Issuu on Google+

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PERANG OPINI PROYEK BERMASALAH

HAL

18 - 24 OKTOBER 2010 Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

3

Tangkap Pemilik Truk Bodong

BEA CUKAI DAN POLRI DIMINTA TEGAS BELAWAN - Truk bekas asal Singapura banyak masuk melalui pelabuhan Belawan. Kabarnya, truk bodong (bekas) itu diimpor pengusaha perkebunan di Sumut, untuk dijadikan sebagai pengangkut kelapa sawit. Masuknya puluhan truk bodong itu patut dicurigai.

I

EDISI 119

Selain tiba di pelabuhan pada malam hari, juga dokumennya tidak lengkap. Karenanya, penggiat anti korupsi di daerah ini mendesak Bea dan Cukai Belawan dan Poldasu mengusut tuntas siapa pemilik puluhan truk bodong itu. "Jika ketahuan, tangkap pemiliknya dan penjarakan,"

Kajati Sumut Siap Dicopot MEDAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Sution Usman Adjie siap mempertaruhkan jabatannya sebagai bukti komitmen dalam pemberantasan permainan atau mafia hukum dilingkungaan jajaran kejaksaan Tinggi Sumatra Utara. "Saya siap meletakkan jabatan sebagai Kajatisu, jika memang ada oknum atau saya sendiri yang terlibat dalam permasalahan hukum," demikian penegasan Kajati Sumut, Sution Usman Adjie usai menerima kunjungan Kedatangan Satgas Mafia Hukum di kantor ke Kejatisu, Kamis sore. Lebih lanjut, Kajati Sumut mengatakan, kedatangan Satgas Mafia Hukum hanya memonitoring dan evaluasi dalam melakukan proses penegakan hukum. Di mana yang dibahas proses pelaksanaan juga dalam mengambil kebijakan dalam suatu penetapan itu sesuai dengan mekanismenya. "Begitu juga soal laporan ada <<< selanjutnya baca Hal. 2

80 Persen Otda Gagal JAKARTA - Pelaksanaan otonomi daerah (otda) dinilai gagal. Kegagalan ini bisa terlihat dari banyaknya daerah otonom baru yang belum mampu menyejahterakan rakyatnya. Hal itu juga kerap dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan. Bahkan, saat mem- berikan arahan kepada peserta kursus Lemhannas beberapa waktu lalu, Presiden sempat menengarai otda mengancam rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kegagalan otda akibat ada Kementerian Dalam Negeri yang seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan implementasi otda, ternyata melempem. “Muaranya, Presiden bisa saja melakukan reshuffle terhadap Mendagri Gamawan Fauzi,” kata sumber di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, pernyataan-pernyataan Presiden terkait imple-

ujar penggiat anti korupsi, Sultan CICAK (Cinta Indonesia Cintai KPK), M Yusuf Pasaribu. Yusuf mendesak agar Bea Cukai dan Poldasu mengusut tuntas kepemilikan puluhan truk bekas itu. Di tempat terpisah, Ketua Laskar Merah Putih Medan Utara, A Manurung mendesak

petugas Bea dan Cukai serta instansi terkait di Pelabuhan Belawan mengusut tuntas masuknya truk bekas asal luar negeri itu. Apalagi, lanjutnya, dari hasil pengecekan pihaknya diketahui puluhan unit truk bekas tersebut dimasukkan dengan mengandalkan SK

Menperindag yang sudah kadaluarsa “Kalau perlu diambil tindakan reekspor ke negara asalnya, sebab Indonesia bukan tong sampah kenderaan bekas,” ujar A Manurung yang juga aktif sebagai Kepala Operasional DPP Lem<<< selanjutnya baca Hal. 2

Syamsul Arifin Terus Nyawer BINJAI - Menunggu pemeriksaan KPK, Syamsul Arifin tetap eksis menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur Sumut. Sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara, Syamsul bekerja seperti biasa, mengikuti agenda kerjanya. Di Kota Binjai, Selasa pekan lalu, Syamsul menghadiri acara peresmian PKK-KB Sumut di Lapang Merdeka Binjai. Dia terlihat santai. Saat memberikan kata sambutan, gubernur masih mampu berguyon sehingga membuat tamu dan undangan terbahak-bahak. Pada acara yang dihadiri sejumlah pejabat kabupaten/kota se provinsi itu, Syamsul dan istri didampingi Wali Kota Binjai, HM Idaham. Dalam acara itu, Syamsul juga meninjau kendaraan KB Kota Binjai, seperti mobil dan sepeda motor KB, serta melihat tempat donor darah sukarela dari RSU dr Djoelham Binjai. Bahkan, Syamsul sempat foto bersama dengan Idaham di depan mobil KB Kota Binjai. Pada kesempatan itu, Syamsul Arifin masih sempat menyanyikan lagu 'Anak Medan' dan berjoged bersama ibu-ibu. Pria murah senyum ini menyawer (membagi-bagi duit) uang Rp100 ribu per orang kepada sekitar 10 orang ibu-ibu yang ikut bernyanyi dan berjoged. Dalam perjalanan menuju mobil dinasnya, Syamsul sempat dicegat sejumlah wartawan. Namun, ia enggan memberikan keterangan di tanah lapang. “Nanti saja kita wawancara, setelah sampai di rumah dinas. Sudah tahu artinya itu kan,” ujar Syamsul. Di rumah dinas Wali Kota Binjai, Syamsul menerangkan tujuan dibentuknya PKK-KB. Ketika wartawan bertanya seputar pemeriksaan Syamsul di KPK terkait dugaan korupsinya saat menjabat Bupati Langkat, Wali Kota Binjai, Idaham meminta petugas untuk menarik seorang wartawan yang bertanya

Sejuta Tanda Tangan Desak Tangkap Syamsul

BERNYANYI - Syamsul Arifin dan ibu-ibu nyanyi bersama di acara peresmian PKK-KB Sumut di Lapangan Merdeka Binjai, Selasa lalu. (KPK POS/SBR) tentang kasus Syamsul. Sikap Idaham membuat sejumlah wartawan terganggu. Ajudannya mulai menghalangi proses wawancara. Sementara yang ditanya enggan memberi jawaban tetang pemeriksaan di KPK. “Saya datang kemari bukan urusan KPK, tapi urusan KB,” ujar Syamsul singkat. Bahkan, ketika wartawan kembali bertanya terkait surat panggilan yang kedua, Syamsul terlihat berang dan mengulangi jawabannya, “Saya kemari urusan KB, bukan KPK,”kata Syamsul dengan nada tinggi sambil mengacungkan jari telunjuknya. Sikap Wali Kota Binjai HM Idaham menghalangi wartawan saat konfirmasi kepada Syamsul Arifin, dikecam insan pers di Binjai. Ketua Jurnalis Binjai Independen (JBI), Dedi, menegaskan, perintah Idaham agar petugas menarik wartawan saat melakukan tugasnya, melanggar UU pers No 40 tahun 1999. Pasal 4 dan pasal 18 ayat (2) dan (3) di UU itu menyebutkan, setiap orang dengan sengaja melakukan

perbuatan menghambat atau menghalang-halangi tugas wartawan, dapat dipidana penjara selama 2 tahun atau denda sebanyak Rp500 juta. “Setiap wartawan berhak mencari informasi untuk menjadikan pemberitaan yang akurat. Sesuai Undang-Undang tadi, perbuatan Wali Kota Binjai sudah salah,” tegas Dedi. Ketua DPP Lembaga Wartawan Indonesia (LWI) Kota Binjai, T Ginting, juga menyayangkan wali kota yang baru menjabat 2 bulan tesebut. “Wajar wartawan Binjai juga bertanya terkait dugaan korupsi APBD Langkat. Apalagi, saat itu Syamsul Arifin berada di Kota Binjai dalam meresmikan PKK-KB Sumut,” ujar T Ginting. Sedang Humas Pemko Binjai kepada wartawan mengatakan, pertanyaan tentang pemeriksaan Syamsul di KPK tidak tepat dilontarkan. “Wajar kalau Pak Gubsu tidak mau menjawab pertanyaan itu, sebab tempatnya tidak cocok. Kalau konfirmasi di sebuah ruangan saya rasa ia (Syamsul-Red) mau menjawab,” kata Rusli. (SBR/BBS)

MEDAN - Panjangnya proses hukum dugaan korupsi APBD Langkat yang melibatkan Syamsul Arifin mengundang keprihatinan banyak kalangan. Diantaranya, massa yang tergabung dalam Gerakan Bersama Tangkap Koruptor (Gertak). Dalam aksinya di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD-SU) Selasa pekan lalu, massa menuntut agar KPK segera menuntaskan kasus yang menjadikan Syamsul Arifin sebagai tersangka itu. Gertak mengumpulkan dukungan dengan membentangkan spanduk putih yang mereka sebut, berisi seribu tanda tangan menuntut Syamsul Arifin ditangkap. “Syamsul Arifin telah ditetapkan sebagai ter<<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK Kembali Agendakan Pemeriksaan Syamsul Arifin JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengagendakan kembali pemeriksan terhadap Gubernur Sumut Syamsul Arifin, yang rencananya dipanggil Senin (18/10) ini. Pemanggilan ulang kedua kalinya, lantaran pada panggilan pertama, Senin (11/10) mantan Bupati Langkat ini tidak hadir di gedung KPK Jakarta, dengan alasan ada sidang DPRD Sumut, di Medan. "Kami akan panggil ulang dan akan menjalani pemeriksaan tim penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007. Pemeriksaan itu dalam kapasitas Syamsul Arifin sebagai tersangka," ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Kamis (14/10). <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

Kemenangan Pengusik KPK DITOLAKNYA peninjauan kembali kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah adalah kabar buruk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Nasib dua anggota pimpinan Komisi yang berstatus sebagai tersangka ini tetap terombang-ambing. Inilah kemenangan bagi kalangan yang selama ini berupaya mengerdilkan Komisi. Mahkamah Agung tentu memiliki alasan yuridis untuk menampik upaya hukum yang diajukan kejaksaan itu. Sesuai dengan undang-undang, perkara praperadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap jika telah diputuskan oleh pengadilan banding. Alasan ini pula yang digunakan Mahkamah untuk menolak peninjauan kembali kasus BibitChandra. Menurut MA, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, pengadilan tertinggi ini tidak bisa menangani perkara praperadilan. Konsekuensi penolakan adalah BibitChandra terancam diseret ke pengadilan dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang, bahkan menerima suap. Kendati tuduhan ini penuh rekayasa, tahun lalu polisi melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Setelah diprotes publik, Kejaksaan Agung menyetop kasus ini dengan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP). Surat inilah yang digugat lewat praperadilan oleh Anggodo Widjojo, <<< selanjutnya baca Hal. 2

Soliditas Polri Jadi Prioritas

Honor Guru Dipungli Oknum Diknas

JAKARTA - Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri Komjen (Pol) Timur Pradopo akhirnya disetujui DPR untuk memangku jabatan baru menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri yang pensiun. Persetujuan itu disepakati setelah Komisi III DPR melangsungkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Kamis malam. Di hadapan wakil rakyat, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut memaparkan 10 program prioritasnya sebagai orang nomor satu di korps Polri kelak. Semua itu untuk menjawab berbagai kritik yang ditujukan kepada Polri di masa kini, dan menyongsong tantangan Polri ke depan, khususnya dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban umum. Di samping itu, juga adanya kepentingan untuk mengelola soliditas di internal korps, yang akhir-akhir ini dikhawatirkan sejumlah kalangan, karena persaingan yang dipicu senioritas

PANYABUNGAN - Guru honor di lingkungan Diknas Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali jadi korban pungutan liar. Honor yang dicairkan lewat Kantor Pos 'disunat' oknum Diknas Madina. Pungli ini telah berulangkali terjadi, namun tak ada tindakan. Seperti dilaporkan dari Panyabungan, oknum staf Diknas di kabupaten itu meminta dengan paksa uang kepada guru honor yang menerima gaji lewat Kantor Pos. Alasan oknum tersebut untuk biaya administrasi. Salah seorang guru penerima honor mengatakan kepada KPK Pos, Kamis lalu, honor yang mereka terima bersumber dari dana APBN Pemkab Madina. Honor itu dicairkan lewat Kantor Pos. Ketika para guru mengambil honor di Kantor Pos, salah seorang oknum suruhan dari Diknas Madina memanggil satu persatu guru honor tersebut. Pemanggilan dilakukan, agar para guru menyerahkan uang dengan dalih biaya administrasi. Uang pungli yang diserahkan kepada oknum Diknas itu bervariasi. Ada yang Rp30 ribu dan ada yang Rp150 ribu. Para guru yang tak ingin disebut jati dirinya mengakui, pungli itu terjadi sejak 13 Oktober 2010. Kasi Subsidi dan Bantuan, Darwin Marpaung yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya mengatakan, dia tidak mengetahui terjadi pungli terhadap guru honor. Dia juga tidak tau jumlah penerima honor tersebut.

C AL ON KKAPOLRI APOLRI KKOMJEN OMJEN TIMUR PRADOPO ALON

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

antarperwira. Berikut percakapan Timur Pradopo, seputar tugas dan tanggung jawab barunya sebagai Kapolri. Tanya: Sejauh mana target ke depan dalam membangun soliditas internal Polri, yang belakangan ini disebut-sebut sempat dipertanyakan akibat

kecaman berbagai elemen masyarakat? Jawab: Sampai saat ini Polri tetap solid. Namun kami mengajak jajaran Polri untuk kembali bersemangat merapatkan barisan dengan solidaritas dan soliditas yang penuh tanggung jawab. Jangan ada perbedaan menja<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

Dibutuhkan Tenaga Penyuluh Lapangan Swadaya SERGAI - Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat petani terutama dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan berbasis teknologi, Pemkab Kabupaten Serdang Bedagai selain memiliki tenaga penyuluh baik PNS maupun pegawai harian lepas masih memerlukan dan mengundang tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) swadaya. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Sergai Ir H Soekirman pada acara dialog publik rangkaian peringatan hari pangan sedunia dengan ratusan petani, Rabu (13/10) yang dilaksanakan Pemkab Sergai bekerjasama dengan

LSM Bina Ketrampilan Desa (BITRA) Indonesia, Gapoktan dan Serikat Petani Sergai di dangau tani Dusun V Pasar 1 Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi. H Soekirman didampingi Ketua Komisi B DPRD Ser-

PENCERAHAN - Wakil Bupati Sergai Ir H Soekirman memberikan pencerahan kepada petani pada dialog publik memperingati hari pangan sedunia Kabupaten Sergai di dangau tani Dusun V Pasar 1, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi. (KPK POS/MEI)

gai Syafrul Hayadi, Ketua Gapoktan Sergai Anwar Effendi, SE dan Ketua Divisi Riset LSM BITRA Iswan Saputra sebagai narasumber menegaskan, bahwa Kabupaten Sergai sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Utara dengan areal persawahan yang cukup luas sangat memerlukan tenaga-tenaga penyuluh lapangan mendampingi petani untuk memberhasilkan usahanya. Di Kabupaten Sergai terdapat 42 orang PPL berstatus pegawai negeri sipil, 118 orang PPL pegawai harian lepas yang dibelanjai pemerintah pusat melalui APBN

dan 18 orang PPL swadaya. "Mengingat luasnya areal pertanian yang terdapat di Kabupaten Sergai dibanding ketersediaan tenaga PPL, maka dalam upaya memberikan tambahan pengetahuan bidang teknologi pertanian kepada para petani tentu diperlukan tambahan tenaga PPL bersifat swadaya dari masyarakat," jelas Soekirman. Sementara itu, Syafrul dalam paparannya mengajak petani Sergai untuk merubah pola pikir yang berbasis bisnis. Menurutnya, kepelikan yang banyak dihadapi petani selama ini antara lain harga jual gabah yang

menurun terutama pada panen raya, naiknya biaya pestisida, areal persawahan yang semakin menyempit ditambah ancaman gagal panen karena faktor alam maupun serangan hama yang menyebabkan petani menghadapi dilema memprihatinkan. Acara itu dihadiri, anggota DPRD Sergai Suaripin, SSos dari PAN, Sugiatik, SAg dari PPP, Staf Ahli Bupati Drs Rachmad Karo-Karo, Kepala BP4K Ir Hj Leli IA, Sekcam Tebing Tinggi Ny J Banjarnahor dan puluhan PPL dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sergai. (MEI).

KAJATI SUMUT .....................dari hal 1

KNPI Sergai Gelar Festival Paduan Suara Antar Pelajar

BPH BNPK Telukdalam Bangun Kios

oknum-oknum jaksa yang bermain kasus ini langsung kita proses dibidang pengawasan Kejati Sumatra Utara, jadi tidak ada yang dilindungi ataupun yang ditutup-tutupi," ucapnya. Kedatangan Satgas Mafia Hukum yang terdiri Yunus Husein, Ahmad Santosa dan anggota lainnya, selain dihadiri Kejatisu, juga hadir Kajari Medan dan Kacabjari se Sumut. Setelah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Kejati Sumut, pihak Satgas tidak mau memberikan keterangan terkait kedatangan mereka. (BBS/DB)

SERGAI - Menyambut dan memeriahkan Hari Sumpah Pemuda (HSP) 28 Oktober 2010, keluarga besar DPD KNPI Sergai akan menggelar Festival paduan sura antar pelajar tingkat SLTA se- Kabupaten Sergai. Adapun kegiatannya direncanakan akan digelar pada tanggal 6 sampai dengan 7 November 2010 di Gedung Wisma Juang Perbaungan. Setiap sekolah maksimal mengirim 3 kontingen dan minimal 1 kontingen. Sebagai lagu

NISEL - Siswa SMP Swasta Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Telukdalam dipimpin Al.Ziraluo, kini merasa terganggu dengan adanya penjualan hewan potong di sekitar itu. Saat belajar, para siswa mencium bau tak sedap yang bersumber dari pemotongan hewan tersebut. Kepala SMP Swasta BNKP Al.Ziraluo, ketika ditanya, Kamis lalu mengatakan, masalah membangun rumah dan membangun kios dia tidak dapat menjawab dan sebaiknya tanyakan kepada ketua Yayasan BNKP Telukdalam Elkarya Wau SKM. Sementara Ketua Yayasan BNKP Telukdalam Elkarya Wau SKM dikediamannya Jalan Saonigeho mengatakan, masalah pembangunan rumah Ama Ferry Ziraluo tidak salah. Sebab Wilson Sarumaha telah menjual tapak rumah dinas guru kepada Rawatan Dakhi. Mengenai pembangunan kios-kios juga tidak salah, sebab pembangunan kios tersebut adalah hasil musyawarah BPH (Badan Pekerja Harian) BNKP. (ARM)

80 PERSEN OTDA ..............dari hal 1 mentasi otda, misalnya daerah otonom baru yang masih saja membebani APBN, pemborosan anggaran di tingkat daerah, hingga konflik horizontal saat berlangsungnya pilkada, merupakan kekecewaan Presiden atas pengawasan kementerian itu yang tidak maksimal. “Meskipun rapor (Mendagri) tidak merah, tidak tertutup kemungkinan Presiden punya pertimbangan lain,” katanya. Dia mengatakan, pelaksanaan otda tidak bisa begitu saja dilepaskan dari pengawasan pusat. Dalam rapat dengan Komisi II DPR terungkap bahwa hanya 10 persen saja laporan dari daerah yang berkualitas. “Sisanya, tidak sesuai harapan,” ucapnya. Ini berarti, katanya, sampai saat ini pelaksanaan otda belum memberikan sesuatu yang bermakna bagi masyarakatnya. “Terbukti 80 persen implementasi otda gagal,” katanya. (BBS/SP)

SEJUTA TANDA

....................dari hal 1

sangka. Kalau lima gubernur sudah ditangkap, kenapa Syamsul masih bebas menjalankan aktivitasnya?,” seru Kordinator Aksi, Feryansyah. Melalui aksi sejuta tandatangan tangkap Syamsul Arifin, Gertak mendukung KPK segera menyelesaikan kasus korupsi dimaksud agar tidak menimbulkan prasangka negatif terhadap penegakan hukum. (TJ)

HONOR GURU ...........................dari hal 1

wajib, pantia telah menetapkan lagu "Bangun Pemuda Pemudi" ditambah 3 lagu pilihan lainnya. Tujuan kegiatan ini, kata Ketua DPD KNPI Sergai Drs Indra Syahrin Daulay MSi , Rabu lalu, di Sekretariat DPD KNPI Jalan Negara Firdaus, untuk meningkatkan rasa patriotisme dan menimbulkan rasa bela negara yang tinggi dalam rangka ketahanan negara dan pertahanan Negara. Sementara itu, Ketua panitia Syafrizul Herlach

SP didampingi Efendi R Wakil ketua DPD KNPI menjelaskan, kegiatan ini berlangsung atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional Sergai. “Dalam setiap kontingen minimal 15 orang maksimal 25 orang. Sedangkan nomor peserta lomba akan diberikan pada saat perlombaan berlangsung. Untuk informasi selengkapnya para utusan tiap paserta lomba dapat menghubungi panitia di sekretariat KNPI," ungkap Syafrizul.(ADI)

TANGKAP PEMILIK TRUK BODONG ................................................................................................dari hal 1 baga Misi Reclasering Republik Indonesia (LMRRI). Hasil investigasi KPK Pos, hingga Sabtu kemarin, truk bekas asal Singapura yang masuk melalui Pelabuhan Belawan sebanyak 51 truk. Catatan KPK Pos dan data Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Pelindo I Cabang Belawan, puluhan truk bekas asal Singapura kembali masuk di Pelabuhan Belawan. Puluhan truk bekas itu sandar di dermaga Pelabuhan Belawan pada, Kamis (7/10) tengah malam. Hal ini

disinyalir untuk menghindari petugas dan sorotan media masa. Sebanyak 51 unit truk bekas yang diangkut kapal tongkang Intan Daya tersebut masih tertahan di halaman samping dermaga 201 Pelabuhan Ujung Baru Belawan. Laporan lain menyebutkan, truk bekas asal Singapura itu juga pernah masuk pada saat Hari Raya Idul Fitri baru lalu. Truk itu dimasukkan saat masa Liburan, dengan tujuan untuk menghindari aparat.

Pantauan di Dermaga 201 Pelabuhan Belawan, pihak petugas Bea dan Cukai curiga atas masuknya truk-truk bekas itu. Soalnya, dalam satu truk bekas tampak membonceng truk bekas lainnya. Truk bekas yang selama ini dilarang masuk di Pelabuhan Belawan, kini semakin merajalela. Pantauan KPK Pos, pada Selasa (12/10) sekitar pukul 01,00 WIB dini hari, sebanyak 22 unit truk bekas asal Singapura kembali masuk Pelabuhan Belawan. Truk ini

diangkut tongkang Marcopolo dan dibongkar di Dermaga 203 Pelabuhan Belawan oleh perusahaan Bongkar Muat KBS milik Rjl. Petugas Bea dan Cukai Belawan yang dikonfirmasi membenarkan masuknya puluhan truk bekas itu dan pemeriksaan masih terus dilakukan. Sedang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Utara mengaku sejauh ini belum ada menerima pemberitahuan. Perusahaan yang

memiliki izin industri rekondisi di Sumut, sejauh ini belum ada melaporkan kegiatannya untuk melakukan rekondisi truk atau alat berat bekas yang berasal dari luar negeri. “Kita memang sudah dengar itu (truk bekas ada masuk ke Sumut melalui Pelabuhan Belawan-red), tetapi sejauh ini perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang ada di Sumut belum ada yang melaporkan kegiatannya,” kata staf di Disperindag Sumut. (SIM/BBS)

KPK KEMBALI AGENDAKAN PEMERIKSAAN SYAMSUL ARIFIN ...........dari hal 1 dijebloskan ke tahanan mengingat pada panggilan pertama namun tak hadir dan dianggap mangkir?" Soal apa dia langsung ditahan atau tidak ya tergantung kebijakan penyidik apa perlu ditahan agar memudahkan proses pemeriksaan," jawabnya. Dalam kasus ini, KPK telah menyita mobil Jaguar senilai Rp600 juta milik anak Syamsul, Beby Aryana. KPK juga menyita sebuah rumah

mewah di Cibubur Jakarta Timur, Jumat (1/10) senilai Rp315 juta, milik rekan Syamsul, IGK Kartikajaya. Diduga kedua barang itu dibeli dari dana APBD Kabupaten Langkat. Dana APBD Kab Langkat diduga juga dialirkan ke beberapa artis, seperti Fitria Elvi Sukaesih dan Dorce Gamalama. Mantan Pandam I/BB Letjen (Purn) Lilik AS Sumaryo juga diperiksa KPK terkait dengan

kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat dengan tersangka Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin. KPK juga memanggil sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Mereka adalah Dwijatmiko (PNS), Ediwarsah (kantor dinas pertambangan), Diana sari (PNS), Gudok (PNS), dan Buyung Ritonga (PNS). Diduga kerugian yang terjadi akibat korupsi APBD Langkat adalah Rp31 miliar.

Atas perbuatannya, Syamsul dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31/1999 jo 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Syamsul hingga saat ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dia bahkan masih aktif memimpin tugas administratif di Sumatra Utara sebagai gubernur. (ENDY)

Masih menurut Darwin Marpaung, semua yang mendata tentang guru honor adalah M Ripai, bagian Kabid Dikdas. "Dia yang mengetahui dan sampai saat ini kami tidak ada diberi laporan," ujar Darwin Marpaung. Masyarakat Panyabungan mendesak agar Plt Bupati Madina melakukan evaluasi menyeluruh di Diknas Madina, karena di instansi ini banyak kecurangan yang terjadi. "Kita minta oknum nakal tersebut ditindak dan mereka harus mempertanggung jawabkan berbuatannya," ujar warga di sana. Iskandar Hasibuan, angggota DPRD Madina dari fraksi PDIP mengatakan, sudah saatnya pihak berwenang menuntaskan kasus yang terjadi di diknas Madina. (TH)

Syamsul sebelumnya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat. Apabila Syamsul memenuhi panggilan KPK, Senin ini, untuk menjalani pemeriksaan perdananya di kantor komisi antikorupsi tersebut. Ditanya materi pemeriksaan, Johan enggan menjawab karena itu wewenang penyidik KPK. Apa pemeriksaan perdana bagi Syamsul Arifin akan langsung

KEMENANGAN

SOLIDITAS POLRI JADI PRIORITAS ..................................................................................................dari hal 1

......................dari hal 1

pihak yang mengaku telah berusaha menyuap dua petinggi KPK itu. Harus diakui, SKPP itu penuh kelemahan. Kejaksaan terkesan setengah hati menyetop kasus ini. Pertimbangan Bibit-Chandra tidak dibawa ke pengadilan bukan karena tidak lengkapnya bukti, melainkan lebih karena alasan sosiologis. Inilah yang membuat pengadilan negeri maupun banding membatalkan SKPP, putusan yang kemudian diperkarakan oleh kejaksaan lewat peninjauan kembali. Banyak pihak seolah berperan untuk menyudutkan dua petinggi KPK itu. Polisi nekat menetapkan mereka sebagai tersangka kendati buktinya lemah. Kejaksaan pun tidak secara tegas mengoreksi kesalahan ini. Adapun kalangan yudikatif, dari hakim pengadilan negeri hingga hakim agung, hanya melihat kasus ini dari sisi teknis yuridis sekaligus mengabaikan rasa keadilan. Walau SKPP itu mengandung kelemahan, sebenarnya kejaksaan telah berusaha mengoreksinya. Dalam pengajuan banding dan peninjauan kembali, alasan bahwa kasus ini tidak memiliki bukti yang kuat juga disampaikan. Tapi tetap saja para hakim lebih melihat alasan yang tertulis dalam SKPP. Hakim agung pun hanya memandang kasus ini dari segi prosedur hukum, yang di sisi lain justru menunjukkan tidak konsistennya MA. Sebab, sebelumnya lembaga ini pernah mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk putusan praperadilan. Mestinya kejaksaan bertanggung jawab atas amburadulnya penanganan kasus ini. SKPP baru dengan alasan yang lebih kuat bisa diterbitkan sehingga Bibit-Chandra tidak perlu dibawa ke pengadilan. Pilihan lain, mengesampingkan perkara ini lewat deponering, kendati tidak mudah karena harus dengan pertimbangan lembaga lain, seperti parlemen. Kalaupun kemungkinan terburuk yang terjadi, Bibit-Chandra pun tak perlu takut. Menghadapi pengadilan memang membuat mereka harus nonaktif dari KPK. Tapi, dengan cara ini, keduanya bisa membuktikan diri tidak bersalah dan mendapatkan putusan hukum yang final. Kemungkinan ini jauh lebih baik dibanding menjadi bulan-bulanan pihak yang selama ini berusaha mengusik KPK lewat kasus ini. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

lankan tugas mulia untuk kepentingan masyarakat. Demi kebersamaan menuju perbaikan harus dengan ikhlas atau legowo melaksanakan kinerja masing-masing. Utamakan penghargaan kinerja profesional. Artinya, jenjang prestasi harus sesuai tugas. Juga hindarkan kecurigaan dan kecemburuan yang dapat menimbulkan conflict interest. Tanya: Saat ini Polri banyak dikecam masyarakat akibat dinilai lemah dalam menjaga kamtibmas. Bagaimana Anda merevitalisasi kembali korps Polri ke depan? Jawab: Dengan membangun 10 program revitalisasi. Artinya, kekuatan Polri harus terus dikembangkan sesuai komitmen grand strategy Polri sampai tahun 2025. Selain berkewajiban mengisi kekurangan sebelumnya. Selanjutnya meningkatkan kinerja profesionalisme dijalankan sesuai tugas di lapangan. Adanya kepercayaan memegang amanah sebagai Kapolri, maka 10 komitmen program revitalisasi harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Sepuluh komitmen tersebut, menjunjung tinggi

supremasi hukum menegakkan hukum sesuai ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Menuntaskan utang kasus Polri dengan menyampaikan penanganan kasus secara transparan kepada masyarakat. Memberikan pelayanan publik lebih mudah, cepat, baik, berkualitas, nyaman, dan memuaskan. Selain itu, kita juga akan membangun kerja sama seluruh stakeholders sesuai bidang tugas pokok, fungsi dan peran Polri termasuk meningkatkan target keamanan, pelayanan pengembangan SDM, penelitian, pengembangan dan pengawasan untuk kemajuan Polri. Tanya: Bagaimana dengan pandangan terhadap rendahnya integritas Polri, terutama berkaitan dengan maraknya makelar kasus? Jawab: Itu juga termasuk menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab, transparan, dan menjunjung tinggi HAM. Menunjukkan sikap kepemimpinan teladan dan bermoral misalnya mampu melayani atau

memberdayakan kinerja bawahan sesuai prosedur. Ke depan, prinsip reward and punishment harus ditegakkan, dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi, serta memberi sanksi yang tegas bagi personel polri yang melanggar hukum, kode etik, dan disiplin polri. Setiap personel Polri harus berusaha untuk selalu taat asas dan berlaku adil dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur dan hukum yang dilandasi penuh keadilan. Tanya: Ancaman kejahatan transnasional dan konvensional di wilayah Indonesia akhir-akhir sulit diprediksi bahkan cenderung meningkat. Bagaimana kiat ke depan? Jawab: Berbicara soal penanganan kejahatan, saya kira telah dilakukan maksimal oleh Polri selama ini. Namun, ini pekerjaan tiada akhir, untuk menuntaskan berbagai ancaman kriminal, baik yang konvensional maupun transnasional dengan melengkapi kemampuan Polri di lapangan, mulai dari pengerahan tenaga profesional di lapangan, sampai

pengadaan peralatan canggih antikejahatan berbasis IT (information technology), mengingat pelaku tersebut dalam operasinya tidak segan menggunakan alat sama. Upaya meredam aksi criminal atau aksi meresahkan lainnya juga diberdayakan kerja sama masyarakat melalui Polmas. Selain itu, Polri terus meningkatkan koordinasi plus kerja sama tukar informasi dengan sejumlah negara dalam menghadapi kejahatan transnasional, terutama jaringan teroris, narkoba, trafficking dan illegal logging. Tanya: Menanggapi dugaan keterkaitan Anda dengan berbagai kasus HAM saat kerusuhan Mei 1998 lalu, dan ketidakhadiran Anda saat dipanggil Komnas HAM terkait tragedi Trisakti, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Jawab: Semua petugas Polri tidak melakukan tindakan secara pribadi, tapi atas perintah. Saat dipanggil, jika saya diperintah tidak hadir ya saya lakukan. Saat saya sebagai Kapolres Jakarta Barat ketika tragedi Trisakti dan Semanggi terjadi. (BBS/SP)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penterjemah; P Ketaren; Penasehat Hukum : Eggy Sujana SH, MSi, Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

