Issuu on Google+

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 133 24 - 30 JANUARI 2011 Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

NASIB FITRIYUS TEROMBANG-AMBING HAL 8 SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARUI 2011 SEPARUH LEBIH GUBERNUR TERLIBAT KORUPSI

Syamsul Bakal Dinonaktifkan Kepala SMU 4 Medan Mark Up Harga Buku MEDAN – Dunia pendidikan di negeri ini masih saja diwarnai tindakan memalukan segelintir pihak yang terlibat di dalamnya. Permainanpermainan untuk memperkaya diri sendiri kerap dilakukan oknum-oknum di dunia pendidikan, sehingga target pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa jadi terhambat. Puluhan abad silam para filsuf Yunani mengingatkan kita betapa pentingnya pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia. Mereka menganggap bahwa pendidikan harus mampu memanusiakan manusia. Itu senada dan seirama dengan apa yang dikatakan sang begawan pengajaran nusantara, Ki Hadjar Dewantara yang mengatakan, bahwa substansi pendidikan adalah untuk membebaskan manusia. Bebas dalam arti tak terombang-ambing pada pihak manapun, independen serta mandiri dalam menentukan arah hidup individu yang kemudian berimbas pada keberlangsungan suatu bangsa. Namun bagaimana dunia pendidikan di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan harapan kalau masih ada oknum-oknum nakal yang bercokol di dalamnya. Ironinya lagi, kalau oknum nakal tersebut adalah pemimpin dari salah satu tempat pendidikan, dan pendidikan tersebut milik negara yang seharusnya ikut membantu menciptakan pendidikan yang dapat terjangkau masyarakat bawah, namun ingin sekolah tinggi. Dari data yang didapat KPK Pos disebutkan, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan yang beralamat di Jalan Gelas Ayahanda Medan, Drs Ramzahram MSi diduga bermain dengan harga buku alias mark up. Kabarnya, mark up buku ini berkisar hingga 40 persen. Jika dari 31 jumlah buku yang dibeli tersebut dihitung rata-rata sekitar Rp30.000 maka diperkirakan Rp12.000 masuk ke kantongnya dikali jumlah murid yang tidak sedikit. Demikian diungkap salah seorang orang tua murid kepadaKPKPos,

JAKARTA - Gila juga pemimpin di negeri ini. Dari 33 Gubernur di Republik ini, ternyata 17 Gubernur melakukan korupsi. Para Gubernur korup itu masih aktif menjalankan tugas memimin daerah. Lebih gila lagi, sudah melakukan dugaan korupsi malah memenangkan Pilkada dan dilantik untuk kedua kalinya menjadi Gubernur. Kok tidak dinonaktifkan? "Sebanyak 17 Guber-

nur masih menunggu keputusan tetap untuk dinonaktifkan dari jabatannya karena diduga tersangkut kasus korupsi. Meski demikian, 17 Gubernur itu sudah diganti sementara oleh wakil gubernur untuk mengambil alih pimpinannya," ungkap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin. Memang, sambung Mendagri, 17 gubernur yang terjerat hukum tersebut benarbenar menjadi terdakwa apalagi menjadi terpidana tindak korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, sangat mengganggu roda kinerja pemerintahan daerah. Mendagri mencontohkan beberapa Gubernur terjeret hukum, Gubernur Sumate-

ra Utara Syamsul Arifin yang kini ditahan KPK, lantaran diduga korupsi dana APBD Kabupaten Langkat saat Syamsul masih menjabat Bupati Langkat. Syamsul bakal dinonaktifkan sembari menunggu statusnya sebagai terdakwa. "Sekarang kan masih menjadi tersangka, jika benar menjadi terdakwa dan diadili di pengadilan, maka yang menjabat sementara sebagai gubernur adalah wakilnya," tandasnya. Selain itu, Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin menjadi tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana perimbangan khusus bagi hasil pajak bumi dan bangunan <<< selanjutnya baca Hal. 2

KEJATISU TIDAK TEGAS

sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Menurut Irvan Fadli, penahanan harus dilakukan agar terjadi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Jika penahanan tersebut tidak juga dilakukan, maka Kejatisu telah menghambat penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, Kejatisu harus menjemput bola. Jangan malah menunggu bola dari presiden untuk mendapat ijin penahanan. Kalau Keja-

tisu sudah menetapkan status tersangka bagi Rahudman, berarti telah cukup bukti untuk melakukan penahanan. Yang jelas Kejatisu jangan hanya menunggu dan menunggu saja. “Kalau hanya menunggu mau sampai kapan penegakan hukum dapat terlaksana di Indonesia khususnya di Medan, untuk itu Kejatisu harus tegas,” pungkasnya. Belum Ada Kepastian Sementera di tempat terpisah, Kajatisu Sution Us<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

Copot Kadisdik Medan

MEDAN - Pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencetak anak-anak bangsa yang nantinya jadi penerus Negara ini. Namun apa jadinya kalau ternyata anggaran yang disediakan pemerintah untuk dunia pendidikan diselewengkan oknumoknum di dinas pendidikan sendiri. Demikian pernyataan yang disampaikan Mapancas Medan, saat melakukan aksi demo di Kejari Medan, Kamis (21/1). Untuk itu mereka meminta agar Kejari Medan mengusut adanya dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan. Padahal sudah banyak gelombang aksi dari berbagai elemen ke Kejari, namun hingga kini kasusnya seperti diendapkan. Menurut mereka, jika nantinya kasus ini tidak segera diusut maka dikhawatirkan anggaran dana tahun 2011 ini bakal menemui kasus serupa, apalagi pada tahun ini pemerintah menggontorkan anggaran hingga Rp158 triliun dari total Rp248 miliar dan dari seluruh total anggaran pendidikan 2011, ditransfer ke daerah hingga 60 persen. "Namun kalau kasus di Disdik Medan ini tidak cepat diambil tindakan dan segera mengganti Kadisdik Medan Drs Hasan Basri MM maka jangan harap target esensi pendidikan nasional dapat terealisasi,"

tegasnya kepada KPK Pos. Adapun kasus yang terjadi diantaranya menurut mereka, adanya penarikan uang pelicin dana BOS dari setiap Kacabdis sebesar 17% yang diduga merugikan Negara sebesar Rp3 miliar yang terjadi pada tahun 2006/2007. Penunjukan percetakan kepada salah satu percetakan yang kabarnya sahabat atau orang terdekat Kadisdik Medan guna mendapatkan rabat/fee (keuntungan) yang tidak sesuai dengan Permen Diknas No.26 tahun 2005, tanggal 26 Desember, tentang daftar buku yang telah memenuhi kelayakan penerbit yang diatur dan mengakibatkan kerugian Negara dan pendidikan Kota Medan pada tahun 2006/2007 sebesar Rp1 Miliar. Kemudian percetakan yang melakukan pengerjaan soal/LJI, UAS tahun ajaran 2004/2005 yang menggunakan APBD 2004 sebesar Rp4 miliar dan merugikan Negara sebesar Rp2 Miliar dilakukan pengerjaan tanpa tender. Selain itu juga adanya indikasi KKN dalam melakukan pengangkatan Kepala Sekolah SD, SMP dan SMU se Kota Medan, juga di sekolah se kota Medan dengan mata anggaran No.2.11.01.20/001, tidak dilaku<<< selanjutnya baca Hal. 2

Masyarakat 17 Desa Kuasai Areal PTPN 4 Kebun Sosa

Perlu Bukti, Bukan Instruksi WAJAR jika sebagian khalayak skeptis terhadap instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan. Kasus ini sudah lama ditangani kepolisian. Bukannya menjadi gamblang, kasus Gayus justru semakin kusut dan amburadul. Sulit membayangkan terjadi perubahan besar dalam pengungkapan kasus ini dalam sekejap. Presiden mengeluarkan 12 butir instruksi berkaitan dengan pengusutan kasus mafia pajak itu setelah sorotan publik tak kunjung berhenti. Ada perintah pemberian sanksi hukum serta administrasi bagi pejabat yang terlibat kejahatan dan pelanggaran dalam kasus ini. Ada instruksi audit kinerja dan keuangan lembaga penegak hukum. Sederet perintah ini juga disertai tenggat penerapan dan kewajiban memberi laporan kepada publik. Banyak orang mempertanyakan kenapa Presiden baru mengeluarkan perintah itu sekarang ketika kasus Gayus sudah semakin keruh. Sebagai presiden, bukankah ia bisa memerintahkan Kepala Polri kapan saja dan tidak perlu disampaikan secara terbuka jika ingin kasus ini diusut secara tuntas? Pertanyaan seperti itu muncul karena banyak orang sudah telanjur kurang percaya atas keseriusan pemerintah dan penegak hukum membongkar skandal mafia pajak tersebut. Sejak awal kepolisian tidak mengusut perusahaan-perusahaan yang diduga menyuap Gayus. Hingga dibawa ke penga-

GAMAWAN FAUZI MENTERI DALAM NEGERI

MAPANCAS MEDAN DESAK

Rahudman Harus Ditahan MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) harus sesegera mungkin menahan Wali Kota Medan Rahudman Harahap sebagai tersangka dugaan korupsi. Dengan berstatuskan tersangka, berarti telah cukup bukti untuk melakukan penahanan. Hal ini disampaikan praktisi hukum Irvan Fadli Lubis, ketika kepadanya ditanya menyangkut lambatnya proses pemeriksaan terhadap Rahudman Harahap, yang telah dinyatakan

‘’

Syamsul bakal dinonaktifkan sembari menunggu statusnya sebagai terdakwa. Sekarang kan masih menjadi tersangka, jika benar menjadi terdakwa dan diadili di pengadilan, maka yang menjabat sementara sebagai gubernur adalah wakilnya"

Menyedihkan, Warga Miskin Berebut Nasi Sisa Pesta JAKARTA - Jurang pemisah kaya miskin di Ibukota, memang lebih transparan. Malah, jumlah orang miskin di Jakarta grafiknya semakin mengelembung. Bahkan banyak diantara orang melarat itu, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jalan akhir yang ditempuh pun berebut nasi dan makanan sisa pesta. Cara ini demi mempertahankan hidupnya.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Selain berebut nasi dan makanan sisa pesta di berbagai restoran serta gedung-gedung mewah lainnya, kemiskinan rakyat juga terungkap dari makin meningkatnya warga yang hanya bisa makan nasi jemuran. "Kini semakin banyak orang miskin di Jakarta, yang terlihat berebut nasi dan makanan sisa pesta. Pemandangan itu menjadi keseharian saya dan tim kami yang gemar melakukan observasi kemiskinan di sejumlah kota, terutama Jakarta," ucap aktivis Gerakan 77-78, M Hatta Taliwang di Jakarta, kemarin. Tim menyimpulkan, terjadi peningkatan sangat besar jumlah orang <<< selanjutnya baca Hal. 2

SIBUHUAN - Masyarakat Kecamatan Sosa yang mengatas namakan diri sebagai “Masyarakat 17 Desa” menguasai areal PTPN 4 Kebun Sosa sebanyak tiga lokasi yang terdiri dari Afdeling I, II dan III. Dalam aksi demonstrasi masyarakat 17 desa yang dilaksanakan di lokasi sengketa pada minggu lalu merekomendasikan empat tuntutan pokok yang harus dipenuhi pihak perusahaan, yaitu a). Kebun sawit dua Ha/KK. b). Pertapakan rumah 200 meter dari drainase sebelah kiri dan kanan jalan lintas Palas - Riau. c). Pertapakan untuk sarana kepentingan umum seluas 5 Ha, dan 4). Pembebasan jalan untuk umum bagi areal kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan areal kebun PTPN 4 Sosa. Beberapa hari sebelum demonstrasi digelar, masyarakat telah menghalau beberapa personil Brimob Poldasu yang melakukan pengawalan terhadap karyawan perusahaan yang sedang melaksanakan pemanenan sawit di areal penguasaan massa, hingga petugas kemanan tersebut kucar kacir menyelamatkan diri. Pada aksi demonstrasi tersebut masyarakat meminta pihak Pemerintah Pemkab Padanglawas (Palas) dan jajaran unsur Muspika Sosa

menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik yang semakin hari semakin memanas. Selang tiga jam setelah demonstrasi berlangsung, pihak Pemkab Palas (Muspida Plus), unsur muspika dan pihak manajemen PTPN 4 hadir di lokasi aksi dan disepakati dilakukan dialog terbuka serta damai untuk mencari solusi dari tuntutan yang disampaikan 'masyarakat 17 desa' yang langsung didampingi tokoh pemuda, cendikiawan adat dan alim ulama. Dialog terbuka yang dilakukan digedung SMPN 2 Sosa yang kebetulan tidak jauh dari titik pusat konsentrasi demontrasi masyarakat 17 desa, Bupati Basyrah Lubis beserta rombongan dan pihak manajemen PTPN 4 Kebun Sosa dikawal ketat pihak kepolisian sektor Sosa, Barumun dan personil Brimob, untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis para demonstran. Bupati Kabupaten Palas, Basyrah Lubis dalam pertemuan itu meminta agar masyarakat dapat bersikap tenang dan mengajak 'masyarakat 17 desa' menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. kesempatan yang sama Camat Sosa Drs. Marza selaku perwakilan dari unsur muspika meminta pihak PTPN 4 Kebun Sosa mengakomodir permintaan <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

