Issuu on Google+

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

JAKARTA - Kabar mengenai evaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang akan berbuntut pada reshuffle (perombakan) pada akhir Oktober 2010, ditanggapi dingin kubu Partai Demokrat. Padahal, partai politik (parpol) lainnya yang berkoalisi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak keberatan jika presiden melakukan reshuffle kabinet. Bahkan Partai Golkar begitu kencang menyerukan hal itu, mengacu pada rapor merah sejumlah menteri sesuai hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Informasi yang diperoleh, Demokrat cenderung dingin menanggapi isu reshuffle karena kekurangan stok kader yang bisa menjadi menteri jika Presiden akhirnya merombak kabinet. Padahal, beberapa menteri asal Demokrat, oleh beberapa kalangan kinerjanya dinilai tidak terlalu baik, sehingga layak untuk digusur dari kabinet. “Meskipun dalam laporan UKP4 menteri dari Demokrat tidak termasuk yang mendapat rapor merah, tapi kinerja mereka sebenarnya disorot parpol di Setgab. Makanya Demokrat tidak terlalu menanggapi isu reshuffle karena sadar menterinya bermasalah, namun tidak memiliki kader yang <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

Batalnya Lawatan Presiden PEMBATALAN kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda sungguh mengejutkan. Mungkin banyak orang setuju bahwa lawatan ini tidaklah terlalu mendesak dan penting bagi Indonesia. Tapi pembatalan yang diputuskan secara mendadak menunjukkan lambannya pemerintah bersikap. Lawatan kenegaraan yang telah disiapkan cukup lama itu dibatalkan pada menitmenit terakhir sebelum keberangkatan. Saat itu Presiden dan rombongan telah berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dan siap untuk terbang. Tiba-tiba, pada siang hari Selasa lalu itu, Presiden mengumumkan pembatalan kunjungan. Alasannya, ada permintaan lewat pengadilan Belanda untuk menangkap Presiden Yudhoyono karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Tuntutan ini diajukan oleh para aktivis gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Menurut Presiden, perlakuan ini tidak bisa diterima karena telah menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Alasan itulah yang dipertanyakan. Seharusnya Presiden tidak mempedulikan gangguan kecil seperti itu. Pemerintah Belanda pasti melindungi keamanan dan menghormati pemimpin negara lain yang diundang sebagai tamu resmi. Terbukti pula kemudian, tuntutan aktivis RMS itu tidak efektif <<< selanjutnya baca Hal. 2

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :

I

HAL

PT Karya Peduli Kebangsaan

11

SESUAI JADWAL SENIN INI DIPERIKSA KPK

Posisi Syamsul Arifin Gawat JAKARTA - Posisi Gubsu Syamsul Arifin gawat. Banyak pihak memprediksi mantan Bupati Langkat yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi ini bakal 'lengket' di KPK. Penahanan Syamsul dilakukan untuk kelancaran pemeriksaan. Bila Syamsul Arifin ditahan saat dipanggil KPK, bagaimana dengan tugas-tugasnya di Pemprov?. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Armansyah MH, memastikan, wakil gubernur otomatis menjadi pelaksana tugastugas gubernur. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai kedudukan pemerintahan. “Sekalipun belum diberhentikan,

Wakil Ketua KPK Candra M Hamzah kalau gubernur berhalangan maka wakil gubernur secara otomatis sudah menjalankan tugasnya (tugas gubernur),” tambahnya. Diterangkan, penggantian kepala pemerintahan daerah dapat dilakukan dalam dua mekanisme. Keduanya diputuskan oleh Presiden. Namun ada perlakuan khusus bila terlibat kasus korupsi. “Bisa juga melalui rekomendasi dari dewan (DPRD Sumut) kepada Presiden. Tapi kalau kasus korupsi,

Presiden bisa langsung tanpa menunggu rekomendasi dewan untuk memberhentikan,” ucap Armansyah. Dia memperkirakan, dalam kasus ini DPRD Sumut tidak akan memberi rekomendasi apa pun. Apalagi dewan akan disibukkan dengan penunjukan Wakil Gubsu nantinya. Disinggung dampak sosial bagi masyarakat di Sumatera Utara, Armansyah tidak melihat kemungkinan ke arah itu. Terlebih dalam hal ini peraturan dilaksanakan dengan baik. “Sebenarnya masyarakat kita ini baik lho. Kecuali ada pihak yang memprovokasi. Itu pun sejauh peraturan dilaksanakan dengan baik dan benar, saya yakin tidak ada dampak negatif yang timbul nantinya. Provokator juga tidak punya celah untuk itu,” tegas Armansyah. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempersilakan KPK untuk memeriksa kadernya tersebut. Seperti diketahui, Syamsul Arifin juga Ketua DPD Golkar Sumut. "Itu hak KPK untuk memeriksa,

TELUSURI KORUPSI SYAMSUL

KPK Periksa Mantan Pangdam I/BB JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat, dengan tersangka Syamsul Arifin. Selain keluarga mantan bupati Langkat itu, sejumlah artis ikut diperiksa KPK. Fitria, putri pedangdut senior Elvi Sukaesih dan Dorce Gamalama mendapat giliran diperiksa terkait kasus yang diduga merugikan negara mencapai Rp102,7 miliar tersebut. Kedua artis ini mengaku ada menerima duit dari Syamsul Arifin ketika mengisi acara di Langkat. Dikabarkan, tim penyidik KPK kemarin masih meminta keterangan sejumlah saksi. Mantan Pangdam I/BB, Lilek AS, Dwi Djatmiko (PNS Polri), Edi Warsah (PNS di Kantor Pertambangan), Diana Sari, Gudok yang semuanya PNS, juga diperiksa KPK. Beberapa hari terakhir ini, tim penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi APBD Langkat ini masih sibuk dengan pemeriksaan saksisaksi. <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Kadis PU T.Tinggi Terancam Dicopot T.TINGGI - Selain keraf mangkir alias tidak masuk kantor, tampaknya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tebingtinggi terancam dicopot dari jabatannya. Pasalnya isu pecopotan sejumlah SKPD tersebut sangat mengemuka diberbagai elemen masyarakat Tebingtinggi. Satu diantaranya adalah Kadis PU Ir. H Ulil Fadil Nasution MM. Kadis PU tersebut konon kabarnya, tanpa perencanaan yang matang telah membeli satu unit escavator milik Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebingtinggi. Alat berat ini dibeli menggunakan anggaran APBD Tahun 2008 dengan dana miliaran rupiah. Ternyata setelah dibeli, alat berat itu dibiarkan seolah menjadi besi tua, tanpa ada perawatan. Padahal alat berat jenis ‘Long Arm’ yang biasa digunakan untuk pengorek lumpur jalan boleh dibilang jarang digunakan untuk pekerjaan proyek pembangunan di daerah. Sangat disayangkan, jika alat berat itu menjadi besi tua. Padahal diketahui biaya perawatan berbagai alat berat di PU mencapai Rp200 juta pertahun. "Perawatan alat-alat berat boleh dibilang tidak pernah ada, karena jabatan pengelola alat berat itu

11 - 17 OKTOBER 2010 Harga Eceran (Kota Medan):

K R I M I N A L

PENULIS TOGEL DIBUNUH APARAT

Defisit Stok Menteri

EDISI 118

Ba'asyir Anjurkan Komplotan Medan Merampok JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan mengatakan amir Jama'ah Ansharut Tauhid, Abu Bakar Ba'asyir pernah mengunjungi Hamparan Perak, Medan. Dalam kunjungan itu, kata dia, Ba'asyir memberikan anjuran pada komplotan bersenjata di Medan untuk melakukan perampokan. "Informasi itu dari keterangan mereka yang tertangkap, Abu Ba<<< selanjutnya baca Hal. 2

Tolak Proposal Jepang Soal Inalum JAKARTA - Sejumlah kalangan meminta pemerintah menolak proposal Jepang yang mengajukan perpanjangan pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP, M Romahurmuziy, Direktur ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, dan pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta, A Prasetyantoko, dalam kesempatan terpisah di Jakarta, kemarin.

Pada perkembangan lain, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumatera Utara juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Medan yang meminta pemerintah menolak perpanjangan kontrak Inalum kepada Jepang karena dinilai merugikan negara. Baik Romahurmuziy, Pri Agung maupun Prasetyantoko meminta agar pemerintah memberikan kesempatan pengelolaan Inalum ke-

pada BUMN. Romahurmuziy, berpendapat proposal Jepang yang menjanjikan tambahan investasi, tetap tidak sepadan dengan keuntungan yang didapat, jika dikelola bangsa sendiri. “Ini saatnya pemerintah mempertontonkan secara tegas nasionalismenya,” tegas Romahurmuziy. Ia menilai, dua BUMN yakni PT Aneka Tambang Tbk dan PT PLN (Persero) merupakan duet perusahaan yang tepat mengelola kelanjutan Inalum. <<< selanjutnya baca Hal. 2

CERIT ANDA NABABAN JADI TERSANGK CERITAA DUK DUKAA PPANDA TERSANGKAA KPK

"Hati-hati Bicara, Minggu Depan Kau Ditahan" JAKARTA - Rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis lalu, cukup spesial. Tersangka kasus aliran cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur BI Panda Nababan memanfaatkan raker sebagai ajang curhat. Kehadiran Panda pun menjadi perhatian anggota DPR lainnya. Seperti anggota Komisi III dari Fraksi PPP DPR Ahmad Yani yang mengaku terkejut dengan kehadiran Panda Nababan dalam raker KPK dan Komisi III. “Saya nggak nyangka Pak Panda hadir, padahal beliau tersangka,” ujarnya saat raker Komisi III dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/10). Setengah berkelakar, Yani menyebutkan raker KPK-Komisi III merupakan forum kesamaan dan kebersamaan. “Saya kira rapat ini menjadi tradisi baru anggota DPR sebagai tersangka

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

serta pimpinan KPK juga tersangka. Ini kesamaan dan kebersamaan,” tandasnya. Sementara anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kehadiran Panda Nababan. “Saya apresiasi kepada Pak Panda, meski menjadi tersangka tapi tetap hadir,” tandas Bambang seraya menegaskan dirinya akan memantau proses hukum yang menjerat Panda Nababan. Dalam kesempatan tersebut, Bambang menandaskan dirinya tidak suka saat pimpinan KPK dikriminalisasi dalam kasus Cicak Versus Buaya November tahun lalu. “Saya juga tidak suka Pak Panda Nababan juga dikriminalisasi,” cetus Bambang. Ketika giliran Panda <<< selanjutnya baca Hal. 2

18 PEGAWAI HONOR DISHUB DITIPU

Bayar Rp30 Juta Bisa Jadi PNS BINJAI - Sedikitnya 18 orang pegawai honor Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Binjai membuat laporan ke Polres Binjai, terkait adanya penipuan yang menjanjikan akan menjadikan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membayar sebesar Rp30 juta per orang, Rabu pekan lalu. Keterangan yang diperoleh dari Ismail (31), warga dusun Mawar, Desa Padang Belahrang, Kecamatan Selesai, salah seorang pegawai honor Dishub yang membuat laporan mengatakan, dia dan teman-temannya sebagai pegawai honor dilingkungan

Dishub kota Binjai sejak tahun 2003 lalu dengan honor perbulannya Rp300 ribu. Namun, sekitar 6 Mei 2010 lalu sebanyak 30 orang pegawai honor yang bekerja di lingkungan Dishub tergiur dengan adanya rencana pengangkatan menjadi PNS. “Kami dengar nama kami sudah masuk ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tapi kami harus bayar sebesar Rp30 juta per orang," ujar Ismail. Dikatakan, dengan jumlah yang beragam dalam penyetoran terkumpul uang keseluruaan Rp423 juta dari <<< selanjutnya baca Hal. 2

Calon Pimpinan KPK Terpilih Akhir Oktober JAKARTA - DPR berharap pada akhir Oktober atau awal November calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terpilih. Dengan demikian, pimpinan KPK terpilih nanti bisa melaksanakan tugas hingga November 2011. Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding di Jakarta, kemarin. Dikatakan, DPR membuka kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan terhadap dua calon pimpinan KPK yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas, yang akan segera mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. “Jadi, publik diberi kesempatan untuk melaporkan seluruh rekam jejak dua calon itu. Apakah ada data keterlibatan keduanya dalam berbagai kasus. Silakan disampaikan ke DPR, sehingga kita bisa mengetahui dan menjadikan bahan pertimbangan dalam menyeleksi kedua calon,” ujar Wakil Ketua Fraksi Hanura tersebut. Terkait itu, Komisi III memasang iklan di media massa tentang kedua calon, sehingga publik mengetahui dengan baik proses atau tahapan uji kepatutan dan kelayakan yang akan segera dilakukan DPR. Komisi III juga membentuk tim kecil yang akan menyelidiki rekam jejak kedua calon dan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

Latihan Teknis Intelijen di Wilayah Kodim 0209/LB Berakhir KOTA PINANG - Kodim Labuhanbatu menghimbau seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemuda, tokoh adat agar sepakat bahwa teroris musuh kita bersama. Dandim 0209/LB Letkol (Inf) Abdi Zebua mengatakan hal itu pada penutupan latihan teknis intelijen yang dilaksanakan selama empat hari di wilayah teritorial Kodim 0209/LB, belum lama ini. Dandim menegaskan, memberantas terorisme bukan hanya tugas aparat keamanan (TNI/Polri), tapi juga tugas seluruh lapisan masyarakat. "Teroris tidak boleh berada di wilayah Indonesia khususnya di daerah teritorial 0209/LB. Jadi mari kita berantas,” tegas Dandim. Sebagai koordinator lapa-

POSISI SYAMSUL ARIFIN GAWAT

ngan Lettu PH Purba mengatakan, untuk mengantisipasi gerakan terorisme yang akhir-akhir ini sudah menjadi sesuatu bahaya latin dan ancaman, maka perlu diadakan latihan intelijen. Untuk itulah, berkat semangat kerja TNI/Polri di daerah teritorial Kodim 0209/LB diadakan latihan intelijen. Tujuannya untuk mengantisipasi teroris. Latihan ini berlangsung selama empat hari. Banyaknya kejadian perampokan di Sumatera Utara yang terindikasi untuk kepentingan teroris dan disinyalir sudah masuk ke wilayah teritorial Labuhanbatu, maka aparat keamanan di wilayah itu melakukan langkah antisipasi. (ZAM)

DEFISIT STOK ..........................dari hal 1 layak sebagai pengganti,” ujar sumber yang menolak disebut namanya. Namun, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustofa mengatakan, partainya tak mendorong reshuffle kabinet karena menghormati hak prerogatif presiden. Menurutnya, evaluasi menteri memang penting, tapi tak harus dikaitkan dengan reshuffle. Saan bahkan membantah jika Demokrat cenderung dingin menanggapi isu reshuffle karena kekurangan stok menteri. “Kami punya banyak kader potensial. Lagipula evaluasi kan tak berarti harus reshuffle. Kalau kinerjanya tidak maksimal, ya dimotivasi, bukan berarti langsung diganti,” kata Saan. (BBS/FR)

KADIS PU T.TINGGI ...dari hal 1 sampai saat ini masih kosong," ujar Aktivis LSM Pemerhati warga kota (Pewarta) Tebingtinggi Ganefo Tan. Selain itu disebut-sebut pula pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi yang saat itu dipimpin Kajari Khairil Aswan Harahap SH pernah menduga bahwa pembelian alat-alat berat itu nilainya di mark-up, sehingga terindikasi sarat korupsi. Ketika hendak dikonfirmasi, Kadis PU Tebingtinggi Ir Ulil Fadil Nasution tidak berhasil ditemui. Demikian pula para stafnya tak kuasa untuk berkomentar.( RS)

TELUSURI KORUPSI...dari hal 1 Pekan lalu, ada delapan saksi yang diperiksa, yakni Lubirah, Jonny Assaduma, Jumiar, Zulham Siregar, Yasit Bustomi dan Icshanul. Plt Juru Bicara KPK Priharsa Nugraha, mengaku tidak tahu latar belakang saksi-saksi itu, apakah dari swasta, PNS, atau apa. Dua saksi lainnya yang juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi adalah bekas Bendahara Umum Pemkab Langkat, Buyung Ritonga dan bekas Kepala Cabang Mandiri Stabat, Zuraidah Hanum. Di luar nama-nama yang dirilis bagian Humas KPK, mantan calon walikota Binjai, Dani Setiawan, beberapa waktu lalu terlihat keluar dari gedung KPK. Dengan ramah dan akrab, dia mengaku bahwa datang sebagai saksi kasus Langkat. “Iya, iya saksi,” ucapnya. (TIM/BBS)

BA'ASYIR

...........................................dari hal 1

sebagai saksi atau tersangka," kata Aburizal Bakrie saat dicegat wartawan usai menghadiri acara Forum Konsultasi Kader Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (9/10). Pria yang akrab disapa Ical tersebut berharap, agar dalam memeriksa Syamsul, KPK tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. "Mudah-mudahan presumption of innocent tetap dijunjung KPK," imbuh Ical. Syamsul sendiri memang hadir dalam silaturahmi yang berlangsung sejak Sabtu pagi itu. Namun dia tidak berhasil dicegat wartawan untuk diwawancarai. Ketua Komisi C DPRD Sumut Arifin Nainggolan memastikan permasalahan ini tidak akan berpengaruh pada lembaga maupun ekonomi sosial di Sumut. “Sebenarnya gak enak lah seolah kita berharap itu terjadi. Tapi menurut saya tidak akan ada dampak apa pun nantinya, baik pada lembaga maupun perekonomiannya,” tegas Arifin. Kader Partai Demokrat itu juga menegaskan, sesuai

UU Nomor 32 Tahun 2004, wakil gubernur akan menggantikan tugas-tugas gubernur bilamana gubernur berhalangan tetap. Senin Ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin yang telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat senilai RplO2,7 miliar. "Tanggal 11 Oktober nanti tersangka SA (Syamsul Arifin) akan kita periksa," kata Wakil Ketua KPK Candra M Hamzah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi lil DPR, kemarin. Menurut Chandra, pemeriksaan bekas Bupati Langkat itu dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Diakui, sebelum memeriksa Syamsul, KPK sudah memeriksa ratusan saksi terkait kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat periode 2000-2007 tersebut. "Untuk perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dan pengelolaan kas

......................................................................................................dari hal 1

daerah Kabupaten Langkat serta penyalahgunaan APBD Langkat tahun 2000 sampai dengan 2007 atas nama tersangka SA (Syamsul Arifin), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 268 saksi," ujar Chandra. Selama ini, jumlah saksi terbanyak untuk kasus yang ditangani KPK adalah dugaan korupsi pada pemberian dana talangan (bail out) Bank Century yang mencapai 93 saksi. Tapi, untuk korupsi Langkat dengan nilai kerugian negara Rp102,7 miliar, jumlah 268 saksi yang sudah diperiksa itu merupakan yang terbanyak selama KPK ada. Selain itu, KPK sudah menyita beberapa barang bukti terkait kasus korupsi Langkat. Chandra menyebut beberapa barang, dokumen ataupun uang dan 3 unit mobil Isuzu Panther dari anggota DPRD Langkat periode 1999-2004. Selain itu, KPK, menyita satu unit mobil Jaguar S Type 2500 CC V6 SE Sedan Luxury tahun 2003 warna biru muda metalik bernomor polisi B 8659 BS. Mobil mewah

Gatot Pujo Nugroho (wakil Gubsu) dan Syamsul Arifin (Gubsu) dengan nomor rangka SAJ ACO 1A82JM59360 dan nomor mesin 262515380JC itu merupakan milik putri Syamsul Arifin yang bernama Beby Ardiana. KPK juga menyita satu unit rumah di kompleks Raffles Hills Blok N9 Nomor 34, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, atas nama pemilik IGN Kartikajaya. Rumah itu diduga dibeli dengan dana APBD Langkat seharga Rp318 juta. Adapun uang yang disita KPK dari kasus Langkat sebesar Rp216,5 juta. Untuk proses pemeriksaan

Gubsu Syamsul Arifin, sebelumnya, Selasa (5/10), tim penyidik KPK telah melayangkan surat panggilan kepada Syamsul, yang diminta hadir ke KPK pada Senin (11/10). Surat panggilan itu langsung dikirim penyidik KPK ke Syamsul, di kantor gubernur Sumut, Selasa pukul 10.30 WIB. Juru bicara KPK, Johan Budi, membenarkan tim penyidik KPK sudah melayangkan surat panggilan untuk tersangka Syamsul Arifin. "Ya, benar, untuk hadir pekan depan," kata Johan.(TIM/BBS)

TOLAK PROPOSAL JEPANG SOAL INALUM ............................................................................dari hal 1 BUMN Pemerintah, lanjutnya, tidak perlu meragukan kemampuan teknologi dan pendanaan kedua BUMN itu melanjutkan dan mengembangkan Inalum. “Duet Antam dan PLN mengelola Inalum akan memberikan manfaat maksimal bagi negara,” ujarnya.

Antam akan mengelola pabrik peleburan aluminium dan PLN mengelola pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pri Agung Rakhmanto juga mengatakan, Inalum merupakan industri dasar yang strategis, sehingga seharusnya dikelola bangsa sendiri, melalui BUMN.

Menurut dia, jika Antam yang mengelola kelanjutan Inalum, maka suplai bahan baku berupa bauksit akan terjamin. Sedang, Prasetyantoko mengatakan, kalau dikelola sendiri, maka industri aluminium domestik akan lebih berkembang. Selama ini, sebagian besar produk alu-

minium Inalum diekspor ke Jepang. Padahal, industri dalam negeri masih kekurangan aluminium dan terpaksa mengimpornya. Ada dua opsi yang kini sedang dikaji pemerintah. Pertama, usulan Jepang yang meminta perpanjangan kontrak pengelolaan Inalum

dengan insentif penambahan investasi ratusan juta dolar AS buat pengembangan kapasitas produksi aluminium sekaligus pembangkit listrik. Opsi kedua, pengelolaan selanjutnya diserahkan ke pihak nasional dengan opsi membentuk BUMN baru atau lewat BUMN yang sudah ada seperti Antam. (TIM/BBS)

BAYAR RP30 JUTA BISA JADI PNS .....................................................................................................dari hal 1 18 orang yang menyetor. "Apabila kami tidak sanggup untuk membayar uang yang diminta. Maka, nama kami akan ditukar dengan nama pegawai honor lainnya dan uang tersebut harus diserahkan sendiri tidak bisa diwakilkan kepada orang lain,” ujar Ismail. Dikarenakan biaya yang cukup besar, akhirnya permintaan tersebut hanya disanggupi18 pegawai honor tersebut. Sementara 12 pegawai honor lainnya tidak mau memberikan uang yang di-

minta. Namun sampai bulan Oktober 2010 ini, 18 pegawai honor tersebut belum juga diangkat menjadi PNS. Sementara menurut Irsaka Tarigan (28) salah satu korban, mereka melaporkan kasus tersebut atas suruhan Kadis Perhubungan Kota Binjai H Fadlan. Menurut Irsaka mereka memberikan uang tersebut kepada Anto rata-rata pada bulan Mei 2010. Tepat pada waktu itu Kota Binjai melaksanakan Pilkada Walikota, sehingga mereka percaya.

Apalagi mereka sudah terlalu lama menjadi pegawai honorer. Merasa sudah menjadi korban penipuan, persoalan ini ditempuh melalui jalur hukum dengan mengadukan kasus penipuan tersebut ke Polisi. Dengan nomor pengaduan LP/751/X2010/SPK-A Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Dra Rina Sari Ginting melalui Kasat Reskrim AKP Ronni Bonic SH SIk ketika dikonfirmasi terkait laporan 18 pegawai honor Dishub tersebut mem-

benarkanya. “Ya, kita baru saja menerima laporan dari pagawai honor Dishub. Dan kita masih melakukan penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang terjadinya penipuan termasuk korban sendiri,” ujar Ronni. Sementara itu T Sembiring, Kabid Sarana dan Prasana di Dishub Kota Binjai, saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut juga membenarkannya. “Ya, saya ada dengar, tapi saya tidak ikut.

Sudah saya katakan, saya ini ibarat ikan yang lahir di air asin tapi saya tidak asin,” ujar T Biring singkat. Terpisah, Anto, yang diduga terlibat dalam kasus ini, saat dihubungi dan di SMS berulang kali tidak menjawab. Bahkan, begitu menerima SMS, saat ingin dihubungi lagi sudah tidak aktif, Ketika mencoba ingin bertemu dengan Anto sebagai Kabid Perijinan di ruang kerjanya, ternyata Anto tak bekerja karena sakit. (SBR)

CALON PIMPINAN KPK TERPILIH AKHIR OKTOBER ..............................................dari hal 1 apa berlama-lama. Karena, kemarin dua calon tersebut sudah melalui tes yang panjang di Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK,” kata Rudy. Serius Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan, DPR tetap serius melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua calon pimpinan KPK. Dia juga membantah anggapan bahwa dua calon yang diajukan Presiden tidak sesuai dengan harapan anggota Komisi III. Menurutnya, dua calon sudah sangat baik dan

layak. Dijelaskan, Komisi III belum melakukan uji kepatutan dan kelayakan, karena masih memiliki waktu sampai 30 November mendatang. Komisi III juga akan lebih fokus untuk menguji calon Kapolri dalam dua pekan ke depan. Sesudah pengujian Kapolri, Komisi III langsung menguji dua calon pimpinan KPK. Meski demikian, ia memperkirakan pemilihan tidak bisa dilakukan pada Oktober ini. Pasalnya, pada 24 Oktober mendatang, DPR akan reses hingga 12 November.

Dengan itu, pemilihan kemungkinan baru dilakukan setelah reses. “Pada 19 November, rasanya uji kepatutan dan kelayakan baru bisa dilakukan dan sebelum 30 November pasti sudah selesai,” kata Yani di Jakarta. Soal masa kerja calon terpilih, Yani menegaskan, masih terjadi perdebatan antara DPR dan Pemerintah. Namun, suasana batin dan mayoritas anggota Komisi III memilih satu tahun. Alasannya, calon terpilih itu menggantikan Antasari Azhar. Meski demikian, untuk mendapatkan gambaran

yang jelas mengenai masa jabatan calon terpilih, Komisi III telah sepakat mengundang para pembuat UU untuk didengar penjelasan, semangat, dan maksud pembuatan UU tersebut. Syarifuddin Sudding juga mengatakan, pihaknya meminta masukan dari mantan pimpinan Pansus RUU Nomor 30/2002 tentang KPK. “Dari mantan pimpinan Pansus tersebut, kami ingin mendapatkan masukan soal Pasal 33 UU KPK, terutama soal pergantian pimpinan KPK,” katanya.

kar Ba'asyir paling tidak dua kali mengunjungi Hamparan Perak," kata Iskandar usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kapolri dan Menakertrans di gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Kamis. Iskandar mengatakan kunjungan Ba'asyir ke Hamparan Perak itu dilakukan pada awal tahun ini. Ba'asyir, kata dia, juga turut merekrut jaringan teroris Medan. "Dan mengajak orang-orang yang kami tangkap ini. Walau pun tidak langsung dia datang memberikan motivasi. Terbukti kan dengan kejadian ini," kata dia. Tak hanya memberikan motivasi, pengasuh Pondok Pesantren Ngruki, Solo, Jawa Tengah itu juga diduga telah menganjurkan kepada komplotan ini untuk melakukan jihad dengan cara negatif. "Dakwah agama sih boleh saja. Tapi kalau mengajak kejahatan, mengajak berjihad, mengajak merampok. Ini kan pemahaman mereka yang keliru,"

berbagai elemen masyarakat, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW). Pada 20 Oktober nanti, dijadwalkan akan dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan dan akhir Oktober pemilihan pimpinan KPK yang baru. Sebelumnya, pakar hukum pidana Rudy Satrio berharap agar DPR segera menguji dua calon pimpinan KPK yang diajukan Presiden. DPR, ujarnya, tidak perlu menunggu hingga batas waktu tiga bulan. “Seharusnya, pemilihan pimpinan KPK sudah menjadi prioritas DPR. Jadi, untuk

BATALNYA

"HATI-HATI BICARA, MINGGU DEPAN KAU DITAHAN" ........................................dari hal 1

....................................dari hal 1

karena ditolak pengadilan. Kalau harga diri bangsa hendak ditegakkan, hal ini bisa ditempuh dengan cara yang lebih elegan. Para diplomat kita harus bekerja keras untuk meyakinkan dunia, termasuk kalangan RMS sendiri, bahwa tuduhan terhadap Presiden Yudhoyono itu mengada-ada. Logikanya, kalau benar melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam menangani konflik Maluku, bukankah hal ini akan dipersoalkan oleh para aktivis HAM di dalam negeri? Bagaimanapun, Indonesia juga negara yang menghargai hak asasi manusia. Membatalkan lawatan secara mendadak hanya menunjukkan ketidaksiapan pemerintah mengantisipasi manuver aktivis RMS. Para diplomat maupun kalangan intelijen tidak mendeteksi persoalan ini sejak awal sehingga tak bisa menyiapkan jurus untuk mengatasinya. Pemerintah mestinya mencermati rencana lawatan Presiden ke Belanda dari segala aspek. Bukan hanya dari sisi kerja sama ekonomi, tapi juga dari segi keuntungan diplomasi. Jika memang kunjungan ini dianggap lebih banyak memberi mudarat ketimbang faedah, seharusnya dibatalkan jauh hari. Mengurungkan kunjungan pada menit-menit terakhir sebelum keberangkatan bukanlah langkah bijak. Bukan menjaga martabat bangsa, sikap ini justru menunjukkan sebagai bangsa reaktif dan tidak mampu membuat rencana secara matang. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Nababan mendapat giliran berbicara, ‘curahan hati’ terlihat lebih menonjol. Ia menyebutkan dalam vonis kasus Dudhie Makmun Murod disebutkan dirinya mendapat cek Rp500 juta. “Tiga kali saya dipanggil tidak ditanya soal itu. Saksi juga tidak menyampaikan. Anehnya ada di vonis,” ujarnya. Menurut Panda, yang lebih aneh lagi, ada terdakwa menyebutkan mendapat perintah di Restoran Bebek Bali. “Namun penjelasan saya tidak dimasukkan,” tambah Panda. Ia mengaku, status tersangka telah membunuh karakter dirinya. Keluarga, relasi dan orang dekatnya menjadi korban. “Anak saya kuliah di UPH berdebat sama

dosennya. Saat debat, anak saya menangis. Dosennya bertanya ‘kenapa nangis karena bapakmu tersangka ya’,” ujar Panda Nababan. Ia juga mengaku merasa dikucilkan. Ia mencontohkan saat pesta pernikahan rekan dan saudara membuang muka saat bertemu dengan dirinya. “Pembunuhan karakter benarbenar efektif,” cetusnya. Panda juga mempertanyakan standard operating procedure (SOP) penyidikan KPK. Ia menceritakan saat dirinya diperiksa sebagai saksi, telepon seluler dan bolpoin dilarang dibawa. “Padahal aku kemanamana bawa bolpoin. Tidak bisa dibayangkan anak dan istriku

menghubungi aku,” imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Panda juga mempertanyakan sikap M Jasin yang sentimentil terhadap dirinya terkait kisruh Cicak versus Buaya. “Jasin menyebutkan setelah ribut testimoni Chandra-Bibit, PN (Panda Nababan) menghadap ke Kapolri. Tuduhan Pak Jasin cukup menyakitkan. Seakan-akan aku terlibat dalam kisruh BibitChandra,” katanya sambil mengutip sebuah harian media cetak yang memuat pernyataan M Jasin. Dalam kesempatan tersebut, Panda buka-bukaan saat uji kelayakan dan kepatutan pimpinan KPK pada 2007 lalu, fraksinya mendukung Chandra M Hamzah termasuk M Jasin.

(BBS/SP)

“Sebelum fit and proper test, kita ketemu dengan Chandra di Hotel Hilton (Hotel Sultan),” katanya seraya menegaskan dirinya juga memperjuangkan M Jasin. Di akhir curhatnya, Panda menyebutkan sebenarnya banyak pihak yang menyarankan agar dirinya tidak menyampaikan persoalan yang menimpanya di forum raker KPK-Komisi III. “Ada yang nasehati aku, hati-hati bicara, Minggu depan kau ditahan. Tapi ini harus saya sampaikan. Saya tahu ini ada risiko,” imbuhnya. Sebagaimana dimaklumi, KPK telah menetapkan 26 mantan anggota DPR periode 2004-2009 terkait pemilihan deputi Gubernur BI Miranda S Goeltom. (BBS/VN)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penterjemah; P Ketaren; Penasehat Hukum : Eggy Sujana SH, MSi, Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

NASIONAL

Penegak Hukum: Lanjutkan...

