Ketua Forum RI Bersatu agar tidak mencemari Ponpes di Paluta. Masalahnya kata salah satu pengunjuk rasa, sudah dua pimpinan yang sedang diperiksa kejaksaan karena diduga penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos). Ketua Forum RI Bersatu Drs Syamsuddin Siregar kepada massa mengatakan LSMnya tidak pernah mencemarkan nama baik Ponpes di Paluta. "Soal panggilan jaksa dihadapi saja, kenapa takut kalau memang tidak merasa bersalah. Biar dibuktikan melalui proses hukum. Kalau nanti terbukti bersalah maka merekalah yang mencemarkan nama baik Pompes di Paluta," kata Syamsuddin. Latar belakang aksi inilah yang menjadi catatan kita, lanjutnya, artinya bagaimana pihak kejaksaan nanti melakukan proses penyelidikan terhadap beberapa Ponpes yang menerima dana Bansos di Paluta. Apakah mereka dapat mempertanggung jawabkan uang negara itu. "Ini kan masalah hukum, hak LSM sangat terbatas terhadap proses hukum, pihak berwajib yang dapat melakukan proses ini. Selain ponpes yang dapat kucuran dana, mesjid-mesjid di Kabupaten Paluta sudah banyak yang menerima melalui panita dan masalah rehab mesjid juga sudah di investigasi langsung ke lapangan. Ternyata terindikasi praktek KKN oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab dan ini juga akan kami sampaikan kepada pihak yg berkompoten," paparnya, jumat pekan lalu.(DHS)

Tersangka Dugaan Korupsi di Bina Marga Medan Segera Ditetapkan MEDAN-Poldasu segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase di Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Medan. Kasubbid Dokliput Bidang Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan di Medan mengatakan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya menerima hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). “Hasil auditnya sudah kami terima,” katanya, Jumat (6/5). Namun, MP Nainggolan tidak bersedia menyebutkan hasil audit BPKP itu, termasuk kemungkinan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut. “Nanti saja kami umumkan, mungkin dalam beberapa hari lagi,” katanya. Meski telah menerima hasil audit dan memeriksa sejumlah saksi, MP Nainggolan juga belum bersedia menyebutkan pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu. Menurut catatan, penyidik Polda Sumut telah memeriksa beberapa saksi dan menyita berbagai dokumen dari sejumlah perusahaan rekanan dalam proyek dengan pagu sebesar Rp 38 miliar lebih itu. Diantaranya, poto copy surat perjanjian kontrak, surat pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Dari pemeriksaan yang dilakukan, Dinas Bina Marga Pemkot Medan hanya mengerjakan 436 paket dari 495 paket yang ditetapkan di 21 kecamatan yang ada di daerah itu.(MECOM)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: A Rahman Nasution; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Eferani Zai, Ingati Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin, Jamaluddin Maha (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

KORUPSI

LIPSUS

Dari Ijazah Palsu hingga Suap

KPK ‘Unjuk Gigi’ di Nisel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nias Selatan untuk membatalkan Fahuwusa Laia sebagai bakal calon Bupati Nias Selatan periode 2011-2016 ini merupakan keputusan yang tepat. Dimana keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat karena Fahuwusa mengantongi ijazah yang diduga palsu untuk maju sebagai Balon Bupati. Hal ini disampaikan praktisi hukum Bambang Santoso SH. ENURUTNYA KPU harus berkordinasi dengan Panwaslu terhadap kejangalan ijazah palsu tersebut. Dan Panwaslu harus menetapkan status hukum ijazah tersebut apakah benar ijazah tersebut palsu atau tidak. “KPU dan Panwaslu harus sifatnya berkordinasi terhadap masalah ini agar putusan KPU membetalkan pencalonan Fahuwusa kuat dan memiliki kekuatan hukum,” ujarnya. Sementara status Fahuwusa

M

yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana penetapan tersebut terkait kasus suap pemenangan Pemilukada Nias Selatan yang dilakukan Fahuwusa merupakan langkah hukum yang tegas dilakukan KPK. Dimana suap pemenangan Pemilukada tersebut merupakan gratifikasi yang dilakukan Balon yang melanggar undang-undang Tipikor. Dalam menangani kasus ini, KPK harus melakukan penyidikan dan penyelidikan. Dimana penyidikan dilakukan guna mencari pelaku tindak pidana tersebut. Dan

KPU Harus Selektif, Jangan Memilih Kepala Daerah Karena Uangnya SAAT ini kasus suap Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia masih terus dikembangkan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membongkar keterlibatan pihak lain. Dalam hal ini menurut Praktisi Hukum SBE Girsang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus mencoret namanya dari daftar pencalonannya kembali. Apalagi Fuhuwusa sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Seharusnya KPU sebagai panitia penyelenggara pemilihan kepala daerah lebih selektif melakukan penjaringan kepala daerah. "Jangan asal pilih orang saja dan jangan karena melihat uangnya banyak," kata Girsang. Kalau ingin memilih kepala daerah yang bersih dan tidak korupsi, seharusnya KPU membentuk tim penyelidik harta kekayaan para calon. Jangan lagi mengikutsertakan calon yang sudah bermasalah. Sudah banyak contoh kepala daerah kita yang terindikasi korupsi. Dan yang terakhir Gubsu Syamsul Arifin. Sebelum menjabat sebagai Gubsu, Syamsul Arifin menjabat sebagai Bupati Langkat. Dan karena ambisinya ingn menjadi orang nomor satu di Sumut, Syamsul Arifin akhirnya menggunakan dana APBD Langkat untuk kepentingan kampanye dan kepentingan pribadinya. "Akan jadi apa Sumut ini, jika dipimpin oleh koruptor," tanyanya. Karena lemahnya hukum di negara kita, menurut Girsang, maka akan semakin merajalelalah para koruptor. Pemerintah tidak pernah menerapkan UU Tipikor. "Saya yakin jika UU Tipikor dilaksanakan maka angka kasus korupsi bisa ditekan. Dan peringkat Sumut untuk kasus korupsi akan turun dan tidak lagi diperingkat pertama seperti tahun ini,"sebut Girsang. Girsang berharap KPU lebih bijak dan lebih selektif memilih. Calon bupati yang bersih adalah yang punya harta bersih. Dan bagi masyarakat, jangan sampai salah pilih. "Jangan memilih calon yang bermasalah karena tugasnya akan selalu membuat masalah," ucapnya.(FER)

KPU Jangan Calonkan Calon Cacat PRAKTISI Hukum Abdi Nusa Tarigan juga menegaskan seharusnya KPU jangan lagi mengikutsertakan calon-calon yang sudah cacat. Seharusnya kasus Gubsu Syamsul Arifin dan walikota Medan Rahudman Harahap sudah bisa menjadi contoh. KPU harus lebih bijak untuk melakukan pemilihan. Calon yang sudah tersandung dengan kasus sebaiknya di blacklist saja. Alasannya, rakyat akan semakin menderita dan sengsara, kata Abdi. Mengapa sering terjadi pemilukada di Indonesia..? Hal ini disebabkan tidak lain karena adanya indikasi suap. Masyarakat sudah jenuh dengan pemilihan-pemilihan. Tak satu pun diantara calon yang bersih dari kasus korupsi.Siapa lagi yang bisa mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat jika KPU saja tidak tegas dan masih bisa di lobi oleh dang calon...? sindirnya. Kasus yang dialami Fuhuwusa sudah cukup untuk membawa dia ke pengadilan. Selain kasus korupsi juga terindikasi kasus ijajah palsu. "Mau jadi apa Nias Selatan jika terus dipimpin oleh orang-orang yang menghalalkan segara cara," tanya Abdi. Seharusnya pemerintah bertindak tegas menghadapi kasus FUhuwasa. Tindak tegas dan usut tuntas kasus tersebut dan seret orangorang yang memang terlibat dengan Fuhuwasa. Dan sebagai panitia penyelenggara Pemilukada, KPU harus bertindak tegas jika salah satu calon sudah terindikasi kasus korupsi, kata Abdi tegas.(FER)

penyelidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana itu. Kedua unsur ini harus ditetapkan sehingga KPK mempunyai alat bukti kuat menetapkan status hukumnya sebagai tersangka. “Status tersangka yang ditetapkan KPK mempunyai bukti permulaan yang cukup apakah berbentuk surat atau pengakuan saksi. Jika KPK tidak memiliki

alat bukti pastinya KPK tidak mungkin menetapkan sebagai tersangka. Karena KPK jauh lebih tegas dalam menindak pelaku korupsi dibandingkan polisi dan Kejaksaan,” tegasnya. Kita harus mendukung keputusan KPU Nias Selatan karena telah mengambil langkah tegas tanpa

menunggu hasil pengadilan terhadap status hukum ijazah yang dimiliki Fahuwusa. Ada dua sisi yang harus dipertimbangkan oleh KPU terkait masalah tersebut. Pertama pemilukada ini merupakan kepentingan umum, jika kita dan KPU menunggu hasil pengadilan terhadap status ijazah tersebut sudah pasti pemilukada akan terganggu dan tidak menutup kemungkinan akan ditunda. Hanya karena satu orang kepentingan masyarakat luas akan terabaikan. Hukum ini pemanfaatan masyarakat. Kemajuan masyarakat luas harus dipertimbangkan.

KPK sudah tegas dan berwenang menetapkan sebagai tersangka kalau dia Fahuwusa sudah ada bukti itu sah-sah saja dan harus ditindak lanjuti. “Jika cukup bukti lakukan penahanan dan kasus tersebut dengan segera dilimpahkan kepengadilan agar mendapat kepastian hukum. Jangan lama-lama harus cepat penangananya,” ujarnya. Bambang berharap, kepada lembaga KPU maju terus dengan keputusan yang mantap. Dan kepada KPK berharap harus menindak lanjuti kasus ini dengan cepat dengan melakukan penyidikan secra profesional dan profosonal sesuai dengan hukum secara pidana yang berlaku. (VIN)

Roti Kelapa Berbuah Tersangka SAUT Sirait, pendeta sekaligus anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, memanjatkan doa untuk kelancaran urusan tiga tamu jauh di ruang kerjanya. Mereka adalah Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia, istri Fahuwusa yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nias Selatan, Nur Asna Larosa, dan anggota tim sukses Fahuwusa, Yurisman Laia. Hari itu, 13 Oktober 2010, para tamu tak hanya memohon kelancaran tapi juga meminta bantuan bagi Fahuwusa yang belum lama dicoret dari daftar calon kepala daerah Nias Selatan, Sumatera Utara. Komisi pemilihan setempat mencoret namanya yang berpasangan dengan Rachman Alyakin karena Fahuwusa tak memiliki ijazah SMA. "Dia minta dibantulah, supaya bisa masuk daftar," Saut bercerita. Sekitar dua jam, sebelum berdoa, mereka berkeluh-kesah. Anggota Komisi Pemilihan yang belum sepuluh hari dilantik itu hanya mendengarkan dan meminta mereka bersabar. Apalagi sore itu Saut berencana ke Sumatera Utara untuk menelusuri pencoretan Fahuwusa. Menjelang zuhur, para tamu pamit mundur. Sebelum meninggalkan ruangan, Fahuwusa menyerahkan tas kertas bermotif batik kepada Saut. Dia bilang, "Pak Saut, Nias Selatan itu terkenal karena kelapa. Ini ada roti kelapa untuk Bapak." Tanpa memeriksa bingkisan, Saut ikut meninggalkan ruangannya. Diantar sopirnya, Hari Alma Vintono, Saut menghadiri acara syukuran di kantor Partisipasi Kristen Indonesia di Jakarta Timur. Sebelum turun dari mobil dinasnya, Saut berpesan agar Ario, nama panggilan sopirnya, menghabiskan roti kelapa yang diberi Fahuwusa. Keduanya tak menyangka, roti kelapa itu bakal membawa mereka ke gedung yang terletak sekitar satu kilometer dari Komisi Pemilihan Umum, yakni gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. RASA lapar membuat Ario bersemangat kembali ke kantor Saut. Secangkir teh manis hangat ditatingnya ke dalam ruangan. Seraya membayangkan indahnya kombinasi teh manis hangat dan roti kelapa, ia tak kehilangan solidaritas. Diajaknya Sugiharto, anggota staf Saut, masuk ruangan. Agak bergegas membuka tas kertas bermotif batik itu, Ario tak menemukan roti kelapa. Dirogohnya ke sana-kemari, tak

juga ketemu roti. Tapi ada bungkusan lain kertas koran, padat isinya. "Saya sempat takut, siapa tahu ular," Ario belakangan bercerita. Dia mengambil pulpen, mencongkel koran pembungkus. Aman. Tapi isi tas malah membuatnya terkejut. Ia menyaksikan bergepok-gepok uang pecahan seratus ribu. "Seumur hidup saya belum pernah melihat uang sebanyak itu," katanya. Entah mengapa, Ario dan Sugiharto sepakat menghitung jumlah gepokan. Tak kurang dari sepuluh gepok. Keduanya menyimpulkan duit itu harus dilaporkan kepada bos mereka. Maka berangkatlah sang sopir menjemput Saut. Duit ditaruh di bangku belakang. Setelah duduk di kursi depan, Saut bertanya, "Gimana kuenya? Enak?" Ario ketus menjawab, "Bapak main-main, ya? Lihat aja sendiri di belakang." Saut membuka tas di kursi belakang itu. Benar: uang! Keduanya lebih banyak diam sepanjang perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. BANDARA Polonia, Medan, sehari kemudian. Saut, yang baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Sumatera Utara, kebetulan bertemu dengan Mas Achmad Santosa, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. "Wajah Saut terlihat gelisah," Achmad Santosa mengenang. Saut kemudian menceritakan persoalan "roti kelapa" itu. Achmad Santosa menyarankan Saut melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Esoknya, Saut dan Ario melapor ke komisi antikorupsi. Keduanya langsung dimintai keterangan. Gepokan uang disita dan dihitung. Jumlahnya seratus juta kurang seratus ribu rupiah. Menurut Saut, KPK saat itu menilai bukti masih minim karena penyerahan uang tak disaksikan siapa pun selain kubu Fahuwusa dan Saut sendiri. Salah-salah, malah Saut diserang balik karena dianggap

mencemarkan nama baik. Harus ada bukti baru untuk menjerat Fahuwusa. Kesempatan yang ditunggu akhirnya tiba. Dua pekan kemudian, sang Bupati kembali datang ke ruangan Saut bersama dua orang lain. Sebelum pertemuan, Saut menyusupkan alat perekam di kantong celana dan meminta pembicaraan empat mata dengan Fahuwusa. Saat itulah Saut memancing Fahuwusa agar mengakui pemberian uang Rp 99,9 juta. "Dia membenarkan dan berjanji memberi lebih lagi kalau masuk daftar calon," katanya. Bukti rekaman diserahkan ke KPK. Tapi baru Selasa pekan lalu KPK menetapkan Fahuwusa sebagai tersangka suap. Hingga Jumat, Komisi belum juga menahan Fahuwusa. Wakil Ketua KPK Haryono Umar membantah proses penetapan tersangka terlalu lama. "Prosesnya termasuk cepat, tak sampai setahun," ujarnya. Ia juga menyangkal ada keistimewaan terhadap kepala daerah dari Partai Demokrat yang tersandung korupsi. "Semua diperlakukan sama," katanya. UPAYA Fahuwusa menjadi calon bupati tak hanya dengan mendekati Saut. Sejumlah anggota staf Komisi Pemilihan mengatakan Fahuwusa dan timnya rela menunggu lama guna bertemu dengan para komisioner. Anggota Komisi Pemilihan, Sri Nuryanti, juga mengaku didekati tim Fahuwusa. "Saya tak mau menerima mereka karena bukan koordinator wilayah Sumatera Utara," katanya. Saut mengatakan bekas anggota Komisi, Andi Nurpati, yang digantikannya karena menjadi pengurus Partai Demokrat, juga berulang kali mengirim pesan pendek agar Saut membantu Fahuwusa. Komisioner lain, I Gusti Putu Artha, juga mengaku pernah ditelepon Andi. "Dia menanyakan bagaimana ceritanya Fahuwusa bisa sampai tak masuk daftar calon," ujar Putu.

Andi Nurpati menyatakan menghubungi para komisioner karena ditugasi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyelesaikan masalah pencalonan Fahuwusa. Tapi Andi membantah mengintervensi bekas lembaganya. "Saya hanya minta kasusnya dipelajari lagi," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat itu. Menurut Andi, Fahuwusa seharusnya bisa menjadi calon bupati. Mantan kepala kejaksaan negeri ini menyertakan surat pengganti ijazah karena yang asli hangus pada peristiwa kebakaran di rumah orang tuanya. Ada juga surat keterangan polisi soal terbakarnya ijazah. Dokumen itulah yang digunakan ketika Fahuwusa mencalonkan diri sebagai bupati pada periode sebelumnya. Anggota Komisi Pemilihan Nias Selatan, Soolofona Manao, menyatakan pencoretan nama Fahuwusa sesuai dengan prosedur. Surat yang diajukan Fahuwusa tak memenuhi syarat pengganti ijazah. Surat itu juga telah dibatalkan pihak sekolah Banua Niha Keriso Protestan Gunungsitoli, Sumatera Utara. Hasil penelusuran Soolofona menunjukkan Fahuwusa tak terdaftar dalam buku induk kesiswaan. Fahuwusa tak bisa dimintai keterangan. Telepon selulernya tak aktif, pesan pendek Tempo juga tak berbalas. Hingga Jumat pekan lalu, istri Fahuwusa, Nur Asna Larosa, yang berjanji meminta suaminya agar mau diwawancarai, juga tak memberi kabar. Tapi Nur Asna sempat membantah pernah bertemu dengan Saut. Ia yakin suaminya tak memberikan uang sepeser pun kepada Saut. "Tidak benar itu. Tuhan yang tahu," ujarnya. Toh, Andi Nurpati, yang telah meminta keterangan Fahuwusa, mengatakan kader Demokrat itu mengakui pertemuan dengan Saut bersama Nur Asna. "Tapi dia membantah ada suap," katanya. Yang jelas, mimpi Fahuwusa menjadi bupati sirna sudah. Komisi Pemilihan Nias Selatan telah menetapkan pasangan Idealisman Dachi dan Huku'asa Ndruru sebagai bupati dan wakil bupati dalam pemilihan yang digelar dua hari menjelang tutup tahun. Keduanya dilantik pada 12 April lalu. Partai Demokrat, yang menguasai kursi DPRD setempat, harus merelakan calonnya tak masuk daftar. (TIM)


KPK POS

6

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

N A D JAMBI RIAU

POLITIK

Walikota : Jangan Terlibat Gerakan Radikal SUBULULUSSALAM - Program Polda Aceh tentang Polisi Sawe Sikula (PSS) Walikota memberikan apresiasi positif dan mendukung sepenuhnya. Hal itu diketahui sebagimana pidato tertulis Kapolda Aceh Drs.Iskandar Hasan SH.MH dibacakan Kabag Ops Polres Aceh Singkil AKP Siswoyo,S.IK. Dalam pidatonya, Kapolda menyampaian implementasi kegiatan polisi seperti pembina upacara di sekolah dan sekaligus ceramah bahaya Narkoba, pornografi, sosialisasi UU lalu Lintas, safety Riding. Hal itu disampaikan Kapolda pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kota Subululussalam, Senin lalu di Lapangan Beringan Subululussalam. Walikota Merah Sakti SH bersama Ketua PKK Sartina

Gubernur Aceh Resmikan PKS PT BSL SUBULUSSALAM Kunjungan Gubernur Aceh Drh Irwandi Yusuf ke Kota Subulussalam, Selasa lalu untuk meresmikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.Bangun Sempurna Lestari (BSL) di Desa Pelayangan Subulussalam. Peresmian PKS ini diharapakn dapat membantu petani perkebunan kelapa sawit. Keberadan PKS untuk memudahkan petani di wilayah ini mengolah hasil kelapa sawitnya. ”Dengan kehadiran PKS ini, saya berharap dapat menggairahkan masyarakat Kota Subulussalam terang,” Irwandi. Pengembangan perkebunan kelapa Sawit merupakan program pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, dimana Kementrian BUMN telah menegaskan program revitalisasi perkebunan di Aceh akan mempungsikan 41 ribu hektar lahan terbengkalai. Semangat revitalisasi ini mengandung banyak makna, pertama merupakan program penghijauan sehingga nantinya tidak ada lagi lahan terlantar di Aceh. Kedua untuk memberdayakan masyarakat di kawasan perkebunan artinya program ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga mendorong partisipasi masyarakat berperan Aktif menggalakkan perkebunan. Gubernur mengaku pada 4 tahun terakhir ini, pertumbuhan areal kelapa sawit di Aceh sangat pesat, mencapai 315 ribu hektar dengan produksi minyak sawit 286.452 ton dan inti sebesar 129.412 ton. Namun produksi itu belum maksimal karena produktivitas sawit masih pada kisaran 2,16 ton/ha/ tahun. Sedangkan idealnya, produktinitas kebun sawit berkisar 5 ton/ha/tahun. Revitalisasi perkebunan kata Irawadi, tidak cukup hanya memperluas areal, tapi harus menciptakan agar pasar komoditi bernilai tinggi. Irwandi berharap kepada pengelola PKS agar memberikan penghargaan yang lebih baik pada buah sawit sekitarnya. Sehingga petani terbantu dan merasa lebih dihargi. Pihak PKS juga dapat memberi dukungan seperti dalam bentuk supervisi kepada petani yang menjadi binaan agar kualitas Buah Sawit lebih baik. Termasuk memberikan dorongan untuk meningkatkan semangat para petani sawit di Kota Subulusslam. Juga menjalin kerjasama dengan Asosiasi Petani Kelapa sawit se-Indonesia (Apkasindo) Kota Subulussalam. Ke depan Subulussalam akan menjadi salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh.(KAR)

pada kesempatan itu menyerahkan uang pembinaan kepada dua siswa asal Subulussalam. Yakni Thamrin dan Hidayatullah yang meraih juara III tingkat Nasional 2009 dan 2010 cabang seni kriya di Jogjakarta dan Surabaya. Menurut Sakti, kedua siswa ini pantas mendapat uang pembinaan untuk biaya sekolah karena telah membawa nama Harum Kota Subulussalam. Generasi seperti ini perlu dukungan semua pihak.