KEPALA SMU 4 ....................dari hal 1 selain itu anehnya lagi, sebagai bukti tanda pembayaran buku tersebut , sekolah itu meminta pula anggaran untuk pembuatan kartu bukti pembayaran, walau nilainya tidak besar. Setiap siswa dikenakan Rp500. Namun dirasa aneh, seharusnya tanda bukti ini disatukan saja dengan selebaran pengajuan jenis buku dan harganya. Selain itu para siswa juga dikenakan biaya lain, seperti uang kebersihan sebesar Rp500 per siswa uang private less Rp50.000 per siswa perbidang studi bahkan uang parkir juga dikenakan bagai siswa yang menggunakan kendaraan sebesar Rp1000 perhari. Mungkin bagi orang tua yang mampu biaya tersebut tidaklah besar. Namun bagi orang tua yang hidupnya sederhana tentu hal ini terasa berat. Untuk itu diminta kepada pihak aparat segera menyelidiki hal ini, agar anakanak yang berprestasi namun orangtuanya kurang mampu dapat mengecam pendidikan. (BEN)

COPOT KADISDIK .............dari hal 1 kan semestinya, dana pendataan sekolah, dana pengadaan naskah ujian Rp4.200 persiswa yang dilakukan tanpa tender (langsung kepada Kadisdik), dana ujian praktik Rp1.300 per siswa dengan mata anggaran No.2.11.01.201.001.01.2 yang bersumber dari dana APBD 2005/2006 Kota Medan, dan tentu saja hal ini melanggar Kepres No.80 tahun 2004 dan melanggar kesepakatan Kepala Sekolah se Kota Medan. Dugaan penyelewengan dana bantuan Program Bantuan Terara untuk siswa putus sekolah TP.2005/2006 sebesar Rp2 Miliar dengan dugaan fiktif di beberapa sekolah di kota Medan yang melibatkan Lurah dan Camat No.Cek.753574 dan 886910 tanggal 21/12/2005-2006 no rek.2.11.01.2.02.001.11.2 Dugaan lain tentang pemalsuan surat keterangan hasil ujian (SKHU) dari SDN Medan Labuhan ke SDN 45 Helvetia tahun 2005, kasusnya membeku di Poltabes Medan. Begitu juga dengan adanya penyelewengan dana APBD 2009 pada percetakan kartu pelajar Rp10.000 persiswa sehingga merugikan Negara Rp2 Miliar. Ironinya adanya pencetakan spanduk jargon Pendidikan Prima dan pengutipan biaya Rp250.000 per sekolah, padahal dananya telah dianggarkan di APBD Kota Medan sebesar Rp5 Miliar, serta pemotongan uang makan dana APBD Provsu tahun 2009 Rp50 ribu/orang di 23 kab/kota sehingga Negara rugi Rp50 miliar. Atas dasar tersebut mereka meminta agar Kadisdik Medan segera diperiksa dan ditangkap, namun kenyataannya hingga kini walau permintaan itu sudah berulang kali mereka sampaikan seperti dianggap angin lalu, bahkan mereka juga meminta untuk memeriksa jaksa-jaksa yang menangani permasalahan tersebut sebelumnya. (BEN)

MASYARAKAT 17 ..............dari hal 1 dari masyarakat, karena permasalahan tersebut sudah lebih 3 tiga tahun berlarut-larut. Dialog yang berlangsung alot serta dihiasi hujatanhujatan tajam demonstran yang menuding oknum PTPN 4 Sosa sebagai penipu dan biadab karena telah menyebabkan masyarakat menjadi miskin dan sengsara sedikit senyap, karena pihak perusahaan memberikan jawaban bahwa tuntutan masyarakat akan disampaikan kepada Dirut dan pada prinsipnya pihak manajemen PTPN 4 Kebun Sosa siap membangun areal kebun masyarakat seluas 2 Ha/KK dalam bentuk PIR (Perkebunan Inti Rakyat) asal lahan yang tersedia tidak dalam sengketa (masalah). Jawaban pihak perusahaan yang disampaikan pihak manajemen belum dapat memuaskan 'masyarakat 17 desa'. Salah satu tokoh perwakilan demonstran memberikan warning kepada pihak PTPN 4 dan sampai tanggal 18 April 2011 merupakan deadline akhir. "Jika pada batas waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan positif maka 'masyarakat 17 desa' akan mengambil alih penuh areal afdeling I, II dan III," tegas tokoh demonstran di hadapan unsur muspida, muspika dan pihak perusahaan. Menjelang berakhirnya pertemuan tersebut, KPK POS meminta keterangan salah satu tokoh masyarakat demonstran. "Gerakan massa yang akan dilakukan 'masyarakat 17 desa' adalah tetap melaksanakan pendudukan areal tiga afdeling ini dan masing-masing perwakilan masyarakat 17 desa sudah membentuk tim kerja dengan pembagian tugas yang dilaksanakan secara bergilir,” pungkas tokoh masyarakat itu. Ke depan (pasca deadline) yang kami tentukan, jika pihak PTPN 4 Kebun Sosa tidak responsif terhadap tuntutan kami, masyarakat akan mengusir karyawan yang saat ini masih berdomisili di perumahan yang disediakan perusahaan. "Bagi staf afdeling dan karyawan yang membangkang akan disandra dan dilakukan sweefing terpadu, tentu tujuannya agar 'masyarakat 17 desa' dapat membangun arealnya masing-masing. Sebab setiap Kepala Keluarga sudah tahu dimana bakal lokasi areal pertaniannya," tambahnya. (GARI)

PERLU BUKTI, .....................dari hal 1 dilan, perkara Gayus pun dibiarkan bolong. Bekas pegawai pajak itu hanya didakwa seputar penyuapan terhadap penegak hukum. Ini pun tak tuntas karena jaksa dan petinggi kepolisian yang terlihat tidak dijerat. Setelah masyarakat tak berhenti menyorotinya, barulah kepolisian bergerak lagi. Itu pun Gayus hanya dijerat pasal gratifikasi, dan bukannya suap. Artinya, ada kemungkinan perusahaan yang diduga menyuapnya tetap lolos. Padahal sudah berkali-kali ia mengaku menerima duit miliaran rupiah dari PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, dan PT Bumi Resources. Polisi juga baru belakangan ini memegang data pajak 151 perusahaan yang pernah ditangani atau dibantu Gayus, termasuk tiga perusahaan Grup Bakrie itu. Padahal kasus ini sudah ditangani penegak hukum lebih dari satu tahun. Di tengah keputusasaan publik itu, instruksi Presiden selengkap apa pun akan ditanggapi secara dingin. Orang kurang percaya lagi pada retorika karena yang mereka harapkan adalah tindakan nyata. Penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, harus mampu membuktikan bahwa mereka benar-benar serius membongkar skandal Gayus. Jika tidak, bukan hanya kredibilitas lembaga penegak hukum yang semakin runtuh, citra pemerintah pun akan semakin buruk. Sebagian publik juga masih ingat ketika Presiden memerintahkan kepolisian mengusut kasus rekening gendut di institusi ini. Tapi hingga sekarang kasus ini tidak juga terungkap. Jangan sampai instruksi Presiden kali ini bernasib sama. Khalayak akan semakin kecewa bila 12 butir perintah itu ditetapkan hanya demi politik pencitraan alias sekadar menebarkan kesan bahwa pemerintah seolah-olah peduli terhadap pemberantasan korupsi. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Tiga Guru Besar USU Dikukuhkan MEDAN - Rektor USU Prof Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K) mengukuhkan tiga guru besar tetap yakni, Prof. Dr. Tamrin, M.Sc, Prof. Dr. Ir. Humala Lodewijk Napitupulu, dan Prof. drg. Sondang Pintauli, Ph.D di gelanggang mahasiswa kampus USU. Dalam pidatonya rektor menyebutkan saat ini Universitas Sumatera Utara terus berbenah diri, khususnya berkenaan dengan pembenahan pada lingkup satuan unit kerja yang ada. ”Langkah pembenahan satuan unit kerja ini telah diawali dengan melakukan rotasi pimpinan pada masing-masing unit kerja serta pada bagian-bagiannya,” ujarnya. Sebagai wujud konkrit

dari langkah pembenahan tersebut baru-baru ini telah melakukan pelantikan dan serah terima jabatan untuk 92 pejabat baru di lingkungan Universitas Sumatera Utara yang menduduki jabatan pada 55 satuan unit kerja dan bagiannya. Langkah tersebut ucap rektor dilakukan semata, sebagai wujud dari kebijakan pembaharuan pada perangkat struktur organisasi universitas. Seperti pada jabatan Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat beserta Ketua dan Sekretaris pada perangkat bagiaannya, Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan USU, Ketua dan Sekretaris Program Studi untuk 41 program studi yang ada di jenjang S3 dan S2 pada Sekolah Pascasarjana, Prof. Dr. Tamrin, M.Sc, dengan judul pidato : “Peningkatan Nilai Tambah Hasil Alam dan Daur Ulang Limbah Melalui Proses Ki-

mia Fisika”, menyimpulkan bahwa pentingnya perlakuan proses kimia fisika dalam pengolahan hasil alam dan daur ulang limbah sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Prof. Dr. Ir. Humala Lodewijk Napitupulu, dengan judul : “Perkembangan Simulasi Komputer dan Prospek Penggunaannya di Bidang

Teknik Industri” menyatakan bahwa, berbagai bukti manfaat penggunaan simulasi komputer menunjukkan pentingnya pengembangan dan penggunaan simulasi komputer pada perancangan sistem, analisis, perencanaan, pengujian kebijakan dan penyelesaian masalah di bidang teknik industri. Selanjutnya, Prof. drg. Sondang Pintauli, Ph.D yang

berjudul : “Upaya Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut Dalam Pencapaian Kesehatan yang Utuh dan Menyeluruh Secara Maksimal” mengatakan, gigi sehat bukan tercermin dari kerapian atau warna gigi semata, tetapi dari fungsinya. Gigi yang sehat juga tidak cukup hanya rapid an putih, tetapi harus didukung oleh akar gigi dan jaringan periodontal yang sehat.(FeR)

Masyarakat Aceh Tamiang Punya Andil Kembangkan Pendidikan ACEH TAMIANG - Dunia pendidikan yang sangat penting bagi generasi penerus bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Hal ini ditetapkan pemerintah dengan adanya komite untuk musyawarah dalam upaya memajukan pendidikan. Kadis Pendidikan Aceh Tamiang Izwardi SIp, mengatakan, Rabu pekan lalu, masyarakat juga punya berkewajiban memikirkan pengembangan

pendidikan. Masyarakat (komite sekolah) harus bekerja sama dengan Kepala Sekolah untuk mengembangkan pendidikan. Komite mempunyai peran penting dalam upaya pengembangan pendidikan. Oleh sebab itu, keberadaan komite sangat penting dalam pendidikan (di sekolah). Dan diharapkan komite peduli terhadap pendidikan bagi anak bangsa demi masa depannya. (BSO)

SYAMSUL BAKAL DINONAKTIFKAN .............................................................................................dari hal 1 (PBB) juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2006-2007, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp21,3 miliar. Politisi Partai Demokrat yang baru saja terpilih kembali sebagai Gubernur Bengkulu dan Agusrin menjadi tersangka kasus tersebut sejak 2008. Namun setelah dilantik jadi Gubernur langsung ditahan.

Korupsi Gubernur lainnya juga menjerat Gubernur Daerah Istimewa Aceh, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam penjualan saham PT Kaltim Prima Coal melibatkan perusahaan daerah. Lucunya, Awang yang sudah dicekal pelarangan ke luar negeri, malah dengan bebas pergi ke luar negeri dengan alasan mempromosi-

kan daerahnya. Juga Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus santunan pembebasan tanah eks pabrik kertas di Martapura, Kabupaten Banjar. Hingga kini belum diapa-apakan oleh Kejagung. Dan masih leluasa memimpin daerah. Menurut Gamawan, gubernur atau kepala daerah lainnya baik bupati maupun walikota yang dinonaktif-

kan adalah yang sudah menjadi terdakwa dan itu hanya sementara hingga mempunyai keputusan tetap. Meski ada usulan yang telah menjadi tersangka juga dinonaktifkan, menurutnya, berdasarkan UU hal itu menyatakan bahwa yang dinonaktifkan hanya bagi yang telah dinyatakan sebagai terdakwa. "Kalau di pengadilan dinyatakan bebas, jabatan sebagai kepala daerah dikem-

balikan kepadanya, namun kalau kepala daerah tidak memiliki wakil baru kita tunjuk pejabat sementara," jelas Gamawan. Karena itu diharapkan kedepan setiap yang mencalonkan menjadi kepala daerah mereka yang benarbenar bersih dari tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, sehingga pemerintahan bisa berjalan lebih baik, sarannya. (ENDY)