Langgengkan Korupsi, Menakerstrans Dilapor ke KPK

JAKARTA -Penegak hukum di negeri ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri kembali membongkar skandal kasus Century, yang lama terkubur. Menggelikan memang. Lantaran tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba kasus lama yang jalan ditempat ini, dicoba dijalankan kembali. Tak jelas apakah niat penegak hukum untuk mengalihkan isu nasional, atau karena tak ada lagi kasus korupsi yang disentuh secara serius dan tuntas. Namun demikian, ketiga penegak hukum itu sepakat berteriak : lanjutkan......... Sepakat menyusun laporan terpadu mengenai tindak lanjut proses hukum kasus Bank Century, dilakukan KPK, Kejagung dan Polri dengan mengadakan pertemuan yang mengambil tempat di Kejagung. Ya mungkin lantaran Jaksa Agung Plt Darmono masih fresh sehingga membuka peti skandal kasus bailout Century senilai Rp 6,7 triliun, yang selama ini dipetieskan. Dalam pertemuan petinggi penegak hukum, KPK diwakili Bibit Samad Rianto dan M Jasin. Kepolisian diwakili Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi. Selain Darmono, Kejagung sebagai tuan rumah menghadirkan para jajaran pimpinannya, seperti Jampidsus M Amari, Jamwas Marwan Effendy, dan para Jaksa Agung Muda (JAM) lainya. "Hasil pertemuan ini, dalam bentuk laporan. Dengan adanya laporan bersama bisa mendapat laporan yang konkret sehingga tidak menimbulkan multitafsir, yakni kesalahan penafsiran dan kesalahpahaman," kata Plt Jaksa Agung Darmono saat membacakan empat kesimpulan yang dicapai, di Kejagung Jakarta, Senin pekan lalu. Tentu, sambung Darmono, di lapangan ditemukan berbagai macam hambatan, sehingga perlu koordinasi secara bersama antara pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Sehingga tidak saling menyalahkan. Selain membahas soal kasus Century, juga melakukan koordinasi terhadap penanganan sejumlah kasus korupsi lainnya. Kesimpulan yang dapat kami ambil, dalam rangka penanganan korupsi yang dilakukan oleh instansi Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, perlu diperkuat dengan pembuatan nota kesapakatan atau memorandum of understanding sebagai payung hukum, tambahnya. Panitia Khusus DPR tentang Kasus Century sudah memutuskan penyaluran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun tersebut melanggar hukum. Bailout juga diduga kuat mengandung unsur tindak pidana korupsi, pencucian uang dan penggelapan. Sayangnya, hingga kini belum ada langkah kongkret yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani Skandal Century, terutama pelaku pengambil kebijakan yang berakibat kerugian negara.(ENDY)

JAKARTA - Lantaran melanggekan korupsi, menyuburkan praktek suap dan menerima gratifikasi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapornya Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) yang menuding ada ketidakberesan hukum dalam penunjukan langsung asuransi perlindungan untuk TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. "Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menerima gratifikasi dari konsorsium proteksi, terkait adanya penunjukan langsung satu-satunya konsorsium asuransi dari 4 konsorsium asuransi yang telah lolos dari tim seleksi Kemenakertrans," ungkap Ketua HIMSATAKI, Yunus M Yaman. Meski begitu, Yunus enggan menyebutkan berapa nilai yang diduga diterima Menakertrans."Itu biar KPK yang mencari. Namun, kami meyakinkan bila terdapat praktek yang tidak sehat dalam bisnis TKI itu. Apalagi, terdapat sembilan konsorsium yang sebelumnya sudah mengikuti proses tender sejak awal tanpa alasan langsung diputus begitu saja," paparnya serius. Selain itu, Konsorsium proteksi yang ditunjuk oleh Muhaimin Iskandar juga dinilai bermasalah lantaran terdapat beberapa perusahaan yang tergabung dalam konsorsium itu sesekali tidak membayar klaim asuransi TKI. "Keseluruhan perusahaan itu tidak beres," sambungnya. Direktur Migrant Care, Anis Hidayah mengakui dari menteri ke menteri memang terjadi praktik kolusi dan korupsi dalam menentukan perusahaan asuransi untuk tangani TKI, dan Muhaimin melanggengkan kebiasaan buruk ini, bahkan lebih buruk dengan hanya menunjuk satu konsorsium asuransi untuk memproteksi TKI di luar negeri. Menteri dari PKB non Gus Dur ini, menunjuk satu konsorsium asuransi Proteksi TKI yang diketuai oleh PT Asuransi Central Asia. Hampir semua lini, sambung Anis, dalam pengurusan TKI selama ini rawan dikorupsi oleh orang-orang tertentu di Kemenakertrans. Namun, yang paling rawan dikorupsi adalah dalam bidang asuransi. Adanya praktik korupsi dalam bidang asuransi TKI karena banyak alasan seperti proses penunjukan konsorsium asuransi tertutup, klaim asuransi TKI hampir tidak dibayarkan namun dibiarkan pemerintah, pengawasan terhadap asuransi juga tidak ada. "Nah, sekarang Muhaimin hanya menunjuk satu konsorsium juga lebih jelek lagi, apalagi Muhaimin tidak menjelaskan ke publik alasannya. Ini kan pasti ada ketidakberesan, berbau korupsi,” paparnya sambil menambahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan mendatangi KPK agar segera memeriksa Muhaimin dan pejabat terkait di bawahnya. Ketua Bidang Hukum dan Organisasi Asosiasi Jasa Penempatan Tenaga Kerja Asia Pasifik (Ajaspac), Halomoan Hutapea, meminta Muhaimin agar segera membatalkan putusannya yang hanya menunjuk satu konsorsium asuransi untuk memproteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. “Sebagai orang yang berlatar belakang berpendidikan Pesantren tentu Muhaimin sadar bahwa keputusannya itu merugikan TKI,” kata Halomoan. Halomoan menegaskan, Muhaimin menunjukkan hanya satu konsorsium asuransi justru melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.209/ MEN/ IX/2010 yang menetapkan konsorsium asuransi Proteksi TKI dengan 10 perusahaan penyelenggara program asuransi TKI.(ENDY)

Penanganan Skandal Kasus Century

TUNTASKAN KORUPSI–Sejumlah pengunjuk rasa meneriakan yel-yel anti korupsi ketika menggelar aksi protes di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (6/10). Mereka menuntut Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus korupsi penggelapan dana pendidikan tahun 2009 di 131 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Langkat.

Penanganan Korupsi Gubernur di Kejagung Menggantung JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) prihatin terhadap penanganan kasus–kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur di beberapa daerah, yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menggantung. Dengan kata lain, tidak tuntas dalam penyelesaian perkaranya bahkan ada yang malah divonis bebas saat dilimpahkan ke pengadilan. "Beberapa penanganan kasus dugaan korupsi oleh Kejagung tidak tuntas terhadap sejumlah gubernur. Hal inilah yang membuat lembaga tersebut dinilai gagal dalam pemberantasan korupsi. Gagalnya penanganan kasus korupsi itu, justru memperlihatkan Kejagung tidak memiliki keseriusan dalam penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi kepala daerah,” ungkap Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Rabu pekan lalu. Data ICW menunjukkan ketidakjelasan penanganan itu terjadi pada proses penetapan status sebagai tersangka namun tidak ada tindak lanjutnya hingga sekarang atau justur dihentikan. Kasus mantan Gubernur Sumatra Barat Hasan Basri Durin terkait penyelewengan APBD 19931998 dengan potensi kerugian Rp 2 miliar. Juga, Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar terjerat kasus penyelewengan APBD 2002 dengan potensi kerugian Rp 5,9 miliar, mantan Gubernur Kalimatan Barat Usman Ja’far dalam kasus pengadaan asuransi untuk pejabat daerah Rp 1,5 miliar, dan Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin tersandung dana bagi hasil Pajak Bumi Bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp 27 miliar. Kejagung juga belakangan menetapkan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam penjualan saham PT Kaltim Prima Coal melibatkan perusahaan daerah. Lucunya, Awang yang sudah dicekal pelarangan ke luar negeri, malah dengan bebas pergi ke luar negeri dengan alasan mempromosikan daerahnya. Juga Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin yang sudah ditetapkan sebagai

tersangka kasus santunan pembebasan tanah eks pabrik kertas di Martapura, Kabupaten Banjar. Hingga kini belum diapa-apakan oleh Kejagung. Dan masih leluasa memimpin daerah. Selain itu, marakya vonis bebas yang ditetapkan kepada sejumlah gubernur juga membuat citra Kejagung jauh dari upaya pemberantasan korupsi. Hal inilah yang perlu ditelusuri, apakah memang dakwaan jaksa lemah atau ada praktik mafia hukum dalam proses tersebut, papar Emerson. Penelusuran ICW memperlihatkan sejumlah vonis bebas diketokkan terhadap beberapa gubernur yang menjadi terdakwa kasus korupsi. Mereka : . mantan Gubernur Banten Djoko Munandar divonis 2 tahun, namun bebas di Mahkamah Agung. Juga mantan Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele sudah divonis bebas di tingkat pertama. Bahkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi divonis bebas di tingkat pertama serta mantan Gubernur Bali Ida Bagus Oka divonis 1 tahun, bebas di Pengadilan Tinggi Denpasar. "Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah yang terlibat korupsi. Contohnya, sambungnya, adalah kasus mantan Gubernur NAD Abdullah Puteh, mantan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah hingga Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah, yang telah divonis bersalah di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi," katanya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai penanganan kasus dugaan korupsi di Kejagung berjalan lamban dan tidak progresif, apalagi terkait dengan kekuasaan politik kepala daerah. Hal ini harus diperbaiki seiring adanya pergantian jaksa agung yang baru nanti. “Jika tidak ingin dikatakan lembek, Kejagung harus menunjukkan kinerjanya memberantas korupsi terutama terkait dengan kekuasaan politik dan kekuatan modal. Selama ini penanganan kasus itu tidak progresif,” ujar Boyamin. Kejagung membantah tentang hal itu dan berkomitmen untuk memprioritaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang

dianggap mandek penanganannya oleh lembaga tersebut, termasuk kasus yang melibatkan sejumlah kepala daerah, bantah Kapuspen Kejagung Babul Khoir. "Kejagung sudah mendapatkan instruksi dari Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono agar melakukan optimalisasi penanganan kasus-kasus yang selama ini dianggap belum tuntas. Termasuk, kasuskasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah," jawabnya tanpa merinci kasus korupsi apa saja yang sudah ditangani serius. KPK Direktur Eksekutif Commission Human Rights Awards, Jonathan Salisi juga mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung memeriksa Gubernur Riau, Rusli Zainal. Bahkan, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Padahal ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Seharusnya kita curiga sebagai kepala daerah, track record Rusli Zaenal bukanlah sosok pemimpin yang sukses di tingkat lokal. Kalau uangnya banyak juga patut diduga dari mana sumbernya, apalagi dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kenapa sampai sekarang tidak diproses," kata Jonathaan. Dengan demikian, Jonathan menambahkan, masuknya Rusli Zainal sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Golkar lalu justru menjadi ancaman bagi organisasi, apalagi tidak didasarkan pada persyaratan kader yakni PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) yang selama ini menjadi kriteria dan persyaratan utama seorang kader. “Bagaimana mungkin seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi bisa menjadi pengurus partai politik. Persoalannya, kenapa Polri, KPK dan Kejakgung sampai sekarang tak mampu menyentuh dan menyeret Rusli Zainal. Kalau Gubernur Kalsel Rudy Arifin saja sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa Rusli Zainal tidak ada penetapan hukum. Ini kan persoalan besar yang patut dipertanyakan. Apakah Polri, KPK dan Kejakgung sudah terkena suap atau memang sudah impoten,” tegas dia sambil menambahkan juga menimpa Guberbur Sumut.(ENDY)

Suap Hakim, DL Sitorus Dihukum 6 Tahun JAKARTA - Berambisi ingin kasus sengketa tanahnya bisa menang, malah mendekam di penjara. Sikap serakah itu dialami pengusaha Medan Darianus Lungguk (DL) Sitorus. Direktur Utama PT Sabar Ganda dituntut hukuman enam tahun penjara, gara-gara menyuap Ibrahim - hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebesar Rp 300 juta. Nasib serupa dialami pengacaranya Adner Sirait, yang juga dituntut hukuman lima tahun penjara. Selain tuntutan pidana, keduanya juga harus membayar denda masing-masing Rp 150 juta "Terdakwa DL Sitorus dan Adner Sirait secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tipikor secara bersama-sama, karenanya tuntutan hukuman yang dijatuhkan itu sebanding dengan perbuatannya," papar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Agus Salim, ketika membacakan tuntutan, di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Djupriadi, di Jakarta, Senin pekan lalu. Jaksa mengungkapkan Ibrahim adalah hakim yang menangani perkara banding PT Sabar Ganda, perusahaan milik DL Sitorus, yang bersengketa dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal lahan di Cengkareng Barat. Sedangkan Adner adalah pengacara DL Sitorus dalam perkara tersebut.

TUNTUTAN PENYUAP HAKIM–Terdakwa kasus dugaan suap hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Ibrahim, Darianus Lungguk Sitorus (kanan) dan Adner Sirait saat pembacaan tuntutan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10). DL Sitorus dituntut enam tahun penjara dengan denda Rp150juta, sedangkan Adner dituntut lima tahun penjara dengan denda Rp150juta. Suap terjadi adanya perkara banding No 86/G/2009-PTUN.JKT tentang perkara gugatan sertifikat hak pakai nomor 120/Cengkareng Barat yang diajukan DL Sitorus. Dia adalah penggu-

gat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Adminsitrasi Jakarta Barat beserta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku tergugat. Suap itu bertujuan untuk memenangkan PT Sabar Ganda, dalam

perkara banding sengketa tanah dengan Pemprov DKI Jakarta, katanya. Pada 30 Maret 2010, Pengacara Adner bertemu Hakim Ibrahim di Gedung PTTUN. Saat itu, Adner mengutarakan niatnya untuk membuat kontra memori banding terhadap perkara sengketa tanah di Cengkareng tersebut. Saat itu Hakim Ibrahim mengatakan tak perlu membuat kontra memori banding. Mengingat, perkara itu ditangani dirinya. Ibrahim bahkan meminta sejumlah uang sebagai imbalan. Adner pun menghubungi DL Sitorus menyampaikan kesepakatannya dengan Ibrahim. DL Sitorus menyetujui kesepakatan itu dan meminta Adner mengambil duit dari notaris kepercayaannya, Yoko Verra. Tempat penyerahan uang, merupakan hasil kesepakatan antara Adner dan Hakim Ibrahim. Mereka memutuskan melakukan penyerahan di luar PTTUN. Akhirnya uang senilai Rp 300 juta itu diserahkan ke Ibrahim di Jalan Cempaka Putih Barat XXVI, Jakarta Pusat. Setelah menyerahkan tas kresek warna hitam, Adner kemudian menuju ke PN Jakarta Timur. Nahas Ibrahim ditangkap petugas KPK di depan sekolah SMP Mardani Raya, Cempaka Putih Barat, dan ditemukan tas kresek warna hitam berupa uang sebesar Rp 300 juta dengan pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu yang diletakkan di bawah

jok mobil Ibrahim. KPK juga menangkap pengacara Adner Sirait di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Akibatnya perbuatannya tersebut, menurut JPU KPK, Adner dan DL Sitorus dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Agus menuturkan, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Adner Sirait dan DL Sitorus tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah giatgiatnya memberantas korupsi. Apalagi pengusaha Medan sudah pernah dihukum. Sedangkan Terdakwa Adner Sirait selaku Advokat atau Pengacara yang merupakan bagian dari penegak hukum tidak menjunjung tinggi supremasi hukum Untuk hal yang meringankan, JPU menilai kedua terdakwa telah berlaku sopan selama persidangan. Dan hanya terdakwa Adner yang mengakui terus terang perbuatannya, sebaliknya pengusaha DL Sitorus tetap bersikukuh tidak mengakui kesalahannya. "Saya tak mengerti mengapa saya dituntut. Saya merasa tak bersalah. Tuntutan Jaksa itu bukan hanya memberatkan saya, tapi tak pantas dijatuhkan kepada saya sebagai pengusaha," ujar DL Sitorus usai persidangan. Sidang ditunda sepekan untuk pembelaan.(ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

Pembangunan Sekolah Satu Atap Terkendala RANTAUPRAPAT - Pembangunan Taman Kanak-kanak satu atap dengan Sekolah Dasar yang akan di dirikan di SD Negeri No.112144 Siringoringo, Kelurahan Sirandurung, Kecamatan Rantau utara, Kabupaten Labuhan Batu, disinyalir terkendala. Pasalnya, surat permohonan pihak sekolah pada 30 Agustus 2010 lalu prihal permohonan penumbangan pohon kelapa sawit yang di tujukan Kepada Direksi PT Siringoringo dan Manager PT Siringoringo Cabang Rantauprapat, hingga hari ini belum direspon. Saiful Zuhri S Pd selaku Kepala SDN No.112144 Siringoringo mengatakan pihaknya baru saja mendapat bantuan dari Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Pembinaan TK dan SD untuk pembangunan TK satu atap dengan SD. Adapun yang akan dibangun ruang kelas belajar (RKB) dan kantor. "Pihak sekolah bersama komite sangat mengharapkan agar PT Siringoringo segera merealisasikan penebangan pohon kelapa sawit di lokasi sekolah satu atap tersebut. Sehingga proses pembangunan sesuai dengan petunjuk tekhnis yang telah ditetapkan," ucapnya. Di tempat berbeda, Ketua Aliansi Penyelamatan Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Agus Jamaluddin Dasopang menyampaikan, "Kami API Labuhanbatu mengharapkan PT Siringoringo untuk membantu berdirinya pembangunan TK satu atap serta membebaskan lahan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah". Alasannya, hal ini adalah upaya membangun sumber daya manusia serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Labuhanbatu, khususnya di SDN No. 112144 Siringoringo yang akan menuju Sekolah Dasar Standart Nasional. (ATR/MDS)

SBY Gagal, Dukung KPK Sikat Koruptor JAKARTA - Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman kembali mengajak rakyat berada di garis depan untuk membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya kata Fadjroel, karena tidak ada ketegasan dari Presiden SBY dalam membela KPK hingga dikhawatirkan sikap presiden seperti itu justru mengancam eksistensi KPK. "Sekarang publik harus kembali berada di garis depan untuk membela KPK, membebskan Bibit-Chandra dan siapapun yang merekaysa penghancuran KPK. Saya kira sekarang saatnya melawan rekayasa hukum, dan saatnya Indonesia bebas korupsi" tegas Fadjroel Rachman , Sabtu (9/10). Ia mengatakan putusan MA yang tidak menerima PK praperadilan atas banding SKPP Bibit-Chandra mengindikasikan kegagalan pemerintahan SBY dalam melakukan pemberantasan korupsi. "Terus terang saya sangat kecewa dengan penolakan Peninjauan Kembali (PK) atas SKPP di tingkat MA. Penolakan MA atas Bibit-Chandra adalah hadiah terburuk setahun rezim SBY untuk pemberantasan korupsi bagi rakyat Indonesia ," tegas Fadjroel. Indonesia Corrution Watch (ICW) meminta bahkan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudoyono bertanggungjawab atas kasus ditolaknya PK Kejagung terseut oleh MA. Menurut peneliti hokum ICW Febridiansyah, presiden harus segera memerintahkan Kejagung keluarkan deponering perkara Bican. "Presiden SBY harus bertanggungjawab untuk menuntaskan rekayasa dan kriminalisasi pelemahan KPK ini. Yaitu memerintahkan Plt. Jaksa Agung melakukan deponering terhadap kasus Bibit-Chandra," tegas Febri. Jika tidak, lanjut Febri, masyarakat akan menandakan peristiwa ini sebagai kegagalan terbesar dalam pemerintahan yang dipimpin SBY karena SBY akan dicap gagal menjaga sebuah lembaga negara yang tugasnya adalah melakukan pemberantasan korupsi yang juga menjadi agenda pemerintahan SBY. "Presiden SBY akan dinilai telah melakukan pembiaran terhadap upaya-upaya penghancuran KPK dan ini adalah kegagalan paling mendasar bagi presiden SBY untuk menjaga sebuah lembaga negara seperti KPK agar bisa menjalankan tugas beratnya dalam pemberantasan korupsi," jelas Febri. Kekecewaan yang saja juga diungkapkan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Penolakan MA atas PK Kejaksaan dalam kasus Bibit-chandra, kata Soesatyo, jelas makin memperlemah dan mereduksi kepercayaan publik kepada KPK yang citranya terus terpuruk karena tidak mampu menuntaskan kasus-kasus besar, seperti Century dan BLBI. "Idealnya, kejaksaan bukan mengeluarkan SP3, melainkan deponeering dalam kasus yang menyeret pimpinan KPK dulu. Dengan mengeluarkan SP3, kejaksaan justru memperumit persoalan seperti yang terjadi saat ini," tuturnya.(TBT)

SUMUT NASIONAL

Pembangunan SDN No.100600 Dipertanyakan PALUTA - Pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri No.100600 di Desa Sipogas Janji Manahan, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, tak kunjung selesai. Masyarakat sekitar menyatakan proyek pembangunan tersebut sebagai proyek siluman, sebab mulai dari awal hingga akhir pengerjaan tidak ada plang yang berisi informasi proyek. E Rambe, salah seorang tukang yang pernah bekerja di proyek itu mengatakan tidak tau apa-apa soal berapa anggaran yang dihabiskan dan di ambil dari pos mana. Masyarakat yang pernah melihat gambar rencana pembangunan mengatakan kalau pembangunan sekolah sudah melenceng jauh dari gambar dan pengerjaannya asal jadi. Seng lama bangunan ini raib entah kemana, padahal masih dapat dipergunakan lagi. Akibatnya, masyarakat dan

ketua komite sekolah, dan tiga kepala desa yaitu Desa Sipogas A, Sipogas B, dan Janji Manahan, membuat surat pengaduan ke-

beratan yang di tujukan kepada Bupati Padang Lawas Utara dan DPRD. Tidak ada tindakan apa pun, masyarakat kembali

mengadukan hal ini ke Kejaksaan Negeri Cabang Gunungtua, pada 29 September lalu. Staf PUD Paluta Ali Sidik

Harahap ST yang ditemui di Jalan Bangau-Gunungtua, mengatakan dana proyek rehabilitasi gedung sekolah tersebut harus di audit ulang dan berkasnya ada di kantornya. Ketua DPRD Paluta Muklis Harahap SHI merasa terkejut karena lokasi sekolah dekat dngan kampungnya dan termasuk daerah pemilihannya dulu. Namun Sidik mengatakan tidak mengetahui masalah ini. "Saya berjanji akan secepatnya memanggil kepala PUD dan instansi terkait," katanya. Kepala Dinas Pendidikan Paluta Drs Hazairin Hasibuan menjelaskan bahwa pembangunan gedung SDN 100600 Sipogas sudah selesai di kerjakan sesuai dengan pengakuan penanggungjawab teknis, Bahran Siregar kepada dirinya. Bahran yang ditemui di ruang kerjanya juga mengatakan proyek pembangunan tersebut telah selesai di kerjakan.(M NAS)

Tiga Dinas Diminta Cabut Izin BTS Ilegal MEDANâ&#x20AC;&#x201C;Banyaknya permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan soal pembangunan yang tidak merata dan banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri tanpa izin mendirikan bangunan. Hal ini menjadi bukti perlunya pemimpin yang paham permasalahan dan mampu membuat perubahan, serta bersih dari permainan-permainan kotor. Faktanya, Kota Medan banyak di hadiri kepala dinas dari luar Kota Medan yang di nilai tidak mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang di hadapi Kota Medan. Ini menjadi jalur masuk permainan-permainan curang untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan jabatan. Permasalahan yang mencolok adalah penyalahgunaan APBD Kota Medan, proposal fiktif, bangunan-bangunan tanpa IMB, tanpa ada tindakan tegas. Banyaknya pembangunan Tower Telekomunikasi Selular (BTS), seolah-olah ingin menjadikan Sumut ke depannya

sebagai hutan tower BTS. Di duga, tower-tower itu berdiri dan beroperasi tanpa IMB dan ini akibat lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Pemerintah daerah dinilai tak perduli dengan permasalahan ini, dikarenakan adanya pencetusan ide Perda No.15 Tahun

2009 tentang pembangunan dan penataan BTS. Hingga hari ini Perda tersebut masih terkatungkatung dan telah menghabiskan ratusan jutaan rupiah. Forum Rakyat Sumatera Utara (FoRSU) meminta kepada Gubernur, Walikota, DPRD Medan dan Sumut, Kadis Komunikasi dan Informatika, Kadis Perhubungan, dan juga Kadis Tata Ruang Tata Bangunan, yang terkait mengeluarkan izin pendirian BTS untuk meninjau ulang izin-izin yang telah dikeluarkan dan mengambil tindakan tegas dengan menarik izinnya. Meminta pengecekan langsung ke lokasi-lokasi pembangunan Tower BTS yang menyalahi peraturan dan perundang-undangan. Tower-tower BTS Ilegal

harus di bongkar paksa karena berdampak negatif pada keselamatan masyarakat dan harta bendanya. Forsu meminta meminta kepada intansi terkait mulai dari kepala lingkungan, lurah, dan camat untuk lebih aktif dan cermat dalam mengeluarkan surat-surat yang mendukung berdirinya sebuah tower dan lebih mengutamakan Izin dari warga setempat. Tanpa ada indikasi pembodohan, memanipulasi data-data terhadap masyarakat sekitar. Segera berlakukan Perda No. 15 Tahun 2009 tentang tower bersama, dan membongkar tower-tower yang bermasalah tanpa pandang bulu. Cabut izin perusahan-perusahan pemilik

tower yang tidak memiliki izin lengkap. Apabila kesulitan mencari bukti-bukti tower yang tidak memiliki izin, FoRSU menduga adanya suatu sistem yang dibangun," kata Dinar selaku pimpinan aksi, Sabtu pekan lalu. Lanjutnya, jika Dinas TRTB, Dishub, dan Dinas Kominfo tidak mampu menertibkan tower-tower bermasalah, maka akan melaporkan ketiga dinas tersebut ke Menteri dan Presiden. "Karena kami menganggap ketiga dinas ini telah ikut serta merusak Sistem Syaraf ribuan masyarakat Sumut khususnya Kota Medan akibat radiasi tower tersebut. Kami meminta ketiga kadisnya untuk segera mundur dari jabatannya," tutup Dinar.(MEI)

PPK Diskanla Dilaporkan RANTAUPARAPAT - Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Perikanan dan kelautan (PPK Diskanla) Labuhanbatu dengan inisial Ir OG, terindikasi melakukan penyimpangan bermodus memenangkan alias mengarahkan paket proyek kepada sejumlah rekanan yang tidak sesuai prosedur. Indikasi ini ditemukan Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (LPPH PP) Labuhanbatu dan beberapa LSM di Labuhanbatu, yang lalu melaporkan hal ini ke Kajari dan Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar dengan salah satu surat bernomor 001/LPPH/ B/X/2010 pada 4 Oktober 2010. Haris Nixon Tambunan SH sebagai Ketua LPPH PP Labu-

hanbatu sekaligus penasehat hukum dari Yudha Wastuti Direktris Perusahaan CV Tor Situkus berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2010 mengadukan oknum PPK Ir O Gultom beserta Ir Parsaoran Gultom sebagai Panitia Pelelangan Umum proses tender 6 paket proyek di Diskanla. LPPH PP menilai, proses tender atau pelelangan umum diskanla pada paket 6 dengan pekerjaan lanjutan rehab budidaya air payau atau lanjutan rekab kontruksi tambak yang dilakukan oleh PPK dan panitia pengadaan barang dan jasa telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan beberapa perusahaan yang mengikuti proses tender tersebut termasuk CV Tor Situkus.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK dan Panitia Pelelangan menurut Haris sangat banyak. Diantaranya, pada 23 September 2010 pukul 14.00 WIB pembukaan penawaran telah dibuka oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Pada saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, ternyata hanya empat item dokumen yang diperiksa. Sementara berdasarkan hasil berita acara addendum Aanwidzing kantor nomor pim/PB7/DKPP/2010 tanggal 20 September 2010 ada 12 daftar simak yang harus diperiksa oleh panitia. Pada pembukaan paket satu, saksi dari perusahaan klien LPPH PP bernama Rizal, keberatan karena tidak semua doku-

men tersebut dibuka untuk diperiksa. Saat itu Ir O Gultom yang berada dalam ruangan tersebut bersikukuh untuk tidak membuka keseluruhan daftar simak seperti yang disyaratkan peraturan. Menurut Haris, dengan tidak membuka keseluruhan daftar simak telah menyalahi prinsip dasar Pasal 3 huruf C dan D Keppres No.80 tahun 2003 tentang pedoman pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pada akhirnya, pada paket 1 sampai dengan 5, pemeriksaan dokumen hanya dilakukan 4 dokumen daftar simak saja. Tiga perusahaan pemenang tender adalah CV Runi, CV Putra Panusunan, dan CV Ika Sahid Karya. Dalam hasil pembukaan

penawaran tidak dapat melengkapi dokumen daftar simak, analisa harga satuan pembayaran utama, daftar harga bahan, daftar harga peralatan, jaminan penawaran, dan dokumen analisa harga satuan pembayaran utama. Kepada Bupati, Haris mengharapkan agar segera mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan itu sebelum masa sanggah berakhir pada 7 Oktober pekan lalu. Ia juga menyebutkan, jika Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar tidak menanggapi pengaduannya, maka pihaknya juga akan mengadukan Bupati ke KPPU perwakilan Medan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.(HAH)

SKP Diperiksa, Korupsi Migor Mencuat NIAS SELATAN - Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Desa Nias Selatan akan bergiliran di periksa Tim tipikor Sat Reskrim Polres Nisel. Pemeriksaan perdana ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kadis Perhubungan, mantan Kadis perindagtamben yang sekarang menjabat sebagai Sekdakab Nisel, beserta stafstafnya. Menyusul Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Kimpraswil yang dapat mencalonkan dirinya sebagai Incumbent Nisel Periode 2011/2016 (Fauduasa Hulu). Stafnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Arsen Halu ST, mampu membeli satu unit rumah milik Kuang Hong seharga Rp 600 juta, satu unit kapal, serta sebagai pengusaha karamba ikan yang berlokasi

di Pulau Zimase, Kecamatan PP Batu Timur. Dinas Pendapatan termasuk biang keroknya, Kabid Pendapatan Alirama Sarumaha SPd, selama ini mengaku-gaku sebagai penyelamat uang negara. Sumber terpercaya pada Kamis pekan lalu di Telukdalam mengatakan, kasus pengadaan minyak goreng di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Nisel tahun anggaran 2008 terus di proses. Pasalnya, pengadaan Migor di dinas tersebut diduga fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Migor tersebut diperuntukkan kepada masyarakat di delapan kecamatan seKabupaten Nisel, kenyataannya dilapangan hak masyarakat penerima terabaikan. "Diduga dalam pengadaan

Migor tersebut telah terjadi praktek korupsi oleh pejabat terkait," tutur sumber. Hal ini dipertegas oleh beberapa camat yang tidak mau disebutkan namanya. Para camat itu mengungkapkan, Migor tersebut tidak pernah dibagi ke masyarakat. "Kalau Migor itu benar sudah dibagikan ke masyarakat, mustahil saya sebagai camat tidak mengetahuinya," ujar salah seorang camat di penginapan Jalan Sudirman Telukdalam. Pantauan di Polres Nisel, beberapa oknum staf Disperindagtamben yang sudah dimintai keteranganya diantaranya berinisial OD, SanZamil, TG, KZ, SW (Direktur CV Surya Indah). SZ yg dikonfirmai menjelaskan dirinya tidak mengetahui namun mengakui bahwa pengadaan Migor itu benar

ada. "Kami di pilih jadi panitia, hanya pelengkap administrasi saja. Bagaimana prosesnya kami tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan," ucapnya. Menurutnya, yang lebih tahu dan bertanggungjawab atas masalah pengadaan Migor ini adalah bagian program, KZ, dan SyW, sebagai Rekanan. "Saat kami dimintain keterangan, semua keterangan kami sama. Tidak mengetahui soal pengadaan itu," tegasnya. Ditempat terpisah, TG menjelaskan bahwa ia mengetahui pengadaan Migor tersebut saat di bagikan di Kecamatan Lahusa, namun berapa banyak ia tidak mengetahuinya. Sekretaris KBPPP Resor Nisel Yunarius Duha SE di dampingin Sekretaris LSM Laskar Merah Putih Indonesia Gunawan Zebua, meminta Polres khususnya

Unit Tipikor agar lebih serius mengungkap kasus ini. "Kita yakin, Kapolres yang baru AKBP Leonardus Eric Bishmo SIk SH, akan mengungkap tuntas semua kasus yang ada. hal ini dibuktikan dengan berhasilnya tim Tipikor menahan Kahub Drs FGH dan para kroninya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan timbangan Portable," ungkap Duha. Menurutnya, dugaan korupsi yang melibatkan Kadishub tersebut sempat di isukan sudah masuk angin. Namun Kapolres baru mengungkap kembali kasus ini sampai tersangkanya berhasil di amankan. "Ini merupakan satu bukti perubahan di jajaran Polres Nisel dalam penegakkan hukum di daerah ini," papar Duha. (ARM)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Subanto ST, Hasan Ali, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, M Nasir Dongoran, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Rusli Hasibuan, Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian, Ridwan SSos, Umar HS, M Husen, Syafriandimoar (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Syahril, Agus Eko Haryanto (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

K PK POS


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

SUMUT

Transparansi Kehutanan Adalah Kewajiban

Polemik Panjang PT TPL

Menumpuk Pelanggaran

Memanen Hujatan Bersama dua orang teman dari Konsorsium Lestari Indonesia Kita (Klika) aku berangkat menyusuri malam menuju Siborong-borong, Tapanuli Utara. Menjelang sarapan, kami sampai di tujuan, waktu itu adalah Senin 6 September 2010. Setelah beristirahat sejenak di kamar dingin KSPPM, kami langsung rapat bersama dua orang teman yang baru bergabung, Frans Manalu dari Gemapala Sastra UsU dan Roganda Simanjuntak dari KSPPM. Sorenya langsung menuju Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Yah, dua desa ini adalah desa terakhir dari sebelas desa yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih mempertahankan hutan kemenyannya sebagai warisan leluhur mereka. DARI para petani kemenyan yang kami temui, semuanya mengeluhkan dampak kehadiran PT TPL Tbk. 27 tahun berada di tengahtengah masyarakat, jargon memajukan masyarakat tak terbukti. Konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal hingga hari ini belum selesai dan membawa masyarakat pada kesengsaraan dan kemiskinan yang lebih parah dari sebelumnya. Pendeta James Sinambela yang banyak sekali membantu kami menegaskan bahwa PT TPL turut bertanggungjawab terhadap rusaknya hutan alam yang memiliki nilai konservasi tinggi (High Conservation Values). Hancurnya mata air alam, dan hancurnya ekosistem Danau Toba yang dampaknya berkontribusi terhadap pemanasan global. "PT TPL hanya â&#x20AC;&#x153;berhasilâ&#x20AC;? mengubah rimbunan pohon seluas 269.060 hektare, empat kali luas negara Singapura menjadi bubur kertas 300 ribu ton per tahun, tetapi menimbulkan degradasi sistemik atas kehidupan sosial dan ekologi," paparnya.