”Saya berharap dua siswa ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mengha-

rumkan nama Kota Subulussalam,”kata Sakti. Sakti juga menawarkan

pada generasi Subululussalam yang berminat melanjutkan pendidikan S2 ke Aus-

Kadisdik Pekanbaru Pertanyakan Tuntutan Satma PP PEKANBARU – Demo yang dilakukan Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Satma PP), di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, yang mendesak agar DPRD memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Yuzamri Yakub. Untuk bertanggungjawab atas dugaan kecurangan pada Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, serta menindak tegas bimbingan belajar (Bimbel) yang diduga telah membocorkan soal UN. Justru tuntutan Satma PP, dipertanyaan Yuzamri Yakub. Sebab menurut Yuzamri dugaan kecurangan UN tingkat SMA, muncul dari pihak yang tidak jelas. Kalau memang benar ada indikasi kecurangan seharusnya yang lebih dahulu komplen tim pengawas, baik dari kepolisian, maupun dari pihak perguruan tinggi yang ikut mengawas jalanya UN. “Sejauh ini proses UN berjalan lancar hingga selesai, tidak ada yang komplin. Bahkan pihak pengawas sedikitpun tidak ada yang mempermasalahkan, kok ini hanya karena ada isuisu di internet atau facebook Satma PP yang ribut berdemo,” terang Yuzamri. Dikatakan Yuzamri kepada wartawan, Jum’at (6/5/), terkait isu kebocoran, baik saat UN, atau yang dilakukan sejumlah Bimbel. Hal itu menurutnya hanya isu yang mengada-ada, sebab soal UN itu bersifat sangat

Akhir April, Muswil PKB JAMBI - Setelah beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya panitia Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Provinsi Jambi menetapkan jadwal pelaskanaan Muswil 30 April mendatang. Namun demikian, Muswil yang akan digelar itu tanpa kehadiran Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, tapi diwakili Ketua Fraksi PKB DPR RI, Marwan Jafar. Ketua Panitia Muswil PKB, Sabarudin saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, sebelumnya panitia sempat membatalkan jadwal Muswil pertengahan Maret lalu, karena menunggu jadwal Ketua Umum DPP PKB untuk membuka acara Muswil. “Tidak mendapatkan waktu dari Muhaimin Iskandar, akhirnya Muswil ditetap digelar di akhir April ini. Ketua umum banyak agenda lain yang lebih penting, sehingga tidak bisa membuka Muswil PKB di Jambi,” ujarnya. Menurutnya, persiapan Muswil PKB ini hampir 100 persen. Meski tidak bisa dihadiri Muhaimin, menurutnya tidak menghambat pelaksanaan Muswil. “Meski ketua umum tidak hadir, tapi DPP akan mengirim Marwan Jafar untuk membuka Muswil nanti,” katanya. Sabarudin menambahkan, sudah ada beberapa kader PKB yang menyatakan diri siap maju dalam Muswil. Namun, dirinya tidak bisa memastikan, apakah pada Muswil nanti, namanama yang sudah muncul saat ini benar-benar maju. Beberapa nama hampir dipastikan maju untuk menjadi Ke-

tua DPW PKB Jambi seperti Achmad Syafrudin, Tajudin Hasan, dan Sabarudin. “Saya siap mencalonkan diri menjadi Ketua DPW PKB,” sebutnya. Ia menyebutkan, tidak ada persyaratan khusus untuk mencalonkan diri menjadi Ketua DPW PKB Jambi. Bahkan, yang bukan kader PKB sekali pun bisa maju untuk menjadi calon dalam Muswil. Namun, yang pastinya dukungan, dari DPC PKB merupakan hal mutlak yang harus dimiliki setiap calon. “Yang penting calon ketua DPW PKB siap untuk membesarkan PKB di Jambi,” sebutnya. Pada pelaksanaan Muswil PKB Jambi nantinya, masing-masing kandidat calon Ketua DPW PKB Jambi akan memperebutkan 12 suara. Yaitu, 11 suara DPC kabupaten/kota, dan 1 suara DPW. Kader Bermasalah Sementara itu beberapa Kader Partai PKB, meminta kepada Ketua Umum DPW terpilih mengambil sikap pada setiap kader yang membawa masalah pada partai. Setiap tindakan hukum harus mendapat sanksi sesuai AD/RT. Jangan menutupi ataupun nepotisme. PKB bukanlah partai milik keluarga tetapi partai yang didirikan berdasarkan kehendak masyarakat banyak. Seperti yang terjadi pada salah satu anggota dewan dari wlayah Jambi Selatan, Zulkifli Somad. Ia adalah menantu dari Ketua terpilih periode tahun lalu.(INRO)

bululussalam peduli pendidikan,” terang sakti. Sakti juga menyampaikan pihaknya juga telah merealisasikan pembangunan asrama mahasiswa di Medan dan di Banda Aceh. Mulai tahun 2010 dan 2012 semuanya akan rampung dan diharapkan mahasiwa asal S u b u l u l u s s a l a m memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun Sakti mengingatkan, mahasiswa Subululussalam jangan terlibat gerakan radikal atau ekstrem seperti gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Menurut pengamat, NII itu adalah perbuatan makar karena ingin menghancurkan Islam itu sendiri.(KAR)

Kekuatan CabupCawabup Bungo Merata

DESAK DEWAN– Belasan aktivis Satma PP berdemo di DPRD Pekanbaru, Jumat (6/5/11). Mereka mendesak dewan panggil Disdik terkait kecurangan pelaksanaan UN SMA beberapa waktu lalu. rahasia. Untuk mengantar paket soal UN, dikawal ketat oleh kepolisaian hingga pembukaan paket pada saat UN. “Sekarang tidak usah ribut-ribut kalau memang benar ada kecurangan buktikan saja, saya tidak bisa main hakim semau mereka untuk menindak Bimbel, jika tidak ada bukti yang mengarah kepada pelanggaran,” jelasnya.

tralia, dan pihaknya berjanji akan memberikan bea siswa. Bagi yang berminat segera menghubungi Sekdako Subululussalam untuk dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Dijelaskan Sakti untuk mendapatkan bea siswa tersebut, harus memenuhi persyaratan di antaranya mampu berbahasa Inggris dan menandatangani kontrak selama dua tahun belajar di Australia. Selain itu bagi yang hendak melamar juga harus memiliki Indeks Prestasi (IP) dari semester I hingga selesai minimal 3. ”Mahasiswa yang IP-nya 3 silakan mendaftar, dan Ini merupakan bukti Pemko Su-

Dikatakan Yuzamri, hari ini juga dirinya sudah memenuhi panggilan DPRD Komisi III, untuk mengklarifikasi terkait isu diatas. “Tidak perlu menunggu lama atau mendesak DPRD untuk memanggil saya. Sebab hari ini juga saya sudah temui DPRD komisi III. Dan komisi III menerimanya, meskipun tetap akan mengadakan hering terkait hal ini, “ pungkasnya.(RT)

Pembinaan Islam akan Ditingkatkan SUBULULUSSALAM – Pemko Subululussalam melalui Dinas Syariat Islam menjaring beberapa tenaga dai perbatasan. Mereka nanti akan melakukan pembinaan umat dan generasi ke depan. Dari 17 orang sarjana yang ikuti seleksi, 6 di antaranya dinyatakan lulus. Keenam orang ini berhak menjadi tenaga kontrak dai perbatasan Dinas Syariat Islam Kota Subululussalam. Demikian disampaikan Kadis Syariat Islam Kota Subululussalam Drs. Burhanuddin Berkat SH, baru-baru ini kepada wartawan. Dikatakannya dai hasil rekrutmen akan ditempatkan di 6 desa di Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip. Selain pembinaan dai ini juga akan melakukan peningkatan pemahaman tentang syariat islam. ”Daerah kita salah satu daerah penegakan syariat Islam, apalagi berbatasan dengan Pakpak Bharat Sumatera Utara,” katanya. Sejauh ini masih banyak desa yang belum memilki dai. Untuk itu juga mengharapkan program dai Provinsi Aceh. Sebagai honorer, dai itu akan mendapatkan honor Rp1,2 juta/bulan. Mengenai program kelanjutan Dai Provinsi Aceh sampai saat ini belum mengetahui secara pasti. Tetapi harapan kita tetap ada kelanjutan karena dai sangat menentukan pelaksanaan program syariat Islam di Aceh.(KAR)

MUARABUNGO - Pemilukada Kabupaten Bungo tinggal tiga hari lagi. Hingga hari terakhir kampanye kemarin (1/4), peta kekuatan masingmasing kandidat terlihat masih merata atau seimbang. Sehingga siapa yang bakal memenangkan pertarungan tanggal 5 Mei nanti sulit diprediksi. Ada empat pasangan calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) yang akan bertarung. Yakni pasangan nomor urut 1, Riduwan IbrahimUsman (RI-Usman), nomor urut 2, Kadirun-Hayim, nomor urut 3, Sudirman Zaini-Mashuri (SZ-Mashuri), dan nomor urut 4, H Abdul Malik dan Adnan. Ketua Tim Sukses Partai Koalisi kandidat nomor urut 4, Fahrudi Aji Marjuki, mengklaim jagoannya, H Abdul Malik-Adnan memiliki basis massa merata di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Bebeko. Untuk meraih dukungan di daerah itu, dia mengaku sudah menyusupkan orang-orangnya ke sana. Berdasarkan pendataan timnya, Marjuki mengklaim mereka memiliki kekuatan 80 persen di seluruh kecamatan. Klaim kekuatan dukungan itu, kata dia, berdasarkan jumlah massa pendukung yang diberi surat kuasa (SK) menjadi saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Menurut Marjuki, ada 18 partai yang siap memenangkan H Abdul Malik-Adnan. Yakni PKB, PSI, PKDI, PDS, PNBK, PKB, PNB, Pelopor, PNI, PKPB, Republikan, PKPI, dan Partai buruh. Kekuatan itu makin solid, karena didukung oleh keluarga besar H Malik dan Adnan yang memang asli Bungo. Tidak mau kalah, tim sukses pasangan nomor urut 2, Kadirun dan Hasyim Ayub juga mengklaim jagoannya akan memenangkan Pemilukada Bungo satu putaran. Ketua tim sukses, Agus Salim mengatakan kandidat mereka akan meraup 35 persen suara pada 5 Mei nanti. Perhitungan itu, dilakukan berdasarkan jumlah partai pendukung, yakni PAN, PBR, PATRIOT, dan Gerindra yang memiliki kekuatan merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo. Setali tiga uang dengan dua kandidat lainnya, Tim Sukses Sudirman Zaini-Mashuri, Rudi Eijaya tidak mau kalah. Bahkan, dia berani mengklaim jagoannya memiliki 45 persen suara. Menurut dia, kekuatan pasangan nomor urut 3 itu berasal dari beberapa kecamatan. Yakni Pelepat, Pelepat Ilir, Jujuhan Ilir, Rimbo Tengah, Bebeko, Tanah Tumbuh, Muko-Muko, dan Bathin II Pelayang. Untuk meraup suara di daerah lawan, Rudi bersama timnya akan bekerja keras memperbanyak tim sukses dan membentuk tim keluarga untuk saling meyakinkan keluarganya mendukung kandidat SZ-Mashuri. Berbeda dengan tiga pasangan kandidat lainnya, Ketua Tim Sukses Partai Koalisi pendukung RIUsman, Adriansyah sedikit merendah. Dia mengaku sulit memprediksi kekuatan mereka. Namun, dari perhitungan partai pendukung, mereka yakin bisa memenangkan pertarungan. RI-Usman didukung partai besar yang memiliki 12 kursi di DPRD Bungo. Yakni PDIP, Hanura, Golkar, dan PPP. Menurut dia, dengan perhitungan itu, kekuatan yang dimiliki hanya beda tipis dengan kandidat lainnya. Menurut Adriansyah, mereka memiliki basis kekuatan di banyak kecamatan. Seperti Pelepat, Pelepat Ilir, Tanah Tumbuh, Kota Muara Bungo, Libur Lubuk Mengkuang, Bungo Dani dan Bebeko. Untuk merebut suara di daerah netral atau lawan, dia mengaku punya strategi khusus. Menurut perkiraan Adriansyah Pemilukada Bungo akan berlangsung dua putaran, karena kekuatan kandidat berimbang.(JI)

Pemko Diminta Tertibkan Pedagang Ikan SUBULULUSSALAM - Tidak teraturnya para penjual ikan yang menjajakan dagangannya, membuat Jalan Malikul Saleh jadi semraut dan macet. Kondisi ini membuat warga yang akan beraktifitas di sekitar lokasi tersebut merasa terganggu. Apalagi, wilayah itu berdekatan dengan pajak ikan harian dan mingguan serta terminal terpadu Kota Subulussalam.

Pantauan di lapangan, setiap hari pekan (minggu), para penjual ikan menjajakan dagangannya hingga ke tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas macet dan suasana jadi sesak. Pengakuan salah seorang pedagang ikan, mereka pindah berjualan ke jalan karena di lokasi yang disediakan Pemko Subulussalam sangat sempit. Ditambah lahi jumlah pedagang

ikan dari hari kehari terus bertambah, di sisi lain lokasinya itu-itu saja. Jika kondisi ini terus dibiarkan, tidak saja merusak pemandangan, tpi juga bisa memakan korban. Setiap hari pekan disekitar pejalan kaki harus hati-hati. Salah seorang pejabat Kota Subululussalam yang menunggu keluarga berbelanja

mengatakan kesemrautan ini diakibatkan karena tumpah ruahnya pedagang ikan ke arah jalan. Menurutnya kondisi seperti itu akan merugikan pedagang yang berjualan di areal dalam pajak. ”Memang jika terus dibiarkan ke depan akan menciptakan masalah baru,”katanya. Salah seorang staf dinas

PPKKD kota Subululussalam saat ditemui di tempat yang sama mengatakan pihaknya akan menertipkan kondisi ini. Sebab pajak ikan telah ada di terminal, selain itu kios kios yang bermasalah telah dibongkar. Pihaknya akan turun langsung untuk menertibkan para ped agang, khususnya pedagang ikan,” terangnya.(KAR)


KPK POS

7

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

POLITIK

SUMUT

Bupati : Media Punya Peran Strategis

Jan Peri Saragih Menangkan Pilkades Durian Banggal BINJAI – Pemko Binjai melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membuka penerimaan calon praja pada Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) tahun ajaran 2011/ 2012. Peminat bisa mendantangi Badan Kepegawaian daerah Kota Binjai. Kepalah BKD Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan kepada koran ini Kamis pekan lalu, pendaftaran peserta calon IPDN paling lambat 15 Mei 2011. Peserta yang diterima akan mendapatkan pendidikan di IPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat. Amir berharap, masyarakat Binjai yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi penerimaan calon IPDN. ”Kami hanya melenggarakan pendaftaran, peserta mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, memakai tinta hitam dan bermaterai Rp6 ribu,” ujar Amir. Pantauan koran ini, sejauh ini di BKD masih terlihat sepi, masyarakat Binjai kurang berminat menjadi calon IPDN.(SBR)

BKD Binjai Tempat Pendaftaran Praja IPDN

Hardi: Itu Keputusan DPP Golkar

SIMALUNGUN – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Durian Banggal Kec, Raya Kahean, Simalungun, digelar di gereja desa tersebut, 26 April lalu. Penghitungan perolehan suara dihadiri masing-masing kandidat. Para kandidat adalah Peri Saragih didampingi istridan Ursulla Diana br Purba didampingi suaminya. Informasi diperoleh dari beberapa tokoh masyarakat, menyebutkan saat penjaringan calon, tidak seorangpun yang bersedia dicalonkan. Sebab masyarakat masih mengingkan Jan Peri Saragih memimpin Desa Durian Banggal. Selama kepimpinannya, banyak perubahan dan kemajuan Desa Banggal, terutama pembangunan, kebersihan lingkungan dan pendidikan. Istri Jan Peri Saragih merupakan Kepala Sekolah Dasar (SD) di desa tersebut. Selama kerukunan umat beragama pun sangat terjaga dengan baik. Inilah beberapa alasan kenapa masyarakat masih mengingkan Jan Peri Saragih. Pada saat penghitungan suara, diketahui suara yang masuk berjumlah 752 dari total pemilih 1.089 suara. Jan Peri Saragih yang menggunakan lambang padi meraih 611 suara. Sedangkan Ursulla Diana Purba dengan lambang pisang mendapatkan 100 suara. Sebanyak 41 suara dinyatakan batal. Penghitungan suara itu dihadiri Camat Raya Kahean Juliaman Sinaga BA, Dan Ramil, Kapolsek dan satgas pengamanan dari Satpol PP. Panitia Pilkades mengucapkan terima kasih pada masyarakat Durian Banggal yang telah memberikan hak suara, termasuk pada aparat keamanan yang terus menjag kelancaran pelaksanaan Pilkades.(JES)

MEDAN–Pasca keluarnya keputusan DPP Partai Golkar terkait penonaktipan H Syamsul Arifin SE dari kursi ketua DPP Golkar Sumut, muncul riak-riak kecil. Terbuktinya, beberapa waktu lalu sejumlah kader Golkar melakukan aksi damai menolak Andi Ahcmad sebagai pelaksana tugas ketua DPD Golkar Sumut yang telah diputuskan DPP. “Itu hanya penyampaian aspirasi saja,” ungkap Sekretaris DPD Partai Golkar Hardimulyono, menjawab KPK Pos

belum lama ini di Medan. Disebutkan Hardi, pihak di DPD Golkar Sumut hanya mengikuti keputusan dari DPP yang menonaktipkan Syamsul Arifin dari jabatan ketua DPD. Alasan yang disampaikan agar Syamsuk konsentrasi menghadapi kasus yang menimpanya. Hardi mengakui sebelumnya ada keputusan rapat pleno yang diperluas pada saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Keputusannya adalah tetap memperetahankan kepemimpinan Syamsul Arifin, walaupun ia harus memimpin dari balik jeruji. Namun lanjut Hardi, SK penonaktipan untuk Syamsul

sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut telah dikeluarkan DPP, dimana SK-nya ditandatangi Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Alasannya agar Syamsyul lebih fokus menyelesaikan kasus hukumnya. ”Itu yang saya baca di surat itu, dan jika ada alasan lainnya, hanya pengurus DPP yang mengetahuinya. Mana tahu ada alasan di bawah meja yang kami tidak ketahui,”ucapnya. Ketika ditanya kemungkinan terjadinya perpecahan di tubuh Golkar Sumut, pasca penonaktifan Syamsul, Hardi mengatakan itu mungkin saja terjadi. Karena memang ada sejumlah DPP II yang mengaku terkejut dengan keluarnya SK DPP ter-

kait penonaktipan Syamsul. ”Namun kita di DPD, harus tunduk dan patuh terhadap keputusan itu,”ucapnya. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPD Golkar Sumut Wagirin Arman S.Sos. Apapun keputusan yang telah ditetapkan DPP, kita akan mematuhinya. Kalau ditanya kapan akan dilakukan Musyawarah Luar Biasa memilih ketua DPD definitif, itu belum ada dijadwalkan. ”Keputusan terhadap kasus yang menimpa Syamsul Arifin belum berkekuataqn hukum tetap, sehingga belum bisa digelar musyawarah tersebut. Kita ikut saja keputusan dari DPP,” ujarnya.(TIE)

Selama ini, kendala dalam memproduksi KTP ini kata Tigor, karena operator dan perangkat komputer sangat terbatas. Setelah dilakukan penambahan personil operator dan perangkat komputer penumpukan 32.000 KTP secara berangsur akan segera teratasi. Pada kesempatan itu bupati secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Camat Panai Hulu dan Panai Hilir,

karena telah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada warganya khususnya KTP Gratis tersebut. Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ir Hesty Pancaningdiyah melaporkan, hingga April 2011 telah berhasil diproduksi 20.068 buah KTP dan 10.412 Kartu Keluarga. Hesty mengakui dengan ditambahnya personil dan perangkat komputer penumpukan KTP dapat diatasi. Sementara itu Asisten I Administrasi Pemerintahan Drs Karlos Siahaan yang memandu acara rapat tersebut mengatakan, pelayanan pembuatan KTP gratis merupakan salah satu tugos pokok camat saat ini. Kunci adalah kemauan dari pelaksana di lapangan, mulai dari lurah/kepala desa sampai camat. Jika dilakukan pengawasan dengan baik, pasti pelaksanaan KTP gratis dapat berjalan sesuai harapan.(HAH)

Produksi KTP Gratis Meningkat Tajam RANTAUPRAPAT - Setelah dilakukan penambahan operator dan perangkat komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, produksi KTP Gratis meningkat tajam. Ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP, KK dan akte kelahiran yang dilaksanakan di ruang rapat bupati, Selasa kemarin. Bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar,SpPD mengatakan, kalau produksi KTP ini berjalan

seperti saat ini, dapat dipastikan pembuatan KTP khususnya di Kec Rantau Utara dan Selatan dapat dilakukan paling lama 2 minggu. “Umumkan kepada warga, saat ini membuat KTP Gratis tidak perlu berbulan-bulan, paling lama 2 minggu sudah dapat dimiliki”, kata Tigor memerintahkan Camat agar menyampaikan hal itu kepada warganya.

LABURA – Di era globalisasi saat ini, peranan media sangat dibutuhkan sebagai alat penyampai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil karya wartawan, yang menyajikan berita aktual secara profesional. Informasi tersebut juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang secara terus menerus,” kata bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Kharuddin Syah melalui Sekdakab H.Amran pada acara pelatihan wartawan, Kamis (5/5) di Aula pertemuan SMA Negeri I Aekkanopan. Dijelaskannya, Kab. Labura baru berusia 2 tahun 5 bulan, dan kepemimpinan Kharuddin baru 6 bulan. Untuk diharapkan peranan media massa bersama-sama memajukan daerah melalui pemberitaan. Potensi alam Labura bagaikan mutiara terpendam yang belum dikelola dengan baik, menginginkan investor menanamkan modal di daerah ini. Pemkab Labura tidak alergi dengan kritikan untuk tujuan membangun demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengakui informasi sering diperoleh dari wartawan bukan dari staf. Pada acara itu Pemkab Labura menghadirkan 3 nara sumber pengurus PWI Cabang Sumut, diantaranya Drs.Muhammad Syahrir selaku ketua PWI, Nurhalim Tanjung dan Sopian Harahap. Syahrir menyampaikan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan tugas jurnalistik yang ditugaskan redaksi. ”Wartawan tidak boleh minta proyek dan kalau pun ada itu, bukan wartawan,” katanya. PNS Jadi Wartawan Pengawai Negeri Sipil (PNS) jadi wartawan, ini bisa terjadi karena UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pers, setiap warga negara Indonesia berhak. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kesejahteraan Masyarakat (LKKM), Daniel Marbun saat ditemui di Aekkanopan mengatakan dilihat dari bidang pekerjaan dan tanggung jawab, PNS tidak mungkin melaksanakan tugas jurnalis secara teratur. Lalu dari sisi objektifitas, PNS jadi wartawan tidak mungkin menyajikan berita objektif, karena keterikatannya terhadap pemerintah.(STJG)

Kajatisu: Kesadaran Hukum Dimulai dari Sekolah SEI RAMPAH - Pendidikan karakter positif sejak usia dini sangat penting. Salah satu karakter positif yang harus ditanamkan pada generasi muda bangsa adalah kesadaran hukum. Guru sebagai sosok pendidik menjadi ujung tombak penanaman kesadaran hukum, melalui keteladanan sikap maupun perbuatan. Hal ini dijelaskan Kejatisu AK. Basuni Masyarif. SH. MH, pada acara pembinaan dan peningkatan pengetahuan kesadaran hukum, yang difasilitasi Disdik Kab Sergai bertempat di Halaman Kantor Disdik Pemkab Sergai, Sei Rampah, Kamis (5/5). Pada kesempatan itu Kejatisu menekankan pentingnya pendidikan karakter positif bangsa salah satunya kesadaran hukum. Karena itu Kejatisu menghimbau para pejabat termasuk guru memperhatikan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal itu disampaikannya di hadapan Bupati Sergai Ir. H.T Erry Nuradi, MSi, Ketua DPRD

BINGKISAN– Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si disaksikan Kajatisu H. AK. Basuni Masyarif SH, MH, Muspida Sergai dan Kadis Pendidikan Sergai Drs. H. Rifai Bakri Tanjung, M.AP memberikan bingkisan kepada guru-guru PNS yang akan memasuki masa pensiun pada acara pembinaan dan peningkatan pengetahuan tentang hukum di kantor Dinas Pendidikan Sergai di Sei Rampah, Kamis (5/5). Sergai H. Azmi Yuli Sitorus, SH, MSP, Kapolres Sergai Arif Budiman, SIK, MH, Kejari Sergai

Erwin Harahap SH, Kejari Tebing Tinggi Lumumba Tambunan SH, Drs. H. Sayuti Nur, MPd, Asintel

Kejatisu Nandar, SH, Ketua PB Majelis Dzikir Tazkira Sumut DR. KH Amiruddin MS,PhD, Drs. H.