BPK: 10.113 Kasus Terindikasi Korupsi JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 10.113 kasus secara nasional yang berindikasi korupsi senilai Rp 26,12 triliun. Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan semester I per 2010 dari 528 objek pemeriksaan terdiri atas 437 objek pemeriksaan keuangan, tujuh objek pemeriksaan kinerja, dan 84 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). "Temuan itu terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dilakukan selama semester I tahun 2010 Memang temuan ini sangat besar dan BPK sendiri sangat terkejut dengan besarnya kerugian negara," ungkap Ketua BPK Hadi Poernomo dalam laporannya pada rapat Paripurna DPR di Jakarta, Rabu pekan lalu. Di antara hasil temuan itu, sambung Ketua BPK, terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berindikasi kerugian dan kekurangan penerimaan buat negara, sebanyak 3.289 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 9,55 triliun. Dari jumlah itu, Rp 93,01 miliar telah ditindaklanjuti oleh auditee dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan. Sedangkan, pemeriksaan terhadap 78 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2009, BPK menemukan 477 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 650 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nilai Rp 4,98 triliun. Selama proses pemeriksaan LKKL, temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti oleh auditee dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp 40 miliar. Diungkapkan untuk pemeriksaan 348 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK menemukan 3.179 kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 3,55 triliun. Temuan ketidakpatuhan ini, mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp 38,22 miliar. Adapun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) selama semester I tahun 2010 dilaksanakan terhadap 84 objek pemeriksaan. Pemeriksaan BPK yang menonjol pada semester ini antara lain PDTT atas pelaksanaan subsidi oleh pemerintah. Dalam semester I tahun 2010, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan subsidi atau kewajiban pelayanan umum (KPU) pada delapan entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Selain itu, KPU pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), perhitungan public service obligation (PSO), infrastructure maintenance obligation (IMO), dan track access charge (TAC) pada PT Kereta Api (Persero), serta subsidi pupuk pada PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya (Persero)I, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Hasil PDTT mengungkapkan adanya 185 kasus kelemahan SPI dan 795 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 7,55 triliun. Selama proses PDTT tersebut, temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp 14,78 miliar. Bahkan, sampai dengan semester I tahun 2010, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana dan telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah 293 kasus senilai Rp 31,14 triliun dan US$ 481,38 juta, ungkapnya. Hadi menambahkan, untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap LKPP. Sebelumnya, sejak 2004-2008, opini BPK terhadap LKPP selalu disclaimer (tidak memberikan pendapat). Opini WDP tersebut disampaikan untuk LKPP tahun 2009, yang auditnya selesai dilakukan BPK pada Juni 2010. Secara trerpisah, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, menyatakan jumlah temuan korupsi itu nilainya masih kecil dari kemungkinan penyimpangan yang sebenarnya. Logikanya, satu orang Gayus Tambunan saja bisa meraup ratusan miliar, lalu Bahasyim Assifie mengambil Rp 1 triliun lebih. Kalau ratusan objek seperti itu, jumlahnya bisa diperkirakan berapa ratus triliun. Jadi temuan BPK belum maksimal. "Seharusnya, BPK bisa lebih jeli lagi dalam investigasi dan audit terhadap keuangan negara. Moga-moga ini benar baru satu semester, nantinya kita harapkan ada audit yang lebih meyakinkan. Yang kita inginkan kan jangan sampai ada penyelewengan.â&#x20AC;? harapnya. (ENDY)

NASIONAL

Perang Opini Proyek Bermasalah ROKAN HILIR - Terkait pemberitaan 'Raport Merah Buat Annas Maamun' di media ini, menuai tanggapan pro dan kontra beberapa aktifis di Bagansiapiapi. Ada pihak yang mengatakan pemberitaan tersebut tendensius, tapi tidak sedikit yang merespon positif dan mengacungan jempol kepada Rijal Lubis yang berani mengatakan kebenaran. Bertolak belakang dengan statemen yang disampaikan Abdul Rahman Yani yang menyatakan pemberitaan tersebut tendensius dan tidak berdasarkan fakta. Yani terkesan over akting dan kebakaran jenggot padahal yang diberitakan bukan dirinya. "Yani berkomentar yang isinya mengandung SARA," ujar salah seorang aktifis yang tak ingin disebutkan jati dirinya. â&#x20AC;&#x153;Tolong jangan sebut nama saya, ada waktunya saya angkat bicara, blak-blakan." Kata sumber, Yani membuat opini yang menggiring masyarakat melakukan pembenaran terhadap sejumlah proyek bermasalah di Rokan Hilir, Rabu pekan lalu. Rijal Lubis saat dihubungi mengatakan Yani asal ngomong. "Mestinya sebelum membuat statemen di koran, harus melakukan analisis dan kros cek lapangan terhadap proyek bermasalah yang diberitakan. Itu baru panutan, menjalankan sosial kontrol secara profesional sehingga tidak di cap aktifis jadi-jadian," kata Rijal. Kritikan terhadap kepemimpinan Annas Maamun, kata Rijal, jangan divonis sebagai fitnah. Ini adalah bentuk koreksi terhadap kinerja pemerintah untuk bekerja lebih baik untuk kepentingan masyarakatnya. "Ini bentuk kepedulian dan keprihatinan melihat proyek mubajir, terbengkalai, dan bermasalah. Dana yang digunakan untuk proyek tersebut murni dana APBD Rohil yang jumlahnya ratusan miliar," tegas Rijal. Lanjutnya, uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang rakyat yang dipungut dari pajak, ternyata pembangunannya tidak bisa digunakan. Sama artinya Pemda Rohil menghambur-hamburkan uang rakyat melalui perencanan yang salah. Ini akibat Intervensi orang nomor satu Rohil terhadap satuan perangkat kerjanya, ditambah lemahnya

pengawasan DPRD dan inspektorat daerah. Jika Institusi ini tidak bersinergi melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang negara yang rugi pasti masyarakat. Mestinya proyek bermasalah jangan hanya dialamatkan kepada pengguna anggaran seperti yang diungkapkan Yani karena yang paling bertanggungjawab dalam kelangsungan pembangunan di daerah adalah Bupati. "Contoh proyek bermasalah dan mubajir antara lain Kolam Renang Bagansiapiapi yang menghabiskan dana belasan miliar, GOR, Stadion Bangko Pusako, miliaran rupiah jadi tempat penampung kotoran manusia," papar Rijal. Ditambahkannya, gedung DPRD di Banjar XII Tanah Putih, menelan dana puluhan miliar sejak tahun 2006 tidak digunakan. Proyek Irigasi di Jumrah Rimbo Melintang, tahun anggaran 2005 hingga

2008 senilai Rp 50 miliar, belum bisa digunakan karena irigasi patah. Proyek Trestel Pelabuhan Panipahan, tahun anggaran 2006 senilai puluhan miliar terbengkalai. Dua lokasi pasar tradisional Panipahan tahun anggaran 2006 terlantar. Pengadaan Kapal Cepat Sembilang milik Dinas Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir tahun anggaran 2008 senilai Rp 7 miliar sejak Januari 2009 hingga saat ini belum digunakan masih sandar di pelabuhan TPI Dumai dan ditolak Dinas Kelautan dan Perikanan Rohil karena kesalahan bestek. Lalu, proyek kebun sawit rakyat di lingkungan Dinas Perkebunan Rohil tahun anggaran 2008 di Desa Bangko Kanan dan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako. Proyek ini menggunakan lahan tidur milik masyarakat, lahan yang dicadangkan seluas 200 hektare dan dana yang tersedot sebesar

Rp 2,9 miliar, sebagai pelaksana PT APP, gagal total. Kemudian, proyek perkebunan sawit rakyat di Desa Pasir Limau Kapas tahun Anggaran 2008 menggunakan lahan masyarakat seluas 140 hektare, dana yang dialokasikan sebesar Rp 1,3 miliar lebih, pelaksana PT APS juga gagal total. Masyarakat kecewa, pasalnya lahan masyarakat yang masuk dalam proyek tersebut bukan lahan tidur melainkan lahan produktif berisi kelapa namun oleh Disbun Rohil rencananya akan mengganti dengan tanaman kelapa sawit ternyata gagal. Kegagalan proyek itu hingga saat ini tidak jelas siapa yang bertanggungjawab. Kini kondisi lahan berubah menjadi hutan belukar, sawit yang ditanam seluruhnya mati dan masih banyak proyek bemasalah di lingkungan Pemda Rohil yang belum mencuat kepermukaan.(PUR)

Kasus Bibit-Chandra TAK BERUJUNG JAKARTA - Perjalanan panjang kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tak berujung. Pasca Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, yang diajukan Kejaksaan Agung atas pembatalan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP), kondisinya makin runyam. Alasan penolakan MA itu, bukan pada lemahnya argumentasi hukum Kejakgung namun karena tidak memenuhi syarat formal. Syarat formal itu diatur dalam UndangUndang No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal 45 A ayat 1 dan 2 menyebutkan Mahkamah Agung mengadili perkaraperkara kasasi kecuali putusan praperadilan. Dengan putusan MA, berarti kasus Bibit-Chandra harus dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Saat ini, bola panas Bibit-Chandra kembali ke Kejakgung yang menentukan apakah membawanya ke pengadilan atau mengeluarkan deponeering seperti saran awal. Memang, penetapan Bibit-Chandra sebagai tersangka dikecam sebagai upaya kriminalisasi pimpinan KPK. BibitChandra mendapat dukungan luas termasuk melalui gerakan sejuta facebookers. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim 8 untuk meneliti kasus pimpinan KPK itu. Setelah menerima rekomendasi Tim Delapan, Presiden meminta agar kasus Bibit-Chandra diselesaikan di luar pengadilan. Namun Kejagung tetap bersikeras dengan mengeluarkan SKPP atas perkara yang menguncang dunia hukum Indonesia. Anggodo Widjojo, terpidana kasus suap pimpinan KPK, tak puas. Dan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan gugatannya dikalahkan. Di tingkat banding nasibnya sama, kalah. Kejakgung pun mengajukan permohonan PK. Hasilnya juga ditolak. Ini berarti apakah sebuah perkara yang kalah dalam empat tingkatan peradilan masih pantas dihentikan melalui depo-

neering? Argumentasi hukum apa yang akan dipakai Kejaksaan Agung untuk deponeering? Atau bila Kejaksaan Agung membawa Bibit-Chandra ke muka hakim, tidakkah itu berarti membangkang perintah Presiden? Bukankah Presiden telah memutuskan kasus itu diselesaikan di luar pengadilan? Buah simalakama pun dihadapi Kejagung. Kini setelah putusan MA dikeluarkan, Kejagung, KPK, Tim Pembela Bibit-Chandra sibuk mencari solusi jalan keluarnya. Bahkan Tim Delapan bentukan SBY yang kabarnya sudah dibubarkan sekarang juga sibuk memberi saran. "Dengan putusan kasasi yang punya kekuatan hukum itu, Bibit Samad dan Chandra harus segera diajukan ke pengadilan. Tentunya dalam penegakan hukum tidak ada pengecualian. Kasus itu harus dibuktikan di pengadilan," papar OC Kaligis, pengacara Anggodo Widjojo. Bibit - Chandra, sambung Kaligis, hendaknya tidak takut masuk ke pengadilan. Kalau memang tidak bersalah, biar saja dibuktikan di pengadilan. "Penghentian kasus seharusnya di pengadilan, bukan dengan SKPP. Biarkan saksi-saksi dan ahli berbicara di pengadilan, semuanya akan terbukti siapa yang salah siapa yang benar," papar Kaligis. Pernyataan Kaligis, juga diamini Ketua Badan Pengurus Setara Institute for Democracy Hendardi. "Saya minta semua

pihak menghormati putusan MA yang menolak PK SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Ini konsekuensi menegakkan hukum terlepas dari pencapaian substansi keadilan atau tidak," ungkap Hendardi Kedua pimpinan KPK juga harus siap menghadapi pengadilan dan membuktikan kebenarannya. Mengingat, jalur penyelesaian melalui hukum yang berlaku adalah langkah dan cara yang benar. Bukan malah menyelesaikan kasus di luar hukum. Karena bakal menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, komentar Hendardi. Febri Diansyah, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corupption Watch menyarankan agar pemerintah menerbitkan SKPP baru sekaligus mengkoreksi keluarnya SKPP yang pertama. Langkah lainnya dengan mengeluarkan deponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum. "Pelaksana Tugas Jaksa Agung, Darmono bisa menerbitkan SKPP dan deponeering untuk menanggapi putusan MA tersebut," jawabnya. Febri menilai pemerintah selama ini tidak serius menanggapi rekomendasi Tim Delapan hingga kasus Bibit-Chandra itu, tersandera lebih dari satu tahun. Mengingat, SKPP pertama yang dikeluarkan Kejaksaan Agung pada 2009, lemah dan memiliki celah hukum yang terbukti Anggodo

Widjoyo bisa mengajukan praperadilan atas dikeluarkannya SKPP Bibit-Chandra. Ironisnya permohonan praperadilan itu, dimenangkan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA. Ia menyebutkan salah satu kelemahan dari SKPP pertama, yakni adanya pernyataan bahwa berkas Bibit-Chandra itu, telah cukup bukti. Kemudian penggunaan alasan sosiologis membuka perdebatan dan membuat posisi dua pimpinan KPK rentan secara hukum. "Jadi kembali dari awal Kejagung sudah disarankan menerbitkan deponeering oleh tim delapan. Namun tidak dilaksanakan," keluhnya. Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis, dua bekas anggota Tim Delapan bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan agar penyelesaian masalah ini melalui pengadilan. Mengingat, penerbitan SKPP untuk kasus ini sudah salah kaprah sejak awal. Bahkan SKPP mengandung banyak kelemahan dengan mendasari pengeluarannya dengan alasan sosiologis. Lemahnya SKPP yang dikeluarkan jaksa, berdampak adanya celah bagi kubu Anggodo Widjojo untuk mengajukan praperadilan. "Seharusnya, kasus Bibit-Chandra itu dideponeer oleh jaksa agung. Namun dengan kondisi saat ini, kasus itu lebih baik diajukan ke pengadilan. Biar semua terungkap, mana yang benar mana yang salah," urai Todung. Adnan Buyung Nasution juga mendesak Plt Jaksa Agung, Darmono agar segera melimpahkan berkas perkara dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. Alasannya karena sudah banyak pihak yang mencari keuntungan dari perkara ini, "Sudah ada campur tangan banyak pihak. Saya menilai opsi deponeering, justru akan mengacaukan proses hukum. Ini merusak. Kalau dibuat deponeering, maka akan tidak ada the rull of law di Indonesia," tudingnya. Anggota Tim Pembela Bibit-Chandra, Tumpak Hatorangan Pangabean, menuturkan,

dalam pasal 30 ayat 1 butir E UU No 16 tahun 2004 tentang, disebutkan, Kejaksaan berwenang melakukan pemeriksaan untuk melengkapi data. "Sepantasnya lah kejaksaan memiliki kewenangan ini, terhadap berkas Bibit dan Chandra, benarkah cukup bukti atau tidak," kata mantan pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK, Mohammad Jasin mengemukakan hingga kini belum ada tindakan hukum dari Kejagung, sehingga Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah masih berstatus pimpinan KPK. Selain itu, KPK akan membantu dalam menghadapi kasus ini. "Dalam kasus ini, KPK bukan pihak yang berperkara. Saat ini, KPK hanya menunggu langkah Kejagung selanjutnya. Kejagung memiliki sejumlah opsi. Itu silakan saja, itu kewenangan Kejagung sepenuhnya untuk memilih opsi yang ada," ujar Jasin. Meski demikian, sambung Jasin, kasus Bibit dan Chandra terkait proses hukum terhadap Anggodo Widjojo. Gugatan praperadilan terhadap keluarnya SKPP untuk kasus Bibit dan Chandra pun merupakan inisiatif Anggodo. Jadi agar proses pengadilan terhadap Anggodo di Pengadilan Tipikor harus menjadi bagian pengambilan keputusan bagi Kejagung dalam menentukan langkah hukum terhadap kasus itu. "Semua tahu dan melihat sendiri keputusan finalnya Anggodo bersalah. Artinya, penyuapan itu tidak terjadi. Selain itu, bukti atas dugaan penyuapan tersebut yang berupa data-data dan CDR itu tidak ada. Apalagi, saat peristiwa tersebut terjadi, Bibit tidak berada di Jakarta. Dan pada saat itu, diketahui Pak Bibit berada di Peru," paparnya dengan gamblang. Memang, semuanya kini berpulang kepada Kejakgung yang harus mengambil langkah tepat agar energi bangsa ini tidak terkuras hanya untuk kasus BibitChandra. Memang, kasus ini tidak hanya menyandera KPK, tetapi juga menyandera kepastian hukum. Mungkinkan perjalanan kasus ini masih tak berujung? (ENDY)


KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

SUMUT

Proyek Sheet Pilet tanpa Pengawas

Pemkab Sergei Beri ONH Bagi Warga Berprestasi

ACEH TAMIAN - Proyek Pembangunan Dinas Pengairan Aceh untuk perbaikan tebing Sungai Tamiang yang terkena banjir memang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pembangunan sheet pilet di bawah jembatan panjang Alur Manis Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang yang dikerjakan oleh PT Perapen Mandiri. Sayangnya, pengerjan proyek tersebut tidak menggunakan tenaga konsultan dan pengawas pembangunan. Selain itu standar sheet pilet beton W yang dipergunakan panjang 12 meter, ketebalan permukaan 10-12 centimeter, di dalamnya terdapat besi ulir dan besi cor 12 milimeter, diduga berkualitas rendah dan bukan untuk daerah yang memiliki struktur (kontur) tanah keras. Sehingga dalam penanaman batang sheet pilet itu harus menggunakan palu godam. Antara bibir sisi batang terjadi kerenggangan (bercelah) hingga susunan batang-batang tidak rata dan rapat (sentries) walaupun sudah di buat mal. Penanaman batang sheet pilet pada waktu di palu banyak batang-batang pecah dan sebagian batanng-batang tidak mampu menembus 10-12 meter, hanya mampu menembus tanah sedalam 6 meter. Menurut Edwar, tenaga teknik PT Perapen Mandiri bersama Syahrul pengawas Dinas Pekerjaan Umum Banda Aceh yang ditugaskan ke lokasi mengatakan, pekerjaan sheet pilet tebing Sungai Tamiang panjangnya 180 meter. Sepanjang bahu jembatan sisi kiri dan kanan sepanjang 90 meter, dipasang sesuai dengan teknis yang telah direncanakan dengan menggunakan hammer sebagai penanaman sheet pilet dan paku bumi dengan tujuan untuk menahan batang sheet pilet dari keruntuhan yang diakibatkan erosi. "Kendala yang kami hadapi adalah sebagian sheet pilet hanya bias tertanam dengan kedalaman 6 meter akibat kelenturan dan letak geografis tanah, jadi kalau memang sudah mentok terpaksa kami potong sheet pilet agar permukaaannya rata dengan sheet pilet yang lainnya. Selain itu celah yang terdapat pada sisi batang sheet pilet akan kita cor kembali sebagai sisipan,” katanya. Di akui Edwar bahwa sheet pilet beton W memang kurang mutu dan kualitasnya secara teknis digunakan untuk tebing lahan gambut atau lahan berpasir. "Saat ini hanya sheet pilet ini yang di indent. Ini sudah cukup kuat dan teruji, banyak daerah yang mempergunakan sheet pilet ini," katanya. Pantauan di lokasi pekerjaan, pada posisi tepatnya di bawah jembatan tidak dipergunakan penanaman sheet pilet. Ketika dikonfirmasi dengan salah seorang pekerja mengatakan bawa di posisi itu akan dilakukan sistem pengecoran karena memakai sheet pilet tidak dapat di palu sebab lantai jembatan dengan permukaan tanah terlalu rendah. Pekerjaan ini sudah selesai 50 persen dan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang pada kontrak kerja. Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ir Slamet Eko Purwadi M Si dikonfirmasi via handphone tidak mengangkat panggilan tersebut. Di duga Kadis menganggap sepele permasalahan yang timbul di lapangan.(BSO)

SEI RAMPAH - Sejumlah warga berprestasi yang membawa nama baik Kabupten Serdangbedagai mendapat Ongkos Naik Haji (ONH) dari Pemkab Sergai. Para calon haji (calhaj) yang mendapatkan ONH itu perginya bersamaan dengan calon haji lainnya diantaranya, Wakil Ketua DPRD Sergai Drs Sayuti Nur MPd, anggota DPRD Sergai H Usman Sitorus SAg, Ketua AlWashliyah Sergai H Ibrahim Khalil SPdI, Ketua MPC Pemuda Pancasila Sergai Syaiful Azhar. Sebelum berangkat ke Mekkah 1 November 2010 mendatang, 173 calhaj asal Kabupaten Sergai itu ditepung tawari oleh Bupati Serdang Bedagai HT Erry Nuradi didampingi Wakil Bupati H Soekirman, Dandim 0204/DS Letkol Inf Heryanto Syahputra SIP, Wakil Ketua DPRD MY Basrun, Kamis pekan lalu dihalaman kantor bupati di Sei Rampah. Acara tepungtawar yang diawali pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh H Mhd Adi SAg dan ceramah seputar perjalanan haji oleh mubaligh Al-Ustadz Drs H Mahmuddin MA itu turut dihadiri mewakili Kapolres Sergai, mewakili Kajari Sei Rampah, Wakil Ketua TP PKK Hj Marliah Soekirman, Ketua DWP Hj Imas Haris Fadillah, pejabat Pemkab Sergai dan ratusan keluarga para jemaah yang akan menunaikan ibadah haji. Calhaj Sergai yang masuk kelompok terbang 18 embarkasi bandara Polonia bergabung dengan calhaj asal Kota Tanjung Balai 176 orang, sebagian asal Kota Medan, Kabupaten Asahan, dan akan berangkat ke tanah suci Mekkah pada 1 November 2010 dan masuk asrama haji di Medan 31 Oktober 2010. Ke-173 calhaj Sergai itu terdiri dari 72 pria dan 101 wanita, sementara jemaah yang tertua adalah Samingin bin Harjo Pawiro 80 tahun dari Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin dan jamaah yang termuda Nawid bin Jumirin 28 tahun dari Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai Cermin. Bupati dalam kesempatannya berharap kepada calon haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun 2010 ini agar dapat memanfaatkan rahmat yang diterima sebaik mungkin, melaksanakan semua ibadah sesuai aturan dan prioritasnya mulai dari rukun, wajib dan sunnat. Jumlah warga Kabupaten Sergai yang mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut setiap tahun terus bertambah dan calhaj tahun 2010 meningkat 41 orang dibanding pada musim haji tahun 2009 sebanyak 132 orang. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan warga Sergai khususnya umat Muslim yang berniat untuk berangkat ke tanah suci Mekkah Al Mukkarramah terus meningkat, terangnya. (MEI)

Wali Murid Tuntut Kasek Mundur LANGKAT - Perilaku Kepala sekolah Dasar Negeri 050705 Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, yang terindikasi menilap dana Bantuan Operasional Sekolah membuat wali murid melakukan mosi tidak percaya dengan mendatangi sekolah tersebut untuk yang ketiga kalinya. Dana yang digulirkan sebesar Rp 397 ribu per tahu per siswa untuk tingkat Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MIN). Jumlah murid di SDN 050705 Tahun Pelajaran 2009-2010 sebanyak 398 murid, namun sekolahnyaterlihat kumuh dan moebulernya tidak layak pakai lagi bahkan atap seng pun banyak yang pada bocor. Pemasalahan Kepsek Wagino SPd sudah lama menjadi sorotan publik tapi hingga kini belum pernah di panggil atau di proses secara hukum. Disinyalir Kasek di back-up oleh Plt Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat. Ketua LSM - LIPAD Langkat Bambang S mengatakan, wajar jika orang tua murid dan komite sekolah melakukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Wagino yang di duga kuat telah menyelewengkan dana BOS. Menurut Bambang, Kasek Wagino saat hendak di konfirmasi tidak berada di tempat namun para guru yang ada membenarkan kalau pada 21 Juli lalu wali murid dan komite ada mendatangi sekolah. Ia meminta pihak-pihak berwenang seperti polisi dan kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini. "Bila terbukti bersalah, jangan sungkan dan jangan ragu untuk menjebloskannya ke Rutan Tanjung Pura yang memang di bangun khusus untuk koruptor yang ada di Langkat," tegas Bambang.(JUL)

K PK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Salah seorang massa terinjak-injak saat mau menerobos aparat kepolisian dan Sat pol PP untuk masuk ke kantor Dinas Keuangan meminta pertanggung jawabannya.

Devisit Rp 43 Miliar, Satma Demo Diskeu PANYABUNGAN - Satuan Mahasiswa Madina Pemuda Pancasila mewakili masyarakat berunjuk rasa ke Dinas Keuangan dan Aset Daerah terkait devisit APBD 2010 senilai Rp 43 miliar, di Dinas Keuangan dan Aset Daerah. Massa juga mempersoalkan kinerja PJ Sekretaris Daerah H Gojali Pulungan, yang dinilai tak memiliki wibawa, Selasa pekan lalu. Dalam orasinya, Ketua aksi Tan Gozali menyatakan setelah PJ Bupati Madina Ir H Aspan Sopian Batubara MM serah terima jabatan pada 13 September 2010 lalu, banyak terungkap permasalahan sewaktu kabupaten ini di pimpin H Amru Daulay SH. Sopian dinilai hanya mengisi keko-

songan pemerintahan sekaligus mengantarkan Pilkada ulang sesuai keputusan MK. Massa meminta Sopian bersikap tegas dan bijaksana dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Madina, dan mengajukan rekomedasi pemberhentian PJ Sekda.

Massa memulai aksinya dari gerbang perkantoran Payaloting dan sempat terjadinya pembakaran ban bekas lalu menuju kantor Dinas Keuangan dan Aset Daerah agar mantan Kadisnya Waskito Daulay bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terjadi bentrokan dengan aparat hukum karena Kadis tidak mau keluar dari ruangannya. Ketua aksi di tuduh memukul salah satu anggota Polres Madina, Gozali membantah dan mengatakan oknum polisi tersebut yang melakukan kekerasan dengan meletakkan senjata laras panjang keperutnya.(TH)

Rp 1,8 M untuk Kelompok Perempuan SERDANGBEDAGAI - Bank Sumut Cabang Sei Rampah telah menggelontorkan dana untuk kelompok perempuan sebesar Rp 1.837 miliar untuk 514 anggota yang berada di kabupaten Serdangbedagai. Totalnya seluruhnya sebesar Rp 69 miliar dengan 27100 anggota di wilayah Sumatera Utara. Ha itu dikatakan, Direktur Bank Sumut, H Gus Irawan Pasaribu, SE Ak MM ketika bersama rombongannya didampingi Kepala Cabang Sei Rampah, Tengku Ade Maulanza melihat dari dekat sekaligus bertatap muka dengan kelompok perempuan yang menerima kredit peduli usaha mikro Sumut sejahtera (KPUMSS) di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Sergai, Kamis pekan lalu. Kepada kelompok perempuan yang menerima dana bergulir tahap ketiga tersebut, Gus Irawan, memberikan masukan serta motivasi kepada penerima agar memanfaatkan dana yang bergulir itu sesuai dengan alokasinya. “Jangan dibelikan yang bukan untuk usaha. Kalau biasanya pakai bedak Viva, lantas setelah punya uang beli yang lebih mahal, tidak ada relevansinya dengan usaha,”tegasnya kepada tiga kelompok perempuan yang telah menerima dana sebesar Rp 3 juta di Desa Firdaus.