Fakta mendekati kenyataan ketika kami melihat langsung kerusakan hutan akibat penebangan yang di duga dilakukan PT TPL di Sektor Tele. Sungai-sungai yang dulunya berair jernih, dalam dan lebar kini menghilang atau tertinggal menjadi semacam tali air. Tak terlihat penghuni sungai itu karena warna air sudah berubah coklat tembaga, masyarakat pun takut menggunakannya lagi. Pohon-pohon kemenyan yang baru saja di tebang seakan ingin bercerita bahwa mereka juga sudah berusaha mempertahankan hidupnya dari tangan-tangan serakah. Tangan-tangan yang tak pernah tau bahwa mereka telah memberi makan anak cucu Bangsa Batak dari getahnya. Sebuah gubuk milik petani kemenyan menjadi saksi bahwa di sekelilingnya dulu adalah pohon kemenyan yang kini berganti ekaliptus. PT TPL dinilai telah mengabaikan prinsip Free Prior and Informed Consent, prinsip internasional tentang masyarakat adat, dimana masyarakat adat

(lokal) harus dilibatkan dan didengarkan sebagai acuan utama dalam melakukan pembangunan. Lucunya lagi, Proper memberikan peringkat 'hijau' kepada perusahaan ini. Pelanggaran hak asasi manusia, pengangkangan terhadap hak sipil dan politik, hak sosial dan budaya, terus berlanjut dan melahirkan kemiskinan sistematis di Tapanuli. Penghancuran hutan kemenyan yang dimulai dari hutan Hutagalung dan Aek Nauli, dan secara membabibuta memasuki hutan milik Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Hingga Juli 2010, luas hutan kemenyan ini hanya tersisa sekitar 7400 hektare. Penghancuran ini membunuh mata pencaharian utama sekitar 700 KK penduduk Desa Pandumaan dan Sipituhuta yang telah membudidayakan tanaman endemik ini sejak ratusan tahun. Konflik warga dengan TPL berbuntut penangkapan beberapa warga dan menjadikannya tersangka hingga karena mempertahankan haknya. Patut

diduga bahwa PT TPL telah menebangi pohon diluar HPH yang dimilikinya di hutan Dolok Ginjang, Pollung, Humbahas. Ini semua tidak menjadi pertimbangan bagi Proper. Banyaknya konflik tanah adat dengan PT TPL membuktikan tidak adanya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan dan mengimplementasikan visi misinya. Pelanggaran terhadap perjanjian internasional, hukum positif, hingga hukum adat telah dilakukan secara terang-terangan. PT TPL telah melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 28A (hak hidup dan mempertahankan hidup), dan Pasal 28C (hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, serta hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif), Sebagai korporat telah melanggar ketentuan UU No.12 tahun 2005 tentang kovenan Internasional hak sipil dan politik, khususnya Pasal 6 (hak hidup) dan telah melanggar ketentuan UU No.11 tahun 2005 tentang kovenan Internasional hak

ekonomi, sosial, dan budaya. 19 Oktober nanti adalah pertemuan para pihak yang menjadi setitik harapan masyarakat adat, khususnya korbankorban PT TPL. Masyarakat ingin melihat niat baik PT TPL dengan menghadiri pertemuan tersebut dan segera melakukan tindakan nyata bagi masyarakat. Rakyat Tapanuli menuntut PT TPL menghentikan segera segala operasinya dari tanah adat, sementara pemerintah melakukan audit total terhadap lahan yang diklaim milik PT TPL. Pelanggaran hukum yang PT TPL harus mendapat ganjaran berupa pencabutan izin HPH, dan mengembalikan hutan alam dan adat kepada masyarakat lokal. Kepada lembaga pemeringkat Proper agar mencabut peringkat hijau yang diberikan, lembaga tanpa akuntabilitas yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, karena telah melukai rasa keadilan komunitas lokal dan fakta yang terjadi di lapangan.(MEI)

DENGAN berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kehutanan No.38/MenhutII/2009 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, sudah sepatutnya Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengedepankan transparansi dalam pembangunan kehutanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Sehingga kekisruhan dalam pembangunan kehutanan di Sumut, seperti konflik hak kelola maupun masalah illegal logging dapat diminimalisair. Sebagai contoh, masyarakat dari awal tidak pernah diajak berunding dalam menetapkan penunjukan sebuah kawasan hutan maupun penentuan izin konsesi perusahaan. Hanya menggunakan peta, pemerintah menetapkan kawasan hutan. Sehingga muncul konflik. Selain itu publik sangat kesulitan mengakses dokumen-dokumen terkait aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan umum/publik, akibatnya hak-hak masyarakat tergadaikan tanpa mereka ketahui. Dan perusahaan dengan leluasa mengekploitasi kayu hutan, tanpa pengawasan yang ketat. Terkesan ada negara dalam negara untuk industri kehutanan di Indonesia. "Dalam sektor kehutanan, kami berharap kedua peraturan ini tidak hanya menjadi hiasan dalam lembaran negara dan menjadi alat "pemutih" kayu-kayu illegal kepasar Eropa maupun Amerika. Karena seperti kita ketahui bahwa pasarpasar tersebut mengisyarakat kepada negara-negara produsen kayu seperti Indonesia untuk melampirkan sertifikat kayu halal atau legal," kata Jimmy Panjaitan, Sekjen Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU). Oleh sebab itu, lanjutnya, kami meminta pihak pemerintah provinsi maupun pihak ketiga (perusahaan auditee) dapat bekerjasama untuk memberikan informasi yang sebenarbenarnya terkait aktifitas perusahaan maupun rencananya. Jika kerjasama sulit dibangun, kelompok masyarakat sipil seperti KPHSU juga memiliki porsi untuk memberikan keterangan atau pendapat lain terhadap sumber kayu sebuah perusahaan dipasar-pasar internasional tersebut. "Di Sumatera Utara saat ini ada dua perusahaan yang sedang melaksanakan proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yakni PT Panei Lika Sejahtera dan PT Toba Pulp Lestari. Dan satu perusahaan telah mendapatkan sertifikat SVLK. Untuk perusahaan yang telah mendapat sertifikat ini, kami akan melakukan pengujian apakah prosesnya sudah benar," tegasnya Jumat pekan lalu.(MEI)

BERHARAP BUKAN HANYA SEKEDAR OCEHAN SELASA, 28 September 2010, rapat dengar pendapat dengan DPRD Sumut di Komisi D. Rapat dihadiri ; Ketua Komisi D DPRD Sumut Adjib Shah, anggota komisi D (Albiner Pasaribu), juga hadir rombongan dari Pemkab Tobasa dan Humbahas diantaranya Asisten I, Kadis Kehutanan Humbahas, Camat Parlilitan dan Pollung, dan Badan Lingkungan Hidup Tobasa. Pihak PT TPL tidak hadir, dan tercatat sudah dua kali meminta penundaan dengan tibatiba. Hadir juga utusan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta (Pollung), masyarakat Simataniari (Parlilitan), masyarakat Parlombuan (Taput), dan lembaga pendamping dari KSPPM, Pengmas GKPI, BAKUMSU, dan PBHI serta kelompok mahasiswa seperti KDAS dan BARSDEM. Dalam pembukaan, Ketua Komisi D menyampaikan seharusnya perusahaan pembuat masalah bisa hadir. "Kita tidak anti pembangunan dan industri tapi maunya industri tidak menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan. Pertemuan ini seyogyanya harus dihadiri Komisi A. Sementara PT TPL minta penjadualan ulang, yaitu tanggal 19 Oktober. Perwakilan Pemkab Humbahas yakni Asisten I, Onggung Silaban menyatakan sebelumnya ada rapat di Pemkab lalu peninjauan ke lokasi hutan kemenyan atas pengaduan warga bahwa PT TPL telah melanggar kesepakatan stanvast dengan melakukan penebangan kembali, mengangkut kayu, dan menanami areal bekas

penebangan dengan ekaliptus. Bahwa di Humbahas, areal IPPHTI oleh Menhut kepada PT TPL sekitar 41.000 ha (hutan register). Dalam rapat satu hari sebelumnya di kantor Bupati Humbahas dan di kantor PT TPL Sektor Tele yang dihadiri Muspida, ada kesepakatan: 1. Masyarakat meminta agar hutan yang ditumbuhi kemenyan atau hutan adat dikukuhkan menjadi milik masyarakat adat 2. Tanah hutan adat yang saat ini sedang berkonflik dengan PT TPL agar dikeluarkan dari konsesi TPL dan tinjau ulang luas konsesi PT TPL karena sampai sekarang belum jelas tapal batasnya. Kepala Lingkungan Hidup Tobasa Lestari br Siahaan menyampaikan : bahwa PT TPL sangat sulit dibina. Beliau menyarankan agar pada rapat berikutnya diminta AMDAL dan Akta 54-nya untuk melihat berapa luasan HTI PT TPL. Dalam proses perluasan, seluruh kabupaten yang terkena harus dilibatkan. Tentang permasalahan hutan, terkait hutan lindung, harus ada izin pinjam pakainya dan hutan register tidak bisa dimanfaatkan untuk HTI. "Kita harus melihat janji sewaktu dari Indorayon ke TPL, bahwa mereka harus memperhatikan masyarakat di sekitar HTI. 1 persen dari net sale harus ke masyarakat sekitar HTI. Suryati Simanjuntak menyampaikan bahwa bulan lalu, masyarakat korban TPL (Tobasa, Humbahas, dan Taput) melakukan audiensi ke DPRD ini terkait permasalahan yang diakibatkan oleh TPL. Kasus yang disampaikan yakni kasus tanah adat Parlombuan (Taput),

yang dulunya terkena program reboisasi tetapi oleh Dinas Kehutanan menyerahkan ke TPL menjadi HTI TPL. Kasus tanah adat Aek Lung (Humbahas) yang dulunya terkena program penghijauan dengan perjanjian setelah 30 tahun harus dikembalikan tetapi kemudian diketahui sudah menjadi HTI TPL, dan kasus korban longsor akibat bencana lingkungan yang diakibatkan TPL di Bulu Silape (Tobasa). James Sinambela menyatakan bahwa persoalan ini sudah berlarut-larut, dan sudah diadukan ke berbagai instansi terkait. Diharapkan agar DPRD dan Pemkab bisa berbicara dengan TPL, supaya tidak ada lagi penebangan hutan kemenyan. Demikian juga limbah yang digunakan TPL untuk memperkeras jalan dan telah mengakibatkan penyakit gatal. Sebab hutan kemenyan merupakan hulu sungai yang mengaliri sungai yang mengalir ke Pandumaan dan Sipitu Huta. Kami mendukung kesepakatan semalam seperti apa yang disampaikan Asissten 1, agar tanah adat kami dikukuhkan dan tanah adat tersebut dikeluarkan dari konsesi TPL. Togap Sitanggang menyatakan bahwa apa yang diungkapkan Pemkab merupakan kesepakatan bersama agar tanah-tanah adat dikukuhkan dengan Perda dan areal tersebut dikeluarkan dari konsesi TPL. Karena saat ini, mata pencaharian kami telah terputus. Bukan itu saja, kondisi topografi Humbahas adalah pegunungan, berbukit, sehingga rentan terhadap banjir dan longsor, serta kekeringan apabila penebangan hutan tidak

dihentikan. Ini sudah terjadi beberapa waktu lalu, bencana banjir di Tara Bintang, akibat penebangan hutan ini. Sementara Rudi Silaban mengatakan agar mencabut izin TPL di areal tanah adat dan segera tanah adat dikembalikan kepada masyarakat. Saurlin Siagian menyampaikan : Terkait HTI TPL seluas 269.060 ha, setengah areal HTI itu bermasalah, sehingga harus dikeluarkan dari HTI TPL. Kita menemukan fakta penebangan dihutan lindung Sektor Tele, serta upaya penyucian lahan dengan cara merubah fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi melalui usulan revisi SK 44. Penebangan telah terjadi lebih dulu dihutan lindung hingga mencapai sekitar 4 ribu hektar. Tindakan ini adalah tindakan pidana. Demikian halnya melakukan penebangan hutan lindung. Dalam hal ini TPL sudah melakukan tindak pidana. Pemprop turut berdosa karena menandatangani revisi SK 44, karena ada pergeseran, dan ada penebangan di lokasi hutan lindung. Selanjutnya dipresentasekan hasil penelitian yang dilakukan dengan Citra Satelit LanSat menjabarkan penggundulan hutan di kawasan hutan lindung, di luar HTI. Jadi ini adalah tindakan kriminal, TPL harus dijerat dengan hukum. DPRD harus tegas dan mendesak TPL dan Pemprop untuk menyelesaian kasus ini. Albiner Pasaribu menyampaikan,"Saya sangat paham masalah ini dan dalam hal ini Pemkab tidak konsisten. Dulu, ketika ada pertemuan tentang hal ini, semua sepakat serta tepuk tangan kepada

saya, sehingga harapan saya operasi penebangan hutan sudah dihentikan. Sebenarnya saya tidak perlu membicarakan ini jika Pemkab konsisten. Seharusnya Pemkab membuat surat ke TPL, untuk menghentikan penebangan, agar masyarakat tidak susah. Mengenai batas lahan, saya setuju harus ditinjau kembali. Saya heran para penebangnya (orang batak sendiri) masih tega menebang hutan masyarakat. Indorayon ini kayaknya bisa mengatur kita semua, Pemkab dan DPRD". Saya sangat tahu tentang Haminjon karena saya anak petani kemenyan, TPL tidak tahu itu, Pemkab juga (karena di kota) tidak tahu itu. Bukan hanya kemenyan, jalan pun sudah rusak. Pemkab seharusnya responsif. Harapan saya setelah pertemuan ini, ada surat penghentian penebangan dan saya diberi tembusannya. Jika sudah dibuat itu, maka kita bisa mengadu ke polisi dan kejaksaan. Kita harus bersatu, jika tidak, maka hancurlah kita. Ongguk Silaban menanggapi : bahwa 29 Juni 2009, secara resmi Pemkab Humbahas telah menyurati TPL supaya tidak melakukan penebangan hutan. Kesepakatan Muspida Plus, termasuk PT TPL agar sebelum penyelesaian dengan masyarakat, melakukan penghentian penebangan. Pemkab siap membantu masyarakat. Tetapi karena izin TPL dari pusat kurang etis kalau Pemkab membatalkan izin Menhut. Kiranya kita semua sepakat mendesak Menhut agar meninjau izin lokasi. Terkait 41.000 Ha, kita tidak tahu batasnya dari mana ke mana, karena tidak ada

patok/tapal batas yang jelas. Seperti sekarang, yang kita ketahui izin TPL yang ada di sektor Tele, padahal Tele itu sudah daerah Kabupaten Samosir, tetapi TPL masih melakukan penebangan sampai ke Humbahas. Sudah banyak upaya yang dilakukan, namun tidak dihentikan juga. Kepala BLH Tobasa menambahkan : Sesuai dengan UU No.32 tentang lingkungan hidup, harus melibatkan pemrakarsa. Namun selama ini, jika ada rapat, yang hadir selalu humasnya TPL yang tidak bisa membuat keputusan apa-apa. Jadi waktu rapat nanti, yang diminta hadir harus pemrakarsa. Jika ada penggunaan limbah, apalagi tanpa izin, itu sudah pidana. Terkait kasus Bulu Silape seperti disampaikan Suryati Simanjuntak, kita sudah adakan pertemuan di Tobasa. Pihak TPL sudah disurati dan diminta membayar ganti rugi. Tetapi sampai sekarang TPL tidak menggubris. Harus ada peninjauan ulang perizinan TPL. Ajib Shah dalam kesimpulannya : Mendesak Pemkab membuat surat baru ke PT TPL agar menghentikan kegiatan di daerah berkonflik dan harus ada tembusan ke DPRD Provinsi. Supaya status hutan kemenyan dinyatakan stanvast. - Kepada tiga desa yang daerahnya ditumbuhi kemenyan agar menjadi isu perjuangan bersama. - Menilai PT TPL sulit dibina, sehingga harus segera disurati. Untuk pertemuan yang akan datang yang harus hadir harus pengambil keputusan di PT TPL (Pemrakarsa). Jika humas yang hadir, maka akan kita usir.(MEI)


KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

NAD RIAU

Bupati:Provokasi Ancam Butir-butir PerdamaianAceh Desa Pasar Runding Kecamatan Runding direndam banjir mencapai 1,5 meter, sementara warga Muara Batu-batu pasrah menerima banjir yang merendam tiang rumah hampir sampai ke lantai.

Walikota: Jangan Ada Penyimpangan Bantuan SUBULUSSALAM – Walikota Subulussalam Merah Sakti menegaskan pendistribusikan bantuan kepada korban banjir jangan ada yang melakukan penyimpangan. Seluruh bantuan yang ada harus didata dengan Akurat dan jangan sekali kali ada yang tidak mendapat. “Semua yang terkena banjir akan mendapat bantuan tanpa terkecuali,” katanya saat meninjau lokasi banjir di hari kelima. Saat Walikota melakukan peninjauan, genangan air di kawasan kecamatan Rundeng sudah berangsur surut. Sejumlah warga yang sempat mengungsi ke tempat kerabat, kini sudah kembali ke rumah masing masing. Hanya beberapa sekolah yang belum bisa diaktifkan karena masih tergenang air. Namun bukan berarti kondisi ini akhir dari bencana, karena menurut prediksi warga, banjir yang baru lalu merupakan banjir “jantan”. Akan datang lagi banjir yang lebih ganas yang dinamai banjir “betina”. Menurut warga desa Sepang, banjir yang lalu adalah banjir jantan, dan biasanya akan diikuti bajir betina yang lebih parah. Seperti disampaikan Kepala Dinas Sosial Ir Faisal kepada Walikota Merah Sakti SH di Rundeng Jumat (8/10). Kunjungan Walikota itu juga dalam rangka memantau kondisi masyarakat pasca banjir. Walikota pada kesempatan itu mengakui tidak tertutup kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih belum menguntungkan.“Bila nama bulan berakhiran “Ber” biasanya hujan selalu turun, bahkan tahun tahun terakhir ini cuaca terbilang

Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH saat berkunjung dan berdialog kepada warga Muara Batu-batu yang terkena banjir, Jum'at (8/10). ekstrim. Untuk itu saya harapkan Muspika dan para kepala desa dapat saling berkoordinasi mengantisipasi kemungkinan yang terjadi,” ujar Sakti. Ia juga minta kepada pihak Dinas Sosial untuk siaga mempersiapkan kebutuhan pangan terutama beras. Baik kepada para warga yang menjadi korban banjir, maupun menghadapi kemungkinan bencana susulan. Demikian halnya kepada Dinas Kesehatan. Sakti minta agar para petugas kesehatan tetap proaktif memantau perkembangan kesehatan warga yang terindikasi kena penyakit akibat banjir. Secara khusus ia perintahkan kepada bidan bidan desa untuk

tidak bepergian keluar daerah. “Saya imbau agar bidan bidan desa tetap siaga di tempat tugas masing masing,” tegas Sakti sembari mengatakan akan memberi sanksi menunda pegawai seratus persen bagi mereka yang masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak displin. Ia juga minta kepada Kepala Dinas Sosial bekerja sama dengan Camat dan Kepala Desa untuk mendata ulang mana tau masih ada warga yang belum menrima bantuan. Selain dari Dinas Sosial, dan Kesehatan, Walikota juga mendengarkan laporan dari Camat Junifar S.Sos, unsur Muspika Rundeng dan unsur lain

yang terkait dengan penanganan korban banjir, seputar tindakan dan kendala yang dihadapi. Dari keterangan mereka semua pendistribusian berjalan lancar termasuk kondisi kesehatan warga yang relatif baik. Disisi lain Sakti minta kepada semua warga yang menjadi korban tabah menghadapi musibah bencana alam itu dan diharapkan selalu waspada menjaga kemungkinan banjir susulan yang disebut Banjir Betina yang paling ganas lagi tetapi kita mengharapkan agar jangan terjadilagi terangnya. Sebagaimana diketahui, banjir di daerah ini sempat menelan korban jiwa seorang bocah siswa sekolah dasar. Selain itu, sebanyak 6.160 jiwa dari 1.322 kepala keluarga (KK) terpaksa menghindar dari amukan banjir, sementara itu ratusan hektar tanaman palawija dan holtikultura masyarakat direndam banjir. Sejauh berita ini dinaikkan, pemerintah setempat belum dapat merinci seberapa besar kerugian yang dialami, namun diperkirakan mencapai milyaran rupiah terutama dari kerusakan tanaman warga. Menurut Sakti keterlambatan dirinya meninjau korban banjir terkait tugas ke Jakarta selama sepekan,maka setelah saya mendengar bahwa runding dan longkip terkena banjir maka saya langsung bergegas pulang untuk melihat situasi sebenarnya dan setelah sampai di subulussalam langsung turun ke runding kelokasi banjir tepatnya di desa pasar runding dan desa muara batu batu dan Tampak juga dalam kunjungan Walikota, Staf Ahli Drs Salmaza, Plt Kabag Humas Anharuddin SH, serta Kabag Kessos Nurhayati Maria.(KAR)

Meranti Terancam Tenggelam akibat Pemanasan Global SELAT PANJANG - Isu pemanasan global turut mengimbas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Keadaan musim yang tidak menentu dan tinggi pasang air laut ikut mempengaruhi abrasi pantai. Belum lagi adanya HTI yang beroperasi di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Meranti. Hal ini menimbulkan kecemasan di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Meranti. Komitmen pemeritahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan Indonesia sebagai paru-paru dunia mengantisipasi pemanasan global, ternyata hanya omong kosong. Buktinya, hingga kini masih terus dikeluarkan rekomendasi pengelolaan HTI yang notabene mengubah hutan alam menjadi hutan industri. Diantaranya, dikeluarkannya rekomendasi izin HTI oleh Menhut untuk PT RAPP di Pulau Padang dan PT SRL di Pulau Ransang Kabupaten Kepulauan Meranti selama 100 tahun. Pernyataan ini diungkapkan pakar ilmu kelautan Universitas Islam Riau DR Agusnimar MSc kepada KPK Pos, Rabu lalu, di Selatpanjang. "Secara tidak lansung dikeluarkannya izin tersebut, pemerintah pusat sudah melegalkan pengundulan hutan di pulau-pulau Meranti. Dampaknya,

dua puluhan tahun ke depan efek pemanasan global dua pulau di Meranti yakni pulau Padang dan Pulau Ransang akan hilang tenggelam," ujar Agusnimar. Menurut Agusnimar, secara ekologis kebijakan pemerintah menjadikan hutan alam pulau Padang dan Pulau Ransang sangat bertentangan dengan upaya penyelamatan kelestarian lingkungan. Dengan ditebangnya hutan alam di dua pulau terluar tersebut, akan merusak keragaman hayati hutan hujan tropis basah yang selama ini menjadi salah satu paru-paru dunia. Penebangan hutan alam diganti dengan tanaman industri, akan menyebabkan rusaknya keseimbangan alam. Ketebalan lapisan ozon akan semakin menipis, yang menjadikan dampak sinar ultra violet matahari akan lansung menyentuh permuakaan tanah. Akibatnya, pemasanan global tak dapat di elakkan lagi. Ditebangnya hutan alam akan menjadikan kemampuan hutan untuk menyangga terjadinya erosi menipis. Penggerusan dan runtuhnya daratan pulau Ransang dan pulau Padang akan semakin cepat. Disisi lainnya, pengundulan hutan alam diganti dengan tanaman industri tanmaman akasia akan menyebabkan

turunnya permukaan tanah. Sementara dampak dari pemansaan global, permukaan air laut akan terus naik. Akibatnya, dua pulau yang menjadi prisai daratan sumatera ini akan tenggelam dan hilang dari permukaan laut. Kalau ini terjadi, jelas tidak hanya akan mengancam stabilitas Hankam dan Politik. Ribuan jiwa penduduk di dua pulau tersebut akan kehilangan tempat tinggal. Kalaupun dasar di keluarkannya rekomendasi pengeloalan HTI di dua pulau tersebut sudah melalui kajian amdal, Agusnimar menilai patut di pertanyakan legalitas keilmiahannya. Kalau hanya sebatas legalitas formalitas, itu tidak mencukupi syarat. Untuk meluluskan amdal lingkungan, seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan lebih konfrehensif. Untuk itu, legalitas rekomendasi izin HTI yang di keluarkan pemerintah sangat tidak kridibel dan harus ditinjau ulang. Apalagi, pulau Ransang dan Pulau Padang didominasi oleh lapisan gambut yang ketebalannya mencapai 3 meter lebih. Berdasarkan study ilmiah, lahan gambut sangat tidak layak untuk dikembankan HTI. "Kalau pemerintah konsekuen, cabut izin pengeloaan HTI di Meranti. Andaikan

tidak dicaut, SK Menhut akan dijadikan tameng oleh PT RAPP dan PT SRL untuk membabat hutan pulau Padang dan Pulau Ransang. “Pemerintah pusat harus bertanggung jawab terhadap tenggelamnya ke dua pulau terdepan tersebut" tegas Ahli kelautan lulusan Universitas Nagasaki Jepang tersebut. Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan Nasir melaui juru bicara Bupati Kepulauan Meranti Saiful Ikram kepada KPK Pos mengatakan, Pemkab Meranti tetap menolak pengeloalan HTI di Pulau Padang dan Pulau Ransang. Namun yang sangat disayangkan, saat ini pemkab Meranti justru disudutkan dan dinilai tidak konsekuen oleh bebagai pihak. Padahal, pemkab Meranti dan DPRD sudah melayangkan surat ke Dirjen Kehutanan agar pemerintah pusat meninjau ulang rekomendasi izin kedua perusahaan tersebut. Lebih tegas Saiful mengatakan, dengan mengantongi surat rekomendasi izin dari Menhut PT RAPP dan PT SRL semakin arogan. Sampai hari ini, kedua perusahaan tersebut tidak pernah mengindahkan surat rekomendasi pemkab Meranti untuk menghentikan seluruh aktifitasnya di lapangan.(JB)

ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Tgk Muslim Hasballah mengaku letusan senjata api (Senpi) di Aceh tidak terdengar, tetapi belakangan banyak pernyataanpernyataan yang tidak mendasar alias fitnah. Provokasi tersebut menurutnya mengancam kedamaian yang tengah bersemi di Aceh. Demikian Bupati Muslim saat membuka seminar sehari dalam rangka percepatan reintegrasi bangsa menuju masyarakat Aceh yang sejahtera dalam bingkai NKRI di Aula serbaguna Markas Polres Aceh Timur, Rabu (29/9) lalu. Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan sejumlah pihak dengan tidak ada dasar sangat berbahaya. Alasanalasan yang diusulkan dan dikembangkan di tengahtengah masyarakat tanpa dibarengi kebenaran. Lebih lanjut Bupati menegaskan itu adalah fitnah yang sengaja dihembuskan oleh sebuah kelompok. “Saatnya kita hentikan bicara fitnah dan provokasi, karena ini akan mengancam butir-butir MoU yang telah disepakati Pemerintah RI-GAM,” kata Bupati. Bupati menyebutkan damai yang sudah tercipta di

Aceh harus dijaga dan dipelihara secara bersama. Hal itu satu cara adalah dengan menepis rasa curiga antara sesama. “Jika ada pihak yang sengaja memprovokasi suasana, maka sangat kita sesali, apalagi jika ada orang yang terus menghasut dan memfitnah orang lain,” ujarnya. Muslim menambahkan, aparat penegak Hukum diminta untuk dapat ikut mengawasi perdamaian di Aceh, yakni dengan tidak membiarkan pihak yang menghembuskan fitnah di tengah-tengah masyarakat. “Jika fitnah terus bergulir, maka berakibat rusaknya damai yang sudah tercipta di Aceh,” tandasnya. Sementara Agusni. AH, SE, dalam bandingan makalahnya di hadapan ratusan peserta seminar sehari mengatakan, peran pers dalam program reintegrasi bangsa di Aceh mengalami kendala. Oleh karenanya perlu pemikiran yang matang dan perlu membuat rencana program besar dan konfrehensif. “Proses reintegrasi di Aceh perlu pendekatan multi sektor, karena reintegrasi tidak hanya mengurus dana diyat untuk kombatan, namun juga akar rumput bagi masyarakat,” ujar Agusni yang juga Ketua PWI Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, seraya program reintegrasi perlu keadilan bersama.(BSO)

Tim Didesak Lakukan Pengukuran Ulang SUBULUSSALAM - Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Subulussalam, seperti LSM Berkah Subulussalam mempertanyakan kinerja tim penyelesaian sengketa tanah yang dibentuk beberapa waktu lalu. Sebab hingga sejauh ini tak sedikitpun persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tim. “Tim ini dibentuk untuk mengatasi persoalan tanah yang dihadapi masyarakat dengan pihak perusahaan dan jika ini tidak segera diselesaikan bisa mengakibatkan kemarahan masyarakat,” tandas Ketua LSM Berkah Syahril Tinambunan belum lama ini kepada KPK Pos. Syahril didampingi Darmin T sebagai Sekretaris mengatakan hasil dari pantauan lembaganya ke lapangan, sejumlah warga pemilik lahan pertanian di kawasan Kecamatan Sultan Daulat yang bersengketa dengan PT MSSB mengaku terpaksa menerima keputusan ganti rugi lahan. Pasalnya ganti ruginya tidak sesuai dengan kerugian yang dialami warga. Penetapan jumlah ganti rugi itu, dilakukan perusahaan tanpa melibatkan tim ferifikasi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah melakukan pengukuran di wilayah bersengketa. “Masyarakat tidak percaya pada

kinerja eksekutif dan legislative. Akibatnya, masyarakat terpaksa menerima apa yang ditentukan perusahaan. Ini salah satu bukti tidak adanya realisasi kinerja tim yang sudah di SK-kan Walikota itu,” pungkas Syahril. Diungkapkan, lahan masyarakat yang masuk ke Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan hanya dihargai antara Rp1.150.000-1.300.000/hektar. Jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mengelola lahan tersebut mencapai Rp2.800.000. “Belum lagi tanah masyarakat yang sudah ditanami karet, sawit dan tanaman lainnya, itu tentu menambah pengeluaran. Dengan angka ganti rugi seperti, wajarkan,”ucapnya bertanya. Terkait persoalan inilah ia berharap pemimpin daerah ini dapat mewujdukan komitmen keberpihakannya terhadap masyarakat. Jangan hanya berpihak kepada rakyat konglomerat saja, tapi yang lebih diutamakan adalah rakyat kecil. Seperti diketahui, akibat sengketa tanah yang berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut, Komisi B DPRK setempat Juni lalu telah mempasilitasi pembentukan sebuah tim terdiri dari eksekutif, legislative, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, LSM dan dari kalangan lembaga independent lainnya.(KAR).

Suhu Politik di Aceh Tenggara Memanas KUTACANE – Wacana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Provinsi Aceh akan diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan Gubernur belum dapat dipastikan. Namun hiruk pikuk jelang pelaksanaan pemilukada tersebut kini sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Bahkan suhu politik pun sudah mulai memanas. Khususnya menyangkut pemilihan gubernur dan 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, hampir dapat dipastikan pelaksanaannya dilangsungpada pada tahun 2010 mendatang. Hal itu sesuai dengan jadwal periodesasi 5 tahun.

Namun khusus pemilukada Aceh Tenggara (Agara) belum ada kejelasan jadwal pelaksanaanya. Apakah jadwal pelaksanaannya akan dilakukan secara serentak bersama pemilihan gubernur dan 10 kabupaten kota lain. Pada pemilukada Kabupaten Agara lalu yang dilaksanakan pada 11 Desember 2006, hingga saat ini terkiat prosesnya masih menimbulkan sengketa berkepanjangan hingga sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun akhirnya hasil Pemilukada Agara dapat di syahkan September 2007 dan pelantikan Bupati terpilih dapat terlaksana Nopember 2007.