RAHUDMAN HARUS DITAHAN .............................................................................................................dari hal 1 man Aji mengatakan, proses pemeriksaan Rahudman masih menunggu ijin dari Presiden dan keputusan Kejagung. Sution mengatakan hal ini usai penandatangan MoU antara Kejatisu dengan Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu lalu. "Pemeriksaan Rahudman sebagai tersangka masih menunggu. Mengenai surat ijin pemeriksaan Rahudman sudah lama dikirim, saat ini kita sedang menunggu jawaban dari presiden," kata Sution. Saat ditanyakan kapan Rahudman akan diperiksa, Kajatisu hanya menjawab, yang tahu kapan Rahudman diperiksa hanya Kejagung. Karena sampai saat ini belum ada ijin dari presiden. "Yah kita tunggu saja kapan waktunya, karena saya tidak bisa memastikan kapan," jawabnya enteng. Hal senada juga diucapkan Jaksa Agung Muda Pe-

ngawasan Marwan Effendi. "Tentang berapa lama ijin pemeriksaan dari presiden keluar hanya presiden yang tahu,"jawabnya. Sifat Temperamen Sedang ucapan yang dilontarkan Rahudman Harahap di media massa, saat pelantikan Sekda Kota Medan beberapa waktu lalu, mengundang pertanyaan banyak pihak. "Saya tidak tahu akan diletakkan di mana dia. Suka hati dia mau kemana," kata Rahudman saat wartawan mempertanyakan tentang jabatan Fitriyus mantan Sekdako Medan. Praktisi Hukum Abdul Hakim Siagian SH menuturkan, ada dua kemungkinan kata-kata Rahudman tersebut ditujukan. Kemungkinan pertama ditujukan kepada wartawan. Hal tersebut berkaitan dengan pemberitaan Rahudman tentang statusnya

sebagai tersangka dugaan korupsi yang terus gencar diberitakan di media, sehingga Rahudman merasa jengkel. Kemungkinan kedua, selama ini hubungan Rahudman dengan Fitriyus sudah tidak harmonis lagi. "Walaupun sedang meng-hadapi banyak masalah, sebagai seorang kepala daerah seharusnya Rahudman tidak boleh menunjukkan sikap yang demikian, karena akan menimbulkan bermacam praduga di tengahtengah masyarakat," kata Hakim, seraya menambahkan, seharusnya sebagai orang nomor satu di Medan Rahudman tidak perlu menonjolkan sifat temperamentalnya apalagi dihadapan wartawan. Langgar Mekanisme Menanggapi pemberhentian mendadak Fitriyus sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Medan Nuriono SH menilai, pemberhentian itu diduga ada pelanggaran mekanisme serta terkesan tidak profesional. “Kalau pergantian dilakukan secara wajar maka hal-hal insiden pelemparan pulpen tidak perlu terjadi, meski dalam hal ini belum diketahui apakah ada unsur sengaja atau tidak. Namun yang jelas ada faktor lain di balik pergantian tersebut,” kata Nuriono. Dia menjabarkan, pengangkatan Fitriyus sebagai Sekda dilakukan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, nah apakah dalam pergantian ini sudah ada mekanisme yang dilaksanakan, terlebih lagi ini menyangkut masalah kepentingan publik. “Alasan mengenai pergantian Fitriyus pun tidak jelas kenapa dan mengapa dia diganti oleh Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

Kalau memang ada kesalahannya, harus diumumkan ke publik. Tidak dengan seenaknya saja melakukan pemecatan dan menggantikannya dengan orang lain," tegas Nuriono. Dari kondisi ini, ucapnya, Fitriyus bisa menggugat Rahudman ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, jika memang ada pelanggaran dalam pemberhentian jabatan Sekda. Memang secara umum, lanjut Nuriono, pergantian jabatan di lingkungan pemerintahan biasa terjadi, tetapi harus ada alasan kuat kenapa dilakukan pemberhentian. “Dan, kalau pun memang ada kaitannya dengan masalah kinerja, saya kira saat ini tak perlu ditutupi lagi pada publik. Karenanya pimpinan harus memaparkannya kepada publik tentang alasan pergantian seorang pejabat,” tandasnya. (VIN/FER)

MENYEDIHKAN, WARGA MISKIN BEREBUT NASI SISA PESTA .................dari hal 1 miskin yang suka berebut makanan sisa pesta, jika dibanding sepuluh tahun silam, atau di awal reformasi. Berebut nasi sisa itu, bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi di berbagai pelosok Indonesia, utamanya di Pulau Jawa. "Di Jakarta, memang lebih kentara. Tadi pagi kebetulan saya ketemu seorang ibu di sebuah gang di kawasan Pejompongan, yang sedang siap-siap menjemur nasi sisa-sisa dari tetangganya,"ungkapnya. Si ibu memaparkan, dia tidak mampu lagi beli beras dan karenanya hanya bisa menjemur nasi sisa tetangga sebagai makanan kesehariannya. Dia dan keluarganya mengaku tidak mampu lagi membeli beras yang harganya naik gila-gilaan. Sang ibu akan menjemur nasi sisa tetangganya, setelah kering lantas dikukus, diberi garam sedikit dan kelapa, atau yang populer disebut `nasi aking', maka siap untuk dimakan bersama keluarganya. Jika si ibu butuh uang, ternyata kelebihan nasi

aking akan dijual seharga Rp2.000/ Kg. "Ini kan fakta kemiskinan di Jakarta yang notabene dekat dengan para elite penguasa kita. Tetapi dari teman sesama aktivis, saya mendapat info banyak orang miskin di mana-mana sering berebut nasi sisa pesta yang akan dibuang para `office boy` ke tempat sampah," ujarnya lagi. Selain itu, sambung Hatta, banyak warga miskin, terutama ibu-ibu menjadi tukang nyi-ping atau mengais beras yang tercecer di sekitar tempat penjualan beras di berbagai pasar tradisional Ibukota. Jumlah warga miskin yang memungut beras tercecer ini, jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu. Jumlah mereka terus bertambah banyak di semua pasar. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin hanya kurang dari 10 orang, kini sudah di atas 50-an orang per pasar, paparnya. Mereka semua, menurutnya, mengandalkan hidupnya dari beras tercecer untuk ditanak sehari-hari.

Ini kenyataan yang beberapa tahun lalu tidak kita jumpai begitu marak di ibukota, jelasnya. "Masihkah kita semua percaya angka kemiskinan berkurang? Gambaran itu baru di Jakarta. Bagaimana dengan mereka yang jauh dari ibukota? Inilah salah satu output kebijakan yang keliru dari para elite masa kini. Waktunya diubah, bukan ditutup-tutupi, dibantah dengan memberi angka bayang-bayang saja," tanyanya. Pengamat sosial Rizal Ramli mengatakan, terlalu banyak kebohongan di Republik ini. Di tengah kampanye keberhasilan pemerintah mengurangi kemiskinan, ternyata kasus bunuh diri karena tekanan kemiskinan semakin meningkat. "Ini betul-betul realitas yang sangat menyakitkan. Klaim keberhasilan pangan sangat bertolak belakang dengan harga pangan yang melonjak tinggi dan impor beras 1,2 juta ton. Saatnya untuk menghentikan kebohongan, mulailah nyatakan kebenaran pada 2011," kata Rizal, mantan

Menko Perekonomian. Iman Sugema pengamat ekonomi menilai pemerintah dengan bangga mengklaim Indonesia kini telah masuk dalam negara perekonomian 18 besar di dunia. Namun, klaim itu ternyata sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Rakyat kecil tak merasakan langsung apa yang digembar-gemborkan pemerintah. “Jadi saya kok tidak melihat ada perubahan kehidupan rakyat. Kenyataannya sampai sekarang, pemerintahan SBY-Boediono belum pernah mempunyai gebrakan yang menggetarkan di bidang ekonomi. Jadi bagaimana bisa diklaim berhasil, apalagi rakyat juga belum merasakan adanya perubahan kesejahteraan sampai saat ini," komentarnya. Program bidang ekonomi bisa dikatakan berhasil, jika pelaksanaannya berjalan dan bisa menular pada sektor lainnya, terutama dalam memperbaiki kehidupan rakyat. Selama ini, malah tidak sedikit pembangunan proyek infrastruktur yang jalan di tempat. (ENDY)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

Eks Sekjen Deplu Dihukum Ringan JAKARTA - Inilah hukuman paling ringan terhadap koruptor. Vonis ringan diberikan Sudjadnan Parnohadiningrat, eks Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri yang melakukan korupsi renovasi gedung KBRI di Singapura yang merugikan negara sebesar Rp 8,47 miliar. Sudjadnan cuma dihukum selama 1 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjatuhkan hukuman itu, lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa KPK Suwarji, yang sebelumnya menuntut 3 tahun penjara ditambah denda senilai Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang melanggar pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," papar Ketua Majelis Jupriadi, dalam amar putusannya di Jakarta, Selasa pekan lalu. Saat membacakan amar putusannya, hakim Jupriadi mengungkapkan alasan ditetapkannya vonis untuk Sudjanan lebih rendah dari tuntutan jaksa, karena alasan kesehatan. "Mengingat terdakwa mengidap penyakit jantung kronis," kata Jupriadi. Majelis mengungkapkan saat menjabat Sekjen Deplu Sudjadnan sengaja memberikan kesempatan Mochammad Slamet Hidayat selaku Duta Besar Singapura tahun 2003, untuk meraup sejumlah uang dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) guna perbaikan rumah dinas serta gedung KBRI di Singapura. Padahal, belum ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Dengan kekuasannya malah tetap melaksanaannya. Sehingga, renovasi itu tidak mengindahkan Keppres RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Proyek pembangunan kembali gedung KBRI, wisma duta besar, wisma DCN dan rumah dinas KBRI di Singapura tahun 2003 dilakukan tanpa proses lelang. Lee Ah Kuang, dari perusahaan Ben Soon Heng Engineering Enterprise ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek. Renovasi KBRI yang penuh kongkalikong ini menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 8,47 miliar. Atas persetujuan pencairan ABT untuk biaya renovasi KBRI Singapura, Sudjadnan mendapat imbalan dari Slamet sebesar US$200.000. Rinciannya uang senilai US $100 ribu diterima terdakwa langsung dari Slamet. Sisanya diberikan Slamet melalui sejumlah orang termasuk istri Sudjadnan yang bernama Nunung. Pemberian uang diserahkan kepada terdakwa melalui Erizal di Hotel Four Season Singapura pada Januari 2004. Dalam kasus korupsi ini, Slamet Hidayat divonis 3 tahun penjara denda Rp150 juta di Pengadilan Tipikor tahun 2008. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada Kepala Administrasi Kedubes Singapura, Erizal. Kasus itu bermula ketika Duta Besar RI untuk Singapura saat itu, Slamet Hidayat, akan merenovasi Kedutaan Besar RI di Singapura. Slamet mengajukan dana renovasi sebesar Rp 17 miliar, tapi disetujui oleh Departemen Keuangan sebesar Rp 16,4 miliar. Setelah proyek selesai, rekanan menagih biaya renovasi ke kedutaan. Dalam lembar tagihan, rekanan meminta Kedutaan Besar RI untuk Singapura membayar 3,38 juta dolar Singapura. Kenyataannya, rekanan hanya menerima 1,68 juta dolar Singapura.(ENDY)

KORUPSI

NASIONAL

Korupsi Garuda Dipeti-eskan JAKARTA - Mandeknya sejumlah kasus yang menjerat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama dugaan korupsi PT Garuda Indonesia di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sebuah pertanyaan ada apa ini? Bahkan membuat keprihatinan bagi masyarakat yang anti korupsi. "KPK harus fokus ungkap korupsi BUMN, terutama Garuda. Jangan memble mengusut penyimpangan di BUMN. Salah satunya, KPK membuat unit penindakan khusus untuk korupsi BUMN," desak Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, di Jakarta, pekan lalu. Menurut Roy, berdasarkan laporan serikat Karyawan PT Garuda Indonesia, sebulan lalu, diketahui Direktur PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar diduga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap carut marutnya tata kelola IT PT Garuda untuk

mengembalikan kemampuan BUMN ini menghasilkan deviden bagi pemerintah. Kasus dugaan korupsi Garuda, hanya sebagaian kecil dari banyaknya kasus di tubuh Garuda. Ada juga kasus korupsi pengadaan pesawat boeing type B.737-800 NG, dengan potensi penyimpangan sangat besar. Dalam kasus ini telah terjadi sales and leaseback Diungkapkan sudah menjadi tanggung jawab KPK untuk membenahi kelola keuangan di BUMN. Hal itu, lantaran sebagian BUMN bersinggungan dengan sektor publik sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat luas. Juga, karena BUMN menguasai sebagian besar sumber daya publik, harapanmasyarakat terhadap KPK, sebetulnya KPK mampu mengendus dan menindak korupsi di sektor BUMN, paparnya. Dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat Boeing Garuda, diketahui terdapat dugaan korupsi Financing pesawat Boeing type

B.737-800 NG' (Sales and Leaseback), yang dimulai pada sekitar tahun 1996 dan 1998. Ketika itu, Garuda dan Boeing telah sepakat menandatangani "Aircraft Purchase Agreement" untuk pembelian Pesawat B.737-800 NG dan B.777200. Dalam perjalanannya, Garuda dan Boeing sepakat melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan di Purchase Agreement yo Supplemental Agreement, maka Garuda diizinkan mencari bantuan pendanaan dari pihak ketiga. Dari pengadaan itu, diketahui terdapat beberapa keganjilan, antara lain, tahun 1996 menandatangani Purchase Agreement No. PA.1938 untuk pembelian 6 unit pesawat B.777 - 200 dengan nilai US $ 1.036.09 1.000. Didalam pelaksanaannya Garuda tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan sehingga disepakati untuk di "delay", dengan konsekwensi harga pesawat menjadi naik karena dikenakan "Price Escalation" dan final-

ty berupa "Slide Charge" dan ditetapkan didalam "Supplemental Purchase Agreement". Garuda melakukan beberapa kali penundaan pelaksanaan perjanjian, sehingga harga pesawat jadi melambung tinggi di atas harga pasar dan Garuda harus menanggung kewajiban keuangan berupa penalty yang sangat besar nilainya, sampai pada tahun 2002 telah ditandatangani Supplemental Purchase Agreement. Selain itu, tahun 1998 menandatangani Purchase Agreement No. PA.2158 untuk pembelian 16 unit pesawat B.737 - 700 NG dengan nilai US$878.232.000. Didalam pelaksanaannya Garuda tak mampu memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan sehingga disepakati untuk di "delay" dengan konsekwensi harga pesawat menjadi naik karena dikenakan "Price Escalation" dan Pinalty berupa "Slide Charge" dan ditetapkan di dalam "Supplemental Purchase Agreement". Garuda juga melakukan bebera-

pa kali penundaan pelaksanaan perjanjian sehingga harga pesawat jadi melambung tinggi di atas harga pasar dan Garuda harus menanggung kewajiban keuangan berupa penalty yang sangat besar nilainya, sampai pada tahun 2002 telah ditandatangani Supplemental Purchase Agreement No. 2PA.2158 dengan nilai USD. 1.053.873.000 ditambah Pinalty berupa Slide Charge. Bahkan tahun 2007 Garuda dan Boeing sepakat menandatangani Supplement Purchase Agrement No. 4-PA.2158 untuk mengubah pembelian tipe pesawat dan jumlah pesawat menjadi 25 unit pesawat B.737-800 NG dan Supplement Purchase Agreement No. 5-PA.1938 untuk mengubah pembelian pesawat menjadi 10 unit B.777-300 dan nilai kedua nya diperkirakan sebesar di atas US$3 billion. Haruskan kasus korupsi besar di maskapai plat merah ini sengaja dipetieskan KPK? Wawahualam. (ENDY)

Penegakan Hukum Jalan di Tempat

HARI SABARNO DIPERIKSA–Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno berada di ruang tunggu saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (20/1). Hari Sabarno diperiksa terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran Departemen Dalam Negeri tahun 2002-2005.