Ketua KMB Diduga Jual Aset Negara

Direktur Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu, SE Ak MM, bersama rombongannya didampingi Kepala Cabang Sei rampah, Tengku Ade Maulanza, Kades Firdaus, Edicon Sinulingga, SE berphoto bersama dengan kelompok perempuan penerima kredit peduli usaha mikro Sumut sejahtera (KPUMSS) di Desa Firdaus. Selain itu, di Dusun VIII, Desa Pekan Sei Rampah, Gus Irawan yang juga menyampaikan hal yang sama kepada kaum perempuan yang umumnya membuat usaha kedai kopi, kedai sembako, pembuatan keset kaki dari sabut kelapa dan makanan ringan lainnya. Menurutnya, melakukan program ini memang banyak menguras tenaga dan waktu dalam jangka pendek, tetapi manfaatnya untuk jangka panjang sangat besar sekali. “Program ini sudah dilakukan di 103 negara, dan Bank Sumut sebagai bank

plat merah memberikan sumbangsihnya untuk menyejahterakan masyarakatnya khususnya di Sumatera Utara,” katanya. Dijelaskanya, program ini akli pertama dijalankan ketika gempa bumi di Nias, sebagai pilot project program ini berhasil dengan memberikan bantuan bergulir kepada 4 ribu kaum perempuan di sana. Secara lamban laun, ekonomi masyarakat mulai menggeliat dan satu hal yang membanggakan mereka membayarnya tanpa ada yang menunggak, ucap Gus Irawan.(MEI)

Proyek Hotmix Terindikasi Diselewengkan STABAT–Proyek Pengaspalan jalan Hotmix sepanjang 979 meter di Kelurahan Perdamaian, Stabat, dengan NPWP 01.758.385.123.000 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010 yang dikerjakan oleh PT Dwi Chindi Abadi senilai Rp 1.187.150.000, terindikasi ada diselewengkan. Ketua LSM - LIPAD, Bambang S mengatakan, "Pengaspalan jalan hotmix sepanjang 979 meter itu seharusnya lapisan bawah 4 centimeter dan lapisan atas 3 centimeter, faktanya hanya 3 centimeter dan lapisan atas 2 centimeter. Sehingga ada indikasi terjadi penye-

lewengan dalam pengerjaan proyek miliaran rupiah ini." Di duga ketebalan lapisan hotmix dasar telah di mark up satu centimeter juga lapisan atasnya. "Ini bukan rahasia umum lagi, kalau kita hitung harga hotmix per drum berkisar Rp 850 ribu, jadi manipulasi dan indikasi korupsi pada proyek tersebut mencapai 30 hingga 40 drum," ungkapnya. Proyek ini di kerjakan PT Dwi Chindi Abadi yang berlokasi di Jalan Asrama Perdamaian, Stabat, dengan pimpinan proyek Ramlan Hasibuan dari Dinas Pekerjaan Umum Langkat dan Direktur Teknis Dino Asiolan Dinas PU

Langkat. Dino Asiolan ketika hendak ditemui untuk dimintai keterangannya tidak berhasil di jumpai, sementara Ramlan Hasibuan nampak kasakkusuk menyebut nama Bupati dan keberatan untuk dimintai keterangannya. Diduga proyek ini di back up orang-orang Bupati Langkat. Bambang meminta kepada Kajari dan Kapolres Langkat untuk mengusut tuntas pengerjaan proyek tersebut dan kepada Bapak Bupati Langkat untuk menindak tegas oknum yang telah menjualjual namanya karena akan berdampak buruk ke depannya. (JUL)

PANYABUNGAN - Tim Investigasi Lumbung Informasi Rakyat menemukan bahwa kapal nelayan bantuan Pemda Mandailing Natal melalui Kadis Kelautan dan perikanan tahun anggaran 2007 saat itu di serahkan mantan Bupati Madina H Amru Daulay SH kepada Ketua Koperasi Maju Bersama, Bahar, kata M Rusdi batubara, Kamis pekan lalu. Rusdi mengatakan ada laporan masyarakat Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, bahwa mesin kapal tersebut telah di pereteli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. "Setelah kami turun ke lokasi memang benar mesin tinggal bangkai, semua peralatan kapal di duga di ambil oknum–oknum tak bertanggungjawab bahkan badan kapal Nelayan itu telah lapuk," kata Rusdi. Sudah selayaknya Kapolres dan Kajari Mandailing Natal memeriksa dan menindaklanjuti Ketua Koperasi Maju Bersama karena kapal nelayan tersebut adalah aset negara yang di duga di jual oleh oknum kopersi yang menjadikannya milik pribadi," tegasnya. Tim investigasi mencoba mengkonfirmasi Bahar selaku Ketua Koperasi Maju Bersama namun beliau tidak ada di tempat, dari informasi yang diterima Bahar sedang berada di PTPN IV. Masyarakat berharap tim ini melaporkan Bahar ke aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus ini. Kadis Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, pihaknya sudah lama mau melaporkan Koperasi Maju Bersama karena tidak pernah merawat kapal tersebut. Kapal diserahkan sesuai dengan perjanjian bahwa Koperasi Maju Bersama yang merawat dan membayar PAD-nya, tapi nyatanya tidak pernah merawat dan membayar PAD ke kas daerah. "Koperasi Maju Bersama di duga telah menjual peralatan kapal nelayan tersebut dan kita sedang proses untuk mempersiapkan pengaduannya ke aparat hukum," paparnya.(TH)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Subanto ST, Hasan Ali, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, M Nasir Dongoran, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Rusli Hasibuan, Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian, Ridwan SSos, Umar HS, M Husen, Syafriandimoar (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Syahril, Agus Eko Haryanto (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

SUMUT

Rangking Satu Korupsi

Coreng Sumut

Korupsi di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan di tingkat nasional. Provinsi pimpinan Syamsul Arifin ini menduduki ranking teratas dengan jumlah tertinggi dengan kasus korupsi yang statusnya ditingkatkan ke penyidikan dengan 26 kasus. Menyusul kemudian Jawa Barat dengan 16 kasus, DKI Jakarta 16 kasus, Nangroe Aceh Darussalam dan Jawa Tengah masing-masing 14 kasus. Demikian catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama semester pertama tahun 2010 dan Sayangnya, tidak disebutkan kasus apa saja yang ada di Sumut tersebut. DARI catatan itu, 176 kasus korupsi secara nasional yang statusnya ditingkatkan ke penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dari 176 kasus tersebut, jajaran kejaksaan yang paling dominan menangani kasus korupsi di berbagai daerah dengan 137 kasus, kepolisian 25 kasus dan KPK seanyak 14 kasus. “Sesuai gambaran tersebut, terlihat bahwa penanganan kasus oleh kejaksaan dan kepolisian lebih baik secara kuantitas dibandingkan dengan KPK,” ujar Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu. Agus menjelaskan, potensi kerugian negara yang terjadi pada 176 kasus itu, rinciannya, yang ditangani kejaksaan pada 137 kasus potensi kerugian negaranya mencapai Rp 1,576 triliun, yang ditangani kepolisian dari 25 kasus sebesar Rp 327,513 miliar, dan yang ditangani KPK dari 14 kasus, senilai Rp 198,86 miliar. Sedangkan potensi kerugian negara yang paling besar ditumbulkan, DKI Rp 709,5 miliar (12 kasus), Lampung Rp 408,3 miliar (7 kasus), NAD Rp 275,1 miliar (14), Maluku Rp 118,87 miliar (6 kasus), Riau Rp 117,75 miliar (3 kasus) Mengenai minimnya jumlah perkara korupsi yang ditangani KPK, Agus menjelaskan, hal itu wajar terjadi karena jaringan KPK kalah luas dibanding kejaksaan dan kepolisian. “Dua institusi tersebut (kejaksaan dan kepolisian) merupakan instansi vertikal yang terstruktur hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga idealnya tentu harus lebih dari segi kuantitatif,” katanya. Dikatakan, meski minim dari segi kuantitas, namun perkara yang ditangani KPK menonjol dari segi kualitas, baik dari metode yang digunakan maupun aktor yang berhasil terjerat. Selama satu semester ini setidaknya sudah 7 orang yang tertangkap tangan saat melakukan transaksi suap menyuap. “Dari segi latar belakang jabatan, ada 21 kepala daerah, 52 anggota DPR/DPRD yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya. Peneliti Hukum ICW, Febri Hendri, menambahkan, terjadi pergeseran modus korupsi dari tahun 2009 ke 2010. Jika pada semester I tahun 2009 modus korupsi adalah penyalahgunaan anggaran, pada semester I 2010 yang paling dominan adalah penggelapan. Dari 176 kasus korups itu, 62 kasus menggunakan modus penggelapan, 52 kasus dengan modus mark up, 18 kasus dengan modus penyalahgunaan anggaran, dan 7 kasus dengan modus suap. Seperti Kanker Terkait rilisan ICW tersebut, Kadis

Kominfo Provsu Eddy Sofian Purba dengan tegas mempertanyakan dasar ICW untuk menyatakan Sumut menjadi provinsi terkorup. “Harus ada data dan argumentasi yang jelas, jangan asal tuding. Di Sumatera Utara ini kan banyak pejabat, yang korupsi itu siapa. Harus jelas dong !” tegasnya. Wakil Ketua DPRD Medan yang berasal dari Fraksi PDI P Muhammad Affan SS juga mengatakan, ICW harus memberikan data akurat. “Penilaian seperti itu, tidak boleh asal-asalan. Harus dilengkapi dengan data yang riil. Namun, ketika memang ICW bisa membuktikan hal itu, maka itu bisa dijadikan masukkan agar Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya berbenah diri. Agar sesuai dengan citacita reformasi,” terangnya. Wakil Ketua DPRD Sumut lainnya dari Fraksi Golkar Chaidir Ritonga melihat data yang diungkapkan ICW tersebut sebagai pukulan telak bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Tidak hanya eksekutifnya, legislatifnya serta yudikatifnya diminta menjadikan data itu sebagai cemeti untuk memperbaiki diri. “Jika status tersebut diperoloeh dari pengataman dan penelitian ilmiah, kemudian data-data yang ada adalah data-data valid, maka hal itu benar adanya. Untuk itu, bagi semua elemen pemerintahan di jajaran Provinsi Sumatera

Utara dan Pemkab serta Pemkonya jangan kebakaran jenggot dan jangan juga hanya diam. Harus segera merespon hal itu, demi kemajuan Sumut yang lebih baik lagi,” tandasnya.(MEI/BBS)

Hukum Lemah Koruptor Merajalela TAHUN 2010 kasus korupsi di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan di tingkat nasional manakala provinsi yang dipimpin oleh Syamsul Arifin menduduki ranking teratas dengan kasus korupsi yang statusnya ditingkatkan ke penyidikan dengan 26 kasus. Terungkapnya kasus ke 26 kasus korupsi tersebut berdasarkan hasil catatan dari lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) selama semester pertama tahun 2010. Namun demikian ICW tidak merinci ke 26 kasus korupsi tersebut yang menghantar Sumut menduduki skor tertinggi. Tahun 2008, Sumut masih menduduki peringkat ke 3 kasus korupsi setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Dengan naiknya peringkat Sumut menjadi tertinggi untuk tahun ini berarti untuk kasus korupsi di Sumut khususnya di Medan perlu penanganan yang serius dari aparat penegak hukum. Karena banyak terjadi dalam penangan kasus korupsi uang negara yang dilakukan oleh polisi dan jaksa disusupi oleh makelarmakelar kasus (markus) yang memudahkan si koruptor menghadapi proses hukum.

Demikian dikatakan Abdi Nusa SH seorang praktisi hukum yang cukup kondang di Medan. Jika dilihat dari hasil penyidikan ICW yang menyatakan Sumut menduduki peringkat pertama dengan 26 kasus korupsi tersebut dalam hal ini pemerintah belum ada niat untuk menghentikan kasus tersebut. "Pemerintah terlalu lemah dalam mengambil tindakan. Kalau pemerintah bisa tegas terhadap para koruptor niscaya Sumut bisa bebas dari koruptor-koruptor yang selalu merugikan negara," kata Abdi. "Lemahnya UU anti korupsi di Indonesia juga menjadi faktor utama semakin merajalelanya kasus korupsi. Selain itu tokoh-tokoh agama juga masih mengganggap baik si koruptor, begitu juga dengan masyarakat yang menganggap si koruptor bak seorang pahlawan yang setelah bebas malah dielu-elukan," tegasnya. Selain itu, tidak adanya rasa takut terhadap aparat hukum juga menjadi faktor berikutnya yang membuat kasus korupsi semakin merajalela. "Yang ditakuti para koruptor hanya KPK dan bukan aparat hukum," ucap Abdi.(FER)

Peran Elit Markus Dalam Penanganan Korupsi PRAKTISI Hukum Arifin SH yang juga dosen di Universitas Graha Kirana mengatakan maraknya kasus kuropsi di Sumut khususnya di Medan perlu penanganan yang serius dari parat penegak hukum. Karena banyak terjadi dalam penanganan kasus korupsi uang negara yang dilakukan justru polisi dan jaksa disusupi oleh makelar-makelar kasus yang memudahkan si koruptor menghadapi proses hukum.“Kita sangat sesalkan penanganan kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum di Sumut ini lemah, terbukti masih ada pelaku korupsi yang jelas telah menjadi tersangka tetapi masih bias menghirup udar bebas dan tertawa ria," ungkapnya. Menurutnya, tidak tegasnya aparat penegak hukum di Sumut baik polisi dan jaksa dari sejak dulu sampai saat ini tidak terlepas dari peran elit-elit

Markus yang menyusup dalam penanganan kasus korupsi. Untuk itu menurut Arifin perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik LSM maupun media yang selalu memantau dan mengkritisi tentang penanganan kasus korupsi. "Dengan menduduki peringkat tertinggi dalam kasus korupsi merupakan aib besar bagi Sumut," ucapnya. Arifin berharap kasus korupsi di Sumut bisa diberantas karena sangat meresahkan dan bila perlu bagi si koruptor diberikan hukuman seberatberatnya atau jika perlu diberi hukuman mati sehingga menimbulkan efek jera. Dan Kejatisu sebagai aparatur negara seharusnya lebih terbuka dalam informasi. Jangan justru menutup-nutupi yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan di masyarakat, tukasnya.(FER)

CAMBUK KEJARI, TUTUPAN BOROK KEJATISU DATA dari ICW ini jelas menorehkan tinta merah di tubuh pemerintahan Sumut. Bagaimana tidak, Sumut yang sudah menjadi kota metropolitan dengan pembangunan kota yang setiap waktu terus berkembang kini harus menanggung malu akibat ulah dari pejabat-pejabat pemerintahannya karena telah menyandang predikat pertama korupsi terbesar di Indonesia. Tidak itu saja, modus korupsi yang dilakukan pun berubahubah. Pada tahun 2009 ke bawah korupsi yang dilakukan bermoduskan penyalahgunaan wewenang. Sementara tahun 2009 ke atas modus yang dilancarkan para koruptor adalah pengelapan dalam jabatan seperti penyelewengan bantuan. Besarnya nominal dan tidak adanya penjelasan 26 kasus korupsi yang telah ditemukan ICW sehingga Sumut menjadi provinsi terkorup seIndonesia jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Sumut khususnya dan masyarakat indonesia umumnya. Pertanyaan itu sendiri meliputi bagaimana bisa Sumut menjadi provinsi terkorup se Indonesia. Dan 26 kasus korupsi apa saja yang telah ditemukan ICW sehingga mengantarkan Sumut menjadi peringkat pertama. Untuk menjawab rasa penasaran yang ada, KPK Pos mendatangi Kejaksaan Negeri Medan untuk menanyakan sudah berapa kasus

Dharma Bella Tymbasz SH MH korupsi yang ditangai pihak Kejari Medan. Kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan Dharma Bella Tymbasz SH MH saat dijumpai di ruang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya sudah menangani 11 kasus korupsi yang ada di Kota Medan. 11 kasus korupsi tersebut terdiri dari penyimpangan bangunan gedung Poltekes Medan yang menjaring empat tersangka. Dinas Perhubungan

terdapat satu tersangka. Panwas Kota Medan ada dua tersangka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan terdapat dua tersangka dan terakhir retribusi sampah di Pemko Medan terdapat satu tersangka, dan satu tersangka lainnya lagi dalam pencarian Kejari Medan. Dharma menambahkan bahwa ke 11 kasus korupsi tersebut, empat diantaranya sudah menjalani sidang atau sudah P-21. Sementara sisanya dalam penyidikan. Sementara itu dalam menyikapi tingginya jumlah kasus korupsi di Sumut khususnya di Medan Dharma mengatakan kurangnya pengawasan kinerja para pejabat merupakan faktor utama terjandinya korupsi. Tidak hanya itu, kurangnya fisik pendidikan SDM yang ada atau kurangnya kemampuan dalam jabatan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dalam tugas pun terjadi. “Jangan lulusan pertanian menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan sebaliknya, ini akan berdampak kepada penyelewengan wewenang karena Kadis tersebit tidak menguasai jabatan yang di dudukinya,” ujarnya. Adanya niat dari pelaku jelas mendarah daging bagi pelaku korupsi. Karena korupsi itu sistem dimana berjalannya korupsi berasal dari niat para pelaku tersebut. Banyaknya kasus korupsi yang ada di Sumut jelas menjadi cambuk bagi Kajari Medan untuk menyeimbangkan keadilan

yang ada di masyarakat. Untuk itu, Kajari Medan akan menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat. Suatu kebanggaan bagi Kejari Medan dalam menangani kasus korupsi yang ada di Medan. Karena semangkin banyak kasus korupsi yang di tangani akan memberi tantangan bagi Kejari Medan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. “Tantangan buat Kejari Medan dalam menagani kasus korupsi, walau nyawa pun terancam Kejari tidak gentar memberantas korupsi,” tegas. Selain Kejari, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pun tidak luput dari tempat untuk mencari informasi terkait 26 kasus korupsi yang ada di Sumut. Saat KPK Pos bertandang ke ruang Humas Kejatisu Edi Irsan untuk mencari informasi tersebut. Edi Irsan selaku Humas Kejatisu yang seharusnya bertugas memberikan informasi ke publik kini malah berbalik arah. Pasalnya, saat Edi Irsan berada di ruang kerjanya dan KPK Pos ingin menemuinya Edi menolak dengan alasan sedang menerima tamu. "Nanti saja ya, karena saya sedang ada tamu," ujar Edi seakan menyuruh keluar. Tidak sampai disitu, KPK Pos menunggu Edi Irsan di depan pintu ruang kerjanya. Berselang berapa menit, tamu Edi pun akhirnya keluar dari ruangannya. Dan saat itu juga KPK Pos bergegas untuk mema-

suki ruang kerja Edi. Saat KPK Pos mengetuk pintu ruang kerjanya dan membukanya hal yang sangat mengejutkan dialami KPK Pos. Bagaimana tidak mengejutkan, pintu yang baru berselang beberapa detik terbuka kini terkunci rapat. Tidak sampai disitu, KPK Pos terus mengetuk dan membuka pintu tetapi hampir lima menit pintu tersebut tidak kunjung terbuka dan Edi Irsan pun seakan raib ditelan bumi. Seakan dipermainkan, akhirnya KPK Pos mengirim pesan singkat kepada Humas Kejatisu itu. Isi SMS mengucapkan terima kasih atas sikap Edi yang telah menolak kehadiran wartawan untuk konfirmasi. Sikap Edi yang dengan spontan mengunci pintu ruangan, padahal KPK Pos sudah menunggu Edi dari kemarin menunjukkan bahwa Humas Kejatisu alergi terhadap wartawan dan pemberitaan. Tidak lama berselang, SMS yang dikirim KPK Pos akhirnya Dibalas dengan balasan, "Lho kok gitu, tadi itu tidak dikunci kok. Kalian saja tidak sempurna menggerakkan kuncinya. Wah, langsung pake komplain". Tindakan yang dilakukan Edi mengindikasikan ada yang di tutup-tutupi Kejatisu atau memang benar bahwa Humas Kejatisu alergi dengan wartawan. Tindakan yang sagat tidak pantas dilakukan seorang kepala penerangan.(VN)


KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

Tebingtinggi Diakui Sebagai Kota Heroik TEBING TINGGI - Selain identik dengan julukan sebagai kota Lemang menyusul dengan pengenalan produk baru Roti Kacang yang lezat. Tebingtinggi yang terdiri dari berbagai masyarakat heterogent diakui merupakan sebuah kota Heroik yang bersejarah. Peristiwa berdarah 13 Desember 1945 tersebut sudah banyak menelan korban jiwa para pahlawan yang gugur di medan pertempuran melawan penjajahan Jepang, hal itu terbukti banyaknya ditemukan situs-situs peninggalan sejarah baik berupa prasasti tugu pahlawan maupun makam-makam pejuang dikota setempat. Demikian Walikota Drs.H. Eddy Syofian Purba, MAP, saat meninjau lokasi 21 makam para pejuang yang terabaikan sekaligus melaksanakan gotong royong dengan warga lingkungan II dan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Tebingtinggi, Minggu (10/10). Dalam kesempatan itu. Eddy Syofian mengingatkan, sebagai generasi muda penerus bangsa, jangan melupakan sejarah perjuangan para pahlawan yang telah gugur mengorbankan harta dan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan Ibu Pertiwi. Hasil kemerdekaan yang telah diwariskan para pejuang tersebut hendaknya dapat kita isi dengan berbagai aspek pembangunan. Lebih lanjut Eddy Syofian mengatakan, wujud kepedulian dalam melaksanakan gotongroyong (gotroy) dalam membersihkan lingkungan juga merupakan sebuah filosofi bahagian dari perjuangan melawan mental yang berjiwa pemalas dan membersihkan kuman agar terhindar dari berbagai penyakit. Sedangkan bagi warga yang telah rela berpartisipasi memberikan sejengkal tanahnya untuk kepentingan jalan umum pantas mendapat apresiasi dari Pemerintah. “Pelepasan jalan yang telah diberikan itu akan lebih mendapat perhatian untuk ditingkatkan, diaspal dan dilakukan pembuatan parit agar sarana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum,” ujarnya sembari meminta dukungan DPRD Tebingtinggi. Menyikapi hal itu anggota DPRD Tebingtinggi dari Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Ir. Alensuddin Purba dan Murli Purba dari Partai Republikan yang turut dalam kegiatan tersebut. Menyebutkan, kegiatan yang dilaksanakan Pj Walikota Eddy Syofian Purba selama 37 hari kerja patut mendapat acungan jempol. Tanpa mengenal lelah setiap hari Pejabat Walikota yang nota bene selaku putra asli daerah tersebut, secara rutin terus melakukan peninjauan kegiatan yang bersipat positif demi kepentingan kota Tebingtinggi. Hadir dalam kesempatan itu. Sejumlah SKPD Pemko Tebingtinggi diantaranya anggota DPRD Ir.Alensuddin Purba, Murli Purba , Ibu-Ibu TP-PKK, Dharma Wanita, Assisten II . Drs. Muktaruddin Zamzam, Kadis Kebersihan Mhd Fahri, M.Si, Kadis Pertanian, Ir. H. Syafruddin Nasution MM, Kakan LHKP. Ir.Leo Kapuissa, Camat Bejenis, Lurah setempat dan Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi. Drs. Khairil Anwar Nasution, MAP.(RS)

N A D SUMUT

Tim PansusTinjau Proyek di Empat Kecamatan KOTA LANGSA–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa yang berjumlah 25 orang membentuk Panitia Khususu (Pansus) sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) di empat wilayah. Antara lain Kecamatan Langsa Kota, ketua Tim Pansus I, Ir. Joni, Kecamatan Langsa Baro Drh. Rubian Harja, Kecamatan Langsa Barat, Burhansyah dan Kecamatan Langsa Timur, Ali Sadli. Pansus ini dibentuk untuk melihat kondisi proyek yang ada di dinas PU, Dikjar, Kesehatan, Pertanian, Dinkes, dan Sekretariat Pemko Langsa. Demikian dikatakan koordinator yang juga Tim Pansus Syahruzar, Ak pada wartawan belum lama ini di ruang kerjanya. Menurutnya Pansus tersebut akan berlangsung selama 6 hari,

mulai 29 september hingga 06 Oktober 2010. “Jika selama enam hari, tim pansus tidak selelai meninjau proyek fisik di empat kecamatan, saya akan perpanjang SK pansusnya,”tegas Syahruzar. Sementara itu hasil temuan Pansus IV di dapil III, menemukan proyek parit beton normalisasi dengan panjang sekitar 713 meter sudah retak-retak. Dana proyek ini

bersumber dari hibah Menkokesra dengan nilai anggaran Rp1,3 milyar. Proyek ini terletak di Dusun Bukit Gampong PB. Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Padahal, pembangunan proyek tersebut baru saja selesai dikerjakan. Kini selain dindingnya yang mulai retak, lantai paritnya juga banyak yang sudah terkelupas terbawa air. Diduga hal itu terjadi karena pekerjaannya tidak sesuai dengan bestek. Seharusnya berdasarkan bestek, pengecorannya setebal 20 cm, namun kenyataannya di cor hanya 5 cm. Inikan aneh baru selesai dikerjakan tapi kondisinya sudah

mulai hancur,” ungkap ketua pansus IV Wilayah Kecamatan Langsa Baro Rubian Harja. Dikhawatirkan kata Rubian, jika musim penghujan tiba, parit normalisasi itu akan rubuh dan hancur keseluruhannya. Karena sebelumnya proyek parit beton tersebut dikerjakan tidak memakai besi tulangan dan pondasi. Pihaknya, menduga, terjadi kesalahan pada perencanaan karena melihat bentang lebar pembangunan beton, lebih kurang 260 cm. Sedangkan tinggi betonnya 150 cm dan tebal lantai bawahnya 20 cm paling tidak harus memakai pondasi. (BSO)

KUA/PPAS–Ketua DPRD Deli Serdang Hj.Fatmawati Takrim menandatangai kesepakatan KUA-PPAS P APBD 2010 disaksikan Wakil Ketua H Wagirin Arman S Sos, Ruben Tarigan SE, H Dwi Andi Saputra Lubis LC dan Bupati Amri Tambunan.

DPRD Deli Serdang Sepakati KUA-PPAS P-APBD 2010 LUBUK PAKAM - Musyawarah Badan anggaran eksekutif dan legislatif sepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan Tahun Anggaran 2010 . Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS yang akan menjadi dasar Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2010 tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan dengan pimpinan DPRD Deli Serdang Hj Fatmawati Takrim, Wakil Ketua H Wagirin Arman S Sos, Ruben Tarigan SE dan H Dwi Andi Saputra Lubis LC,

Kamis (14/10) di Aula Cendana Kantor BupaTI Deli Serdang, Lubuk Pakam. Total keseluruhan plafon anggaran pada P-APBD TA 2010 yang diestimasi sebelum perubahan sebesar Rp 1.320.132.146.200,- dan setelah dilakukan perubahan menjadi Rp1.409.834.108.800,-atau bertambah Rp89.701.962.600,-. Bupati menjelaskan adapun perubahan asumsi dasar kebijakan pendapatan asli daerah tahun 2010 antara lain karena adanya peningkatan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD), adanya kenaikan dana perimbangan dan dana bagi hasil bukan pajak (Bagi hasil Cukai tembakaured). Kemudian perubahan pada lainlain pendapatan daerah yang sah

seperti pengalokasian dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) dalam perubahan APBN tahun 2010 kepada Pemkab Deli Serdang yang digunakan untuk jalan, jembatan dan air minum, sesuai surat Menteri keuangan No 381/MK.72010. Kemudian adanya pengalokasian dana berupa Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP) tahun 2010 sesuai Surat Menteri keuangan nomor 380/MK.7/2010. serta dana tambahan penghasilan guru PNSD tahun 2010 dan tunjangan profesi guru PNSD tahun 3010 dengan dengan Surat Menteri keuangan No S.376,/MK.7/2010. Sejalan dengan itu, perubahan kebijakan belanja daerah yang terjadi pada belanja tidak langsung

dan belanja langsung. Diantaranya, pemberian tambahan penghasilan bagi guru yang belum bersertifikasi pada tahun 2009 dan 2010 serta tunjangan profesi kepada mereka yang sudah bersertifikasi tahun 2010. Perubahan belanja pada dinas kesehatan dan dinas perindustrian dan perdagangan untuk kegiatan sosialisasi bahaya rokok dan penertiban cukai rokok sesuai peraturan menteri keuangan nomor 115/ PMK.07/2010. Selain itu adanya program kegiatan yang tak mungkin dilaksanakan akibat adanya berbagai kendala akan diantisipasi dengan melakukan pergeseran antar program/kegiatan, antar unit kerja dan antar jenis belanja. Serta adanya program atau kegiatan yang mendesak.(PS)

Warga Desak Tim Penyelesaian Lahan Tegas SUBULUSSALAM - Warga Kota Subulussalam mendesak tim penyelesaian lahan warga dengan PT MSSB segera diselesaikan tanpa merugikan masyarakat. Tim yang telah dibentuk dari beberapa elemen sampai saat ini belum membuahkan hasil. “Surat Keputusan (SK) Walikota menurut penilaian masyarakat hanya sebagai formalitas saja,” terang para ketua tokoh masyarakat bermarga Tumangger yang prihatin terhadap kasus sengketa lahan warga dengan perusahaan yang berada di Kota Subulussalam. Khususnya dengan PT MSSB sudah begitu lama jadi pembicaraan

mulai dari kecil sampai dewasa hanya masalah lahan Warga yang diserobot oleh perusahaan. Hal serupa disampaikan ketua Berkah kota subulussalam Syahril Tinambunan SE memang masih banyak persoalan ditubuh warga kota subulussalam yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah kota subulussalam selama kepemimpinan Merah Sakti SH maka hal ini diminta kepada Pemko Subulussalam agar dapat segera menyelesaikan permasalahan ini sebelum masyarakat kehilangan kesabaran. “Tim ini dibentuk tidak lain untuk mengatasi masalah tanah yang dihadapi masyarakat dengan

pihak perusahaan,” tandas Syahril Tinambunan Rabu kemarin kepada wartawan koran ini. Syahril didampingi Darmin T sebagai Sekretaris, menjelaskan hasil pantauan lembaganya ke lapangan, sejumlah warga pemilik lahan/tanah pertanian di kawasan Kecamatan Sultan Daulat yang bersengketa dengan pihak PT MSSB mengaku dengan berat hati terpaksa menerima keputusan pihak perusahaan. Padahal ganti rugi lahan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami warga. Menurutnya pihak perusahaan secara langsung tanpa melibatkan tim verifikasi dan Badan Pertana-

han Nasional (BPN) telah melakukan pengukuran di wilayah yang bersengketa. “Kemungkinan besar masyarakat kurang percaya kepada kinerja eksekutif dan legislatif. Akibatnya, ikhlas atau tidak, masyarakat harus menerima keputusan pihak perusahaan. Ini salah satu bukti tidak adanya realisasi kinerja tim yang sudah di SK-kan Walikota,” pungkas Syahril. Ia berharap, pemimpin daerah ini benar-benar mengimplementasikan komitmen keberpihakannya pada masyarakat. “Jangan hanya berpihak kepada rakyat konglomerat saja, tapi yang lebih diutamakan adalah rakyat kecil,”ucapnya. (KAR)

Hidup Kembali China Town di Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Segenap warga dari kalangan etnis Tionghoa Kota Tebingtinggi mengharapkan adanya kemudahan pengurusan perizinan usaha dan administrasi kependudukan. Harapan itu disampaikan sejumlah warga Tionghoa kepada Penjabat Walikota Drs H Eddy Syofian M.AP saat pertemuan di Komplek Perumahan Bajenis Indah, Kamis malam kemarin. Ketua Majelis Budayana Kota Tebingtinggi Agus Susanto yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat Tionghoa berharap ke depan pengurusan izin usaha dan akte kependudukan dapat dipermudah setelah adanya pertemuan bersama penjabat Walikota yang baru. “Selain perizinan, kami juga meminta pengarahan dan bimbingan dari Pemerintah Kota Tebingtinggi khususnya Diskopperindag tentang masa kadaluarsa serta barang-barang apa saja yang boleh diperjualbelikan ke masyarakat. Sehingga ketika ada razia kami tidak dirugikan,” ujar Agus Susanto Sedangkan Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) dr Johan Zein menyampaikan harapannya pemerintah lebih meningkatkan penjagaan keamanan mengingat maraknya perampokan bersenjata belakangan ini. “Saat ini Kota Tebingtinggi sudah cukup kondusif, tetapi tingginya tingkat kejahatan akhirakhir ini mengharuskan aparat kepolisian lebih ekstra lagi dalam menjaga keamanan, Di samping itu, dengan penciptaan lapangan kerja tingkat kejahatan juga dapat ditekan,” ujar dr Johan Zein. Menyikapi hal tersebut Penjabat Walikota mengatakan, dengan adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) di Kota Tebingtinggi seharusnya tidak ada lagi kesenjangan dalam pengurusan izin. Sebab, lanjutnya, standar pelayanan yang diberikan kepada semua masyarakat sudah ada tolak ukurnya, dalam proses perizinan terpadu semua serba transparan sudah ada ketentuan, demikian juga menyangkut biaya dan waktu lama proses dan siapa yang yang berhak menandatangani semua sudah diatur. “Namun kalau ada masalah yang dihadapi boleh disampaikan melalui kotak saran,”saran Walikota. seraya meminta masyarakat Tionghoa tetap semangat menjaga kekompakan dengan masyarakat dari etnis lainnya. Pada kesempatan itu, Eddy Syofian menyampaikan rencananya untuk menghidupkan kembali China Town di Kota Tebingtinggi yang dipusatkan berlokasi di Jalan Veteran dan Patriot. “China town ini nantinya akan menjadi tempat wisata kuliner serta pusat pengembangan budaya etnis Tionghoa di Tebingtinggi. Kalau komunitas Tionghoa memang siap kita rencananya akan launching pada tahun baru nanti.(RS)

Walikota Gadaikan SK ke BPD Subulussalam SUBULUSSALAM- Walikota Subulussalam Merah Sakti SH satu-satunya kepala daerah yang berani menggadaikan Surat Keputusan (SK) demi memajukan daerah. “Subulussalam yang baru dimekarkan kini telah bisa mengikuti kabupaten/kota lainnya,”katanya semberi menyebutkan sebagai pemimpin ia tidak hanya mengharapkan dibiayai APBD untuk keperluan kemajuan kota ini. Dikatakannya satu kebanggaan dimana Subulussalam telah banyak memiliki perusahan seperti pabrik kelapa Sawit 3 unit dan pabrik minyak goreng sebentar lagi akan beroperasi. “Dengan adanya pabrik tersebut