Jika dihitung dari masa jabatan Bupati Agara sekarang Ir H Hasanuddin B, MM dan Wakil Bupati Drs H Syamsul Bahri yang dilantik pada Bulan Nopember 2007, maka masa jabatan hingga Nopember 2012. Kalau berdasarkan waktu pelaksanaan Pemilukada pada 11 Desember 2006, maka Pemilukada Agara akan berlangsung Desember 2011. Walaupun masa jabatan Bupati sekarang diteruskan hingga Nopember 2012. Meskipun belum ada kepastian jadwal Pemilukada, suhu politik akhir-akhir ini, sejak menjelang lebaran Idul Fitri 2010 terasa mulai memanas. Hal itu terjadi

dengan munculnya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai tim sukses. Bahkan sudah mulai bergerak melaksankan pertemuanpertemuan dengan masyarakat. Mulai dari pemerintah, petinggi Kecamatan tanpa lelah melakukan berbagai gerakan berbau politik. Padahal menurut peraturan, PNS dilarang keras mencampuri politik. Namun itu mereka lakukan demi kepentingan jabatan dan posisinya. Sebab saat ini sudah mulai terjadi perombakan ditandai dengan mutasi. Buktinya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada Kamis (30/09) lalu yang dilakukan Bupati di Oproom

Setdakab Kutacane. Fakta ini semakin menguatkan gunjangan politik di kalangan aparatur pemerintah semakin terasa. Informasi diperoleh wartawan, Bupati akan maju kembali pad apemilukada untuk periode kedua. Dengan siapa ia berpasangan, hingga saat ini belum diketahui. Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan ada dua pasangan calon yang akan menjadi rival bupati sekarang. Mantan Pejabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara masa Drs Rajidin, MAP dan Drs. Marthin Desky, MM. bahkan disebut-sebut akan muncul pasangan calon dari kalangan kaum muda, salah

satunya Marzuki Desky yang juga anak mantan Bupati Aceh Tenggara Drs Armen Desky. Menurut beberapa pengamat politik daerah itu mulai November 2010 ini, akan semakin nyata calon-calon yang akan meramaikan bursa Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara periode 20122017 nanti. Disebutkan siapa pun yang maju dan mengambil pasangan dari seberang Kecamatan Lawe Alas, besar kemungkinan adapat memenangkan pemilukada. Terlebih saat ini Sentral Informasi Masyarakat Aceh Tenggara (SIMAT) sedang berkembang di Kecamatan Lawe Alas. (SHD)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

SUMUT RIAU

Paripurna LKPj Walikota 12 Anggota DPRD Walk Out Silaturahmi antara Umara dan Ulama Penting TEBING TINGGI - Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP menekankan pentingnya menjalin silaturrahmi antara umara (pemimpin, red) dengan para ulama dalam membangun umat, khususnya masyarakat di Kota Tebingtinggi. Persoalan umat saat ini bukan hanya kemiskinan, kekerasan, kebodohan dan korupsi, namun terkait akhlak yang memerlukan peran serta ulama. Hal itu dikatakan Eddy Syofian pada acara coffe morning dengan ulama se-Kota Tebingtinggi di Gedung Hj Sawiyah Jalan Sutomo Tebingtinggi, Selasa lalu. Pertemuan itu dihadiri Ketua MUI Sumut, Abdullah Syah MA, Ketua MUI Tebingtinggi, Amiruddin Haz, Kepala Pengadilan Agama Tebingtinggi Nandang Hasanuddin SH. Jga hadir Ketua NU, BKPRMI, Muhammadiyah dan Alwashliyah Tebingtinggi. Menurut Eddy Syofian, kurangnya silaturrahmi antara umat Islam, khususnya umara dengan ulama akan membuat umat Islam terpuruk dengan kemiskinan, kekerasan dan kebodohan. “Saat ini masyarakat cepat tersinggung, gampang marah dan mudah tersulut emosi. Oleh sebab itu, komunikasi aktif antara pemimpin dengan ulama diharapkan dapat meminimalisir hal itu”, katanya. Ketua MUI Sumut Abdullah Syah MA menegaskan, orang yang memutus silaturrahmi adalah orang merugi. Oleh sebab itu, ia meminta para ulama membantu terwujudnya tugas walikota. “Jika hubungan antara umara dan ulama sudah terjalin dengan baik, insya Allah kehidupan umat juga akan lebih baik,” paparnya. Ketua MUI Kota Tebingtinggi Amiruddin Haz menjelaskan, ada empat kelompok yang akan memperbaiki kehidupan umat. Pemimpin dan ulama yang baik, para dermawan serta doa dari umat. “Keempat kelompok ini harus saling bersinergi menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera,” ujarnya.(RS)

TEBING TINGGI - Dinilai melanggar Tata Tertib (Tatib) atas keabsahan pimpinan sidang, 12 dari 25 anggota DPRD Kota Tebingtinggi memboikot sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) APBD Tahun 2009 Kota Tebingtinggi. Kedua belas anggota dewan itu secara bersama meninggalkan ruang rapat sidang yang dipimpin Ketua DPRD HM Syafri Chap, Selasa lalu, yang dihadiri Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP. Kendati sidang Paripurna DPRD membahas membahas tentang rancangan LKPj atas Pelaksanaan penggunaan APBD tahun 2009 dilanjutkan, Namun ke-12 anggota DPRD yang meragukan keabsahan pimpinan DPRD tetap tidak hadir. Menanggapi hal tersebut setelah usai sidang. Ketua DPRD H Muhammad Syafri Chap saat memberikan komentar kepada wartawan, bahwa sah atau tidaknya sidang kali ini sudah lebih dari separuh anggota dewan

legislatif yang hadir, hasilnya akan diserahkan ke-Gubernur Sumatera Utara dan Menteri Dalam Negeri. “Walau ada niat jahat dari sebahagian anggota DPRD yang tidak ingin LKPj ini disahkan, namun dari sisi demokrasi sudah memenuhi unsur, apa lagi sidang kali ini yang menerima LKPj adalah Walikota Tebingtinggi yang sah,” ujarnya. Sedangkan permasalahan surat anggota DPRD dari kelompok 12 yang dilayangkan

mereka ke Gubernur tentang keabsahan dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Tebingtinggi, menurutnya hal itu telah melanggar tata tertib DPRD, karena statusnya saat menjadi anggota DPRD Kota Tebingtinggi mempunyai proses dan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, “Sesuai hukum yang berlaku saya legowo bila Surat Keputusan tentang pemberhentian saya sebagai ketua DPRD dikeluarkan Menteri Dalam Negeri. Sementara Pj Walikota Tebingtinggi, Drs H Eddy Syofian mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD kota itu karena Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2009 telah diterima dan disahkan sebagai peraturan daerah (Perda). Berdasarkan catatan, Lapor-

an Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2009 Kota Tebingtinggi ini adalah yang kedua kali dilaksanakan, sebelumnya 4 fraksi DPRD Tebingtinggi menolak laporan pertanggungjawaban itu masing-masing Fraksi Demokrat, Fraksi PIB, PDI-P dan Fraksi Bersatu. Meski laporan kali ini diterima DPRD demi kepentingan rakyat, sangat disayangkan masih ada 12 anggota DPRD yang memboikot dengan cara tidak menghadirinya. Masyarakat berharap ketidakhadiran ke 12 anggota dewan itu bukan karena masalah pribadi, bila hal itu sampai terjadi, maka warga Kota Tebingtinggi yang akan menjadi korban, sebab mereka dipilih rakyat untuk rakyat bukan untuk golongan tertentu.(RS)

2011 PNS Langkat Miliki KPE STABAT - Kemajuan tehnologi yang berkembang saat ini telah mempengaruhi segala sektor kehidupan kita dan menyadarkan kita akan pentingnya merubah paradigma dan pola pikir sekaligus beradaptasi dan menyesuaikannya dengan kondisi tersebut. Oleh sebab itu diperlukan cara baru yang bertujuan untuk memudahkan setiap Pegawai Negeri Sipil mengurus berbagai kepentingan. “Pemerintah telah membangun jaringan system kemudahan dimaksud dengan menerbitkan kartu elektronik”, kata Bupati Langkat Ngogesa Sitepu diacara Sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di ruang pola Stabat, Rabu (6/10). Pemanfaatan tekhnologi dimaksud jelas Bupati dalam sambutan yang dibacakan Sekda Drs H Surya Djahisa, M.Si adalah bertujuan untuk mempermudah proses birokrasi dan administrasi bagi kepentingan PNS. Kepada peserta sosialisasi yang terdiri dari masing-masing unit tata usaha kepegawaian instansi, Bupati meminta agar dapat mensosialisasikan hal ini kepada kalangan PNS di lingkungan kerja masing-masing, yang mulai efektif untuk Kabupaten Langkat direncanakan tahun 2011. Sebelumnya Kepala BKD Langkat melalui Kabid Pemberhentian Pegawai dan Kesejahteraan Hj. Sri Rahmawati, S.Sos dalam laporannya menyebutkan sosialisasi KPE diikuti 120 orang peserta utusan SKPD se-Kab. Langkat yang berlangsung 1 hari penuh, Sabar P. Sormin, S.Kom, MSi narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Divisi VI Sumut menjelaskan KPE merupakan Kartu Multi Guna bagi setiap PNS bahkan dapat dijadikan sebagai Kartu ATM yang dalam hal ini untuk Propinsi Sumut bekerjasama dengan Bank Sumut di masing-masing daerah. Adapun kegunaan KPE antara lain sebagai Tabungan Asuransi Pegawai (TASPEN), Askes, Tabungan, Bapetarum, Micro Payment (rekening listrik, telepon, gas dll). Sementara itu narasumber dari Bank Sumut M. Sahdan Ridwan Siregar dalam uraiannya menyebutkan bila nanti KPE telah berjalan seluruh PNS dihimbau untuk membuka rekening di Bank yang telah dihunjuk dalam hal ini Bank Sumut dalam bentuk tabungan Martabe KPE yang tidak dikenakan biaya administrasi bulanan karena juga sebagai akses untuk menerima gaji melalui bank. (JUL)

DIABADIKAN - Wabup Sergai H Soekirman didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi diabadikan bersama tujuh jemaah calon haji asal Kecamatan Sei Bamban usai ditepungtawari pada acara silaturrahmi halal bi halal di halaman kantor Camat Sei Bamban.

Effendy Kurdi: Warga Dukung Percepatan Pembangunan SERGAI - Mensukseskan percepatan pembangunan yang akan dilanjutkan pemerintah di Kabupaten Serdang Bedagai. Warga Kecamatan Sei Bamban siap memberikan dukungan sekaligus mengawal pelaksanaan program Pemkab Sergai. Hal itu diungkapkan tokoh masyarakat Sei Bamban Effendy Kurdi disela-sela acara silaturrahmi halal bi halal jajaran pemerintahan dan masyarakat se-Kecamatan Sei Bamban di halaman kantor Camat Sei Bamban, belum lama ini. Dijelaskannya, program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun lalu sudah dirasakan

manfaatnya sejak dimekarkan. Sebelum di wilayah Kecamatan Sei Bamban banyak infrastruktur pedesaan rusak bahkan belum ada, tetapi sekarang infrastruktur seperti jalan, jaringan irigasi, pendidikan, kesehatan sudah cukup baik. Atas pencapaian pembangunan itu, warga Kecamatan Sei Bamban merasa bersyukur dan bertekad mendukung kepemimpinan Bupati Sergai HT Erry Nuradi dan H Soekirman melanjutkan pembangunan sampai ke seluruh pelosok desa, kata Effendy Kurdi mantan Kepala Desa. Sementara itu, Wabup H Soe-

kirman menyampaikan apresiasinya kepada warga Sei Bamban yang telah berpartisipasi aktif pada pemilukada Sergai lalu. Sehingga tetap terjaga keadaan kondusif serta masih memberikan kepercayaan kami untuk kembali memimpin Sergai periode 2010 – 2015. Kebersamaan dan kekompakan yang sudah dibangun baik antara lapisan masyarakat dengan pemerintah serta stakeholders (pemangku kepentingan) menurut Soekirman, perlu terus dilanjutkan dalam memberikan yang terbaik untuk seluruh Kabupaten Sergai. “Kebersamaan itu antara

lain dapat juga diwujudkan melalui budaya gotong-royong dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang manfaatnya untuk kepentingan orang banyak,” ungkap Wabup. Hadir dalam acara itu, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si, beberapa anggota DPRD Sergai, manajer PTPN 3 kebun Rambutan Ir. Suarta Sinulingga, Staf Ahli Bupati, sejumlah Kepala SKPD, Ketua DPC GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Camat, Uspika dan ratusan warga dan PNS yang bertugas di Kecamatan Sei Bamban.(ADI)

Kembangkan Sektor Ekonomi Kreatif TEBING TINGGI - Di samping meningkatkan sektor pertanian pedesaan, masyarakat juga diminta bisa mengembangkan sektor ekonomi ktreatif disetiap lingkungan atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘one village one product’ (setiap desa memiliki satu produk unggulan – red). Produk yang dikembangkan oleh setiap lingkungan dapat saja dikreasikan dari produk pertanian atau pun limbahnya,” kata Pj Walikota Tebingtinggi, Drs H Eddy Syofian MAP saat kegiatan gotong royong, Minggu (3/10) di Kelurahan Pelita dan Bandar Utama Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi. Menurut walikota, pengembangan ekonomi kreatif ini dapat membantu penambahan penghasilan masyarakat, khususnya kaum ibu dan perempuan. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat menjadi alternatif jika produksi disektor pertanian mengalami penurunan. “Akan ada program pembangunan jalan dan jembatan dibeberapa titik di Kecamatan Bajenis untuk mendukung pertanian dan ekonomi kreatif di wilayah itu,” katanya. Hadir dalam acara tersebut Kadis Kimpraswil Ir Ulil Fadil Nasution, Kadis Pertanian Ir Syafruddin Nasution, Kadis Kebersihan Syaiful Fahri, Kabag Humasy PP Pemko, Khairil Anwar Nasution, Camat Bajenis Fery SSTP, sejumlah anggota DPRD, Maruli Purba dan Ir Alensuddin Purba serta ratusan warga kelurahan dan kecamatan. Budaya Lokal Di tempat terpisah Walikota meminta masyarakat mengembangkan kembali kearifan budaya lokal untuk membangun kota Tebingtinggi dengan filosofi “marholong dan marsiadapari”. Filosofi tersebut merupakan keariafan budaya yang sangat baik untuk dikembangkan dimasyarakat kita. Kedua nilai tersebut mengandung prinsip saling menyayangi, tolong menolong (parsitukol-tukolan) diantara sesama warga,”ujarnya saat melakukan kunjungan ke berbagai kelurahan. Menurutnya bila hubungan sliturahmi sesama warga terjalin dengan baik, maka segala program pembangunan akan mudah terlaksana. Demikian pula mengisi kegiatan mencari tambahan ekonomi keluarga, masyarakat harus dapat berusaha sendiri (mandiri) mengembangkan ekonomi kreatif, misalnya dalam hal menggali potensi bisnis disektor pertanian, kerajinan /keterampilan tangan produk home industri dan lainnya, hendaknya harus dapat digali dan diciptakan. Apalagi usaha tersebut dapat mengakses dan menampung lapangan kerja.(RS)

Bupati Rohil Mendatang Muda dan Energik DUMAI – Pendapat masyarakat Rokan Hilir (Rohil) tentang figur Bupati mendatang sangat beragam. Ini menunjukkan masyarakat menginginkan adanya perubahan signifikan dan mendasar. Sehingga Rohil sebagai daerah kaya Sumber Daya Alamnya (SDA) mampu menerjemahkan pembangunan yang benar bermanfaat bagi masyarakat. Meski jabatan Bupati Rohil baru akan berakhir Juni 2011 mendatang, namun suhu politik di daerah ini mulai menghangat. Figur-figur yang bakal muncul pada Pemilukada Rohil periode 2011-2016 sudah jadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Sejumlah kalangan mengharapkan figur Bupati Rohil mendatang muda dan energik.

Harapan tersebut disampaikan Khairuddin, putra kelahiran Bagansiapiapi 56 tahun lalu yang kini menjabat Ketua Umum LSM Pemantau Asset Daerah Riau. Menurut Khairuddin sudah saatnya regenerasi kepemimpinan, namun ini bukan berarti kami anti terhadap kepemimpinan sekarang ini. “Kami sangat setuju jika Rohil ke depan dipimpin kalangan muda dan memiliki kemampuan serta nilai produktif tinggi,” kata Khairuddin saat bincangbincang dengan KPK Pos di Dumai. Menurut Khairuddin partai pengusung bakal calon (Balon) Bupati Rohil ke depan agar benar-benar melakukan seleksi ketat. “Termasuk harus bersih

dari Korupsi Kolusi dan Nepotiosme,”katanya. Khairuddin mengajak para warga Rohil yang sudah mendapat hal pilih pada Juni mendatang, menggunakan hak suaranya dengan benar. Ia juga menghimbau masyarakat memilih Bupati yang masih muda, punya misi visi ke depan untuk pembangunan daerah. Progres pembangunan pasca kepemimpinan Bupati sekarang H Annas Maamun, kata khairuddin banyak dikritisi elemen masyarakat. Terutama kalangan aktifis LSM terkiat kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkaran keluarga Bupati. Dari satu sisi diakui, pebanguann di Rohil terutama di Bagansiaiapi cukup pesat. Namun pembangunan tersebut

belum menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, tidak sesuai dengan tata ruang, karena banyaknya bangunan mubajir, Akibatnya dana APBD yang begitu besar, penggunaannya belum menyentuh keinginana masyarakat. Faktanya tidak sedikit dana APBD yang terserap untuk pembangaunan menjadi mubajir. Ini disebabkan perencanaan yang tidak jelas, padahal jika dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan rakyat miskin, dapat meminimlisir angka kemiskinan. Misalnya pembangunan irigasi Desa Jumrah yang mampu mengairi sawah masyarakat di empat Desa di Kecamatan Rimbo Melintang seluas 1200 hektar. Hingga saat

ini, proyek irigasi tersebut belum bisa digunakan akibat adanya kerusakan disejumlah titik. Sementara dana yang dihabiskan untuk proyek tersebut mencapai Rp59 miliar. Yang lain, Stadion sepakbola di Kecamatan Bangko Pusako, Stadion di Bagansiapiapi dan Kolam Renang. Fasilitas itu belum dapat dipergunakan padahal pembangunanya menelan anggaran APBD miliaran rupiah. Masih banyak proyekproyek lainnya mubajir yang dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi, Kapolda, Kapolri, Kejagung dan KPK. Karenanya kata Khairuddin, ke depan diharapkan warga memilih Bupati Rohil yang masih muda dan energik,” imbuhnya. (PUR)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

PKS Madina Gelar Jalan Sehat PANYABUNGAN - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) II DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Utara. DPD PKS Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar jalan sehat bersama ratusan masyarakat sekaligus mengundi beberapa hadiah hiburan bagi peserta yang beruntung. Jalan sehat dimulai dari Sekretariast DPD PKS Madina di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina sekira pukul 09.00 WIB. Titik finishnya di Pasar Baru Panyabungan dengan jarak tempuh sekira 4 Kilometer. Jalan sehat ini diikuti 400-an warga Panyabungan mulai dari usia 15 tahun hingga 55 tahun. Termasuk pengurus DPD PKS, Kapolsek dan Camat Panyabungan. Jalan sehat digelar dalam rangka mensukseskan Muswil II DPW PKS Provinsi Sumut yang akan dilaksanakan pada 8-10 Oktober 2010. Jalan sehat ini secara bersamaan juga dilaksanakan DPD PKS di dua kabupaten/kota lain yakni DPD PKS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Hadiah hiburan yang disiapkan panitia adalah Rp100 ribu perorang untuk 27 orang peserta. Hadiah juga diberikan Pj Bupati Madina Ir H Aspan Sofian Batubara MM sebesar Rp100 ribu perorang bagi 20 orang peserta yang berusia di atas 50 tahun. Untuk hadiah pertama berupa sepeda motor, kedua lemari es, televisi, sepeda, rice cooker, dispenser, DVD Player, dan kipas angin. Sekretariat DPD PKS Madina H Ahmad Riadi Husnan LC kepada wartawan usai pemberian hadiah menjelaskan salah satu tujuan pelaksanaan jalan sehat untuk mensukseskan Muswil II, sesuai arahan DPW PKS Sumut. Ahmad Riadi yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Madina juga menyampaikan jalan sehat ini merupakan upaya partai mendekatkan diri pada masyarakat dan wujud silaturrahmi.(TH)

Bupati Hadiri Wisuda Akper Asahan KISARAN - Wisuda Angkatan I Akper Pemerintah Kabupaten Asahan (4/10) di Gedung Serbaguna Kisaran, berlangsung lancar. Acara itu dihadiri Bupati Asahan Taufan Gama simatupang. Pada kesempatan itu, Bupati mengatakan pelaksanaan wisuda ini berhubungan langsung dengan rasa bahagia para mahasiswa, orang tua dan lembaga pendidikan. Prosesi wisuda adalah sebuah seremonial yang menandakan diraihnya secara resmi hasil pendidikan setelah sekian lama mencurahkan tenaga, pikiran, waktu dan materi untuk menyelesaikannya. “Ke depan terus tingkatkan kualitas pendidikan agar lebih berkembang,” katanya Bupati juga menyampaikan selamat atas apa yang telah dicapai oleh para wisudawan wisudawati. Termasuk ucapan selamat kepada para orang tua wisudawan. “Apa yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Akper Pemerintah Kabupaten Asahan, hendaklah dijadikan bekal awal untuk mengembangkan kemampuan diri lebih lanjut,”ucapnya.(IN)

Diklat Prajab Gol I Dan II Ditutup STABAT – Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pra jabatan merupakan syarat mutlak yang wajib diikuti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap juga untuk melaksanakan tugas secara profesional. Termasuk sebagai pembekalan agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dalam amanat tertulis yang dibacakan Sekdakab Langkat Drs H Surya Djahisa MSi pada acara Penutupan Diklat Prajabatan CPNS Gol. I dan II Exs. Tenaga Honorer Formasi tahun 2008 bertempat di Gedung PKK Stabat, Rabu lalu. Kepala BKD Langkat yang diwakili Kabid Pengembangan Diklat Musti SE MSi sebelumnya melaporkan bahwa peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol I dan II angkatan II berjumlah 100 orang yang terdiri dari 62 CPNS Pemkab. Langkat, 20 orang dari Pemko Pematang Siantar, 10 orang CPNS Dinas Kesejahteraan dan Sosial Propsu dan 8 orang CPNS dari Dinas Perhubungan Provsu. Pelaksanaan kegiatan Angkatan I dilaksanakan tgl 22 Juli s/d 7 Agustus 2010, Angkatan II tanggal 20 September s/d 6 Oktber 2010, dari 100 orang peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 99 orang dan 1 orang dinyatakan gugur. Acara penutupan Dilat Prajabatan ditandai dengan penanggalan tanda peserta secara simbolis oleh Sekdakab. Langkat atas nama Bupati.(JUL)

SUMUT

Dewan Terima LPJ Bupati TA 2009 STABAT - DPRD Langkat dalam sidang paripurna ke IV melalui 8 fraksi akhirnya menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD T.A 2009 menjadi perda Kab. Langkat dalam sidang yang digelar pada belum lama ini. Keputusan DPRD tersebut setelah mendengarkan pendapat akhir masing-masing fraksi yakni Fraksi Hanura, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI-P, Fraksi PBB, Fraksi KPDP dan Fraksi GIS. Secara umum masing-masing fraksi menerima pertanggungjawaban dengan catatan meminta kepada Bupati Langkat untuk melakukan evaluasi terhadap SKPD yang kinerjanya rendah dalam penilaian BPK-RI, sehingga kedepan tidak ada temuan. Adapun rincian LPJ APBD T.A 2009 terdiri dari pendapatan Rp. 890. 337.146.042, 64. belanja Rp. 914.670.231.806,25. devisit 24.333. 085.763,61, Pembiayaan meliputi penerimaan Rp. 101.840.220.802, 59, pengeluaran meliputi 4.216.906. 743,65. surplus 97.623.314.058,94. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berekenaan Rp. 73.228 195,33. Bupati Langkat Ngogesa Site-

PARIPURNA- Bupati Langkat Ngogesa Sitepu bersama ketua DPRD Rudi Hartono Bangun saat hadir bersama dalam sidang paripurna pengesahan Ranperda LPJ Bupati T.A 2009 menjadi Perda dalam sidang paripurna DPRD, pekan lalu. pu dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas masukan, saran serta kritik dari angota Dewan, hal tersebut diyakini sebagai wujud rasa tangung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara ketua DPRD Rudi Hartono Bangun, dalam pidato penutupnya meminta agar eksekutif segera melakukan langkahlangkah perbaikan, termasuk dalam hal memberikan reward and punishment bagi masing SKPD.

Rapat paripurna pengesahan LPJ APBD T.A 2009 ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh Bupati Langkat didampingi Wakil Bupati Budiono, SE dan Ketua DPRD Rudi Hartono Bangun didampingi para wakil ketua.

Hadir Kapolres Langkat AKBP. Mardiyono, SIK, M.Si, Kasdim 0203 langkat Mayor, Inf. A. Nugrah Mayadi, Sekdakab. Langkat Drs. H. Surya Djahisa M.Si staf Ahli Bupati, para Asisten, kepala SKPD, Ormas, OKP dan LSM serta pers.(JUL)

Soal Pertambangan

Pj Bupati Jangan Mau Diintervensi PANYABUNGAN–Pejabat (Pj) Bupati Madina Ir Aspan Sopian MM yang dipercayai Gubsu H Syamsul Arifin SE, diminta jangan mau diintervensi terkait masalah pertambangan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). “Seharusnya Pj Bupati arif dan bijaksana menyikapi pertambangan yang ada Madina,” kata ketua Satma (Satuan Mahasiswa Madina ) PP Tan Gojali di Panyabungan Kamis (07/10) lalu. Gojali menyebutkan, Madina kaya Sumber Daya Alam (SDA) dan mineral namun belum terkelola dengan baik untuk mensejahterahkan masyarakat. Kondisi ini tentu sangat meresahkan mas-

yarakat. Dikatakannya, kita bisa lihat PT. Sorik Mas Mining (SMM), perusahaan tambang emas yang mayoritas saham dimiliki asing yakni Australia. “SMM telah mengan-

tongi izin ekplorasi sejak tahun 1998, namun hingga saat ini belum ada mamfaatnya bagi masyarakat. Begitu juga pemerintah daerah yang hanya janji belaka,”ungkap Gojali. Lebih lanjut Gojali menambahkan, PT.Sorik Merapi Geotermald dan perusahaan tambang Timah di Kecamatan Siabu yang baru mendapat izin diakhir jabatan Bupati H Amru Daulay, SH menjadi beban dan tugas Pj Bupati Madina.

Karena itu Gojali meminta Pj Bupati lebih arif dan bijaksana, dan jangan mau di intervensi pihakpihak tertentu dalam menyikapi persoalan tambang yang tinggal menunggu bom waktu. “Kita berharap Amru Daulay tidak ikut campur lagi terkait pertambangan dan aset-aset Madina,” ujar Gojali. Gojali juga menegaskan Pj Bupati menghentikan segala aktivitas dan usulan kajian amdal PT.SMM, karena terkesan ada

kepentingan bernilai politis terkait usulan amdal ke Menteri Lingkungan Hidup. “Lagipula pengusulan amdal itu tidak melibatkan Pemda, dan tokoh masyarakat, LSM dan konsorsium,”tegasnya Menurut Gojali pemerintah harusnya mendengarkan suara rakyat dan jangan mau diadu domba, baik terhadap Pemda, DPRD dan masyarakat. “Mari kita usir penjajah itu dari bumi Madina ini,”kata Gojali.(TH)

Warga Diminta Berperan Atasi Gangguan Kamtibmas

Kabag Humas Diminta Benahi Fasilitas Wartawan

KISARAN – Menyikapi tingkat gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Asahan belakangan ini, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang meminta seluruh komponen masyarakat siap mengantisipasinya. Segala kemungkinan yang berpotensi mengganggu kamtibmas, harus diantisifasi sedini mungkin. Sebab tanggungjawab menciptakan keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan, tapi seluruh masyarakat. Penegasan itu dikemukakan Bupati Asahan pada acara Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Situasi Kantibmas di wilayah Kab. Asahan, (29/9) lalu. Bupati mengatakan faktor yang sangat penting mengantisipasi gangguan kamtibmas adalah peningkatan kualitas iman, akhlak dan moral pada diri masing-

TEBING TINGGI - Merasa prihatin melihat kondisi kantor Wartawan Unit Pemko Tebingtinggi, Penjabat (Pj) Walikota Tebingtinggi, Drs H Eddy Syofian MAP segera memerintahkan Kabag Humas PP Pemko untuk segera membenahi dan memfasilitasi ruang kantor wartawan unit yang berlokasi dibelakang Kantor Sekretariat Pemko setempat, Ju’mat (1/10). Saat Sidak, Eddy Syofian didampingi Plt Sekda Drs H Agussalim Purba dan Asisten Drs H Mukhtaruddin Zamzam serta staf disambut beberapa pengurus wartawan. Pengurus menjelaskan tentang kondisi ruang wartawan yang sudah lama tidak dibenahi. ”Kami sudah lama mengajukan surat permohonan rehab kantor dan permintaan beberapa inventaris, namun sampai saat ini belum ada tanggapan,” kata Ismail Batubara,

masing individu sesuai ajaran agama yang dianut. Untuk itu perlu peran serta para pemimpin agama dan tokoh masyarakat. Sehingga diharapkan dapat memberi masukan ataupun pendekatan-pendekatan serta mengajarkan kebaikan kepada warganya. Termasuk penekanan agar tidak berbuat perbuatan yang dilarang hukum, agama dan norma-norma ada di masyarakat. Terkait konflik agama yang terjadi di Desa Gajah Sakti Kecamatan Bandar Pulau, Taufan menghimbau hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena sesungguhnya konflik seperti itu hanyalah memecah belah eksistensi hubungan antar umat beragama. Dan pada akhirnya menghambat proses pembangunan yang telah direncanakan. Terkait perkembangan kamtibmas dibeberapa daerah di Sumatera Utara, seperti Perampo-

kan Bank CIMB Niaga di Medan, penyerangan Mapolsek Hamparan Perak di Deli Serdang dan pengerebekan rumah yang diduga tempat persembunyian jaringan teroris di Tanjung Balai, saya meminta kepada seluruh pihak dan lapisan masyarakat agar waspada. Khususnya aparat keamanan dan anggot komunikasih intelijen daerah (Kominda), diharapkan melakukan pendeteksi dini dan antisifasi. Deteksi dini tersebut penting dilakukan guna mencegah adanya dampak luas di masyarakat, misalnya terkait beredarnya informasi, baik bersifat konstruktif maupun destruktif. Disebutkannya Wilayah Kabupaten Asahan adalah Jalur Lintas Sumatera yang memiliki garis pantai yang berhubungan dengan negara lain. Kondisi ini sangat memungkinkan masuknya jaringan teroris nasional maupun internasional.(IN)

Bendahara Wartawan Unit Pemko. Setelah melihat kondisi kantor, Eddy Syofian langsung memerintahkan Kabag Humas untuk segera memperbaiki atap kantor yang bocor dan memberikan fasilitas berupa satu unit computer, kipas angin dan seperangkat kursi dan meja. Usai sidak di Kantor Wartawan Unit Pemko, Penjabat Walikota melanjutkan kunjungan ke beberapa kantor bagian diseputar Sekretariat Pemko Tebingtinggi. Eddy Syofian sempat melihat data tentang inventaris bergerak dan tidak bergerak. Di Kantor Bagian Inventaris Daerah tersebut Pj Walikota meminta bagian inventaris agar lebih teliti menginventarisir semua asset milik Pemko tanpa terkecuali. ”Jangan ada satupun inventaris yang tidak terdata, semua harus jelas keberadaannya, sebab asset adalah milik publik dan berhak untuk diketahui semua pihak.(RS)

Sejak Dilantik, DPRD Medan belum Punya Tatib SEJATINYA, tata tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) keberadaannya sangat vital dan strategis. Tatib merupakan acuan dan pedoman para anggota dewan dalam melaksanakan tiga fungsi pokoknya, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Lalu bagaimana jika DPRD tidak memiliki tatib? Apa pedoman dan dasar bagi wakil rakyat tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fakta inilah yang terjadi di DPRD Kota Medan, sejak di lantik September 2009 silam, hingga saat ini mereka belum punya tatib. Padahal sejumlah kebijakan dan keputusan telah mereka sepakati. Selain belum memiliki tatib, anggota DPRD Kota Medan

periode 2009-2014 ini dinilai belum menunjukkan kinerja yang maksimal kepada rakyat. Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Elfenda. Kamis (7/10) menyampaikan, sampai saat ini mereka belum punya Tatib. Padahal tatib hal yang paling penting sebagai pedoman dalam produk hukum para legislator. Namun sampai saat ini, sambungnya tatib tersebut belum juga selesai. "Sampai saat ini, DPRD Kota Medan belum menunjukkan kinerja mereka dalam bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat,"katanya. Lebih lanjut dikatakan Elfenda, DPRD Kota Medan belum menjalankan tiga

Tupoksi secara maksimal. "Sehingga kinerja wakil rakyat masih sangat jauh dari yang diharapkan,"nilainya. Saat ditanya mengenai Bimbingan Teknis (Bintek), Elfenda mengatakan itu sangat diperlukan bagi anggota dewan, karena itu merupakan bekal bagi mereka dalam mengaplikasikan tiga tupoksinya. Yakni mencakup Legislasi, pengawasan dan anggaran. "Bintek sangat bagus, namum alangkah baiknya Bintek dilakukan di daerah sendiri dengan mengundang para ahli, sehingga hasilnya bisa jauh lebih efektif dan efisien,"terangnya. Beberapa masyarakat yang minta tanggapannya terkait belum rampung tatib DPRD

Kota Medan, memiliki tanggapan beragam. Ada yang mengatakan jika anggota dewan melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa mengikuti peraturan dan pedoman, berarti anggota dewan membuat kebijakan dan keputusan berdasarkan selera. Atau dengan kata lain, para anggota dewan bisa saja bersubhat untuk membuat satu keputusan sesuai dengan keinginan dan kepentingan masing-masing. Jika itu yang terjadi, maka wajar saja sejauh ini kualitas kinerja anggota dewan belum seperti yang diharapkan. Juga dapat dimaklumi, keputusan dan peraturan yang dihasilkan para anggota dewan belum berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pandangan lain menyebutkan, belum rampungnya tatib anggota dewan meskipun dilantik setahun lalu, menjadi gambaran wajah para wakil rakyat yang katanya terhormat itu. Para anggota dewan seringkali bicara lantang saat melihat kesalahan orang lain, tapi ketika kesalahan itu ada dipihak mereka, sikap yang mereka tunjukkan hanya diam dan pura-pura tidak tahu. Memang, ironis mereka yang menjadi anggota dewan berkah suara rakyat tapi rakyat sering terlupakan. Gawatnya lagi, aturan dan pedoman yang sangat mereka butuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum bisa dituntaskan, apalagi menuntaskan kepetingan masyarakat.(MH/SBC)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