Bekas Mendagri Diperiksa KPK JAKARTA - Hari Sabarno, bekas Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di era Presiden Megawati menjalani pemeriksaan perdana di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan sebagai tersangka sejak 29 September 2010, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran (Damkar) di Departemen Dalam Negeri tahun 2002-2005. Setelah menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK selama kurang lebih 4,5 jam pada Kamis pekan lalu, Hari mengungkap panjang lebar tentang kasus yang menjeratnya. Bahkan membantah keras tuduhan yang diberikan kepada dirinya. "Tuduhan saya itu, hanya dijadikan pelengkap agar KPK tidak disebut diskriminatif oleh masyarakat. Saya dianggap ikut serta dan terlibat, padahal faktanya tidak demikian," papar Hari. Hari juga mempertanyakan motivasi pengusutan kasusnya oleh KPK. Jika benar terbukti ada pelanggaran, seharusnya diusut sejak pengadaan Damkar dilakukan, yakni dalam kurun waktu 2002-2005. Menurut Hari, seharusnya KPK dapat menindaklanjuti kasus ini dengan cepat. Bu-

kan terkatung-katung selama empat tahun. Bila perlu, penetapan tersangka terhadap dirinya ditetapkan KPK empat tahun lalu. "Jadi saya menyayangkan. Ini kan sudah empat tahun peristiwa itu muncul. Kalau saya memenuhi syarat sebagai tersangka, kenapa tidak waktu itu, jadi ada apa ini?" tanyanya serius. Bukan hanya itu, Hari heran kenapa ia dianggap bersama-sama dengan mantan Dirjen Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi dan pengusaha Alm Hengky Samuel Daud terlibat korupsi. Tapi, ia tidak ditindak dalam waktu yang bersamaan dengan kedua orang tadi. Padahal, KPK bisa saja melakukan hal tersebut sebagaimana menetapkan 26 mantan anggota dewan sebagai tersangka dalam kasus Traveller Cheque. Dengan ditetapkan dalam waktu bersamaan, ada keuntungan tersendiri dalam penyidikan. Yakni bisa dilakukan konfrontasi antara tersangka yang satu dengan yang lain. “Sekarang bagaimana, pengusahanya sudah meninggal. Kok bisa menentukan 26 anggota DPR jadi tersangka saja bisa, ini menentukan tiga saja tidak?” katanya.

Meski demikian, Hari menganggap ini sebagai musibah setengah bencana. Mengingat, Hari yang tidak tahu menahu secara detil mengenai pengadaan damkar, malah dijerat dengan pasal kebohongan. "Ini terlihat ketika saya menjalani serangkaian proses penyidikan di KPK, mulai dari ditetapkan menjadi tersangka, dipanggil lembaga antikorupsi dan menjalani pemeriksaan. Sebenarnya saya juga tidak mengerti. Ya ini kan jadinya kayak setengah musibah bencana,” komentarnya. Kasus pengadaan mobil pemadam ini berawal radiogram Depdagri bernomor 027/1496/OTDA, 12 Desember 2002 yang memerintahkan setiap kepala daerah melaksanakan pengadaan mobil pemadam kebakaran Tohatsu tipe V80 ASM dan Morita tipe ME5. Karena spesifikasi mobil hanya bisa dipenuhi oleh PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara yang dimiliki pengusaha Hengky Samuel Daud, maka 208 mobil kemudian dibeli dari dua perusahaan tersebut dengan harga Rp 227,128 miliar. Menurut perhitungan BPKP harga mobil-mobil itu jauh lebih mahal Rp 86 miliar.

Harga yang normal untuk 208 unit pemadam kebakaran menurut BPKP adalah Rp 141,050 miliar. Selain dianggap merugikan negara sebesar Rp86 miliar, kerugian negara bertambah dengan diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk terhadap enam unit mobil pemadam kebakaran sehingga kerugian total mencapai Rp97,026 miliar. Terkait kasus itu, Hari dianggap yang bertanggung jawab, sehingga dinilai KPK melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3, Pasal 2 dan atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf d UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara yang sama, sudah ada beberapa pejabat yang telah dijatuhi hukuman. Seperti, mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah yang dihukum dua tahun penjara denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan, juga mantan Dirjen Otda Depdagri Oentarto Sindung yang divonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan. Rekanan Depdagri, Hengky Samuel Daud dihukum 15 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan.(ENDY)

TANAH PUTIH - Aktifis LSM LP3NKRI Rokan Hilir, EW Sembiring gerah terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung yang dinilai penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah ini terkesan jalan ditempat. Pasalnya, 45 unit rumah toko (Ruko) yang dibiayai melalui APBD Rohil tahun anggaran 2003 sebesar Rp 6,7 miliar diperjualbelikan. 45 unit Ruko tersebut sudah diperjual belikan mantan anggota DPRD Rohil periode 2000-2004. Dari 45 Unit Ruko tersebut 3 diantaranya disebut-sebut milik mantan Ketua DPRD Rohil Annas Makmun yang sekarang menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir kendati penjualan Ruko tersebut telah dipublikasikan dimedia cetak namun aparat penegak hukum didaerah ini tak bergeming. “saya heran pemberitaan dikoran, awal dari pihak Polisi dan Jaksa untuk melakukan penyelidikan. Justru dibiarkan," ujar Sembiring keheranan, Kamis pekan lalu. 40 mantan anggota DPRD Rohil tersebut, selain terlibat penjualan Ruko juga diduga terlibat korupsi dana Purnabakti dan dana asuransi yang didanai melalui APBD Rohil tahun anggaran 2001 hingga 2003 berpotensi merugikan keuangan negara belasan miliar rupiah. Bahkan 25 orang mantan anggota DPRD tersebut tahun 2004 lalu telah diperiksa oleh Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung ketika itu dijabat P. Pasaribu. "Sayangnya hingga saat ini kasus dugaan korupsi dana Purnabakti dan dana Asuransi serta penjulan 45 unit Ruko aset Pemda Rohil tersebut terkesan dipeti eskan," ujarnya Pemeriksaan terhadap 25 mantan anggota dewan yang tidak ditindaklanjuti Kejari Ujung Tanjung, tatkala dikonfirmasi kepada P Pasaribu terkait dugaan korupsi berjemaah yang melibatkan 40 orang mantan anggota dewan. Ia menjelaskan bahwa dirinya harus menunggu perintah Kejaksaan Tinggi Riau. Ternyata pernyataan yang disampaikan Pasaribu kepada Pers hanya “live

service” semata, sebagai bukti anggota DPRD Rohil 2000-2004 yang berjumlah 40 orang itu tidak seluruhnya diperiksa jaksa. Diantaranya pimpinan dan mantan Ketua DPRD Rohil Annas Maamun, yang tidak diperiksa. Menurut jaksa, masing-masing mantan anggota dewan telah mengantongi sertifikat sehinga dengan mudah para mantan anggota DPRD tersebut mengalihkannya kepada pihak lain. Harapan masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Rokan Hilir jauh panggang dari api, meski berulangkali dilakukan pergantian kepala kejaksaan namun penegakan hukum tindak pidana korupsi terkait dugaan korupsi masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Pantauan dilapangan memperkirakan sekitar 60 persen dari 45 Ruko milik Pemda tersebut sudah direnovasi, sebelumnya Ruko tersebut terdiri dua lantai namun belakangan ini Ruko tersebut dirubah menjadi tiga lantai dan dipergunakan pemiliknya menjadi sarang burung walet. Sumber di DPRD Rohil menyebutkan, saat jual beli Ruko para mantan anggota dewan tidak memegang surat kepemilikan makanya pada saat transaksi tidak bisa langsung menerima uang dari pembeli, melainkan melalui Sekwan DPRD Rohil ketika itu dijabat Syahminan. Anggota dewan sebagai pemilik disinyalir hanya menerima Rp 100 juta, sedangkan Ruko dijual disinyalir dengan harga Rp 175 hingga Rp 200 juta. Para mantan anggota dewan tak bisa berbuat banyak karena seluruh sertifikat tanah tersebut dikabarkan dipegang mantan Sekwan. Begitu juga soal indikasi di ‘peti eskan” jaksa dugaan korupsi dana Purnabakti dan dana asuransi para mantan anggota dewan. Masingmasing anggota dikenakan uang tutup mulut sebesar Rp 25 juta X 40 orang total Rp 1 miliar. Dengan uang tersebut, kasus dugaan korupsi yang ditangani Kasi Intelijen membeku. (PUR)


KPK POS

4

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

KORUPSI

Jembatan Cor Berusia Sebulan SEI RAMPAH - Bangunan jembatan cor yang baru selesai dikerjakan di Dusun II, Desa Tebing Tinggi (Dungun), Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai hanya berusia sebulan. Sebab, jembatan cor yang dibangun tanpa plang dibangun diatas tali air lahan persawahan bakong itu, diduga tidak sesuai dengan Bestek, contohnya, campuran semen dan pasir, lebih banyak pasirnya ketimbang semennya, sehingga kekuatannya tidak bisa menahan kendaraan yang melintas. Awalnya, keberadaan jembatan yang baru dibangun itu,, sangat menggembirakan masyaralat. Alasannya, sangat membantu masyarakat yang melintas ketika membawa hasil pertaniannya keluar, karena sebelummnya jembatan tersebut sangat dilalui kendaraan. “Pertamanya kami sangat senang dibangun jembatan baru, petani lancar membawa hasil pertanian ke luar desa, namun tak beberapa lama selesai dibangun jembatan cor tersebut ambruk, ucap Anwar warga Tebing Tinggi, Senin pekan lalu. Warga lainnya, mengatakan, agar pihak terkait membangun kembali jembatan tersebut. Janganlah masyarakat dirugikan, inikan sumber dananya dari masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi lainnya, tegasnya sembari mengaku bahwa pembangunan jembatan itu sudah puluhan tahun didambakan. Terpisah, Kepala Desa Tebing Tinggi, Ridwan AS menjelaskan tidak mengetahui berapa dana untuk pembangunan jembatan milik Dinas Bina Marga Sergai tersebut. “Kami tidak tahu berapa dananya proyek Dinas Bina Marga Sergai tersebut, ucap Kades. (ADI)

Badan Hanpang Tilep Dana Pembibitan Sawit AEKKANOPAN - Peran Badan Ketahanan Pangan (Hanpang) Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam membangun kesejahteraan petani tanaman keras bakal tercoreng. Pasalnya kebijakan yang 'semau gue' terhadap anggaran dana APBD 2010 yang telah ditetapkan peruntukan pembibitan kelapa sawit dan karet senilai Rp 146 juta, teridikasi diselewengkan. Sesuai investigasi dilapangan, tidak menemukan lokasi bibit dan bahan benih bibit. Sementara tahun anggaran telah berlalu. Kepala Badan Hanpang saat dikonfirmasi mengatakan tidak ada pos anggaran untuk kepada itu. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Fahruddin Nasution SP, memberikan jawaban berbeda. Katanya, berhubung pelaksanaannya terbentur waktu maka anggarannya dikembalikan. "Bukan ini saja tapi ada beberapa pos anggaran yang dikembalikan," katanya Jumat pekan lalu. Seorang staf menyampaikan bahwa benar program bibit sawit ada dan dananya telah tersedia sebesar Rp 146 juta, tapi telah dialihkan ketiga pos anggaran berbeda, yaitu menjadi pengadaan barang kantor seperti ATK, feeling kabinet, AC, dan mesin giling pakan ternak. Menyikapi pengalihan dan ketidakwajaran kucuran anggaran dana ini, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independent Kualuh, Nurdin Sima mengatakan Bahwa ini sudah menyalahi ketetapan anggaran bahkan dinilai dari harga satuan dari pos pengalihan paket terdapat selisih nilai harga yang signifikan dengan angka pagu awal proyek. "Kita minta instansi terkait segera memeriksa dan menindaklanjuti kebocoran ini," ungkapnya.(TIM)