Amhar Nasution MA, Kadisdik Sergai Drs. H Rifai Bakri Tanjung MAP, para Asisten, staf ahli, SKPD, Camat, guru seKabupaten Sergai, siswa penerima penghargaan dan para undangan lainnya. Kejatisu juga menjabarkan paradigma baru Kejaksaan. Salah satu poin terpenting adalah permintaan agar eksekutif memperlakukan institusi kejaksaan sebagai mitra kerja, bukan harus ditakuti. Sesuai undang-undang, salah satu fungsi kejaksaan adalah pengacara negara. Bahkan guna menghindari tuduhan dan tuntutan hukum, sangat disarankan dalam setiap pelelangan proyek, meminta supervisi dari kejaksaan setempat. Kejatisu berharap, penegakan hukum dapat bersinergi atas program Pemkab Sergai. Bupati Sergai dalam sambutannya menegaskan para guru dalam pelaksanaan tugas dan profesinya dilindungi pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005. Sebab guru dalam mengemban tugas

mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi hukuman harus diberikan pada peserta didik untuk mendisiplinkan, tetapi di sisi lain, mejatuhkan hukuman dianggap melanggar HAM dan undang-undang perlindungan anak. Bupati juga memaparkan kemajuan dunia pendidikan yang telah dicapai setelah Sergai dimekarkan dari Kabupaten induk. Dua barometer utama yang dijadikan acuan, pertama telah tersedianya sekolah setingkat SMA di seluruh Kecamatan. Kedua, berani berinovasi dengan memulai program wajib belajar 12 tahun, melampaui kebijakan program pemerintah pusat yang mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Drs. H. Amhar Nasution MA dalam ceramahnya menekankan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga harmonis. Lingkungan keluarga yang harmonis akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berguna.(ARM)


KPK POS

8

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

POLITIK

Pj Wali Kota Buka Waisak Fair 2011 TEBING TINGGI – Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP secara resmi membuka Waisak Fair 2011 yang berlangsung 30 April hingga 1 Mei 2011 di Jalan Ahmad Yani Kota Tebingtinggi, Sabtu (30/4). Kegiatan yang baru pertama kalinya digelar muda mudi Vihara Avalokitesvara Kota Tebingtinggi. Selain diisi ritual keagamaan juga digelar berbagai pameran dan panggung hiburan multi etnis. Turut hadir dalam kegiatan itu, Bhiksu Bina Dharma Mahatera dari Medan, Wakapolres Tebingtinggi Kompol Drs Safwan Khayat M,Hum, Kaden B Satbrimobdasu Tebingtinggi yang juga Kapolres Sergai, AKBP Arif Budiman SIK MH, Ketua FKUB, H Abu Hasyim Siregar SH, Ketua MBI Kota Tebingtinggi, Tohadi dan undangan lainnya. Ketua panitia, Hendra Dharma Prakasa didampingi Sariputra alias Habibi mengatakan, kegiatan pembukaan Waisak Fair 2011 berjalan sukses. Ini terlaksana berkat kerjakeras seluruh panitia. Pj Walikota mengatakan, saat ini menegakkan kebenaran sesuai ajaran Sidharta Gautama kita takut, tapi yang tidak menegakkan kebenaran sudah berani dan kekerasan sudah ada dimana-mana. “Kita cukup prihatin sebab kekerasan sudah merasuk ke dunia pendidikan, birokrasi dan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kaya atau miskin, hal ini menjadi renungan bagi kita sebagai umat beragama untuk bangkit dan memulihkan kembali apa yang disebut tentang kebenaran”, ajak Eddy Syofian. Dikatakan juga bahwa Sidharta Gautama menjalankan tiga prinsip, tiga mustika. “Buddha, adalah kesadaran dan harus muncul pada diri kita. Kesadaran itu, harus seperti matahari yang selalu terbit pada pagi hari dan tidak mungkin malam hari, sedangkan Dharma, kebenaran adalah bagaimana kita bisa menjaga sekaligus menjalankan dan mempertahankan kebenaran itu. Kita tidak perlu takut hari ini untuk mene-

Safwan Khayat gakkan kebenaran”, imbuhnya. Eddy juga meminta, muda mudi Avalokitesvara Tebingtinggi yang dipimpin Hendri Gunawan, Hendra Dharma dan Sariputra tidak perlu takut untuk menegakkan atau menjalankan kebenaran. Sebab hal itu salah satu bagian dari proses pendidikan yang harus dilakukan untuk menegakkan kebenaran. “Ini merupakan kegiatan yang baik dan positif, tidak ada alasan bagi pemerintah dan aparat keamanan tidak memberikan ijin. Karena itu, jangan pisahkan pemerintah dengan pemimpin agama. Kalau sudah dipisahkan, itu tanda-tanda kebenaran itu akan hilang,” tegas Pj Wali Kota. Sementara itu, Wakapolres Tebingtinggi, Kompol Drs Safwan Khayat M.Hum menilai, cukup banyak bakat-bakat terpendam di kalangan muda etnis Thionghoa. Tapi bakat dan semangat juang itu belum dapat mereka tunjukkan. “Di tahun ini, dibawah kepemimpinan bapak Walikota yang memberikan peluang dan kesempatan kepada seluruh masyarakat. Kalau dulu mungkin ada batasanbatasan khusus, mereka takut untuk maju, berbicara dan berbuat. Berkat kerja keras anak muda kita, mereka mau menggalang sebuah kegiatan dan membuktikan bisa bergabung dengan etnis pribumi lainnya”, kata Safwan Khayat.(RS)

Wabup Nias Utara Tegakkan Disiplin PNS NIAS UTARA – Wakil Bupati Nias Utara Fangato Lase,SH mulai menegakkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Nias Utara sehingga ke depan tidak ada lagi yang bolos bekerja. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Nias Utara Fangato Lase,SH kepada seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada pelaksanaan apel pagi di halaman Kantor Bupati Nias Utara baru-baru ini. Menurut Fangato Lase untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa, perlu kita meningkatkan disiplin kerja diawali dari disiplin. ”Tanpa disiplin, program pemerintah khususnya di Nias Utara tidak mungkin tercapai,” katanya. Maka pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh PNS dilingkungan Pemkab Nias Utara agar bekerja tepat waktu dan tidak boleh ada yang kedapatan bolos kerja, dan apabila hal ini tidak di indahkan maka kami tidak sedansegan bertindak sesuai dengan peraturan Pegawai Negeri Sipil. Ketua DPRD Nias Utara, Rasali Zalukhu,S.Ag saat diminta tanggapannya mengatakan mendukung langkah-langkah yang diambil Wakil Bupati dalam hal meningkatkan kedisplinan pegawai di daerah ini. Dengan diterapkannya disiplin PNS, maka tidak ada lagi pegawai yang masuk kantor sesuka hatinya. ”Kita mendukung kebijakan pemerintahan Nias Utara menegakkan disiplin pegawai, sepanjang dilakukan sesuai kepentingan

Fangato Lase masyarakat,”katanya. Sementara itu Kepala BKD Nias Utara, T.Zendrato menyambut baik terobosan yang dilakukan Wakil Bupati. Selama ini, banyak PNS yang bertugas di Nias Utara berdomisili di Gunungsitoli, sehingga kedatangan mereka di tempat kerjanya seringkali terlambat karena jarak cukup jauh. ”Kita mengharapkan disiplin benar-benar diwujudkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”katanya. Sejumlah tokoh masyarakat Nias Utara yang dihubungi KPK Pos mengatakan sejak dilantiknya Edward Zega dan Fangato Lase sebagai Bupati/Wabup Nias Utara, disiplin PNS mulai terlihat. Jika dibandingkan kepemimpinan Pj Bupati Nias Utara, Fonaha Zega, banyak pegawai yang bekerja asal-asalan tanpa ada tindakan. Terkesan Pj Bupati Nias Utara seperti punya mata tak melihat dan punya telinga tak mendengar. (YAGI/IZ)

SUMUT

Bupati Lantik 4 Kades di Panai Tengah RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar,SpPD melantik empat orang kepala desa (Kades) di halaman kantor Camat Panai Tengah, Rabu (4/5). Mereka yang dilantik masing-masing Kades Sungai Rakyat Abdul Wahab, Kades Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Zakaria, Kades Perkebunan Pangkatan Kecamatan Pangkatan Tumirin dan Kades S-1 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Sutrisno. Dalam arahannya, bupati meminta kades segera melakukan konsolidasi organisasi. Kita maklumi, kata Tigor, dalam Pilkades lalu terjadi gesekangesekan di tengah-tengah masyarakat. Sebab itu, lakukan pendekatan-pendekatan agar tercipta suasan kondusif. Tigor mengingatkan, Kades setelah terpilih dan dilantik tidak lagi milik kelompoknya, tetapi milik seluruh warga desanya. Jadi, jangan bedakan perlakukan terhadap warga. Kades bagian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tambah Tigor, jadi kades harus benar-benar menunjukkan kredibilitasnya. “Demikian juga istri kades harus ikhlas merelakan suami-

LANTIK– Bupati Tigor Panusunan Siregar didampingi Wakil Bupati Suhari Pane,S.IP memberikan ucapan selamat kepada Kades yang baru dilantik. suami melaksanakan tugas, yang kadangkala menyita waktu hingga larut malam”, kata Tigor sembari meminta kades melakukan pembinaan pada bidang kemasyarakatan seperti menggerakkan PKK dan Karang Taruna. Terkiat masalah listrik di daerah pesisir, Tigor meminta

Jelang Muscab, Gamki Audiensi ke Wali Kota

seluruh masyarakat bersabar. Dirut PT PLN Sumut, kata Tigor, telah berjanji dalam 6 bulan ke depan akan melakukan penambahan daya dengan mendatangkan Generator yang akan dipasang di daerah pesisir Labuhanbatu. Dibagian lain ketua MUI Panai Tengah, Rustam Manan

dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada TigorSuhari yang memperhatikan daerah pesisir. “Pembangunan dan pengaspalan jalan Labuhanbailik – Sungai Berombang yang selama ini hanya impian, atas perhatian Tigor-Suhari kini telah jadi kenyataan”, kata Manan.(HAH/MDS)

DPRD Asahan Nilai Kinerja Pemkab Sudah Baik

TEBING TINGGI - Jelang di gelarnya Musyawarah Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Tebingtinggi, Carater Muscab Gamki mengadakan Audensi ke Pj Walikota Tebingtinggi, Senin lalu. Kedatangan penurus Gamki disambut hangat Pj Wali Kota Drs H Eddy Syofian Purba MAP yang meminta dalam Muscab tidak terjadi "MK", sehingga pengurus terpilih dianulir peserta musyawarah dan masuk ranah hukum. Selain itu, Eddy juga meminta peran serta pemuda gereja harus terlibat mendukung pembangunan iman. Sehingga kondisi yang terjadi di luar negeri tidak terjadi di Tebing Tinggi. Gereja saat ini sudah tidak menjadi tempat utama dalam menerima bimbingan rohani dan berkat. Kata Eddy kepada tim careteker, di antaranya Jarusdin Saragih SE, Sihardiman Nainggolan STh,Dias Sarusuk SE,Tigor Simarmata SP, Rimpun Sihombing SP, Arwin HP Silangit Ak, Rosanti Pasaribu SE dan Ogama Hulu SH sangat berharap agar Gamki Tebingtinggi dapat menjadi contoh baik dalam membangun kebersamaan di antara keberagaman. Jarusdin Saragih SE selaku ketua carateker berterima kasih atas dukungan pemerintah dalam membangun kebersamaan. Saragih berharap Wali Kota Tebingtinggi dimasa mendatang dapat membawa kesejatraan. Sementara itu, Tigor Simarmata mengatakan dalam waktu dekat, selain mengadakan Muscab, Gamki Tebingtinggi juga akan mengikuti Munas Gamki di Jakarta.(RS)

KISARAN - DPRD Asahan menilai kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk anggaran tahun 2010 sudah baik, namun pemkab diminta terus meningkatkan kinerja. “Kinerja sudah baik, namun ke depan hal-hal yang kurang segera diperbaiki,” salah satu anggota DPRD Asahan,Ismail dalam sidang paripurna di gedung dewan setempat. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda penyampaian rekomendasi laporang keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran 2010 dihadapan

Wakil Bupati Asahan, H.Surya BSc dan SKPD. Namun, dari penilaian tersebut, Ismail mengatakan masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Seperti di bidang Pekerjaan Umum (PU), masih ditemukan kualitas jalan dan jembatan kurang terawat. Ada beberapa proyek yang tidak jadi dikerjakan atau tidak selesaikan. Di bidang perhubungan, masih terlihat angkutan barang yang melampaui tonase dan banyak belum diinspeksi dan terjadi kemacatan. Begitu juga bidang – bidang lainya yang merupakan

pilar pembagunan Asahan ke depannya. Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan SH didamping wakil ketua, Ir. Arief Fansyuri, Dahrun Huragaol, SE dan Armen Margolang, rekomendasi LKPJ tahun 2010 tersebut langsung ditandatangani pimpinan DPRD Asahan, dan diserahkan kepada wakil Bupati Asahan. Kabag Humas Pemkab Asahan, Rahman Halim mengatakan Pemkab Asahan ke depan akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kinerja yang dianggap masih belum optimal. (IN)

BAYAR PAJAK – Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat memberikan motivasi dihadapan para wajib pajak pada pembayaran PBB Perdana, Rabu (4/ 5).

Bupati : Jadilah Tauladan Pajak LANGKAT - Pajak salah satu sumber pemasukan keuangan negara sebagai modal melaksanakan pembangunan. Kesadaran masyarakat mematuhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah instrument penting mewujudkan percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. ”Berupayalah setiap diri kita menjadi tauladan pajak, bukti kesyukuran sebagai warga yang bertanggung jawab terhadap berlangsungan pembangunan,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat memotivasi masyarakat saat pembayaran PBB Perdana Kecamatan Selesai, di

BRI Unit Padang Brahrang, Rabu (4/5). Bupati hadir didampingi Kadispenda Marino Singarimbun, Kabag Humas Syahrizal dan Camat Selesai Budi Aspriyanto juga mengucapkan terima kasih baik pada masyarakat maupun petugas pajak yang melaksanakan kewajiban masing-masing. Mengawali pembayaran PBB Perdana, Ngogesa sebagai warga negara menyerahkan pembayaran PBB sebesar Rp21.637.861. Pembayaran langsung diterima Kepala Unit BRI Padang Brahrang, Nursal A. Lubis. Kadispenda, Marino Singa-

rimbun menjelaskan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan PBB Pedesaan dan Pekotaan jadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menyikapi hal ini Pemkab Langkat sesuai instruksi Bupati melaksanakan hal tersebut lebih cepat, yakni Januari 2013, yang tentunya dibarengi persiapan SDM, dukungan dana dan fasilitas. Dikatakan Marino, dengan pengalihan penyelenggaraan teknis PBB kepada daerah, selain menambah PAD juga mengurangi terjadinya kesalahan dalam pendataan wajib pajak maupun objek pajak di lapangan.(JUL)

Gatot Tolak Pemekaran Sumut MEDAN - Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho menegaskan keinginannya tidak ada lagi pemekaran Provinsi Sumatera Utara. Itu ini bertujuan menjaga keberagaman tetap terpeliharanya dalam satu bingkai. “Saya ingin Sumut tetap satu, meskipun dari kementerian Dalam Negeri mengatakan

masih dimungkinkan Sumut dimekarkan dengan penambahan satu provinsi,” katanya. Meski ada peluang kata Gatot, ia tetap menginginkan tidak ada pemisihan di Sumatera Utara ini. Lagi pula jelas Gatot, menurut Peraturan Mendagri, hanya boleh pemekaran untuk 1 provinsi, sementara ada dua usulan pemekaran provinsi yang masuk

ke Pemprovsu. Dengan alasan tersebut Gatot meminta masyarakat Sumut tetap menginginkan bergabung di satu provinsi saja yakni Sumatera Utara. “Saya berharap Sumut sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, etnis, dan budaya bisa dipertahankan,” sebutnya. Menurut Gatot, keberagaman

tersebut indah dan layak dipertahankan, karena salah satu ciri khusus pemprovsu. Jika pada akhirnya, harus ada rekomendasi pemekaran provinsi, saya akan minta Sumut tetap bersatu. ”Saat ini ada dua usulan pemekaran yakni Provinsi Tapanuli dan Sumatera Bagian Tenggara,” katanya Harus dipahami, pada

perjalanan otonomi daerah yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran tidak akan bermanfaat jika hanya simbolis dan bagi-bagi kekuasaan saja. ”Jadi berbicara pemekaran sudah terjawab dengan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat,”katanya.(TIE)


KPK POS

9

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

POLITIK

SUMUT

Copot Dirut PDAM Tirtanadi MEDAN - Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong, mendesak Gubernur Sumut mencopot Dirut PDAM Tirtanadi. Parlaungan yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Kota sangat merasa resah dan kesulitan dengan ketidakadaan air di kawasan tempat tinggalnya. Bahkan ia terpaksa harus mengungsi untuk mandi di rumah mertuanya. Hal ini diungkapkan Parlaungan ketika ditanya wartawan tentang kondisi PDAM di Kota Medan, Kamis (5/5). "Tak ada air di daerah rumah saya. Terpaksalah saya meng-

ungsi untuk mandi ke rumah mertua saya. Jadi Dirut PDAM harus dicopot karena sudah menyusahkan rakyat," tutur Parlauangan. Parlauangan pun mengharapkan Plt Gubernur untuk mengoreksi kinerja dari Direktur PDAM yang tak bisa menanggulangi permasalahan air di Kota Medan. Menurutnya, PDAM harus punya solusi untuk mengatasi permasalahan air."Harus ada solusi dari PDAM. Ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Apapun alasannya, jangan seperti ini. Sangat menyusahkan masyarakat," tegas Parlauangan.(SBC)

DPRD Tantang Dinas Pertamanan MEDAN - Sekretaris Komisi D, Muslim Maksum, menantang Kepala Dinas Pertamanan, Erwin Lubis untuk membersihkan baliho-baliho yang menyalahi aturan. Termasuk baliho-baliho Walikota yang terletak di persimpangan dan di badanbadan jalan. Hal ini diungkapkan Muslim kepada wartawan, Jumat (6/5), ketika ditanya terkait kinerja Dinas Pertamanan. Menurut Muslim, selain menertibkan reklame-reklame, Dinas Pertamanan juga harus bisa melakukan penertiban baliho-baliho gambar Walikota Medan yang menyalahi aturan. "Kadis Pertamanan harus tegas juga untuk menertibkan balihobaliho Walikota Medan yang menyalahi aturan. Jangan takut untuk menegakkan peraturan," jelas Muslim. Menurut pengamatan Muslim, masih banyak baliho-baliho Walikota Medan yang sudah lama masih terpasang di pinggir-pinggir jalan Kota Medan."Kalau baliho itu sudah lama tak perlu lagi dipajang-pajang. Turunkan saja, apalagi baliho-baliho yang menyalahi peraturan," tegas Muslim. Masih soal kinerja aparatur jajaran Pemko Medan SKPD, ada 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bolos dan tidak mengikuti rapat gabungan komisi-komisi DPRD Medan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Akhir Tahun

Anggaran 2010. Delapan SKPD tersebut antara lain, Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla), Badan Ketahanan Pangan (BKP), Badan Penanaman Modal (BPM), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan PD Pasar dan PD Pembangunan. Tidak masuknya delapan SKPD tersebut sempat dipertanyakan anggota Komisi D DPRD Medan Budiman Panjaitan. Menurutnya dengan tidak dipanggilnya delapan SKPD mengikuti agenda Rapat Gabungan Komisi-komisi, menandakan pimpinan dewan tidak fair dan terkesan memilah-milah. “Ini dipertanyakan, kenapa bisa delapan SKPD yang lolos karena tidak diundang. Ini patut dipertanyakan komitmen dari setiap komisi,” tanya Budiman. Menanggapi itu, August Napitupulu yang dikonfirmasi wartawan berjanji akan mempertanyakan hal itu kepada setiap komisi. Dia mengatakan seharusnya komisi tidak pilih-pilih dalam memanggil SKPD. “Ini kita sayangkan, dan ini akan kita pertanyakan kepada setiap komisi. Ada apa ini?. Karena apapun ceritanya, SKPD yang tidak mengikuti rapat tersebut, adalah pengguna anggaran. Maka dari itu, kinerja para SKPD yang tidak hadir itu harus dipertanyakan dan dikritisi,” jawabnya.(SBC)

Jangan Anggap Enteng Persoalan NII MEDAN - Pemerintah diminta tidak menanggapi persoalan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) secara sederhana, karena ini persoalan sangat sistematis dan perlu dilakukan kajian. Intelijen pemerintah, kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, H Kamaluddin Harahap, harus jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Pemerintah harus memahami persoalan ini dan melakukan pendekatan," kata H Kamaluddin Harahap menjawab wartawan di Medan, Sabtu (7/5). Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, NII menjadi masalah bagi mahasiswa karena mahasiswa masih memiliki idealisme yang tinggi."Mahasiswa mengedepankan idealisme, sehingga sangat pas jika NII melakukannya kepada mahasiswa. NII mempelajari karakter mahasiswa, mengaktuali-

sasikan diri," kata Kamaluddin. Terkadang, ungkap Kamaluddin, mahasiswa lupa apakah yang diperbuatnya itu bagus atau tidak. "Bagi mahasiswa hal tersebut adalah suatu aktualisasi diri, sehingga ketika terjerumus ke kelompok tersebut, maka kelompok itu langsung mengikat dan mendoktrinnya," ujar Kamaluddin. Doktrin-doktrin ini, menurut Kamaluddin, yang memang sangat bisa dilakukan kepada mahasiswa. "Selaku mantan aktifis mahasiswa, saya mengetahui betul karakter mahasiswa baru. Kalau sudah didoktrin, kemanapun mereka mau melaksanakan perintah-perintah yang sifatnya positif dan saya juga mengalami hal sama ketika menjadi mahasiswa baru," kata Kamaluddin.Inilah yang harus dipahami pemerintah, kata Kamaluddin, dengan melakukan pendekatan dan tidak menanggapi persoalan ini secara sederhana.(SBC)

Soal Satpol PP

Komnas HAM Datangi Wali Kota Binjai Binjai. Terutama kebijakan Kasat Pol PP, Rudi Hartono yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada 310 tenaga honorer terhitung Januari 2011. Hal itu bertentangan dengan surat edaran yang dilayangkan Walikota Binjai Desember 2010 tentang pelarangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan CPNS dari tenaga honorer dan tidak dibenarkan lagi mengangkat tenaga honorer. Termasuk PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP yang menyebutkan petugas Sat Pol PP harus dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, Simanjuntak menilai telah terjadi kelalaian tugas yang dilakukan Kasat Pol PP. Ini hendaknya menjadi perhatian dan harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai tuntut-