RESMIKAN - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH dengan direksi BPD Aceh Haizir Sulaiman, SH saat memencet tombol tanda diresmikannya cabang BPD Kota Subulussalam kamis (14/ 10) di lapangan beringin Subulussalam. secara otomatis pengangguran di

daerah ini semakin berkurang,”

terang Walikota saat meresmikan Cabang BPD Subulussalam, Kamis(14/10) di lapangan Beringin setempat. Sama halnya pembentukan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Subulussalam akhirnya terwujud. Kepastian itu menyusul telah keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama yang diterima Pemerintah Kota Subulussalam. Ini juga satu kebanggaan masyarakat Kota Subulussalam, karena sebentar lagi daerah ”Sada Kata” ini telah memiliki Kankemenag. Meski masih berusia muda, telah banyak memiliki kantor. Seperti kantor Cabang BPN juga kita telah ada

dan Kodim dan Polres mungkin tidak lama lagi telah terlaksana pembangunannya. Disebutkannya, keluarnya SK pembentukan Kankemenag itu setelah Walikota menghadap Menteri Agama belum lama ini untuk mengusulkan pembentukan Kankemenag di Kota Subulussalam. Keberadaan kantor ini sangat membantu daerah ini, terutama masyarakat yang ingin menunaikan Ibadah haji. Selama ini Subulussalam belum memiliki kouta haji karena masih tunduk ke kantor kankemenag Aceh Singkil. Terkait siapa pejabat Kankemenag, Sakti masih merahasiakannya. tetapi pembangunan

gedung dan kantor dipastikan terwujud pada 2011 mendatang. Berdasarkan informasi dari diterima Walikota Sakti dari anggota DPR RI Sayed Fuad Zakaria. “Pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 milyar untuk pembangunan Kankemenag Kota Subulussalam,’ ujarnya. Namun berdasarkan infromasi beredar, kandidat Kankemenag Kota Subulussalam di antaranya Maskur Saat ini Kepala MAN Simpang Kiri, H.Marwan Z ,S.Ag, Kasi Urusan Agama Islam dan penyelenggara Haji Depag Aceh Singkil, Sairun S.Ag Kepala MAN Subulussalam dan Ust Usni Basyaruddin Penyuluh Agama Kecamatan Penanggalan. (KAR)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

SUMUT

Bendahara Bagian Humas Makan ‘Gaji Buta’

KNPI Bentuk Lembaga Pengembangan Usaha Pemuda SEI RAMPAH – Mengingat banyak peluang yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat. DPD KNPI Serdang Bedagai membentuk Lembaga Pengembangan Usaha Mkro Kecil Menengah (UMKM) pemuda. Lembaga ini bertujuan mendorong/memfasilitasi sekaligus membangun kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dibidang kewirausahaan. Hal itu dikatakan Ketua DPD KNPI Sergai Drs Indra Syarin MSI usai memimpin rapat pembentukan lembaga Pengembangan UMKM, Selasa (12/10) di Sekretariat KNPI Sergai Jalan Negara No 18 Desa Firdaus. Langkah ini, menurut Indra dilakukan karena penting mengingat sangat banyak peluang yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemuda khusunya dan masyarakat umumnya. Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah Kepmen BUMN No KEP-236?MBU/2003 tentang program kemiitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. “Kita berharap dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, kesempatan berusaha pemberdayaaan pemuda, perusahaan perusahaan BUMN khususnya perkebunan yang ada di kabupaten Sergai dapat membangun kemitraan dengan pemuda“, ucapnya seraya mengatakan dalam waktu dekat setelahLembaga pengembangan ini terbentuk, DPD KNPI akan mendirikan dua perusahaan yang bergerak di bidang UMKN.(ADI)

SKPD Harus Mampu Jadi Jubir STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, menegaskan kepada setiap Kepala SKPD untuk bertindak mengambil peran sebagai juru bicara pemerintah di lingkup tugasnya, sehingga beragam kebijakan dan program dapat diketahui masyarakat secara luas. Penegasan tersebut disampaikannya pada Forum Bakohumas Pemkab Langkat yang berlangsung di Aula Akper, belum lama ini. “SKPD tidak boleh berdiam diri jika sorotan negatif terhadap kinerja instansinya, akan tetapi jadikan sorotan itu sebagai kritik membangun. Bila benar untuk diperbaiki dan jika salah agar membuka diri terhadap pers,” katanya yang hadir bersama Wakil Bupati Budiono. Sementara Direktur Utama Lembaga Komunikasi Universal Communication Drs. Dailami dalam pembekalannya menyebutkan wartawan merupakan profesi yang menuntut nilai intelektualitas tinggi dan memiliki tanggung jawab moril terhadap pemberitaan yang dibuat. Saat ini berdasarkan fakta yang ada tidak kurang 80 persen wartawan tak pernah baca Kode Etik Jurnalistik (KEJ). “Seorang dikatakan wartawan jika secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik,” sebut Dailami. Oleh karenanya menghadapi wartawan di era reformasi, narasumber tidak boleh ragu menanyakan identitas kewartawanan sebab hal itu tuntutan dari etika profesi jurnalistik. Proses rekrutmen wartawan saat ini di era kebebasan pers, kurang jelas sehingga standarisasi wartawan tidak terukur. Dalam konteks bergaul dengan wartawan, Dailami memberikan tips bahwa wartawan adalah manusia biasa sehingga tidak harus dijauhi dan bersikaplah wajar, serta menghormati profesi dalam memberikan informasi sepanjang hal itu memang merupakan kewenangan instansi,. Sementara wartawan tidak pula bisa memaksa narasumber untuk memberikan statemen sesuatu yang tidak ia ketahui atau memang narasumber enggan memberikan info tersebut. Sementara Zul Anwar Marbun Wakil Sekretaris PWI Cabang Sumut dalam paparannya mengungkapkan sejalan dengan diberlakukannya Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu instrumen meningkatkan kemitraan dengan pers tidak saling menghakimi atau menyalahgunakan profesi dan menunjukkan sinergi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparansi. Sebelumnya Ketua Bakohumas Drs Sura Ukur yang juga Asisten Adm. Umum didampingi Kabag Humas Syahrizal menyebutkan bahwa Forum Bakohumas merupakan wadah untuk lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pejabat SKPD. Sesuai dengan tema kegiatan Peran Aparatur Dalam Meningkatkan Citra Instansi diharapkan Kepala SKPD mampu memberi warna terbaik dalam pekerjaannya melalui publikasi yang dilakukan dan kemitraan dengan media. (JUL)

KONSOLIDASI - Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Ramses Simbolon didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Sergai, Budi, SE dan pengurus DPD Gerinda Sumut Sri Kumala, Antoni Purba, tim konsolidasi, Idham Hasibuan, Kamarul Tato, A. Yudha Bangun, Sri Mulyani, Robert Tobing, saat memberikan arahan.

Gerindra Konsolidasi Kepengurusan PANTAI CERMIN - Dalam rangka membesar Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) menjadi partai besar guna menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, DPD Gerinda Sumut melaksanakan konsolidasi bersama DPC Gerindra Serdang Bedagai. Konsolidasi itu Pantai Pondok Permai Pantai Cermin, baru-baru ini. Ketua DPC Partai Gerindra Sergai, Budi, SE mengatakan, Pengalaman di Pemilu 2009 menjadi landasan bagi partai ini untuk mendongkrak suara di pemilu mendatang. Untuk itu dilakukan konsolidasi sebagai bentuk perbaikan dan penyegaran terhadap pengurus atau kader Partai Gerinda, khususnya DPC dan PAC.

“Ke depan Gerindra menjadi partai besar dan mampu mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto menjadi presiden 2014 nanti,” tegasnya. Dibagian lain Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Ramses Simbolon mengatakan, langkah Partai Gerinda yang ditempuh saat ini melakukan rapat daerah, membuat penelitian untuk me-

ningkat kapabilitas pengurus serta melakukan pemetaan. Tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi juga dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. “Target konsolidasi ini, Desember 2010 seluruh kepengurusan, baik di tingkat Kabupaten/Kota sudah tersusun rapi,” tegas Simbolon. Hal senada disampaikan, Tim Konsolidasi Partai Gerindra DPD Sumut A. Yudha Bangun. Konsolidasi ini tidak untuk melakukan pergantian pengurus, tetapi penguatan partai, sehingga Gerindra akan menjadi

lebih baik. Di samping itu ada parameter evaluasi yang dilakukan kepada pengurus. “Ini bertujuan supaya orang-orang yang duduk di kepengurusan memiliki kemampuan sesuai dengan bidang dan keahliannya,”ungkapnya. Hadir dalam acara itu, Pengurus DPD Gerinda Sumut diantarnya Sri Kumala, Antoni Purba, didampingi juga Tim Konsolidasi DPD Idham Hasibuan, Kamarul Tato, A. Yudha Bangun, Sri Mulyani, Robert Tobing dan 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra se Sergai.(ADI).

Bupati: Libatkan Masyarakat Untuk Adipura STABAT - Guna mempertahankan prestasi yang telah dicapai Pemkab Langkat meraih Anugrah Adipura kelima kalinya, perlu dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Khususnya para Kepala SKPD yang memiliki Tupoksi berkaitan langsung di bidang tersebut. “Kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk menyambut kunjungan Tim Penilai Adipura 2011” ujar Bupati Langkat Ngogesa Sitepu melalui Asisten Adm Umum Drs.Sura Ukur dalam Rapat Evaluasi Adipura tahun 2009/2010 di Ruang Rapat Sekdakab Langkat Rabu, (13/10). Sesuai hasil evaluasi Program Adipura tahun 2009/2010 yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Oktober 2010 lalu di Banda Aceh. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut masih di jumpai objek penilaian di Langkat yang masih perlu ditingkatkan lagi pengelolannya. Terutama mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah di lokasi perkantoran dan di lokasi pasar. Dijadwalkan untuk

PIMPIN RAPAT - Asisten Adm Umum Drs.Sura Ukur atas nama Bupati Langkat memimpin Rapat Evaluasi Adipura tahun 2009/2010 di Ruang Rapat Sekdakab Langkat. Minggu ke-IV Oktober 2010, Tim Penilai/Pemantau I (Pertama) Program Adipura 2010/ 2011 akan mengunjungi Langkat. Bupati Langkat Ngogesa Sitepu berharap agar sebelum kedatangan Tim Penilai untuk membenahi apa-apa yang masih kurang dan yang menjadi perhatian kita. Terutama menyediakan tong-tong sampah baik tong sampah organik dan non organik. Perhatikan paritparit selokan agar tetap ber-

fungsi, libatkan masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan sampah dengan melakukan sosialisasi mengenai pembuatan pupuk kompos dan galakkan Program Minggu Bersih dengan mengontrol langsung setiap Desa/Kelurahan pada saat Minggu Bersih berlangsung. Sebelumnya Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat Herminta Sembiring SKM melaporkan bahwa Langkat dalam penilaian mengenai pemi-

lahan sampah di perkantoran dan di lokasi pasar Kabupaten Langkat masih dibutuhkan perhatian serius. BLH dalam waktu dekat akan mengadakan sosialisasi UU No. 18 Tahun 2009 mengenai kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Hadir dalam acara ini Ka.Kan Satpol PP Edi Sahputra, Camat Stabat Rudi Kinandung, beberapa perwakilan dari sekolah-sekolah, puskesmas dan undangan lainnya.(JUL)

NIAS SELATAN - Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) tidak menghiraukan nasib wartawan se-Nias Selatan. Buktiny sekitar 6 bulan belum membayar dana koran kepada seluruh wartawan Nisel. Demikian juga bendahara bagian Humas Sekda Kabupaten Nisel Gratianus Gulo, SH, sejak akhir Juli 2010 tidak pernah aktif tugas. Ini diduga saat Sekda kabupaten Nisel Solistis PO.Dakhi SH, M.hum memberi surat edaran yang menyebutkan seluruh langganan koran distop. Sebelum distop penerimaan koran, awalnya Sekda membuat surat edaran melalui humas Sekda, bahwa alasan distopnya penerimaan Koran mengingat DPRD belum megesahkan P-APBD. Namun setelah P-APBD disahkan, ternyata belum juga dibayar. Pasca keluarnya surat edaran itu, Gratianus Gulo selaku Bendahara Bagian Humas lebih memilih bertugas di rumahnya di Gungsitoli. Meskipun alasan yang disampaikan karena menderita sakit dan harus melakukan cuci darah. Salah seorang honorer yang bertugas di humas kepada wartawan belum lama ini mengatakan, Gratianus Gulo sudah dua bulan makan gaji buta. Atas kelalaian tugas Gratianus mengakibatkan seluruh rekan wartawan se-kabupaten Nisel menderita untuk menagih dana koran. Disinyalir upaya menghentikan penerimaan koran berdampak pada makin minimnya pemberitaan terkait Nisel. Dan muncul dugaan bahwa upaya ini sengaja dilakukan ahar berita tentang pemilukada Kabupaten Nisel tidak diketahui publik.(ARM)

Camat Bintang Bayu Ingatkan Jajarannya SERGAI - Untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas sesuai dengan tupoksinya, Camat Bintang Bayu Drs H Mariyono SP setiap apel bersama terus mengingatkan bawahannya agar melaksanakan tugas sesuai petunjuk yang ada. Setiap PNS di lingkungan Kecamatan Bintang Bayu harus rutin mengikuti apel. “Sesuai instruksi Bupati Sergai, guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat diawali dengan apel bersama. Kami tidak mentolerir siapapun. Bagi yang tidak dapat melaksanakan apel akan ditindak sesuai aturan,”tegas Mariyono. Lebih lanjut dikatakannya jika ada PNS yang mangkir dari apel sampai 54 hari, maka akan direkomendasikan diberhentikan. Kepala-kepala seksi juga bisa dicopot jika tidak mentaati peraturan ini. Saya sendiri juga bisa dicopot jika tidak ikut apel, tegasnya lagi. Sayangnya, apel yang selalu diikuti semua unsur muspika termasuk Kepala Sekolah SD sampai SLTA, Kepala Desa beserta prangkat, belum menghasilkan kinerja yang baik. Buktinya Sekretaris Desa yang sudah diangkat menjadi PNS belum menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.(ARM)

USAHA BERIZIN 10 PERSEN

Haris Minta Perda Baru dalam Pelayanan BINJAI-Pengusaha yang ada di Kota Binjai, sejauh ini masih banyak yang belum mengurus izin usahanya. Buktinya persentasi jumlah pengusaha yang mengurus izin usaha sedikit sekali hanya 10 persen. Minimnya usaha yang memiliki izin tersebut, dibenarkan Kepala Pelayanan Satu Atap Kota Binjai, Abdul Haris, Rabu (13/10). Menurut Haris, pihaknya saat ini sudah mulai turun ke lapangan guna menyadarkan pengusaha agar mengurus izinnya, “Sebenarnya, jika sudah memiliki izin usaha. Maka pengusaha tersebut dapat

mengambil uang ke Bank untuk membesarkan usahanya,” ujar Haris. Selain itu, Haris juga sudah mengajukan ke Wali Kota Binjai, agar Satu Atap dapat mengumpulkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) sendiri. Sebab, selama ini diambil langsung oleh pihak Keuangan Pemko Binjai, “Saya hanya ingin, bagai mana Satu Atap ini dapat lebih baik dari sebelumnya,”ucap Haris. Selain Haris, Kepala Seksi (Kasi) Palayanan Terpadu satu Atap Kota Binjai, Firdaus Nasution, kepada wartawan

koran ini mengatakan, pihak Satu Atap dengan Dinas Pariwisata sampai saat ini masih berselisihan, “Bagai mana tidak, misalnya seperti izin usaha warnet dan usaha lainya sudah dukutip oleh Pariwisata yang seharunya mengurus izinnya di Satu Atap,”kata Firdaus, seraya menambahkan, banyak dinas lain yang mengaku petugas Satu Atap dan mengambil uang dari para pengusaha. Maka dari itu kata Haris, pihaknya akan meluruskan semua ini. Mana saja yang menjadi pengurusan milik Satu

Atap dan yang mana milik Pariwisata, “Kalau kita masing-masing sudah mengetahui tidak seperti ini. Kalau sekarang kita masih takut. Misalnya, ada orang mau buka usaha, kita takut untuk meninjau sebab masih ada Dinas Pariwisata,”terang Haris, seraya menambahkan, perharinya masyarakat Binjai yang ingin mengurus izin usaha hanya 2 sampai tiga orang bahkan bisa kosong. Kabag pelayanan satu atap Haris meminta walikota untuk mengabulkan keingginan bila mana kami meminta supaya

Pelayanan satu Atap bisa berdiri sendiri sehingga dalam Program Kerja ke depan bisa memberikan PAD di pelayanan Satu Atap ujar haris. Sebelumnya, Drs Wahyudin Sukri, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, kepada wartawan koran ini mengaku, untuk pengurusan izn usaha dilakukan di Kantor Satu Atap, “Jika sudah ada izin usahanya, maka kami yang akan mengambil retri businya. Sehingga bisa berbagi. Seperti Kafe bambu yang sekarang ini semakin menjamur, itu izin usahanya dari Satu Atap,”terang Wahyudin.(SBR)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

Kas Kosong, Dana Bintek Belum Cair SERGAI - Sejumlah anggota DPRD Serdang Bedagai (Sergai) yang melaksanakan Bimbingan Teknis (Bintek) keluar pulau Sumatera beberapa hari lalu kecewa. Pasalnya, uang pribadi pengganti untuk biaya Bintek belum dicairkan. “Sudah berulang kali ke Dinas PPKA Sergai, namun hasilnya nihil. Tidak wajar lagi kalau keungan kas daerah kosong,” kata Dahrizul alias Pak Wong, salah seorang anggota DPRD Sergai dari Fraksi PKB, Rabu (13/10) di Firdaus. Diakui pak Wong, masih banyak yang belum menerima uang pengganti hingga sekarang. “Belum digantinya mungkin karena rapat paripurna pengesahan PAPBD Sergai beberapa bulan yang lalu, ucapnya. Hal senada juga diungkapkan, HM Dairobi salah seorang anggota DPRD Sergai sangat menyesal melihat kinerja Kadis PPKA Sergai AT.“ Seharusnya sudah diterima beberapa bulan lalu, namun kenyataan belum juga, jelasnya seraya mengaku pernah mendapat jawaban dari Stap di Dinas PPKA bahwa permasalahnnya karena kas daerah lagi kosong. Selain itu, Dairobi juga menyesalkan kinerja Sekwan DPRD Sergai yang dinilai lamban, dalam mengurus keperluan dari para anggota DPRD Sergai. “Seharusnya seorang Sekwan selaku penghubung antara eksekutif dan legislative lebih cekatan dan mempunyai inisiatif,” tegasnya.(ADI)

SUMUT

Tim Seleksi KPUD Labura Terindikasi Suap AEKKANOPAN – Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPDU) di Baluhanbatu Utara (Labura) yang dilesenggarakan pemerintah kabupaten, mendapat sorotan publik. Pasalnya aroma suap berhembus kencang yang diarahkan kepada tim seleksi. Dugaan suap itu terlihat dari proses tahapan yang dilakukan terkesan hanya formalitas semata. Dari 46 calon yang mengikuti seleksi pada 22 September lalu, terdapat 20 peserta yang dinyatakan lulus seleksi awal. Namun para peserta curiga melihat gerakgerik para tim seleksi ermasuk tahapan-tahapan seleksi.

"Ketua tim seleksi adalah Sekdakab Labura. Ini jelas bertentangan dengan Peraturan KPU No 13 tahun 2007 yang berbunyi, satu orang yang diajukan oleh bupati/ walikota berasal dari tokoh masyarakat. Merujuk aturan ini, Pemkab yang mengajukan sekda jelas bertentangan dengan peraturan tersebut.

“Sekdakab adalah seorang PNS bukan tokoh masyarakat,” cetus Syawaluddin Tanjung salah seorang peserta. Lanjutnya lagi, bahkan formulir yang dipersiapkan tim seleksi kalimatnya menjebak peserta, penguluran waktu ujian dan banyak lagi dugaan kecurangan yang dilakukan tim seleksi. Informasi yang diperoleh kru koran ini, sejumlah peserta ditawari untuk masuk paket jadi dengan meminta uang Rp35 juta. Rinciannya Rp5 juta untuk tim seleksi kabupaten, Rp30 juta untuk

uang pelicin tim seleksi provinsi. Uang tersebut untuk menjamin lulus 10 besar. Namun peserta yang ditawari salah seorang peserta menolak tawaran tersebut karena merasa ada yang tidak beres dalam rekrutment calon anggota KPUD. “Orang yang menawarkan paket jadi tersebut mungkinan kaki tangan tim seleksi,”cetus salah seorang peserta lain yang tidak ingin disebut namanya. Sebelumnya calon anggota KPUD Labuhanbatu Utara yang tergabung Gerakan Labura Bersih

meminta DPRD Labura mengagendakan pertemuan dengar pendapat membahas indikasi kecurangan di tim seleksi KPUD. Menyikpai persoalan itu, DPRD Labura bertindak cepat. “Besok akan dilakukan dengar pendapat di komisi A,” kata Ali Tambunan selaku ketua DPRD Labura. Anehnya ketika jadwal dengar pendapat itu, Gerakan Labura Bersih yang mendatangi kantor dewan namun semua anggota DPRD tidak tampak, termasuk Ketua DPRD Labura Ali Tambunan.(STJG)

Ajak Camat Tingkatkan PAD KISARAN - Pemkab Asahan akan berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak. Penegasan itu dikatakan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang di Aula Utama Kantor Bupati Asahan, belum lama ini saat ekspos tentang pajak. Taufan mengatakan Pemkab Asahan akan berkoordinasi dengan Kantor Layanan Pajak yang ada di Asahan. Di samping itu mengajak kepada seluruh Camat di25 Kecamatan untuk memaksimalkan kinerja mendongkrak pendapatan daerah dari Kecamatan masing-masing. Yaitu melalui sektor pajak tersebut. “PAD yang bersumber dari sektor pajak harus kita tingkatkan,” imbuh Taufan di depan seluruh Camat. Sementara itu, Dr H Maiyasyak Johan, anggota Panitia Kerja (Panja) perpajakan Komisi XI DPR dari FPPP menjelaskan kejahatan mafia pajak sangat dimungkinkan menimbulkan kerugian negara. Secara nasional mencapai ratusan triliun pertahun. Dan tidak menutup kemungkinan sebagian angka kerugian itu terjadi di Asahan. Dikatakannya, perhitungan itu juga didasari nominal kerugian Negara dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap kepermukaan akibat peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah mafia pajak. Adanya nego-nego untuk menghilangkan jumlah tagihan pajak yang sebenarnya, disertai praktik suap. Transaksi fiktif, pemalsuan dokumen, angka restitusi pajak yang gagal ditarik, dan lain yang timbul akibat penyelewengan di dunia perpajakan.(IN)

Bupati Lantik Pejabat Struktural Eselon III KISARAN - Pelantikan dan mutasi jabatan pada 14 Oktober 2010 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan merupakan realisasi dari keputusan Bupati Asahan Nomor: 413-BKD/2010 tanggal 13 Oktober 2010, tentang pemberhentian, pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemkab Asahan. Yaitu untuk mengisi kekosongan jabatan Camat Buntu Panee, karena sampai saat ini belum diisi oleh pejabat yang depenitif. Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang mengambil sumpah dan melantik Drs. Muhili Lubis sebagai Camat Buntu Pane Kabupaten Asahan. Jabatan ini merupakan ujung tombak keberhasilan pemerintah serta penyambung aspirasi masyarakat. Untuk itu seorang pemimpin harus menguasai dengan baik dan benar semua wewenang yang dimiliki, serta menguasai peraturan dan ketentuan yang harus ditegakkan. Beberapa pejabat lainnya yang diambil sumpah dan dilantik antara lain, Muhammad Irwan Nasution, SE, jabatan lama Pegawai Kecamatan Setia Janji Asahan, dilantik menjadi Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian. Sutiono. S.Sos, SH, M.Si dari Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian menjadi Kepala Bidang Pemberhentian dan Pensiun. Ali Bahrum BA sebelumnya Kepala Bidang Pemberhentian dan Pensiun menjadi Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan. Drs Temazusokhi Halawa sebelumnya menjabat Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan kini menjadi pegawai Dinas Pertambangan dan Energi.(IN)

P-APBD–Wakil Ketua DPRD Langkat Drs. Abdul Khair, MM bersama sejumlah anggota Panggar Legislatif saat berlangsungnya pembahasan P APBD 2010 di ruang Panggar.

Eksekutif Jangan Terlena dengan Rutinitas STABAT - Wakil Ketua DPRD Langkat Drs. Abdul Khair, MM meminta kepada SKPD selaku pengguna anggaran untuk mengalokasikan dana kepada hal-hal mendasar yang benar-benar sangat dibutuhkan, sehingga tidak terkesan pelaksanaan program hanya rutinitas tahunan. Hal tersebut dikemukakannya saat memimpin rapat Panitia Anggaran (Panggar) LegislatifEksekutif pembahasan anggaran P APBD 2010 di ruang Panggar, Selasa (12/10).

“Tidak saatnya lagi bekerja yang biasa, akan tetapi buatlah program yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan berdampak kepada transparansi instansi” ujar politisi PBB yang didampingi Wakil Ketua Surialam. Sementara itu anggota Panggar Legislatif dari Partai Golkar M. Syahrul, S.Sos mengajukan usul kepada Bagian Humas untuk lebih intens melakukan pertemuan dengan wartawan baik cetak maupun elektronik, sehingga terhadap tudingan negatif yang dialamat-

kan kepada Pemkab Langkat dalam hal ini Legislatif dan Eksekutif dapat dicermati secara bijak. Selain itu Humas harus dapat menjembatani kepentingan informasi pers dengan menghubungkan kepada SKPD terkait bila sewaktu-waktu rekan pers ingin konfirmasi. Politisi PAN Ir. Antony Ginting menyoroti masih rendahnya publikasi Pemkab Langkat disektor ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya Humas harus mampu menyadarkan SKPD untuk bergerak baik dalam hal pembinaan maupun publi-

yid MM, Kabag Pemerintahan Drs. Mintarso, Kabag Humas Drs. H. Khairil Anwar Msi, serta beberapa anggota dari Komisi I DPRD Kota Tebing Tinggi, Hasaiddin mengatakan selain Tebing Tinggi, Tim Pansus juga akan berkunjung ke dua daerah lainnya yang terdapat aset milik Deli Serdang yakni di Medan dan Serdang Bedagai. Dipaparkan Hasaiddin, ketiga aset milik Pemkab Deli Serdang yang terdapat di Tebing Tinggi adalah Rumah Dinas Camat Tebing Tinggi yang berada di Jl. 13 Desember, Kantor Camat tebing Tinggi di Jl. Kl. Yos Sudarso dan Kantor Cabang Dinas P & K di Jl. Pramuka. “Setelah melakukan peninjauan ini, kami akan berdiskusi secara internal. Setelah mendapat kesimpulan barulah akan ditentukan mau diapakan ketiga aset ini, apakah dihibahkan ke Tebing Tinggi atau ada alternatif lainnya,” jelas dia. Menurut Hasaiddin, sebenarnya telah ada surat dari Departemen Dalam Negeri

masing SKPD untuk mempublikasikan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan berikut kendala yang dihadapi. “Saya akan berupaya karena kita memang telah berbuat,” yakin Sekda kepada Panitia Anggaran Legislatif yang hadir di pembahasan tersebut. Jadwal pembahasan P APBD 2010 telah dilakukan sejak kemarin dan diharapkan selesai dalam waktu yang segera sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan proyek yang telah direncanakan.(JUL)

Pemerintah Kecamatan Harus Mantap Data Penduduk

Pansus Aset DPRD DS Kunker Ke Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Tim Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kabupaten Deli Serdang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, Selasa (12/10). Ketua Pansus Aset DPRD Deli Serdang Drs H Hasaiddin Daulay mengatakan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau aset-aset milik Pemkab Deli Serdang yang berada di wilayah Kota Tebing Tinggi. “Berdasarkan aturan dikatakan aset yang diserahkan kepada Serdang Bedagai setelah pemekaran adalah aset yang berada di wilayah Sedang Bedagai. Sementara terdapat tiga aset kami yang berada di Tebing Tinggi yang tidak diserahkan dan selama ini kurang kami perhatikan. Oleh sebab itulah, hari ini kami berkunjung untuk meninjau,” paparnya. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekda Kota Tebing Tinggi Drs. H. Agussalim, Asisten II Drs. H. Mukhtaruddin Zamzam, Kabag Keuangan H. Kamlan Murs-

kasi sebagai wujud perhatian Pemkab. Menyikapi hal tersebut, Sekdakab Langkat Drs. H. Surya Djahisa, MSi yang didampingi Kabag Humas H. Syahrizal, S.Sos, MSi menyambut baik harapan yang disampaikan, sungguhpun hal tersebut memang menjadi keinginan Pemkab. Namun disadari beberapa SKPD belum memahami arti publikasi sehingga Pemkab terkesan tidak peduli terhadap masyarakat. Sesuai instruksi Bupati Ngogesa Sitepu, pihaknya dalam waktu dekat akan meminta masing-

RI agar aset diserahkan secara hibah. Tetapi Bupati Deli Serdang tidak berani karena memang harus ada persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. “Kalau namanya dihibahkan, berarti kan terserah Kabupaten Deli Sedang. Namun, kalaupun nantinya diserahkan setidaknya adalha timbal balik dari Pemko Tebing Tinggi untuk Kabupaten Deli Serdang. Istilahnya seperti ruslah atau tukar guling lah,” imbuhnya. Sementara itu, Penjabat Walikota Tebing Tinggi Drs. H. Eddy Syofian M. AP menyambut positif kunjungan kerja tersebut. Menurut beliau aset tersebut akan sangat bermanfaat nantinya jika dihibahkan ke Pemko Tebing Tinggi. “Ketiga aset tersebut hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Kami juga berharap nantinya aset tersebut dihibahkan ke daerah kami, karena akan sangat bermanfaat untuk kota ini, khususnya untuk masyarakat Tebing Tinggi,” ujarnya. (RS)

TEBING TINGGI - Pejabat walikota Tebingtinggi Drs. H. Eddy Syofian, M.AP bersama rombongan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perindag, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Badan PMK, Kabag Pemerintahan dan Kabag Humas melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Padang Hilir. Kedatangan Walikota disambut Camat Padang Hilir beserta Sekcam, Lurah dan Kepling seKecamatan Padang Hilir (9/10). Eddy Syofian menyebutkan sejak menjalankan tugas selama 37 hari, Kecamatan Padang Hilir adalah Kecamatan ketiga yang dikunjungi dari lima kecamatan se-Kota Tebing Tinggi. Dalam Kunjungan Kerjanya itu beliau meminta kepada Camat beserta jajarannya untuk membangun kecintaan dalam bekerja di tengah masyarakat, sebab dengan kecintaan hubungan komunikasi dengan masyarakat dan pembangunan dapat dijalankan dengan baik. Di samping itu, Pemerintahan harus memantapkan koordinasi dengan seluruh komponen menghilangkan ego-ego sektoral. “Jajaran birokrasi TNI dan POLRI harus bersatu padu dan melaksanakan koordinasi yang utuh guna mencapai

visi dan misi yang telah dibangun bersama. Karena sesungguhnya dengan berkoordinasilah kita bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, bahkan bisa mempercepat urusan pembangunan. Kita harus lebih memantapkan pendataan penduduk, terutama mengantispasi pendatang orang asing. Menurutnya orang asing yang dimaksud bukan orang luar negeri saja. Tapi orang-orang yang tinggal di sekitar kita yang tidak bergaul dengan masyarakat lingkungan serta mengaktifkan kembali Siskamling. Sehingga segala ancaman dan gangguan keamanan dapat dihindari dari wilayah Kota Tebing Tinggi. Walikota mengharapkan agar kalangan warga PNS dapat menjadi pioner yang baik . PNS tidak boleh terkotak-kotak oleh situasi yang dipengaruhi situasi politik. Tidak boleh diskriminatif dalam melakukan pelayanan, berlakulah adil kepada siapa saja. Kemudian Pj Walikota mengharapkan petugas Pemerintahan di Kecamatan hendaknya dapat melakukan pengembangan PKK dengan sungguh-sungguh. “Organisasi PKK ini adalah organisasi yang mulia.“Para ibu-ibu yang menjadi anggota PKK bekerja untuk kepentingan masyarakat,”ujar Walikota. (RS)

Kepala SKB Dituding Lakukan Pembohongan Publik PANYABUNGAN – Dana kegiatan program honor tutor paket A, tutor operasional paket C dan B serta biaya operasional paket A,B dan C tidak ada di tampung di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Penjelasan ini merupakan jawab tertulis yang disampaikan Kepala SKB Drs Lauddin Lubis atas pertanyaan sejumlah wartawan. Jawaban tertulis tersebut menurut wartawan belum memuaskan sebab hanya menjawab seputar kegiatan.