Pembangunan Pelataran Sekolah Terancam Balik Diadukan BATUBARA - Adanya laporan tentang pelaksanaan pembangunan pelataran SMPN 4 Desa Bogak, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara terancam balik diadukan. Sumber di Lima puluh, Selasa pekan lalu, mengatakan kasus itu balik diadukan karena dinilai apa yang dilaporkan tidak mempunyai dasar fakta yang kuat untuk diadukan. Disamping proyek bersumber dari bantuan hibah Pemprovsu tersebut masih dalam tahap berjalan. "Setau kita pelaksanaan pembangunan waktu itu masih dalam tahap berjalan. Apa bisa dijadikan dasar bukti kesalahan untuk diadukan," tukasnya terkait adanya pihak yang melaporkan tentang pembangunan pelataran sekolah tanggal 16 Januari 2010 yang ditujukan kepada institusi hukum. Bahkan Kasek Hj Mahanum Z SAg SPd juga berjanji untuk menempuh jalur hukum atas pencemaran nama baik sekolah.(TRIS)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

SUMUT

Proyek Hutan Mangrove Cacat Mutu AEKKANOPAN - Besarnya anggaran proyek pembuatan tanaman rehabilitasi hutan mangrove dilokasi Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) yang dilaksanakan oleh CV Fahlepi Prasetia seluas 100 hektar dengan nilai kontrak Rp 678.875.000 menggunakan dana alokasi khusus TA 2010. Proyek tersebut terindikasi sarat KKN secara berjamaah baik antara kontraktor, pengawas dan Dinas Kehutanan Labura. Investigasi lapangan, Selasa pekan lalu, menyatakan kondisi lokasi lapangan proyek tak wajar. Artinya areal di lapangan rehabilitasi yang kerangka acuannya tentang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada hakikatnya dimaksudkan menjaga kelestarian lingkungan agar tetap mempertahankan kualitas dan kapabilitas ekosistim. Hal ini tak mungkin tercapai akibat kuat dugaan adanya permainan dalam pelaksanaan proyek mangrove, terbukti dari buruknya sistem penanaman jalur, pemasangan air, kecilnya polyback, lubang tanam, bibit yang tidak merata pertumbuhan-

Proyek Dinas Pertanian Tanpa Konsultan PAKPAK BHARAT - Pembangunan kolam induk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2010 berbiaya Rp 90 juta yang dibuat untuk membantu Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Kecamatan dengan kontrak selama 10 tahun tanpa menggunakan jasa konsultan. Kolam induk yang telah selesai dikerjakan terdiri dari 9 paket berlokasi di Kecamatan Salak dua titik, Kecamatan Siempat Rube dua titik, Kecamatan STU Julu dua titik, Kecamatan Tinada satu titik, Kecamatan Kerajaan satu titik dan Kecamatan PGGS satu titik. Hal tersebut diungkapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Hamaska Silalahi pada Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat kepada wartawan, saat dijumpai diruang kerjanya, Jumat pekan lalu. “Saat dinas pertanian mengajukan asistensi ke pihak pemkab, dana jasa konsultan untuk proyek tersebut dihapuskan. Walau demikian kegiatan itu tetap kami kerjakan walau tanpa konsultan dan mengangkat asisten teknik dari dinas lain,” ungkapnya. Ditambahkannya, hampir semua kegiatan di dinas pertanian untuk tahun anggaran (TA) 2010 tidak memakai jasa konsultan dan tanpa honor kegiatan.(PT)

nya, dan diameternya juga. Keberadaan daun rata-rata berdaun satu bahkan volume pekerjaannya diragukan. Melihat spesifikasi teknis kegiatan yang mekanisme pelaksanaanya tidak sesuai jelas. Proyek hutan

mangrove Labura cacat mutu, berarti rakyat telah dikelabui oleh dinas kehutanan melalui program proyek dan ini berakibat kerugian negara yang cukup besar. Ketika hal ini dipertanyakan

pada Kadis Kehutanan Labura, Ir Petrus Tongli mengatakan telah selesai. "Kita telah menurunkan tim dan mengukur luas lahan jadi luas lahan tidak bisa diselewengkan sebab ada alat pemantau satelit dari pusat," ungkapnya.(TAN)

BPKP Nyatakan PDAM Tirta Bulian Sehat Kembali TEBING TINGGI - Setelah mengalami ‘sakit’ selama tujuh tahun (usaha tak sehat,red) sejak tahun 2002, akhirnya Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bulian Kota Tebingtinggi berstatus ‘Sehat’ bin sembuh kembali terhitung mulai tahun 2009. Kondisi PDAM Tirta Bulian yang sempat sakit-sakitan (vailid) selama 7 tahun tidak menyurutkan semangat Ir.Oki Doni Siregar selaku Direktur PDAM, “dalam memenej sistem perubahan manajemen perusahan, secara beranjak mulai tahun 2009 PDAM Tirta Bulian dinyatakan sudah berstatus ‘sehat’,keberhasilan itu diperoleh setelah melalui perjuangan yang cukup panjang sehingga berhasil meraih Sertifikat ISO 9001:2008 dari SAI Global International dan Perpamsi Award 2009”. Demikian ungkap Direktur PDAM Tirta Bulian Ir Oki Doni Siregar dihadapan Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP saat menyampaikan persentase Kinerja Comporative PDAM, Kamis pekan lalu, di aula PDAM Jalan Pusara Pejuang Tebingtinggi. Disebutkan bahwa kerugian PDAM Tirta Bulian dari tahun 2006 trend-nya cenderung menurun,

namun terjadi fluktuasi naik pada tahun 2009 yang disebabkan adanya pembebanan biaya-biaya tahun sebelumnya yang meliputi tunggakan dana pensiun sejak tahun 1993 s/d 2007, pelunasan hutang tahun 2006, tunggakan retribusi APU (air permukaan) 2003 s/d 2007, penghapusan piutang untuk rekening yang tidak tertagih sejak tahun 1990 s/d 2006 dan penghapusan piutang dibebankan pada tahun 2009. Di hadapan Pj Walikota dan sejumlah pimpinan SKPD seperti Kadis PU Ir HM Nurdin, Kepala Bappeda H Marapusuk Siregar dan Asisten Bidang Umum Administrasi H Hadi Winarno, Oki memaparkan bahwa pembebanan biaya perusahaan yang paling berat adalah pada pembayaran tunggakan dana pensiun sebesar Rp 2,135 miliar yang mulai dibayar pada tahun 2008 sebesar Rp 230.148.831, berikutnya pada tahun 2009 sebesar Rp 669.662.272 dan pada tahun 2010 sebesar Rp 669.662.272. “Total tunggakan dana pensiun yang sudah dibayar sampai dengan saat ini sebesar Rp 1.538.940.178, jadi sisa yang akan dibayar melalui cicilan tahun 2011 adalah Rp 596.719.790," jelas Oki Doni. Oki menambhakan bahwa pada Desember 2008, PDAM Tirta Bulian telah melunasi hutang tahun 2006

sebesar Rp 200 juta kepada Bank Sumut, membayar tunggakan Retribusi APU (Air Permukaan) 2003-2007 sebesar Rp 156.804.420 dengan sisa cicilan Rp 12 juta serta penghapusan piutang untuk rekening yang tidak tertagih sejak tahun 1990 s/d 2006 penghapusan piutang dibebankan pada tahun 2009 sebesar Rp 434.344.579, papar Oki. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan, lanjut Oki, PDAM Tirta Bulian menerapkan program pelayanan dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 dengan auditor Standard Australian International Global (SAI global) international certifier, menyediakan ruang pelayanan prima bagi pelanggan serta menyediakan telepon bebas pulsa untuk menerima keluhan pelanggan dengan nomor (0621) 326111. “Kita berharap melalui program pelayanan system manajemen mutu tersebut, segala keluhan konsumen terkait mutu dan kualitas air dapat diatasi." Menyikapi hal itu. Pj Walikota Tebingtinggi H Eddy Syofian, berharap agar PDAM Tirta Bulian mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih selama ini dengan lebih meningkatkan pelayanan kepada para pelanggannya.(RS)

Dinas Tarukim 'Pro Pembangunan' BINJAI - DPRD Kota Binjai, bersama Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman (Tarukim) Kota Binjai, Mahfullah Daulay, menggelar rapat di ruang utama DPRD Binjai, untuk membahas pembangunan di Jalan A Yani Binjai yang saat ini terlihat semerawut, Kamis pekan lalu Dalam pembahasan itu, ada sejumlah bangunan yang disinggung oleh DPRD Binjai, yakni pembangunan perumahan oleh Atek dan RS ALFuadi serta bangunan lainnya yang dianggap sudah menyerobot lahan Pemerintah Kota Binjai. Menurut Mahfullah Daulay, bangunan perumahan yang dibangun oleh Atek, memang sudah memakan lahan Pemko. “Bangunan Atek yang masuk ke lahan Pemko hanya pagar belakang, dan untuk masalah ini sudah kita surati sebanyak tiga kali,” ujarnya. Setelah disurati sebanyak tiga kali, Atek memang membandel dan sudah dilayangkan surat pembongkaran. “Kita layangkan surat untuk membongkar pagar itu, dalam surat itu ada dua pilihan, dibongkar sendiri atau dibongkar secara paksa.” Surat pembongkaran itu sambungnya, memiliki tenggang waktu dua kali dua puluh empat jam. “Kalau bangunan itu tidak juga dibongkar. Maka, kalau tidak ada halangan, kita akan membongkar secara paksa Senin mendatang,” tegasnya. Untuk bengunan, RS AlFuadi yang diduga berdiri diatas parit, ia mengaku akan melakukan peninjauwan guna memastikan apakah bangunan itu tepat di atas lahan pemerintah atau tidak. “Ini memang menjadi pekerjaan saya. Kalau memang itu sudah menyerobot lahan Pemko, akan kita bongkar layaknya bangunan Atek. Tapi kenapa baru sekarang ya ada kabar sepeti ini,” herannya. Dia dengan tegas mengatakan tidak takut kepada siapapun dalam membangun Pemko Binjai ini. “Kalau ada pembangunan di Kota Binjai ini, baik perumahan dan rumah pejabat, tetap akan kita kenakan pajak dalam pengurusan IMB.” Sementara itu, Ketua DPRD Binjai, Ir Haris Harto yang sekaligus memimpin sidang berharap pembangunan di Kota Binjai khusunya di Jalan A Yani Binjai dapat dibenahi dengan baik. “Kita sama-sama menginginkan pembangunan di kota ini, tetapi pembangunan yang dilakukan haruslah tertata dengan rapi. Sehingga, hal itu menjadi tanggungjawab Tarukim dan intansi terkait lainnya,” ujar Haris.(SBR)

Bangunan Kolam Ratusan Juta Tak Terawat BINJAI - Kantor Perikanan milik Pemerintah Kota Binjai, yang terletak di Jalan Madura, Lingkungan III, Kelurahan Kebun lada, Kecamatan Binjai Utara, tampaknya tak berjalan dengan baik. Pantauan di lapangan pemijahan ikan terkesan tak terawat sementara anggaran pembuatan kolam tersebut seharga ratusan juta rupiah, Rabu pekan lalu. Bak atau kolam tempat pemijahan ikan memang baru diperbanyak dan diperbaiki tahun 2009 lalu. Namun sayangnya, air dalam kolam itu terlihat sangat kotor dan sejumlah kolam tidak mendapatkan oksigen. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perikanan, Ir Diana P Barus saat ingin dikonfirmasi dihalangi oleh salah seorang pegawai yang mengatakan sambil

SUDAH RUSAK–Kolam induk yang baru saja masa pemeliharaannya berakhir namun sudah rusak. Diduga, hal ini disebabkan tidak dipakainya jasa konsultan pada proyek tersebut. Gambar direkam Kamis (13/1). tertawa, “Kalau mau konfirmasi dan bercerita tentang ikan, dikasi makan dan jika sudah besar baru digoreng.” Berselang bebarapa menit, akhirnya Diana dapat ditemui dan mengatakan bahwa tidak

adanya oksigen di sejumlah kolam pemijahan ikan disebabkan tenaga listrik tidak mampu menghidupkan mesin kincir. “Kami pernah coba, setiap kali kami hidupkan mesin kincir itu, arus listrik

langsung membal dan mati. Memang, ikan di kolam ini banyak yang mati, dan hal itu sudah menjadi resiko tidak mungkin bisa hidup semua,” ujarnya. Menurutnya, ikan yang dipijahkan ada berbagai jenis dan pihaknya miliki 22 kolam yang digunakan untuk memisahkan ikan yang sakit, bertelur dan lain sebagainya. Disinggung jumlah masyarakat yang mengambil bibit ikan dari tempatnya, ia tidak bisa menjelaskan. “Kalau itu saya tidak tahu, sebab saya masih baru disini. Memang datanya ada dengan anggota saya, kebetulan, hari ini dia tidak masuk berhubungan sakit,” elaknya. Kalau proses pengambilan bibit ikan sambungnya, dapat dilakukan secara berkelompok dan bibit ikan akan diberikan secara cuma-cuma. “Kita sistemnya bantuan, kalau ada

kelompok yang ingin memijahkan ikan, akan kita berikan. Untuk satu kelompok terdiri dari 10 orang, dan ikan yang kita berikan tergantung dari kemampuan kelompok dan perikanan sendiri. Kalau jumlah kelompok yang sudah menerima bibit dari sini ya itu tadi, saya tidak tahu sebab datanya ada dengan anggota saya,” paparnya seraya menambahkan, kalau mengambil secara perorangan akan dikenakan biaya tetapi dengan harga miring. Disoal masalah Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari perikanan Kota Binjai, Diana mengaku tidak ada dibebankan PAD. “Kami dibawah naungan Dinas Pertanian, jadi anggaran kami dari sana. Misalnya kami ingin membeli pakan ikan, kami akan usulkan ke pertanian, barulah anggaran turun,” ucapnya.(SBR)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Eferani Zai; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

KORUPSI

Gerakan Deliserdang Membangun (GDSM) merupakan salah satu program pemerintah kabupaten Deli Serdang yang dinilai cukup sukses membangun infrasturktur pedesaan dan perkotaan diwilayah itu.