BINJAI - Terkait pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Binjai atas tunggakan gaji selama 3 bulan belum dibayarkan Pemko Binjai, Jum’at pekan lalu Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran Komisi Hak Azasi Manusia (HAM) RI, Johni Nelson Simanjuntak didampingi Nurzaman menemui Walikota Binjai, H.M.Idaham, SH,Msi di ruang kerjanya. Kedangatan mereka guna melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemko Binjai. Dalam penyelidikan, pihaknya melihat ada beberapa kejanggalan pelaksanaan peraturan yang ditetapkan Pemko

an gaji para anggota Satpol PP, Komnas HAM menyarankan Wali Kota melaksanakan aksi sosial untuk membantu para tenaga honorer. Baik ditempuh melalui jalur hukum maupun ekonomi tenaga honorer yang kini nasibnya belum jelas. Jalan keluarnya harus melalui putusan pengadilan seperti disarankan Pemko. Dana yang sudah disahkan DPRD, itu bisa keluar itu butuh dana persidangan. Sementara Sat Pol PP mengaku tidak mempunyai dana biayai tersebut. Temuan lainnya terkait gaji yang diterima petugas Sat Pol PP bahwa yang di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yakni Rp800 ribu. Dijelaskannya ini telah melanggar UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Pasal 90 dan 185. Did alamnya tercantum pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan UMR akan dike-

nakan pidana kurungan penjara minimal 1 tahun maksimal 4 tahun serta denda Rp100 juta– Rp500 juta. Masalah ini juga diharapkan dicarikan solusinya. Kedatangan Johni disambut Walikota Binjai didampingi para Assisten, staf ahli dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Drs.Amir Hamzah. Idaham pada kesempatan itu memberikan gambaran terakit masalah ini, pihaknya telah mengajukan surat ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN). Namun belum mendapatkan jawaban. Terkait usulan sumbangan sosial, Idaham mengaku itu merupakan saran yang simpatik. Sementara terkait kesalahan yang dilakukan Kasat Pol PP itu, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap tingkat kesalahan yang dilakukan untuk dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada.(SBR)

Kadispenda Medan Tak Paham LKPj MEDAN - Akibat tidak paham dalam menjabarkan Laporkan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan 2010, Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Medan Syahrul Harahap gelagapan saat ditanya anggota DPRD Medan. Hal itu terungkap pada rapat rapat gabungan komisi-komisi yang dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD Medan, Kamis (5/5). Waktu itu sejumlah anggota DPRD Medan mepertanyakan masalah pajak yang belakangan ini menjadi sorotan. CP Nainggolan menilai Kadispenda Medan tidak paham permasalahan yang ada dalam pajak. Faktanya

Kadispenda hanya bisa menyalahkan Wajib Pajak (WP) tetapi permasalahan di internal sendiri tidak bisa diatasi. “Kita melihat dalam LKPJ ini, Dispenda hanya menyalahkan Wajib Pajak (WP) saja. Sementara banyak di antaranya permasalahan pajak itu diakibatkan buruknya petugas pajak di Dispenda,” ungkap CP Nainggolan. Nainggolan juga mengatakan, dalam LKPJ tersebut, Dispenda tidak menjabarkan masalah yang ada di internal, yang harunya jadi perhatian serius. “Banyak sekali masalah yang dikaburkan. Termasuk dugaan manipulasi

pajak yang dilakukan oknumoknum di Dispenda Kota Medan, bukannya menyalahkan wajib pajak,” ungkap politisi Partai Golongan Karya. Dengan nada keras, Politisi yang akrab disapa CP ini menilai Kadispenda Kota Medan Syahrul Harahap tidak mampu mengemban tugas dan tidak paham permasalahan yang ada. Sementara itu Kadispenda Kota Medan Syahrul Harahap yang bertubi-tubi diberondong pertanyaan keras CP Nainggolan tidak mampu menjawab dengan maksimal. “Dalam persoalan itu sudah kami sampaikan, dan kita sudah panggil anggota kita. Kami juga

sudah kenakan sanksi kepada yang terbukti melakukan manipulasi data pajak tersebut,” ungkapnya. Mendengar jawaban ini, CP Nainggolan bertambah berang, “Bukan itu yang saya maksud Pak Kadis, melainkan tindakan apa yang bapak buat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Seharusnya itu yang bapak jabarkan. Tapi baiklah kalau begitu jawabannya,” ungkap CP. Semantara itu, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy menyimpulkan agar oknumoknum petugas Dispenda yang terlibat dalam manipulasi pajak dicopot dari jabatannya.(SBC)

Putri Rahudman Ingin jadi Pusat Perhatian MEDAN – Tidak ada satu menusia pun di dunia ini yang ingin aibnya adan keluarganya diketahui masyarakat luas. Logika normalnya, siapapun pasti akan berusaha menutupi aib atau keburukan yang dilakukannya. Bahkan dalam ajaran Islam, sesama saudara dilarang untuk membuka aib saudaranya yang lain. Pendangan ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan Linda Mora Harahap Putri Rahudman Harahap. Karena berdasarkan informasi yang disampaikan Masfar Fahmi kepada media setelah menjadi korban penyiraman soda api yang dilakukan orang tak dikenal, bahwa sebelum Masfar di siram soda api di Jalan Adam Malik Medan. Linda pernah mendatangi

rumah Masfar tengah malam dan kemudian melakukan pengrusakan. Kedatangan Linda ke rumah Masfar tersebut diduga terkait dengan tuduhan yang dialamatkan pada Masfar telah selingkuh dengan Ibunda Linda atau istri Rahudman Harahap. Jika dikaitkan dengan pemahaman di atas, apa yang dilakukan Linda mungkin dapat dikategorikan membuka aib keluarganya sendiri. Pada posisinya sebagai putrid dari ibundanya yang dituduh berselingkuh dengan pria lain, harusnya Linda lebih memilih bersikap diam dan membiarkan ayahandanya menyelesaikan persoalan tersebut. Terkait sikap Linda yang dianggap tidak biasa, menurut

Psikolog Chairtaty M.Psi, tindakan yang dilakukn Linda, ada indikasi ia ingin menjadi pusat perhatian masyarakat. "Kemungkinan selama ini Linda kurang mendapat perhatian orangtuanya, sehingga untuk menarik perhatian kedua orangtuanya, Linda sengaja melakukan tindakan tersebut," ungkap Taty. Selain itu, menurut Taty juga dosen di salah satu PTS ini, seorang anak melakukan tindakan arogan bisa juga disebabkan dari kecil si anak sering melihat kedua orangtuanya bertengkar. Pengalaman buruk ini bisa menciptakan anak memiliki agresifitas tinggi. Atau kemungkinan lainnya, sikap otoriter kedua orangtua

yang ingin membuat kompensasi, tanpa melihat apa yang diinginkan si anak. Juga kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orangtua, dapat menjadikan anak akan semakin cepat melakukan tindakan apapun. Terkait sikap arogansi Linda tersebut, Chairtaty menilai, puteri Rahudman itu mungkin terlalu sering melihat tindakan kekerasan. Apalagi didukung sikap agresifitasnya tinggi, akan semakin menimbulkan keberanian melakukan kekerasan, tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya. Dampak negatif “Kekerasan terhadap Anak” Buku yang ditulis Ratna Megawangi dan kawan-kawan ini dan diterbitkan pada Juli

2009 lalu menjelaskan, bahwa kekerasan yang dialami anak-anak dipastikan membawa dampak negatif. Dampak tersebut di antaranya menumpulkan hati nurani anak, membuat anak terlibat perbuatan kriminal, membuat anak gemar melakukan teror dan ancaman, membuat anak menjadi pembohong, membuat anak menjadi rendah diri/minder, menimbulkan kelainan perilaku seksual, mengganggu pertumbuhan otak anak, membuat prestasi belajar menjadi rendah.(FER)

Chairtaty M.Psi.


KPK POS

10

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

Jurnalis Kota Langsa Tolak Kriminalisasi Pers LANGSA - Jurnalis di Kota Langsa yang bergabung pada Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persiapan Langsa, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Timur, dan Persatuan Wartawan Aceh (PWA), Selasa pekan lalu, menggelar aksi damai menolak tindakan kriminalisasi terhadap insan pers. Aksi dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. Kegiatan diawali dengan longmarch, orasi dan pembacaan petisi penolakan kriminalisasi pers di Tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa. Sejumlah anggota Polres Langsa tampak mengawal aksi damai jurnalis hingga berakhirnya. Para jurnalis juga membagi-bagikan selebaran penolakan kriminalisasi pers kepada warga. Koordinator lapangan, Bakhtiar Husin dalam orasinya, mengatakan, lebih dari 1,2 miliar manusia di dunia hidup dengan ongkos kurang, dari 1 dolar sehari. Dan banyak dari kalangan miskin ini tak cuma menderita kekurangan sandang dan pangan. Tapi juga tak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dikatakan, untuk mengurangi kemiskinan, maka bebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan, negara harus membebaskan akses informasi dan meningkatkan kualitas informasi. Sehingga, masyarakat akan mempunyai informasi yang lebih baik menjadi lebih berdaya untuk membuat pilihan yang lebih baik dan terbaik. (BSO)

Diduga Bibit Sawit Bantuan Pemerintah Diselewengkan SUBULUSSALAM – Bantuan bibit sawit dari pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, diduga diselewengkan. Indikasi penyelewangan ditemukan KPK Pos, dengan adanya bibit sawit atas nama PT RL di Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam. Dari penlusuran KPK Pos, diketahui, bibit tersebut berada di perkebunan milik Peranginangin di Desa Bunga Tanjung. Tampak bibit tersebut sedang bongkar dari truk dan ditempatkan di kebun tersebut. Anak pemilik kebun, Linda mengatakan bibit itu berasal dari Medan. Linda pun membantah bibit tersebut adalah bibit bantuan dari pemerintah. Kepada KPK Pos, Linda menjelaskan, bibit tersebut dia beli dari haji Dagok. Haji Dagok, penduduk Desa Gunung Bakti, yang dikonfirmasi melalui telepon, mengungkapkan, bibit yang dia jual kepada Linda didapat dari orang tak dikenal. (JAMHA)

KRIMINAL

NAD NASIONAL

Hutan Konservasi Pulau Banyak Barat Dijarah SINGKIL–Keberadaan hutan konservasi di Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, kini mulai terancam. Dari beberapa lokasi yang ditelusuri KPK Pos, setidaknya ada tiga tempat yang menjadi sasaran pembalakan liar. Yakni, bukit sebelah timur Desa Ujung Sialit, Dusun Kuala Pengulu, dan Kuala Berkah. Bahkan di sisi bukit Desa Ujung Sialit, sebagian mulai terlihat gundul akibat perambahan. Kondisi yang mirip, sama juga terlihat di kawasan hutan Kuala Berkah. Di sini aksi para pelaku sempat terekam KPK Pos. Mereka tampak menggunakan peralatan, mesin pemotong (chainsaw), dan adanya tumpukan kayu jenis dammar, meranti dan buaya. Dari bukti yang ditemukan, ada kemungkinan kayu tersebut di angkut dan diperjual belikan ke luar daerah. Ini diperkuat dengan ukuran dan panjang kayu yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Ditemui terpisah, Kadarudin seorang aktivis lingkungan dan kehutanan, mengaku terkejut ketika dijelaskan adanya perambahan hutan tersebut. Kadarudin mengingatkan, aksi

perambahan hutan di Pulau Banyak bisa berdampak sangat luas. Alasannya keberadaan hutan konservasi di Pulau Banyak Barat merupakan mata rantai ekosistem alam yang harus dilestarikan. “Keberadaan hutan, konservasi di Pulau Banyak harus dipertahankan dan dilestarikan. Jika tidak, saya pastikan dampaknya sangat luas,” tegasnya. Kadarudin yang juga aktif di Yayasan Pulau Banyak Barat ini, menjelaskan, kelestarian hutan merupakan hal yang tak terpisahkan dari dunia pariwisata di Aceh Singkil. Dasar pertimbangan itu pula dia merasa khawatir adanya perambahan hutan, bisa mengurangi minat khususnya turis mancanegara yang berkunjung ke daerah ke-pulauan yang terkenal eksotis tersebut. Sejak dikeluarkannya surat Menteri Kehutanan nomor 596/Kpts-II/1996 terhadap hutan Pulau Banyak sebagai kawasan konservasi, berita tentang adanya pembalakan liar tidak pernah lepas dari daerah ini. Ironisnya lagi, walau aksi ilegal loging tersebut sering diberitakan, para pelaku selalu saja lolos oleh jeratan hukum. Amatan KPK Pos, lolosnya para pelaku ini, mungkin, disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain, kawasan

DKP Tangkap Empat Kapal Nelayan Sibolga

yang diawasi begitu luas meliputi 227.500 Ha. Terdiri dari 15.000 Ha daratan dan sisanya 212.500 Ha berupa perairan laut. Diketahui juga, fasilitas penunjang yang diperlukan aparat setempat untuk melakukan pengawasan hampir bisa dipastikan khususnya Polisi Kehutanan tidak ada sama sekali. Kondisi ini pula yang membuat para pelaku sulit untuk dibekuk. Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil Ir.Momod Suhara mengamini tentang kondisi yang terjadi di Pulalu Banyak. Namun, dia optimis segala fasilitas yang dibutuhkan untuk mengawasi hutan akan terpenuhi tahun ini melalui dana Otsus. “Insyaallah tahun ini semua kebutuhan untuk pengamanan hutan sudah ada,” katanya. Dikatakannya, untuk menunjang pengamanan hutan di Pualu Banyak, pihaknya akan menambah personel yang ada termasuk membangun pos permanen. Sehingga ke depan tidak ada lagi kendala dalam melakukan pengawasan hutan. Sampai dimana perhatian pemerintah Aceh Singkil untuk menyelamatkan hutan konservasi di Pulau Banyak? Sepertinya kita harus menunggu.(AZT)

SINGKIL - Empat unit kapal nelayan asal Sibolga, Sumatera Utara (Sumut) ditangkap kapal patroli Dinas Kelautan Perikanan (DKP) bersamal Pol Airud Polres Aceh Singkil, Kamis pekan lalu. Ke empat kapal yang ditangkap, KM Setia Jaya, KM Harison IX dan KM Surya Abadi, berikut alat tangkap berupak pukat cincin, serta satu unit lainnya berupa kapal bagan apung. Kepala DKP Aceh Singkil, Saiful Umar melalui Seketaris Mufti menjelaskan, penahanan terhadap empat kapal dilakukan ketika sedang menangkap ikan pada posisi tujuh mil dari daratan Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Banyak. Kapolres Aceh Singkil AKBP Helmi Kwarta melalui Kanit Pol Airud L Sembiring menyatakan seluruh ABK dan nakhoda kapal berserta barang bukti sudah diamankan di pelabuhan TPI Singkil Utara. “Kapal, nakhoda bersama anak buah kapal (ABK) sudah diamankan untuk di proses lebih lanjut,” katanya Informasi diperoleh, penangkapan tersebut merupakan reaksi pihak DKP atas keluhan nelayan yang beberapa bulan terakhir. Para nelayan di Pulau Banyak

mengeluhkan hasil tangkapan mereka, akibat adanya kapal yang melakukan penangkapan dengan peralatan yang diduga tak diizinkan. Kawasan laut Pulau Banyak, merupakan kawasan yang kaya dengan berbagai jenis fauna air. Beragam fauna air di Pulau Banyak, keadaannya makin mengkhawatirkan lantaran masuknya para nelayan dengan peralatan yang tak diizinkan. Parahnya,selain menggunakan peralatan canggih, nelayan asing juga diketahui sering menggunakan zat kimia bahkan bom untuk menguras isi laut di daerah itu. Sejumlah nelayan yang ditemui, mengaku hasil tangkapan mereka saat ini jauh dari cukup. Bahkan tidak jarang merugi akibat biaya operasional yang mereka keluarkan tidak seimbang dengan hasil yang didapat saat melaut. Asmadi, 45 tahun, nelayan asal Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak berharap adanya rutinitas pengawasan laut oleh pihak terkait. Sehingga tidak timbul persepsi keberadaan nelayan lokal dijadikan warga kelas dua. Sedangkan nelayan asing warga kelas utama karena aksi mereka terkesan dilindungi.(AZT)

PT APL Tentang Wali Kota Subulussalam

Sejumlah anggota Satpol PP L.Batu membongkar warung-warung liar yang ditengarai dijadikan tempat mangkalnya WTS di Jalan Adam Malik, Rantauprapat.

SUBULUSSALAM - Pimpinan perusahaan perkebunan PT Asdal Prima Lestari di Kecamatan Sultan Daulat, tampaknya tak mengabaikan instruksi Walikota Subulussalam, Merah Sakti. Sebelumnya, Merah Sakti dalam kunjungannya ke pesantresn Ustaz, di Desa Pulo Kedep, menerima pengaduan dari pihak perusahaan, mengklaim lahannya digarap warga. Pengaduan itu, ditanggapi Wali Kota dengan menyatakan, warga Subulussalam harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. “Berikanlah kami kesempatan menjadi tuan di rumah kami sendiri. Cukup lelah berapa lama kami dijajah, kalau lahan tuan di ambil masya-

rakat saya untuk tempat dia bercocok tanam, biarkanlah,” kata Sakti. Mendapati respon tersebut, pimpinan PT APL, Edison tampaknya geleng kepala. Namun, Merah Sakti, mengimbau kalau lahan sekitar dua hektar diberikan kepada warga untuk diusahai sebagai jalan untuk menghidupi. Merah Sakti pun menyatakan akan berada di garis terdepan membela rakyatnya. “Silahkan ambil saja saya siap di depan Anda. Cuman ada syaratnya, jangan diambil yang sudah dipakai tanaman, kalau kosong silahkan,” ujar Walikota. Mendapati sikap Walikota Subulussalam seperti itu, pihak PT APL jelas tidak terima.(JAMHA)

Pemkab Labuhan Batu Gelar Operasi Tertib Warung Liar

Kobar GB Minta Pengadilan Hentikan Persidangan Rekannya

RANTAUPRAPAT – Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu menggelar operasi penertiban terhadap warung dan lapak dagangan liar di Jalan Adam Malik, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, dan di Jalan Lingkar Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, pada Selasa pekan lalu. Penertiban dilakukan atas dugaan warung dan lapak dagang itu sebagai lokasi maksiat. Penertiban yang dilakukan melibatkan sejumlah personel TNI dan Polri. Secara resmi, operasi penertiban itu dilakukan Wakil Bupati Labuhan Batu, Suhari Pane di Kantor Satpol PP. Para personel operasi penertiban langsung dipimpin Kakan Satpol PP Labuhan Batu, Saiful. Sebelumnya, pihak Pemkab Labuhan Batu sudah terlebih dahulu melayangkan imbauan agar tidak berjualan lagi di lokasi itu. Petugas gabungan secara cepat membongkar warung-warung yang ditengarai bukan dijadikan sebagai tempat menjajakan barang dagangan melainkan sebagai tempat mangkalnya wanita tuna susila (WTS). Para

LANGSA - Ratusan guru yang tergabung dalam koalisi barisan guru bersatu (Kobar-GB) Langsa dan siswa setingkat SMA, Selasa pekan lalu, mendatangi Pengadilan Negeri Langsa. Kehadiran para guru sebagai bentuk dukungan kepada rekannya, Zailani yang harus duduk di kursi pesakitan atas kasus pemukulan terhadap siswanya, Kevin. Kobar-GB meminta pengadilan menghentikan proses hukum terhadap Zailani. Mereka menyarankan, pengadilan memberikan jalan perdamaian dalam persoalan hukum itu. Akibat aksi guru dan siswa, itu sidang kedua kali kasus pemukulan guru terhadap siswa itu terpaksa ditunda. Amatan KPK Pos, seratusan guru dan siswa yang dikoordinir Kobar GB Kota Langsa, tiba ke PN Langsa sekitar pukul 10.00 WIB, dan langsung berkum-

pengelola warung-warung liar dilihara sebagai kota yang indah, Jalan Adam Malik ini disinyalirnyaman dan aman. mayoritas kaum pendatang dari luar Bupati Labuhan Batu, Tigor Panudaerah dan mencoba mencari per-susnan Siregar, mengatakan, warung tenda biru atau yang lebih dikenal untungan di Labuhan Batu. Usai pembongkaran di Jalan Adamsebagai warung remang-remang Malik, tim gabungan bergerak ketelah banyak mendapat sorotan Jalan Lingkar Desa Sidorukun, Ke-tajam dari berbagai elemen masyacamatan Pangkatan dan juga mem-rakat. “Berbagai ormas telah melapor bongkar warung-warung yang ada dikepada saya untuk menertibkan tepi jalinsum dimaksud. Para peda-warung tenda biru tersebut, tetapi gang di Jalan Lingkar Desa Sidoru-dalam melakukan tindakan kita kun ini disinyalir mayoritas berasaltentunya harus melalui prosedur yang dari warga setempat. Di tempat ini,berlaku tidak bisa asal bongkar,” kata petugas masih menemukan paraTigor. pemilik warung yang coba bertahan, Sementara Sekretaris Umum MUI tetapi atas pendekatan yang dila-Labuhan Batu, Abdul Hamid Zahid kukan Saiful para pedagang akhir-ketika diminta komentarnya seputar nya dengan suka rela membongkarpenertiban itu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sendiri warungnya. Kakan Satpol PP LabuhanbatuPemkab Labuhanbatu khususnya Syaiful kepada wartawan di sela-selaBupati Dr H Tigor Panusunan Siregar, pembongkaran, mengatakan, pener-SpPD yang telah merespon dengan tiban yang dilakukan tim gabungancepat keluhan masyarakat. “Di setiap ini merupakan kegiatan rutin Pem-pertemuan dengan bupati keluhan kab Labuhan Batu untuk menjaga keitu selalu kami sampaikan dan Alkondusifan daerah ini yang dapathamdulillah apa yang kami sampaimerusak citra daerah, khususnyakan telah disahuti oleh pak Tigor”, Rantauprapat. Sehingga tetap terpe-ujar Abdul Hamid Zahid.(HAH)

pul di Lapangan Kompi Ban, persisnya di depan PN Langsa. Kedatangan mereka mendapat pengawalan ketat aparat berwajib Polres Langsa serta dibantu aparat penertiban Satpol PP Kota Langsa. Dalam orasinya pihak guru dan siswa tetap meminta pihak guru dan siswa tetap meminta pihak pengadilan untuk menghentikan proses hukum persidangan guru Zailani dan kasus antara guru dan anak didiknya itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Reaksi kedua dukungan seratusan guru dan siswa ke PN Langsa kepada guru Zailani ini, membuat pihak PN Langsa saat itu menunda sidang kasus pemukulan siswa tersebut. Menyikapi aksi itu, Kapolres Langsa, AKBP Yosi Muhammartha melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua PN Langsa, Luchman Bachmit.(BSO)

Tiga Oknum Brimob Otak Penculikan JAKARTA - Pusing tidak punya duit, tiga oknum Brimob Datesemen D Cikarang nekad melakukan bisnis main gertak kepada pemilik bengkel motor. Gertakan tak mempan, akhirnya menculik, menganiaya, memeras dan membuang korbannya di tengah jalan. Itulah yang dilakukan oknum Brimob, Briptu AF, Briptu A dan Brigadir S. Ketiga oknum Brimob sebagai

otak penculikan, pemukulan dan pemerasan terhadap HS, pemilik bengkel motor di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Ketiganya pun ditangkap anggota Polres Jakarta Timur, ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar, di Jakarta, Selasa pekan lalu. Dijelaskan, kasus ini bermula ketika tiga pelaku datang ke

bengkel korban Jumat malam 29 April 2011, sekitar pukul 23.00 WIB. Semula mereka mau membeli lampu motor jenis Kawasaki RX King, HS. Namun, ketiganya melihat motor Yamaha RXZ milik korban, yang diduga tidak memiliki surat-surat atau bodong. Mereka pun menggertak HS. Merasa motornya memiliki surat-surat yang lengkap mulai dari STNK dan BPKB, HS

menolak tuduhan tersebut. Ketiga Brimob tetap ngotot bahwa motor itu tidak memiliki surat-surat. Akhirnya sempat terjadi cek cok mulut, kemudian pelaku membawa korban dengan kondisi tangan terborgol ke Xenia B 8885 PMJ yang digunakan pelaku. Korban juga dipukul oleh pelaku dan ditodongkan senjata api jenis revolver. Setelah itu ia

dibawa dan dibuang di daerah Cipinang Lontar, Jakarta Timur. Sabtu 30 April 2011, sekitar pukul 07.00 WIB korban melapor ke Polsek Jatinegara. “Ketiga pelaku sudah ditangkap petugas Polres Jakarta Timur. Dari pemeriksaan, pelaku ternyata bekerjasama dengan seorang warga sipil berinisial G,” kata Baharudin. Kejahatan tersebut, kata dia,

diotaki oleh ketiga oknum Brimob itu. Sementara G, memberikan informasi motor tersebut ke tiga pelaku. “G ini tadinya mau beli motor tersebut. Tapi motornya sendiri tidak jadi diambil,” ujarnya. Motifnya, sambung dia, adalah masalah ekonomi. Ketiganya hanya mau mendapatkan uang dengan caracara yang menyalahi dan tidak benar. (ENDY)