NASIONAL

NGOGESA : Pejabat Tak Becus akan Dievaluasi STABAT - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan bagi masingmasing Kecamatan dan instansi pengelola PAD hendaknya dapat di realisasikan secara maksimal. “Saya tidak main-main dengan hal ini, pejabat yang tak becus realisasikan PBB maupun PAD hingga akhir tahun akan saya evaluasi,” tegas Bupati Langkat Ngogesa Sitepu pada acara pemberian penghargaan pencapaian target PBB/PAD bertempat di halaman Kantor Dispenda, Kamis (7/10). Sebaliknya bagi mereka yang telah memenuhi target yang ditetapkan, Bupati mengucapkan terima kasih karena wujud tanggung jawab sebagai

pemegang amanah telah dijalankan dengan baik. Selanjutnya kedepan diminta kepada Camat dan Kepala SKPD yang mendapat tanggung jawab dalam pemenuhan PBB/PAD untuk terus berkordinasi terhadap hambatan maupun kendala sehingga target yang telah ditetapkan mampu direalisasikan tepat waktu. Bupati kembali mengigatkan bahwa keberhasilan pencapaian target PBB/ PAD tidak terlepas dari kepedulian dan adanya koordinasi yang baik antara Camat, Kepala UPT Pendapatan Kecamatan serta para Kades dan Lurah. Sekdakab Langkat Drs. H. Surya Djahisa, MSi dalam kesempatan tersebut berjanji akan segera menentukan langkah guna terealisasinya target PBB/PAD bagi masing-masing Kecamatan dan Instansi. Selain itu pihaknya selaku Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB/PAD akan melakukan kordinasi terkait target PBB yang ditetapkan oleh Kantor KP PBB Pratama Binjai, sehingga masyarakat bisa menerima Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan memberikan dampak membangun kesadaran dalam melunasi PBB. Sebelumnya Plt. Kadispenda Drs. Marino Singarimbun melaporkan hingga Agustus 2010 terdapat 7 Kecamatan yang mampu merealisasikan target diatas 100% yakni Pematang Jaya, Kutambaru, Sirapit, Sawit Seberang, Padang Tualang, Salapian dan Kuala. Jika

TERKAIT SUMBANGAN HKN

Kadis Kesehatan Binjai Berang BINJAI-Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Binjai dr.HT Murad El Fuad meminta kepada pegawai Puskesmas yang tidak ikhlas memberikan sumbangan untuk Hari Kesehatan Nasional(HKN) 2010, dipersilakan mengambil uangnya kembali. Dr Fuad menjelaskan, Rabu (6/ 10) di ruang kerjanya, bahwasanya staf Puskesmas yang memperoleh kenderaan dinas sepeda motor, tidak ada paksaan untuk memberikan sumbangan. “Saya juga belum mengetahui berapa jumlah sumbangan di dalam kotak itu dan berapa pegawai yang menyerahkan bantuan untuk HKN,”ujar Fuad berang. Selain itu, Fuad juga mengatakan dengan tegas kepada pegawai Puskesmas, jangan kaitkan sumbangan dengan jatah sepeda motor dinas, “Kalau tidak ikhlas memberi sumbangan, sudah ambil kembali uang yang disumbangkan itu,”tegasnya. Ia menyebutkan, Dinas Kesehatan sebelumnya memprogramkan penyedian sepeda motor bagi staf di Puskesmas sebanyak 650 unit dan untuk tahun ini disetujui 37 unit. Sehingga, Dinkes menyerahkan pemakaian kenderaan dinas itu kepada Kepala Puskesmas. Untuk

selanjutnya, kepala Puskesmas yang menentukan siapa yang berhak. Kebetulan kata Fuad, penyerahan sepeda motor itu bersamaan dengan pengumpulan dana HKN, sebab biaya HKN tidak ada dianggarkan. Hal ini sudah berlangsung lama. seperti tahun lalu pelaksanaan HKN juga berkat sumbangan sejumlah staf dan terkumpul Rp.64 juta, “Sampai saat ini kotak sumbangan belum kita buka,”ujar Fuad, seraya menegaskan sumbangan itu tidak ada kaitannya dengan perolehan kenderaan dinas. Masalah ini sambungnya, jangan dipolitisir, akibatnya ada kepentingan pribadi di dalamnya. Apalagi, yang menentukan perolehan kenderaan dinas bukan Dinkes melainkan kepala Puskesmas, “Dana yang sudah terkumpul, nantinya juga untuk pegawai kesehatan baik di Dinkes maupun puskesmas,”kata Fuad. Sementara itu, sejumlah staf Puskesmas yang dihadirkan Dr Fuad menyatakan tidak ada keberatan atas sumbangan tersebut dan mengakui tidak ada ditetapkan jumlahnya. Ada PNS yang senang memperoleh kenderaan dinas menyumbang Rp.1 juta, ada Rp.700 ribu.”Kami ikhlas,”ujar beberapa petugas Puskesmas. (SBR)

dibanding Tahun 2009 pada perhitungan yang sama terdapat 11 Kecamatan sehingga ada penurunan. Sementara realisasi PAD dari target Rp. 32.441.294.000 s/d akhir September 2010 baru terealisasi sebesar Rp. 17.160.266.103 atau 52% yang seharusnya tercapai minimal 75% dari target. Sedang kan PBB Pedesaan/ Perkotaan sampai dengan akhir September 2010 baru terealisasi sebesar Rp.6.950.917.211 atau 87,7% yang seharusnya tercapai minimal 90% dari target Rp. 7.920.414.000. Dalam acara tersebut, Bupati melalui Sekda mencabut “kunci motivasi” terbuat dari gabus berpita yang pada rapat evaluasi bulan Juli lalu dipegang oleh Kecamatan Salapian dan Dinas P&P, untuk bulan ini kunci tersebut diserahkan kepada Kecamatan Sei Bingai dan BPKAD sebagai Instansi yang terendah dalam pencapaian target PBB/PAD hingga Agustus 2010. Dengan pemberian kunci motivasi tersebut diharapkan lebih memacu instansi yang bersangkutan untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelum jatuh tempo Desember tahun ini. Kepada Kecamatan, Desa/ Kelurahan yang berhasil memenuhi PBB over target diberikan bingkisan dan penghargaan. Hadir Ketua Komisi III DPRD H. Boiman, SE, Kepala UPT Dispendasu Cabang Langkat Bariah, jajaran SKPD, Ka. UPT Pendapatan Kecamatan, Lurah dan Kades se-Kab. Langkat. (Jul)

PUKUL BEDUG - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu memukul bedug menandai pembukaan Musda VI DPD.BKPRMI Langkat yang berlangsung di aula PKK,Jum’at (8/10).

BKPRMI Siap Kawal Kepemimpinan Ngogesa

FADLY NURZAL : PPP Etalase Politik Umat Islam MEDAN – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag mengatakan, saat ini dan ke depan tugas dan tanggungjawab PPP kepada umat semakin besar. Sebab PPP, kini menjadi satusatunya partai politik yang tetap konsisten memakai islam sebagai azas. Pernyataan itu disampaikannya pada peringatan Harlah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) ke-17, dirangkai dengan halal bi halal dan tepung tawar jamaah haji dari keluarga besar PPP, Jum’at malam lalu di Kantor DPW PPP Sumut Jalan Raden Saleh No 11 Medan. Menurut Fadly, sebagai satusatunya partai politik berazaskan Islam, maka PPP kini menjadi etalase politik umat islam. Karena itu pula, seluruh fungsionaris dan kader PPP tidak punya banyak pilihan, selain bekerja keras menyelematkan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. “Kini kita tidak punya banyak pilihan seian terus menjaga amanah umat,”tegasnya. Terkait Milad GMPI Ke-17, Fadly Nurzal yang juga ketua PW GMPI Sumatera Utara mengatakan, GMPI lahir dari rahim PPP yang kemudian ditempatkan sebagai sayap partai. “Selama 5 tahun memimpin GMPI bersama seluruh pengurus,

GMPI telah menunjukkan baktinya kepada PPP. GMPI sebagai anak kandung juga telah melakukan berbagai program dalam rangka membantu dan memperjuangkan kepentingan umat islam,”jelasnya. Di antara program yang dilakukan, lanjut Fadly, melaksanakan pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan dan Safari Ramadhan serta program lainnya. Kesemuan itu bertujuan membantu umat khususnya pemuda Islam untuk mandiri. Tentu termasuk di dalamnya konsolidasi organisasi. “Dari 33 kabupaten Kota di Sumatera Utara, GMPI sudah hadir di 30 kabupaten dan kota,”ungkapnya. Pada kesempatan itu, Fadly juga menyampaikan bahwa kepengurusan PW GMPI Sumatera Utara Periode 2005-2010 tidak lama lagi akan selesai. Terkait hal itu, direncanakan pada Desember 2010 mendatang, akan diselenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke III. “Saat ini sedang dilakukan proses persiapan dan pembentukan panitia Muswil,”terangnya. Dikatakan Fadly, Muswil selain bentuk konsolidasi organisasi, juga sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan. Menyangkut regenerasi, Fadly mengaku ia tidak akan maju lagi pada Muswil III nanti. (MH)

Rahudman Harus Konsisten dengan Sikapnya MEDAN - Walikota Medan Rahudman Harahap diminta konsisten dengan sikap awalnya yang berjanji tidak akan mengeluarkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan. “Awalnya kita mendukung sikap Walikota Medan sebagaimana diberitakan sejumlah media massa terbitan medan, terkait sikap Rahudman yang tidak akan menerbitkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medam, “kata Ketua Frakasi PAN DPRD Medan, Ahmad Arif, kepada wartawan di gedung Dewan beberapa waktu lalu. Dikatakan Arif, Walikota Medan usai dilantik langsung membuat pernyataan kepada wartawan terkait prioritas kerjanya. Dia menegaskan seperti diberitakan, lanjut Arif, prioritas kerjanya adalah menertibkan bangunan

bermasalah dan tidak menerbitkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan. Selanjutnya akan membongkar tembok yang mempersempit sungai di Kampung Aur/Multatuli sekaligus jembatan di atasnya. “Inilah statemen Rahudman Harahap setelah dilantik sebagai Walikota Medan. Namun belakangan mengapa apa yang diucapkan itu tidak dilaksanakannya dan terkesan malah dilanggar,” kata Arif. Karenanya dia mengingatkan agar Walikota Medan untuk kembali kepada komitmen awalnya, jika benar-benar berpihak kepada rakyat dan menyelamatkan Kota Medan ke depan. Ketua Fraksi PKS, Muslim Maksum menyatakan, jika sudah ada komitmen Walikota Medan untuk tidak menerbitkan izin bangunan di kawasan

Bandara Polonia Medan, diminta untuk menjalankan komitmen itu. Jika Rahudman tetap memaksakan, maka apa yang diucapkan Walikota patut diragukan. “Walikota harus bisa ‘pegang cakapnya’, jangan berbeda apa yang katakan dengan perbuatan,” kata Muslim Maksum. Lebih jauh Muslim berpendapat, Walikota tidak serius membuat master plant pembangunan di kota ini. Sehingga hal ini dijadikan peluang bagi oknumoknum tertentu untuk menjalankan usahanya. “Kalau Medan tidak memiliki master plant, maka pembangunan di kota ini akan semberawut. Sebaliknya, jika Medan memiliki master plant itu, maka tidak ada istilah perubahan peruntukkan. Karena semua sudah diatur dengan jelas,” ujar Muslim juga anggota Komisi D ini. (VN)

STABAT - Organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) merupakan wadag berhimpunnya generasi muda yag memaknai masjid sebagai kekuatan untuk membangun umat. “Melalui organisasi ini saya berharap akan terus bermunculan kader masjid yang tangguh” harap Bupati Langkat Ngogesa Sitepu ketika membuka pelaksanaan Musda VI DPD. BKPRMI Kabupaten Langkat yang berlangsung di aula PKK, Jum’at (8/10). Selanjutnya kepada peserta Musda, Bupati Ngogesa meminta agar dalam memilih figur kepengurusan yang benar-benar mampu merealisasikan visi dan misi organisasi, sebab keberadaan BKPRMI dibutuhkan oleh Pemkab dalam membangun masyarakat Langkat yang religius. Ketua DPW BKPRMI Propsu Kholid Effendi Dalimunthe mengajak jajaran BKPRMI untuk terus merapatkan barisan dan menghempang munculnya benihbenih teroris sebab teroris bukan ajaran Islam karena Islam adalah Rahmatan Lil Alamin bagi semua Ummat. Untuk itu kepada pengurus yang baru nantinya dapat memprogramkan kebijakan untuk menjaga generasi muda Islam terhindar dari pemikiran dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Sementara Ketua DPD. BKPRMI masa bakti 20062010 Emri Yulizar Ardi dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas kepemimpinan Bupati Langkat yang sangat peduli dengan kegiatan BKPRMI dan diharapkan selalu istiqomah dalam memimpin Langkat. Kebanggaan tersebut tentunya akan tetap bersemayam di dada jajaran BKPRMI untuk siap mengawal berdiri di depan terhadap kebijakan Pemkab. Langkat dalam urusan keummatan. Pembukaan Musda yang dihadiri oleh anggota DPRDSU Nurul Azhar Lubis, anggoita DPRD Langkat M. Jamil, Sugiono, sejumlah SKPD, mewakili Muspida, ketua KNPI M. Syamsul Harahap, Ketua TP. PKK Ny. Nuraida Ngogesa, ketua MUI H. M. Saleh Hamid dan sejumlah OKP, OKI serta Ormas ditandai dengan pemukulan bedug oleh Bupati Langkat Ngogesa Sitepu. Pelaksanaan Musda berlangsung selama 3 hari (8 s/d 10 Oktober) yang diikuti oleh 300 peserta dan 40 orang peninjau. Untuk pemilihan ketua periode 2010-2015 beberapa nama mencuat di arena Musda antara lain M. Kurnia Amir, Mahmuzar, Aidil Fitri, dan Zubir. (Jul)

Pemkab Sambut Positif Pengelolahan CSR KISARAN - Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang memaparkan setidaknya ada 50 milyar rupiah dana Coorporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari berbagai perusahaan yang dapat dikelolah pertahunnya. Hal ini dikemukakan dalam audiensi tim diskusi CSR, dengan agenda menyampaikan secara resmi hasil diskusi TJSL berbentuk statemen dan rekomendasi. Dalam hal ini , Bupati Asahan didampingi Sekretaris Bappeda Asahan dan staf serta Kabag, Humas Setdakab. Taufan menyambut positif ide dan gagasan yang dilontarkan publik melalui tim tersebut. Jikapun ada usulan kalau TJSL di Asahan kedepan harus dikelola oleh lembaga khusus yang professional, kita akan mengkajinya lebih khusus. Terutama untuk mengetahui penerapan TJSL sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang ada, imbau Bupati. Mengenai gagasan tersebut, Taufan mengatakan, pihaknya juga tetap menampung ide-ide atau masukan dari media melalui pemberitaannya. Disamping pihak terkait di Pemkab Asahan, khususnya Bappeda Asahan akan mengkajinya lebih khusus . “Kita sangat mengerti banyak perusahaan yang mengambil keuntungan serta berdampak lingkungan dalam operasional usahanya di Kabupaten Asahan. Saya pikir sangat wajar jika dari keuntungan itu ada yang disalurkan untuk TJSL,” tegas Taufan. (IN)

Program Budaya Membaca KISARAN - Perpustakaan Kabupaten Asahan mensosialisasikan program banyak membaca buku sejak dini terutama bagi siswa tingkat sekolah dasar (SD). Program ini diharapkan akan menambah wawasan, karena buku bacaan merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Perpustakaan Kabupaten Asahan pada KPK Pos (4/10), saat meninjau salah satu sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Supriyanto mengatakan, pemerintah telah membuat terobosan–terobosan untuk menarik minat baca bagi kalangan pelajar serta masyarakat umum. Kami akan selalu siap melayani bagi yang gemar membaca mengunjungi perpustakaan. “Mmbaca diperpustakaan tidak dipungut biaya alias gratis,” imbuhnya. Kita menumbuh kembangkan minat baca bagi anak– anak sejak dini, karena dengan rajin membaca buku pelajaran maupun buku lain yang memiliki muatan ilmu pengetahuan, akan menambah perbendaharaan wawasan bagi minat baca. (IN)


KPK POS

10

KRIMINAL

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

SUMUT RIAU, NAD

Tuding Eksekusi Cacat Hukum, Warga Pasang Blokade BINJAI–Eksekusi rumah milik keluarga Taufik di Jalan Umar Baki, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Binjai dinilai tidak berdasarkan hukum. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya, menuding eksekusi yang dilakukan PN Binjai tidak adil dalam proses eksekusi yang dimohonkan Bank Danamon. Akibatnya, eksekusi tersebut berujung bentrok warga dengan polisi, Kamis pekan lalu, sekitar pukul 12.00 WIB. Keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian, rumah tersebut dieksekusi disebabkan pernah meminjam uang sebesar Rp 60 juta ke Bank Danamon, Medan, pada tahun 2007. Namun, perjanjian pelunasan dalam tempo 3 tahun. Namun, kewajiba debitur atau pemilik rumah tidak lancar dan menunggak selama 6 bulan. Karena takut rumah tersebut disita oleh pihak bank, akhirnya Taufik mencoba melunasi hutangnya sekaligus dengan denda yang ditetapkan pihak bank. Upaya itu ternyata tidak diterima oleh pihak bank, dengan alasan pembayaran sudah menunggak. Belakangan, tanpa disadari pemilik rumah ternyata rumah tersebut

Honor Guru TKS Belum Dibayar Penuh PANYABUNGAN - Malang benar nasib guru TKS yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sudah gaji kecil itupun, tidak dibayarkan secara penuh. Hal tersebut diungkapkan salah seorang guru TKS, yang tidak mau dituliskan namanya, kepada wartawan di Kota Panyabungan, Kabupaten Madina, Rabu pekan lalu. Kekecewaan sejumlah guru tersebut disebabkan terlalu seringnya honor telambat untuk dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Madina. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan, para guru honorer ini kerap didera masalah keuangan. Bahkan saat menjelang lebaran kemarin, lanjut sumber, Dinas Pendidikan memang membayarkan gaji mereka tetapi tidak secara penuh. ”Contohnya saya ditugaskan sejak bulan April 2010 hingga Juli 2010, di dalam surat tugas tersebut. Namun, hingga saat ini tidak pernah menerima honor atas kinerja yang telah saya perbuat,” katanya. Dan yang kami tidak senang, sebut sumber, hanya sebagian guru TKS saja yang menerima honorer satu bulan dan itu hanya satu hari saja pembayaranya.”Sementara kita yang bertugas jauh dari pusat perkotaan tidak mengetahui perkembangan yang ada di dinas sehingga sampai saat ini gaji belum pernah saya terima,” ungkap si guru. “Bukan itu saja, sewaktu saya ingin menjadi TKS saya dibebankan biaya administrasi Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. Dan, sekarang saya masih rugi menjadi guru TKS. Nampaknya pemerintah daerah kurang memerhatikan nasib guru yang dijadikan sapi perahan hingga saat ini. Kami sangat mengharapkan kebaikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal agar lebih memperhatikan kami para guru honorer yang tidak jelas masa depanya ini. Dan mengharapkan agar kiranya biaya administrasi untuk penerimaan guru TKS untuk tahun mendatang dihapuskan, karena yang rugi nantinya para murid yang diberikan pelajaran, dengan alasan sang guru tersebut otomatis malas untuk mengajar karna masih memikirkan perekonomian rumah tangganya,” ujar sumber. Sementara Kasi TK – SD, Jamilah yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, t mengatakan bahwa hingga saat ini guru TKS masih berdatangan ke Kantor Dinas Pendidikan untuk mengambil gaji bulan April. “Hingga saat ini Dinas Pendidikan masih mengupayakan dan melakukan pengusulan kepada Dinas Keuangan Pengelolaan dan Aset Daerah agar gaji para Guru TKS tersebut dapat dicairkan. Menyangkut honor TKS yang memilki SK empat bulan, karena guru TKS tersebut masuknya pada bulan April yang menggantikan guru TKS yang menang menjadi CPNS,” jelas Jamilah.(TH)

KPK POS/SBR

Hendra, keluarga dari pemilik rumah yang akan dieksekusi PN Binjai atas permohonan Bank Danamon melancarkan aksi protes. Pemilik rumah menuding, eksekusi yang dilakukan cacat hukum. Eksekusi dimohonkan Bank Danamon disetujui PN Binjai. Bank Danamon mengklaim eksekusi lantaran pemilik rumah tidak dapat melunasi hutangnya, dengan agunan rumah. sudah dilelang oleh pihak Bank Danamon, pada 2008, dan sudah ada

pemenang lelang. Sehingga, PN Binjai melakukan eksekusi dibantu

dengan puluhan personel dari Polresta Binjai.

Upaya eksekusi yang dilakukan sejak pukul 10.00 wib berlangsung lama, disebabkan pemilik rumah tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghindarkan halhal yang tidak diinginkan, pihak PN Binjai mengadakan negosiasi dengan pemilik rumah serta kuasa hukumnya. Negosiasi tersebut terus berlangsung sampai akhirnya pihak PN Binajai dengan pemilik rumah serta kuasa hukumnya mengadakan negosiasi di dalam rumah yang akan dieksekusi. Negosiasi berlangsung tertutup. Berselang bebarapa menit, negosiasi yang dilakukan selesai, dan Hendra selaku kuasa hukum pemilik rumah, Taufik, tampak marah dengan pihak PN Binjai, “Bapak orang berpendidikan, masak tidak tahu mana hukum yang benar. Jadi, buat rekan-rekan yang merasa tidak terima dengan eksekusi ini silahkan ambil tindakan. Karena, mereka juga tidak menghargai kita,” kata Hendra menghimbau warga. Tak sampai di situ saja, Hendra yan tampak kesal, terus melontarkan kalimat mengumpat PN Binjai. Tak ayal, suasana gaduh makin jelas dan memanas. Apalagi, saat pihak PN Binjai meminta kepada petugas keamanan segera mengamankan areal rumah yang akan dieksekusi. Mendengar permintaan dari pihak pengadilan, puluhan warga

membuat barisan di depan rumah guna menghadang jalannya eksekusi tersebut. Sehingga, petugas kesulitan untuk mengamankannya. Tindakan blokade dari warga ini tak menyulut upaya kepolisian melaksanakan permintaan pengadilan. Alhasil, bentrokan pun pecah. Personel dari Polresta Binjai dan warga yang memblokade di depan objek perkara, terlibat aksi saling dorong. Tak hanya saling dorong, aksi tersebut berbuntut pengejaran yang dilakukan oleh personel kepolisian terhadap warga yang coba menghalangi jalannya eksekusi. Aksi ini membuat pemilik rumah, panik dan histeris, hingga suasana makin memanas. Dikarenakan jumlah warga yang lebih sedikit, sehingga tak mampu membendung petugas keamanan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga diamankan petugas ke komando termasuk Taufik, anak dari pemilik rumah. Sebelumnya, Taufik kepada wartawan, mengaku akan mempertahankan rumahnya. Sebab menurutnya, eksekusi rumahnya dinilai cacat hukum, “Seharusnya rumah kami ini belum bisa dieksekusi, sebab belum jatuh tempo. Bahkan, saya pernah ingin melunasi tetapi tidak diterima oleh pihak Bank dengan alasan kami sudah menunggak,”ujar Taufik.(SBR)

Paiman Tantang Pemkab Meranti dan Ahli Waris

Pasien Keluhkan Pungutan Biaya Operasi

SELATPANJANG - Kisruh status tanah eks Balai Sidang Selatpanjang yang dijual Farida (59) kepada Paiman, bakal berbuntut panjang. Pasalnya, Paiman mengaku siap menantang ahli waris dan Pemkab Meranti ke pengadilan. Pernyataan ini diungkapkan Paiman kepada KPK Pos, legalitas eks kepemilkan tanah tersebut. "Kita siap membuktikan di persidangan. Siapa yang salah dan benar. Tanah tersebut sudah sah milik kita karena sudah memiliki SKT yang ditandatangani oleh Lurah Kota dan Camat Tebing Tinggi. Kita tidak ingin persoalan ini terus dipersoalkan, siapa yang mau menggugat kita siap melayani di pengadilan. Baik Pemkab Meranti sendiri maupun ahli waris," tegas Paiman. Paiman bersikukuh tanah yang dibeli dari Farida dengan harga Rp 600 juta tersebut secara hukum sudah sah berdasarkan SKT Nomor 21/SKT/SLKT/2010 tanggal 30 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh RT dan RW setempat serta Lurah Kota A. Karim Z, Camat Tebing Tinggi Jendri H. Salamon Ginting, AP.MSi. Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.Suding, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Umar Hamdan sebelah Selatan dengan rumah dinas Polsek Tebing Tinggi, sebelah barat tanah jalan Diponegoro. Menurut sumber KPK Pos, tanah eks Balai Sidang tersebut sudah sejak lama ingin diambil alih oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris, namun beberapa kali usaha tersebut gagal. Karena pihak tersebut tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat bahwa tanah tersebut adalah milik pribadi. Yang pasti, menurut sumber yang enggan disebutkan namanya ini, sejak puluhan tahun ia tinggal di Jalan Diponegoro, pernah berdiri Kantor Balai Sidang di lahan yang sedang disengketakan tersebut. “Saya sendiri heran, kenapa Lurah dan Camat sekarang malah berani mengeluarkan SKT untuk lahan tersebut. Apa

ACEH TAMIANG - Sejumlah pasien Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berobat di RSUD Aceh Tamiang, mengeluhkan pemungutan biaya operasi dengan tarif hingga jutaan rupiah. Setidaknya, untuk biaya yang dipungut bagi pasien dioperasi, harus mengeluarkan dana antara antara Rp. 600.000 sampai Rp 1,5 juta. Dan, cuci tangan antara Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000. Pungutan itu beralasankan untuk mempercepat proses operasi. Hal itu, terungkap saat Pansus DPRK Aceh Tamiang melakukan peninjauan ke RSUD Aceh Tamiang, di Kuala Simpang, akhir September lalu. Anggota Pansus yang terdiri dari Mustafa MY Tiba, Usman, Hamdani, Bukhari, Fadlon dan Juniati, sempat melakukan dialog dengan sejumlah pasien JKA dan Jamkesmas yang sedang dirawat inap di rumah sakit. Kehadiran legislator itu untuk mendapat masukan. Kepada anggota dewan, para pasien yang tergolong tidak mampu itu mengungkapkan bahwa biaya operasi dan uang cuci tangan tersebut langsung dipungut oleh seorang dokter spesialis bedah yang bertugas di RSUD Aceh Tamiang, berjulukan Bumi Muda Sedia ini. “Pasien yang mau melakukan operasi terlebih dahulu ditawarkan tiga alternatif oleh sang dokter,” katanya. Ketiga alternatif tersebut, kata pasien itu kepada anggota dewan, pertama jika gratis alias tidak bayar operasinya akan lama dan harus menunggu daftar antri, kedua jika bayar Rp 600.000, atau Rp 1,2 juta dapat dipercepat. Ketiga, kalau mau cepat atau ekspres, maka sang pasien harus bayar Rp 1,5 juta. Selain itu, setelah operasi langsung dibayar tunai, ditambah uang cuci tangan alias uang terima kasih se-ikhlasnya yang jumlahnya berkisar Rp 50.000sampai Rp 100.000. “Khusus uang cuci tangan alias uang terima kasih ini diminta oleh perawat yang ikut membantu dokter spesialis dalam proses operasi itu,” kata sejumlah keluarga pasien operasi kepada Pansus DPRK Aceh Tamiang.

KPK POS/JB

Lokasi eks tanah Balai Sidang yang terletak di Jalan Diponegoro berdiri bangunan liar dihuni keluarga Farida. Kisruh lahan eks Balai Sidang makin keruh, lantaran adanya dua pihak yang saling klaim sebagai pemilik sah lahan itu. Sejarah dan warga mengungkapkan, lahan itu bagian dari lahan milik pemerintah daerah. dasarnya? Dan alih-alih sudah dijual ke pihak swasta. Harusnya pihak pemerintah perjelaskan dulu status tanah tersebut melalui surat keputusan pengadilan atas hak kepemilikan tanah tersebut atas nama Farida. Nah, sekarang malah jadi timbul masalah, ada ahli waris lain yang menuntut hak atas tanah tersebut,”ujar sumber KPK Pos. Menyinggung soal adanya pemberian uang senilai Rp 10 juta, kepada Camat Jendri Salomon Ginting dan Lurah Kota H. A. Karim Z, Paiman mengaku tidak tahu menahu. Untuk menguatkan hak kepemilikan tanah tersebut, pihaknya berupaya mengajukan permohonan sertifikat dari pihak Badan Pertanahan Bengkalis melaui Kantor Cabang Pertanahan Kabupaten Meranti Selatpanjang, melaui Notaris Husnalita. Namun, bagaimana tindak lanjutnya, belum ada keputusan dari pihak Badan Pertanahan. "Sama camat dan lurah saja saya tidak kenal, bagaimana saya mau mengasi uang Rp 10 juta. Saya baru kenal sama camat dan lurah kemarin setelah dipanggil garagara kasus ini ramai dibicarakan warga dan diekspos di media masa. Dan, soal harga tanah yang dituliskan dalam SKGR senilai Rp 250 juta, ini disesuaikan

dengan NJOP untuk pengajuan sertifikat," beber Paiman dengan nada tinggi. Selanjutnya, kata Paiman, pihaknya siap menerima kekalahan, bila nantinya dalam persidangan pihaknya dinyatakan kalah. Namun, pihaknya juga akan menggugat balik pihak penjual Farida dan Kecamatan Tebing Tinggi dan Lurah sebagai pihak yang telah mengeluarkan SKT. “Bagaimanpaun juga, sebagai pembeli kita sudah menjadi korban yang dirugikan,” tegas Paiman. Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Cabang Kabupaten Kepulauan Meranti Selatpanjang El Azmi saat dikonfirmasi KPK Pos mengakui adanya permintaan dari Paiman yang mengajukan permohonan sertifikat tanah dengan nomor 21/SKT/SLKT/ 2010 tertanggal 30 Agustus 2010. Mengacu pada persyaratan yang diajukan, pada prinsipnya sudah memenuhi syarat. Namun setelah dilakukan cross chek ke lapangan untuk dilakukan pengukuran, ditemukan kesalahan yang menjadikan status asal usul tanah tersebut masih kabur. Kebijakan lurah dan camat mengeluarkan SKT dan SKGR jelasjelas sudah melanggar aturan dan merugikan banyak pihak.(JB)

Direktur RSUD Tamiang, dr. Mariyun mengaku tidak tahu jika anak buahnya melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Pihaknya berjanji kepada para pasien yang mendapat pertanggungan JKA atau Jamkesmas, akan mengembalikan uang pasien yang telah diambil. “Disini, semua pasien operasi sudah terjadwal dan hanya satu orang dokter spesialis bedah, yaitu dr. Fauzi, SPB,” katanya. Sementara itu dr. Fauzi, SPB yang dikonfirmasi wartawan secara terpisah, membantah tuduhan tersebut. Ia berdalih RSUD Aceh Tamiang tidak layak melakukan operasi (bedah), karena sejumlah fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan pembedahan belum tersedia. “Beberapa kasus tidak bisa dioperasi karena tidak ada alat atau bahan operasi, contohnya skrup, plat tulang, bor, lampu khusus operasi, bor rahang, injeksi hemoroit juga tidak ada,” katanya. Meski demikian, sebut Fauzi, pasien yang seharusnya dirujuk ke rumah sakit lain untuk menjalani operasi, tidak mau dan tetap ingin dioperasi di RSUD Aceh Tamiang saja. “Seperti penderita tumor, bagaimana kita masukkan, alat-alatnya tidak ada. Begitu juga dengan operasi rahang, tambah Fauzi, pasiennya sudah enam kali saya tolak, tapi terus minta di operasi, tidak mau dirujuk, uang yang diminta untuk membeli bahan yang dibutuhkan. Karena itu, saya berharap agar Pihak DPRK Aceh Tamiang berkenan memanggil saya untuk bisa saya jelaskan bagaimana kondisi yang sebenarnya,” pungkasnya. Sebelumnya Wakil Ketua Pansus DPRK Aceh Tamiang, Mustafa MY mengaku terkejut mendengar penjelasan pasien terlebih pasien tersebut rakyat tak mampu.“Masih ada dokter yang tega melakukan pungutan pasien JKA dan Jamkesmas yang notabene secara kemanusiaan memang kewajiban mereka untuk membantu,” ujarnya. Karena itu, dewan meminta RSUD Tamiang segera mengembalikan uang pasien yang dipungut dan dokter tersebut, dan akan direkomendasi agar diberikan sanksi tegas oleh Bupati.(BSO)