Bupati Dilabrak BEBEBERAPA waktu lalu Bupati Deli Serdang Amri Tambunan sempat dilabrak salah seorang rekanan proyek swakelola GDSM menuntut upah kerja yang belum dibayar dinas Cipta Karya. Aksi nekat Sarman, 50 tahun, dilakukan saat Bupati menghadiri paripurna DPRD karena tidak sanggup menahanan penderitaan selama tiga tahun dizolimi dan minta pertanggungjawaban bupati upah kerja proyek dibayar lunas. Labrakan kepada Bupati itu merupakan kedua kalinya. Sebelumnya Sarman juga pernah melabrak Sekdakab Deli Serdang Azwar S.Msi dalam kasus yang sama. Ketika itu Sarman mendapat jawaban bahwa upah kerjanya segera dibayar. Karena pemkab diangggap ingkar janji maka peristiwa kedua terjadi dengan melabrak bupati Deli Sedang Amri Tabunan Pada saat itu ,Sarman mengaku dirinya sudah tidak tahan lagi menanggung beban kredit bank atas pinjaman untuk melaksanakan berbagai pekerjaan proyek GDSM pada tahun 2007. Dia sudah berpuluh

kali minta pembayaran dan sudah melaporkan hal ini kepada dewan tetapi tidak mendapat tanggapan. Akibatnya sang istri tercintanya kerap sewot karena barang-barang perhiasannya juga turut tergadai. Sementara pihak Pemkab Deli Serdang selalu berjanji-janji untuk membayar upah kerja proyek swakelola sekira Rp 110 juta yang telah dikerjakannya. Pekerjaan itu meliputi rehabilitasi gudang kantor DPRD, rehabilitasi Masjid Amal Bakti Pancasila, pembuatan sumur di Percut Sei Tuan, rehabilitasi parit Jalan Tengku Fahruddin Lubuk pakam. Kemudian, rehabilitasi parit Jalan Thamrin Lubuk pakam dan rehabilitasi jembatan perlintasan di depan kantor Bupati Deli Serdang. Bupati Amri Tambunan kepada wartawan ketika itu menyatakan belum adanya pembayaran upah kerja tersebut karena pekerjaan yang disebutkan Sarman itu belum diakui dan belum diajukan ke DPRD. ”Pemkab bukan tidak mau bayar, tetapi masih panjang proses yang harus dilalui,” jelas Bupati.

PROGRAM yang dicanangkan Bupati Amri Tanbunan sejak tahun 2006 silam dipusatkan di Dinas Pemukiman Pengembangan Wilayah dan Pertambangan (Kimbangwil) sekarang Dinas Cipta Karya Deli Sedang, sudah menggaung hampir diseluruh wilayah NKRI yang menjadi ciri khas pemerintah daerah mengikut sertakan elemen masyakat dan pengusah swasta bersama-sama mengangkat keterpurukan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Tak ayal, berbagai pujian dan acungan jempol dari berbagai lapisan masyarakat diarahkan kepada pencetus program tersebut. Termasuk sejumlah pemkab di Indonesia banyak berguru ke Deli Serdang mencari tahu kiat keberhasilan program itu. Bahkan pemkab Deli Serdang pernah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilan program tiga pilar itu. Namun siapa menyangka dan menduga, dibalik sejuta penghargaan dan perhatian tersebut, GDSM ternyata ternoda dan menyimpan banyak misteri. Tahun 2007 ada sekira 191 paket pekerjaan jenis swakelola di dinas Kimbangwil yang tidak ditampung dalam APBD sebagian besar proyek tersebut diduga bermasalah. Hal itu dibuktikan, hingga kini masih banyaknya para pelaku kerja” menjerit “upah kerja serta bahan material yang digunakan belum dibayarkan pihak dinas kepada pekerja dan pengusaha. Bukan itu saja, dinas ini sempat berurusan dengan aparat hukum. Sejumlah pejabat dan staf di dinas tersebut diperiksa penyidik Poldasu atas pengaduan salah satu LSM diwilayah itu dengan dugaan penyimpangan penggunaan keuangan daerah APBD tahun 2007 sekira Rp 10 miliar. Pemeriksaan itu dikuatkan dengan surat nomor B/26/II//2009/ Dit Reskrim tertanggal 17 Februari 2009 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Polda Sumut Kombes Pol Drs Wawan Irawan. Dalam surat itu dijelaskan bahwa penyidik Dit Reskrim Polda Sumut telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tipikor pada Dinas Pemukiman Pengembangan Wilayah dan Pertambangan kabupaten Deli Serdang. Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa penyidik telah menalkukan pengecekan fisik dan penyaluran dana yang berasal dari program pengembangan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh. Penyidik Dit Reskrim Polda Sumut masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari fakta-fakta yang dapat menguatkan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Namun sangat disayangkan, hingga kini kasus ini seakan leyap ditelan bumi, tanpa keterangan yang jelas “bola panas” berhenti di Poldasu.(PS)

LIPSUS

Hutang Rp 10 M pada Rekanan DINAS Cipta Karya Pemkab Deli Serdang mengakui masih memiliki hutang kepada rekanan sebanyak Rp 10 miliar atas pekerjaan 17 paket proyek Penghunjukan Langsung dan 154 paket pekerjaan Gerakan Deliserdang Membangun. “Memang dinas ini masih punya hutang kepada rekanan hampir Rp 10 miliar untuk pekerjaan 172 paket proyek sejak tahun 2003 hingga 2008 yang belum dapat dibayar,” Kata Ir Basari sekretaris Dinas Cipta Karya, minggu pekan alu. Disebutkan, terkendalanya pembayaran upah kerja tersebut akibat pekerjaan dilakukan diluar kontek APBD sehingga harus melalui audit BPKP terlebih dahulu agar anggaran dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD). Berdasarkan data yang ada, pekerjaan tahun 2003 hingga 2005 ada sebanyak 17 paket pekerjaan diluar kontek APBD bernilai Rp 3 miliar lebih, dua diantaranya sudah dibayar setelah diaudit oleh BPKP. Anggarannya ditampung dalam PAPBD Tahun 2005 yaitu pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deli Serdang sebesar Rp 836 juta lebih dengan pembangunan pasar tradisional Kota Galang sebesar Rp 863,36 juta. Semula anggaran Gedung MUI sebesar Rp 863 juta tetapi

Kantor Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang. setelah dilakukan audit oleh BPKP yang layak dibayar hanya Rp 836 juta. Demikian halnya Pasar Tradisional Galang awalnya diajukan sebesar Rp 1.185 Miliar. Dengan demikian pekerjaan ditahun 2003 ada sekira Rp 1.267.492. 000 lagi yang belum dibayar. Sedangkan pekerjaan untuk tahun 2007-2008 yang diluar kontek APBD ada sebanyak 154 paket bernilai Rp 9.579. 069.000 yang belum dibayar kepada rekanan. Hal ini masih dalam pemeriksaan pihak BPKP bersama Dinas Tarukim Sumut. "Sedang dalam proses audit BPKP dan Dinas Tarukim Pemprovsu, setelah nanti final maka akan kita ajukan ke bupati agar ditampung dalam P-APBD 2009," ucapnya. Basari juga mengaku

prihatin melihat rekanan yang upah kerjanya belum dibayar, padahal hasil pekerjaannya sudah dinikmati orang banyak, bahkan ada pekerjaan yang sudah rusak. Hal senada juga diungkapkan mantan Pimpro Dinas Cipta Karya Arwin Walat saat ditanyai seputar pekerjaan proyek GDSM tahun 2007-2008 diluar kontek APBD dan belum dibayar sebanyak 172 paket pekerjaan. Tetapi BPKP untuk tahap pertama sudah melakukan audit terhadap 43 paket pekerjaan atau sekira 28 persen, dan BPKP masih melanjutkan audit tersebut untuk tahap kedua. Bila nantinya sudah terdata baru anggarannya diusulkan agar ditampung dalam APBD sehingga upah pekerja dapat dibayarkan.(PS)

Wagirin Arman: Hasil Audit BPKP Wajib Dibayar WAKIL ketua DPRD Deli Serdang Wagirin Arman menyatakan sangat prihatin masih adanya pekerjaan proyek swakelola tahun 2007 yang belum dibayar pemkab. DPRD telah mensahkan anggaran untuk bayar hutang di Dinas Cipta Karya sebesar Rp 7,09 Miliar di PAPBD 2009, walau pekerjaan itu tidak tercantum dalam APBD sebelumnya. Dijelaskan, awalnya DPRD tidak setuju mensahkan pengalokasian anggaran untuk pembayaran hutang proyek GDSM karena tidak tercatat dalam neraca hutang dalam APBD sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun bagi Dinas Cipta Karya tidak membayar lunas upah kerja atupun hutang bahan material proyek GDSM yang dikerjakan pada tahun 2007 lalu yang sudah diaudit BPKP. Menyikapi adanya pihak keuangan dan bendaharawan yang tidak mengakui hasil audit BPKP, perlu dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian maupun Kejaksaan. Karena BPKP adalah lembaga resmi pemeriksa keuangan yang diakui negara. ”Laporkan saja ke pihak kejaksaan,”

ungkapnya. Mantan Ketua DPRD Deli Serdang periodik 2004-2009 ini mensinyalir banyaknya pekerjaan GDSM yang belum dibayarkan akibat anggaran sebesar Rp 7,09 M yang dialokasikan untuk bayar hutang telah habis terpakai. Bendahara Tidak Akui Hal yang sama juga dialami Parlin Silitonga, 52 tahun, warga Lubuk Pakam. Hingga kini upah kerja atas pekerjaan pengecoran Jalan Lingkungan sepanjang 565 x 3 meter dan tembok penahan sepanjang 75 meter, dengan lebar 30 dan tinggi 60 centi meter terletak di Dusun II Gang Maduma, Desa Pagar Jati, Lubuk Pakam, yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2007 lalu. Berdasarkan hasil audit BPKP RI yang ada di Dinas Cipta Karya, total upah kerja yang harus dibayarkan atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 109 juta. Namun kasus ini berbeda, pihak keuangan dan bendaharawan dinas tidak mengakui hasil audit BPKP atas pekerjaan tersebut dinilai salah objek. Sehingga upah kerja atas nama Parlin Silitonga tidak dapat dibayar.

Sikap penolakan bendaharawan Dwi dan bendahara H Wahidin mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Parlin dengan mereka belum lama ini. “Saya minta upah kerja dibayar sesuai dengan hasil audit BPKP, sudah tiga tahun upah kerja belum pernah saya terima,” ucap Parlin. Menurut Parlin, bila pihak bendaharawan tidak bersedia membayar upah kerja sesuai hasil audit, dirinya akan membawa kasus ini ke jalur hukum. ”Ini sudah permainan, banyak kejanggalan yang harus dibongkar di instansi ini," imbuhnya. Bendahara Dinas Cipta Karya Deli Serdang H Wahidin yang dikonfirmasi mengakui berdasarkan hasil audit BPKP tahun 2010 upah kerja yang harus dibayar kepada Parlin sebesar Rp 109 juta. Namun dirinya tidak berani membayarkan karena takut terjadi salah bayar. Pasalnya tahun pekerjaan itu ,dirinya belum menjabat bendahara. “Ada kekeliruan data dalam proyek ini, yang tau adalah bendahara lama (Dewi-red) jadi saya tidak berani bayar,” elaknya.(PS)