Bahkan disarankan wartawan menanyakan langsung kepada Kabid PLS Dinas pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan alasan PLS lah yang membidangi program tersebut bukan SKB. Ketika persoalan terkait program honor tutor paket A dan tutor operasional, Kabid PLS Dinas pendidikan Kab Madina Armen, malah heran. “Kok sama saya ini dipertanyakan. Ia menjelaskan SKB bukan sekolah, mereka berbentuk kantor jadi

merekalah pengelola kegiatan bukan PLS,” ungkap Armen dan mengatakan ia akan mempertanyakan kembali kepada Kepala SKB. Ketika dikonfirmasi kepada kepala SKB, menurut keterangan Armen, Lauddin mengatakan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan. SPJ telah dibuat dan telah diperiksa inspektorat Madina. “Jadi tidak ada persoalan,” kata armen menirukan ucapan lauddin Lubis. Apa yang di sampaikan

Kepala SKB dan Kabid PLS, terkesan saling tuduh menuduh dan tidak ada kepastian. Berdasarkan informasi diperoleh dari beberapa sumber menyebutkan banyak kejanggalan yang terjadi di SKB. “Misalkan honorarium tutor terdiri dari 8 macam tutor, Sistem honornya dihitung berdasarkan jam, bukan bulanan. Sementara di anggaran sistem honor tutor dilakukan pembanyaran perbulan, bukan perjam,” ungkap sumber tersebut.

Di duga kuat Kepala SKB telah melakukan pembohongan public atas jawaban konfirmasi yang dilakukan wartawan. Untuk diminta kepada Kadis Pendidikan Madina mencopot Kepala SKB. Dan kepada Inspektorat Madina agar melakukan audit ulang terkait anggaran yang dipergunakan SKB. Selain melakukan pembohongan publik, beberapa seumber menyebutkan untuk masuk ke SKB dipungut biaya administrasi.(TH)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

PERINGATAN 1 TAHUN MASA JABATAN

‘Parlemen Jalanan’ Minta SBY Lengser RUMOR dan gunjingan tentang penghentian pemerintahan SBYBoediono di tengah jalan belakangan mencuat. Apakah ini sekadar bentuk paranoid atau memang benar? Tensi politik nasional selalu menghangat bersamaan dengan ‘ritual politik’. Seperti momentum satu tahun pemerintahan SBYBoediono yang kembali menghangatkan situasi politik. Beberapa kolompok masyarakat menyuarakan untuk menghentikan pemerintahan SBY-Boediono, seperti Petisi 28. Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menilai saat ini ada upaya sistematis destabilisasi pemerintahan dengan tiga jalur yakni politik, hukum dan keamanan. “FPPP mensinyalir ada desain terorganisir yang bertujuan merongrong pemerintahan. Desain tersebut diarahkan untuk destabilitas melalui tiga jalur yakni politik, hukum dan keamanan,” katanya melalui siaran pers, Rabu (13/10). Romi menyebutkan, untuk jalur hukum, potensi terjadi destabilitas dengan adanya transisi pada tiga lembaga pro yustisia secara simultan. “Pada Polri, sedang terjadi proses penggantian Kapolri yang proses nominasi calon begitu mendadak. Pada Kejaksaan Agung, belum adanya Jaksa Agung definitif sehingga banyak putusan strategis yang tidak bisa diambil. Pada KPK, ada masalah hukum Bibit-Chandra, dan belum terpilihnya pimpinan definitif,” paparnya. Sedangkan di jalur keamanan, Romi melihat upaya destabilitas terjadi dengan serangkaian gangguan Kamtibmas. Ia mencontohkan, ketegangan bernuansa SARA di Tarakan, Ciketing,

Cisalada dan tempat lainnya. “Melihat polanya, tidak mungkin hal tersebut semuanya terjadi tanpa pengorganisasian,” katanya. Sedangkan jalur politik, Romi menyebutkan reshuflle kabinet. Ia menilai reshuffle tidak menjamin peningkatan kinerja kabinet, sehingga fokus pada evaluasi untuk perbaikan ke depan menjadi lebih penting daripada menggantiganti orang. Sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai gagasan menggulingkan pemeritahan adalah upaya gelap mata. “Itu adalah pikiran orang yang gelap mata, sehingga gagal melihat masa depan demokrasi kita dan kehilangan kejernihan politik,” ujarnya. Lebih dari itu, Anas menyebutkan yang memiliki gagasan tersebut justru anti dan membelakangi konstitusi. “Membelakangi konstitusi adalah ancaman serius terhadap masa depan demokrasi kita,”•cetusnya seraya menyebutkan gerakan tersebut bersifat minor dan merupakan kegenitan politik semata. Sementara Menkopolhukam Djoko Suyanto menepis tentang ancaman penggulingan terhadap pemerintahan SBY. “Isu penggulingan tidak ada, amanlah,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR selaku Ketua Kompolnas di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/10). Menurut dia, di alam demokrasi semua aspirasi dan pendapat ada ruangnya. Menurut dia, selama ini tidak ada larangan dari pemerintah untuk menyampaikan aspirasi. “Apa pernah pemerintah melarang untuk menyampaikan aspirasi,” imbuhnya Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai

Demonstran 20/10 Tak Gentar Hadapi Protap Polri DIBAYANG-bayangi protap Polri yang baru dalam penindakan aksi anarkisme massa, Petisi 28 mengaku tidak terpengaruh apalagi takut untuk melakukan gerakan massa pada 20 Oktober mendatang memperingati satu tahun pemerintahan Presiden SBY yang dinilainya gagal. "Itu bukan sebuah ancaman. Kami tidak akan terpengaruh apalagi takut, tindakan represif seperti itu sudah biasa kami peroleh sebagai aktivis sejak jaman orde baru dulu," ujar anggota Petisi 28, Haris Rusli ketika berbincang dengan wartawan, Sabtu (16/10). Seperti sudah ramai diberitakan sekelompok organisasi pemuda dan masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran memperingati satu tahun kepemimpinan SBYBoediono pada 20 Oktober mendatang. Mereka antara lain Petisi 28, Gerakan Indonesia Bersih, Bendera dan lainnya setidaknya akan

menyampaikan empat pernyataan sikap sekaligus tuntutan yaitu menyatakan bahwa rezim pemeritahan SBY gagal, turunkan harga, tangkap dan sita harta koruptor, tegakkan demokrasi dan berpihak pada rakyat serta usir para penjajah asing yaitu para pengusaha asing dan neokapitalisme. Kepolisian bahkan menyatakan akan memberlakukan aturan protap pengananan aksi anarkisme yang baru bila dalam aksi tersebut terjadi aksi-aksi kekerasan yang membahayakan keamanan dan ketertiban secara luas. Menanggapi itu, Haris berpendapat, aksi massa juga akan dipengaruhi dari luar bukan hanya dari internal massa itu sendiri bahkan termasuk dari petugas keamanan sendiri. "Provokasi kan datangnya bukan hanya dari internal pendemo sendiri tapi juga dari faktor luar seperti juga dari perlakukan petugas keamanan. Apakah mereka terlalu represif atau bagiamana," ujar dia. Lalu apakah aksi pada tanggal 20 mendatang akan bebas dari aksi anarkis, Haris tidak bisa menjamin, "semua sangat tergantung bagaimana kondisi di lapangan," katanya. Namun yang pasti katanya, apa yang akan dilakukan aparat Kepolisian termasuk memberlakukan protap baru itu ditegaskan Haris tidak akan menghalangi apalagi membatalkan aksi gerakan massa yang menurut Haris akan dilakukan secara berkesinambungan hingga Januari 2011 mendatang. "Apakah dengan protap tembak ditempat atau lebih keras apapun tidak bisa hentikan kemarahan masyarakat yang jauh lebih besar karena kebijakan pemerintahnya yang PROTAP KAPOLRI. Seorang pengajar dari Sekolah Polisi Negara tidak memihak (SPN) Pontianak menutup lubang bekas tembakan pada sasaran masyarakat. Tindakan saat latihan menembak di Lapangan Tembak Rasau Jaya, keras aparat justru akan Kabupaten Kubu Raya,Kalbar,Kamis (14/10).Latihan menembak membuat lebih banyak yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran anggota Polda masyarakat yang Kalbar tersebut, merupakan persiapan dalam melaksanakan bergabung," ujar Haris Protap Kapolri No 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki memperingatkan.(IC)

Pada 20 Oktober mendatang diperkirakan satu juta orang turun ke jalanan. Mereka akan mengusung desakan Presiden SBY segera mundur dari jabatannya.

anggota koalisi yang ikut menyokong pemerintahan SBY-Boediono tidak akan melibatkan diri dalam segala aktivitas, yang ingin mendongkel pemerintahan yang sah. "Pak SBY sudah mengatakan bahwa PKS adalah backbone (tulang punggung) dari koalisi," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Jumat (15/10). Luthfi menegaskan kader PKS dilarang untuk ikut-ikutan dengan aksi-aksi yang digalang kelompok manapun yang mengarah pada upaya inkonstitusional itu. "Sebagai teman sejalan kita akan setia menemani sepanjang perjalanan menuju tujuan," urai Luthfi. Namun demikian, sebagai teman koalisi yang baik bukan berarti PKS tidak bersifat kritis kepada pemerintah. Teman yang baik adalah teman yang mau mengingatkan kawan seiringnya jika jalan yang ditempuh justru akan membuatnya terperosok. Bukan sebaliknya membiarkan saja teman seiringnya menempuh jalan yang salah hanya takut temannya itu tersinggung. "Dalam banyak hal kita melakukan kritik terhadap pemerintah," imbuh Luthfi. (IC) Sebelumnya, dikabarkan satu juta massa bakal turun ke jalanan memperingati enam tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu sekaligus mendesak Presiden SBY segera mundur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa 'berkeringat'. Para aktivis kembali merencanakan gerakan. Pemeirntahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) termin kedua masih empat tahun lalu. Presiden SBY yang memimpin Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II baru satu tahun men-

NASIONAL

Implikasi Politik Sanjungan SBY Terhadap Orde Baru

jalankan termin kedua pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang. Namun, para aktivis sudah mulai gerah untuk turun gelanggang dan berdemo di jalanan atau gedung parlemen. Mereka tidak puas lantaran kinerja KIB II melempem. Rakyat tidak juga merasakan kesejahteraan. Para aktivis tengah menggalang kekuatan untuk menggelar Gerakan 10/10, yakni demonstrasi mengerahkan massa mulai 10 Oktober mendatang dan berpuncak pada peringatan satu tahun dilantiknya Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Pada 20 Oktober mendatang diperkirakan satu juta orang turun ke jalanan. Mereka akan mengusung desakan Presiden SBY segera mundur dari jabatannya. Massa akan mengepung dan menduduki Istana Presiden. Unjuk rasa itu dimotori aktivis senior Petisi 28, Haris Rusli. Lebih dari 10 organisasi massa bakal ikut bergabung, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Indonesia, Federasi Serikat Petani Indonesia, Aliansi Buruh Mengunggat, dan Bendera. "Tuntutan utama kita, turunkan SBY, turunkan harga, usir penjajah-penjajah asing (perusahaanperusahan neolib) dan usut tuntas skandal Century," ujar Haris Rusli di Jakarta, Minggu (26/9). Untuk mematangkan aksi, para aktivis akan menggelar pertemuan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 28 September 2010. Entah seperti apa ending dari Gerakan 1 Juta Massa 'Jatuhkan' SBY ini. Bisakah parlemen jalanan lengserkan SBY? Atau justru ini sekadar hiruk-pikuk menjelang setahun pemerintahan SBY? (IC/MH)

SANJUNGAN SBY terhadap stabilitas Orde Baru menimbulkan implikasi politik. Implikasi politik itu cenderung muram dan mencemaskan. Pertama, SBY dinilai publik mengamini dan menyetujui cara-cara represif serta kekerasan yang dipakai Orde Baru (Orba) dalam melaksanakan kekuasaan. Kedua, sanjungan itu secara langsung atau tak langsung, menggugah inner circle (lingkaran dalam) Istana untuk memberikan masukan atau bisikan yang mendorong SBY melakukan represi. Ketiga, identifikasi stabilitas politik dengan Orde Baru bisa cenderung menyesatkan, misleading dan seolah-olah hanya Orba yang mampu membangun stabilitas, dengan cara-cara kekerasan itu. Keempat, sanjungan SBY mengesankan romantisme masa lalu dan bermotif ingin mencari dukungan politik dari keluarga Cendana. Apalagi belakangan ini, resistensi terhadap pemerintah makin kuat dan SBY mulai krisis legitimasi. Kelima, publik curiga bahwa SBY bermaksud ingin mengembalikan UUD 1945 yang lama dengan mengidealkan model stabilitas zaman Soeharto. Targetnya, SBY ingin berkuasa lagi pada 2014 nanti. Semua itu merupakan implikasi politik, baik langsung maupun tidak langsung atas sanjuangan SBY kepada Orba. SBY mendapat laporan dari para pembisiknya mengenai pertemuan tokoh-tokoh nasional di PP Muhammadiyah, Jumat (8/10) yang membahas masalah kesenjangan kaya-miskin, pergolakan daerah, konflik SARA, kasus Century dan kriminalisasi KPK, negara gagal dan kehendak untuk menurunkan presiden . "Pertemuan berbagai tokoh dan elemen gerakan itu untuk urun rembug mencari solusi, bukan untuk menggulingkan SBY. Kalau kinerja SBY terus memburuk, tidak usah digulingkan SBY juga jatuh," kata Ray Rangkuti, Direktur LIMA dan aktivis antikorupsi. Masalahnya, solusinya menurut Gerakan Indonesia Bersih, adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu, membasmi korupsi dan mewujudkan keadilan sosial. "Kalau itu gagal, orang akan melihat 'SBY turun' merupakan solusinya ketimbang bangsa dan negara ini yang ambruk," kata Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih. (IC)

'Reshuffle Syndrome' Hinggapi Kabinet PADA 20 Oktober 2010 mendatang genap satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Di saat yang sama, Presiden SBY juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Sejumlah menteri pun mengalami kekhawatiran menjadi korban reshuflle. Cukup mudah melihat indikasi syndrome reshuffle yang menghinggapi para anggota kabinat. Salah satunya terjadi perilaku berlebihan yang dimunculkan para menteri. Sebut saja soal sinyalemen penggulingan Presiden SBY yang kali pertama juga disampaikan oleh menteri SBY. Tidak sekadar itu, sikap over acting juga dimunculkan oleh menteri SBY terkait pemberitaan media massa. Contohnya soal upaya penghentian tayangan Sigi di SCTV dengan tajuk 'Bisnis Seks di Balik Jeruji' yang diduga dilakukan menteri SBY. Segenap perilaku aneh yang dimunculkan oleh para menteri SBY ini diduga kuat terkait dengan rencana evaluasi kabinet setiap tahun itu. Mantan Menko Perekonomian di era Presiden KH Abdurrahman Wahid Rizal Ramli menilai, munculnya isu penggulingan presiden yang dimunculkan oleh menteri SBY sebagai bentuk kekhawatiran adanya reshuffle kabinet. "Itu menjadi alat beberapa partai yang terganggu akan direshuffle terus mengembangkan hantu penggulingan dan kemudian cari muka sama SBY, membela habis-habisan. Terutama menteri-menteri yang takut direshuffle," ujarmya ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta , Jumat (15/10). Hal senada juga ditegaskan politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo yang menegaskan cukup picik tudingan adanya penggulingan pemerintahan yang justru mencerminkan kedangkalan pemerintah. "Picik karena presiden dan para pembantunya kehilangan

argumentasi yang tepat untuk merespons semua kritik. Juga mudah panik sehingga lebih memilih pendekatan represif kepada masyarakat yang kritis," tegasnya. Menurut dia, tudingan irrasional justru dimunculkan oleh para pembantu presiden dengan tuduhan-tuduhan bernuansa subversif kepada masyarakat yang kritis. Model tuduhan itu, sambung Bambang, lazim digunakan era Orba yang represif. "Tuduhan bernuansa subversif bertujuan ingin membungkam suara rakyat," cetusnya. Sementara terkait dengan pelarangan tayangan Sigi milik SCTV, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membantah jika dirinya menjadi aktor pelarangan penayangan yang secara tidak langsung juga membuka aib institusi yang ia pimpin tersebut. "Insya Allah 100% itu fitnah. Saya sudah panggil Kakanwil Kemenkum HAM dan menurut keterangan yang mereka sampaikan tidak ada praktik seperti itu. Ya saya difitnah betul, tapi ya tidak ada apa-apa, sekarang lagi banyak ngumpulin amal dan amalan-amalan saya itu ya dari fitnah seperti ini," ujarnya di Kantor Kemenkumham, Jakarta. Jika merujuk penilaian UKP4 pada Juli lalu memang terdapat sejumlah menteri yang dianggap memiliki rapor merah. Kala itu, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pekerjaan Umum masuk kategori kementerian yang memiliki rapor merah. Syndrome reshfulle selain ditunjukkan dengan reaksi yang cenderung overacting dan mencari muka di hadapan presiden, para menteri juga tampak kerap mengunjungi redaksi media massa. Dalihnya, melaporkan progresivitas kerja selama setahun terakhir. Semua mudah ditebak bermuara agar dirinya tidak masuk daftar anggota kabinet yang dipecat oleh presiden. (IC)

INDOMIE DAN SOEHARTO. Sejumlah aktifis Benteng Demokrasi Indonesia (Bendera), membakar Indomie menyambut 1000 hari wafatnya mantan Presiden Soeharto, di Jakarta, Selasa (12/10). Mereka memperingati 1000 hari wafatnya mantan Presiden Soeharto, sekaligus menuntut pemerintah menarik produk Indomie yang mengandung bahan pengawet berbahaya bagi kesehatan.

Publik Inginkan 5 Partai Saja pada 2014 BERDASARKAN hasil survei dari Lingkaran Survey Indonesia, pada Pemilu tahun 2014, mayoritas publik hanya menginginkan 5 partai politik saja yang ikut dalam Pemilu. Lingkaran Survey Indonesia menemukan setahun pemerintahan SBY-Boediono, perilaku pemilih atas partai politik menunjukan perubahan. Dari hasil survei LSI dilakukan menyeluruh di 33 provinsi pada September-Oktober kepada 1.000 responden. Dengan sistem random sampling dengan tingkat margin error (kesalahan) 3,2 persen. "Mayoritas publik menganggap partai yang ada saat ini terlalu banyak. Semua kalangan minta ada pengurangan partai saat ini yang mencapai 48 partai pada pemilu 2009 menjadi 5 partai saja pada 2014 nanti," ucap peneliti LSI Barkah Pattimahu, di Jakarta (14/10). Mayoritas publik, ucap Barkah, mengingikan partai menjadi 5 partai saja. Keinginan ini merata sampai ke daerah. Namun segmen pemilih di perkotaan dari kalangan terpelajar lebih kuat keinginannya agar partai disedehanakan. "Simplenya, masyarakat lelah dengan proses pemilihan seperti Pilkada kabupaten dan provinsi. Lagipula saat di TPS terlalu repot membuka lembaran yang lebar dan jumlah partai yang banyak," ucap Barkah. Hasil survei LSI, sebanyak 73, 8 persen menganggap partai terlalu banyak dan perlu disederhanakan. Sebanyak 59.8 persen berharap jumlah partai tidak lebih dari lima dan sebanyak 68.9 persen setuju jika syarat partai politik diperberat. Menurut Barkah penyerderhanaan sistem kepartaian akan membuat politik Indonesia lebih stabil. "Partai yang lebih sedikit juga memudahkan partai untuk membuat diferensiasi program dan idologi satu sama lain," tegasnya. (IC)


KPK POS

10

KRIMINAL

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

SUMUT RIAU

Pemkab Meranti Didesak Pertahankan Tanah Eks Balai Sidang SELATPANJANG - Mantan Penghulu Kota Selatpanjang, M. Yusuf Zaini (84), juga salah seorang pelaku sejarah yang turut mengetahui keradaan tanah Balai Sidang yang terletak di Jalan Diponegoro Selatpanjang, menyatakan Pemkab Meranti harus mempertahankan tanah eks Balai Sidang. Lokasi itu kini sudah beralih tangan kepada pihak swasta, Paiman yang dijual oleh Farida.

KPK POS/JB

Seribuan warga dari berbagai desa di Kecamatan Merbau dan Rangsang, Selatpanjang, menggelar aksi unjukrasa menolak dilakukannya Hutan Tanaman Industri di areal hutan kecamatan itu.

Seribu Warga Gelar Aksi Tolak HTI SELATPANJANG - Sekitar 1.029 warga dari sembilan desa di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Ransang turun ke Selatpanjang menggelar aksi demo menolak PT RAPP dan PT SRL. Kedua perusahaan tersebut menguasai lebih dari separuh luas Pulau Padang dan Pulau Ransang untuk mengolah hutan alam menjadi HTI. Warga dari sembilan desa di Pulau Padang dengan menggunakan 10 buah motor pompong dan satu rombongan lagi melalui jalan darat dari Merbau dengan berkonvoi menaiki kendaraan roda dua. Satu rombongan lagi dari Desa Bungu, Kecamatan Ransang dengan mencarter pompong berkapasitas 150 orang. Rombongan ribuan warga dari sembilan Desa Pulau Padang, Kecamatan Merbau ini berlayar dari Pulau Padang sekitar pukul 09.15 WIB, yang terbagi dalam 10 boat pompong. Setiap botnya diisi sekitar 95 sampai 110 orang yang dipimpin satu orang korlap. “Insya Allah, kalau tidak ada halangan sekitar pukul 12.00 WIB, kami akan tiba di Kota Selatpanjang. Rombongan akan tiba serentak dan naik dari pelabuhan camat Selatpanjang, termasuk satu boat penuh dari desa Bungur. Dan rombongan konvoi yang lewat jalan darat diperkirakan akan tiba lebih awal dan lansung bergabung di halaman kantor Bupati Meranti di Jl. Dorak Selatpanjang,”ujar Sutarno Koordinator Lapangan. Menurut Sutarno, aksi demo ini merupakan aksi yang kesekian kalinya setelah beberapa waktu lalu. Seperti demo sebelumnya, demo kali ini masyarakat dari delapan desa di Pulau Padang kecamatan Merbaun dan dari Ransang tetap komit menolak kehadiran PT RAPP dan PT SRL menguasai hutan alam untuk pengembangan HTI. Bagi warga, kebijakan pemerintah memberikan izin kepada PT RAPP dan PT SRL untuk mengolah hutan alam kedua pulau tersebut sangat memba-

hayakan keutuhan Negara. Selain itu, masa depan warga di Pulau Padang dan Ransang juga terancam. Dengan dikuasainya hutan alam di Pulau Padang seluas 40 ribu hektar dan 18.890 hektar di pulau Ransang tidak hanaya ekan merusak keseimbangan alam, juga akan mencabut akar kehidupan masyarakat yang selama ini akur dan ramah menjaga hutan alam sebagai sumber kehidupan. Rohana (45), salah seorang ibu rumah tangga yang ikut dalam aksi demo kepada KPK Pos, mengatakan, masyarakat Meranti harus bergandeng bahu menolak kebijakan pemerintah menjadikan Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi dan Pulau Ransang sebagai kawasan hutan HTI. Masa depan masyarakat menjadi taruhan, hilangnya hutan alam pulau-pulau Meranti akan hancur dan tenggelam. Untuk itu, tidak ada alasan lain pemerintah harus mencabut izin HTI RAPP dan PT SRL. “Ini murni gerakan masyarakat, kami ingin pulau-pulau kami bebas dari HTI. Kalau hari ini kami bergerak menaiki pompong tidak hanya mengorbankan waktu dan tenaga, nyawa kami juga jadi taruhan. Kami sadar, aksi demo ini sulit untuk mendesak pemerintah mencabut izin PT RAPP dan PT SRL. Itu tidak jadi masalah, yang jelas kami ingin membuka mata dan perhatian pemerintah bahwa masyrakat Meranti tetap menolak HTI PT RAPP dan PT SRL,” papar Ibu dengan tiga cucu ini. Dari data yang berhasil dihimpun KPK Pos, turunnya ribuan warga Pulau Padang, Merbau dan Ransang ini murni sebagai penegasan sikap atas kebijakan pemerintah mengeluarkan izin HTI di Pulau Padang dan Pulau Ransang. Dengan suka rela, ribuan warga yang turun dengan biaya masing-masing untuk mencarter boat yang harganya mencapai jutaan rupiah. Dan, untuk akomodasi selama demo, warga membawa bekal masing-ma-

sing dari rumah. Demikian juga warga yang konvoi lewat jalan darat, warga kompak saling berboncengan. Dan untuk bensin, warga mengisi masing-masing. “Kalau pahlawan dulu sanggup mengeluarkan darah dan air mata, kenapa kami tidak sanggup mengeluarkan selembar rupiah untuk menyelamatkan negeri ini,” ujar Romlah (38), warga Pulau Padang lainnya. Menurut skenario awal, aksi demo ribuan warga Pulau Padang, Merbau dan Ransang ini akan bergerak dari Pelabuhan Camat menuju Kantor Bupati Meranti di Jalan Dorak. Warga akan berkonsentrasi menggelar demo di halaman kantor Bupati untuk bertemu dengan Bupati Meranti Irwan Nasir dan Wabup Masrul Kasmy. Dihadapan kedua petinggi Meranti tersebut warga akan menyampaikan empat tuntutan sebagai satu pernyataan sikap. Keempat tuntutan pernyataan sikap tersebut Pertama Mendesak Bupati dan Ketua DRPD Meranti untuk segera mengeluarkan surat penolakan surat Gubernur Riau nomor Kpts 1223/IX/2010 tanggal 8 September 2010 tentang surat rekomendasi izin pengelolaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri. Kedua mendesak agar dua warga desa Bungur atas nama Agus alias Tanum dan Ruslan alias Jun yang ditangkap Polres Bengkalis karena membawa kayu olahan ke Selatpanjang segera di bebaskan. Padahal kedua warga desa Bungur Ransang tersebut mengantongi surat izin dari kepala desa setempat. Ketiga usut dan tangkap mafia tanah dengan modus Kelompok Tani yang beroperasi di Kecamatan Merbau dan Ransang yang telah di syahka oleh kepala desa setempat. Ke empat, Bupati dan DPRD Meranti harus mengeluarkan sikap tegas terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Riau terkait surat pernyataan Pemkab Mernati dan DRPD Meranti yang men-

desak agar pemerintah segera meninjau ulang rekomendasi izin HTI yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. “Inti dari semua tuintutan warga dalam demo ini, mendukung penuh sikap tegas Pemkab Meranti menolak pengelolaan izn HTI oleh RAPP di Pulau Padang, PT SRL di pulau Ransang dan PT LUM di Pulau Tebing Tinggi,” tegas Sutarno korlap aksi dengan massa ribuan warga pulau Padang kecamatan Merbau dan Ransang. Sementara itu, Guntur ketua LSM Parades meminta agar Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti menyikapi demo yang dilakukan masyarakat pulau Padang dan Ransang, sebab kedua pulau tersebut adalah lahan gambut yang menampung tadah air hujan agat tidak terjadi banjir. Apabila PT RAPP dan PT RSL terus beroperasi maka kedua pulau tersebut terancam tenggelam. “Sebelumnya kita sudah memiliki pengalaman buruk, saat ada PPH oleh PT Riau Bersama, Pulau Padang pernah terjadi longsor, tepatnya di Tg Kelemin Desa Tg Padang. PT Riau Bersama yang menggali kanal sampai menuju Tasik Putri Kepuyu sehingga air dari tasik tersebut menerjang ke laut, terjadilah longsor hampir 1 kilometer. Kita berharap kejadian buruk seperti itu kembali,” tegasnya. Meskipun, izin HTI yang dikantongi oleh PT RAPP dan RSL merupakan hasil warisan buruk dari kabupaten induk sebelumnya, yakni Kabupaten Bengkalis, bukan berarti warisan tersebut kita terima begitu saja. Harusnya Bupati bersama DPRD Kepulauan Meranti mencari solusi dan mendesak Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Kehutanan untuk mencabut izin HTI yang ada di kepulauan Meranti demi masyarakat, kelestarian alam dan demi keberadaan pulau-pulau tersebut. Guntur juga mendefinisikan RAPP sebagai Riau Akan Porak Peranda.(JB)

Kepada KPK Pos,Yusuf mengatakan, sebagai daerah yang baru mekar, pemkab Meranti tentunya membutuhkan lahan untuk membangun perkantoran sebagai pusat pelayanan publik. Bukan hanya tanah eks Balai Sidang. Pemkab Meranti harus mendata dan mempertahankan seluruh aset tanah milik Pemkab Meranti yang ada di Kota Selatpanjang. “Pada tahun 1934, gedung Balai Sidang di Jalan Diponegoro sudah berdiri dengan megah. Gedung Balai Sidang tersebut dulunya merupakan tempat penyelesaian berbagai sengketa sebagai perpanjang tangan dari pemerintah Kerajaan Siak di wilayah kewedanan Selatpanjang. Dengan demikian, tanah Balai Sidang tersebut merupakan salah satu aset pemerintah daerah yang seharusnya di pertahankan keberadaannya, bukan dijual,”ujarYusuf dengan nada haru. Menurut Yusuf, Kerjaaan Siak dulunya menjadikan Kota Selatpanjang sebagai salah satu pusat kewedanaan. Dan Kota Selatpanjang juga merupakan salah satu Distrik Ho yang memilik kepala daerah setingkat dengan Bupati yang pada waktu itu dijabat oleh Tengku Abu Bakar. Dan gedung Balai Sidang tersebut merupakan salah satu bagian dari pusat pemerintahan pada waktu itu. Di samping gedung Balai Sidang, dibangun sebuah rumah Dinas Camat yang merupakan salah satu aset pemerintah daerah juga. Jadi, banyak bukti-bukti sejarah yang menguatkan status tanah tersebut adalah tanah Balai Sidang dan bukan milik pribadi. Untuk itu, Pemkab Meranti harus segera mengamankan tanah Balai Sidang untuk kepentingan masyarakat. Menurut pengakuan Yusuf, pelantikan dirinya sebagai Penghulu Selatpanjang terpilih pada tahun 60-an, dilakukan di Balai Sidang tersebut. Yusuf mengapresiasi terhadap kebijakan Badan Pertanahan Selatpanjang menolak mengeluarkan sertifikat tanah terkait status tanah Balai Sidang. Selain bertentangan dengan hukum, andaikan Badan Pertanahan mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah kepada oknum warga, secara tidak langung Badan Pertanahan telah ikut berperan menghilangkan aset milik pemerintah daerah dan menghilangkan jejak sejarah. “Kita sangat menyesalkan dan menyanyangkan oknum yang telah mengeluarkan surat keterangan ganti rugi tanah. Andaikan mau bertanya kepada orang tua-tua, kasus jual beli tanah Balai Sidang yang nota-

benennya aset pemda tidak akan terjadi. Kita berharap pemkab Meranti segera mengusut kasus ini tuntas demi kepentingan masyarakat,” harap Yusuf, mantan Penghulu Kota Selatpanjang.. Sementara itu kepala Badan Pertanahan Selatpanjang Al Azmi kepada KPK Pos bersikukuh tetap menolak mengeluarkan sertifikat tanah Balai Sidang kepada pihak pembeli atas nama Paiman. Menurut Al Azmi, meskipun persyaratan pengajuan sertifikat sudah terpenuhi, secara yuridis formalnya dari hasil pengecekan dan pengukuran di lapangan tidak terpenuhi. Batas objek tanah yang diajukan untuk mendapatkan sertifikat kabur.“Ini yang menjadi dasar kuat BPN menolak mengeluarkan izin sertifikat tanah Balai Sidang yang diajukan pihak pembeli (Paiman) melalui notaris Husnalita. Dan, saat ini, kasus sengketa tanah Balai Sidang masih dalam proses hukum di Kejaksaan Bengkalis cabang Selatpanjang” tegas Kepala cabang Pertanahan Selatpanjang tersebut. Kalangan masyarakat Selatpanjang juga mengharapkan Kejaksaan Bengkalis Cabang Selatpanjang memberikan ketegasan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus penjualan eks Balai Sidang. Penjual, oknum pemerintah yang menandatangani surat SKT/SKGR, maupun RT, RW dan para saksi yang ikut memuluskan penjualan lahan eks Balai Sidang tersebut, harus diber i k a n sanksi hukum yang tegas. (JB)

Mantan Penghulu Selatpanjang .