Komplotan Pencuri Beranggotakan Perempuan Dibekuk PANYABUNGAN - Kepolisian Resort (Polres) Mandailing Natal (Madina) berhasil membekuk tiga tersangka pencurian di toko mas, dengan modus berpura-pura sebagai pembeli. Ketiga tersangka, diketahui warga Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Mereka melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di toko mas, Indah Jaya, Pasar Lama, Kota Panyabungan, Kabupaten Madina, pada Kamis pekan lalu. Ketiga tersangka pencurian itu kini sudah diamankan oleh Polres Madina, dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka, Sugiantoro, Supriardi dan Sri Irawati yang bertempat tinggal di Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi Saksi mata, Rahman (28), warga Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, mengaku saat kejadian berlangsung, ia sedang sarapan di depan tempat kejadian perkara. Toko mas, Indah Jaya, milik pamannya, H Muhammad Fahruddin dirampok. Ketika itu, kata Rahman, didengar teriakan minta tolong darik pamannya. “Saat itu juga saya melihat sejumlah orang yang mengejar, dengan spontan saya juga mengejar satu pelaku yang

sudah berada di dalam mobil angkot Aekmais. Di mana saat itu pelaku ingin melarikan diri, berhasil ditangkap. Kemudian berselang beberapa menit, dua pelaku yang lain, ditangkap warga di samping Masjid Raya Alqurra’ Walhuffadz yang berjarak sekira 50 meter dari tempat kejadian perkara,” jelas Rahman. Kapolres Madina AKBP Hirbak Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan telah ditangkapnya tiga orang tersangka pencurian dengan kekerasan. “Kejadiannya sekira pukul 10.00 WIB dan kita sudah mengamankan sebanyak

3 orang komplotan pencuri tersebut dan sedang menjalani pemeriksaan. Barang bukti berupa perhiasan emas jenis kalung dengan ukuran sekitar 30 gram,” kata Hirbak. Kaur Ops Reskrim Polres Madina Ipda Gusti, mengungkapkan, kronologis kejadian. Dikatakannya, di mana sebelumnya ketiga pelaku mendatangi toko mas, dua orang diantaranya yakni Sri Irawati dan Supriardi saat itu melakukan tawar-menawar. Lakon keduanya, kata Gusti, seperti pembeli sungguhan. Lumrahnya, pedagang pun melayani keduan tersangka yang menyaru

pembeli. ”Sementara satu tersangka lain, melakukan aksinya dengan menggunakan sepotong kawat yang digunakan untuk mengait emas jenis kalung tersebut. Aksi tersebut dipergoki hingga ditangkap tak jauh dari TKP sekitar 10 hingga 15 meter,” beber Gusti Pihaknya masih melakukan pemeriksaan atas ketiga tersangka pencurian tersebut, karena menurut keterangan sementara masih ada satu tersangka lain yang melarikan diri. “Masih ada satu tersangka yang melarikan diri, namun belum diperoleh identitasnya,” kata Gusti. (TH)


KPK POS

11

KRIMINAL

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

Sesama SPSI Bentrok MEDAN - Dua kelompok pemuda di bawah naungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Medan, nyaris terlibat bentrok di kawasan Jalan Bawean, Kecamatan Medan Timur. Pemicu kegaduhan, lantaran kedua kubu saling klaim sebagai SPSI Kota Medan yang sah. Alhasil, adu argumen pun memanas dan nyaris berujung adu fisik. Kekisruhan itu dapat diredam oleh personel kepolisian yang turun dengan peralatan lengkap, memisah kedua kubu yang saling klaim. Semula, ratusan massa dari masing-masing kubu sudah terlihat saling berhadapan, mereka terlihat bertahan menunggu jika terjadi serangan dari pihak lawan. Suasana ini sempat membuat kawasan Jalan Bawean, mencekam. Sejumlah aparat kepolisian dari Polresta Medan yang diturunkan ke TKP langsung melakukan negosiasi dengan kedua kubu. Menurut keterangan masingmasing kelompok, ketegangan serupa bukan kali ini saja terjadi. Semuanya berawal dari klaim kedua kelompok yang mengaku memiliki legalitas sebagai pegurus SPSI. Kedua kubu yang saling klaim, SPSI kubu Togar Siahaan dan SPSI pimpinan Guntur Marpaung. (BBS)

Kembali, Kecelakaan di Jalur KA MEDAN - kecelakaan di jalur lintasan kereta api, kembali terjadi di Kota Medan. Kali ini, kecelakaan pada Rabu pekan lalu, terjadi di lintaan Jalan Aalfalah, Kecamatan Medan Barat. Dalam insiden itu, seorang sopir mobil Grand Max BK 1784 BP, mengalami luka dan satu tempat usaha porak-poranda akibat tabrakan, antara mobil dengan kereta api. Peristiwa terjadiekitar pukul 19.00 WIB, ini langsung mengundang perhatian warga. Mereka berjubel di lokasi kejadian dan coba mengevakuasi empat penumpang dalam mobil yang ditubruk kereta api. Selain merusak mobil, tabrakan juga turut menghancurkan warung milik Sari, yang berada persis di pinggiran rel kereta api. Menurut Sari, kecelakaan terjadi saat mobil yang dikemudikan A Seng bersama tiga temannya, melintas di perlintas kereta api, tanpa ada palang pintu. Sebelumnya, warga sudah mengingatkan bahwa ada kereta api yang sudah mendekat, namun tetap saja imbauan warga tidak diindahkan korban. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. (BBS)

Korban Kekejian Suami, AkhirnyaTewas MEDAN - Arina Fairuz, ibu rumah tangga asal Labuhan Batu Selatan, yang dianiaya oleh suami dengan cara dibakar, akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Sebelumnya, Arina (30), menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Suasana duka, pada Selasa pekan lalu, menyelimuti kediaman orangtua Arina di Jalan Sentosa Lama, Gang Dollah, Medan. Ilham, paman korban, menyatakan mereka sangat terpukul oleh kejadian yang dialami Arina. Ilham mengatakan, pihak keluarga berharap aparat kepolisian dapat menegakkan keadilan, dan menghukum berat Ngertiken Sembiring, suami korban setimpal dengan perbuatannya. Peristiwa itu dialami korban saat meninggalkan suaminya, Ngertiken Sembiring, (36), sedang menyantap makanan. Aksi keji dilakukan Ngertiken dalam rumah mereka, Desa Sungai Toras, Kecamatan Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, dua pekan lalu. Ngertiken yang baru tiba di rumah meminta disediakan makanan dan menyuruh istrinya memasakkan udang yang ia bawa. Arina yang ditemui wartawan di ruang perawatan rumah sakit, Rabu akhir September, mengaku, memenuhi keinginan suaminya. “Saat itu ia sedang mandi,” kata Arina dengan wajah menahan rasa perih dari luka bakar di wajah dan tubuhnya. Saat Ngertiken sedang menyantap makanan, Arina meninggalkan suaminya di meja makan. “Ada orang yang beli. Kami kan buka kedai sampah (di depan rumah),” ucap Arina. Sekembalinya dari melayani pembeli, Ngertiken langsung mendamprat Arina. “Dia (Ngertiken) memang suka main pukul,” ungkapnya. Dengan susah payah, Arina mengaku, berhasil kabur dari rumah. Tetangga meredakannya dan memintanya kembali. Bukannya reda, Ngertiken makin emosi. “Aku diikat dengan kain di kamar,” ujar dia. Emosi Ngertiken makin menjadijadi. “Aku disiram bensin dan disulut api. Mulanya hanya di kaki,” aku Arina. Untuk penyembuhannya, Arina dirujuk ke RSU Pirngadi Medan dari RSU Daerah Rantau Prapat, Labuhan Batu. Juru bicara RSU Pirngadi Medan, Edison Peranginangin mengatakan, Arina masih dalam masa perobatan. “Hari ini akan dilakukan pencucian muka (wajah),” kata Edison. Dari fisik luka, lanjut dia, Arina menderita lukabakar hingga 30 persen.(BBS)

SUMUT RIAU, NAD

Penulis Togel Diduga Dibunuh Aparat RANTAUPRAPAT–Sesosok mayat diduga korban pembunuhan, diketahui bernama Ramli Chan (37), ditemukan di pinggir sungai kecil, Jalan Aek Tapa, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, di belakang komplek Kantor Bupati Labuhan Batu, Sabtu pekan lalu, pukul 07.00 WIB. Kuat dugaan, ayah satu anak ini, merupakan korban perampokan yang disertai pembunuhan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, menceritakan bahwa di dalam kantong korban di dapatkan rekap judi togel, dan sejumlah uang yang berserakan. Kondisi korban saat ditemukan bahwa di leher dan tangan korban terdapat luka tusukan senjata tajam yang diduga sejenis sangkur. Selain itu, tak jauh dari lokasi kejadian, polisi menemukan dua unit sepeda motor, jenis Kawasaki Ninja BK 4853 ZU milik korban dan Yamaha Vixion BK2730 ZU yang ditengarai digunakan pelaku. Begitu juga uang pecahan Rp 100 ribu, berserakan di lokasi kejadian yang ketika dikumpulkan polisi sejumlah Rp 800 ribu. Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, ceceran darah tampak berserakan juga di sepeda motor Yamah Vixion B 2730 ZU, yang tampak masih segar, berceceran di pinggir jalan hingga menuju perkebunan sawit yang tak jauh dari lokasi tempat kejadian. Diduga kejadian pembunuhan itu belum lama terjadi sampai korban ditemukan warga, sehingga muncul spekulasi, korban masih sempat melakukan perlawanan. Sebab sepeda motor yang diduga digunakan pelaku tampak berlumuran darah, begitu juga kendaraan milik korban. Tetapi kendaraan itu ditemukan dengan jarak yang berjauhan. Setelah mayat korban ditemukan, petugas kepolisian membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat guna dilakukan otopsi. Namun pihak keluarga korban, meminta supaya otopsi dilakukan di salah satu

Dua Jurtul Togel Disikat AKHIR-akhir ini telah marak dikalangan masyarakat judi Togel dan KIM. Sehingga Polres Labuhanbatu menjadi gerah akibat banyaknya laporan masyarakat. Jadinya tim diturunkan untuk menelusuri dan berhasl menangkap dua juru tulis togel, akhir September lalu, di dua tempat yang berbeda. Kedua pelaku yang diamankan yaitu Warno alias Sino (32), warga Jalan A. Yani Kecamatan Bilahhulu, dan Rudihartono alias Rudi (40), penarik becak, bermukim Jalan Padat Karya Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Labuhanbatu. Kedua Pelaku ditangkap di dua tempat berbeda. Dari tangan tersangka didapatkan barang bukti, Rudi berupa uang kontan Rp 85.000, tafsir

rumah sakit di Siantar. Sejumlah saksi mata sempat melihat korban sebelum ditemukan telah meninggal dunia, berkunjung ke kediaman rumah pribadi Ketua DPRD Labuhan Batu Hj Elya Rosa Siregar, yang merupakan istri dari mantan Ketua IPK Freddy Simangunsong, yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Freddy di ruang jenazah RSUD Rantauprapat menceritakan hal itu di ruangan mayat RSU Ran-

mimpi, 3 lembar karbon, 1 buah pulpen, 1 hp merk Nokia dan 2 lembar rekap judi, 2 buku notes togel, 2 lembar kertas nomor togel yang keluar. Sementara dari Warno, berupa barang bukti pulpen, 1 Hp, Tafsir mimpi, blok notes togel dan rekap serta uang Rp 71.000, dari hasil penulisan togel. Kapolres Labuhanbatu AKBP. Robet K melalui Kasat Serse AKP Taufik. SH di ruang kerjanya, membenarkan penangkapan itu. Kedua pelaku telah diamankan dan akan terus melakukan peningkatan penyelidikan terhadap maraknya judi togel yang bandarnya yang menyebar di Labuhanbatu. “Kita akan sikat sampai ke bandarnya. Nantinya kalau ada pengakuan dari pada tersangka yang tertangkap,” jelasnya.(HAH)

tauprapat, dan mengakui mengenal korban. “Iya saya mengenal,” ucapnya singkat. Ia menceritakan kepada beberapa orang di ruangan itu kalau sebelumnya korban sempat menyambangi kediamannya.“Kita dapat kabar tadi pagi sudah ditemukan meninggal dipinggir jalan,” kata Freddy. Menurut beberapa rekan korban saat itu, mereka melihat Ramli sudah ada di rumah pribadi Ketua DPRD Labuhanbatu itu. Namun seusai korban bercengkrama ber-

RUMAH DIMOLOTOV MEDAN - Satu unit rumah di Jalan Rawe II, Martubung, Lingkungan IV, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan milik Daryono (46), Rabu pekan lalu, sekitar pukul 02.00 WIB, nyaris terbakar setelah dilempar orang tak dikenal (OTK) dengan mengendarai sepeda motor. Peristiwa itu telah ditangani Polres Pelabuhan Belawan. Berdasar keterangan yang dihimpun dari istri Daryono, Vini (37), mengatakan, pagi dini hari itu mereka sempat mendengar suara sepeda motor datang dari arah Rawe Raya menuju Rawe II. Namun, berselang sepeda motor itu melintas dari depan rumah mereka, terdengar suara ledakan dari depan pintu rumahnya. Ledakan itu membuat Vini dan suaminya terkejut, langsung mengarah ke suara ledakan yang bersumber dari depan pintu rumahnya, dilihat ternyata ada pecahan kaca botol dan api di depan pintu. Takut mengarah ke listrik, maka listrik langsung dipadamkan, dalam keadaan panik, Vini bersama suami dan keluarga yang lain berusaha memadamkan api dengar air yang mulai merembet ke pintu. "Saya sempat dengar suara sepeda motor, dari situlah ada ledakan saya

dengar dari depan pintu, selanjutnya kami lihat ternyata sudah ada api, kami langsung padamkan," kata Vini. Selanjutnya, lanjut Vini, suaminya yang bekerja sebagai pemborong bangunan sempat ditanya Vini tentang masalah musuh atau perselisihan dengan orang lain, suaminya mengaku tidak ada masalah atau selisih dengan orang lain. "Saya sempat nanya dengan suami saya tentang musuhnya, tapi dia mengaku tidak ada, makanya kami langsung lapor polisi," kata ibu tiga anak ini. Hal itu juga dibenarkan Daryono di sela-sela ketika polisi minta keterangan. "Saya memang tak pernah punya masalah dengan masyarakat ataupun tempat kerja

saya," katanya. Polres Pelabuhan Belawan yang menerima laporan tersebut, sekitar pukul 08.00 WIB langsung terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan identifikasi, warga sekitar mendengar kejadian itu secara berbondongbondong melihat kejadian itu pada saat polisi melakukan identifikasi. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Endro Kiswanto mengakui setelah dilakukan identifikasi, pihaknya membawa beberapa serpihan botol kaca sisa ledakan sebagai barang bukti untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. “Cuma sisa pecahan botol kaca yang meledak, diamankan untuk barang bukti,” ujarnya Endro.(BBS)

sama rekan-rekannya, menjelang dinihari, korban pulang ke rumah kakaknya untuk mengambil uang dan semenjak itu tidak datang lagi. Menurut hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemilik sepeda motor Vixion yang sebenarnya adalah Doyok, penduduk Gang Krisno Jalan Urip Sumodiharjo, Rantauprapat, kemudian sepeda motor itu dipinjam oleh seorang oknum bernama Di. Pda saat Di sedang bertugas

jaga di komando. Sepeda motor Vixion tersebut dipinjamkan lagi kepada rekannya HP. Akan tetapi, ketika ditanya petugas kepolisian ke mana tujuan HP meminjam sepeda motor itu, Di mengaku tidak tahu. Demikian juga dengan Doyok yang selama ini dikenal sebagai salah satu bandar togel juga tidak mengetahui ke mana arah kendaraan miliknya itu dibawa HP. Sampai sejauh ini, oknum HP tidak diketahui jejaknya.dan terakhir diketahui oleh beberapa orang saksi yang pada saat itu berada di rumah Ketua DPRD yang bersangkutan juga terlihat berada di sana. Menurut seorang saksi, salah satunya seorang ibu rumah tangga yang enggan disebutkan identitasnya dan bermukim di daerah TKP, ia melihat seorang pria berseragam TNI lari ke arah parit dengan tangan berlumuran darah. Hasil olah TKP yang dilakukan petugas kepolisian, memang benar di arah parit kecil yang disebutkan IRT, itu terdapat ceceran darah. Pantauan wartawan di Mapolres Labuhanbatu, terlihat oknum anggota TNI kompi 126 Di bersama pemilik sepeda motor Vixion, Doyok sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. Kapolres Labuhanbatu AKBP Robert Kenedy melalui Kasat Reskrim AKP HM Taufik di dampingi Kasat Intelkam AKP Mijer ketika dikonfirmasi wartawan soal dugaan keterlibatan oknum TNI sebagai tersangka kasus pembunuhan itu menjawab, bahwa pihaknya belum bisa memastikan identitas pelakunya. “Namun dugaan ke arah itu memang ada sesuai data dan keterangan saksi-saksi, “ ucap mereka. Kapolres Labuhanbatu melalui Kanit Jatanras TR Sitompul menjelaskan bahwa pihaknya akan memanggil berbagai saksi yang ditemui korban sebelum terbunuh, seperti Freddy Simangunsong dan pemilik sepeda motor. “Kita sedang menunggu kehadiran para saksi,” jelasnya di ruang unit Jatanras Polres Labuhanbatu. Kasus Pembunuhan ini merupakan PR, bagi aparat kepolisian untuk menemukan pelaku pembunuhan. Apalagi akhir-akhir ini kerap terjadi kasus pembunuhan dan perampokan karena para pelaku telah gelap mata. (HAH)

Turis Laporkan Dengar Suara Tembakan di Gunung Sinabung TANAHKARO – Memastikan laporan tiga wisata mancanegara yang mendengar letusan tembakan mirip senjaata api, Selasa pekan lalu. Puluhan personel dari Kepolisian Resor Tanah Karo dibantu personel Komando Distrik Militer 0205/ Tanah Karo, Rabu pagi, menyisir gunung yang kini berstatus siaga itu. Kepala Polres Tanah Karo, Ajun Komisaris Besar Agung Prasetyo mengakui penyisiran dilakukan menindak lanjuti laporan warga. Dikatakan Agung, laporan soal letusan mirip senjata, diterima Polsek Simpang Empat dari tiga wisatawan mancanegara, Selasa sore kemarin. “Turis Nederland dan dua orang turis Prancis dengan guide Hendri Ginting, saat menuju shelter II mendengar letusan senjata,” kata Agung. Mereka, kata Agung, membatalkan untuk mendaki Sinabung. “Baru sorenya mereka melapor ke polsek terdekat,” tutur Agung. Hingga Rabu malam, lanjut Agung, belum ditemukan adanya fakta dan sumber dari letusan.

“Shelter I dan II itu masih hutanhutan, kalau shelter III itu bebatuan dan shelter IV puncak, kawah,” kata Agung. Penyisiran yang dilakukan, diakui Agung, baru sampai pada shelter III. Dan, belum menemukan adanya tanda-tanda adanya kegiatan kelompok tertentu yang mempergunakan senjata. “Besok (Kamis) kita akan sisir hingga ke shelter IV,” jelas dia. Agung menolak mengaitkan letusan mirip senjata itu berasal dari kelompok penebar aksi teror. “Karena belum ada faktanya. Dan,penyisiran ini sebagai respon atas laporan sekecil apapun dari warga,” jelas dia. Agung mengakui, saat penyisiran di hari kedua itu, personel Polres Tanah Karo sempat mendengar suara letusan senjata. “Itu di hari kedua penyisiran. Tapi, belum tentu itu senjata, karena faktanya belum kita temukan,” kata Agung. Penyisiran akan terus dilakukan pihak kepolisian dengan melibatkan unsur lainnya. “Kami akan bekerjasama dengan warga dan pemda,” kata Agung.(BBS)

reskrim Polres Nisel. ”Saya hanya pasrah kepada tuhan selagi ada sisa sisa nafas di badan, dan atas kejadian ini saya insaf karena sering melupakan tuhan. Untuk itu saya juga minta maaf kepada rekan-rekan wartawan yang selama ini kurang harmonis hubungan kita,” tutur ND. Atas kejadian saat tertangkap basah ,suami YM mendapatkan kunci kereta ND di atas tilam mereka. Di dalam kamar pada kesempatan tersebut ND langsung lari terkencingkencing dari belakang rumah

YM. Suami YM mengetuk pintu depan saat ND di atas Jumbo Jeet. Esok harinya suami YM langsung melaporkan ke Polres Nias Selatan, atas kejadian yang menimpah keluarganya, Menurut warga, sebelum ND digiring di Polres Nisel pertama-tama ia di tampilkan di sepanjang halaman Desa Hilimaenamolo dalam keadaan hanya berpakaian celana dalam. Sebagai tanda bahwa ia sengaja merusak kewibaan desanya. Dan tidak lama kemudian ND digiring ke Polres Nisel untuk di proses lebih lanjut. (TIM)

Prodeo Bagi Peselingkuh NIAS SELATAN – Sepandaipandai tupai melompat, suatu saat jatuh juga. Begitulah nasib ND, mantan anggotanya bendahara Dana Bos di SDN Hilimaenamolo. Ia dipergoki warga saat melakukan perselingkuhan dengan YM. Akhirnya, ND, terdaftar sebagai penghuni hotel prodeo di Polres Nias Selatan, sejak Rabu akhir September. Prilaku ND tersebut sempat bikin heboh di kalangan warga Desa Hilimaenamolo. ND tertangkap basah dengan YM yang mempunyai dua orang anak. Warga memergoki

pasangan selingkuh itu di rumah perempuan tersebut di komplek SMA Swasta Fidelis Bintang Laut, Kecamatan Teluk Dalam. Menurut beberapa mantan guru bawahannya, mereka sangat menyesal prilaku ND dan sebelumnya sudah ada hubungan intim, tetapi masih belum terungkap. Itulah ibarat pepatah sepandai- pandai menyimpan bangkai, pasti tercium juga, akhirnya d temukan oleh suami YM di dalam kamar rumah milik. Tokoh masyarakat Desa

Hilimaenamolo mengungkapkan, atas perbuatan ND itu dapat mencemarkan nama baik dan mencoreng citra Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Untuk itu diminta kepada penegak hukum agar mencopotnya dari pegawai negeri sipil. Sebab, ND ditengarai sudah sering melakukan kepada istri orang. Di mana sebelumnya, juga ND sudah pernah dihukum secara adat Nias Selatan pada waktu itu, tutur Labio Dakhi. Hasil konfirmasi beberapa wartawan kepada ND di ruang


KPK POS

12

KRIMINAL

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

LIPSUS

Kisah Si Petambak Udang SIAPA sekarang, yang tidak mengenal sosok Taufik Hidayat. Namanya langsung terkenal di seantero persada. Setelah Polri menggerebek rumah kontrakannya yang berada di Lingkungan 2, Kampung Batang Kilat, Kelurahan Sei Mati, Medan Labuhan, dan menyangkakannya sebagai salah satu gembong komplotan bersenjata, ia juga dikaitkan dengan jaringan teroris di Indonesia. Jejak Taufik di dunia kejahatan mulai terungkap. Kepolisian Daerah Sumatera Utara berkeyakinan, Taufik menjadi pimpinan dalam aksi perampokan bersenjata di Bank CIMB Niaga Jalan Aksara, Medan. Mulai dari situlah nama suami dari Wahyuni ini menjadi terkenal terlebih-lebih di mata aparat kepolisian. Bahkan, upaya polisi untuk membekuknya hidup atau mati sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketakutan polisi atas tindakan komplotan bersenjata yang dikomandoi

oleh Taufik Hidayat ini. Ternyata membuat TNI/ Polri menjadi kelimpungan dan kewalahan, tidak tanggung-tanggung untuk mempersempit ruang geraknya polisi pun menyebarkan foto dirinya di seluruh wilayah Sumut. Bukan itu saja, takut Taufik Hidayat menyerbu markas polisi seperti Mapolsekta Hamparan Perak. Dengan sigap membuat Kapoldasu langsung menginstruksikan kepada anak buahnya agak selalu siaga dan menjaga markas polisi dengan membawa senjata laras panjang. Taufik Hidayat yang memiliki seorang istri bernama Wahyuni dan anak bernama Aisyah yang baru berusia 1 tahun. Menurut Kepling 2 Kelurahan Sei Mati, Medan Labuhan, Sofyan Djafar ketika ditemui wartawan. Sangatlah terkejut atas kabar kalau Taufik merupakan seorang gembong komplotan kejahatan. Rasa ketidakpercayaan kalau warganya yang

baru saja tinggal 3 tahun di daerahnya itu merupakan teroris, buronan Densus 88 Mabes Polri yang menggerebek kediamannya berhasil menemukan dan menyita sepucuk senjata laras panjang, bahan peledak, 3 buah sangkur serta beberapa buah buku jihad. Rasa ketidakpercayaannya masih dikatakan Kepling 2, Sei Mati Medan Labuhan ini sangatlah wajar. Sebab, selama tinggal ditempatnya itu Taufik bersama dengan anak istrinya selalu rajin menjalankan salat. Bahkan, hampir setiap magrib Taufik selalu mengumandangkan azan di mushola. Selain itu, Sofyan selama ini hanyalah mengenal sosok Taufik sebagai seorang petani tambak udang. Sebelum terjadinya penggerebek di kediamannya itu, Taufik yang berusia sekitar 42 tahun, ini ketika itu sempat memesan es batu untuk memanen udangnya. Namun, setelah itu pria yang kini tewas tertembak di kawasan Dolok Masihul, langsung tidak kelihatan di mana keberadaannya.

Soal sosok kepribadian Taufik Hidayat, warga di sekitar tidak ada yang kenal betul dengan aktifitas dan kepribadiannya yang sebenarnya. Sebab menurut sejumlah warga, Taufik selama mereka kenal sangat jarang bergaul dilingkungannya. Bahkan pria yang wajahnya telah tersebar bagaikan foto gembong teroris Nurdin M Top, ini jarang pulang ke rumahnya. Untungnya, seperti terjang komplotan di bawah komandonya ini berhasil ditekuk aparat Polri. Setelah mereka ketahuan melakukan aksi perampokan di kawasan Tebing Tinggi dan Sergai. Polri dibantu TNI ini pun langsung menguber komplotan Taufik hingga masuk ke dalam perkebunan. Disanalah komplotan Taufik yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia berhasil dilumpuhkan meski sempat terjadi baku tembak. Hingga akhirnya Taufik Hidayat inipun tewas tertembak di bagian tubuhnya.(S.EDHI)

Mengendus Teroris di Balik Komplotan

KECAMATAN Dolok Masihul di Kabupaten Serdang Bedagai, akhir September 2010, menjadi pusat perhatian. Bukan lantaran hasil buminya yang melimpah, karena luas kecamatan 15,09 kilometer itu sarat dengan perkebunan kelapa sawit, kebun karet maupun singkong. Bukan pula panorama alamnya. Tetapi karena pendatang misterius. Pendatang misterius belasan orang itu ditegaskan sebagai komplotan berbahaya. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang sudah lama menyidik dua kasus besar Agustus dan September 2010, tak menyiakan akan informasi tanpa sengaja dimulai dari personel intel Kepolisian Resor Kota Tebing Tinggi, 30 September 2010. Bermula dari insiden kecil di Simpang Brohol, Kota Tebing Tinggi. Dari insiden ini, Polda Sumut berhasil menguak tersangka perampokan Bank CIMB Niaga Medan, pada 18 Agustus, dan penyerangan Polsek Hamparan Perak, Rabu 22 September. Di dua tempat kejadian itu, empat personel Polri yang tengah menjalankan tugas, tewas diberondong senjata oeh komplotan. Penyergapan pun dilakukan dengan mengerahkan jumlah personel ratusan. Upaya penangkapan hidup atau mati terhadap komplotan dilakukan secara maksimal. Siang dan malam, personel Brigade Mobil jajaran Polda Sumut terus menyisir areal perkebunan, dan menyergap tiap bangunan tak berpenghuni di tengah kebun. Hasilnya, hingga pekan lalu, sebelas tersangka bagian dari komplotan berhasil ditangkap. Enam orang tewas dalam penyergapan yang diwarnai aksi baku tembak, antara polisi dengan komplotan. Dua lainnya ditemukan sudah meregang nyawa di tepi suang di dua desa. Tiga lainnya menyerah dan berhasil dilumpuhkan. Meski telah menyita empat jenis senjata api milik komplotan. Polisi tak mau mengakhiri penyergapan di Dolok Masihul. Dideteksi seorang tersangka masih belum berhasil ditangkap. Tersangka diidentifikasi berinisial S, atau Sahrul. Komplotan, diketahui dipimpin Taufik Hidayat dan Alex alias Asep, keluar dari gang menuju Kecamatan Galang, akses keluar dari Dolok Masihul. Komplotan, tiba-tiba berbalik arah setelah melintasi kendaraan dinas Syafril Yusuf. Mendapati kendaraan yang balik arah. Komisaris Syafril Yusuf bersama Kepala Polsek Dolok Masihul, Ajun Komisaris Putra Jani Purba,

Bermula di Brohol Seperti diinformasikani Kepolisian Resor Kota Tebing Tinggi melalui handy talky, langsung direspon jajaran Kepolisian Resor Serdang Bedagai, Kamis 30 September 2010, malam hari. Informasi awal, disebutkan lima sepeda motor yang dikendarai oleh pria bersenjata laras panjang, dipergoki melintas di Simpang Brohol, Kota Tebing Tinggi. Simpang Brohol, jalur menuju Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Jelang tengah malam, jalur sisi kiri dan kanan ditumbuhi kelapa sawit dan karet, tersebut amat sepi. Semakin menuju Kecamatan Dolok, pemukiman warga semakin sepi dan berjarak. Kepolisian Sektor Dolok Masihul, wilayah awal kepolisian di Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi, langsung bersiaga. Inspektur Dua LB Sihombing yang ditemui di sebuah warung makan, bercerita panjang lebar, ihwal pengejaran itu. Sihombing yang juga Kepala Unit Reskrim Polsek Dolok Masihul, bersama sejumlah anak buahnya, mengintai kedatangan komplotan itu. “Pertama satu orang mengen-

langsung mengejar dengan mengendarai mobil pribadi Putra. “Saya duduk di depan, yang nyetir kapolsek, dan di belakang anggota,” kata Syafril. Selain Syafril, Sihombing dan anggota berada di depan mobil Putra Jani Purba. “Tiba-tiba ada tembakan,” kata Sihombing. Ia menepi dan mencari tempat aman dari jangkauan tembakan komplotan. Syafril bersama Putra Jani Purba langsung membalas tembakan. “Kapolsek menembak dari dalam mobil, melalui jendela mobil,” tutur Syafril. Ada empat kali tembakan balasan dari kami. Kontak senjata di Desa Manampang, berlangsung cepat. Komplotan melarikan diri menuju arah Kota Tebing Tinggi. Namun, dua komplotan yang mengendarai sepeda motor Yamaha VGR, terhenti. “Kereta (sepeda motornya), mogok,” kata Sihombing. Kedua pria langsung melarikan diri dari sela rumah penduduk, masuk kea real perkebunan warga. Wakil Kepala Polres Serdang Bedagai, Syafril Yusuf, meyakini salah satu tersangka yang kabur mengalami luka tembak. Jumat dinihari

darai sepeda motor RX-King melintas,” kata Sihombing. Pria itu menyelempangan senjata laras panjang di badannya. Selang beberapa menit, dari arah Kota Tebing Tinggi, muncul empat sepeda motor lainnya. “Diantaranya ada yang berboncengan tiga,” tutur Sihombing. Sihombing bersigap. Bersama anak buahnya, mereka mengendarai sepeda motor dan mengejar komplotan yang baru saja melintasi markas Polsek Dolok Masihul. “Anggota bilang, agar mereka berhenti,” kata Sihombing. Para pengendara tidak mengindahkannya. “Aku juga bentak, woi berhenti kalian,” kata Sihombing. Satu dari tiga pria, berboncengan, menoleh. Kata Sihombing, diantara mereka memangku senjata api laras panjang. “Salah satunya, berkata, main kita di sana,” tiru Sihombing. Mendapati para komplotan membawa senjata laras panjang, Sihombing mengambil jarak dengan kendaraan itu. “Kami atur jarak sekitar 30 meter. Mereka membawa senjata laras panjang,” tuturnya.

itu, pengejaran terus dilakukan. Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jumat pagi, langsung mengerahkan pasukan Brigade Mobil di jajarannya. Penyisiran dilakukan, di Desa Pekan Kamis, ditemukan empat sepeda motor milik komplotan. Perburuan pun dimulai dari Pekan Kamis. Sehari diburu, Sabtu 2 Oktober 2010, komplotan diketahui berada di Desa Dolok Sagala. Areal ini dirimbuni kebun sawit dan karet, yang dibelah dengan aliran sungai Blutu. Perburuan di areal 15,09 kilometer, Kecamatan Dolok Masihul, sarat dikelilingi perkebunan sawit milik PT Socfindo, PTPN II dan milik warga, memasuki pekan pertama. Kepolisian menangkap sembilan anggota komplotan dal;am penyergapan, dua anggota komplotan ditemukan dalam keadaan tewas oleh warga. Total tersangka, sebelas orang. Delapan tersangka tewas, tiga lainnya kini menjalani pemeriksaan. Mereka yang tewas, dalam penyergapan pertama di Desa Dolok Sagala, Taufik Hidayat, Zulkarnain, Oji Syahputra, Alex alias Asep. Keempatnya tewas dalam penyergapan

awal, di Dusun Sarang Puah, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul. Sedang Azwar Dedi alias Robinson alias Robin Simanjuntak alias Agam, menyerahkan diri. Sumber menyatakan, Agam berperan sebagai penyedia logistik. “Dari lokasi penangkapannya, ditemukan dua magazine M16, dua magazine AK46 juga peluru dan tiga unit handphone,” sebut perwira yang turut dalam penyergapan. Penyergapan diawali informasi seorang anak desa yang minta salah satu tersangka untuk menunjukan tempat jualan. Informasi dari Angga ini bertalian hingga kepada kepolisian. Taufik Hidayat dan Alex, kata Kepala Polda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Oegroseno pentolan komplotan tersebut. “Siapa yang tertinggi, belum tahu. Itu keterangan dari tersangka yang masih hidup,” jelas Oegroseno. Sehari kemudian, perburuan diintensifkan di sungai Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, yang berjarak 500 meter dari Polsek Dolok Masihul. Penyergapan dilakukan setelah polisi menerima penyerahan diri, Muhamad Chair. Ia meminta warga mengantarkannya ke kantor polisi. Di lokasi sungai Martebing, penangkapan diwarnai aksi dramatis. Dibantu personel jajaran Komando Daerah Militer I Bukit Barisan, dua tersangka, Dedi dan Rahmat tewas. Dedi tewas di tengah aliran sungai Martebing. Semula ia diminta menyerahkan diri, namun, letusan dari senjata api jenis FN, balasannya. Petugas lantas memberondong, Dedi dengan peluru yang bersembunyi dalam air. Penankapan Dedi, dilakukan setelah adanya ledakan granat yang dilakukan Rahmat. Di tepi sungai Martebing, Rahmat enggan menyerah. Ia mencabut pin granat. Granat meledak sebelum ia sempat melemparkannya ke arah petugas. Rabu 6 September, polisi mendapatkan informasi dua mayat pria. Kepala Polda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Oegroseno meyakini kedua mayat yang ditemukan terpisah, di tepi sungai Desa Martebing dan Desa Bantan, bagian dari komplotan itu. Keduanya diidentifikasi, Muhamad Yusuf dan Abah Pendek. Sedang barang bukti yang disita polisi dari komplotan, senjata M16, AK56 dan dua pucuk pistol jenis FN. Juga amunisi lebih dari 700 butir. Ditegaskan Oegroseno, perburuan kini tinggal terhadap seorang komplotan.