DPRD Harus Bertanggung Jawab DPRD Deli Serdang harus bertangung jawab terhadap aliran dana sebesar Rp 7,09 miliar yang di gelontorkan menjadi pos pembiayaan pada PAPBD 2009, untuk pembayaran hutang pekerjaan swakelola GDSM tahun 2007 di Dinas Cipta karya dan Pertambangan Deli Serdang. Pertanggung jawaban itu sangat dibutuhkan agar rakyat lebih mengatahui apa yang menjadi dasar hukum DPRD mensahkan pengalokasian anggaran tersebut. Lebih dari itu, hingga kini Dinas Cipta Karya belum melunasi hutang pekerjaan tahun 2007 kepada pihak ketiga. Hal itu dibuktikan masih banyaknya rekanan yang menuntut dinas tersebut minta pembayaran, bahkan ada rekanan telah berulangkali melabrak Sekdakab Azwar dan Bupati Amri Tambunan menuntut penbayaran upah kerjanya. “Darimana munculnya angka Rp 7,09 miliar untuk kost bayar hutang pekerjaan dinas cipta karya ? Apakah angka itu berdasarkan hasil audit BPKP sebelumnya atau memang sengaja

diposkan untuk hal lain," cetus pemerhati kinerja dewan, Andri di kantor DPRD Deli Serdang. Disebutkan, ada ratusan jenis pekerjaan Dinas Cipta Karya tahun 2007 yang jelas-jelas tidak tercantun dalam APBD tahun 2007, 2008, dan 2009. Anehnya DPRD mengesahkan anggaran sebesar Rp 7,09 Miliar untuk pos bayar hutang. ”Ini yang perlu ditindaklanjuti apakah ada konspirasi antara pemkab dengan Dewan,” tegasnya. Mantan ketua DPRD Deli Serdang periode 2004-2009 H Wagirin Arman S.Sos kepada wartawan menyatakan jika pengalokasian anggaran tersebut menjadi masalah, dirinya terhindar dari persoalan itu sebab dia salah satu diantara beberapa anggota dewan yang setuju pengalokasian anggaran untuk bayar hutang Dinas Cipta Karya. Dijelaskan, kronologis mengapa anggaran pos untuk bayar hutang yang tidak tercantum dalam APBD bisa lolos dan disahkan DPRD. Pemkab sejak tahun 2008 telah mengusulkan agar

dewan menyetujui pengalokasian anggaran Dinas Cipta Karya dan Pertambangan sekira Rp 9miliar lebih untuk pembayaran hutang tahun 2007. Namun karena selaku pimpinan dewan mengetahui bahwa pengalokasian itu melanggar hukum maka dirinya tidak menyetujui. Kemudian pengusulan juga berlanjut pada R-APBD 2009, ketika itu sejumlah anggota dewan sempat melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan dewan karena menolak pengajuan tersebut. Bahkan pimpinan dewan dituding tidak pro rakyat dan menghambat pembangunan serta menghalangi program pemerintah daerah yakni GDSM. Walau demikian, kata wakil ketua DPRD periode 2009-2014 ini, pimpinan dewan beserta sejumlah panitia anggaran (panggar) dewan yang saat ini dirubah menjadi Badan anggaran (Banggar) dan Kabag Hukum DPRD dan staf melakukan konsultasi dengan BPKP mempertanyakan apakah boleh pengusulan pos bayar hutang tersebut

ditampung di APBD. Ketika itu, menurut wagirin Arman, BPKP mengingatkan DPRD Deli Serdang agar tidak mengesahkan atau menerima usulan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. ”BPKP sudah mengingatkan dewan untuk mencari dasar hukumnya, bila tidak ada alas hukum yang kuat maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari, ungkapnya. Nah, atas saran BPKP dewan mencoret usulan tersebut dalam R-APBD 2009. Kemudian dalam pembahasan PAPBD 2009 pemkab kembali ngotot dengan memasukkan usulan yang sama. Saat itu pembahasan PAPBD hampir mentok tidak disahkan tetapi secara kebetulan Ketua Dewan Wagirin Arman sedang cuti panjang. Dalam kesempatan itulah salah seorang dari pimpinan dewan MBS menandatangai berita acara draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD 2009 dan selanjutnya disahkan melalui rapat paripurna.

Sementara itu, Kadis Cipta karya dan Pertambangan Deli Serdang Ir Donald Lumban Tobing, menjelaskan hingga tahun 2007 ada sekira 191 paket pekerjaan jenis swakelola yang tidak ditampung dalam APBD tahun berjalan dan pekerjaan itu merupakan “warisan” yang ditinggalkan Kadis sebelumnya. Sebagian besar pekerjaan itu belum dapat dibayar karena masih dalam proses audit BPKP, Dinas Tarukim Provinsi dan inspektorat Deli Serdang. Bila pekerjaan itu nantinya selesai di adudit oleh pihak BPKP tentu dinas akan membayar lunas sesuai dengan hasil audit. Dijelaskannya lagi, diperkirakan anggaran Rp 7,09 miliar yang dialokasikan dalam PAPBD 2009 untuk kost bayar hutang Dinas Cipta karya belum mencukupi untuk melunasi seluruh paket pekerjaan terhutang. Itulah sebabnya setiap pembayaran hutang harus melalui proses audit BPKP. ”hutang pekerjaan ini pada masa Kadis Cipta Karya yang lama, bukan dimasa saya menjabat,” imbuhnya. (PS)


KPK POS

6

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

Bupati : Disiplin PNS Baru 50 Persen SINGKIL - Bupati Aceh Singkil H Makmursyah Putra SH,MM saat memimpin apel gabungan pegawai dijajaranya kemarin, mengatakan disiplin PNS baru berjalan 50 persen. Karenanya harus diambil langkah serius untuk meningkatkannya dan bila ada perubahan akan diberikan sanksi berat sesuai aturan. “Masyarakat mengharapkan disiplin PNS meningkat dengan diberlakukannya lima hari kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil,”kata Bupati. Disebutkannya ada yang menilai pemberlakuan lima hari kerja tak efektif, terbukti tingkat kedisiplinan PNS terus menurun. PNS hanya bekerja antara pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB, selebihnya kebanyakan duduk di warung kopi menunggu jam pulang kantor. Tidak efektifnya aturan lima hari kerja serta tak disiplinya PNS, dirasakan sejumlah masyarakat yang membutuhkan pelayan. Di atas pukul 14.00 Wib, ratarata perkantoran pemerintah sudah kosong. “Kalau kita datang ke kantor selepas zuhur, sudah tidak ada orang. Padahal jam kerja sampai pukul 16.00.WIB,” kata seorang warga Suro yang mengaku ada keperluan ke kantor Setdakab Aceh Singkil, baru-baru ini. Menyikapi hal ini Bupati memerintahkan, Kepala Kantor Satpol PP, WH dan Damkar Aceh Singkil, melakukan razia rutin bagi PNS yang mangkir dari tugas. Bila kedapatan segera laporkan untuk diberi sanksi tegas. “Lakukan razia rutin, bila ada PNS melanggar aturan, laporkan supaya diberi sanksi tegas,” kata Makmur. Tidak hanya disitu, untuk meningkatkan disiplin anak buahnya, usai apel gabungan Makmur memanggil semua kepala SKPD ke ruangan rapat Sekdakab. Bupati menegur sekaligus meminta penjelasan satu per satu alasan menurunya disiplin PNS di daerah ini.(KAR)

Pembuatan SIM Kembali Normal SINGKIL - Setelah sempat terhenti selama sebulan ini, akibat gangguan jaringan internet, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) online di Polres Aceh Singkil, kembali normal sejak Selasa (18/1) kemarin. Kapolres Aceh Singkil, AKBP H Helmi Kwarta, melalui Kasat Lantas Iptu Andri Permana kepada wartawan mengatakan, semua perangkat yang mengalami kerusakan, seperti central processing unit (CPU) sudah diperbaiki. Pembuatan SIM online sudah bisa dilakukan lagi. Masyarakat yang akan membuat silahkan mendatangi unit pelayanan pembuat SIM di Satlantas Polres,” kata Andri. Dibagian lain, Andri menyebutkan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas di daerah ini selain pengguna jalan belum sepenuhnya mentaati aturan, salah satu faktor lainnya yaitu, banyaknya jalan yang rusak. Karena itu, dalam waktu dekat ini, Polres Aceh Singkil akan berkoordinsi dengan pihak terkait agar segera melakukan perbaikan jalanjalan yang rusak guna meminimalisir kecelakaan lalulintas. “Kita akan surati Pemkab supaya memperbaiki jalan rusak, dan berlubang yang selama ini jadi penyebab kecelakaan,” pungkas Andri. (KAR)

N A D SUMUT JAMBI

POLITIK

Pelaksanaan Dana Bansos Menuai Polemik

Verifikasi Balon Bupati, Ketua KPUD Rohil Tebang Pilih TANAH PUTIH–Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Rokan Hilir Azhar Syakban dalam melakukan verifikasi terhadap Balon (bakal calon) Bupati Rohil periode 2011-2016 terkesan “menganaktirikan” lawan politik Bupati incumben Annas Maamun. Sehingga Azhar Syakban seperti “meludah ke atas” sudah tentu mengenai wajah sendiri. Azhar Syakban sempat berurusan dengan Polda Riau terkait ijazah yang digunakannya diduga aspal. Harusnya dalam melakukan verifikasi administrasi balon, jujur dan adil serta tidak memihak. “Apakah Azhar Syakban benar-benar bersih dari tindakan hukum. Sepengetahuan saya, Azhar Syakban pada saat mengikuti test calon anggota KPUD tahun 2004 lalu, dalam biodatanya tidak tamat SMA. Tapi ia bisa punya SKB (Surat Keterangan Berpenghargaan) SLTA yang diperoleh dari Sumatera Barat pada tahun 1980, atas nama Azhar Syukran. Apakah ini dibiarkan, tentu perlu dipertanyakan,”ujar Anirzam, aktifis LSM NCW Rohil Kamis pekan lalu. “Padahal kasus nama ijazah tersebut sudah berulangkali dipublikasikan, namun aparat penegak hukum di daerah ini

terkesan membiarkan dugaan ijazah aspal tersebut,” ujarnya Tindakan tebang pilih dan menganaktirikan balon lain dilakukan Azahar Syakban saat memverifikasi Hermansani. Dikabarkan ijazah Hermansani dalam STTB SD, SMP dan SMA bernama Herman. Sementara dalam Ijazah sarjana bernama Hermansani. Namun perbedaan nama itu sudah diklarifikasi melalui Pengadilan Negeri dan dinyatakan soal nama tidak ada masalah lagi. Perlu diketahui public, kesalahan nama itu tidak hanya pada Hermansani, tapi juga calon incumben yakni Annas Maamun. “Dalam ijazah SR dan SMP, incumben tersebut disinyalir bernama Anas Makmoen. Setelah menjabat anggota DPRD, ganti nama menjadi Anas Makmun dan sekarang berubah lagi menjadi Annas Maamun. Kalau KPUD Rohil mau jujur, adil dan transparan, jangan ada tebang pilih

dalam melakukan verifikasi Persyaratan administrasi Anas Maamun yang maju kembali pada pemilukada 2011 ini, jika benar ada kesalahan nama tanpa ada pembetulan oleh instansi terkait sebaiknya jangan diterima. KPUD harus independen, bebas dari intervensi dari pihak manapun. Menurut Anirzam jangan karena merasa tersaingi balon lain, lalu mencari-cari kesalahan. Kalau takut berkompetisi, sebaiknya incumben mundur dari pada kalah dalam pertarungan di pemilukada mendatang. Dari peta politik di 12 Kecamatan, hasil survei NCW dibeberapa Desa dan Kecamatan, incumben tak bakalan menang melawan kandidat lainnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penilaian masyarakat, pertama faktor usia sudah memasuki 74 tahun. “Ngapain dipilih jompo, masih ada yang mudamuda dan agresip memimpin Rokan Hilir 5 tahun ke depan,” imbuhnya. Keterangan dihimpun KPK Pos menyebutkan kalangan aktifis LSM bakal me-

ngadukan Azhar Syakban ke Kejaksaan Tinggi Riau terkait ijazah yang digunakan Azhar Syakban atas nama Azhar Syukran. Setelah itu dikabarkan akan digugat perdata ke Pengadilan Negeri terkait penggunaan Ijazah atas nama Azhar Syukran untuk kelengkapan administrasi dalam mengikuti test kompetensi di KPUD Propisi Riau tahun 2008 lalu. Informasi berkembang salah satu LSM telah menelusuri Ijazah yang dimiliki Azhar Syakban atas nama Azhar Syukran ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang. Sumber di Padang menyebutkan kabarnya Azhar Syakban tidak pernah mengikuti ujian persamaan SLTA di Sumatera Barat pada tahun 1980 lalu. Yang mengikuti ujian persamaan adalah Azhar Syukran. Polda Riau saat melakukan pemeriksaan terkait ijazah yang dimiliki Azhar Syakban atas nama Azhar Syukran tidak menyebutkan asal ijazah diperoleh dari sekolah mana dan dari daerah mana. Sementara Propinsi Sumatera Barat terdiri 17 Kab/Kota.(PUR)

Defisit 11,9 M, KUA dan PPAS Subulussalam Disahkan SUBULUSSALAM - kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/ PPAS) APBK Subulussalam 2011 disahkan, Selasa kemarin dengan ditandatangani Walikota Subulussalam Merah Sakti SH dengan unsur Pimpinan DPRK setempat. Namun Nota KUA dan PPAS yang diajukan tim TAPK Subulussalam mengalami defisit Rp11,9 milyar. Pada kesempatan itu Walikota mengatakan tahun ini terjadinya defisit anggaran cukup tinggi, namun beberapa upaya telah kita lakukan seperti berupaya meningkatkan DAK dan DAU Subulussalam. Disisi lain terang Sakti, penerimaan CPNS mempengaruhi keuangan Pemko Subulussalam, maka sengaja diperketat aturan bagi CPN yang lulus. Seperti tidak mengajukan surat pindah selama 8 tahun tahun, karena penerimaan CPNS itu menggunakan anggaran APBK Subulussalam. Salain itu, defisit

terjadi dipengaruhi adanya penambahan sejumlah lembaran daerah antara lain, BPBD, Kantor Arsip dan Perpustakaan, Pelayanan Perizinan Terpadu, MPD, MAA, MPU dan Baitul Mal. Namun demikian pemerintah tidak boleh lelah. “Kita terpaksa melakukan berbagai cara untuk menarik dana dari APBP atau percepatan daerah terpencil, dan untuk itu diharapkan kepada seluruh SKPD lebih bijaksana menjemput ‘kue’ dari Provinsi dan Pusat,”kata Walikota. Desakan publik untuk menempatkan putra daerah menduduki jabatan di SKPD karena, Sakti mencontohkan seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diduduki putra daerah pada tahun 2010, tidak mampu mendatangkan kue-kue dari provinsi, apalagi dari pusat. “Ia hanya mampu menghabiskan dana APBK saja, coba kita bayangkan,”katanya lagi. Karena itu Sakti mengharapkan seluruh elemen dapat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan Subulussalam.(KAR)