11

KPK POS E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

Pendiri PKS Gugat Elite PKS Rp 42,7 M JAKARTA - Tak selamanya pendiri sebuah partai ternama bernasib baik, malah bisa didepak oleh generasi barunya yang arogansi kekuasaan. Nasib itulah yang dialami Yusuf Supendi. Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, didepak seenaknya bahkan namanya dicemarkan oleh pengurus PKS. Karena itu, Yusuf mengajukan gugatan secara perdata terhadap sepuluh elite PKS. Gugatan itu dengan meminta ganti rugi sebesar Rp 42,7 miliar. "Saya punya bukti dilarang ceramah, dilarang menerima produk pemikiran apapun terhadap Yusuf Efendi, itu kan sudah keterlaluan," tegas Yusuf saat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin pekan lalu. Mantan Wakil Ketua Dewan Syariah Pusat, itu datang sekitar pukul 11.40 WIB didampingi kuasa hukum Ahmad Rivai. Gugatan terdaftar No. 261.Pdt.G.2011/PN Jkt. Sel, tertanggal 2/5 2011. Gugatan ganti rugi yang dilayangkan ke pengadilan berupa adanya kerugian pendapatan yang didapat Yusuf Supendi sebesar Rp 19,2 miliar, biaya pengobatan istri Rp 16,5 miliar, dan Rp 1 miliar fee pengacara, Rp 5 miliar immateriil, dan Rp 1 miliar biaya operasional. Sepuluh elite PKS yang digugat, Hilmi Aminudin, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Asegaf Al Jufri, anggota majelis syuro, Surahman Hidayat, Ketua dewan Syariah, Tifatul Sembiring, mantan Presiden PKS yang kini menjabat Menteri Informasi dan Komunikasi, Anis Matta, Juga Sekjen PKS, Fahri Hamzah Wakil Sekjen, Lutfi Hasan Presiden PKS, Aus Hidayat Nor, Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Partai, Makmur Hasanudin yakni mantan ketua badan penegak disiplin organisasi partai dan Rahmat Abdulah, ahli waris Mahfud Sidik, mantan wakil Sekjen. Yusuf menyesalkan atas kasus yang melilitnya itu, membuat istri mantan Wakil Ketua Dewan Syura PKS itu jatuh sakit. Juga prihatin terhadap perbuatan para elit PKS, yang tak merespons somasi yang diajukan karena tak sesuai prosedur. Dikatakan alasan gugatannya karena kliennya telah dipecat dari keanggotaan PKS. Dasar pemecatan Yusuf Supendi, katanya, tidak jelas dan tidak berdasar hukum. Menurut Yusuf, dia menerima pemberitahuan pemecatan, Selasa, 28 November 2010 pukul 20.20 WIB. Terhadap masalah tersebut pihaknya telah melayangkan surat pada sejumlah petinggi PKS, 19 April 2011. Namun, tidak ada tanggapannya. “Ini bukti nyata arogansi kekuasaan, kesombongan, ketidakadilan,” katanya. (ENDY)

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

Terkait Penyerangan Kantor Orbit, Perwira Kodam I/BB Diperiksa MEDAN – Dugaan keterlibatan perwira Komando Daerah Militer I Bukit Barisan, dalam penyerangan kantor Harian Orbit, Selasa, 3 Mei 2011, malam, masih didalami pihak internal Kodam I/Bukit Barisan. Mayor Caj Fatimah, Wakil Sementara Kepala Penerangan Kodam I/BB, menyatakan perwira berpangkat Letnan Kolonel dengan inisial IB tersebut masih dimintai keterangan pihak Detasemen Polisi Militer Kodam I/BB. “Pemeriksaan sejak adanya informasi tersebut,” kata Fatimah. Fatimah meminta agar menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. “Di lingkungan TNI ada proses dan ada mekanisme bila prajurit melakukan kesalahan,” katanya. Tetapi, lanjut Fatimah, bila terbukti benar terlibat, “Maka akan diproses sesuai prosedur.” Hanya saja, Fatimah mengau tidak tahu kapan proses pemeriksaan dapat menyimpulkan ada tidaknya keterlibatan oknum Letkol Ib, yang bertugas di markas Kodam I/ BB. “Masih memerlukan

waktu dan saksi-saksi,”jelasnya. Dugaan adanya keterlibatan oknum TNI Angkata Darat, pertama diungkapkan pemilik Harian Orbit, Mahsin. Kepada Tempo, Mahsin mengutarakan, malam peristiwa, seorang pria mengaku berpangkat Letnan Kolonel mendatangi lokasi kejadian, di kantor Harian Orbit, Jalan Tengku Amir Hamzah. “Oknum TNI ini menanyakan berapa kerugian dan akan diganti,” kata Mahsin. Dugaan adanya keterlibatanTNI AD, disesalkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikrimah Hamidi. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini meminta pihak kepolisian dan Markas Besar TNI Angkata Darat mengusut tuntas kasus tersebut. Sementara Kepala Kepolisian Sektor Medan Barat, Komisaris Arke F Ambat

PASCA PENYERANGAN - Sejumlah karyawan Harian Orbit berada di kantor mereka pasca penyerangan yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap kantor surat kabar tersebut, Medan, Sumut, Rabu (4/5). Kantor Harian itu diserang belasan orang diduga terkait pemberitaan yang diterbitkan dan mengakibatkan sejumlah peralatan rusak. (KPKPOS/Rep) mengaku belum menemukan Soal jumlah tersangka, yang dituding turut terlibat, indikasi keterlibatan oknum Arke menegaskan belum ber- menurut Arke masih didalami. TNI AD.“Informasi kita tahu, tambah.“Masih tujuh tersang- “Informasi awal menyebutoknum tersebut datang sete- ka, termasuk Direktur PT kan keempatnya juga berada lah peristiwa. Maksudnya, WDM (Wahana Dewata di lokasi kejadian. Ini masih mungkinkan, ingin menda- Mandiri), LS (Lamsar Sara- kita dalami,” tegasnya. (BBS) maikan,” ujar Arke. gih),” kata Arke. Empat pria

Telkomsel Digugat Mantan Model Iklannya

32 Adegan Rekonstruksi Pembunuhan Pasutri Kho Wie To MEDAN - Polresta Medan menggelar rekonstruksi pembunuhan pasangan suami istri, Kho Wie To alias A Wie (34) dan Lim Chi Chi alias Dora Halim, 30 tahun, dengan menghadirkan langsung dua tersangka, Sung An alias Anang alias Ayong, dan Ang Ho, Rabu pekan lalu. Adegan rekonstruksi tersebut disaksikan 4 orang Jaksa dari Kejatisu masing-masing Herbet,Anthonius, Arga Hutagalung, Marina dan dari kuasa hukum tersangka dilaksaanakan di dua tempat yaitu di gedung Rupatama Mapolresta Medan dan di rumah korban Jalan Akasia I 50 Bambu III Medan. Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Fadillah Zulkarnain Sik melalui Kanit Ranmor AKP Ronald FC saat dimintai keterangannya di lokasi rekonstruksi mengungkapkan ada 32 adegan rekontruksi yang setiap adegannya terbagi beberapa episode aksi pembunuhan mulai dari perencanaan hingga eksekusi terhadap pasutri penusaha ikan Gabion Belawan. “Dalam rekonstruksi diketahui kalau aksi pembunuhan itu telah direncanakan kedua tersangka di Hotel Grand SwissBel Hotel Medan pada 3 Maret 2011 dihadiri lima pelaku lainnya yang hingga kini masih dalam pengejaran,” tambah Ronald. Pengusaha ikan, Kowito alias Wito dan istrinya Dora Halim, keduanya warga Jalan Akasia No. 50 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur ditembak mati empat pria yang diduga “pembunuh bayaran” ketika hendak masuk kedalam kerumah. Sedangkan anaknya Cristopin berusia 2 tahun dan baby sisternya menderita luka serius, karena terkena tembakan dibagian betis dan lutut, Selasa (29/3/2011) malam sekira pukul 21.35 Wib. Ketika itu majikannya bersama anaknya berusia 2 tahun dan baby sisternya dengan mengendarai mobil Chevrolet warna hitam BK 333 TO memasukkan mobilnya ke garasi, usai pulang belanja dari Cambrig. Namun, ketika dirinya hendak menutup garasi mobil, tiba-tiba empat pria bersenjata api (senpi) datang dan mendorong pintu. Saat itu juga, keempat tersangka dengan beringas dan brutalnya menembaki kaca depan dan samping mobil berulangkali.Hingga Kowito dan Dora Halim sudah tak bernyawa lagi dengan kondisi tubuh berlumuran darah akibat ditembak. Sedangkan anaknya Cristopin dan Baby Sisternya Heny menangis dengan kondisi tubuh tertembak dibagian betis dan lutut. Bersamaan itu juga, sejumlah warga datang kerumahnya. Keluarga korban yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian langsung membawa Cristopin dan Heny ke RS Gleni untuk mendapatkan perawatan intensif, sedangkan mayat kedua korban dilarikan ke RSU Dr. Pirngadi Medan untuk diautopsi.( S.EDHI)

Puluhan Wartawan Demo Mapolresta Medan Soal Kekerasan MEDAN- Puluhan wartawan dari Asosiasi Jurnalistik Indonesia (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Forum Jurnalistik Perempuan (FJP) serta dari Lembaga Bantuan hukum (LBH) Medan dan Kontras Medan menggelar aksi unjuk ras di Mapolresta Medan, Kamis (5/5). Dalam aksinya, puluhan wartawan tersebut yang tergabung wartawan media cetak dan elektronik, meminta agar Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga menindak tegas terhadap pelaku pengrusakan kantor media dan penganiayaan terhadap wartawan. Kemudian mereka meminta agar Polresta Medan jangan menunggununggu untuk bertindak. Sebab, para pelaku telah bertindak anarkis dan brutal. Puluhan wartawan itu juga membawa poster bertuliskan stop kekerasan terhadap wartawan. Selain itu tertulis bahwa aksi

premanisme terhadap wartawan harus dihentikan dan ditindak tegas. Tidak berselang lama menggelar aksi, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga langsung turun dan menemui wartawan. Dalam pernyataannya Tagam menyebutkan,dalam kasus pengerusakan kantor surat kabar Harian Orbit dan penganiayaan terhadap wartawan, pihaknya telah menetapkan tujuh orang tersangka. Kemudian, pihaknya juga masih memeriksa empat karyawan WDM lagi dan kemungkinan besar akan dijadikan tersangka. Sementara itu secara terpisah Direktur Umum PT Wahana Dewata Mandiri (WDM) Ir Lamsar Saragih meminta maaf kepada semua Media baik cetak dan elektronik terkhusus kepada pihak Harian Orbit di Jalan Amir Hamzah Medan. “Saya atas nama PT WDM meminta maaf kepada semua media atas

insiden ini, terkhusus kepada pihak Harian Orbit. Sebab,insiden ini tidak kita harapkan, sehingga saya akan bertanggung jawab penuh untuk berbagai kerugian,” ujarnya saat diperiksa di Mapolsek Medan Barat. Dijelaskannya, beberapa anggotanya yang diduga melakukan penyerangan terhadap Harian Orbit terlalu terburu-buru untuk melakukan serangan tanpa mendapat izin dari dirinya sebagai pimpinan PT WDM. Pasalnya, setelah peristiwa penyerangan itu terjadi, dirinya baru mendapat kabar dari para stafnya. "Saya sendiri tidak mengetahuinya. Kalau saya tahu, saya tidak menginginkan terjadi pengerusakan, ada cara yang terbaik sebab kita juga punya kuasa hukum. Namun, itupun sekali lagi saya katakan saya meminta maaf yang sebesarbesarnya kepada semua media,"katanya. (S.EDHI)

JAKARTA - Telkomsel, operator seluler digugat perdata lantaran melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugatnya, Elsa Fitra, mantan model iklan Telkomsel yang mengalami luka bakar pada bagian tubuhnya dan kakinya cacat seumur hidup. Hal itu terjadi, pada peristiwa meledaknya balon gas saat pembuatan iklan produk Telkomsel. Selain menggugat PT Telkomsel, Elsa juga menggugat PT Kembang Api Mediacom, dengan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp2,060 miliar dan tuntutan immateril Rp3 miliar. Penggugat juga menuntut sita jaminan harta kekayaan PT Kembang Api Mediacom dan PT Telkomsel. “Ini gugatan perbuatan melawan hukum. Faktanya penggugat mengalami luka bakar pada bagian tubuhnya, juga hingga kini yang luka permanen pada kakinya sehingga cacat seumur hidup," ungkap Defrizal Djamaris, kuasa hukum Elsa Fitra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu. Sebenarnya, lanjut Defrizal, cedera permanen yang dialami Elsa bisa diupayakan dengan cara dioperasi plastik. Sayangnya, dari Kembang Api Mediacom juga dan Telkomsel tidak mau mengganti. Bahkan Telkomsel juga melakukan tindakan tidak adil serta diskriminatif. Mengingat, beberapa model lainnya yang mengalami cedera pada peristiwa ledakan itu sudah mendapatkan santunan, sementara Elsa tidak mendapat santunan apa dengan alasan tidak jelas. Dikatakan, sebelum me-

ngajukan gugatan perdata, sudah dilakukan upaya somasi atau teguran sebanyak dua kali, pada Agustus 2010. Bahkan, dilakukan proses mediasi dengan cara baik-baik. Ternyata, somasi dan mediasi diabaikan dan tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari Kembang Api Mediacom sebagai tergugat I dan Telkomsel sebagai tergugat II. Gugatan perdata ini, bermula Elsa Fitra, mahasiswi yang berprofesi sebagai model. Pada 28 September 2009, pihak PT Kembang Api Mediacom menghubungi Elsa untuk melakukan casting. Casting ini bertujuan untuk pembuatan iklan Telkomsel yang dilakukan PT Kembang Api Mediacom. Saat pengambilan gambar untuk kepentingan iklan tersebut yaitu 4 Oktober 2009, terjadi perubahan skenario. Balon gas raksasa dengan posisi di atas, yang seharusnya hanya dikelilingi para model menjadi ditarik ke aspal dan disentuh secara bersamaan oleh para model. Saat pengambilan gambar, balon gas meledak. Elsa bersama model lainnya terpental serta crew yang ada di dekat ledakan mengalami luka bakar serius pada bagian wajah, tangan dan juga kaki. Elsa pun menjalani perawatan intensif di rumah sakit Pertamina. Selama menjalani perawatan di rumah sakit itu, kedua tergugat tidak memberikan perhatian yang serius. Tergugat I malah membujuk orangtua penggugat untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut. Sementara Tergugat II Telkomsel malah mengabaikan kejadian itu. (ENDY)

Polda Sumut Bekuk Gembong Heroin Asal Nigeria MEDAN – Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, menangkap gembong heroin dan sabusabu, warga kebangsaan Nigeria. Samuel Mamudu alias Smith. Penangkapaan Smith, di Komplek Karawaci, Tangerang, pada Rabu malam lalu, diwarnai aksi duel antara petugas Narkoba Polda Sumut dengan tersangka. “Sempat anggota bergumul dengan tersangka,” kata Kepala Satuan Idik II Direktorat Narkoba Polda Su-

matera Utara, Ajun Komisaris Besar Andi Rian Djajadi, Jumat pekan lalu, setelah tiba di Medan dengan membawa tersangka Smith. Tersangka Smith, lanjut Andi, merupakan target penangkapan Polda Sumatera Utara dalam kasus penangkapan perempuan asal Provinsi Aceh, Rika Rahayu alias Jesika, 26 tahun. “Ini kasus pengembangan dari penangkapan Bea Cukai Tanjung Balai terhadap Rika dengan barang bukti 3 kilo-

gram heroin dan sabu-sabu seberat 1 kilogram,” sebut Andi. Dari rumah yang ditempati Smith, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba. “Kita menyita alat-alat komunikasi (Smith) mengatur pengiriman barang dengan (kurir) Rika,” kata Andi. Dari pemeriksaan terhadap Rika, yang ditangkap pada awal Mei ini, Polda Sumut menciduk jaringannya. “Hari itu juga kita menangkap Herani Mandai, 24 tahun,” ujarnya. Herani, kata

Andi, berperan sebagai pengatur pengiriman narkoba senilai Rp 5 miliar. “Narkoba ini akan dibawa ke Jakarta dengan jalur darat,” ujar Andi. Masih berdasarkan keterangan Rika, personel Direktorat Narkoba Polda Sumut memburon nama Smith dan rekannya, juga warga Nigeria.“Ada dua orang lagi buron kita, teman Smith juga warga Nigeria, dan seorang perempuan warga Medan-malam ini masih kita buron,

yang berperan sebagai pengatur jalur barang di Jakarta,” katanya. Jaringan Rika disebut jaringan internasional. “Barang yang dibawa Rika dari Malaysia,” katanya. Andi menyebutkan, jalur pengiriman narkoba yang dikendalikan warga Nigeria, memakai jasa para remaja putri asal Indonesia. “Mereka mulanya memacari para kurir (perempuan) dan selanjutnya baru mereka perintahkan,” ujar Andi. (BBS)


12

KPK POS E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

KRIMINAL

LIPSUS

ANCAMAN RUU INTELIJEN NEGARA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MOMENTUM tahun ke 13 pascareformasi dan ± 2 tahun lagi menyambut pesta demokrasi Pemilu 2014, akhirnya Rezim SBY-Budiono mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) Intelijen. Mengesankan. Dan, sepatutnya RUU membangun ekspektasi reformasi intelijen Negara baru bagi masyarakat Indonesia. Khususnya, jaminan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum yang notabene sebelumnya kerap terlanggar operasi intelijen. Secara the fact bangsa kita belum mampu melupakan rapot merah rezim Orde Baru di mana eksistensi intelijen ekstra kuat dan dominan. Bukan rahasia umum, aparat intelijen menangkap tanpa surat, memeriksa tanpa batas waktu, bahkan orang "hilang" tanpa kabar. Bukti yang sulit dielak, raibnya puluhan aktivis prodemokrasi menjelang runtuhnya rezim Soeharto. Mereka bukan ditangkap Polri atau TNI secara resmi. Namun, mereka tak ada yang kembali ke rumah sampai saat ini. Siapa yang melakukan? Kendati tak ada bukti dan saksi yang sahih, pastinya bukan orang awam atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan. Kegelisahan nasional atas munculnya rencana pemerintah dan lembaga legeslatif untuk mendesak pengesahan RUU Intelijen Negara pada tahun 2011 INI, juga menjadi konsentrasi dan kegelisahan bersama kawan-kawan di Sumatera Utara. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya aliansi KOMJEN (Koalisi Masyarakat Sipil Sumut Mengawal RUU Intelijen Negara) yang terdiri dari beberapa OMS/LSM/Media Individu, akademisi yang juga concern pada konteks ancaman RUU Intelijen Negara terhadap nilai - nilai demokrasi, penegakan HAM dan jaminan atas proses hukum yang fair. Dalam catatan kritis KOMJEN yang terdesiminasi dari beberapa diskusi yang telah bergulir tercatat ada “7 Rapot Merah terkait ancaman RUU Intelijen Negara terhadap Penegakan Hukum di Indonesia” di antaranya: 1. Ancaman Kewenangan Penangkapan 7 x 24 Jam oleh Badan Intelijen

Negara bertentangan dengan asas dasar hukum formal KUHAP bahwa BIN tidak merupakan aparat hukum yang berwenang; 2. Ancaman terhadap akses bantuan pendampingan hukum ; Kewajiban dasar Negara dalam melakukan perlindungan hukum atas warga negaranya berupa pendampingan bantuan hukum dan/atau akses pendampingan bantuan hukum tidak diatur dengan tegas dalam RUU Intelijen Negara terhadap tersangka dalam operasi intelijen; 3. Ancaman Kewenangan Penyadapan versus RUU Penyadapan Mengacu kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PPU-1/2003; No. 012-016019/PUU-IV/2006; No. 5/PUUVIII/2010, MK berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan tersendiri tentang penyadapan setingkat undangundang untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman. Dengan demi-

RUU Intelijen Kerdilkan Polri IMPARSIAL, The Indonesia Human Right Watch, menilai, Rancangan Undang-Undang Intelijen Pasal 11 yang menyatakan intelijen kepolisian hanya melaksanakan intelijen kriminal, sangat bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Menurut peneliti Imparsial, Junaidi Simun, fungsi kepolisian bukan hanya menyangkut kriminal, melainkan juga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. "Rumusan Pasal 11 RUU Intelijen ini kami lihat berupaya mengerdilkan kerja-kerja intelijen di institusi kepolisian. Kepolisian kan juga melakukan kegiatan intelijen dalam negeri dan dalam wilayah penegakan hukum," ungkap Junaidi di Kantor Imparsial, Jakarta, kepada Kompas, akhir April lalu. Ia menjelaskan, kewenangan penangkapan yang selayaknya dimiliki kepolisian seharusnya tidak diberikan juga kepada lembaga intelijen negara. Hal ini mengakibatkan penumpukan fungsi yang justru menimbulkan konflik di antara kewenangan intelijen dan aparat keamanan saat operasi di lapangan. "Bisa terjadi overlapping antara intelijen dan penegak hukum, seperti kepolisian. Dalam negara hukum, kewenangan menangkap dan menahan hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum," ujar Junaidi. Ia menuturkan, kata "pengamanan" yang juga menjadi salah satu dari kewenangan intelijen perlu dipertimbangkan lagi. Pengamanan biasanya dilakukan oleh kepolisian, dalam menindaklanjuti penangkapan orang yang diduga melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pihak intelijen diharapkan tidak menyalahartikan kata tersebut untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. "Kalau pengamanan yang dimaksud seperti kepolisian dengan mengamankan benda berbahaya atau penjahat ke penjara, maka itu tidak jadi masalah. Namun, kalau pengamanan yang dimaksud adalah dengan melegalisasikan penculikan, maka itu tidak dibenarkan. Harus diperhatikan baik-baik penggunaan kata tersebut, mengingat kerja intelijen kan sangat rahasia dan tertutup," tandas Junaidi. (KPS)

kian pembahasan RUU Intelijen sudah sepantasnya berbarengan dengan pembahasan RUU tentang Penyadapan demi kepentingan keselarasan pengaturan penyadapan intelijen. 4. Ancaman RUU Intelijen Negara VS RUU Keamanan Nasional : Bahwa mengacu pada konsideran menimbang huruf d :” bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, penyelenggaraan intelijen negara sebagai lini pertama dari Keamanan Nasional perlu diatur secara lebih komprehensif”. Tidak sinkron dengan prioritas RUU Keamanan Nasional yang seharusnya lebih awal di bentuk dan disahkan. (RUU Kamnas masuk dalam Prioritas Prolegnas 2011 (No. 67 dan 68 dari 88 RUU= pemerintah). 5. Ancaman RUU Intelijen Negara VS RUU Rahasia Negara : Ancaman pengaturan rahasia intelijen yang juga

masuk pada kategorisasi kerahasiaan Negara (Pasal 29 RUU IN) belum sinkron dengan RUU Intelijen Negara yang juga belum purna dan masuk pada Prioritas Prolegnas Tahun 2011 No.66 dari 88 RUU. 6. Ancaman RUU Intelijen Negara VS Instrumen Internasional dan Nasional Tentang HAM. Bahwa mengacu pada konsideran mengingat yang hanya memuat UUDNRI 1945 pasal 20, pasal 21 dan pasal 28j (yang hanya mencakup pengecualian) tanpa memuat instrument internasional yang telah dan akan diratifikasi serta instrument UU HAM No.39/ 1999. Ada merupakan ancaman yang mendasar secara subsantif karena konsideran ini merupakan rujukan atau referensi implementasi RUU Intelijen Negara ini. 7. Ancaman RUU Intelijen Negara VS UU Kebebasan Informasi Publik (Nomor 14/ 2008) Bahwa dalam konsideran UU KIP juga tidak menjadi bagian refrensi perundang-undangan yang seharusnya juga masuk sebagai jaminan atas hak “rights to know” kerja-kerja intelijen Negara yang tetap tunduk pada otoritas politik dan terikat pada prinsip akuntabilitas politik, hukum dan financial. Kami yang tergabung dalam KOMJEN mendesak kepada parlemen dan pemerintah untuk tidak melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Intelijen Negara secara instan sehingga tetap memenuhi partisipasi semua stakeholders untuk memberikan masukan dan pandangan di dalam upaya pembentukan RUU Intelijen Negara, sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan perundangundangan. Kami sangat mengapresiasi sikap anggota parlemen DPR RI yang menolak rencana pemberian kewenangan menangkap untuk intelijen di dalam RUU Intelijen. Sudah seharusnya pembentukan Undang-Undang Intelijen dapat menjamin sinkronisasi antara kebutuhan negara dalam menjaga keamanan nasional dan jaminan serta perlindungan kebebasan masyarakat sipil dalam bernegara dan berdemokrasi. (REL)