SMA Negeri 1 Besitang Dibobol Maling BESITANG - Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Besitang dibobol maling, Senin pekan lalu. Kejadian tersebut terjadi pada ruang-ruang laboratorium komputer, ruang tata usaha dan ruang BP/BK, juga ruang kantor kepala sekolah. Kejadian pembongkaran dilakukan dengan cara menggunting jerejak pintu besi ruang laboratorium computer dan merusak

dengan paksa kunci pintu-pintu ruang TU ruang kepala sekolah dan merusak kunci lemari TU. Kepala sekolah SMA N 1 Besitang, Drs.Karmen Nenggolan sudah melaporkan kejadian itu kepada kepolisian. Karmen mengatakan kejadian merugikan pihak sekolah dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. (MIRA)

menebus ijazah, untuk urusan PNS dan macem-macemlah, tapi karena untuk kepentingan bersama ya saya maklum aja, alasan itu berlangsung hingga bulan Mei. Yang saya herankan sejak Mei lalu dia tidak pernah pulang ke rumah, bahkan gajinya pun tidak pernah diberikan,” kata Puji. Padahal, lanjut dia, saya dan anak punya hak atas gaji yang diterimanya itu. “Sementara anak kami si mata wayang yang mengurus dan membiayainya saya sendiri. Sejak kehadiran WIL di sisi suaminya itu bulan Mei lalu Suparman tidak pernah pulang ke rumah, kami sudah 5 bulan tidak satu ranjang lagi, malah Suparman menantang bahwa dia mau nikah dengan wanita lain. Dia menantang berhentipun jadi dari PNS asalkan dia bisa menikah dengan WILnya. Terus terang saya keberatan tindakan suaminya menggugat ke PA,” ungkapnya. Suparman mengajukan gugatan cerai tidak berdasar, karena dalam gugatan tersebut disebutkan bahwa Puji tidak bisa ngurusin suami. “Padahal kami sudah 5 tahun berumah tangga kenapa sejak kehadiran WILnya itu saya dibilang tidak bisa ngurusin suami. Yang jelas alasan gugatan Pujud tidak lain

karena kehadiran WILnya itu,” sebut Puji. Dalam persidangan hakim yang menangani perkara perceraian tersebut, kata Puji, menyarankan agar mereka rujuk kembali dan pikir-pikir untuk bercerai. Hakim memberi waktu selama 20 hari, hingga saat ini belum ada panggilan berikutnya. Sartono SH, kuasa hukum Puji Lestari, membenarkan bahwa kliennya telah digugat cerai oleh suaminya. Sekarang dalam proses di Pengadilan Agama Rokan Hilir. Menurut Sartono, dia juga telah menyurati Bupati Rohil Kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir dan Kacab Penddikan Kec. Pujud, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau, Gubernur Riau dalam surat tersebut meminta Bupati Rokan Hilir agar menindak Suparman. Sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam PP. 10 menurut Sartono bahwa Suparman juga bisa di Pidana sesuai UU HAM karena Suparman telah menelantarkan anak dan istrinya, selain itu gaji yang diterimanya juga tidak pernah diserahkan kepada istri sahnya Sartono juga menyesalkan sikap Pemda. Kab Rokan Hilir yang belum mengambil tindakan terhadap Suparman. (PUR)

Gara-Gara WIL Oknum Guru Gugat Cerai Istri TANAH PUTIH - Gara-gara pengaruh wanita idaman lain (WIL) sebut saja, Nining nama samaran, konon berparas ayu berhasil menghipnotis oknum Guru SD -013 Sukajadi Pujud, Suparman (28). Suparman gelap mata dan terlanjur cintanya terhadap Nining sudah melekat sehigga, nekad menggugat cerai istrinya Pujiani Lestari (23) warga Desa Sukajadi ke Pengadilan Agama (PA) Rokan Hilir. Puji tidak menyangka sama sekali suaminya nekad menggugat cerai dirinya. “Perasaan saya ibarat disambar petir disiang bolong tatkala surat panggilan PA tersebut sampai ditangan,” katanya. Rumah tangga yang dibina Suparman dan Puji sejak tahun 2005 lalu, mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, Aan Kurniawan (5). Selama itu mereka hidup rukun dan bahagia. Namun kebahagiaan itu dihadapkan dengan kehadiran Nining. Rumah tangga yang dibinanya selama 5 tahun itu hancur. Kabar beredar Suparman telah memperistrikan Nining melalui nikah sirih. “Suparman rela meninggalkan si buah hatinya, demi WIL,” Puji ujarnya saat bincang-bincang dengan KPK Pos di Tanah Putih, Kamis pekan

lalu. Perlakuan Suparman , ibarat kacang lupa dengan kulitnya. Puji ibu, rumah tangga yang bekerja keras agar suaminya sukses dalam pekerjaannya sebagai guru honor selama 4 tahun hingga menyandang Guru Negeri yang memiliki Nomor Induk Pegawai sejak Januai 2010 lupa terhadap pengorbanan istrinya. “Terus terang untuk memperjuangkan suami menjadi PNS, saya rela menjadi buruh deres rambung, cari upahan bekerja dikebun rambung orang,

selain itu saya juga berjualan gorenggorengan di rumah. Hasil jual getah dan hasil jualan goreng-gorengan itu saya kumpulkan untuk biaya kuliah suami saya sampai di wisuda. Hal itu saya lakukan untuk masa depan kami, tapi apa balasan yang saya terima, ternyata yang menikmati WILnya itu,” aku Puji. Lebih celakanya lagi, sambung Puji, sejak Suparman diangkat menjadi PNS Januari 2010, gaji yang diterimanya, belum pernah dinikmati keluarga. “Katanya untuk bayar hutang, untuk


11

KPK POS E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

Dihukum 18 Bulan Penjara, Mafia Kasus Kecewa JAKARTA - Sang mafia kasus Sjahrial Djohan, terdakwa kasus suap Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji akhirnya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan wajib bayar denda Rp50 juta subsidair empat bulan kurungan. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu. Vonis lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa yang menuntut dua tahun penjara plus denda Rp75 juta. "Sjahril terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyuapan sesuai dakwaan kesatu subsider yakni Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ungkap majelis hakim yang diketuai Sudarwin dalam amar putusannya. Hukuman itu, sambung majelis hakim, setimpal dengan perbuatannya. Mengingat, mantan staf ahli era Jaksa Agung Marzuki Darusman, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan tidak mendukung penyelenggaraan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Nah, perbuatan tersebut dijadikan pertimbangan memberatkan. Sedangkan yang meringankan di muka persidangan, Syahril nampak kooperatif, berlaku sopan. Bahkan Syahril yang kini berusian 65 tahun dipandang telah berlanjut usia. Merujuk pada fakta persidangan, pada Desember 2008 Syahril bertemu Haposan Hutagalung (pengacara Gayus Tambunan dalam perkara mafia pajak) di Hotel Ambara. Dalam pertemuan itu, Haposan bercerita tentang kasus PT Salma Arwana Lestari di Riau, yang tersendat selama dua tahun. Lantas, Haposan meminta bantuan Syahril untuk mendekati Susno. Agar urusan itu menjadi mulus, Haposan menyiapkan uang Rp500 juta yang akan diserahkan kepada Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji. Dari Haposan, uang berpindah ke tangan Syahril. Di persidangan Syahril mengatakan uang tersebut diberikan kepada Susno. Setelah mengambil uang dari Haposan di Hotel Sultan, Syahril datang ke kediaman Susno di Jalan Abuserin, Jakarta Selatan. Dengan menyerahkan uang tersebut dari Haposan melalui Syahril kepada Susno bertujuan untuk memperlancar penyidikan kasus Arwana yang tersendat. Apalagi, selama Syahril yang menjabat penasihat pada Dir IV bidang Narkoba di Mabes Polri kerap berkunjung ke ruang Kabareskrim Susno Duadji. Kabareskrim memang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus Arwana. Haposan tahu kewenangan itu sehingga meminta Syahril menanyakan kasus Arwana. Menurut Majelis Hakim, Sjahril terbukti bersalah karena memberikan uang Rp 500 juta kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji pada akhir Desember 2008. "Terdakwa meletakkan amplop coklat BCA di sofa saat datang ke rumah Susno Duadji. Setelah meletakkan amplop itu, terdakwa Sjahril pulang. Majelis Hakim juga menyebutkan, ada kesulitan dalam menemukan fakta suap senilai Rp 3,5 miliar kepada Susno Duadji terkait kasus Gayus Tambunan. Sebab, dalam kesaksian di persidangan tidak ditemukan adanya kesesuaian antara saksi satu dan saksi lainnya. "Hanya saksi Haposan yang menyebutkan jika blokir dibuka maka Susno meminta imbalan sebesar Rp 3,5 miliar," kata hakim dalam amar putusannya. Sjahril Johan mengaku kecewa dengan putusan seberat ittu. "Seharusnya saya bebas, karena itu saya pikir-pikir dulu putusan itu," kata Sjahril usai persidangan. Sementara Pengacara Sjahril, Hotma Sitompoel, menyatakan hakim sudah cukup jeli dan adil dalam mengambil putusan itu. Dan belum menentukan sikap apakah mengajukan banding atau menerima vonis kliennya. Tim pengacara akan menggunakan waktu berpikir selama tujuh hari yang diamanatkan KUHAP. "Kami pikir-pikir dulu karena banyak yang harus dikonsultasikan," paparnya. Hal senada juga dilakukan Jaksa Sila Pulungan belum bersikap mengajukan banding. Penuntut umum akan menggunakan waktu selama tujuh hari. (ENDY)

Pj Bupati Madina Didesak Tertibkan Kafe Remang-remang PANYABUNGAN - Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Satma PP) Madina Tan Gojali meminta kepada Pj Bupati Madina Ir.H.Aspan Sopian Batubara,MM menertibkan kafe remang-remang yang diduga tempat maksiat dan akan merusak generasi muda masyarakat Mandailing Natal. Keberadaan kafe jenis itu di Madina jelas sudah merusak nama baik Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat khususnya generasi muda. Sedangkan Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten santri yang terdapat banyak pesantren.Bahkan Kabupaten Madina yang dijuluki dengan Serambi Mekkah Sumatera Utara, sudah seharusnya masyarakat ikut serta dalam menertibkan kafe remang-remang tersebut. "Tentu kita sudah tahu pasti bagaimana perilaku orang yang masuk ke CafĂŠ remang-remang tersebut dan apabila bencana alam datang melanda, pasti kita semua juga yang merasakannya," ujar Gojali. Lanjut Gojali, dia minta kepada Pj Bupati Mandailing Natal Ir.H. Aspan Sopian Batubara,MM untuk tegas dalam menertipkan kafe remang-remang dan jangan pilih kasih terhadap penertiban kafe remang-remang tersebut karena masih banyak kafe remang-remang yang belum ditertibkan di Kab. Mandailing Natal. Terutama ada juga kafe yang berdampingan dengan Mesjid Nur Ala Nur atau Mesjid Agung. Dengan hanya berjarak sekitar 50 meter itu tentu sangat mengganggu khusuknya orang yang mau beribadah. Dan diminta juga kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal untuk ikut serta menertipkan kafe remang- remang. "Jangan tutup mata dan terlalu ikut campur dalam politik, seharusnya kafe remang- remang tersebut merupakan tanggung jawab MUI juga. Sebagai Majelis Ulama Indonesia harus berani menertibkan kafe remang-remang tersebut karena sangat memberikan contoh kepada masyarakat Kab. Mandailing natal," tegas Gojali. (TH)

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

Pejabat Dishub Kota Binjai Gugat Tenaga Honorer BINJAI -H Irianto (52) warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Binjai Utara, yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Perizinan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai, ternyata tidak terima atas laporan yang dilakukan 18 pegawai honorer yang menjadi korban penipuan. Sehingga, Irianto bersama pengacarnya membuat gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Binjai, dengan nomor 28/Pdt.G/2010/PN Binjai, Senin pekan lalu. Menurut Irianto, gugatan yang dibuatnya ditujukan kepada 18 pegawai honorer Dishub Kota Binjai yang telah melaporkan dirinya ke Polres Binjai atas tuduhan penipuan. "Saya tidak ada melakukan perbuatan itu. Makanya saya ajukan gugatan,"ujar Irianto yang akrab disapa Anto didampingi pengacaranya Suyitno. Lebih jauh, dikatakan Anto, setelah adanya kasus ini, istrinya langsung sakit disebabkan

tidak mampu menerima masalah tersebut, "Garagara kabar ini istri saya sampai sakit," kata Anto singkat. Sementara itu, Suyitno selaku pengacara Anto kepada wartawan koran ini mengatakan, gugatan yang dibuat tidak pencemaran nama baik, tetapi 18 orang yang membuat laporan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata. "Sekarang ini kita belum bisa

memastikan siapa yang salah dan benar, dan gugatan ini untuk sementara ibarat benteng. Bahkan, saya juga tidak bisa mengatakan Anto yang benar. Makanya, kita tunggu putusan hakim setelah menjalani persidangan," ujar Suyitno. Dijelaskan Suyitno, di dalam surat gugatan yang dibuat oleh tergugat, menyatakan bahwa penggugat selama bekerja tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan yang menjadi gugatan diantaranya menuduh penggugat dengan alasan menrima uang Rp30 juta per orang, akibat tuduhan itu penggugat sempat terkejut setelah ditanya wartawan terkait kasus tersebut, serta membuat laporan ke Polres Binjai atas tuduan itu. "Sehingga, perbuatan itu

kita anggap sudah melawan hukum yang dapat merugikan penggugat. Sebab, penggugat tidak pernah menerima uang seperti yang dituduhkan kepadanya. Dengan demikian, tuduahan tergugat tidak memiliki dasar hukum sama sekali," tegas Suyitno, seraya menambahkan, tergugat berhak membayar kerugian moril yang dialami penggugat sebesar Rp 1 miliar. Untuk itu, sambungnya, pihak penggugat dalam gugatan juga meminta kepada hakim diantaranya agar hakim mengabulkan gugatan, menyatakan perbuatan tergugat benar melawan hukum, menghukum tergugat dengan membayar ganti rugi dan lainnya. "Kalau memang hakim mempunyai pendapatan lain, kami mohon agar putusan yang dilakukan dengan

seadil-adilnya,"ucap Suyitno. Sebelumnya, 18 orang pegawai honorer Dishub Binjai, Rabu lalu, membuat laporan ke Polres Binjai terkait penipuan yang dialaminya. Laporan yang dibuat, ditujukan kepada Irianto Kabid Perizinan di Dishub Binjai. Sebab, menurut Ismail, salah satu pegawai honorer yang membuat laporan, mereka menyetor uang sebesar Rp 30 juta kepada Anto untuk dijadikan PNS. Namun, apa yang diharapkan pegawai honorer tersebut tak terealisasi. Sehingga, mereka merasa ditipu dan akhirnya membuat laporan ke Polres Binjai. Akibat adanya laporan tersebut, Anto selaku terlapor merasa keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan ke PN Binjai. (SBR)

Pedagang Pajus Demo USU, Tuntut Perpanjangan Ijin

Desainer Adjie Notonegoro Divonis 4 Bulan Penjara JAKARTA - Terbukti menggelapkan uang Rp 860 juta milik Melvin Candrianto Tjhin, desainer ternama Adjie Notonegoro (48), divonis 4 bulan penjara. Hukuman itu dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pimpinan Artha Theresia dalam putusannya, Selasa pekan lalu. Vonis terhadap paman presenter Ivan Gunawan ini, lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Aria wicaksana yang menuntut 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan. "Hukuman yang dijatuhkan itu, sesuai dengan perbuatannya. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur pasal 372 KUHP," papar hakim Artha dalam amar putusannya. Hakim menilai hal yang memberatkan karena Adjie tidak memegang teguh keper-

cayaan sebagai desainer dan publik figur. Tidak bisa menjaga nama baik dan reputasinya. Hukuman yang meringankan, Adjie belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Selain itu pelapor meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan. Dalam sidang terungkap, Pada November sampai Desember 2008, Melvin pemilik Toko perhiasan Grand Jewels, di Pasar Baru, Jakarta Pusat, menitipkan sejumlah perhiasan cincin emas berlian, kalung emas berlian, giwang emas berlian kepada Adjie agar dijual di Boutiq Milik Adjie di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ditangan Adjie perhiasan itu laku, namun hasil penjualan tidak disepenuhnya diserahkan kepada Melvin. Akibatnya Melvin mengalami kerugian sebesar Rp

2.910.000.000. Kasus ini pun dilaporkan kepolisi, karena Adjie selalu menghindar dan tak ada niat baik untuk membayar. Lelaki berwajah tampan yang mengenakan baju batik lengan panjang, celana dan bersepatu hitam, nampak tenang mendengarkan amar putusan majelis hakim. Usai hakim mengetuk palu putusan. Adjie langsung menyatakan pikir-pikir atas putusan itu. Melvin, korban penggelapan nampak hadir di persidangan, malah mengaku kecewa dengan putusan hakim. Kekecawan bukan lantaran hukumannya yang ringan, namun merasa kasihan dengan Adjie yang dihukum seberat itu. "Saya sebenarnya merasa kasihan atas putusan ini. Saya justru minta Adjie diputus seringan-ringannya, kalau bisa bebas," ucap Melvin. (ENDY)

MEDAN - Puluhan pedagang pajak USU (Pajus) berunjukrasa ke Biro Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu pekan lalu. Mereka menuntut agar izin berjualan diperpanjang. Jika tidak mereka meminta uang sewa yang disetor ke USU dikembalikan. Salah seorang pedagang, Zailani menyebutkan, selama ini puluhan pedagang menggantungkan hidupnya di Pajus untuk mengais rezeki. Kini mereka bingung, di mana untuk berjualan lagi pasca terbakarnya pajus tersebut Sabtu (18/9) lalu. Sebab mereka tidak diizinkan membuka lapak atau kiosnya di tempat yang lama. Sedangkan Pajus Expo yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi USU dinilai kurang menarik perhatian pengunjung dan pembeli, karena dibuka saat hari Minggu, sehingga tidak ada pengunjung yang biasanya didominasi para mahasiswa USU.Kedatangan puluhan pedagang itu disambut Pembantu Rektor 3 dan Pembantu Rektor 5, Dekan Ekonomi dan pengelola Pajus. Sementara itu, pengelola Pajus, Wara Sinuhaji mengatakan pihaknya akan mengembalikan uang pedagang dengan syarat membawa bukti-bukti yakni berupa kuitansi pembayaran. "Saya akan kembalikan uang kalian asalkan ada kuitansinya!" tegas Wara. Hal senada diungkapkan Kepala Humas USU, Bisru Hafi. Permintaan para pedagang itu akan disampaikan kepada rektor dan jawabannya akan disampaikan seminggu mendatang. Menurutnya, izin memberikan berjualan kepada para pedagang bukanlah wewenang Rektor melainkan wewenang dari Kementerian Keuangan. "Meski demikian, kita akan tetap menyampaikan permintaan pedagang kepada Rektor," ucapnya. Berdasar pantauan Global, sudah tidak ada lagi pedagang yang berjualan di area Pajus. Lahan parkir hingga tempat berjualan dulunya sudah dipenuhi dengan tanah timbunan. Menurut Bisru, area Pajus nantinya akan dibangun gedung perkuliahan mengingat ada beberapa fakultas yang masih kekurangan gedung perkuliahan. Seperti Fakultas Ekonomi, masih kurang ruangan kuliahnya. "Bukan hanya itu, nantinya juga akan dibangun fasilitas yang mendukung perkuliahan," paparnya. (FER)

BELUM PASTI - Ibu-ibu pemilik kios di Pajak USU berkumpul di Posko Kebakaran Bursa Kampus USU Medan, beberapa waktu lalu pasca kebakaran Pajus. Belum ada kepastian kapan Pajak USU beroperasi kembali.

Manipulasi Perzinan Dari Retribusi

MANIPULASI - IMB pembangunan pagar yang didalamnya terdapat bangunan rumah dan gudang di Dusun II, Desa Kotapari, Pantai Cermin. (KPKPos/ADI)

P.CERMIN - Memanipulasi perizinan agar terhindar dari pembayaran retribusi pajak yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Darah (Perda) kerap terjadi. Padahal, wakil rakyat yang duduk di DPRD Sergai telah mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menggenjot pendapat asli daerah (PAD). Hal itu dalam pratiknya terjadi ketika pemerintah sedang menggali retribusi melalui perijinanan, salah satunya izin mendirikan bangunan (IMB). Contohnya,

di Dusun II, Desa Kotapari, Kecamatan Pantaicermin, Sergai. Di papan plang IMB yang dipasang dipintu masuk bangunan tertera izin nomor 033/02/41/ KPT/2010 untuk pembuatan pagar, namun kenyataannya diareal tanah seluas hampir setengah hektar itu terdapat bangunan rumah serta gudang atau garasi. Terkait soal ini, Kepala Desa Kotapari, Supryadi mengatakan bahwa rekommendasi yang diberikan atas nama A Tjai hanyalah pembuatan pagar, sedangkan bangunan

rumah ataupun gudang tidak termasuk didalamnya .Sementara itu, Kasi Perizinan Kantor Pelayanan terpadu (KPT) Pemkab Sergai, Reza SE dihubungi, Rabu (13/10) membenarkan bahwa IMB yang dikeluarkan KPT Sergai atas nama A Tjai digunakan untuk pagar, jika kenyataanya tidak sesuai dengan apa yang tetera di IMB maka menyalahi aturan, meski demikian katanya, perlu ditinjau kelokasi untuk memastikan bangunan tersebut, terangnya. (ADI).


12

KPK POS E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

KRIMINAL

LIPSUS

ANARKISME BERNAMA KELOMPOK

KIRANYA kasus bentrokan, aksi anarkis di negara ini terus saja terjadi bahkan seolah-olah sudah menjadi trend baru buat masyarakat yang harus diikuti. Dan baru-baru ini juga terjadi di kawasan Belawan. Di mana seratusan massa dari dua kubu yakni Warga Lingkungan 29 Gudang Arang dengan Warga Lingkungan 28 Lorong Papan, Belawan, Senin dinihari, pekan lalu. Aksi saling serang terjadi. Aksi bentrokan tersebut terjadi di Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP), tepatnya di kawasan tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 1 hektar. Disebutkan, peristiwa tersebut bersebab hanya karena selisih paham antarpemuda warga Lingkungan 29 Gudang Arang, dengan pemuda warga Lingkungan 28 Lorong Papan. Saat itu, salah seorang warga yang melintas di Lingkungan 28 Lorong Papan, tanpa sengaja keduanya saling senggolan. Sehingga mengakibatkan emosi yang berlebihan. Setelah adu mulut, kedua saling pukul, sehingga melaporkan ke warga lainnya di daerah masingmasing. Sekira pukul 18.30 WIB, kedua belah pihak sempat baku hantam dan saling lempar bom molotov. Namun, tidak begitu lama, karena telah ditengahi oleh Kepala Lingkungan 29, Sutrisno. Tak lama reda, sekira pukul 00.30 WIB, kedua kubu kembali terlibat baku hantam dan saling lempar bom molotov lagi, hingga merusak satu unit becak bermotor, dan dinding rumah papan milik Atik, warga Lorong Papang yang tek jauh dari tempat kejadian perkara (TKP). Selama berlangsung bentrok antar kedua kubu tersebut, listrik sengaja dipadamkan untuk meredakan aksi bentrokan tersebut. Sekira pukul 03.30 WIB aliran listrik baru dinyalakan kembali. Menurut Atik (49), warga Lingkungan 28 Lorong Papan, mengaku, mengetahui kejadian tersebut saat hendak salat. Dia mengatakan, rumahnya sempat terkena bom molotov dan dinding rumah dirusak oleh massa. "Dinding rumah kami sampai rusak terkena lemparan molotov dan batu," ujarnya. Sehingga, lanjutnya, menghindari menjadi korban dalam aksi itu, warga sempat warga mengungsi ke Jalan Besar Yos Sudarso Km 22,5. Tak hanya mengungsi, warga juga membawa membarang berharga miliknya. "Sampai kami pun harus mengungsi ke rumah warga yang jauh ke depan Jalan besar," katanya. Sedangkan Kepala Lingkungan 28, Syaffrudin enggan memberikan komentar mengenai peristiwa tersebut. Pasalnya, dia mengakui sedang sakit dan tidak berada di lokasi kejadian. "Saya kurang tahu persis kejadiannya, karena saya belum ada ke lokasi, sedang sakit. Jadi coba tanya sama pak Sutrisno saja Kepling Gudang Arang, karena dia tahu kejadian sebenarnya," ujarnya. Mengetahui peristiwa itu, petugas Polres Pelabuhan Belawan langsung turun ke lokasi untuk mengamankan Warga Belawan Lama Lorong Papan dengan Warga Gudang Arang Belawan yang saling bentrok. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Doni Alexander, mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus bentrokan antar warga tersebut. Sejauh ini, pihaknya telah memeriksa tiga warga sebagai saksi untuk menindaklanjuti kasus tindak kriminal dalam aksi bentrokan tersebut. "Memang ada suatu tindak pidana pengrusakan harta milik orang lain, setelah diselidiki di lokasi, sehingga harus ditindak lanjuti," terangnya. Dijelaskannya, nama tersangka sudah diketahui dan kedua belah pihak sadar atas hukum yang berlaku. "Kedua belah pihak sudah paham akan hukum dan nama tersangkanya sudah diketahui hanya lagi sedang mengumpulkan bukti-

Namun rasa kecewa Muslim tiba-tiba muncul. Di mana polisi tempat ia mengadukan hingga kini belum menangani secara serius laporannya. Sehingga ia merasa takut aksi serupa akan kembali diulangi pelaku. Tak hanya kepada pelaku, Muslim juga khawatir bentuk penganiayaan akan dialaminya dari teman-teman pelaku. Meski pengurus angkutan kota, tempatnya bernaung mempertanyakan langsung kepada Polsek Sunggal. Dalam hal ini Kapolsek Sunggal AKP SM Tampubolon mengatakan pihaknya sudah menerima pengaduan korban namun karena kurangnya saksi dalam hal pengaduan korban kami minta agar korban membawa saksi untuk dimintai keterangan agar kasunya dapat kita tangani secara serius siapapun pelakunya akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku. Semantara itu salah beberapa pengusaha di kawasan Jalan Surabaya, Jalan Semarang, Jalan Pandu Medan. Saat diminta keterangannya seputar maraknya kembali aksi premanisme, mereka mengaku dikawasan ini dulu memang sangat meresahkan dengan adanya aksi preman. Apalagi adanya aksi bentrokan antarkelompok pemuda di mana dalam kejadian ini banyak sekali orang yang dirugikan seperti pedagang makanan di kawasan Jalan Semarang. Mereka tidak berani buka lantaran adanya aksi bentrokan dikawasan tersebut. itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu.

bukti kuat beserta keterangan dari sejumlah saksi lainnya," jelasnya. Dia juga menambahkan motif dari aksi bentrok antar warga tersebut dipicu permasalahan yang mendasar dari masingmasing individual. "Ini sudah diselesaikan kepada keplingnya masing-masing dan motifnya hanya selisih paham dengan warga lainnya," pungkasnya. Kesenjangan Sosial Picu Kriminalitas Maraknya dan semakin tingginya persentase tindakan kriminalitas yang terjadi saat ini disebabkan berbagai faktor. Demikian dikatakan Sosiolog Universitas Sumatera Utara (USU) Prof.Badaruddin. Menurutnya, faktor utama disebabkan kondisi sosial yang agak galau. Faktor Ekonomi lemah menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan dijalanan. Adanya ketimpangan jenjang sosial antara sikaya dan simiskin merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan kriminalitas. "Untuk menyelamatkan perut sejengkal seseorang akan rela menyakiti orang lain," ujarnya. Selain itu, lanjut Badar, lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga menjadi salah satu faktor meningkatnya persentase kriminalitas. "Seseorang enggan melaporkan kepada aparat hukum karena takut berhadapan dengan aparat kepolisian yang selalu bertindak tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan sehingga cenderung asal tangkap padahal orang tesebut berniat menolong," kata Badar. Keberpihakan aparat penegak hukum pada orang berduit juga menjadi faktor penting pemicu tindakan kriminalitas," ucapnya lagi. Fenomena ini tidak lain terjadi karena kegagalan pemerintah dalam hal pemerataan sektorr pembangunan dan perekonomian sehingga terjadi ketimpangan dan kesenjangan ditengah-tengah masyarakat kita, jelas Badar. Dalam kasus ini Badar mengimbau agar pemerintah memperbaiki dan melakukan pemerataan dan meningkatkan sektor perekonomian sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan ditengah masyarakat begitu juga halnya dengan aparat penegak hukum seharusnya bisa lebih bijak dan tegas dan jangan pilih bulu, ucapnya.

(KHAIR)

(S EDHI/FER)

Anarkisme di Dekat Mereka

AKSI premanisme khususnya di Kota Medan kerap meletus. Motif yang mudah diduga adalah perebutan areal untuk kekuasaan demi mendulang uang. Bentuk aksi seperti itu seakan sulit dihilangkan. Entah apa sebenarnya menjadi kendalanya. Bagi warga dari beragam kalangan, merasa bosan dengan tiap ada kejahatan berupa tawuran oleh kelompok tertentu. Dan, premanisme tak bisa dipisahkan dari tiap ada aksi anarkisme berkelompok, dianggap masih erus menjamur. Seperti dituturkan para pedagang yang dtemui KPK Pos di lokasi pasar di Medan. Yus, Ilam dan Ny. Sihombing saat ditemui di kawasan Pasar Simpang Limun Medan. Ketiga pedagang ini, menegaskan premanisme di Medan terus menjamur. Salah satu contohnya, kata ketiga pedagang, yah mereka ada di seputaran Pajak Simpang Limun, Medan. Preman-preman ini macam-macamlah ulah mereka jika tidak kita berikan upeti. Mereka kerap menganggu bila berjualan di sini, bila tidak diberi upeti. Pengakuan pedagang ini sebagai contoh kecil saat mereka berjualan tepat di depan meja mereka ada seorang preman, pura-pura berjualan. Padahal yang mereka jual barang yang tidak laku alias barang yang sudah busuk. Jika kita biarkan dagangan kita, yah tidak laku karena jalan ke kedai kita ditutup mereka. Jika kita larang tentu mereka marah karena teman-teman mereka cukup banyak di kawasan ini. Namun jika memang kita

ingin menolak kehadiran mereka berjualan tepat di depan pintu kedai kita maka kita para pedagang harus memberikan uang pindah masing masing Rp 300 ribu/lapak. Jika tidak kita berikan jangan harap mereka mau pindah dari lokasi ini. Hal ini dilakukan mereka memang tidak tiap hari, ini dilakukan para preman tersebut menjelang hari-hari besar seperti menjelang hari Raya, Natal dan tahun baru. Hal-hal seperti inilah yang sering dialami para pedagang kecil di kawasan Pajak Simpang Limun. Lain lagi pengakuan pedagang-pedagang di kawasan Jalan Veteran, Jalan Bintang Medan. Di mana setiap pagi, mereka dikutip uang lapak serta uang kebersihan dan uang lampu penerangan. Di kawasan ini juga sering terjadi pertikaian antarkelompok pemuda. Diduga gara-gara rebutan lahan. Di kawasan ini yang namanya korban sudah banyak. Salah satunya seorang pedagang sayuran tewas ditusuk salah seorang oknum preman. Lain lagi yang dialami Muslim Pasaribu salah seorang sopir angkot. Ia dianiaya puluhan orang, diakui Muslim, pelakunya sering mangkal di kawasan Terminal Pinang Baris Sunggal. Dalam aksi ini Muslim mengaku dianiaya beberapa preman saat mencari sewa di kawasan Jalan Gatot Subroto Medan. Saat itu korban sedang mencari sewa tiba-tiba dirinya dianiaya beberapa preman. Aksi penganiayaan ini diakui Muslim Pasaribu telah dilaporkannya ke Polsekta Sunggal.