MARKAS Besar Kepolisian Republik Indonesia terus menyelidiki dugaan keterkaitan Abu Bakar Ba'asyir dengan jaringan kelompok bersenjata Medan, Sumatera Utara. "Dia diduga memberikan motivasi jihad kepada para tersangka teroris itu," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan di kantornya kemarin. Berdasarkan pengakuan tersangka, menurut Iskandar, Ba'asyir paling sedikit pernah dua kali mengunjungi Medan. Polisi pun mencium jejak Ba'asyir di Hamparan Perak, tempat sekelompok orang bersenjata menyerang kantor dan membunuh polisi akhir bulan lalu. Di Hamparan Perak, menurut Iskandar, Ba'asyir diduga menyerukan jihad kepada para pengikutnya. Selain itu, polisi menuduh Ba'asyir membolehkan pengikutnya merampok demi menegakkan perjuangan Islam. "Akhirnya pengikutnya benar-benar merampok," kata Iskandar. Ba'asyir sudah dua bulan mendekam di ruang tahanan Badan Reserse Kriminal Polri. Ia ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam pembiayaan pelatihan militer di Aceh. Menurut Iskandar, kali ini polisi mengandalkan kesaksian para tersangka untuk membuktikan keterkaitan Ba'asyir dengan kelompok bersenjata Medan. Polisi tak memiliki rekaman ceramah Ba'asyir. Dengan cara itu, Iskandar memperkirakan, pemeriksaan atas pemimpin Jamaah Anshorut Tauhid tersebut baru akan selesai dua atau tiga bulan mendatang.

Kuasa hukum Ba'asyir dari Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan, mengatakan Ba'asyir pernah mengunjungi Hamparan Perak pada 2009. Seperti biasa, di sana Ba'asyir memang memberikan ceramah. Namun dalam ceramahnya Ba'asyir hanya mengajarkan bagaimana menjalankan syariah Islam yang baik. Ba'asyir sama sekali tak menganjurkan kekerasan atau menghalalkan perampokan. "Enggak ada itu. Itu tuduhan yang menyudutkan," kata Michdan melalui telepon pada Kamis lalu. Hingga kemarin, polisi masih memburu sisa anggota kelompok bersenjata yang menyerang kantor polisi dan merampok Bank CIMB Niaga Medan di kawasan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Di daerah perkebunan sawit ini, polisi menduga masih ada sisa anggota komplotan yang bertahan. "Tinggal satu orang lagi, berinisial S," kata Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Oegroseno kemarin. Dalam sejumlah penyergapan sejak pekan lalu, polisi telah menangkap 11 tersangka: 6 orang di antaranya tewas dalam penyergapan, 2 orang ditemukan tewas setelah penyergapan, dan 3 orang lainnya menyerahkan diri. Karena buruannya tinggal satu orang, polisi pun mengurangi jumlah pasukan yang turun ke lapangan. "Yang dikurangi jumlah Brimob," kata Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai Ajun Komisaris Besar Eri Safari. Tapi intensitas penyisiran tetap dipertahankan.

Tewas Tanpa Perlawanan KEPOLISIAN Resor Serdang Bedagai menemukan dua sosok mayat pria di dua tempat berbeda. Sosok mayat pria di tepi sungai Dusun Blok Dua, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Rabu pekan lalu, diidentifkasi bernama Abah Pendek. Saat ditemukan, di tubuh Abah Pendek terdapat tiga bekas mirip tembakan di tubuhnya. Kepala Polres Sergai, Ajun Komisaris Besar Eri Safari mengungkapkan, identitas mayat tersebut belum diketahui. “Karena tidak ada identitas diri yang ditemukan. Berbeda dengan mayat ditemukan di Desa Martebing, tadi pagi,” kata Eri. Penemuan mayat, katanya, berawal dari informasi dari warga, bernama Sarsi.

Mayat, kata Eri, ditemukan di tepi sungai Desa Bantan, dengan mengenakan kaos dalam biru dan celana abuabu tua. “Ditengarai ada luka tembak di dada, pundak kiri dan kepala. Kepala sudah hancur,” kata Eri. Penemuan mayat itu, menjadi temuan kedua, hari ini. Sebelumnya, sosok mayat pria di tepi sungai Desa Martebing, ditemukan dengan kondisi mulai membusuk. Kepala Polda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Oegroseno memastikan, temuan mayat di Desa Martebing, anggota komplotan bersenjata. “Dari keterangan tersangka yang msih hidup dan identifikasi. Yusuf, adalah adik M Chair (tersangka menyerahkan diri),” jelas Oegroseno.(BBS)


KPK POS

13

SUARA KPK

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

HEBOH POLISI KITA Catatan Neta S Pane

POLRI sekarang memang luar biasa. Perhatian bangsa ini kepada Polri begitu besar. Tak heran jika proses pencalonan Kepala Polri menjadi begitu heboh dibandingkan proses pencalonan Panglima TNI. Sayangnya, Presiden SBY yang membawahkan Polri tak mencermati ini. Karena itu, proses pengangkatan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri dilakukan lebih cepat daripada ”mengarbit buah”. Senin, 4 Oktober 2010, setelah keluar tergesa-gesa dari sidang kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) Mutasi terhadap Irjen Timur Pradopo dari Kapolda Metro Jaya menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Dalam hitungan jam, Timur langsung dilantik dan dinaikkan pangkatnya menjadi komisaris jenderal. Padahal, TR Mutasi yang dikeluarkan Kapolri pada Kamis, 30 September 2010, terhadap puluhan perwira Polri hingga kini belum dilakukan pelantikannya. Dalam hitungan jam pula, Presiden mencalonkan Timur sebagai Kapolri dan menyerahkan surat pencalonannya kepada DPR. Aksi ”pengarbitan” ini makin mengejutkan tatkala publik mengetahui ternyata Timur tak masuk daftar yang dicalonkan Kapolri dan Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden. Padahal, menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dalam memilih calon Kapolri, Presiden harus memerhatikan masukan kedua lembaga. Memang, dalam menentukan calon Kapolri, Presiden memiliki hak prerogatif. Meski demikian, sangatlah elok jika Presiden memerhatikan etika, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi kepatutan dalam proses pencalonan Kapolri selama ini. Kasus hampir serupa pernah terjadi di era Presiden Megawati. Saat itu Kapolri Jenderal Bimantoro yang akan diganti menyerahkan tiga nama

calon. Mega tak setuju dan mengembalikannya serta meminta Polri melakukan rapat ulang Dewan Kebijakan. Hasilnya, Bimantoro menyerahkan tiga nama baru. Nama Komjen Da’i Bachtiar ada di antaranya. Mega lalu memilih Da’i dan menyerahkannya kepada Komisi III. Proses pemilihan Kapolri berjalan lancar tanpa cacat dan tak menimbulkan protes serta heboh di sana-sini. Belajar dari kasus Timur, elite pemerintahan ataupun elite kepolisian sudah saatnya mau menyadari, Polri adalah lembaga yang sangat peka sekarang ini. Berbagai kasus menyangkut Polri selalu menimbulkan kehebohan. Lihat saja kasus CicakBuaya, kasus Gayus, kasus Susno, kasus rekening gendut, dan lainnya. Ini fakta yang harus dihadapi dan disikapi dengan cermat. Polri diuntungkan Kehebohankehebohan ini juga buah reformasi. Dengan reformasi, Polri sesungguhnya paling diuntungkan. Reformasi membuat Polri terpisah dari TNI, yang membuat Polri seperti lembaga ”superpower” yang tak tersentuh. Sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak satu pun pejabat Polri diperiksa. Sementara begitu banyak kepala daerah, pejabat

departemen, jaksa, hakim, duta besar, dan anggota legislatif diperiksa KPK serta diadili di Pengadilan Tipikor. Apakah ini karena pejabat Polri benarbenar bersih? Tentu tidak. Keuntungan lain Polri dari buah reformasi dan kerap menimbulkan iri adalah soal anggaran. Sepanjang era

reformasi, Polri mendapatkan kenaikan anggaran 900 persen. Tahun 1999/2000 anggaran Polri hanya Rp 3,2 triliun. Tahun 2010 dan 2011 melonjak menjadi Rp 27,1 triliun dan Rp 28,1 triliun. Bandingkan dengan anggaran TNI. Tahun 1999/2000 hanya Rp 9,9 triliun dan tahun 2010 menjadi Rp 42 triliun.

Hanya naik 424 persen untuk lima lembaga (angkatan darat, laut, udara, Mabes TNI, dan Kementerian Pertahanan). Ironisnya, kenaikan anggaran yang begitu besar tak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Keluhan terhadap Polri masih terus bermunculan. Munculnya berbagai keluhan ini akibat tidak konsistennya elite kepolisian menjalankan reformasi di institusinya. Kemudian, masih salah kaprahnya penggunaan anggaran dan tajamnya diskriminasi di internal Polri. Salah kaprah penggunaan anggaran terlihat dalam Program Pembangunan dan Rencana Kebutuhan Baseline Polri 2010-2014 yang menghabiskan Rp 143 triliun. Dalam program ini, elite Polri lebih mengarahkan institusinya sebagai ”pemadam kebakaran”, bukan mengedepankan polisi sebagai aparat yang melakukan cegah dini atau tindakan preventif. Ini terlihat dari minimnya anggaran intelijen yang hanya Rp 1 miliar untuk Pengembangan Strategi Kamtibmas selama lima tahun. Tajamnya diskriminasi di dalam Polri juga makin mengkhawatirkan. Diskriminasi menyangkut suku, agama, ras, antara Akpol dan non-Akpol, serta antara lelaki polisi dan

wanita polisi. Figur-figur nonAkpol diposisikan sebagai warga negara kelas dua. Mereka kerap termarjinalisasi. Sangat ”tak mungkin” bagi mereka bisa masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekolah Staf dan Pimpinan, dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi. Sangat mustahil bagi mereka bisa mendapatkan pangkat brigadir jenderal. Jika di internalnya saja masih bercokol kanker diskriminasi, bagaimana jajaran Polri mampu bersikap profesional dan mengedepankan kesetaraan dalam melakukan penegakan hukum di tengah masyarakat? Melihat kompleksnya persoalan di internal Polri, institusi ini memang sangat membutuhkan figur Kapolri yang punya kapabilitas serta integritas tinggi dan bukan figur ”karbitan”. Ada tiga hal yang harus dilakukan dengan konsisten oleh Kapolri baru, yaitu mau bersikap tegas, mau menjadi teladan, dan mau menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Selama ini banyak figur di Polri yang mampu menjalankan ketiga hal tersebut. Persoalannya, mereka tidak mau. Kalaupun mau, tidak pernah konsisten. Akibatnya, pimpinan kepolisian selalu terlihat tak tegas. Polri dilanda krisis keteladanan berkepanjangan. Sistem kontrol tak pernah berjalan maksimal. Di mana-mana publik mengeluhkan sikap, perilaku, dan kinerja polisi. Kehebohan selalu muncul dari institusi Polri. Tak mudah menjadi Kapolri di tengah besarnya perhatian bangsa kepada kepolisian dan tingginya tuntutan publik kepada Polri. Namun, jika Presiden sebagai institusi yang membawahkan Polri senantiasa cermat menyikapi dinamika masyarakat dan masyarakat secara bersama-sama mencermati dinamika Polri, tentu Kapolri baru akan lebih bisa membenahi institusinya. Penulis adalah Ketua Presidium Indonesia Police Watch / Kps 08010

KEWENANGAN EVALUATIF UKP4 Catatan Roby Arya Brata

UNIT Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, atau yang lebih dikenal sebagai UKP4, baru saja menyerahkan hasil evaluasi atas kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II periode Juli-Agustus kepada Presiden. Namun benarkah UKP4 memiliki kewenangan hukum untuk menilai kinerja Kabinet? Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang UKP4, tegas dinyatakan bahwa UKP4 bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai dengan penyelesaian penuh. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UKP4, seperti dinyatakan dalam Pasal 4, di antaranya menjalankan fungsi melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program, dan membantu Presiden menemukan kendala dalam pelaksanaan program pemerintah serta cara mengatasinya. Jadi, jelas fungsi utama atau core business UKP4 adalah melakukan pemantauan atau monitoring terhadap implementasi kebijakan dan programprogram pemerintah. Ia tidak memiliki wewenang evaluatif terhadap kinerja program atau lembaga pemerintah. Dalam proses analisis kebijakan, pemantauan sebagai suatu metode analisis kebijakan dilakukan setelah alternatif kebijakan (policy alternatives) diambil dan aksi kebijakan atau policy actions diimplementasikan. Dengan kata lain, kewenangan atau kegiatan UKP4 dilakukan setelah suatu kebijakan atau program dijalankan atau after action (ex post), bukan sebelum (ex ante) atau setelah program selesai dilakukan. Jadi informasi kebijakan (policy

information) yang dihasilkan UKP4 seharusnya tentang sebab dan akibat suatu kebijakan atau program. Fungsi UKP4 lebih sekadar “memotret” apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ia harus dapat menjawab “what happened, how and why?” dari suatu program, dan karenanya mentransformasi informasi aksi kebijakan menjadi informasi tentang dampak kebijakan (policy outcomes). UKP4 lebih berkepentingan pada pembuatan premis-premis tentang fakta daripada nilai, dan klaim kebijakannya bersifat penandaan (designative claims). Pendekatan yang digunakan UKP4 seharusnya lebih bersifat empirical, yaitu untuk menjawab “does it exist?”, bukan evaluative. Fungsi UKP4 Ada empat fungsi utama yang seharusnya dilakukan oleh UKP4. Pertama, memastikan penaatan atau compliance, yaitu membantu menentukan sejauh mana tindakan dan perilaku pelaksana kebijakan dan pihak terkait lainnya telah mematuhi standar dan prosedur yang telah ditentukan. Kedua, melakukan audit sosial atau social auditing, yaitu menentukan sejauh mana sumber daya dan pela-

yanan yang ditujukan untuk kelompok sasaran dan pemanfaat tertentu telah benar-benar sampai pada mereka. Ketiga, melaksanakan akuntansi sosial atau social accounting, yaitu menghasilkan informasi yang berguna bagi penghitungan perubahan sosial dan ekonomi sebagai dampak implementasi kebijakan atau program. Dan keempat, penjelasan (explanation)--menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan mengapa dampak kebijakan atau program berbeda, dengan kata lain bukan hanya menjawab how, namun juga why suatu program berjalan atau terhambat (bottlenecking). Jadi, keliru apabila UKP4 menempatkan dirinya sebagai evaluator untuk menilai kinerja suatu program atau lembaga pemerintah. Ia hanya “memotret” kemajuan atau progress

dari program pemerintah, menemukan dan menjelaskan sebabsebab suatu program berjalan dengan baik atau terhambat, dan melaporkannya kepada Presiden atau stakeholder lainnya. UKP4 hanya membuat progress report dari program pemerintah, tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja program itu (program performance). Karena itu, pemberian warna biru, hijau, dan merah oleh UKP4 pada proses kemajuan program-program pemerintah dapat menyesatkan atau misleading bagi user atau stakeholder UKP4. Warna-warna itu bisa disalahtafsirkan oleh para menteri, politikus, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa UKP4 telah melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja para menteri dan lembaga pemerintahan. Namun tampaknya beberapa menteri menafsirkan “rapor merah” yang diberikan oleh UKP4 sebagai judgment atau penilaian buruk UKP4 terhadap kinerja mereka. Hal demikian dapat terjadi karena para menteri tersebut kurang memahami proses analisis kebijakan, atau justru UKP4 menempatkan dirinya sebagai evaluator

terhadap kinerja lembaga pemerintahan. Kemungkinan lainnya adalah kelemahan UKP4 dalam melakukan komunikasi politik dan manajemen dengan stakeholder tentang fungsinya yang sebenarnya, yaitu melakukan pemantauan, bukan melaksanakan evaluasi kinerja. Karena itu, sebaiknya UKP4 tidak menggunakan konsep, istilah, tanda, atau pendekatan-pendekatan yang dapat ditafsirkan sebagai melakukan evaluasi kinerja. Frasa-frasa yang digunakan oleh UKP4, seperti “sangat memuaskan”, “memuaskan”, “mengecewakan”, dan “ukuran atau kriteria keberhasilan” sudah merupakan judgment atau penilaian, bukan frasa pemantauan. Penggunaan persentase akan lebih baik dan obyektif, karena lebih netral. Tetapi, bila Presiden telah (secara lisan?) atau akan memberikan kewenangan kepada UKP4 untuk melakukan evaluasi kinerja, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 perlu diubah, diperjelas, dan dipertajam. Tentu bila UKP4 melakukan evaluasi, ia sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi dari The American Evaluation Association, di antaranya evaluator harus memiliki kompetensi dan kinerja yang memadai. Evaluator juga harus memahami mekanisme dan proses kebijakan publik. Ia juga harus mengetahui proses birokrasi dan pemerintahan, terutama proses anggaran. Ia harus seorang yang mumpuni, bukan seorang amateur. Sebab, bila proses dan hasil evaluasinya questionable, ia akan ditolak atau dianggap “ecek-ecek”. Selain itu, rekomendasi kebijakan dari seorang penilai amateur yang keliru bisa berbahaya bagi efektivitas kebijakan dan pemerintahan. Penulis adalah Dosen Analisis Kebijakan Program Pascasarjana MPKP FE UI dan Fisip Universitas Djuanda/ Ktemp 19910


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

SUMUT

152 Calhaj T.Tinggi Ditepung tawari

Dum Truk Pengangkut Tanah Timbun Bebas Masuk Kota Rantauprapat

TEBING TINGGI - Sebanyak 152 Calon Jemaah Haji yang akan berangkat ke tanah suci Mekkah ditepung tawari sanak keluarga dan kalangan birokrasi Pemko Tebingtinggi di gedung Balai Kartini Jalan Imam Bonjol Tebingtinggi, Rabu. Keberangkatan Calhaj Tebingtinggi yang tergabung di Kloter 03 embarkasi Polonia Medan direncanakan akan dilepas Walikota Drs H Eddy Syofian MAP bersama masyarakat dari Mesjid Raya setempat, Rabu (13/10). Calon Jemaah haji Tebingtinggi yang akan berangkat tersebut seyogianya 153 orang. Namun karena meninggal dunia 1 orang maka jadi152 orang terdiri 46 laki-laki dan 106 perempuan, Calhaj termuda perempuan berusia 21 tahun dan yang tertua laki-laki berusia 85 tahun,sedangkan Calhaj dari luar kota Tebingtinggi sebanyak 4 orang. (RS)

Akbid Pemko Tebingtinggi Pindah Lokasi TEBINGTINGGI - Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Tebingtinggi, Akademi Kebidanan (Akbid) milik Pemko Tebingtinggi yang saat ini berlokasi di Jalan Rumah Sakit Umum pindah ke komplek BP-7 Jalan Gunung Lauser. Sedangkan gedung lama Akbid akan difungsikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Dr Kumpulan Pane. Demikian Penjabat (Pj) Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP dalam apel gabungan, Senin, di halaman Sekretariat Pemko Tebingtinggi Jalan Sutomo. Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat, hendaknya dimulai dari Puskemas, karena keberadaan Puskesmas sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan tingkat paling bawah, harus mempunyai keunggulan masing-masing. Misalnya Puskesmas Bandar Sono unggul dibidang paru-paru demikian pula dengan puskesmas lainnya. "Kedepan kinerja pegawai yang sudah ada, akan terus dimaksimalkan. Oleh karenanya peningkatan disiplin harus diciptakan dan tingkatkan. Sedangkan ditahun 2011 mendatang tidak akan ada lagi penambahan tenaga honorer," tegas Walikota. (RS)

Ranting IPK Dataran Tinggi Adakan Gotong Royong BINJAI - Untuk mencegah merebaknya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kecamatan Binjai Timur, Ikatan Pemuda Karya (IPK) Ranting Dataran Tinggi dan PAC Binjai Timur yang melibatkan Batalyon Arhanudse 11, Detasemen Brimob Kompi B Kota Binjai, Koramil Binjai Timur serta masyarakat, melakukan gotong royong di Jalan Ikan Hiu dan Jalan Ikan Tenggiri Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Jumat pagi. Gotong royong yang dilakukan, seperti membersihkan parit-parit dan lingkungan di sekitar perumahan warga didua tempat, yang dianggap dapat menimbulkan wabah penyakit DBD. “Tujuan gotong royong ini untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan untuk mencegah mewabahnya DBD, karena beberapa waktu lalu ada warga yang terjangkit DBD,”cetus Darwin Situngkir SH Ketua Ranting IPK Binjai Timur disela-sela kegiatan itu. Lebih jauh dikatakan Darwin, selain untuk menciptakan lingkungan yang bersih, gotong royong ini juga untuk memperlancar saluran parit yang tersumbat. “Saya dapat kabar dari warga, saluran parit tidak lancar yang menyebabkan banjir jika dimusim hujan,”ungkapnya. Sementara Ketua PAC IPK Binjai Timur J Saragih mengatakan, PAC IPK Binjai Timur sangat mendukung kegiatan sosial yang dilakukan IPK Ranting Dataran Tinggi. J Saragih berharap kegiatan ini terus berlanjut dan ranting-ranting IPK di wilayah Binjai Timur juga melakukan hal yang positif seperti ranting IPK Dataran Tinggi. “Sudah saatnya IPK berkarya untuk masyarakat, dengan mengadakan gotong royong dan kegiatan positif lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat,”ujar Saragih. J Hasibuan salah seorang tokoh masyarakat Dataran Tinggi, mengaku bangga dengan kegiatan gotong royong yang dicanangkan Ikatan Pemuda Karya ini. Dia berharap kegiatan ini dapat berjalan dua minggu sekali dalam satu bulan. Tampak hadir pada gotong royong itu, Wadanyon Arhanudse 11 Binjai Mayor (CAV) Edy Nugraha bersama 20 anggotanya, mewakili Satuan Brimob Kompi B Iptu Misdi bersama 15 anggotanya, anggota Polsek Binjai Timur dan Camat Binjai Timur Syafrizal beserta jajarannya.(SBR).

GOTONG ROYOMG - Ikatan Pemuda Karya (IPK) Ranting Dataran Tinggi dan PAC Binjai Timur bersama Batalyon Arhanudse 11, Detasemen Brimob Kompi B Kota Binjai, Koramil Binjai Timur serta masyarakat sedang bergotoroyong. (KPK POS/SABAR)

LAUNCHING UDD - Ketua PMI Langkat Surya Djahisa terlihat bersama Ketua PMI Provsu Kasim Siyo saat hadir pada peringatan HUT PMI ke-65 sekaligus Launching Unit Donor Darah (UDD) PMI Langkat di Markas PMI Langkat Komplek Kantor Bupati, Selasa. (KPK POS/JUL)

Kesadaran Donor Darah di Sumut Masih Rendah STABAT - Keberadaan Palang Merah Indonesia (PMI) di Negara kita usianya sudah mencapai 65 tahun. Kini PMI dituntut peran dan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat dalam membangun kesehatan masyarakat terutama difungsikannya peran program Ambulan 118 untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, serta memperkenalkan Unit Donor Darah (UDD) PMI Langkat kepada Instasi Pemerintah dan masyarakat umum untuk peduli medonorkan darah. Hal tersebut disampaikan Ketua PMI Provinsi Sumatera Utara Drs. H Kasim Siyo MSi pada peringatan HUT PMI ke-65 sekaligus Launching Unit Donor Darah (UDD) PMI Langkat di Markas PMI Langkat Komplek Kantor Bupati, Selasa. Kasim Siyo menegaskan, donor darah pada dasarnya bukan mendatangkan penyakit tetapi memperbaiki siklus peredaran darah baru dan hal tersebut dapat menjadikan tubuh lebih sehat bagi pendonor. Diakui, kesadaran masyarakat di Sumut untuk

mendonorkan darah dirasa masih kurang dibandingkan dengan daerah pulau Jawa dan diharapkan kepada pengurus PMI Langkat untuk mengkampanyekan masyarakat agar berdonor di unit donor darah PMI Langkat. Ketua PMI Langkat Drs H Surya Djahisa MSi yang juga Sekdakab Langkat melaporkan keberadaan UDD PMI Langkat dimulai dari Januari 2010 dan telah menghasilkan 470 kantong darah dan telah disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan sekitar 319 kantong dan dari 470 kantong 110

rusak dan sampai saat ini masih tersisa 41 kantong di UDD PMI Langkat. Dalam hal mengatasi kekurangan darah, pihaknya telah berkerja sama dengan pihak Jamsostek dan PT. Jasa Raharja . Adrian ketua Panitia melaporkan bahwa tujuan kegiatan peringatan HUT PMI ke-65 ini untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk memperkenalkan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Langkat. Sekaligus mengenalkan program yang ada di PMI seperti Ambulan 118 , HIV/AIDS, dan kegiatan yang dilaksanakan Donor Darah sukarela. Sosialisasi dan simulasi pertolongan pertama bersama palang Merah Remaja. Hadir dalam acara tersebut Asisten Ekbangsos Drs H Amir Hamzah MSi, Kepala Program Ambulan Dr HGusnadi Tala, serta undangan lainnya. (JUL)

KUBE Sei Bamban Dapat Kucuran Dana SEI BAMBAN - Kelompok Usaha Bersama (Kube) Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Sedangbedagai mendapat bantuan program pemberdayaan fakir miskin tahun 2010 berasal dari dana dekonsentrasi program kerjasama Dinas Sosial Sergai, Dinas Sosial Provinsi Sumut dan Kementerian Sosial. Bantuan itu secara simbolis diserahkan Wabup Sergai H Soekirman didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi kepada pengurus Kube se-Kecamatan Sei Bamban pada acara silaturrahmi halal bi halal jajaran pemerintahan dan warga Kecamatan Sei Bamban di halaman kantor Camat Sei Bamban, Senin. Kelompok yang mendapat bantuan itu diantaranya, Kube Sepakat, Kube Gemilang, Kube Maju Kube Jaya, Kube Tulip dan Kube Melati masing-masing mendapat bantuan program sebesar Rp20 juta. Selain itu juga

diserahkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) kepada seluruh Kepala Desa di Kecamatan Sei Bamban. Bantuan kepada Kube Sergai yang berasal dari dana dekonsentrasi program kerjasama Dinas Sosial Sergai, Dinas Sosial Provinsi Sumut dan Kementerian Sosial itu tersebar di lima kecamatan

yaitu Kecamatan Sei Rampah, Dolok Masihul, Pantai Cermin dan Sei Bamban. Masing-masing Kube menerima kucuran bantuan sebesar Rp 20 juta untuk dimanfaatkan sesuai jenis usaha kelompok dalam upaya peningkatan kesejahteraan fakir miskin. (ADI).

BANTUAN KUBE - Wabup Sergai H Soekirman didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi secara simbolis menyerahkan bantuan program pemberdayaan fakir miskin kepada pengurus Kube se-Kecamatan Sei Bamban pada acara silaturrahmi halal bi halal di halaman kantor Camat Sei Bamban. (KPK POS/ADI)

RANTAU PRAPAT - Lalu lintas di Kota Rantauprapat sebulan terakhir ini semakin tidak tertib. Hal ini akibat bebasnya sejumlah armada angkutan barang memasuki kawasan perkotaan. Dan yang lebih parah lagi, dum truk pengangkut tanah timbun juga ikut-ikutan bebas masuk ke inti ibu kota Labuhanbatu ini. Pantauan KPK Pos, dum truk yang mengangkut tanah timbun yang melintasi jalan protokol di Rantauprapat sering menimbulkan kemacetan. Selain itu, suasana sekitar penumpukan tanah timbun itu, tepatnya di seputar simpang Aek Tapa Jalan SM Raja semakin tidak menentu. Sebab, bekas ban dum truk yang baru selesai menimbun tanah pada sepanjang jalan di Aek Tapa itu menjadi tidak karuan dan serba salah. Jika musim kemarau menimbulkan banyak abu, sedangkan jika hujan menjadi becek dan tak menentu. Sejauh ini tampaknya belum ada penanganan yang serius dari pihak Badan Lingkugan Hidup maupun pihak Sat Pol PP Labuhanbatu. Namun keterangan yang dihimpun KPK Pos dari Dinas Perhubungan menyebutkan, bahwa Pemkab Labuhanbatu tidak pernah ada mengeluarkan surat ijin masuk kota bagi angkutan barang dan pengangkut tanah timbun yang melintas diperkotaan Rantauprapat . "Kita tidak pernah mengeluarkan surat ijin masuk kota. Namun yang jelas, jalan lintas yang menuju kawasan perkotaan Rantauprapat kita pasang rambu-rambu yang menyatakan larangan masuk kota bagi bus dan truk," ujar salah seorang pejabat di Dinas Perhubungan Pemkab Labuhanbatu kepada KPK Pos belum lama ini. Dijelaskan, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh supir bus maupun supir truk/angkutan barang, maka yang berhak untuk menindaknya adalah pihak Kepolisian. Sebab tugas Pemkab Labuhanbatu adalah memfasilitasi jalan dan rambu-rambu, sedangkan yang mengeksekusi supir nakal adalah pihak Kepolisian. Bekaitan dengan masalah tersebut, saat ingin dikonfirmasi KPK Pos kepada Kasat Lantas Polres Labuhanbatu belum berhasil dihubungi. Sehingga belum diketahui apa yang menjadi latar belakang sejumlah angkutan barang dang pengangkut tanah timbun bebas masuk kawasan perkotaan di Rantauprapat..(TS)

Warga Teluk Aru Gembira Jembatan Jalan Lingkar Selesai Dibangun P.BRANDAN - Warga Teluk Aru, Brandan, Kabupaten Langkat menyambut gembira rampungnya pembangunan jembatan jalan lingkar sepanjang 50 meter dengan lebar 7 meter yang dibangun di daerah itu. Kegembiraan itu disampaikan tokoh masyarakat Langkat, ekponen 66/ketua ACMTA (Aliansi Cinta Masyarakat Teluk Aru) Dr H Achmad Zar kepada Koran ini, Senin. "Apa yang diharapkan masyarakat selama ini sudah terwujud dan terlaksana dengan baik. Apa lagi pembangunan ini dikerjakan sesuai kontrak dan kualitasnya cukup baik," ujar Achmad Zar. Sementara itu Direktur PT Mega Jaya, Ir M Situmorang, yang mengerjakan proyek ini mengatakan, bangunan jembatan berukuran 7 x 50 m menelan biya Rp4,9 miliar, dengan masa kontrak 14 September s/d 30 Oktober. Kepala Humas LSM Peka Langkat MS Rokan SPd mengatakan, panitia lelang Langkat tepat memenangkan PT Mega Jaya, karena konyraktor ini benar-benar professional dan cukup berpenglaman mengerjakan proyekproyek besar. Perusahaan ini pernah mengerjakan pembangunan jembatan Sei wampu Stabat, T.Pura dan Titi Pelawi dan Pircok yang dijamin kualitasnya. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dan merawat proyek ini dengan baik. Jembatan ini berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas dari arah Medan ke Aceh tanpa melewati Jalan Thamrin Pangkalan Berandan. (MIRA)

Korban Trafficking Terima Bantuan STABAT - Praktek-praktek perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia telah lama berlangsung. Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia, sekaligus bentuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. Disisi lain perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara. “Peristiwa ini merupakan pengalaman yang berharga, selanjutnya mampu mengatasi permasalahan ini dengan tabah dan kuat,” ujar ketua TP.PKK Langkat Ny.Nuraida Ngogesa didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Sejahtera kantor KB dan PP Rina W.Marpaung di kediaman Rumah Dinas Bupati Selasa. Ny.Nuraida Ngogesa memberikan bantuan Rp2 juta dan seperangkat alat sholat kepada Tuti Handayani (22) yang berasal dari Desa Pasar Baru Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang yang merupakan korban human trafficking di negeri jiran Malaysia satu bulan yang lalu. Kedatangan Tuti didampingi Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) M Togar Lubis. “Pergunakanlah dengan sebaik-baiknnya bantuan ini,” pesan beliau

yang disambut haru dan linangan air mata. Seperti dimaklumi, sebelumnya ketua TP. PKK Langkat Ny. Nuraida Ngogesa telah berusaha untuk bertemu langsung dengan Tuti pada saat pemberian bantuan kepada Widodo penderita Hydrocepalus. Namun dikarenakan Tuti telah kembali bekerja di Medan, hal ini diundur dan akhirnya dijadwalkan bertemu di rumah dinas Bupati. “Terima kasih Buk..,semoga Allah SWT memberi limpah kebajikan atas semua perhatian ibu terhadap saya,” ungkap Tuti sambil berlinang air mata. (JUL)

BANTUAN - Ketua TP-PKK Ny.Nuraida Ngogesa saat bersama dengan Tuti Handayani (22) korban trafficking yang mendapat bantuan di rumah dinas, Selasa. (KPK POS/JUL)


15

KPK POS E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

SRG Atasi Kesulitan Petani dan UKM PANTAI CERMIN - Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi para petani dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Melalui skema SRG ini, maka komodi yang dimiliki pelaku usaha, terutama kelompok petani dan UKM yang disimpan di gudang akan diterbitkan resi gudang. Resi yang diterbitkan dapat dijadikan agunan sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya sehinggah pelaku usaha dapat menjaminkan resi gudang untuk memperoleh modal kerja dan kebutuhan pembiayaan. Hal itu diungkapkan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Dr Deddy Saleh pada acara sosialisasi SRG Bappebti dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdangbedagai, Rabu lalu, di aula resort hotel Pantaicermin Themepark yang diikuti seratus peserta. Secara umum, menurut Deddy, tingkat kesejahteraan para petani belum memadai. Hal ini antara lain disebabkan harga jual komoditi hasil pertanian pada saat panen tidak seimbang dengan modal kerja yang telah dikeluarkan. Demikian juga dalam pembiayaan, para petani dan UKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit karena harus memiliki Fixed Asset berupa tanah, rumah dan lain-lain yang dapat dijadikan agunan. SRG bedasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 ini, di Indonesia telah dilaksanakan di 8 daerah yakni, di Indramayu, Karanganyar, Jombang, Banyumas, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang dan Gowa. Untuk komoditi gabah dan jagung walaupun berdasarkan Permendag No 66/M-DAG/PER/6/2007 terdapat 8 komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG seperti, gabah, beras, jagung, karet, kopi, kakao, lada dan rumput laut. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan SRG secara nasional di daerah sentra produksi dengan melibatkan peran aktif pihak terkait seperti, pemerintah kabupaten, pengelola gudang, pemilik gudang, lembaga penilaian kesesuaian, asuransi, lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank, serta para pelaku usaha baik itu petani, pedagang, pabrikan maupun eksportir. “Pemerintah melalui Kementrian Perdagangan telah melakukan pembangunan gudang melalui Dana Stimulus Fiskal tahun anggaran 2009 terhadap 41 gudang komoditi frimer, yang teriri dari 35 gudang flat dan 6 gudang silo di daerah sentra produksi yang tersebar di 34 Kabupaten/Kota pada 10 provinsi di Indonesia," terangnya. Sementara itu, Bupati Sergai HT Erry Nuradi memberikan apresiasi kepada pihak Bappebti yang telah mempercayakan Kabupaten Sergai sebagai salah satu kabupaten yang mendapatkan dana untuk pembangunan fisik gudang dengan SRG di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan. Gudang tersebut, pembangunannya masih dalam proses, akan selesai dibangun pada akhir November dan pada tahun 2011 mendatang sudah siap dioperasionalkan. Dijelaskan bupati, Kabupaten Sergai layak menerima dana SRG karena merupakan daerah surplus beras. Sesuai data BPS tahun 2009 luas tanaman padi sawah 77.506 Ha dan padi ladang luasnya 232 Ha yang dapat menghasilkan panen mencapai 348.083 atau memproduksi beras mencapai 218.388 ton. Dari jumlah penduduk Kabupaten Sergai 630.728 jiwa yang memerlukan beras sebanyak 87.040 ton maka Sergai merupakan daerah surplus beras 131.348 ton. Dari data diatas, lanjut bupati, Kabupaten Sergai sangat memerlukan sarana penyimpanan atau gudang guna menampung hasil panen para petani. "Hal ini untuk menjaga kestabilitas harga dan mutu terutama pada saat panen raya. Selain itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani karena harga jual ketika pasca panen yang biasanya turun," ujar Erry Nuradi. Hadir dalam acara itu, Bappebti Pusat, Kepala Dinas Perindagpar Sergai, A Damanik, Kapala Bagian, Kantor, Camat Pantaicermin Pribadi Peranginangin SSos serta para Kepala Desa dan Kelompok Tani. (ADI).