Koalisi LBH :RUU Bajak Sistem Peradilan KOALISI Lembaga Bantuan Hukum menyatakan kewenangan penangkapan, penahanan, dan penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen dinilai membajak sistem peradilan pidana. Menurut Alex Argo, anggota Koalisi, kewenangan itu timbul karena belum selesainya draf revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alex menjelaskan, dalam Rancangan KUHAP, penyidiklah yang berwenang melakukan penangkapan. "Intelijen bukanlah aparat hukum yang bertugas menangkap seseorang," ujarnya dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu, 3 April 2011. Koalisi beranggotakan sejumlah lembaga nirlaba dan pengacara publik, seperti Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Koalisi menganggap Rancangan Undang-Undang Intelijen merupakan rancangan undang-undang yang bersifat sektoral. Padahal, menurut dia, Rancangan KUHAP yang masih ada di pemerintah bisa menjadi payung hukum dalam sistem peradilan pidana. Totok Yuliyanto, perwakilan dari PBHI, mengatakan bahwa sistem peradilan pidana saat ini menjadi kritis dengan adanya undang-undang yang semakin sektoral. Draf Rancangan Undang-Undang Intelijen saat ini sudah diajukan pemerintah dan Badan Intelijen Negara. Dalam Rancangan itu, intelijen diusulkan diberi kewenangan menangkap dan menahan. Selain itu, ada usul tentang penyadapan. Dengan kondisi tersebut, Koalisi Lembaga Bantuan Hukum mendesak pemerintah segera merampungkan draf revisi Rancangan KUHAP. Koalisi juga mendesak pemerintah agar draf rancangan itu segera dimasukkan ke parlemen. "Agar proses legislasi dapat segera dimulai," ujar Alex. Alex menambahkan, pembahasan

Rancangan KUHAP harus diprioritaskan dulu. Sebab, dia melanjutkan, Rancangan KUHAP merupakan payung hukum dalam acara pidana sehingga penting untuk didahulukan. Restaria Hutabarat, perwakilan dari LBH Jakarta, menilai kurangnya koordinasi antarlembaga negara menjadi penyebab Rancangan KUHAP terhambat. Padahal usulan Rancangan KUHAP sudah bergulir sejak 1999. Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, pada 1 Desember 2009, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi telah mengumumkan akan memprioritaskan pembahasan Rancangan KUHAP dalam Program Legislasi Nasional 2010. Namun parlemen tidak jadi membahasnya karena hingga 14 Desember 2010 DPR belum menerima draf Rancangan KUHAP dari pemerintah. Menurut Restaria, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjanji pada 9 Januari 2011--dalam waktu tiga bulan-draf tersebut akan diserahkan ke parlemen. "Seharusnya sekarang DPR sudah menerimanya," kata Restaria. Adapun anggota Komisi Hukum DPR, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan pihaknya belum menerima draf revisi Rancangan KUHAP. Meski begitu, anggota Komisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap draf tersebut segera diserahkan untuk dibahas di parlemen. Sebab, menurut Didi, Rancangan Undang-Undang Intelijen yang dipayungi oleh KUHAP juga dalam tahap penyelesaian. "Seharusnya berbarengan selesainya karena berkaitan," ujarnya saat dihubungi kemarin. Ihwal kewenangan yang ada dalam Rancangan Intelijen, Didi menilai, kewenangan polisi dalam penahanan tidak lantas berarti terpotong. Revisi ini, menurut dia, justru sesuai dengan iklim demokrasi saat ini. "Kita juga lihat di negara lain tidak ada kepolisian yang bisa sewenang-wenang menahan. Polisi tidak bisa sepihak," katanya. (TI)

KOMBES TAGAM SINAGA

Polisi Selalu terima Keputusan Pemerintah POLISI sebagai aparat penegak hukum dinegara ini akan selalu mematuhi semua peraturan yang dikeluarkanya. Apalagi peraturan itu telah disyahkan ataupun disetujui oleh DPR. “Polisi akan tetap loyal dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum,” tegas Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga SH melalui Kasubag Humas AKP Edward Tampubolon ketika ditanya di Mapolresta Medan, Kamis pekan lalu. Mengenai pengajuan RUU Intelijen yang dilakukan oleh Pemerintah ke DPR dirinya tidak mau berkomentar.Bahkan juru bicara Polresta Medan ini menyatakan kalau hal itu masih digodok dan belum disahkan apalagi digunakan. “Kita lihat saja nanti,” aku Edward. Ditanya mengenai tugas intelijen, pria berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) inipun mengaku kalau intelijen itu mendeteksi ataupun mengumpulkan informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Bukan saja info yang dapat membahayakan negara akan tetapi intel kepolisian juga harus bisa mengetahui semua hal sesuai dengan tugasnya. Disingung Intel bisa melakukan penangkapan seperti petugas kepolisian dari satuan lain, iapun kembali tidak mau berkomentar panjang. “Udahlah kita tunggu saja disyahkan atau tidak RUU itu," tandasnya sambil pergi. (S.EDHI)

KONTRAS SUMUT

RUU Itu Bisa Langgar HAM KONTRAS Sumut dengan tegas menyatakan kalau RUU Inteligen bila disahkan oleh DPR bisa menciptakan pelanggaran hak asasi Manusia (HAM). Bahkan RUU itu sendiri untuk sekarang ini belum dibutuhkan di negara yang kita cintai ini. Menurut Kontras alasannya karena Indonesia lebih perlu membuat dan mensahkan UU keamanan Nasional dan rahasia negara ketimbang UU Inteligen ini. “Dari pada UU Intelijen lebih baik sahkan UU keamanan Nasional maupun Rahasia Negara,” terang Koordinator Kontras Sumut Rizal ketika. Disinggung tentang Wacana untuk memberikan kewenangan kepada aparat intelijen untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang di dalam RUU Intelijen ini sejatinya tidak dapat diberikan begitu saja. Mengingat pola kerja Intelijen tidaklah menyentuh sasaran, melainkan hanya sebatas melakukan pemantauan dan menyerap/mendeteksi informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan negara. “Kewenangan penangkapan yang diberikan kepada aparat Intelijen, justru akan memberi ruang terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, dengan alasan keamanan. Sehingga akan menabrak prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi,” pungkas Rizal. Yang sekarang ini perlu kita pahami masih dikatakan Rizal, kewenangan pro justicia dalam konteks untuk melakukan penangkapan dan penahanan mutlak berada dalam ranah aparat penegak hukum, khususnya, Kepolisian dan Kejaksaan dan bukanlah intelijen. Kalau hal itu terjadi yakni intel bisa menangkap maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kasus-kasus penculikan yang mengatasnamakan hukum. Maka dari itu Kontras Sumut mendesak DPR agar tidak mengesahkan UU Intelijen itu sebelumnya adanya UU Keamanan Nasional dan Rahasia Negara. (S.EDHI)

LBH MEDAN

RUU Itu Bisa Langgar HAM RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Intelijen yang diajukan pemerintah untuk disyahkan oleh DPRRI, ternyata selain menimbulkan masalah bagi Warga Negara Indonesia juga dapat dijadikan sebagai alat penguasa untuk memperlancar atau mempermulus kepemimpinannya. Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Medan,Nuriono SH ketika dimintai tanggapanya tentang RUU Intelijen, Jumat pekan lalu. Ditambahkanya,pengajuan RUU yang telah dilakukan pemerintah itu seharusnya tidak perlu untuk diajukan ke DPR RI. Sebab RUU Intelijen itu bukanlah suatu persoalan yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. “RUU Intelijen untuk sekarang ini belum dibutuhkan sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam prioritas,"terang Nuriono. Kelemahan RUU Intelijen itu bukan saja dilihat dari saat dilakukan pengajuannya. Akan tetapi kelemahan itu juga dapat dilihat dari isi RUU itu sendiri. Di mana salahsatu pasalnya yakni memberikan wewenang dan persetujuan kepada semua penegak hukum untuk bisa melakukan penangkapan kepada siapa saja yang mereka anggap melanggar hukum. Diberikannya kebebasan intelijen untuk melakukan penangkapan akan bisa menimbulkan keresahan bagi warga negara kita. Di mana intelijen yang dalam menjalankan tugasnya mengenakan pakaian preman dan mungkin melakukan penangkapan tanpa ada prosedur hukum itu sama saja dan tidak jauh berbeda dengan menculik. Maksud dari menculik itu sendiri yakni sulitnya para pihak keluarga untuk mengetahuikeberadaan keluarganya yang tidak tangkap tersebut. “Kalau main tangkap tanpa ada prosedur hukum itukan sama saja culik,” tandas Nuriono. Ketika disingung mengenai RUU Intelijen ini bisa kembali kemasa zaman orde Baru ( Orba). Nuriono inipun dengan lantang menyatakan kalau RUU itu memang bisa membawa kita kezaman Orba. Artinya, penangkapan dan penyadapan telepon yang bukan wewenang intelijen dikhawatirkan bias membentuk sel-sel ataupun jaringan baru bagi TNI.Sehingga TNI bisa dijadikan sebagai alat penguasa untuk berkuasa. (S.EDHI)


KPK POS

13

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

CUCI OTAK

Oleh M Alfan Alfian

" CUCI otak merupakan metode manipulatif untuk menghilangkan orientasi seseorang, sehingga kejahatan pun dipandang jalan yang baik Belakangan ini geger diberitakan tentang cuci otak. Beberapa korban telah berjatuhan. Mereka dimanfaatkan untuk kegiatan dengan motif tertentu atas nama agama. Atas nama agama pula sekelompok orang telah ditangkap polisi karena laku kejahatan terorisme. Mengapa orang sampai mau melakukan hal-hal yang di luar nalar dan kelaziman publik seperti itu? Berbagai perspektif dari sisi psikologi, pemahaman keagamaan yang ekstrim, hingga konteks ekonomi telah diulas para pakar. Yang jelas kita prihatin dengan fenomenafenomena tersebut. Ketika sekelompok orang atas nama agama menghalalkan segala cara untuk tujuan yang dipandang mereka mulia, maka bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Kontradiksi antara atas nama kebaikan dan perilaku kejahatan hanya dapat dijalani oleh orang yang kehilangan orientasi. Cuci otak merupakan metode manipulatif untuk menghilangkan orientasi seseorang, sehingga kejahatan pun dipandang jalan yang baik. Para pencuci otak memasukkan klaim-klaim alias pembenaranpembenaran di luar kelaziman. Salah satu studi tentang cuci otak atau brainwashing, misalnya dilakukan oleh Kathleen Taylor. Dalam bukunya Brainwashing: The Science of Thought Control (2004), Taylor mengutip fenomena tahanan perang selama Perang Korea tahun 1950-an. Para tahanan (AS) yang dicuci otaknya, berbalik membela yang menahan (Korea

Utara). Istilah brainwashing itu sendiri, sebagaimana dikutip Taylor pertama kali dipopulerkan oleh jurnalis

Edward Hunter dalam sebuah artikelnya di New Leader 7 Oktober 1950. Sepanjang Perang Korea, Hunter menayangkan serangkaian

serial mengenai tema itu. Taylor juga mencatat bahwa metode cuci otak lazim dipakai oleh rezim totalitarian dan komunis. Ia sendiri lantas

membangun model FACET singkatan dari Freedom, Agency, Complexity, Ends (not means), dan Thinking. Ia pun yakin metode itu dapat dipakai juga untuk menangkal pengaruh cuci otak. Setelah membaca buku itu, saya mencatat bahwa tampaknya cuci otak berbeda dengan hipnotis. Cuci otak lebih kompleks. Ia terkait dengan konteks penanaman ideologi pembenar, suatu nilai dasar atau tujuan utama yang harus dicapai dengan pengorbanan jiwa sekalipun. Kebebasan seseorang tidaklah ada, melainkan di bawah kontrol sang pengendali kebebasan. Ia hanyalah sosok agen alias penyalur atau penyukses kepentingan yang lebih besar, kepentingan di luar kepentingan dirinya sesungguhnya, tetapi ia berkewajiban untuk memenuhinya. Ia mungkin sadar hanyalah sebagai sesosok zombie dalam hal kebebasan. Artinya ia terikat erat sekali dengan sesuatu yang membuatnya tidak bisa berkata tidak. Ia susah untuk memberontak pada sang penakluk. Sang penakluk yang dimaksud adalah sang pengendali, sang sosok yang dipandang suci tempat berpasrah, sehingga siapa saja di bawah kendali pengaruhnya tak bisa menolak. Pada sektesekte tertentu praktik-praktik di luar kelaziman, sering kita dengar dimana sang elite memainkan kesempatan sedemikian rupa pada para anak-buah. Ciri lain yang juga perlu kita catat adalah pergerakan sang pencuci otak yang sistematisorganisatoris. Bahkan mereka menjalankannya melalui metode sel. Rapi sekali. Suasana, interaksi, dan hirarkis organisatoris dibikin sesakral mungkin. Pucuk pimpinan

tertinggi, sering digambarkan secara imajiner, sebagai sesosok yang suci. Dalam batas-batas tertentu organisasi-organisasi mafia mempraktikkan pendekatan cuci otak itu. Tapi pendekatannya lebih keras, ketimbang organisasi yang memanipulasi simbol-simbol kesufian. Tetapi, apakah keras atau lunak, praktik pencucian otak membuat yang terkena segera kehilangan nalar dan kewajaran alias kelaziman publik. Cuci otak dan politik, sepanjang sejarahnya sangat berimpitan. Metode cuci otak juga sudah dikenal dalam sejarah-sejarah kekuasaan kuno di China. Istilah China atas metode ini adalah xi nao. Ia dipakai sedemikian rupa pada rezim Mao, sebagai perekayasaan pola pikir untuk tujuan politik. Beberapa kasus cuci otak yang mencuat belakangan, jelas terkait dengan politik juga. Dengan pembenaran ideologiagama, tujuan politik ditetapkan. Mekanisme untuk menggapainya dilakukan dengan memperkuat basis ekonomi. Dan, inilah yang menjadi sorotan banyak kalangan, caranya dengan menghalalkan segala pendekatan. Masyarakat harus waspada dengan gerakan-gerakan dengan pendekatan demikian. Caranya dengan memelihara kewajaran hidup dan nalar. Tak ada jalan pintas untuk mencapai tujuan: di dunia maupun akhirat. Agama mengajarkan kewajaran dan kelaziman umatnya. Tuhan telah memberi sinyal untuk tidak membebani umatnya di luar batas kemampuan. (***) Penulis adalah Dosen Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta.

Bola Panas KPK Oleh Ikrar Nusa Bhakti

I tengah upaya kekuatankekuatan politik di DPR untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui usulan revisi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kinerja KPK masih luar biasa. Pada 21 April 2011 KPK menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, pengusaha berinisial MEI, serta perempuan berinisial MRM di Kantor Menpora. Di ruang Kantor Sesmenpora, tim KPK menemukan tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar, uang tunai 128.148 dollar AS, 13.070 dollar Australia, 1.955 euro, dan Rp 73,171 juta. Uang tunai dan cek itu diduga terkait dengan korupsi proyek pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SEA Games 2011. Hingga saat ini KPK masih menelusuri ke mana saja uang yang diberikan kepada Sesmenpora itu mengalir. MEI adalah salah seorang petinggi di PT Duta Graha Indah (DGI), perusahaan yang sedang mengerjakan proyek prasarana SEA Games 2011 di Palembang dan sekaligus perusahaan yang lolos prakualifikasi pembangunan gedung baru DPR. Ada dugaan petinggi PT DGI itu memiliki hubungan dekat dengan kader Partai Demokrat (Kompas, 26 April 2011). Seperti diutarakan oleh Ketua KPK Busyro Muqoddas,

D

hingga kini KPK masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk atasan Wafid, Menpora Andi A Mallarangeng. Jika benar ada keterlibatan pihak lain yang juga menyangkut kader Partai Demokrat, ini merupakan titik awal untuk membongkar semua praktik korupsi yang terkait dengan Istana. Selama ini KPK belum mampu menyentuh pusat kekuasaan negara. Saat Antasari Azhar menjadi Ketua KPK, dalam sebuah seminar di Cikini, Antasari pernah berjanji untuk mengusut semua kasus korupsi di pemerintahan, termasuk lingkungan Istana. Namun, sebelum upaya pemberantasan korupsi itu terlaksana, Antasari malah dijebloskan ke penjara. Tak cuma itu, pelemahan KPK berlanjut dengan tuduhan korupsi kepada dua komisioner KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kini KPK di bawah kepemimpinan Busyro Muqoddas ibarat memegang bola panas. Persoalan korupsi di lingkungan Istana tidak hanya menyangkut Kantor Menpora semata, tetapi juga kasus pengadaan 16 kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang senilai Rp 44,5 miliar. Belakangan proyek KRL eks Jepang itu dipertanyakan banyak kalangan karena dinilai kemahalan. Kasus ini menyangkut nama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang akan berbesanan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kaitannya dengan DPR, menurut Indonesia Corruption Watch, KPK sudah memproses 42

anggota DPR yang tersangkut delapan kasus korupsi. Jika kedelapan kasus ini diproses hingga tuntas, ICW memperkirakan ada lebih dari 100 anggota DPR yang terjerat. Beranikah KPK melanjutkan penelusurannya? Pemburu rente Persoalan korupsi di lingkungan pemerintahan, termasuk Istana, tidak hanya menyangkut pejabat, dari pejabat politik sampai pejabat struktural di lingkungan kementerian, tetapi terkait juga dengan partai politik. Sudah jadi rahasia umum, banyak partai politik yang memiliki menteri di kabinet memanfaatkan anggaran publik untuk mendanai kegiatan partai. Seperti kita ketahui,

anggaran partai politik dapat berasal dari iuran anggota (termasuk anggota DPR dan kabinet), sumbangan perusahaan, dan anggaran publik yang sah, seperti bantuan pemerintah kepada partai politik sesuai dengan nilai perolehan suara dalam pemilu. Namun, menggunakan anggaran publik dari kementerian tidak sah karena kegiatan partai disisipkan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian. Negara sampai saat ini adalah pemilik anggaran terbesar. Tidaklah mengherankan jika partai politik bagaikan

pemburu rente yang berupaya masuk ke dalam koalisi pemerintahan agar bisa menikmati anggaran publik. Jika masuk memeriksa semua kementerian yang menterinya berasal dari partai politik, tidak mustahil KPK akan menemukan betapa banyak anggaran untuk kepentingan partai politik. Dana publik yang digunakan partai politik bisa dalam bentuk kegiatan yang terkait dengan konstituen partai, anggaran rutin partai, kampanye pemilu, ataupun kegiatan untuk meningkatkan kapasitas politisi partai di perwakilan daerah. Maka, korupsi yang sudah menggurita dan amat struktural ini harus dibongkar sampai ke akarnya. Dalam kaitan itu, dalam kasus temuan di Kantor Sesmenpora, jangan sampai Sesmenpora Wafid Muharam hanya dijadikan ”korban” dari seluruh korupsi di Kemenpora tersebut. Bisa saja ia adalah pejabat pengumpul dana yang diperintah oleh pejabat yang lebih tinggi, dalam hal ini menteri. Tuntaskan penanganan Pada era reformasi ini cara yang konvensional, yaitu meminta izin Presiden untuk memeriksa menteri, tampaknya sudah usang. Seperti dalam kasus banyaknya kepala daerah yang belum mendapat izin Presiden untuk

diperiksa, ini justru menimbulkan tuduhan seolah-olah Presiden melindungi para kepala daerah tersebut, apalagi kalau mereka berasal dari partai yang sama dengan Presiden. Kita harus tetap menganut asas praduga tidak bersalah terhadap pejabat struktural ataupun pejabat politik yang diduga tersangkut kasus korupsi. Namun, penyidikan KPK ke semua lembaga pemerintah kementerian dan nonkementerian perlu dilakukan agar penegakan hukum di negeri ini benarbenar terlaksana tanpa pandang bulu. Masa kerja pimpinan KPK yang tinggal delapan bulan tampaknya harus benar-benar digunakan tidak saja untuk menolak revisi atas UU No 30/2002 tentang KPK—yang intinya semakin melemahkan KPK dan mengembalikan penegakan hukum kasuskasus korupsi seperti dulu— tetapi juga bagaimana KPK dapat menuntaskan ”bola panas” korupsi yang menyerempet Istana. Para komisioner KPK tak perlu takut pada bola panas yang mereka genggam karena rakyat pasti akan mendukung KPK sepenuh hati. KPK harus melakukan ”serangan balik” terhadap para politisi korup yang ingin melemahkannya. Inilah saat yang tepat bagi KPK untuk membuktikan bahwa institusi ini tetap tegas dan independen dari penguasa negeri. Penulis adalah Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta/Kmps 29411


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

Sambiyan Bantah Garap Tanah PTPN 3 Sei Silau KISARAN - H. Sambiyan mantan karyawan PTPN 3 Kebun Sei Silau, yang juga sebagai rekanan (pemborong), membantah menguasai lahan garapan berkisar lima hektar di Afdeling 1 blok 84 yang kini sudah ditanami kelapa sawit. “Sejak saya menjadi karyawan sampai pensiun, saya tidak mempunyai lahan garapan yang berada di areal HGU PTPN 3 Kebun Sei Silau. Jadi tidak benar saya menguasai lahan garapan seluas lima hektar yang berada di Afdeling I Blok 84," ujar Sambiyan, sekaligus membantah berita media massa yang menyebut dirinya menguasai lahan Kebun Sei Silau. Menurut Sambiyan, apa yang dimuat media massa terlalu bombastis dan kesannya mengedepankan opini serta mengabaikan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, sehingga merugikan orang lain. "Atas pemberitaan tersebut dirinya telah dirugikan. Dan pemberitaan tersebut sedikitpun tidak mengandung kebenaran," ucapnya kepada wartawan koran ini di kediamannya, Kamis (5/5). Sambiyan juga membantah adanya SMS (pesan singkat) yang mengatakan bahwa dirinya menjadi penyandang dana para penggarap. "Itu semua fitnah dan perbuatan orang-orang yang tidak senang dengan saya," pungkas H Sambiyan. (IN)