Antispasi Premanisme Warga Bentuk Pamswakarsa GUNA menganitispasi aksi premanisme di lingkungan kita masing-masing, sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri demi menjaga keamanan di lingkungannya. Guna mengantisipasinya maka dibentuklah "Pam Swakarsa" di mana petugas Pam Swakarsa ini, tugasnya mengantisipasi adanya aksi premanisme di lingkungan masing masing. Demikian dikatakan Jeri SH salah seorang warga mewakili warga masyarkaat Kota Medan saat diminta komentarnya seputar antisipasi beraksinya kembali premanisme di Medan. Jeri merupakan lulusan salah satu perguruan tinggi swasta di Medan diera tahun 2000-an, mengakui, dulu saat ia masih kuliah kawasan Sambu sangat rawan dari aksi premanisme dimana kala itu untuk dapat terus melanjutkan kuliahnya putra berdarah batak satu ini enggan menyebutkan apa marganya memberikan pengalamannya selama ia masih berstatus mahasiswa. Kala itu, Jeri jualan ikan di seputaran pajak bulan kawasan Jalan Veteran Medan. Di mana setiap paginya sekitar pukul 04.00 Wib hingga pukul 06.00 WIB, Jeri harus bergelut dan bergaul dengan para preman yang ada di pasar tersebut. karena sudah saling kenal dengan preman-preman yang ada kawasan pasar tersebut. Jeri jarang sekali lapaknya diganggu

para preman."Jika ada preman yang ingin meminta uang, saya katakan saat ini saya butuh uang untuk bekal kuliah namun jika mereka minta ikan saya berikan itupun ikannya sangat terbatas saya berikan," ujarnya. Jika ada pedagang yang tidak memberikan uang kepada para preman di kawasan tersebut, diaki Jeri, jangan harap kita dapat dengan tenang berjualan di kawasan tersebut. Setiap hari para pedagang dikawasan ini diharuskan meberikan uang kepada para preman tersebut sebagai uang keamanan. Selain uang keamanan ada juga uang lapak, uang kebersihan serta uang sampah dan sebagainya. "Yang kita herankan kita memberikan uang bukan hanya pada satu orang, ada tiga hingga empat orang di mana rata rata satu orang diberikan Rp 5.000. Untuk mengantispasi agar tidak terjadinya aksi premanisme di Medan maka sesuai saran serta mufakat para tokoh masyarakat dan petugas kepolisian beberapa tahun lalu dibentuklah petugas pengamanan swadaya masyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan Pamswakarsa," katanya. Pamswakarsa pertama kali dibentuk oleh masyarakat kawasan Padang Bulan khususnya dikawasan Simpang Pos dan kawasan Jalan Luku hingga kawasan Simalingkar B. Salah satu pencetus dibentuknya Pam-

swakarsa dikawasan Simpang Pos dan Jalan Luku Padang Bulan adalah Sucipto. Sucipto dulunya tokoh pemuda dikawasan tersebut. menerima adanya laporan dari tetangganya maupun warga kawasan Jalan Luku dan kawasan Simpang Pos Padang Bulan, Sucipto mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda,para pensiunan TNI dan Polri serta menggalang pejabat dan anggota dewan lainnya. Kepada wartwan KPK Pos, Sucipto mengatakan, awalnya banyak sekali para pedagang maupun supir truk pengangkut barang sangat resah jika melintas dikawasan tersebut dimana setiap truk yang melintas dikawasan tersebut beberapa kumpulan pemuda meminta uang keada para supir truk untuk sekali lewat Rp5000 dimana sejak masuknya truk mulai dari Jalan Luku I hingga tujuan kawasan Simalingkar B para supir truk dikenakan pajak melintas Rp50 ribu hingga Rp100 ribu sekali melintas. Perbuatan para preman ini tentu saja membuat harga harga barang yang dibeli masyarakat dikawasan tersebut semakin mahal yang mana barang tersebut seharusnya dibeli Rp.15 ribu jika diantar oleh para toko melalui supir truk mereka harga tersebut bisa naik 100% hingga menjadi Rp30 ribu maupun Rp 50 ribu sehingga banyak warga

yang resah akibat ulah para preman tersebut. Jika ada warga yang melaporkan aksi para preman ini ke polisi apalagi memberitahu nama dan alamat si preman maka preman ini tidak segan segan menganiaya serta merusak rumah warga sehingga kala itu tidak satupun masyarakat berani melaporkan aksi permen tersebut. Karena sudah sangat meresahkan akhirnya puluhan warga melakukan musyawarag di kantor kelurahan dimana dalam musyawarah tersebut diambil kesimpulan bagai mana caranya mencegah aksi premanisme di kawasan tersebut sehingga akhirnya dibentuklah satu wadah yang diberi nama "Pamswakarsa". Didalam kepengurusan Pamswaskarsa ini pengrusnya orang orang yang dianggap nekad mengambil tindakan dan berani menghadapi aksi yang dilakukan para preman jika ada aksi mereka terhadap warga maka sejak tahun 1980 dibentuklah pertama kali Pamswakrsa dikawasan Padang Bulan tepatnya dikawasan Jalan Luku hingga kawasan Simalingkar B dan kawasan lainnya dimana setiap malamnya ada 10 hingga 15 orang petugas Pamswakarsa saling bergantian jaga malam dimulai sejak pukul 22.00 hingga pukul 05.30 Wib sehingga amanlah kawasan tersebut selain itu ada juga petugas Pamswakarsa yang

bertugas disiang hari untuk menjegah terjadinya aksi kutipan liar dilakukan para premn yang mengatas namakan OKP saat itu. Pamswakarsa tersebut hingga sekarang amanlah kawasan Padang Bulan Medan khususnya kawasan Jalan Luku, Jalan Simalingkar B dan kawasan lainnya setelah berdirinya Pamswakarsa dikawasan tersebut. Perlu diketahui pengurus maupun anggota Pamswakarsa yang dibentuk terdiri dari orang orang yang disegani diantaranya ada juga mantan preman namun setelah berkeluarga tidak lagi menjadi preman, ada juga perwira Polri maupun perwira TNI serta petugas jaksa,hakim dan anggota DPR sehinngga kloplah nama orang orang hebat dan terpandang di pengurusan Pamswakarsa tersebut sehingga kala itu Wakapolsekta Medan Baru memberikan penghargaan kepada kawasan Jalan Luka dan Padang Bulan kawasan teraman sejak berdirinya Pamswakarsa di kawasan tersebut sehingga dibentuklah pamswakarsa di kawasan lainnya demi mencegah adanya aksi premanisme. Sucipto mengakui hingga kini tidak ada lagi yang dikatakannya kutipan liar dilakukan para preman saat truk masuk ke kawasan Padang Bulan maupun kawasan Jalan Luku serta Simalingkar B, ujar Cipto k (KHAIR)


KPK POS

13

SUARA KPK

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Pernyataan Sikap Bersama DALAM kurun waktu dua pekan terakhir perkembangan politik dan hukum Indonesia sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Hal itu itu setidaknya ditunjukkan oleh tiga kasus kontroversial yang sedang mendominasi panggung politik dan hukum Indonesia. Pertama, kasus penunjukan kilat Komjen Timur Pradopo sebagai Calon Kapolri, yang dilakukan secara sepihak oleh Presiden SBY dengan mencederai mekanisme kepangkatan dan meritokrasi jabatan yang ada di Kepolisian RI. Apalagi kemudian Komjen Timur Pradopo, sebagaimana catatan KOMNAS HAM dan lembaga penegak HAM lainnya, memiliki track record yang buruk dalam penegakan hukum dan HAM. Pengalaman tugas lapangannya menunjukkan bahwa kinerja Komjen Timur Pradopo tidak kapabel dalam penanganan keamanan dan tidak taat hukum ketika menjalani proses hukum dalam kasus pelanggaran HAM Trisakti (1998) dan Semanggi (1999). Apalagi kemudian komitmennya terhadap pluralism juga diragukan. Pernyataan ‘keberpihakan’ nya yang menyatakan bahwa FPI bisa diberdayakan membantu keamanan secara nyata dapat dianggap sebagai bagian dari cara pandang calon Kapolri dalam usaha menjaga keamanan, yang justru cenderung bias mengancam masyarakat minoritas. Kedua, Kasus terbitnya Protap Kapolri No 1/10/2010 tentang penanggulangan Anarki. Dengan terbitnya Protap tersebut kami menilai bahwa Kepolisian RI telah menghianati komitmen reformasi untuk menjadikan Kepolisian RI makin humanis dan demokratis. Terbitnya Protap tersebut tidak memiliki argumen kuat, bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/ 2009 tentang implementasi penegakan HAM dalam tugas Kepolisian, dan karenanya berpotensi memunculkan kembali habitus Kepolisian yang cenderung mengkriminalisasi rakyat yang memperjuangkan haknya. Ketiga, keluarnya Keputusan MA yang menolak PK Kejaksaan dan memerintahkan kasus Bibit-Chandra diproses ke peradilan. Hemat kami berlarut-larutnya kasus BibitChandra ini mencerminkan karut marut hukum yang makin telanjang, dikendalikan mafia kekuasaan dan uang, serta jauh dari rasa keadilan sosial masyarakat. Sebab, sejak awal, tidak ditemukan bukti hukum yang kuat dalam kasus tersebut. Berangkat dari tiga kasus di atas, kami mempertanyakan keseriusan rezim pemerintahan SBY dan Legislatif (DPR RI) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan menghormati hukum dan HAM. Sebagai pemegang otoritas kekuasaan yang memiliki mandat penuh dari rakyat, Presiden SBY seharusnya menggunakan dan mengelola kekuasaan yang dimilikinya untuk melindungi independensi Kepolisian RI, menolak lahirnya peraturan Kepolisian yang berpotensi melanggar HAM, dan melindungi hak warga negara dari berlangsungnya peradilan hukum yang sesat. Kenyataannya, Presiden SBY dan Legislatif justru cenderung membiarkan ketiga kasus ‘cacat’ di atas berlangsung terus. Oleh karena itu kami menyatakan sikap: 1. Presiden SBY mempertegas janji dan komitmennya untuk menghormati dan menegakkan HAM dengan menarik pencalonan Komjen Timur Pradopo sebagai Calon Kapolri dan mengusulkan nama lain dengan mempertimbangkan prosedur dan asas meritokrasi di tubuh kepolisian, track record calon KAPOLRI yang bebas dari ‘masalah’ hukum dan HAM, dan memperhatikan suara-suara korban pelanggaran HAM. Kami berharap Calon KAPOLRI baru yang diusulkan adalah calon yang berkomitmen untuk menuntaskan reformasi Kepolisian, berkomitmen terhadap pluralisme, dan bersedia membongkar serta membersihkan institusi Kepolisian dari praktik korupsi dan mafia hukum. 2. Mendesak agar DPR RI, dalam hal ini Komisi III, menolak Timur Pradopo sebagai calon Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa DPR berwenang untuk menolak calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden dalam jangka waktu 20 hari sejak nama calon Kapolri diserahkan oleh Presiden ke DPR. 3. Mendesak KAPOLRI mencabut Protap Kapolri No 1/10/2010 sampai dilakukan kajian mendalam dan partisipatif, karena tidak sesuai dengan semangat reformasi kepolisian RI. Bila diterapkan, Protap tersebut kemungkinan besar akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sebab tanpa Protap tersebut, kekerasan kepolisian pun sudah mulai marak sebagaimana yang terjadi dalam kekerasan polisi terhadap aksi PMII di kantor Gubsu, Kamis pekan lalu. 4. Mendesak Presiden RI, sebagai kepala negara, memerintahkan Kejaksaan melakukan deponir terhadap kasus BibitChandra, karena sejak awal kasus tersebut sarat dengan manipulasi politik dan hukum. Kami juga meminta Presiden memerintahkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk membongkar praktik mafia di kedua lembaga tersebut secara tegas, terbuka, dan tuntas. BAKUMSU, KONTRAS Sumut, PBHI Sumut, KPS, dan InSides

”Mahkamah ANGGODO”

Catatan Donal Fariz

MAHKAMAH Agung menyatakan tidak menerima permohonan peninjauan kembali terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Putusan ini mengukuhkan hattrick kemenangan Anggodo Widjojo atas dua unsur pimpinan KPK itu. Kado spesial MA untuk Anggodo yang sedang dibui. Sesungguhnya, banyak pihak meyakini, dijatuhkannya vonis Pengadilan Tipikor kepada Anggodo pada 31 Agustus akan menjadi akhir dari drama kriminalisasi terhadap dua pemimpin KPK itu. Alasannya sederhana, karena tidak benar BibitChandra melakukan pemerasan. Yang terbukti adalah permufakatan jahat dari Anggodo dan beberapa orang lainnya. Namun apa lacur, di satu sisi Kejaksaan Agung ngotot untuk tidak menjadikan putusan Anggodo sebagai pertimbangan pengajuan PK. Mereka lebih memilih mempertahankan SKPP yang lemah secara yuridis karena adanya pertimbangan sosiologis yang tak lazim. Di titik ini kita mengecam kesalahan demi kesalahan yang cenderung ”dipelihara” Kejaksaan. Di sisi lain, drama tragis ini berlanjut ke MA. Putusan hakim menyatakan tak dapat menerima PK yang diajukan Kejaksaan. Alasannya, PK tidak dapat dilakukan untuk keputusan praperadilan. Ketentuan ini merujuk Pasal 45 Huruf a Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA. Dalam pasal itu dijelaskan, tak ada ketentuan upaya hukum lanjutan untuk praperadilan yang sudah ditolak di Pengadilan Tinggi. Kasus ini seharusnya bisa dijadikan momentum oleh MA untuk melakukan contra legem, dengan menyingkirkan ketentuan pasal-pasal di atas dan pada saat bersamaan menciptakan hukum baru. Sebab, pencarian keadilan tidak hanya di dalam UU atau peraturan hukum lain, tetapi juga dalam nilainilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ini senada dengan ajaran hukum yang hidup dari Eugen Ehrlich. Hakim bertugas untuk menggali nilainilai sosial masyarakat ini. Jika ini dilakukan, hakim agung tak saja melepaskan dirinya dari perangkap berhukum secara konvensional, tetapi lebih dari itu, mereka juga jadi bagian dari upaya menyelamatkan KPK. Amat disayangkan, peran ini gagal dimainkan MA. Ini terjadi karena hakim agung masih terjebak ketentuan formal UU semata. Lebih mementingkan aspek prosedural daripada keadilan substantif bagi pimpinan KPK yang sudah jadi korban serangan balik para koruptor (corruptor fights back). Hakim agung masih jadi corong UU semata (bouche de la loi). Bangunan rekayasa Seiring perjalanan waktu, bangunan rekayasa dalam skenario kriminalisasi terhadap dua pemimpin KPK itu benarbenar sudah utuh terlihat. Rekaman penyadapan KPK yang diperdengarkan di persidangan Mahkamah Konstitusi menjadi bilik awal untuk melihat itu

semua. Publik benar-benar terperangah saat mendengarkan desain apik antara Anggodo dan Ong Yuliana dalam menghancurkan KPK. Bahkan Anggodo punya akses yang besar kepada para penegak hukum, polisi dan jaksa. Posisi tawar yang kuat dimanfaatkan untuk meyakinkan, hingga mendesak petinggi kedua institusi ini agar mendukung pembubaran KPK. Tidak kalah dramatisnya, sekuel dugaan pembohongan terhadap publik oleh Jaksa Agung dan Kepala Polri juga tidak kalah mencengangkan. Pada saat yang hampir bersamaan, Jaksa Agung yang saat itu masih dijabat Hendarman Supandji menyatakan adanya 64 kali rekaman pembicaraan antara Ary Muladi dan Deputi Direktur Penindakan KPK Ade Raharja. Dan Kapolri pun mengamininya. Namun, ketika Pengadilan Tipikor memerintahkan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk menghadirkan rekaman itu, semua mengelak dan seolah tak bisa mempertanggungjawabkan bukti yang pernah digembar-gemborkan itu. Kesimpulannya, 64 rekaman itu fiktif belaka dan direkayasa oleh penegak hukum. KPK tersandera Proses hukum yang melilit dua pemimpin KPK itu, di luar kasus Antasari Azhar, benar-benar menguras energi KPK. Praktis kinerja lembaga ini menurun drastis. Penanganan kasus molor, kasus-kasus yang ditangani pun hanya kelas receh dan tidak menyentuh koruptor kelas kakap.

Lebih dari setahun drama kriminalisasi ini berlangsung dan kini akan memasuki episode baru pascaputusan MA. Kondisi ini benar-benar membuat KPK tersandera. Apalagi pada saat dibutuhkan, Presiden pun absen dalam memberikan dukungan moril kepada institusi ini, bahkan hingga kini cenderung pasif atas tiga kali kekalahan Bibit-Chandra dalam proses praperadilan. Seharusnya Presiden bisa mengambil peran secara utuh dan memimpin penyelamatan KPK. Lain Istana, lain pula Senayan. Hingga kini tahapan fit and proper test atas dua calon pemimpin KPK masih simpang siur. Padahal, sudah lebih dari sebulan DPR ”mengerami” dua nama yang telah diajukan Presiden. Harus dipahami, sesungguhnya saat ini kita membutuhkan gerak cepat untuk menyelamatkan KPK. Salah satunya, dengan menyuntikkan tenaga baru ke institusi ini. Namun, ini tak kunjung dilakukan DPR. Maka, lengkap sudah penderitaan KPK karena berlarutnya proses seleksi ditambah putusan praperadilan di MA. Dalam kasus Bibit-Chandra, seharusnya MA tak mewarisi akumulasi kesalahan korps Adhyaksa, absennya Istana, hingga lambannya Senayan. Menegakkan keadilan jauh lebih penting dan kita semua tak ingin Mahkamah Agung jadi ”Mahkamah Anggodo”. Penulis adalah Peneliti Hukum ICW, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan/Kmps 1200

PELESIRAN dengan UANG RAKYAT Catatan Adnan Topan Husodo

BENCANA terbesar di Republik ini terjadi saat hasrat menjadi wakil rakyat bukan dilandasi pengabdian yang tulus terhadap khalayak. Intrusi kepentingan pribadi pada jabatan publik cenderung menghancurkan sendi-sendi kepercayaan rakyat terhadap negara dan para aktornya. Produk kebijakan yang lahir dari wakil rakyat yang keracunan libido memperkaya diri pastilah menjauh dari kepentingan yang diwakilinya. Ide-ide korupsi yang dikemas dengan berbagai pembenaran muncul dalam banyak bentuk. Salah satunya adalah studi banding ke luar negeri yang alokasi anggarannya dari masa ke masa terus membengkak. Pola regenerasi jabatan politik dapat kita anggap gagal melahirkan wajah baru wakil rakyat yang inspiratif sekaligus aspiratif. Barangkali ada yang demikian, tapi eksistensinya disapu oleh kumpulan mayoritas yang tampak seragam: mendendangkan lagu yang sama bagaimana memperbesar pundi-pundi pribadi dari uang negara. Wajah baru anggota DPR kita—sekitar 70 persen dibanding dengan periode sebelumnya—ibarat barang lama yang dikemas ulang sehingga tampak baru, tapi

mentalitas, visi, dan perilakunya setali tiga uang, old script, different cast. Zona kedap kritik Satu hal yang merisaukan, kian hari lingkungan parlemen menjadi zona kedap kritik. Protes publik yang demikian lantang atas keputusan DPR yang dirasa melukai rasa keadilan publik sering menghadapi tembok besar. Parlemen yang dalam desain idealnya berfungsi menyerap aspirasi masyarakat—tentu termasuk kritik di dalamnya—terkesan cuek. Pelesiran dengan kedok studi banding jadi agenda tak tergantikan. Hasil akhirnya bisa ditebak. Kepergian mereka dengan anggaran negara yang tak sedikit hanya berbuah informasi ecek- ecek. Contoh nyata adalah Panitia Kerja RUU Pramuka yang sempat melawat ke Afrika Selatan, Jepang, dan Korea Selatan. Tiga pokok temuan hasil studi banding itu benar-benar mengejutkan, paling tidak dari informasi yang mereka sampaikan sendiri kepada media massa. Pertama, ihwal perlakuan diskriminatif bagi warga kulit hitam Afrika Selatan yang ingin bergabung dalam kepramukaan. Kedua, pembiayaan satuan pramuka yang mandiri. Ketiga, menyangkut seragam pramuka. Dengan informasi semacam itu,

apa kontribusi studi banding tersebut bagi perumusan draf RUU Pramuka? Secara tak sadar, model studi banding yang demikian telah melecehkan anggota DPR sendiri di hadapan rakyat yang diwakilinya. Gagasan alternatif dan cara cerdas menggali informasi melalui internet yang dilontarkan berbagai kalangan masyarakat menunjukkan bahwa yang mewakili ternyata jauh lebih rendah mutunya dibanding yang diwakili. Bisa dijamin, jika anggota DPR kita lebih tekun menggunakan teknologi untuk menggali informasi serta rajin membangun komunikasi dengan kantor perwakilan Indonesia di negara asing, akan banyak data dan bahan yang berguna untuk meningkatkan kualitas fungsi dan peran parlemen. Rentan penyimpangan Selain gagal dalam substansi studi banding, akuntabilitas keuangan kegiatan pelesiran anggota DPR juga sangat lemah. Bahkan, tercium indikasi korupsi dalam berbagai modusnya. Hasil audit BPK RI 2009 untuk masa anggaran 2007-2008 menyimpulkan bahwa laporan perjalanan dinas DPR sebesar Rp 341,3 miliar dinyatakan disclaimer. Artinya, auditor tak dapat memberi pendapat atas laporan pertanggungjawaban

perjalanan dinas anggota Dewan karena administrasi keuangan mereka yang kacau. Buruknya administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara mengindikasikan adanya penyimpangan yang terjadi. Secara umum, bentuk penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas meliputi tiga hal. Yang pertama adalah perjalanan dinas fiktif. Maksudnya, anggota Dewan memang telah melakukan perjalanan dinas. Namun, tak ada kegiatan yang berhubungan dengan agenda kelembagaan DPR. Sudah dapat ditebak jika kegiatan di luar negeri kemudian diisi dengan acara jalanjalan belaka. Bentuk penyimpangan lain adalah manipulasi laporan keuangan. Berbagai macam kelengkapan administrasi untuk menunjang akuntabilitas pelaporan kegiatan perjalanan dinas sangat rentan dipalsukan: kuitansi, tiket, faktur pembelian, dan sebagainya. Barangkali laporan keuangan telah dibuat, tapi kebenaran dari laporan itu disangsikan. Tak heran jika BPK memberi predikat disclaimer pada laporan perjalanan dinas anggota Dewan. Terakhir, sangat mungkin terjadi penggelembungan masa perjalanan dinas. Penjelasan-

nya, seharusnya kegiatan studi banding bisa dilakukan dalam waktu tiga hari, tapi secara faktual perjalanan dinas memakan waktu hingga enam hari. Dari tiga modus penyimpangan di atas, terlihat bahwa yang terjadi tak hanya pemborosan uang negara. Penggunaan fasilitas dan keuangan negara untuk kepentingan pribadi juga merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Sudah seharusnya pemimpin DPR mengevaluasi seluruh pelaksanaan dan rencana studi banding yang pada tahun 2010 meliputi Swiss, Inggris, Perancis, dan Jerman. Implikasi dari studi banding DPR yang tidak akuntabel dan transparan adalah melemahnya fungsi pengawasan Dewan terhadap eksekutif. Besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas di lingkungan eksekutif sebagaimana dilansir Fitra (2010) dapat dibuat lebih rasional jika anggota Dewan kritis terhadap diri sendiri. Syarat supaya DPR kritis terhadap eksekutif adalah DPR mampu melepaskan kepentingan dirinya sendiri terlebih dahulu. Tanpa pengawasan kuat dari DPR, anggaran negara akan ludes buat jalanjalan pejabat publik kita. Penulis adalah Wakil Koordinator ICW/Kmps 1300


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

SUMUT

Anggaran Minim, Gizi Buruk Mengganas

Halaman SDN 018168 Air Joman Kerap Banjir

KISARAN - Maraknya balita penderita gizi buruk di Kabupaten Asahan ditengarai akibat minimnya dana perawatan yang dianggarkan Pemkab Asahan melalui APBD Asahan tahun 2010. Dalam APBD Asahan anggaran yang diberikan pada balita gizi buruk hanya Rp900.000 untuk 90 orang balita. Berarti tiap seorang balita hanya memperoleh biaya perawatan Rp100.000. Hingga saat ini, dana yang telah turun untuk diberikan bagi penderita gizi buruk sekitar 25 orang balita. Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Pemkab Asahan Drg Habinsaran Nasution melalui Sekretaris Dinas Kesehatan H Jamaluddin Siagian mengatakan hal ini kepada wartawan belum lama ini. (IN)

KISARAN - Warga Desa Bendang Kecamatan Air Joman Kisaran mengeluhkan tentang pembangunan gedung SDN No.018168 di wilayah itu. Pasalnya, apabila hujan turun, halaman sekolah tergenang banjir, sehingga mengganggu program belajar mengajar di SDN tersebut. Padahal, SDN 018168 merupakan satu-satunya sarana pendidikan yang ada di desa itu. Namun sangat disesalkan proses belajar mengajar selalu tidak nyaman, karena apabila hujan turun halaman sekolah tergenang air dan berlumpur. Akibatnya murid-murid tidak dapat melakukan aktivitas baris-berbaris dan juga tidak jarang murid tergelincir yang akhirnya harus pulang ke rumah. Ketua DPC LP2KHN M Situmorang SH, ketika menerima keluhan dari orang tua murid, sangat memprihatinkan apa yang dialami murid SD itu. Para guru maupun orang tua murid berharap agar Pemkab Asahan dapat segera mengalokasikan anggaran untuk mengatasi kondisi ini, sehingga murid tak terkendala belajar. (IN)

Pj Walikota Kunjungi Kecamatan Tebing Tinggi Kota

RUNTUH - Penahan abrasi yang terbuat dari ribuan karung berisi pasir senilai jutaan rupiah mulai runtuh setelah terus menerus diterjang ombak besar.(KPK POS/ADI)

TEBINGTINGGI - Plt Walikota Tebingtinggi Drs Eddy Syofian mengatakan, kantor camat hendaknya tidak menjadi menara gading bagi masyarakat miskin tetapi harus dapat menjadi kantor rakyat dalam melakukan pelayanan sehingga warga dapat merasakan manfaatnya. Selain itu Eddy Syofian berharap, Kecamatan Tebingtinggi Kota yang letaknya strategis hendaknya dapat dikelola secara baik, apalagi letaknya berada diinti kota harus dapat menjadi contoh bagi kecamatan lainnya. Sedangkan yang terpenting di perioritaskan, pelaksanaan dipemerintahan kecamatan dapat memberi citra baik disegala lini sehingga dapat dijadikan dinamika yang sangat kritis sebagai pusat politik, pusat perdagangan dan sebagainya. (RS)

Proyek PNPM Disambut Gembira GEBANG - Proyek PNPM MP Mandiri SPJ 1 yang dilaksanakan di Desa Pasir, Kecamatan Gebang, perbaikan jalan sepanjang 2.300 meter selesai selesai dikerjakan. Tokoh masyarkat dan alim ulama desa tersebut menerima perbaikan jalan tersebut, karena dikerjakan dengan baik. Warga juga mengucapkan terima kasih kepada pelaksana kerja TPK Sutrisno Ginting yang melaksanakan kerjanya sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Warga di sana sangat gembira karena transportasi lancar, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah itu. (MIRA)

Wisata Bahari Sergai Terancam Abrasi PANTAICERMIN - Keindahan objek wisata Pantaicermin yang terkenal dengan hamparan pasir putihnya dan menjadi andalan Serdangbedagai (Sergai) kini terancam abrasi. Hampir semua titik pinggiran objek wisata bahari di daerah tersebut mulai ‘ditelan’ abrasi yang merusak keindahan dan lingkungannya. Diantaranya, di obyek wisata bahari Pantai Pondok Permai. Pantauan KPK Pos, benteng penahan ombak yang dibuat secara manual dengan menggunakan goni berisi pasir pun kini mulai ambruk, karena tak kuat menahan

terjangan ombak dari Selat Malaka. Wakil Pimpinan Pantai Pondok Permai, Johan menjelaskan, bibir pantai yang dulu menjorok sekitar 20 meter kini sudah habis dimakan ombak. Untuk menanggulanginya dibuat benteng atau tanggul penahan ombak setiap 3 bulan sekali yang mengeluarkan biaya jutaan rupiah. “Kami rutin memperbaikinya

setiap 3 bulan sekali dengan dana sendiri," jelasnya. Salah seorang warga, Gunawan mengatakan, hampir semua bibir pantai di sepanjang pesisir Pantaicermin mengalami abrasi. Namun hingga kini belum ada dari pihak terkait mengantisipasinya. "Padahal kondisi ini mengancam keindahan objek wisata bahari andalan Sergai," tegasnya. Sementara itu, A Han warga Medan mengukapkan, jika hal ini dibiarkan kemungkinan pengunjung tidak akan lagi merasakan keindahan Pantaicermin. (ADI)

USU Terima 91 CPNS MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2010 sebanyak 91 orang. Dengan rincian, tenaga dosen 38 orang dan tenaga fungsional umum 53 orang. Demikian dikatakan Kahumas USU Bisru Hafi SSos SH MSi. Bisru mengatakan, untuk tenaga dosen, kualifikasi yang dibutuhkan adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikologis Klinis Psikologi Sosial, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Ilmu Komputer, Informatika, Fisika, Farmasi, Apoteker, Ilmu Tanah, Akuntansi, Manajemen, Administrasi Negara, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum. Sedangkan tenaga fungsional umum, kualifikasi yang dibutuhkan S1 program studi Ilmu Keperawatan, Ilmu Komunikasi dan D-III Program Studi Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Lingkungan, Elektromedik, Teknik Elektronika, Teknik Sipil, Ilmu Komputer, Akuntansi dan Kesekretariatan. (FER)

14 JCH Dinkes Langkat Ditepungtawari STABAT - Keluarga Besar Dinas Kesehatan Langkat menepungtawari 14 orang Jama’ah Calon Haji (JCH) dari instansi itu yang pada tahun ini menunaikan rukun Islam yang ke lima bersama dengan rombongan haji Langkat. “Laksanakan syarat rukun haji dan berupaya menjadi haji yang mabrur dengan menjaga moral serta akhlak saat berangkat dan sekembalinya dari tanah suci,” pesan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu melalui Kadis Kesehatan Drg H Herman Sadeck MBA MSc di kantor Dinkes Langkat, Senin. Selanjutnya, Herman menyampaikan harapan Bupati agar jajaran Dinas Kesehatan berupaya terus bekerja tuntas dalam menyikapi program Bupati untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di masyarakat dengan selalu meningkatkan koordinasi, kepedulian dan tanggungjawab terhadap amanah yang diemban. (JUL)

TEPUNG TAWAR - Kadis Kesehatan Drg H Herman Sadeck MBA, MSc memberikan tepung tawar do’a selamat kepada 14 JCH dari jajarannya, di kantor Dinkes Langkat, Senin. (KPK POS/JUL)

SOSIALISASI OSS - Sekdakab Langkat Drs H Surya Djahisa MSi membacakan sambutan Bupati pada pelaksanaan Sosialisasi Open Source Software (OSS) di ruang pola, Selasa. (KPK POS/JUL)