Yubelium ke-145 BNKP Diperingati di Desa Hilisataro NISEL - Jemaat BNKP (Banua Niha Keriso Protestan), Minggu lalu, merayakan Hari Yubelium, yang diikuti 12 desa di wilayah itu. Perayaan Yubilium ke-145 tahun BNKP ini dilaksanakan di halaman Desa Hilisataro, Kecamatan Toma. Sebelum acara dimulai, diadakan pengaluangan bunga kepada Bupati Nisel beserta Nyonya Nur Asna Laosa, Ketua DPRD, Pendeta Resort Ritter Dakhi M TH. Bupati Nias Selatan F Laia SH MH dalam amanatnya menghimbau agar Keimanan lebih ditingkatkan dan lebih mengedepankan mencari kerajaan Allah. Kepada seluruh jemaat BNKP dipesankan agar lebih mandiri lagi keimannaya baik dalam kerukunan umat beragama, maupun kerukunan bermasyarakat. Pada kesempatan itu Bupati menyerahkan bantuan sebesar Rp25 juta, Sekda Rp2 juta, Dinas Kesehatan Rp2 juta, Kadis Pendapatan Rp2 juta, Kabag Kesbang Rp2 juta, BKD Rp2 juta, Ketua PKK Rp1 Juta, Kadis Pendidikan Rp1 j uta, Kakan Satpol PP Rp500.000, Camat Telukdalam Rp1 juta, Camat Toma Rp500.000. Ketua DPRD Nias Selatan Efendi menegaskan, perayaan Hari Yubelium ke-145 tahun BNKP, merupakan salah satu momen untuk memperbaiki keimanan dan menjaga hubungan antar umat beragama. Pada kesempatan tersebut ketua DPRD Nisel menyumbang Rp 5 juta. Pada kesempatan itu Pendeta Ritter Dakhi M TH menjelaskan, dalam keimanan dan menjalankan kehidupan ini harus berpedoman kepada Firman Tuhan. Karena, demikian pesannya, semua yang ada di dunia ini baik benda hidup maupun benda mati akan berguna. (ARM)

SUMUT / NAD

ANEKA

Aceh Tamiang Produksi Benih Padi Bestari ACEH TAMIANG - Petani Desa Matang Ara Jawa, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang berhasil memproduksi benih padi sesuai standar yang telah ditentukan, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan benih padi di Aceh Tamiang. Keberhasilan ini ditandai dengan panen perdana oleh Bupati Aceh Tamiang Abdul Latief. Kamis lalu. Kadis Pertanian Aceh Tamiang M Yunus melaporkan, luas hamparan sawah yang dijadikan penangkar benih padi di Desa Matang Ara Jawa, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 102 Hektare yang dibiayai dana Otsus 2010 yaang terbagi dalam 2 kelompok. Satu kelompok seluas 30 hektar dan satu kelompok lagi 72 hektar. Tujuan penangkar benih ini, sebut Yunus, untuk membimbing dan melatih petani agar

mampu memproduksi benih sendiri sehingga kebutuhan benih padi untuk Kabupaten Aceh Tamiang tidak tergantung dari daerah lain. Menurutnya kebutuhan benih padi untuk Kabupaten Aceh Tamiang setiap tahun sebanyak 725.000 Ton (29.053 Ha x 25 Kg). Itupun kalau petani memakai 25 Kg/Ha. Tetapi kebiasaan petani memakai 50–75Kg/Ha diperkirakan kebutuhan diatas 1.000.000 ton tiap tahunnya. Dengan adanya produksi benih, kataYunus, Kabupaten

Aceh Tamiang telah dapat memenuhi setengah dari kebutuhan benih untuk seluruh Kabupaten, dengan perkiraan produksi 5.000 Kg/Ha. Selain itu, penangkar benih juga dapat menambah pendapatan petani serta menampung tenaga kerja dalam prosessingnya. Begitu juga penambahan harga jual antara Rp100 – Rp200 Kg. "Selama ini, selain digunakan untuk daerah sendiri, benih padi juga dijual ke daerah lain melalui PT Pertani dan PT Sang Hyang Sri Medan," katanya. Bupati Aceh Tamiang Drs Abdul Latief pada panen penangkaran benih padi, mengatakan, keberhasilan petani Desa Matang Ara Jawa memproduksi benih padi agar diikuti petani lain. Menurutnya, keberadaan penangkar benih akan menghasilkan benih padi bermutu

sehingga produksi padi meningkat. Disamping itu pendapatan petani juga meningkat karena harga benih lebih tinggi dari harga padi untuk konsumsi. Usai acara panen raya, Ketua Kelompok M Yunus

mengatakan benih padi SS/ Benih Pokok ini khusus ditanam di areal Gampong Matang Ara Jawa. Jenis benih padi tersebut varietas padi Bestari. Umur padi 110 hari hingga 115 hari siap panen.(BSO)

PANEN RAYA - Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Drs.H.Abdul Latief beserta Kepala Dinas Pertanian Pemkab Aceh Tamiang M.Yunus beserta istri bupati Hj. Siti Rahmah sedang memanen secara simbolis padi benih unggul di desa Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang (KPK POS/ Bachruni Sitompul)

Pemkab Madina Peroleh 228 Orang CPNS dari Men-PAN PANYABUNGAN - Sebanyak 228 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) akan diterima Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sesuai dengan hasil penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) sebulan lalu. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Madina Asrul Daulay AP saat ditemui Wartawan di ruang kerjanya, Rabu. Asrul mengatakan Pemkab Madina memeroleh jatah sebanyak 228 orang yang akan diterima sebagai CPNSD untuk formasi tahun 2010. Jumlah ini sebenarnya

sedikit dibanding kondisi ideal jumlah PNS yang ada saat ini yang berjumlah 7000-an PNS. Sedangkan untuk kondisi ideal Pemkab Madina membutuhkan 10 ribuan PNS. ”Kita memeroleh sebanyak 228 orang CPNSD dari 3 jenis yakni tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan teknik dan ini merupakan ketetapan MenPAN sekira sebulan lalu. Jumlah penerimaan ini berdasarkan kajian dan monitoring yang dilakukan MenPAN, karena jumlah ideal Pemkab Madina membutuhkan 10 ribuan PNS dari jumlah sekarang yang hanya sekitar 7 ribuan,” terang Asrul. Dia juga menjelaskan,

jadwal pelaksanaan penerimaan CPNSD ini tergantung dengan dikeluarkannya rangkaian serta rincian formasi dari MenPAN. Terkait penetapan jadwal penerimaan, Asrul mengatakan, pelaksanaannya diperkirakan Oktober ini, meskipun tanggalnya belum bisa dipastikan. Hanya saja jumlah yang akan diterima sebanyak 228 orang, dengan rincian tenaga pendidikan sebanyak 103 orang, tenaga kesehatan sebanyak 68 orang dan untuk tenaga teknis sebanyak 57 orang. Untuk tahun ini, lanjut Kepala BKD Madina, tak ada jalur atau kesempatan bagi yang hanya memiliki

ijazah atau lulusan SMA sederajat. Tahun ini pendidikan sesuai dengan formasi yang ada minimal Diploma 2. ”Bagi pelamar nantinya harus berpendidikan minimal D2 sedangkan bagi yang hanya memiliki ijazah SMA sederajat tak ada sesuai dengan formasi dan ini sudah dari tahun 2005 lalu. Kita sebenarnya sudah beberapa kali mengusulkan supaya dibuka peluang bagi berpendidikan SMA sederajat, namun yang menetapkan adalah MenPAN,” ujarnya. Hingga saat ini, kata Asrul, Pemkab Madina belum menentukan Perguruan Tinggi yang akan menjadi tim seleksi pembuat

bahan ujian, sekaligus yang akan menilai penerimaan CPNSD. Namun, tambahnya, Pemkab Madina telah menyurati 3 PT yakni Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Penerimaan CPNS tahun lalu Pemkab Madina memilih UNPAD. ”Belum ditetapkan kita akan bekerja sama dengan Universitas mana dalam penerimaan CPNSD. Namun untuk tahun lalu kita memilih UNPAD karena penanganannya sangat bagus serta dana yang sangat sederhana. Masalah ini masih akan dibahas lagi,” katanya mengakhiri.(TH)

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushola SMPN 3

PT Narada Bhakti Nusantara Buka Distrik di Sergai

P.BRANDAN - Peletakan batu pertama pembangunan Mushola SMP Negeri 3 Babalan yang terletak di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat dilakukan Camat diwakili Sekcam Brandan Barat Rinaldi Pengabean SST dan Kepala KUA Samaruddin SAg, Ka.UPTD Dinas P dan P Kecamatan Brandan Barat Herlina Hasibuan SPd dan Ka.SMPN 3 Samri Hasibuan. Ketua Panitia M Sofyan SPdi dalam laporannya mengatakan, pembangunan Musholla ini telah tiga tahun direncanakan. Namun baru saat ini dilaksanakan dengan ukuran 10x10 m dengan biaya Rp100 juta. Dana yang terhimpun dari siswa dan dewan guru, pegawai tata usaha Rp8.763.000 kita mengharap infaq para pengusaha dan donatur. Sementara itu Sekcam Rinaldi Pangabean SStp dalam arahannya mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan musholla ini untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT terutama kepada siswa, karena kita rasakan moral anak semakin menurun. Dengan dibangunnya musholla sebagai tempat ibadah dan pengajian.

Kepala SMPN 3 Babalan Samri Hasibuan SPd mengharapkan dukungan dari semua pihak agar musholla ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Kepala UPTD Dinas P dan P Kecamatan Brandan Barat, Herlina Hasibuan SPd, sangat mendukung pembangunan musholla, karena SMPN cuma satu di Kecamatan Brandan Barat dan 3 tahun berturut-turut Brandan Barat menang bidang study matematika, dan no.5 Juara ditingkat provinsi, acara ditutup do’a oleh Kepala KUA Kecamatan Brandan Barat. Sekretaris Panitia Suprayetno menjelaskan, untuk mempercepat proses pembangunan musholla SMPN 3 Brandan Barat, pihaknya telah menyebarluaskan proposal kepada donator/instansi pemerintah antara lain, Gubernur Sumut, Bupati/wakil Bupati Langkat, Bazis Langkat, Pertamina Gas P.Berandan, JOB P.Susu Pertamina filt P.Susu, dan donator antara lain H.Yan Syahrin, SE (anggota komisi III DPRD SU) dan membuat tabung infaq yang diletakkan di rumah makan di lingkungan Kecamatan Brandan Barat.

SERGAI - PT Narada Bhakti Nusantara (NBN) berkantor pusat ruko Permata Boulevard Blok C-D Srengseng Kembangan, Jakarta Barat, yang menyediakan berbagai produk asli dalam negeri dan memberikan kemudahan serta kepuasan berbelanja bagi masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara telah membuka distrik di Kabupaten Serdangbeagai, tepatnya di Dusun III, Kelurahan Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Sergai. DistriK Manager Sergai, Dona Muryati di kantornya, Rabu lalu, menjelaskan, selain di Kabupaten Sergai, PT NBN juga membuka kantor cabang di Jalan Kapten Sumarsono Dalam dan 12 kelurahan/Desa Helvetia, Sunggal dan Deliserdang. Di sini, setiap pembelian segala produk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hidup memberikan hadiah bagi konsumen setiap pembelian produk. Tidak hanya itu saja, dengan membeli segala produk di PT NBN juga disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial. Hadiah yang ditawarkan tidak tanggung-tanggung berupa sepeda motor, mesin cuci, lemari es, kipas angin dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Selain itu juga memberikan hadiah hiburan bagi konsumen yang belum beruntung seperti, voucher dan lainnya. “Dengan hanya membeli produk senilai Rp20.000 maka konsumen mendapat empat kali kesempatan memperoleh hadiah menaraik tersebut, senilai ratusan juta rupiah dan akan diundi setiap hari," ujarnya.

(MIRA)

(ADI)

Pendidikan Agama Bagi Anak-Anak Tanggungjawab Bersama SEI RAMPAH - Pendidikan agama bagi anak-anak bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab bersama masyarakat, khususnya para orangtua. Sebab, masih ada sejumlah anak-anak khususnya yang beragama Islam cukup banyak tidak bisa tulis baca Al-Qur'an dan memahaminya. Hal itu diungkapkan Bupati Serdangbedaai HT Erry Nuradi pada acara halal bi halal jajaran Kantor Kementerian Agama dan ratusan guru-guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Kabupaten Sergai yang dilaksanakan di aula Kantor Kementerian Agama Sergai di Sei Rampah, Selasa lalu. Dari laporan sejumlah pemuka agama dan masyarakat, masih banyak anak-

anak yang tidak bisa tulis baca Al-Qur'an dan memahaminya. Inilah, kata Bupati, menjadi keprihatinan dan tantangan bagi semua, terutama bagi jajaran Kantor Kementerian Agama untuk memperhatikannya. Pada kesempatan itu, Bupati juga memberikan apresiasi kepada guru di 726 MDA di Kabupaten Sergai yang selama ini telah berpartisipasi aktif dan berdedikasi untuk ikut mencerdaskan anak bangsa melalui jalur pendidikan. Sementara itu, para guru MDA diwakili Drs Rusman Purba dalam kesempatannya mengharapkan selama kepemimpinan Erry Nuradi dan Soekirman pada periode kedua dapat terus meningkatkan perhatiannya terhadap

Madrasah sebagai sarana pendidikan keagamaan. Karena, lanjut Rusman, saat ini masih banyak gedung dan fasilitas MDA yang jauh dari layak pakai yang memerlukan perhatian pemerintah maupun masyarakat. "Padahal pengetahuan agama melalui jalur pendidikan di MDA sangat berarti," ungkapnya. Acara halal bi halal yang diisi dengan tausiyah agama seputar membangun moral bangsa dan memberantas kemaksiatan melalui pendidikan agama disampaikan Al-Ustadz Sulaiman tersebut ditandai dengan pemberian upah-upah dari guru-guru MDA Sergai kepada Bupati Sergai sebagai bentuk sukacita atas terpilihnya kembali memimpin Sergai. (ADI).

UPAH-UPAH - Bupati Sergai HT Erry Nuradi didampingi Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sitorus SH MSP,Wakil Ketua DPRD Drs Sayuti Nur MPd, Kajari Sei Rampah Erwin Harahap SH, Kepala Kantor Kementerian Agama Sergai Drs HM Hasbi MA, Kabag Bina Mitra Polres Sergai, Ketua MUI, dan Camat Sei Rampah menerima upah-upah dari guru-guru Madrasah Diniyah Awaliyah Sergai. (KPK POS/ADI)


E D I S I 118 11 - 17 OKTOBER 2010

KPKPOS

HALAMAN 16

Ribuan Kepala Desa Tagih Janji SBY

PEMKAB DELI SERDANG GAET INVESTOR KOREA DAN BELANDA LUBUK PAKAM - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Deli Serdang mulai melakukan pembenahan seluruh objek wisata yang ada diwilayah itu, guna meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Keseriusan pemerintah mengembangkan objek wisata yang notabene meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata, pihak dinas telah melakukan penjajakan kerja sama dengan investor dari Korea dan Belanda. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Deli Serdang Drs Haris Binar Ginting menjelaskan Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi objek wisata yang tidak kalah dengan daerah lainnya di Sumut dan bahkan di Indonesia. Disebutkan, saat melihat langsung beberapa lokasi objek wisata pada prinsipnya para investor menyatakan bersedia untuk bekerjasama. "Hanya saja invertor kedua negara itu meminta kejelasan status tanah di masing-masing objek wisata itu," kata Haris Ginting saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis lalu. Menurutnya, ada 12 lokasi objek wisata di Deli Serdang yang dapat diandalkan. Di antaranya Air Terjun Dua Warna terletak di Desa Durian Sirugun, Kecamatan Sibolangit, sekira 45 kilometer dari kota Medan dan 65 kilometer dari kota Lubuk Pakam. Objek wisata ini luar biasa, selain didukung indahnya panorama, airnya memiliki dua warna. Ketika jatuh ke sungai, airnya akan berubah warna menjadi biru. Kemudian objek wisata Sampuran Putih yang terkenal dengan air terjun tujuh tingkat di Desa Basukum serta Sungai Dua Rasa di Desa Negeri Gugung. Keduanya terletak di Kecamatan Sibolangit. Air dua rasa ini memiliki keunikan tersendiri. Bagi orang yang mandi di Sungai ini dapat merasakan air panas dan dingin dan karena itulah maka disebut Sungai Dua Rasa. Demikian juga air panas Penen di Desa Penen Kecamatan Siburu-biru. Di sini air panasnya mengandung belerang yang dapat mengobati berbagai penyakit kulit. Ada juga objek wisata Loknya yang memiliki air terjun dari bukit yang mengalir ke sungai. Sementara Danau Linting yang terdapat di Desa Sibunga-bunga Kecamatan STM Hulu merupakan danau yang memiliki kadar sulfur yang cukup tinggi, karena dulunya danau ini merupakan kawah dengan luas sekitar 1 hektar. Objek wisata Danau Linting yang berjarak sekitar 46 kilometer dari kota Medan ini, air danaunya hijau dan memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Untuk objek wisata pantai, Kabupaten Deli Serdang juga memiliki Pantai Muara Indah, Pantai Serambi Deli dan Pantai Putra Deli di Kecamatan Pantai Labu yang memiliki pasir putih dan laut berwarna biru. Dari Medan jaraknya hanya sekitar 55 kilometer. Jika dari Lubuk Pakam hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Saat ini setiap hari Minggu dan hari libur objek wisata pantai tersebut dipadati pengunjung. Seluruh objek wisata di Deliserdang memiliki nilai jual cukup tinggi. Direncakan pada tahun 2011 seluruh objek wisata tersebut akan dibenahi dengan menggandeng pihak investor. Sedang objek wisata yang melewati perbukitan direncanakan akan dibuat becak wisata yang menggunakan rel. (PS)

MACET - Kawasan Jalan Pandu setiap hari selalu macet. Hal ini akibat traffic light tidak tepat. Pada gambar Jalan Pandu simpang Jalan Cirebon arus lalu lintas yang padat merayap. (KPK POS/KHAIR)

KAWASAN JALAN PANDU MEDAN RAWAN MACET

Lampu Pengatur Lalu Lintas Dimainkan MEDAN - Kawasan sepanjang Jalan Pandu Kota Medan rawan kemacetan lalulintas. Penyebab kemacetan di jalan tersebut akibat banyaknya mobil, betor maupun sepeda motor yang tumpah dari kawasan Jalan Surabaya, Jalan Sutomo maupun Jalan Semarang. Selain itu, faktor penyebab macetnya Jalan Pandu Medan ini akibat lampu pengatur arus lalulintas yang ada di persimpangan Jalan Pandu simpang Jalan Cirebon/Jalan Sisingamangaraja tidak tepat. Lampu hijau sangat cepat hidup, sedang lampu merah cukup lama baru hidup. Pantauan wartawan KPK Pos, Jumat siang, kemacetan yang terjadi di persimpangan Jalan Cirebon dengan Jalan Pandu, akibat berbagai faktor. Apa yang dilaporkan masyarakat di sekitar jalan itu patut menjadi perhatian Dishub Pemko Medan. Lampu pengatur lalu lintas yang di pasang di perempatan jalan ini tak menentu. Sebagai contoh, saat lampu hijau hidup, tertara angka 25. Sementara disaat lampu merah tertera angka 74 dan terus turun hingga

mencapai angka. Namun secara tiba tiba angka yang muncul seharusnya angka nol ternyata yang timbul angka 79. Ketika angka ini turun mencapai angka 1, kemudian yang muncul bukannya angka nol, melainkan angka 89 hingga munculah angka terakhir yakni angka nol. Ketidakteraturan lampu lalu lintas (traffic light) ini diduga keras sebagai biang dari kemacetan arus lalu lintas di kawasan itu. Sementara jalan ini cukup vital bagi masyarakat yang hendak ke Jalan SM Raja, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Pandu dan Jalan Pemuda. Dan diketahui jalan ini merupakan kawasan tumpahnya puluhan mobil maupun kenderaan lainnya yang melintas dari kawasan Jalan Sutomo, Jalan Surabaya maupun Jalan Surakarta. Akibat kemacetan yang

terjadi sepanjang hari di kawasan itu membuat pemilik toko di wilayah itu makin sengsara. Beberapa pemilik toko maupun karyawan toko di Jalan Pandu mengatakan, sejak pukul 07.00 WIB hingga malam hari kawasan ini setiap harinya selalu macet. Seringnya jalan ini mengalami kemacetan akibat lampu pengatur lalu lintas tak beraturan. Diduga ada unsur kesengajaan, sehingga beberapa pihak merasa dirugikan. Mamat dan Ilham mewakili warga maupun pemilik toko di kawasan Jalan Pandu Medan mengkui, kesemrautan arus lalu lintas di wilayah itu akibat lampu pengatur lalu lintas yang dipasang semberono. Mereka menduga ada permainan lampu pengatur lalu lintas sengaja dibuat tak beraturan, sehingga ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kemacetan arus lalu lintas di Kota Medan belakangan ini semakin parah. Tiada hari tanpa kemacetan di Kota Medan. Untuk itu diperlukan penambahan personil pengatur lalulintas di setiap perempatan jalan di inti Kota Medan. (KHAIR)

TMMD Bangun Sarana Fisik dan Non Fisik di Deli Serdang DELISERDANG – Pemkab Deli Serdang terus jalin kerjasama dengan TNI untuk percepatan pembangunan rumah tidak layak huni dan sarana sosial lainnya melalui Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). “Terima kasih kepada

TNI, berkat program TMMD yang telah dan akan melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan di Deliserdang,” ungkap Bupati Deliserdang Amri Tambunan, disela-sela kunjungannya ke sejumlah lokasi pra TMMD didampingi Dandim 0204

DS Letkol Inf Heryanto Saputra, awal pekan lalu. Direncanakan, TMMD ke 85 yang dimulai 13 Oktober s/d 2 November mendatang akan digulirkan pada 14 sasaran fisik meliputi, pembuatan dan normalisasi irigasi induk sepanjang 8500 meter di Sei Serdang. Irigasi ini bakal mengairi 3 ribu hektar sawah sejumlah desa di Kecamatan Beringin dan Pantai Labu. Di Kecamatan Pantai Labu melakukan rehab kantor kepala desa Durian, mushola di dusun I dan V, Gereja GPI, Gereja GBIS, Madrasah Alwasliyah, pembuatan MCK dan

sumur bor kapasitas 1 liter/detik, rumah kumuh di pasar XII dan di pasar IV. Kemudian di Kecamatan Beringin mendapat jatah, rehab rumah kumuh di Desa Aras Kabu dan 1 unit rumah kumuh di Desa Sidaurip, pembuatan 1 lokal madrasah Nurul Huda ukuran 8 meter X 7 meter. Selain fisik, TMMD ke 85 kali ini juga menargetkan 16 point sasaran non fisik. Mulai dari sektor kesadaran bela negara, kesadaran hukum, KB/kes, kerukunan agama, pertanian, perikanan, narkoba. Hingga ke pemberdayaan wanita, lingkungan hidup, pertanahan, sosial, pengendalian daerah, kehutanan, koperasi, kawasan keselamatan operasional penerbangan dan pengrajin. Pada kesempatan itu, Dandim 0204 DS menjelaskan bahwa TMMD adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementrian dan lembaga non kementrian serta pemerintah dan segenap masyarakat. “Selain unsur pemerintah, dalam program ini TNI juga mengajak keterlibatan aktif masyarakat sekitar untuk ikut serta melaksanakan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan,” katanya. (PS)

JAKARTA - Gara-gara tidak menempati janji dan hanya omdo alias omong doang, ribuan kepala desa (kades) dari berbagai daerah di Jawa melakukan aksi demo di Gedung DPR, Jakarta, Senin. Mereka menuntut agar Presiden SBY dan DPR merealisasikan janjinya yang menyisihkan dana 10% bagi desa, yang dijanjikan pemerintah dan wakil rakyat saat kades berunjuk rasa setahun lalu. Tuntutan lainnya, mendesak agar DPR merealisasi Rancangan Undang-undang (RUU) Desa dan RUU Pembangunan Pedesaan. Mengingat, para Kades yang tergadung dalam Parade Nusantara sejak tahun 2006 sudah mengawal UU ini. Sayangnya hingga sekarang, janji dan kenyataan tak beriringan, UU Desa akhirnya mentah dan mengalami kegagalan untuk ditetapkan sebagai Undangundang. "Padahal, Presiden SBY pernah menerbitkan Surat Presiden (SURPRES) dengan nomor: R35 / Pres / 6 / 2009 pada tanggal 29 Juni 2009 dengan sifat : Sangat Segera, Perihal : Penunjukan Perwakilan menteri terkait: Menteri Koordinator Bidang Polhukam; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Kesra;Menteri Dalam Negeri;Menteri Keuangan;Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun tak sukses juga," kata Sudarman, Kades dari sebuah desa Pacitan Jawa Timur. Ternyata, sambung dia, Parade Nusantara menemukan rencana pembahasan RUU Pembangunan Perdesaan dan RUU tentang Pemerintahan Desa tidak diteruskan pembahasannya pada agenda bahasan 2010. Justru agenda pembahasan RUU malah tercatat di Badan Legislasi Nasional (BALEGNAS) sebagai agenda pembahasan tahun 2011 pada nomer 60, ungkapnya. "Jadi kami menilai terbitnya UU Pemerintahan Desa dan UU Pembangunan Perdesaan semakin jauh dari harapan dan kenyataan. Karenanya, kami menuntut kepada Presiden SBY dan DPR terkait janji-janjinya," sambungnya. Satrio purnomo, Sekdes di Sleman menambahkan Parade Nusantara menuntut hak desa untuk mendapatkan perhatian dan komitmen SBY yang pernah menjanjikan yang lebih wajar dari pemerintah pusat karena kondisi sosial dan perekonomian Indonesia sangat bergantung pada kesejahteraan dan kemampuan desa untuk mengembangkan diri. Selama ini desa hanya diperhatikan ketika berlangsung pemilu atau pilkada, namun semakin terpinggirkan dalam pembangunan Nasional. RUU Desa dan RUU Pembangunan Pedesaan antara lain menuntut alokasi minimal 10% dari APBN dalam bentuk block grant, masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 atau 10 tahun, biaya Pilkades ditanggung 100% oleh APBD kabupaten, batasan masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 s/d 65 tahun, penetapan dana purnabhakti bagi kepala desa dan perangkat desa bila purna tugas, dan asuransi kesehatan kematian bagi kepala desa, perangkat desa dan keluarga. “Kepala Desa bukan jabatan struktural melainkan sebuah kepemimpinan dan pengabdian sosial karena desa merupakan institusi sosial yang menyatukan masyarakat di sebuah wilayah berdasarkan rasa saling ketergantungan dan saling memiliki. Masa dan periode pengabdian Kepala Desa seyogyanya tidak perlu diatur ketat oleh Negara melainkan ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Peran Negara adalah membantu Kepala Desa dan perangkat desa dalam pembangunan desa,” pungkasnya. Aksi demo Kades se Indonesia tidak memacetkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto karena dilakukan di dalam pekarangan gedung DPR, dan puluhan bus yang membawa mereka di parkir area Parkir Timur Gelora Senayan. Para Kades masih menunggu agar dapat diterima perwakilan DPR. Para pengunjuk rasa mengancam akan terus melalukan aksinya jika aspirasinya tidak ditanggapi DPR dan pemerintah. (ENDY)

Digagalkan, Replika Senpi Diselundupkan ke Sumatera JAKARTA - Empat unit replika senjata api yang dikemas dalam bentuk paket, yang akan diselundupkan ke Palembang, Sumatera Selatan, berhasil digagalkan. Senjata api itu, jenis FN Makarow dan Bareta. Hingga kini, polisi masih menyelidiki secara intensif kasus ini sekaligus memburu pengirim dan penerimanya dengan kordinasi antar Polda. "Barang tersebut dikirim melalui pesawat garuda nomor penerbangan GA-110 dengan alamat pengirim atas nama Nikitis-LLC 5136 Richmond Rd Bedford HTS OH 44146, tujuan Ahmad Clonius, Palembang, Sumatera Selatan," ungkap Kapolres Bandara Soekarno- Hatta, Kombes Pol Tornagogo Sihombing, di Jakarta, Kamis. Petugas Bea Cukai Bandara, sambung Kapolres, saat melakukan X-Ray Cargo Terminal Keberangkatan Pergudangan Bandara internasional ini, curiga adanya bungkusan yang dikirim lewat paket. Saat dibuka ternyata ada empat unit replika senjata api. Setelah dicek, ternyata paket ini tidak dilengkapi izin dan syarat yang berlaku bagi pengiriman barang terlarang. Sehingga masalah ini pun diserahkan ke Polres Bandara Soekarno Hatta untuk pengusutan. (ENDY)


KPK POS