Pemkab Asahan Siap Kelola PBB P2 KISARAN - Pemkab Asahan menyatakan siap mengelola Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) yang diserahkan wewenang kepada daerah. Pernyataan tersebut diutarakan dalam sambutan Bupati Asahan yang dibacakan Wakil Bupati Asahan, H Surya BSc dalam acara sosialisasi pengalihan PBB P2. “Insya Allah, kita siap untuk mengelola PBB P2, “demikian Wakil Bupati, di Hotel Sabty Garden, Kisaran, kemarin. Dijelaskan, rancangan peraturan daerah untuk PBB P2 masih tahap pembahasan pada tingkat eksekutif dan pada akhir Juni 2011 peraturan tersebut siap diundangkan. Mengenai persiapan, Pemkab Asahan telah mempersiapkan penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia maupun peraturan tentang pelaksanaan teknis serta operasional lainya. ”Dengan sosilisasi yang dilakukan, semoga diperoleh gambaran langkah persiapan konkrit, serta diperlukan kerjasama yang lebih erat antara instansi terkait untuk keberhasilan program tersebut, “ sebut Surya. (IN)

SUMUT

Pendidikan Berbasis Karakter Sebagai Gernas STABAT - Dunia pendidikan sangatlah kompleks, menantang, namun sangat mulia. Oleh karenanya kita harus bersama-sama, dan bersungguhsungguh serta terus menerus dalam menangani dunia pendidikan demi kemuliaan diri, bangsa dan negara. Sebab pendidikan merupakan suatu daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan bathin, karakter), pikiran dan jasmani generasi bangsa. ”Mari kita jadikan pendidikan berbasis karakter sebagai gerakan nasional (gernas),” pesan Mendiknas Mohammad Nuh kepada seluruh insan pendidikan dalam pidatonya yang dibacakan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu pada Upacara Peringatan Hardiknas tahun di alun-alun T. Amir Hamzah, Stabat, Senin. Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini merupakan awal ke depan dalam pendidikan karakter bagi siswa/i didik sebagai pilar kebangkitan bangsa sesuai dengan tema peringatan Hardiknas. Para siswa/i dan tenaga pengajar diharapkan mampu memaknai dengan menyeluruh kaitan mengukir prestasi dengan menjunjung tinggi budi pekerti. Sehingga kwalitas pendidikan benar-benar terjaga. Hal ini perlu di-

giatkan sejak usia dini kepada generasi bangsa melalui pendidikan formal maupun informal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga ke perguruan tinggi. Sehari sebelumnya jajaran Dinas P&P juga mengadakan perlombaan cabang atletik dalam rangkain peringatan Hardiknas diantaranya lomba lari 5000 meter putra tingkat SMP dan SMA, 3000 meter putri tingkat SMP dan SMA serta tingkat SD putra, 1500 meter tingkat SD putri dan 100 meter tingkat SD putra serta 80 meter tingkat SD putri. DI KISARAN Hardiknas juga diperingati di Kisaran, Kabupaten Asahan. Diharapkan Hardiknas tidak diperingati sebagai seremoni biasa, tetapi harus diwujudkan dalam kegiatan nyata Maka mulai tahun 2011,

BERI TROPHY - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu memberikan trophy kepada para pemenang lomba cabang atletik dalam rangkaian peringatan Hardiknas usai upacara di alun-alun T.Amir Hamzah, Stabat,Senin.(KPK POS/JUL) pendiikan berbasis krakter dijadikan sebagai gerakan nasional (Gernas), mulai dari pendidikan anak usia dini (Paud) sampai dengan perguruan Tinggi (PT), begitu juga pendidikan non formal dan informal. “Bersamaan pendidikan berbasis karakter, kita harus siapkan generasi Indonesia 2045 yaitu pada saat menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, dan itu harus kita mulai dengan memberikan perhatian khusus pada

Peletakan Batu Pertama Pagar TPU Muslim Sumber Beji RANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Suhari Pane SIP melakukan peletakan batu pertama pembangunan pagar pembatas tempat pemakaman umum (TPU) Muslim Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kabupaten Labuanbatu, Minggu. Suhari mengatakan, TPU Muslim Sumber Beji yang didanai sepenuhnya oleh masyarakat Sumber Beji Kelurahan Padang Bulan tersebut mendapat perhatiannya, karena kelurahan padang bulan merupakan tanah kelahirannya. “Jadi sudah sepantasnya saya memberikan perhatian kepada masyarakat di tanah kelahiran saya,” ujar Suhari. Tekait dengan semakain sempitnya lahan di lokasi TPU sekarang Suhari meminta kepada tokoh masyarakat, pemuka agama dan lurah untuk memikirkan pelebaran lahan atau penambahan lokasi TPU baru. “Saya melihat lahan yang ada sekaran sudah padat, jadi perlu difikirkan pelebaran atau pemindahan lokasi baru,” kata Suhari. TPU Muslim Sumber Berji yang berlokasi di jalan Adam Malik Rantauprapat itu terletak di atas lahan seluas lebih kurang 3 rante saat ini terlihat penuh dan perlu mendapatkan penambahan lahan. Menanggapi hal itu, kepala kelurahan Padang Bulan Ahmad Syaif SH mengatakan, masyarakat bersama wakil bupati telah melakukan pembelian lahan TPU baru tidak jauh dari TPU sekarang. Pembelian lahan baru yang luasnya sekitar 6 rante itu, kata Ahmad Syarif, menelan biaya tidak kurang dari Rp210 juta. (HAH)

garakan di halaman SMA Negeri I. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Camat Bintang Bayu, Drs Zulkan, dengan Komandan Upacara H Sugiono SPd. Turut hadir dalam upacara tersebut Kacabdis, Sunarrudin SPd, para Kepsek, Guru, Siswa, Kepala Desa, Sekdes dan sejumlah tokoh masyarakat. Pada kesempatan tersebut Camat berjabat tangan dengan anggota Marching Band, Paskibra dan Paduan Suara. (JUL/IN/ARM)

500 Rumah Dinas Dibangun di Asahan

Perpisahan di Perguruan MA/MTS Al Azhar RANTAU PRAPAT - Pimpinan Yayasan Perguruan Swata Al-Azhar, Panai Hulu, Labuhanbatu, H.Ilham Harahap meminta agar para siswa/siswi melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Apalagi program pemerintah mengutamakan kualitas dalam pendidikan. Sehingga nantinya dapat menciptakam sumber daya manusia (SDM) yang arif bijaksana dan akhlak mulia. Harapan ini disampaikan Ilham Harahap saat acara perpisahan antara para guru dan siswa/i yang baru mengikuti ujian nasional (UN), di Yayasan Perguruan Swasta Al-Azhar Tingkat Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah (MA/MTS) Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Untuk Tingkat MTS kelas IX, Ilham tak lupa mengingatkan, agar jangan bermalas-malasan. "Tingkatkan pola untuk rajin belajar. Sebab jalanmu masih panjang. Tuntut ilmu sebanyak mungkin, jangan hanya bermain-main ke sana-ke sini itu semua tiada artinya. Pergunakan waktu yang ada walaupun itu hanya semenit," ujar Ilham. Hal senada juga diharapkan Kepala Sekolah MTS, Syafrina. Para guru, katanya, mengucapkan selamat jalan dan ilmu yang dituangkan semoga bermanfaat dan dapat berguna dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. "Kami telah berjuang memberikan motivasi pendidkan untuk yang terbaik setiap harinya,”sebut Syafrina. Abdul Yakin mewakili Kelas XII menyampaikan terima kasih kepada bapak/ibu guru di Yayasan Perguruan AlAzhar. "Hampir tiga tahun lamanya bapak/ibu guru mendidik dan memimbing kami. Tanpa bimbingan bapak/ ibu guru, kami tiada apa-apanya. Kami belum dapat membalasnya. Namun kami hanya bisa berdo’a kepada Allah SWT semoga bapak/ibu guru diberikan kesehatan dan umur yang panjang,” umbarnya. (MDS)

pendidikan anak usia dini, karena merekalah nantinya yang akan menlanjutkan pembagunan bangsa dan negara RI ini,“ demikian sambutan Menteri Pendidikan dibacakan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP di halaman kantor Bupati Asahan, Senin. DI BINTANG BAYU Di Bintang Bayu, Kabupaten Sergai, peringatan Hardiknas berlangsung tertib dan khidmat, meski hujan rintikrintik. Peringatan diseleng-

DILEPAS - Emzee Lois (dua dari kanan) ketika dilepas Ketua Pengda Pertina Binjai dan pengurus lainnya.(KPK POS/SBR)

Emzee Lois Petinju Muda Binjai Dilatih 4 Tahun di Batam BINJAI - Minimnya prestasi para atlet Indonesia, sehigga Menteri Pemuda dan Olaraga (Menpora) membuat program, khususnya cabang olahraga tinju yang disebut Program Indonesia Prima. Program ini dibagi tiga wilayah dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia. Tiga wilayah itu terdiri dari Indonesia Timur (Provinsi Maluku) , wilayah Indonesia Tengah (Manado) dan Indonesia Barat, Provinsi Riau Kepulauaan (Batam). Dari 33 Provinsi, Kota Binjai (Sumatera Utara) mengirim Emzee Lois Ba-

ngun (13 tahun) melalui Pertina Binjai yang diketuai Manto Marpaung mantan petinju nasional. Keberangkatan Emzee Lois, Sabtu pekan lalu, dilepas Ketua Pertina Binjai, Manto Marpaung di seketariat Pertina Binjai, disaksikan para pengurus Pertina Binjai dan juga orang tua Lois. Manto mengatakan, keberangkatan Emzee Lois akan membawa harum nama Kota Binjai, karena dalam usia muda Lois akan dilatih selama 4 tahun di Kota Batam dan ketika dia berusia 17

tahun sudah bisa ikut tinju dalam kejuaraan Olimfiade remaja tahun 2014 akan datang. Karena salah satu persarataan ikut tinju Olimpiade Tinju Remaja harus berusia 17 tahun ke atas. Sambung Manto, Pertina Binjai sangat gembira bisa diikut sertakan untuk mengirim atlet tinju ke dalam program Indonesia prima, karena program ini akan menggangkat atlet-atlet Tinju berprestasi sehingga Pertina Binjai akan menglahirkan petinju muda yang berprestasi. (SBR)

KISARAN - Pemkab Asahan akan membangun 500 unit rumah dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), di sekitar lokasi Terminal Madya Kisaran. Tujuannya untuk memaksimalkan kinerja para abdi Negara di Asahan "Rencananya Pemkab Asahan akan membangun ratusan rumah untuk para PNS, biar kerjanya lebih baik lagi," demikian Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP kepada para wartawan, kemarin. Dikatakan, lokasi perumahan tersebut tidak jauh dari Kantor Bupati Asahan. Artinya tidak ada lagi alasan PNS terlambat untuk hadir melakukan apel pagi dan bekerja di kantor. "Ka-

lau lebih cepat hadir ke kantor, maka melayani masyarakat akan lebih prima," tambah bupati. Mengenai pembangunan rumah murah untuk masyarakat yang merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk tahun 2012, Bupati menjelaskan Pemkab Asahan siap mendukung program tersebut, namun saat ini Asahan terhambat dengan lokasi lahan untuk perumahan murah tersebut. "Kita mendukung program itu, tapi kendala kita mengenai lahan, hingga kini kita belum mendapatkan lahan untuk program Pempropsu tersebut, kalau ada lahan kenapa tidak," kata Bupati. (IN)

Temu Pisah Camat Muara MUARA - Temu pisah Camat Muara, dari Drs Gibson Siregar kepada penggantinya Siasep Manalu SE, berlangsung khitmat, Jumat pekan lalu, di halaman kantor Camat Muara. Hadir pada kesempatan itu unsur Muspika, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Anggota DPRD Kabupaten Taput, yang juga putra Muara, Lancer Siantur SE dalam sambutannya mengharapkan kepada Camat yang baru supaya bekerjasama membentuk team work, agar tercapai Muara sebagai daerah tujuan wisata.

Sementara Drs Gibson Siregar dalam kata perpisahan, meminta kepada masyarakat dan Kepala Desa supaya membantu programprogram Camat yang baru, demi kemajuan Kecamatan Muara. "Saya selama ini sudah membuat gebrakan kepada Anak Rantau dari Muara yang telah berhasil supaya turut membantu pembangunan di Kecamatan Muara," ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya telah mendatangkan Investor dari Jepang untuk membuka lahan pertanian di Desa Silando, Kecamatan Muara.(PR)

PTN Tidak Boleh Tolak Mahasiswa Miskin MEDAN - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak boleh menolak calon mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dan miskin. Hal tersebut ditegaskan Mendiknas Prof M Nuh pada dialog dengan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi Universitas Sumatera Utara (USU), di ruang Senat Universitas Biro Rektor USU, baru-baru ini. Istilah orang miskin tidak bisa kuliah sudah kita kubur dalamdalam. Sekarang orang miskin bisa kuliah, apalagi sekarang pemerintah telah menyediakan beasiswa bidik misi bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, kata M Nuh. Mendiknas juga menegaskan, perguruan tinggi harus lebih ramah secara sosial kepada masyarakat miskin. Artinya masyarakat miskin yang ingin kuliah harus mendapat perhatian khusus dari perguruan tinggi.

Dengan kata lain, perguruan tinggi tidak boleh tertutup bagi calon mahasiswa miskin. Selain itu perguruan tinggi juga harus rajin turun ke pelosok mencari masyarakat miskin untuk mengajaknya kuliah."Sebenarnya banyak masyarakat miskin yang ingin kuliah, namun karena sadar dengan kemampuan ekonominya, keinginan itu mereka kubur jauh-jauh hari," ungkapnya. Di sinilah peran perguruan tinggi untuk mencari mereka hingga ke pelosok dan mengajak mereka untuk kuliah. Ini harus dilakukan USU dan Unimed kalau ingin mulia di mata masyarakat, tuturnya. Sementara itu, Rektor USU Prof Syahril Pasaribu mengatakan, pada tahun akademik 2010/2011, pihaknya mendapat alokasi dan sudah menyalurkan Beasiswa Bidik Misi kepada 500 mahasiswa yang terdiri atas 216 orang laki-

laki dan 284 perempuan. Mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi ini tersebar pada 13 fakultas di lingkungan USU. Jurusan atau program studi yang diminati oleh para mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi tersebut di antaranya program studi Ilmu Hukum sebanyak 27 orang, Teknik Komputer 25 orang. Kemudian Ekonomi Pembangunan dan Analis Farmasi (D-3) masing-masing 23 orang, Ilmu Kesehatan Masyarakat 21 orang. Sedangkan pada program studi lain jumlah penerima beasiswa ini berkisar antara 1 sampai 14 orang. Prestasi terbaik yang diperoleh mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi USU yang tertinggi diraih oleh Rahmad Ramadhan, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan nilai Indeks Prestasi 4, kata rektor. Dikatakannya, dengan beasiswa bidik misi tersebut, jumlah kese-

luruhan mahasiswa penerima beasiswa di USU mencapai 5.620 orang dari jumlah total mahasiswa aktif 35.897 orang.(FER)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

Polda Aceh Canangkan Polisi Saweu Sikula

Kepsek SMPN 1 Sosa Optimis 205 Siswa Peserta UN Lulus SIBUHUAN – H Masri SPd, Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Sosa Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, optimis 205 anak didiknya yang mengikuti Ujian Nasional (UN) lulus seratus persen, jika ditinjau dari segi pola didik atau pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum pendidikan. "Dari jumlah siswa yang terdaftar sebanyak 207 orang hanya 205 orang yang mengikuti UN (Ujian Nasional), sedangkan 2 orang tidak lagi mengikuti UN yang dilaksanakan minggu lalu sebab siswa yang bersangkutan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas," jelasnya. Dikatakan Masri, tahun pelajaran 2009/2010 siswa yang lulus hanya 96 persen. "Namun pada tahun 2010/ 2011 kami yakin bisa meningkat, sebab segala potensi yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan skill anak didik telah kami miliki maksimal

FOTO BERSAMA - Andre Putra Aktivis LSM Topan RI (kiri), dua siswa SMPN 1 Sosa dan Kepsek SMPN 1 Sosa, H Masri SPD (kanan). (KPK POS/GHAZALI) dan ditambah adanya faktor pertambahan nilai ketentuan layak lulus sebesar 40 persen dari nilai UAS," ungkapnya. Tambahnya, beberapa tahun terahir ini, siswa SMPN 1 Sosa yang dipimpinnya telah menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dengan usaha peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai ajang perlombaan tingkat daerah, nasional dan

asia fasifik dapat diikuti dengan baik. Diantara prestasi siswa SMPN 1 Sosa yang diraih adalah, terpilihnya empat siswa mengikuti Pramuka tingkat internasional dalam ajang kegiatan Pramuka Asia Pasifik serta juara dua MTQ tingkat Kabupaten Padang Lawas tahun 2011. Sedangkan juara pertama diraih salah satu santri Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di lingkungan Kabupaten Padang Lawas. (GARI)

Industri Manufaktur Provinsi Jambi Minus JAMBI - Pada triwulan I Tahun 2011, produksi manufaktur besar dan sedang Provinsi Jambi secara umum mengalami penurunan sebesar 8,22 persen, dibandingkan dengan triwulan IV Tahun 2011 yang tumbuh sebesar 8,73 persen. Dian Kepala BPS Provinsi Jambi mengatakan, penurunan produksi industri disebabkan adanya penurunan produksi pada industri makanan dan minuman (KBLI 15) sebesar 14,55 persen. Penurunan yang terjadi secara signifikan terutama

setelah industri mengalami kenaikan produksi sampai 9,73 persen pada triwulan sebelumnya. Jenis industri makanan dan minuman didominasi minyak kelapa sawit, juga termasuk dalam kelompok industri minyak mentah dari kelapa dan industri air minum dalam kemasan. Tingginya pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan IV Tahun 2010, dipengaruhi permintaan masyarakat terutama pada hari Raya. Sedangkan

penurunan yang terjadi pada Triwulan I dipengaruhi semakin membanjirnya produk makanan impor dan dipengaruhi juga diberlakukannya pajak progresif pada bea keluar produksi CPO sejak 1 Januari 2011. Dilanjutkannya, hal serupa dialami jenis industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya (KBLHI 21) yang mengalami penurunan produksi sebesar 3,22 persen setelah sempat meningkat sebesar 14,5 persen di triwulan sebelumnya. (INRO)

Lemkari Medan Boyong Piala Tetap Walikota TEBINGTINGGI - Kejuaraan Daerah Kesatuan Karate Naga Sakti Indonesia (KKNSI) Kota Tebingtinggi secara resmi ditutup Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian, Minggu sore, di Gedung Olahraga Asber Nasution Kompleks BP-7 Kota Tebingtinggi. Tampil sebagai juara umum memboyong piala

tetap Walikota Tebingtinggi, Lemkari asal Kota Medan dengan perolehan medali 6 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Sedangkan Forki Sumatera Utara berhasil memboyong piala bergilir Ketua KONI Tebingtinggi, dengan perolehan 5 medali emas, 2 perak dan 2 perunggu. Posisi ketiga ditempati

SUMUT JAMBI / NAD

Forki Kabupaten Tobasa dengan perolehan emas 4, perak 4 dan perunggu 4. Keempat ditempati KKNSI Tapanuli Utara dengan perolehan emas 4, perak 3 dan perunggu 4, sementara posisi kelima ditempati Lemkari Langkat dengan perolehan emas 3, perak 4 dan perunggu 4. (RS)

ACEH TIMUR - Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi dan globalisasi adalah masuknya budaya luar ke Indonesia yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Hal ini berdampak meningkatnya kejahatan dan pelanggaran hukum di masyarakat. Tak terkecuali kalangan pelajar yang menjadi korban narkoba, pronografi, kecelakaan lalulintas, tindak anarkis dan radikal oleh kalangan pelajar.

Untuk mengantisipasi hal tersebut sedini mungkin, jajaran Kepolisian Polda Aceh pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2011 lalu, menandatangani MoU antara Polda Aceh, Dinas

Pendidikan Provinsi Aceh dan Departemen Agama Provinsi Aceh dalam rangka Program Polisi Saweu Sikula. Program Polisi Saweu Sikula ini merupakan implementasi dari kerjasama antara jajaran Kepolisian Polda Aceh dengan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Aceh dan Departemen Agama Provinsi Aceh. Dalam Program Polisi Saweu Sikula, Polda Aceh dan jajaran Polres akan mengirimkan personil Kepolisian untuk mengunjungi sekolah, Madrasah, dari tingkat TK/RA sampai dengan tingkat SMU/MA, guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas antara lain pesan kebangsaan yang terdiri dari NKRI, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Tertib Lalu Lintas, bahaya Narkoba dan bahaya Pornografi. Hal tersebut dikatakan Wakapolres Aceh Timur, Kompol Didik DS selaku

inspektur upacara pada peringatan hari pendidikan nasional yang membacakan kata sambutan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Iskandar Hasan SH MH di lapangan Bola kaki T. Chik Hadi Thayeb, Peureulak Kota, Senin, (2/5) lalu. Lebih lanjut Kapolda Aceh menjelaskan, kita semua menyadari bahwa para siswa adalah generasi penerus yang merupakan aset bangsa yang harus dididik dengan benar sehingga para pelajar memiliki intelektual, mentalitas dan jasmani yang baik serta memiliki jiwa nasionalisme yang tangguh. Dengan program ini diharapkan antara Kepolisian dan dunia pendidikan bisa bersinergi dalam membangun karakter Bangsa Indonesia kedepan. Adapun kegiatan Polisi Saweu Sikula ini diimplementasikan dalam kegiatan Polisi sebagai Pembina upacara pada hari Senin di sekolah-sekolah, ceramah

tentang bahaya narkoba, pornografi, sosialisasi UU lalu lintas, safety riding dan kegiatan bermain khusus untuk anak TK. Pada upacara peringatan hari pendidikan nasional tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur juga memberikan hadiah bagi para Kepala Sekolah Dasar Se-Aceh Timur yang berhasil menjadi SD favorit. Dari sekian ratus jumlah sekolah dasar yang berada di Aceh Timur, keluar sebagai juara pertama untuk Kepala Sekolah Dasar terfavorit yaitu M Yacob SPd dari SDN Lhok Nibong, ditempat kedua dan ketiga jatuh kepada Muslim Z SPd dari SDN Alue Lhok Peureulak dan Marzuki AMa dari SDN Pertamina Rantau Peureulak. Sementara untuk juara harapan satu, dua dan tiga masingmasing diperoleh Ridwan Efendi SDN Alur The Rantau Selamat, Yuhafliza SPd Buket Kuta, Idi dan Hj. Elfi dari SDN Alue Ie Mirah, Julok. (BSO)

HBA Raih Penghargaan Pangripta Nusantara 2011 JAMBI - Gubernur Jambi, Drs H Hasan Basri Agus MM (HBA), Kamis pekan lalu, menerima penghargaan Pangripta Nusantara 2011 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Pemerintah Provinsi Jambi meraih penghargaan ini karena mendapatkan predikat terbaik kedua tingkat nasional dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Sedangkan dua provinsi lain yang meraih peringkat I adalah Provinsi Sumatera Selatan dan peringkat 3 adalah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan penghargaan itu diserahkan langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga menyerahkan secara simbolis buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah

PENGHARGAAN - Gubernur Jambi Drs H Hasan Basri Agus MM (HBA) saat menerima penghargaan Pangripta Nusantara dari Presiden SBY. (KPK POS/IST) 2011, saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2011 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis lalu.