Upah-upah Calon Haji PCNU Labuhanbatu R.PRAPAT - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Labuhanbatu dipimpin Drs H Paminpin Nasution dan Muslimat NU-GP-Ansor/Banser Patayat NU-IPNU dan IPPNU Kabupaten Labuhanbatu, mengadakan acara Halal Bil Halal sekaligus upah-upah kepada calon jemaah haji dari pengurus dan anggota Nahdiyin, Jum’at lalu, di Kantor PBNU Jalan Glugur Rantauprapat. Acara Halal bil Halal dan upah-upah turut dihadiri Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusunan Siregar, SpPD, Camat Rantau Utara Drs April serta Lurah Kelurahan Siringo-ringo Umar Dani Siregar. Sebagai penceramah pada acara tersebut diundang Ustad Abdul Halim Lubis yang mantan Pesantren Musthopawiyah Purba Baru, yang kini menetap di Kabupaten Asahan yang juga sebelumnya aktif di PC NU Kabupaten Labuhanbatu. Ketua PC Nahdalul Ulama Kabupaten Labuhanbatu Drs. Pamimpin Nasution dalam sambutannya memohon maaf kepada warga Nahdiyin semasa kepeminpinannya apabila ada kekurangannya. Dia juga mengajak para warga Nahdiyin untuk merapatkan barisan dan memperkokoh tali silaturrahmi apalagi bulan ini merupakan bulan yang fitri sebagai pemaknaan perayaan 1 Sawal 1431 H. (HAH)

DEN POM Gelar Open Cup Tenis TEBINGTINGGI - Dalam rangka menyemarakkan HUT TNI ke-65, Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/1-1 Kota Tebingtinggi menggelar olahraga bersama tenis eksekutif di lapangan tenis komplek Perkebunan PTPN 3 Kebun Rambutan Kabupaten Sergai, Minggu (10/10). Suasana keakraban antara TNI bersama Den POM dalam kegiatan olahraga tersebut cukup harmonis. Ketua Panitia Komandan CPM Kapten Abdul Karim dalam sambutannya mengatakan, olahraga yang digelar bersama ini guna menyemarakkan HUT ke-65 TNI, sekaligus merangkum acara halal bi halal sesama pencinta tenis. Selain untuk menjaga stamina kesehatan tubuh serta meransang prestasi kerja, melalui olahraga kita bangun kemanunggalan TNI bersama Rakyat. "Diharapkan kegiatan ini hendaknya dapat berlanjut secara bertahap dan kepada pihak sponsor yang turut berpartisipasi diucapkan terima kasih," ujar Abdul Karim. (RS)

Langkat Sosialisasikan Pemanfaatan OSS 30 Pelaku Koperasi STABAT - Menindak lanjuti Surat Edaran Menpan No. SE/01/03/M.Pan/2009 tentang penggunaan dan pemanfaatan perangkat lunak legal dan Open Source Software (OSS) di mana dalam Surat tersebut dihimbau agar seluruh Pemerintah Daerah melakukan proses migrasi OSS selambat-lambatnya akhir Desember 2011. “Kita lakukan sosialisasi sebagai media pembelajaran bagi SKPD,”ujar Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di ruang Pola, Selasa. Bupati dalam sambutan yang dibacakan Sekda Drs H

Surya Djahisa MSi menambahkan, sosialisasi ini merupakan media pembelajaran bagi seluruh Pimpinan SKPD dan Staf untuk memperoleh Informasi yang seluas-luasnya tentang keberadaan Open Source Software dan sejauh mana pemanfaatan OSS tersebut sehingga nantinya secara bertahap Pemkab.Langkat dapat melaksanakan Migrasi OSS. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang diwakili Sekretaris Lailan Syafitri melaporkan maksud diadakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh Pimpinan SKPD

khususnya pejabat yang membidangi Administrasi dan Ketatausahaan tentang pentingnya penggunaan perangkat lunak komputer yang legal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Peserta Sosialisasi terdiri dari Pimpinan SKPD dan Staf yang membidangi Ketatausahan di Jajaran Pemkab,Langkat, Nara Sumber Rini Yuliatuti Kabid Pemetaan Perkembangamn Iptek Industri Strategi Kementerian Riset dan Teknologi , Riki Arif Gunawan Kasubid Perangkat Lunak Ditjen Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika. (JUL)

Ikuti Pelatihan TEBINGTINGGI - Sebanyak 30 orang pelaku koperasi dan usaha di Tebing Tinggi ikuti Pelatihan Sistem Pengelolaan Koperasi Berbasis Syariah yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM Perindag Kota Tebing Tinggi mulai tanggal 12-15 Oktober 2010 di Gedung Hj. Sawiyah. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perindag Kota Tebing Tinggi Drs Suryo Santoso mengatakan, tujuan utama dilaksanakannya pelatihan tersebut adalah untuk membangun motivasi berusaha dikalangan masyarakat melalui sistem ekonomi syariah “Selain itu kami berharap pengurus, pengawas serta anggota koperasi dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan membuat perbandingan tentang sistem pengelolaan koperasi syariah. Sehingga ke depan dapat dibangun usaha yang amanah untuk meningkatkan kepercayaan bersama umat,” imbuhnya. (RS)

Partisipasi Kaum Perempuan Perlu Ditingkatkan SERGAI - Program pembangunan dengan pola partisipatif dari masyarakat termasuk partisipasi kaum perempuan untuk menyuarakan aspirasi kaumnya perlu terus ditingkatkan dan didiskusikan dengan aparat pemerintahan desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal itu dikatakan Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Soekirman saat menerima kunjungan pengurus Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Ketrampilan Desa (LSM BITRA) Indonesia di kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa. Keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini di

Kabupaten Sergai tidak terlepas dari besarnya peran serta kaum perempuan dan keberlanjutan. Hal ini perlu terus ditingkatkan lagi pada masa-masa mendatang dalam upaya melakukan percepatan pembangunan sampai ke pedesaan. "Melalui pendampingan dari BITRA Indonesia, Pemkab Sergai optimis peranserta kaum perempuan di Sergai dapat mendukung program “millenium development goals” untuk menekan angka kemiskinan menjadi 7,5% melalui berbagai program yang dilaksanakan sekalipun ada tantangan, gangguan dan hambatan yang dihadapi di lapangan," tegas Soekirman.

Sementara itu Siska dari LSM BITRA memaparkan, sejak tahun 2009 LSM BITRA Indonesia telah melakukan pendampingan kepada lima kelompok perempuan di empat desa di Sergai. Pendampingan itu diantaranya penyadaran gender dan advokasi anggaran yang pro rakyat dan responsif gender, studi banding kelompok perempuan ke Formasi Kabupaten Kebumen, diskusi mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan dan analisis anggaran 2010 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Direktur LSM BITRA Rusdiana Adi, Ketua Riset dan Develop-

ment Iswan Kaputra dan perwakilan kelompok perempuan dari Desa Sijenggi,

Melati, Sukajadi dan Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan.(MEI).

DIALOG - Wabup Sergai H. Soekirman mengadakan dialog tentang pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan pengurus LSM BITRA Indonesia di kantor Bupati Sergai di Sei Rampah. (KPK POS/MEI)


15

KPK POS E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

SUMUT / NAD

ANEKA

Dinas Koperasi dan UKM Agara Salurkan Bantuan

MAUT MENANTI

KUTACANE - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)Kabupaten Aceh Tenggara, salah satu dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal meningkatkan ekonomi mikro dan makro, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Agara, Drs Gani Suhud MAP (foto) mengatakan, Sabtu kepada KPK Pos, pihaknya akan menyalurkan bantuan kepada usaha kecil menegah di kabupaten itu. Bantuan yang bakal disalurkan bernilai Rp 968 juta. Penyaluran dilakukan melalui 93 koperasi yang sudah diseleksi Dinas Koperasi dan UKM Agara. Daftar koperasi penerima bantuan sudah dikirim ke provinsi, karena Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh yang menyeleksi siapa yang layak dibantu. Setelah diseleksi, bantuan langsung ditransfer dari provinsi kepada koperasi yang layak menerima bantuan. Sedangkan untuk usaha kecil, tahun 2010 ini akan memperoleh bantuan sebesar Rp2,7 miliar yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Kabupaten (APBK). Masyarakat yang menerima bantuan adalah mereka yang benar-benar ada usahanya sesuai dengan data di lapangan. Harapan masyarakat kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Agara, agar dana bantuan ini disalurkan sesuai dengan data di lapangan dan petunjuk teknis yang sifatnya transparan dan akuntabel agar citra dinas ini baik dimata masyarakat. (SAH)

GORONG yang berada di jalan utama Desa Panombean, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) sudah beberapa bulan ini amblas, mengakibatkan lubang besar menganga di tengah jalan. Kondisi ini sudah barang tentu dapat mengacam keselamatan pengguna jalan. Untuk itu diminta kepada pihak Dinas PU Sergai segera memperbaikinya. (KPK POS/ARM)

Pengurus Perbakin Subulussalam Dilantik

Perambahan Hutan di Kaloy Berlanjut

SUBULUSSALAM - Pelantikan Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Kota Subulussalam berlangsung di hotel Grand Mitra Subulussalam, belum lama ini. Ketua Perbakin Daerah Aceh Irjen Pol Drs Rismawan MM dalam sambutannya yang dibacakan Ketua Harian Perbakin Aceh Kolonel (Inf) Zulkarnaen mengharapkan kepada pengurus cabang (Pengcab) Perbakin Kota Subulussalam agar mengikuti aturan sesuai AD/ART dan jangan menyimpang dari itu. Disebutkan, dari 23 kabupaten/kota di wilayah Aceh baru ada 19 Pengcab yang terbentuk. Untuk itu, organisasi perbakin di tingkat cabang hendaknya dapat dipelihara dan dikembangkan, karena organisasi ini membina para atlet dan calon-calon penembak di daerah sehingga mampu meningkatkan prestasi.(KAR)

ACEH TAMIANG - Perambahan hutan secara besar-besaran di wilayah Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang terus berlanjut. Perambahan dilakukan dengan alat berat oleh perusahaan perkebunan pemegang HGU.

Langkat Peringati World Walking Day STABAT - Tidak kurang seribu massa mengikuti jalan santai lucky draw dalam rangka memperingati Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) yang ke XXVII, sekaligus kampanye hari jalan kaki sedunia (World Walking Day) yang berpusat di alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, Minggu. “Membiasakan jalan kaki adalah bagian dari kebugaran jasmani serta mengurangi dampak polusi lingkungan,” ujar Bupati Langkat Ngogesa Sitepu sesaat menjelang pelepasan peserta jalan santai yang dihadiri sejumlah unsur Muspida, Pejabat Sipil. TNI/POLRI, Pelajar, Ormas dan OKP. Bupati yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten Adm. Ekbangsos Drs H Amir Hamzah MSi mengajak komponen masyarakat untuk senantiasa berupaya menjaga kesehatan sehingga dapat memberikan sumbangsih yang terbaik bagi pembangunan daerah di berbagai aspek. Sebelumnya acara diawali dengan senam bersama dan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jarak tempuh lebih kurang 5 km yang antusias diikuti masyarakat yang hadir. (JUL)

Calhaj Sergai Ikuti Bimbingan Manasik Haji Akbar SEI.RAMPAH - Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sergai dan KBIH Al-Mabrur Perbaungan berikan bimbingan manasik bagi 173 jemaah calon haji asal Kabupaten Sergai yang dilaksanakan di halaman Mesjid Agung Jami’ Sei Rampah. Manasik haji itu berlangsung selama tiga hari dan dibuka oleh Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, Senin, dihadiri seluruh jemaah calon haji (calhaj) serta sejumlah pejabat. Di antaranya Staf Ahli Bupati Drs Rachmad Karo-Karo, Kepala Kantor Kemenag Sergai Drs HM Hasbi MA, Pimpinan Bank Sumut Cabang Sei Rampah T Ade Maulanza, Ketua KBIH Al-Mabrur Drs H Nasrin, Sekretaris MUI Sergai, Kabag Kessos Pemkab Sergai Drs Zulfikar dan nara sumber Dr Mahmuddin dari Medan. Ke-173 jemaah calhaj Sergai itu 72 orang pria, 101 wanita dan yang tertua adalah Samingin bin Harjo Pawiro (80 tahun) asal Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin, sedangkan yang termuda Nawid bin Jumirin (28 tahun) asal Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai Cermin. (ADI)

MANASIK - Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi membuka bimbingan manasik bagi jemaah calon haji asal Sergai di pelataran Mesjid Agung Jami’ Sei Rampah. (KPK POS/ADI)

Dilaporkan dari Aceh Tamiang, perusahaan perkebunan PT MPLI melakukan perambahan hutan secara besar-besaran sejak tiga bu-

lan terakhir ini. Akibatnya, hutan di wilayah itu sudah gundul dan hancur. Menurut keterangan masyarakat, selain merambah

hutan, perusahaan perkebunan itu juga diduga memindahkan patok batas antara areal HGU dengan batas BPN (Badan Pertanahan Nasional). Akibat bergesernya patok batas ini, banyak pihak yang dirugikan. Selain itu, satwa liar yang ada di wilayah itu juga terganggu, karena habitatnya habis ditebang. Hutan yang

Drs H Suhailuddin MM

Kadis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Agara KUTACANE - Drs H Suhailuddin MM dilantik sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang baru, Kamis lalu, oleh Bupati Agara. Suhailuddin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Agara. Drs H Suhailuddin MM usai dilantik mengatakan, dia akan melakukan pembenahan dan konsolidasi dengan staf-stafnya, walaupun selama ini kinerja stafnya diakui cukup baik. Dikatakan, dengan adanya pembenahan dan konsilidasi ini nantinya kinerja para stafnya menjadi lebih baik dan profesional dibidangnya masing-masing. Selain sebagai Kadis, Suhailuddin juga menjabat sebagai Ketua Gayo Musara di Negeri Sepakat Segenep, yang mengayomi ± 3000 orang etnis Gayo. Sesuai dengan visi dan misinya, Suhailuddin ingin meningkatkan sumber daya manusia dari suku Gayo yang saat ini sangat kurang jumlahnya dan bisa dikatakan nihil. Dengan peningkatan SDM ini diharapkan

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah, Drs. Suhailuddin,MM nantinya etnis Gayo bisa membangun negeri ini dan dapat dijadikan sebagai aset daerah. Tokoh masyarakat suku Gayo, Ilyas Arzifi mengatakan, masyarakat Agara khususnya suku Gayo yang berdomisili di Negeri Sepakat Segenep merasa bangga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Ir H Hasanuddin B MM selaku Bupati Agara yang memilih dan mempercayakan Drs H Suhailuddin MM memgemban tugas Pemerintah Daerah selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. (SAH)

dirambah itu juga bagian dari hutan Konservasi Ekosistem Leuseur (KEL). Masyarakat Desa Kaloy meminta pihak PT MPLI harus bertanggungjawab, karena sebelum perusahaan ini masuk ke wilayah itu, Desa Kaloy dalam keadaan aman dan nyaman. Sekarang ini masyarakat Desa Kaloy ketakutan diakibatkan banyak satwa liar masuk ke

desa. "Atas nama masyarakat Desa Kaloy kami mohon kepada instansi terkait dapat menyelesaikan permasalahan yang ada," kata warga di sana. Kepada Bupati Kabupaten Aceh Tamiang dan DPRK Aceh Tamiang diminta segera menyelesaikan masalah masyarakat desa Kaloy. (BSO)

Ruang Kelas SMPN 1 Lotu Rusak Berat NIAS UTARA - SMPN 1 Lotu merupakan sekolah yang paling tertinggal di Nias Utara. Hingga kini sekolah ini tidak pernah mendapat perhatian pemerintah, kendati kondisi gedung ini cukup memprihatinkan. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lotu Drs Yuniman Zai ketika ditemui KPK Pos di ruang kerjanya, Jumat lalu, membenarkan kondisi yang dialami sekolahnya. Dikatakan, fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang kelas belajar, ruangan kantor guru, serta meubelair sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, kini mengalami kerusakan cukup parah. Sejak gempa bumi 28 Maret 2005 yang lalu, kerusakan ini tak kunjung diperbaiki. Diakui, selain kekurangan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar tersebut, sekolah inipun sangat kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan fakta yang terjadi, sampai sekarang

masih belum ada perhatian pemerintah untuk membangun sekolah tersebut. Siswa kelas II sekolah ini mengaku, selama ini mereka belajar di ruangan sisa puing-puing gempa yang kondisinya hampir roboh. Kondisi ini sangat mencemaskan, karena sewaktuwaktu bisa mencelakakan para mruid. Sebenarnya, sekolah ini telah memiliki ruangan belajar yang layak huni. Namun tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya. Soalnya, kedua ruangan itu tidak memiliki atap. Selain itu, satu lokal dindingnya miring, yang sewaktu-waktu dapat saja roboh. Melanjutkan keluhannya kepada KPK Pos, Drs Yuniman Zai menyampaikan kekurangan yang ada, antara lain; ruangan belajar, ruangan kantor, meubelair dan juga Tenaga Pengajar yang berstatus PNS. Selama ini Kepala Sekolah tersebut membina 16 orang guru kelas berstatus honor. (AML)

Perubahan Prilaku Menjadi Solusi Pengembangan Kawasan Pedesaan PANTAI CERMIN - Jumlah penduduk terus bertambah dan akan mengurangi luas lahan yang ada. Karenanya, perubahan prilaku untuk meningkatkan produktivitas menjadi solusi untuk pengembangan kawasan perdesaan berbasis masyarakat. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Sergai H Soekirman pada acara pembukaan pelatihan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pemerintahan Masyarakat Perdesaan (Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri), Senin, di Resort Hotel Pantaicermin Theme Park. Menurut Soekirman, hukum alam terkait semakin bertambah jumlah penduduk tentu akan berdampak terhadap

pemanfaatan lahan, sementara luas wilayah tetap tidak bertambah. Bahkan di wilayah pesisir terjadi pengurangan akibat abrasi pantai yang kini terus mengalami degradasi. Untuk itu, diperlukan cara untuk menambah hasil karya dengan memberdayakan potensi perdesaan lewat menambah berbagai hasil karya produktif. Pengembangan produktivitas ini merupakan program diversifikasi ekonomi yang dicanangkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan yang menjadi pioritas pembangunan nasional. Prilaku produktif ini harus menjadi kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan pola pikir. Sebab, semua permasalahan masyarakat

di perdesaan itu sumbernya berada di masyarakat itu sendiri. Karenanya, melalui pelatihan pengembangan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang dilaksanakan Ditjen PMD diharapkan, bisa mengidentifikasi permasalahan yang muncul di masyarakat. Sementara itu, Dirjen PMD diwakili stafnya Simon L Gaol menjelaskan, pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan proses pembelajaran bersama terhadap pengelolaan sebuah kawasan perdesaan baik bagi para peserta maupun fasilitator. Pelatihan yang dilaksanakan terkait pendalaman materi meliputi, perubahan pola pikir dan strategi pembangunan sebagai syarat utama menuju

konsep PKBM dan pertumbuhan infrastruktur dan pembangunan desa. Selain itu, juga sebagai pengembangan tata ruang kawasan perdesaan partisipatif serta pengembangan kemitraan dan kelembagaan PKPBM.

Panitia Pelaksana Agung Wijarnako dalam laporannya mengatakan, pelatihan diikuti 40 peserta dari berbagai elemen masyrakat termasuk aparat pemerintahan desa dan dilaksanakan selama 3 hari.(ADI).

PELATIHAN - Wakil Bupati Sergai H Soekirman didampingi Dirjen PMD diwakili stafnya Simon L.Gaol dan Kepala Badan PMD Sergai Ifdal S Sos MAP memukul gong pembukaan pelatihan. (KPK POS/ADI)


E D I S I 119 18 - 24 OKTOBER 2010

KPKPOS

HALAMAN 16

Tindak Tengkulak Tanah PT Sorik Mas Mining PANYABUNGAN - Mafia tanah atau lebih santer disebut tengkulak tanah yang beroperasi di lokasi PT Sorik Mas Mining (SMM) Madina, kini menjadi buah bibir masyarakat di kabupaten itu.

GAYUS: Uang Ini Hanya Titipan Tuhan, Bu Hakim JAKARTA - Terdakwa kasus mafia hukum dan mafia pajak, Gayus Tambunan membuat pengunjung sidang tertawa terbahak-bahak. Ini ia lakukan saat menjawab pertanyaan hakim saat bersaksi dalam sidang terdakwa Haposan Hutagalung. Adalah Hakim Albertina Ho yang mengaku penasaran, dari mana uang miliaran yang dimiliki Gayus. "Dari mana saja sih saya kagum uang saudara banyak sekali?" tanya Hakim Albertina dalam sidang di Pengadilan Jakarta Selatan, Jumat. Apa jawab Gayus? "Ya namanya rezeki, Bu hakim," kata Gayus, diikuti gelak tawa pengunjung sidang. Ditambahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu, saat ini bukan masalah uang yang penting. Tapi bagaimana agar permasalahannya bisa cepat beres. "Uang ini hanya titipan Tuhan. Uang bisa dicari." Gayus lantas bercerita, banyak pelajaran yang ia dapat dari kasusnya. salah satunya 'dipaksa' belajar hukum. "Dulu saya sibuk, urusan kantor saya tahunya beres. Sekarang di tahanan banyak baca kasus saya," kata dia. Dalam kesaksiannya dalam kasus Haposan, Gayus menyatakan mantan pengacaranya itu tidak pernah mendampingi dirinya selama proses penyidikan, bahkan juga tidak saat persidangan. Haposan, kata dia, hanya mendampingi jelang kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Gayus diperkarakan karena diduga telah melakukan rekayasa pajak dan melakukan praktik penyuapan terhadap penegak hukum. Sementara, Haposan dijerat dengan tuduhan telah melakukan atau turut serta melakukan merintangi, mencegah, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara korupsi.(VN)

Keberadaan tengkulak tanah di wilayah PT SMM Dolok Sihayo tersebut sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya tanah milik masyarakat yang masuk di lokasi PT SMM harus dijual dengan harga yang tidak sewajarnya demi kepentingan mereka. Bahkan ironisnya, tengkulak tanah itu ada yang sudah bermukim di lokasi PT SMM. Keterangan masyarakat dan data-data yang dikumpulkan, tengkulak tanah diperankan tokoh-tokoh masyarakat Madina, yang kerjanya hanya mengibuli masyarakat. Orangorang ini mulai terungkap identitasnya. Bahkan dari sumber yang akurat dan layak dipercaya, tengkulak ini berinisial B dan didukung sejumlah konco-konconya. Pola kerjanya sangat mudah.

Para tengkulak tanah ini datang menemui masyarakat dengan membawa uang dengan dalih ganti rugi atas tanah mereka, karena masuk wilayah PT SMM. Ironisnya, ganti rugi yang diberikan sangat tidak sesuai dengan ganti rugi yang akan diberikan PT SMM. Dengan cara ini para tengkulak tanah berharap dapat menyerahkannya kepada PT SMM dengan harapan mendapat ganti rugi yang lebih tinggi. Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Mandailing Natal, Ahmad Rijal Lubis SPdi mengecam keras tindakan yang dilakukan oknum-oknum tertentu tersebut. Demi untuk kepentingan pribadi, mereka rela membodohbodohi masyarakat. Di tengahtengah masyarakat mereka mengaku tokoh yang menjadi panutan. "Namun

kenyataannya, kehidupan sehari-harinya hanya menokohi masyarakat hal seperti ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera ditindak," Ahmad Rijal. Rijal menduga, ada orang profesional yang bermain di balik layar, sehingga para tengkulak tanah bebas beroperasi. Atau jangan-jangan ada permainan dengan orang dalam PT SMM. Jika memang tidak ada keterlibatan orang dalam PT SMM, tegas Ahmad Rijal, kenapa hal ini dibiarkan terus. Padahal kasus ini bukan hal yang baru. "Kari PMII Madina meminta kepada PT SMM untuk tegas menangani permasalahan ini. Sebab jika dibiarkan berlarutlarut tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak di masyarakat. Selain itu masyarakat perlu mewaspadai orang-orang yang selama ini menolak keberadaan PT SMM, namun kenyataannya sekarang bisa saja sudah berubah prinsip atau bermuka dua," ujar Rizal.(MSR)

PT Pertamina Tidak Membuat Jadwal Distribusi Minah Bersubsidi di Labuhanbatu R.PRAPAT - PT. Pertamina melalui Unit Pemasaran Regional I Medan sudah lebih satu tahun tidak pernah membuat jadwal distribusi Minyak Tanah (Minah) bersubdi untuk Kabupaten Labuhanbatu. Keadaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan adanya kesulitan koordinasi pengawasan di lapangan. Dari sumber yang dihimpun KPK Pos di Setdakab Labuhanbatu, seharusnya pihak Pertamina membuat jadwal distribusi Minah ke daerah ini. Jadi pihak Pemkab tahu kapan dan di mana Pangkalan yang sedang mendapat distribusi. Selin itu, untuk lebih cepat mengawasi penyaluran kepada masyarakat sesuai dengan HET wilayah masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, Kabag Perekonomian Setdakab Labuhanbatu, Gargaran Siregar SE mengakui, pihaknya sudah beberapa kali menyurati PT. Pertamina dan Unit Pemasaran Regional I untuk memberikan jadwal distribusi Minah bersubsidi ke

ANTRI MINAH - Terlihat warga antri minyak tanah.Di Labuhanbatu,minah masih menjadi tumpuan ibuibu rumah tangga. (KPK POS/IST) Labuhanbatu. "Tapi sampai sekarang mereka tidak buat. Kita tidak tahu apa kendalanya sehingga keadaan itu sudah setahun lebih, " ujar Gargaran saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu . Menurut data yang diperoleh,

saat ini Pertamina hanya menyalurkan sekitar 1.000 KL lebih Minah bersubsidi ke Labuhanbatu untuk 400-an Pangkalan. Jumlah itu, sudah termasuk untuk Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.(TS)

Ribuan Pelajar Deli Serdang Demo Cuci Tangan L. PAKAM - Dalam rangka memeriahkan Hari Cuci tangan se dunia, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Jumat, menggelar aksi cuci tangan secara serentak di kalangan pelajar TK, SD, SMP dan SMA sederajat di wilayah itu. Atraksi Cuci tangan akbar tersebut ditinjau langsung Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars didampingi Ketua TP PKK Ny Hj Anita Amri Tambunan, Ketua GOPTKI Ny Hj Asdiana Zainuddin, Ketua Darma Wanita Persatuan Ny Hj Fauziah Azwar, Ketua Kartika Candra Kirana 0204 DS Ny Heryanto Syahputra, Ka.Dinas Kesehatan Dr Masdulhaq

CUCI TANGAN - Wakil bupati Deli Serdang Zainuddin Mars beserta Ketua TP PKK Ny Hj Anita Amri Tambunan dan rombongan menyaksikan anak-anak TK melakukan atraksi cuci tangan yang baik dan benar (KPK POS/PS) SpOG K, MHA, Ka. Dinas Dikpora Drs Sofian Marpaung Mpd,dan Ka Badan PMD Safrullah S.Sos MAP.yang mengambil sampel di sekolah dasar (SD) Negeri 101900, dan TK Mandiri Plus, dan MAN Lubuk Pakam. Sebelum atraksi cuci tangan digelar, rombongan menyempatkan menanam pohon di ling-

kungan sekolah. Di lokasi itu, Ketua TP PKK Ny Hj Anita Amri Tambunan memandu ratusan anak SD melakukan 10 tahapan cuci tangan dengan baik dan benar. Pertama membasuh tangan dengan air, kemudian menyabun dengan sabun mandi. Setelah itu, menggosok celah jari dan punggung tangan, mem-

bersihkan kuku, lalu membasuhnya sampai bersih ,barulah tangan dilap dengan handuk bersih. Ketua TP PKK Ny Hj Anita Amri Tambunan mengatakan guna menghindari anak-anak dari penyakit cacingan dan penyakit berbahaya lainnya cuci tangan tidak hanya dilakukan disaat kita hendak makan saja. Tetapi kita harus tetap mencuci tangan dengan menggunakan sabun setiap kita selesai melakukan pekerjaan, terutama pekerjaan yang membuat tangan menjadi kotor. Kepala Dinas Dikpora Sofian Marpaung menjelaskan aksi akbar cuci tangan pakai sabun yang secara serentak dilakukan di lingkungan sekolah se Kabupaten Deliserdang ini hanya sekedar merefresh, atau penyegaran bagi para murid. Pasalnya, kegiatan cuci tangan pakai sabun sudah diterapkan secara permanen sejak 2 tahun lalu di seluruh sekolah di Kabupaten Deli Serdang. â&#x20AC;&#x153;Ini hanya penyegaran, kalau budaya cuci tangan memang sudah diterapkan permanen di tiap sekolah. Dalam upaya itu, setiap sekolah kini sudah menyediakan fasilitas cuci tangan permanen masing-masing di tiap ruang kelas, berikut sabun dan handuk bersih,â&#x20AC;? ujar Sofian. (PS)

YUSRIL: Ane Jual Ente Beli JAKARTA - Mantan Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ia mengangkat tabik tanda menghormat kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap. Itu dilakukan terkait pernyataan Babul bahwa mengajukan uji tafsir Pasal 65 dan Pasal 116 KUHAP soal saksi meringankan ke Mahkamah Konstitusi, adalah hak Yusril. "Kalau dulu Hendarman Supandji yang mengajak saya ke pengadilan ketika saya menyoal ketidaksahan Jaksa Agung, sekarang sebaliknya. Saya yang mengajak, mereka yang mempersilahkan" kata Yusril dalam rilis yang diterima, kemarin. "Jadi kalau dulu, saya mengutip istilah Betawi, Ente Jual Ane Beli, sekarang keadaannya sudah berbalik, Ane Jual Ente Beli." Ditambahkan Yusril, pendaftaran permohonan uji tafsir akan didaftarkan ke Panitera Mahkamah Konstitusi, Senin 18 Oktober. Dengan statusnya sebagai tersangka, Yusril mengatakan, legal standingnya jelas. "Saya merasa ada hak-hak konstitusional saya sebagai warga negara dirugikan karena penafsiran yang keliru atas ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia." Sebelumnya, sejumlah nama yang diajukan Yusril untuk meringankan dirinya ditolak kejaksaan. Saksi-saksi yang diminta Yusril adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie. Kata Yusril, di MK nanti, akan dibuktikan tafsir siapa yang benar, versi Yusril atau versi Kejaksaan Agung. "Atau kemungkinan ketiga, MK akan mengatakan dua-dua penafsiran kami salah, sehingga MK akan membuat tafsir sendiri atas ketentuan itu," tambah Yusril. (VN)

Nunun Masih Dirawat di Singapura JAKARTA - Kuasa hukum Nunun Nurbaeti, Partahi Sihombing mengatakan kliennya saat ini masih berobat jalan di Singapura. Kondisi Nunun masih sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus cek pelawat. Pernyataan Partahi sekaligus membantah kabar yang menyatakan Nunun sekarang sudah pindah ke Australia. "Isu itu tidak benar. Kalau memang pindah tempat rujukan dari Singapura, harusnya informasi itu keluar dari kami selaku kuasa hukum dan pihak keluarga," ujarnya ketika dihubungi, Jum'at. Menurut Partahi, penyidikan kasus cek pelawat yang melibatkan 26 tersangka mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004, seharusnya tetap dilanjutkan oleh KPK tanpa harus menunggu kehadiran Nunun. Meski, posisi Nunun penting untuk dimintai keterangan. Itu terjadi, papar Partahi, dalam kasus Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Endin Soefihara, dan Udju Djuhaeri. KPK toh juga dapat menjebloskan keempatnya ke dalam bui, meski dalam pemeriksaannya tidak melibatkan Nunun. Menurut dia, pemeriksaan terhadap 26 tersangka baru juga tak jauh beda dengan empat terpidana sebelumnya. "Kasusnya juga itu-itu saja. Mereka juga terima cek," ucap dia. "Itu namanya buang-buang waktu (kalau harus menunggu Nunun), dan hanya akan menimbulkan polemik." Seperti diketahui, 26 tersangka cek pelawat itu diduga terlibat kasus suap dalam proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom tahun 2004. (BBS/VN)


e-paper KPK Edisi 119