Gubernur Jambi, HBA menyatakan jika dirinya merasa bangga mendapatkan tiga besar penghargaan perencanaan terbaik se Indo-

nesia. ''Apalagi saya ini baru menjadi gubernur sekitar delapan bulan. Pak Presiden juga langsungg menyampaikan ucapan selamat atas prestasi ini. Beliau juga menyatakan jika perencanaan yang baik merupakan 50 persen keberhasilan,'' ujar Gubernur, dalam pertemuan dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono di rumah dinasnya, kemarin. Ditegaskan Gubernur, atas prestasi tersebut menunjukkan jika Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi sudah bekerja keras untuk itu. ''Yakni, hasil perencanaan kita terbaik ke dua tingkat nasional. Alhamdulillah. Bayangkan saya bersama dengan dua gubernur lainnya tampil ke depan dan seluruh gubernur se Indonesia hadir,'' tegasnya. (INRO)

Kebun Bandar Pinang Simulasi Tanggap Darurat

SIMULASI - Tampak tim Bakortiba beraksi dalam simulasi. (KPK POS/ABDUL RAHMAN MANIK)

SERGAI - Manajemen PT Bandar Sumatera Indonesia-Bandar Pinang Estate, bekerja sama dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial ( P2K3-LHS ), dengan dimotori Bidang Tanggap Darurat & Bakortiba, Selasa (3/5), mengadakan simulasi tanggap darurat dan Bakortiba yakni penanggulangan terhadap bencana kebakaran. Acara yang diikuti seluruh jajaran manajemen

serta karyawan berlangsung sukses. Sunar Adi, Manajer Kebun Bandar Pinang Estate dihadapan para peserta simulasi mengatakan, kegiatan tanggap darurat ini merupakan tuntutan zaman dan tuntutan pemerintah, bahwa setiap perusahaan harus memiliki tim LHS atau Bakortiba. Simulasi ini bertujuan untuk mengantisipasi bila terjadinya musibah kebakaran di lingkungan kebun. "Kita tentunya tidak mengingin-

kan hal tersebut. Namun sebagai antisipasi sangat perlu dilakukan simulasi," ucap Sunar Adi. Lebih lanjut disampaikannya, dengan simulasi ini diharapkan tim sudah terlatih dan sudah mengerti apa yang harus dilakukan dalam menanggulangi bencana kebakaran. "Sekali lagi, kita tak berharap masalah itu terjadi, karena hal itu akan berpengaruh kepada anggaran," ujar Sunar Adi. Senada dengan Manajer,

M Edi Jajang Wijaya, Ketua Bidang Tanggap Darurat dan Bakortiba dengan tegas mengatakan, kegiatan Simulasi sudah berkali-kali dilakukan untuk membiasakan para tim berhadapan dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan. Hadir juga pada acara simulasi itu, Kepala Desa Bandar Pinang Kebun, Syahrul, menyambut baik acara yang dilaksanakan, sehingga masyarakat lebih tanggap menghadapi bencana. (ARM)

R A G A M B E R I TA

10 Mahasiswa PPL di Setdakab Atim

Peringatan Hardiknas di Aceh Singkil

bebagai kegiatan lainnya. (AZT)

ACEH TIMUR - Sepuluh orang mahasiswa jurusan Dakwah Prodi KPI Semester VIII Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Zawiyah Cot Kala, Langsa terhitung, Senin (2/5) hingga (30/5) 2011 mengikuti Program Pengenalan Lingkungan (PPL) di Sekretariat Daerah (Setdakab) Aceh Timur. Para mahasiswa tersebut juga ditempatkan dibagian Humas dan Protokol Setdakab, guna menimba ilmu tentang berbagai agenda dan aktifitas lainnya menyangkut tugas-tugas pemerintahan dan juga kehumasan/protokol. Bupati Aceh Timur Muslim Hasballah diwakili Asisten I Pemerintahan, Muhammad SH MH saat menerima mahasiswa peserta PPL ini mengharapkan agar para mahasiswa belajar dengan tekun terkait aktifitas pemerintahan, berbagai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintahan dan lainnya.

SINGKIL - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Aceh Singkil, 2 Mei pekan lalu, berlangsung khidmat. Acara yang digelar di halaman kantor bupati tersebut diikuti PNS, guru, pelajar dan mahasiswa. Bertindak sebagai Inspektur upacara Wakapolres Aceh Singkil Kompol Asep Iskandar. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dalam sambutan tertulisnya mengatakan, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Menciptakan karakter bangsa, serta memiliki penafsiran intelektual. "Sayangi dan berikan perhatian yang lebih besar terhadap anak didik guna mencegah perilaku destruktif dan anarkis',"katanya. Menyambut Hardiknas, Dinas Pendidikan Aceh Singkil melakukan serangkaian kegiatan. Antara lain, lomba senam antar sekolah, baca puisi dan

Pengajian Akbar di Masjid Agung Darussalihin

(BSO)

-------------

ACEH TIMUR - Muspika dan tokoh masyarakat Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur bekerja sama dengan forum komunikasi masyarakat (FKM) Idi, Sabtu pekan lalu menggelar kegiatan pengajian akbar bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga kalangan pejabat pemerintahan yang dipusatkan di Mesjid Agung Darussalihin, Idi Rayeuk. H. Mustafa Puteh alias Abu Paloh Gadeng Pimpinan Dayah Darul Huda Paloh Gadeng Krueng Geukeuh, Kota Lhokseumawe tampil sebagai penceramah dalam kegiatan itu. Camat Idi Rayeuk Zulkhaidir yang juga panitia pelaksana mengatakan, pengajian akbar ini digelar setiap bulannya yakni pada akhir bulan. Adapun

hal terpenting yang ingin tercapai dari kegiatan itu adalah supaya masyarakat Aceh Timur terus menegaakkan syiar Islam, juga untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang agama Islam serta hal-hal yang terkait didalamnya kepada masyarakat luas dengan menghadirkan guru atau pemateri ulama besar di Aceh. (BSO) -------------

SMAN Manyak Payed Atam Ikut LPI ACEH TAMIANG - Tim Sepak Bola SMAN Manyak Payed mewakili Kabupaten Aceh Tamiang (Atam) mengikuti liga pendidikan Indonesia (LPI) tingkat provinsi Aceh. Kepastian ini diperoleh setelah Manyak Payed menumbangkan SMAN Kejuruan Muda dengan skor 21, pada laga final LPI Aceh Tamiang di lapangan sepak bola tanah terban karang baru, Aceh Tamiang, Jum’at pekan lalu.

Sedangkan juara ketiga pada even yang digelar sejak 25-29 April ini direbut SMKN Karang Baru setelah berhasil mengalahkan SMAN Percontohan 5-4 melalui adu pinalti. Untuk pemain terbaik terpilih Nur Ardiansyah dari SMAN Kejuruan Muda. Kadis Pendidikan Aceh Tamiang, Zuwardi SPd menjelaskan, kejuaraan tersebut merupakan wadah untuk menjaring tim sepak bola setingkat SMA di daerah Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang guna mengikuti LPI tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. “Tim terbaik di LPI tingkat Provinsi Aceh nantinya juga secara otomatis akan terpilih untuk mewakili Aceh ke LPI pusat di Jakarta guna memperebutkan Piala Presiden RI,” katanya. Sementara itu, Kadispora Aceh Tamiang Arisnur selaku pihak penyelenggara menambahkan sebagai juara SMAN Manyak Payed berhak mewakili Aceh Tamiang ketingkat provinsi. Untuk menambah kekuatan, lima pemain terbaik SMA lainnya akan disisip dalam line-up Manyak Payed. (BSO)


E D I S I 148 9 - 15 MEI 2011

KPKPOS

HALAMAN 16

KASUS DUGAAN KORUPSI RAHUDMAN

Kejatisu Takkan Menyerah Menerima undangan Resepsi Pernikahan/Khitanan dll. Office: Jalan Besar Propinsi, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir (Negeri Lama) Kabupaten Labuhan Batu. Hub : Hp.081397479247 (H.Muhammad Ali Nafiah Nasution)

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK. Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pene gak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Dana Pembangunan Bedah Rumah Dipertanyakan LUBUK PAKAM - Dana pelaksanan pembangunan bedah rumah sebesar Rp1,2 miliar, dipertanyakan kalangan anggota DPRD Deli Serdang. Menurut para Wakil Raykat, pagu anggaran program pembangunan bedah rumah tidak layak huni menjadi layak, tidak pernah ditampung dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2011. "Kami mempertanyakan dari mana dana pembangunan bedah rumah, kami tidak pernah tau," kata anggota DPRD (F - Demokrat) Khairul Anwar, dalam sidang paripurna DPRD Deliserdang yang digelar, Jumat (6/5). Selain tidak mengetahui anggaran program itu, kriteria serta lokasi rumah warga yang kena program bedah rumah tidak pernah diketahui anggota dewan. Pendapat yang sama juga diungkapkan Anggota DPRD lainnya, Timur Sitepu (F PDIP), yang mengaku tidak mengetahui dengan jelas program pelaksanan pembangunan bedah rumah yang sebagian telah selesai dikerjakan."Kami merasa tidak diikutkan dalam program itu," ucapnya. Berbeda dengan Rakhmad Syah, Anggota DPRD dari Partai PKB, yang justru menyarankan agar anggota DPRD lainnya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan bedah rumah dengan cara menyumbangkan Rp100 ribu per bulannya, dalam tempo setahun atau 12 bulan kedepan. Sehingga, terhimpun dana Rp60 juta. Sementara itu, Pemkab Deliserdang menjelaskan, pihaknya hanya menstimulasi Rp1,2 miliar untuk program bedah rumah, yang dianggarkan dalam APBD TA 2011. Selebihnya, diharapkan partisipasi berbagai pihak. Demikian dijelaskan Pemkab Deliserdang, melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan, Abdul Haris Pane, saat dikonfirmasi soal sorotan Anggota Dewan terhadap dana anggaran pembangunan bedah rumah. "Program pertama di tahun 2011 ini Pemkab Deliserdang mentargetkan 100 rumah tidak layak huni dibedah menjadi layak. Sebanyak 25 unit diantaranya sudah selesai dikerjakan di Kecamatan Beringin," jelasnya. (DNA/BBS)

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di bawah pimpinan AK Basuni Masyarif menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Basuni menyatakan pihaknya tidak mengenal istilah menyerah dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Daerah (TPAPD) Pemkab Tapsel saat Rahudman menjabat Sekda Tapsel. ”Saya akan melanjutkan kasus itu,” kata Basuni Masyarif saat berkunjung ke redaksi Star Media Group di Komplek Ruko Griya Riatur Indah, Jalan T Amir Hamzah, Medan, Senin lalu. Basuni menegaskan, tidak ada istilah tebang

BERSAMA - Kejatisu AK Basuni Masyarif (lima dari kanan) dan staf, foto bersama dengan Pimpinan Star Media Group Iskandar ST (enam dari kanan), beserta para staf, saat berkunjung ke kantor Redaksi Star Media Group, Senin pekan lalu. (KPK POS/DOK) pilih yang dilakukan jajaran Kejatisu dalam penanganan berbagai kasus, khususnya tindak pidana korupsi. Dia menuturkan di awal penugasannya sebagai pimpinan kejaksaan di Sumut, dia optimis

masyarakat akan mendukungnya. “Oleh sebab itu, saya hari ini berada di redaksi Star Media Group mohon dukungannya agar selama saya menjabat sebagai Kajatisu, Star Media Group turut serta mem-

berikan informasi seluasluasnya mengenai kinerja kejaksaan. Saya mohon dukungan dan kritikannya,” ucap Basuni. Rombongan Kajatisu yang turut hadir mendampingi Basuni di antaranya Wakajatisu, Asis-

ten Pidana Khusus, Asisten Pidana Umum, dan Asisten Pembinaan. Sedang dari jajaran redaki Star Media Group yang menerima kunjungan Kajatisu, antara lain PU/Pempred Star Media Group Iskandar ST, Wakil PU/Wapemred Star Media Group Baharudin, Wakil PU KPK Pos Siddik Surbakti, Wapemred Harian Andalas Dedy Ardiansyah, dan Koordinator Star News - Star Berita Amrizal. Dituturkannya, selama menjabat Kajatisu, dia berharap agar Kejatisu mendapat citra secara positif dari masyarakat. Oleh sebab itu, Basuni menjamin kinerja kejaksaan akan mampu menunjukkan komitmennya dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, khususnya yang berhubungan dengan kepala daerah di Sumut. “Menurut saya, kejaksaan ke depan harus berbeda dengan kejaksaan masa lalu, baik dari segi pengetahuan, keahlian,

dan integritasnya. Di era teknologi saat ini, tingkat kriminalitas semakin cenderung menggunakan keahlian dan sudah tentu semakin menunjukkan kuantitas dan kualitas dalam aksinya. Pasalnya, itu semua tidak terlepas dari beragam persoalan yang ada di kehidupan masyarakat semakin kompleks,” urai Basuni. Terkait dengan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, menurutnya kejaksaan kerap dinilai tidak mandiri akibat intervensi yang diterima dari oknum, kelompok maupun lembaga yang berkepentingan. Kondisi seperti itu memang kerap melanda kejaksaan dalam menyelidiki maupun menyidiki sebuah kasus korupsi. Namun, perlu dicatat, dalam melakukan penyelidikan kasus korupsi, kejaksaan sangat jarang terpengaruh dengan intervensi itu. (FEL)

Penerimaan Karyawan PTPN-3 Kejati Segera Panggil Tersangka Kebun Ambalutu Curang APBD Tapsel KISARAN - Setiap ada penerimaan calon karyawan di PTPN 3 jajaran Distrik Asahan (Dasah), disinyalir selalu saja ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak panitia seleksi. Contohnya, seperti yang terjadi di PTPN 3 Kebun Ambalutu, beberapa waktu lalu. Di mana, setelah uji kompetensi yang dinyatakan lulus oleh panitia sebanyak 88 orang dari 265 orang pendaftar, yang diumumkan, Senin (2/5) pukul 15:00 WIB di Kantor Kebun PTPN 3 Ambalutu. Kemudian dua hari berikutnya, pada Rabu (4/5), diadakan interview. Sungguh mengherankan dan menjadi tanda tanya besar, soalnya dari 88 orang yang dinyatakan lulus uji kompetensi, bertambah menjadi 92 orang yang ikut interview. "Dari mana yang empat orang lagi. Enggak ikut uji kompetensi, kok bisa ikut interview. Ada apa

denganmu PTPN 3 Kebun Ambalutu," begitu pertanyaan yang muncul dari kalangan peserta lainnya. Kuat dugaan, kemungkinan ada tarik menarik kepentingan para pimpinan, terutama panitia seleksi, sehingga dimasukan 4 orang lagi agar mengikuti interview, walaupun sudah dinyatakan tidak lulus. Salah satu diantara 4 orang adalah yang berinisial I, berasal dari Afdeling 4. Ketika masalah dugaan kecurangan dalam penerimaan karyawan ini coba dikonfirmasi wartawan koran ini, seluruh pimpinan tidak berada ditempat. Terkesan, pimpinan Kebun Ambalutu seakan–akan menghindar dari wartawan. Ketika dihubungi melalui ponsel, semua nomor tidak aktif alias dimatikan. "Kalau penerimaan karyawan dilaksanakan secara jujur, mengapa menghindar dari

wartawan," ujar sumber kepada KPK Pos. Ketua LSM Nusantara Coruption Watch (NCW) Kabupaten Asahan, S Panjaitan menyesalkan dugaan kecurangan yang terjadi pada penerimaan karyawan di PTPN 3 Kebun Ambalutu tersebut. Dengan tegas Panjaitan meminta kepada Dirut PTPN 3 agar meninjau kembali penerimaan Karyawan Kebun Ambalutu yang diduga syarat dengan KKN. "Jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti maka bisa menimbulkan citra buruk bagi PTPN 3," terang Panjaitan di kantornya, Kamis (5/5). Lebih lanjut Panjaitan menambahkan, pihaknya sudah mengantongi beberapa nama yang diduga merupakan bawaan pimpinan melalui calo, yang notabene orang dekat pimpinan. "Kami berharap kepada para panitia penerimaan karyawan untuk berlaku jujur dan adil dalam se-

tiap seleksi,”pungkasnya. Hal senada juga dikatakan Wakil Sekjen LSM Front Komunitas Indonesia Satu (FKI 1) Kabupaten Asahan. Menurut pantauannya di lapangan, selama proses penerimaan karyawan di Kebun Ambalutu selalu terjadi masalah. Kecurangan kerap terjadi dalam penerimaan karyawan di Kebun Ambalutu. Bahkan, katanya, testing belum dilakukan, sudah tahu siapa pemenangnya. "Testing hanya formalitas belaka. Dan diminta kepada Dirut PTPN 3 Ir. Amri Siregar agar mengulang kembali penerimaan karyawan di Kebun Ambalutu serta mengganti seluruh panitia penyelenggara," tegasnya, seraya menambahkan, jika kasus ini tidak segera ditindak lanjuti akan dilaporkan ke Menteri BUMN melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Front Komunitas Indonesia 1.

AEKKANOPAN - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Batalyon 126/KC, Kompi Senapan B 126 KC Damuli menggelar donor darah di RSUD Labura, Aekkanopan, Selasa (26/ 4). Selain prajurit TNI, Asisten Pemerintahan Drs H Muhammad Amin Daulay MSi dan Inspek-

tur Pemkab Labura Amransyah Marpaung SH MM dan salah seorang warga turut mendonorkan darahnya. Selain menggelar donor darah, hari itu juga prajurit Kompi Senapan B menggelar bakti sosial. Mereka membersihkan rumah ibadah, jalan, dan parit di sepanjang Kelurahan Aekkanopan.

Danki Senapan B Damuli, Kapten Inf Budi Karo Sekali, didampingi Danton I Lettu Nuryanto, serta Danramil 01 Aekkanopan Kapten Inf Parlindungan Sinaga menyebutkan, kegiatan donor darah dan bakti sosial yang digelar berkaitan dengan HUT Batalyon 126 KC ke 49. "Mudah-mudahan kegia-

tan yang digelar bermanfaat bagi masyarakat," kata Budi Karo. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Pemkab Labura khususnya Camat Kualuhhulu Adi Winarto yang mendukung kegiatan itu. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PMI Labura dan PMI Labuhanbatu. (RPJ)

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil Mantan Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan Bendahara Dinas PU setelah terbukti menjadi tersangka penyelewengan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tapanuli Selatan (Tapsel) senilai Rp707 juta. "Kita akan jadwalkan memanggil kadis dan bendahara dinas PU dalam waktu dekat," kata Kepala Seksi Penyidik Pidana Khusus, Jufri Nasution saat dihubungi, Kamis. Jufri menyebutkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Aswin Siregar dan Bendahara Dinas PU, M Nurwin tidak mampu mempertanggungjawabkan lebih anggaran sebesar Rp707juta dari total APBD Rp6,2Miliar. "Semoga minggu depan kita bisa bertemu dengan mereka," demikian Jufri. Seperti diberitakan sebelumnya, Bendahara Dinas PU Tapsel, M Nurwin telah melakukan transaksi pengiriman dana APBD ke rekening pribadi Kepala Dinas PU Tapsel Aswin Siregar. Padahal besaran dana Rp6,2 Miliar itu untuk pembayaran kegiatan rutin Dinas PU Tapsel, pembiayaan honor mandor dalam pengerjaan proyek Dinas PU Tapsel. (TIM)

Ribuan Pelanggan Telkomsel Jambi Kompi Senapan B 126 KC Donor Darah dan Bakti Sosial Kecewa (IN)

Puluhan Pelajar Terima Beasiswa dan Jamsostek TEBINGTINGGI - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2011 di Tebingtinggi ditandai dengan pemberian hadiah dan beasiswa kepada puluhan pelajar berprestasi serta pemberian piagam penghargaan kepada PT Inalum, PT Jamsostek, Persatuan Keluarga Guru Indonesia Provsu (PKGI) dan Bimbingan Test Bima, Senin (2/5), di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Tebingtinggi. Selain menyerahkan bantuan beasiswa kepada 30 orang pelajar berprestasi dari PT Inalum serta 12 pelajar dari PT Jamsostek, Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian juga menyerah-

kan hadiah dan beasiswa kepada guru berprestasi tingkat SD/MI, SMP/ MTs. SMA/MA dan SMK sebanyak 12 orang serta guru kreatif TK/RA sebanyak 6 orang, juara lomba melukis anak TK sebanyak 3 orang dan lomba Porseni tingkat Propinsi Madrasah Aliyah sebanyak 3 orang. “Kiranya peringatan Hari Pendidikan Nasional 2011 tidak hanya sebatas seremoni biasa saja, tetapi kita ingin wujudkan dalam kegiatan nyata. Insya Allah mulai tahun ajaran 2011/2012 pendidikan berbasis karakter kita jadikan sebagai Gerakan Nasional. (RS)

K O R A N

KPKPOS KORAN

KORUPSI

POLITIK

KRIMINAL

JAMBI - Sepekan terakhir ini, jaringan komunikasi melalui Telkomsel di Jambi sulit terhubung. Sehingga untuk melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dan rekan-rekan sangat terganggu sekali. Tidak hanya komunikasi melalui telepon selular, untuk melakukan Short Message Service (SMS) juga mengalami gangguan. Pelanggan Telkomsel mengancam jika gangguan ini terus terjadi maka mereka tidak segan-segan beralih ke operator lain. “Gangguan jaringan komunikasi Telkomsel memang saya rasakan selama satu minggu ini. Hal ini sangat meresahkan. Kalau gangguan ini sifatnya sementara, tentu saya tetap setia sebagai pelanggan. Namun kalau ini sifatnya lama, tentu saya akan mencari solusi berlangganan operator lain,” ungkap anggota DPRD Provinsi Jambi komisi III, Syahbandar. “Jangankan mau telepon, sms saja beberapa kali selalu gagal-gagal, bahkan tidak terkirim sama sekali,” ungkap Wati salah satu pelanggan Telkomsel yang mengaku sudah satu minggu jaringan komunikasi Telkomsel sulit dilakukan. Sementara itu pihak Grapari Telkomsel Cabang Jambi saat dikonfirmasi membantah kalau sejauh ini komunikasi Telkomsel mengalami gangguan. “Secara resmi kita tidak ada menerima penggaduan dari masyarakat, dan kita tidak bisa sepenuhnya memberikan statement karena masih ada atasan yang bisa dihubungi untuk meminta hak jawab, apa yang menjadi keluhan mbak dan mas. Dan kami sangat berterima kasih atas pengaduan dan ini menjadi suatu masukan bagi pihak telokmsel,” ungkap salah satu pihak Telkomsel bernama Sony di bagian pelayanan. Sementara itu Korforit Komunikasi Sumbagsel Agus Sunarto menggaku adanya gangguan jaringan komunikasi karena adanya peningkatan kapasitas jaringan. “Ya memang saat ini ada gangguan karena adanya peningkatan kapasitas jaringan, jadi kalau anda telepon bisa lari ke daerah Medan,” ungkapnya via ponsel. (INRO)


KPK POS Edisi 148