KPKPOS /ISTIMEWA

KUA/PPAS - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH sedang menandatangani KUA-PPAS disaksikan Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala, selasa (18/01) di Gedung DPRK setempat di Jln Pertemuan(atas). SAMBUTAN - Para peserta eksekutif dan legislatif sedang mendengarkan sambutan Walikota Subulussalam saat penandatanganan KUA-PPAS Kota Subulussalam

AEKKANOPAN - Di kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), akibat, tergesa- gesa petinggi daerah otonomi baru menyusun kelengkapan struktur daerah, dimanfaatkan pejabat bermental korup untuk menyusup masuk di jajaran pemerintahan. Al hasil, bukan kemajuan yang terjadi tapi koruptor semakin bertambah. Dinas Pertanian Labura yang berhubungan langsung dengan petani ditengarai menjadikan pejabatnya leluasa mengelabui petani. Seperti yang dialami Kelompok Tani (Poktan) Pulo Dogom Bawah Kecamatan Kualuhhulu salah satu penerima dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp.375 juta. Bansos yang bersumber dari APBN tersebut dialokasikan untuk pembuatan proyek pencetakan sawah seluas 50 hektar. Ketua Poktan Pulo Dogom Bawah Sariman, diduga telah dijadikan alat pejabat Dinas Pertanian Labura untuk menggerogoti aliran dana bansos tersebut. Bagaimana tidak, kendati dana Rp375 juta masuk ke rekening kelompok tani, namun saat pencairan harus melalui persetujuan Kadis Pertanian sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Termasuk Kabid PLA sebagai Panitia Pengawas Tehnik Kerja (PPTK) proyek tersebut. Dugaan Ketua Poktan ini menjadi alat mainan para pejabat, saat ini merupakan isu santer di daerah ini. Kendati Sariman telah mengambil dana Rp75 persen dari keseluruhan anggaran, namun sebagian besar masuk ke kantong oknum Kadis Pertanian Ir.Wasington dan oknum PPTK Ir Sodrus Said Nasution serta Bendahara dana Bansos Agus Hamri. Pantauan KPK Pos di lapangan, dugaan ini sulit ditampik kebenarannya. Saat wartawan KPK Pos bertemu Sodrus Said Nasution di ruanga kerjanya mengatakan segala yang menyangkut urusan pencairan dana proyek antara pihak poktan dan PPK (Kadis Pertanian). “Jadi saya bisa saja tidak mengetahui berapa jumlah dana yang sudah dicairkan dan kita tidak mengetahui kalau ada pemotongan- pemotongan dana tersebut. Itu bisa ditanyakan kepada PPK sebab urusan pencairan itu urusan PPK," ucapnya. Semestinya sebagai PPTK, Sodrus memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam proses pencairan, sebab sebelum pencairan dilakukan Poktan, PPTK harus terlebih dahulu PPTK memberikan penilaian terhadap hasil kerja. Naifnya lagi, ketika ditanya jumlah volume kerja hingga saat ini, oknum PPTK ini juga tidak dapat merinci dengan pasti. "Setahu saya kelompok tani sudah bekerja dan saat ini juga masih melaksanakan pekerjaan. Namun saya belum bisa mengatakan jumlah volumenya secara pasti, kita tunggu hasil laporan dari Poktan, baru nanti kita turun ke lapangan meninjau dan mencek kebenarannya. “Di lapangan kan ada plank proyeknya berapa luas areal yang dikerjakan," kelitnya dan terkesan menutupi. Sementara saat ini kondisi di lapangan, hasil pekerjaan pembuatan pencetakan sawah persentasenya tidak lebih dari 40 persen. Di perkirakan hingga kini yang sudah rampung hanya 20 hektar dari 50 hektar. Padahal pengerjakan pencetakan sawah baru mestinya harus diselesaikan sebelum masa anggaran 2010 berakhir. Bendahara dana Bansos Agus Hamri yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/ 01) terkait persoalan ini memberi jawaban setali tiga uang dengan PPTK. "Hingga saat ini pihak Poktan telah mencairkan dana sebesar 75 persen dari anggaran. Namun kita belum mengetahui sejauhmana hasil kerja poktan. Kemarin kita sudah turun ke lapangan dan pihak poktan masih bekerja. Masalah keterlambatan penyekesaian pekerjaan, kita sudah bertemu pihak Dinas Pertanian Sumut dan memberikan keluangan jadwal penyelesaian hingga akhir Januari," ujarnya. (RP)

2011, Listrik Jambi Bebas Pemadaman

Sejumlah Pembangkit Bakal Dibangun JAMBI - Di 2011 ini, pihak PLN berjanji tidak akan ada lagi pemadaman bergilir untuk wilayah se- Sumbagsel, khususnya Kota Jambi. Hal ini diungkapkan langsung GM PLN S2JB Sumbagsel, Nandi Ranadireksa, ketika di wawancarai sejumlah wartawan, usai acara makan malam dan cultural night pada rapat kerja triwulan IV tahun 2010 di gedung Ratu Convertation Centre, barubaru ini. “Untuk Kota Jambi, rekan wilayah Kit (wilayah pembangkit listrik, red) Sumatera Bagian Selatan, sudah tanda tangani sewa PLTG dengan daya 2 x 50 mega watt di Payo Selincah untuk memenuhi kebutuhan listrik Jambi,” ungkapnya. Ia menegaskan, untuk semua wilayah se- Sumbagsel, dimatanya, tidak ada bedanya sama sekali. “Semua wilayah Sumatera ini punya masa depan

yang cerah,” ucapnya. Dalam kata sambutannya, ia mengakui, prospek Jambi untuk lebih maju sangat bagus. Oleh karenanya, kebutuhan listrik Jambi harus segera dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan listrik tersebut, ia berharap, dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Jambi. Ditanyakan, berkenaan dengan status PLN Kota Jambi yang saat ini masih berstatus cabang ? ia mengatakan, tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. “Apapun statusnya, PLN akan melayani sebaik-baiknya. Yang pasti, kita akan memberikan semua pelayanan yang terbaik. Statusnya apa tiu semua sama saja,” ucapnya. Ia juga mengungkapkan, untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan listrik di beberapa daerah dalam Kota Jambi, rencananya, akan mengoperasikan beberapa pembangkit listrik di beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi. Salah satunya PLTU Sarolangun yang akan sege-

ra dioperasikan pada sebelum 31 Januari mendatang. ''Kita harapkan, sebelum 31 sudah bisa digunakan,” cetusnya. Selain itu, ia menyebutkan, akan membangun PLTU di Kabupaten Kuala Tungkal. “Besaran dayanya yakni 2 x 7 mega watt,” ujarnya. Selain PLTU tersebut, pada rencananya, PLN juga akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga gas (PLTG) sebesar 12 mega watt di Sungai Gelam. “Kita akan sewa selama 6 tahun dan akan memanfaatkan 12 mega gas di Sungai Gelam itu,” janjinya. Sementara itu, di singgung berkenaan dengan listrik prabayar. Ia mengatakan, berkenaan dengan listrik prabayar, akan langsung di komersilkan, bukan lagi percontohan“Tahun ini akan dimulai 8000 unit dulu,” katanya.

H Tambunan, Humas PLN, kemarin menyebutkan untuk listrik prabayar ini, akan lebih dulu dilakukan bagi karyawan PLN. Listrik prabayar ini akan kita sosialisasikan dulu. ''Mungkin untuk awal, ke PLN dulu, setelah itu baru ke masyarakat,” ungkapnya. Ia juga mengatakan, listrik prabayar ini akan dilakukan kepada pelanggan baru, dengan arti kata, yang akan memasang jaringan baru. Setelah lengkap semua persyaratannya, untuk yang pasang baru, akan kita buat listrik prabayar. Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk pelanggan lama, tidak menutup kemungkinan untuk dibuatkan listrik parabayar. Namun, harus dibuatkan ampere baru. “Ini akan kita lakukan bertahap, perlahan. Tidak mungkin langsung. Yang lama juga bisa dibuat listrik prabayar, tapi harus pasang ampere baru,” jelas Tambunan.

Saat ini, lanjutnya, ada sekitar 300.000 lebih pelanggan PLN di Provinsi Jambi ini. Di 2011, ada sekitar 30.000 pelanggan yang ada dan masuk dalam daftar tunggu untuk dipasangkan jaringan listrik baru. Namun, ia mengatakan, dari jumlah terse-but, tidak semuanya akan bisa dilakukan pemasangan jaringan baru. “Tidak semuanya akan bisa terpasang. Saat ini, beban puncak (waktu malam, red) Provinsi Jambi mencapai 150 mega watt. Sedangkan minimum bebannya 70 mega watt,” pungkasnya. Gubernur Jambi, yang pada acara tersebut, diwakili oleh Sekda Provinsi Jambi, AM Firdaus mengungkapkan, adanya listrik merupakan salah satu tujuan untuk menuju hidup yang lebih baik. Ia berharap, pihak PLN dapat menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat. “Jangan sampai ada lagi listrik yang hidup mati dan merugikan masyarakat,” cetusnya.(JE)


KPK POS

7

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

Tak Aman Pemindahan Pasar Glugur Ditunda RANTAUPRAPAT - Kalau kemanan tidak terjamin, ada baiknya pemindahan Pasar Glugur ditunda. Demikian dikatakan Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusunan Siregar usai mendengarkan ekspos dari koordinator tim sosialisasi, verifikasi, pendataan ulang pedagang dan persiapan pengoperasian pasar gelugur Rantauprapat di ruang data dan karya kantor bupati, Kamis (20/11). Bupati mengatakan itu berkaitan dengan keadaan Pasar Glugur yang terbuka tanpa pagar pengaman, baik di pintu masuk maupun kios pedagang, sehingga dikhawatirkan mengundang timbulnya aksi pencurian dan penjarahan. Ditambahkan saat pemindahan pedagang, sebaiknya mengutamakan skala prioritas yakni mereka yang benarbenar tercatat sebagai pedagang di Pasar Baru dan Pasar Lama. Banyak contoh pemindahan pasar maupun pedagang kaki lima (PKL) tidak menimbulkan gejolak, tetapi banyak juga yang gagal. “Hal itu tentunya tidak terlepas dari pendekatan dan sosialisasi yang kita lakukan”, ujar Bupati. Koordinator Tim Sosialisasi, Verifikasi, Pendataan Ulang Pedagang dan Persiapan Pengoperasian Pasar Gelugur Rantauprapat, Drs Karlos Siahaan, menyampaikan pemindahan pasar baru dan lama direncanakan 27 Januari 2011 mendatang. Dari verifikasi yang dilakukan, di Pasar Glugur terdapat 813 unit kios dan 607 unit meja beton, dengan jumlah keseluruhan 1.420 unit. Dari data itu terdapat selisih sebanyak 121 kios. Kelebihan kios ini direncanakan akan diberikan kepada PKL yang berada di sepanjang Jl Diponegoro dan KH Ahmad Dahlan. Dijelaskannya juga, pengadaan arus listrik ditanggung Pemkab Labuhanbatu hanya sebatas pengadaan jaringan sampai lokasi Pasar Glugur. Sementara pemasangan instalasi ke kios-kios ditanggung pedagang. Disinggung masalah keamanan, Karlos Siahaan yang juga Asisten Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu mengatakan, keamanan kios ditanggung masing-masing pedagang dikoordinir Dinas Pasar dan Kebersihan. Sementara kriteria peningkatan status dari pedagang dangau-dangau di Kompleks Pasar Baru ke Kios dan Perekrutan PKL untuk menempati kios dan meja beton di Pasar Gelugur Rantauprapat adalah memiliki Surat Keterangan Usaha, lamanya berjualan, volume dan ukuran tempat berjualan, dan jenis usaha. Turut memberikan arahan Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar, Dandim 0209/LB Letkol Inf Iman Sakti Zebua dan anggota DPRD dari Komisi A H.Ali Akbar Hasibuan.(HAH)

POLITIK

SUMUT

Penggantian KTP Karena Kelalaian, Tetap Bayar RANTAUPRAPAT - Penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran disebabkan kelalaian pemiliknya tetap harus membayar biaya administrasi sesuai Perda. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Ir Hj Esty Pancaningdiah M.Si di ruang data dan karya kantor bupati, Kamis (20/11).

Suhary Hadiri Wisuda Sarjana Universitas Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Labuhanbatu Suhary Pane SIP dan Muspida Plus tampak menghadiri acara Wisuda 664 sarjana Universitas Labuhanbatu (ULB) di Lapangan Ika Bina, Kota Rantauprapat Selasa kemarin. Setelah prosesi pelantikan yang dihadiri ribuan keluarga wisudawan, Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu DR H Amarullah Nasution SE, MBA memaparkan, jumlah alumni ULB yang diwisuda 664 orang. Alumni Ekonomi 52 orang, Hukum 34 orang, Pertanian 11 orang, Pendidikan Biologi 158 orang, Matematika 134 orang, Sejarah 90 orang dan PPKN 132 orang serta D-III Ahli Komputer 53 orang. Dengan demikian sampai wisuda angkatan ke IX tahun 2011 ini, jumlah sarjana yang telah ditetaskan ULB mencapai 2. 525 alumni berasal dari seluruh Kab/ kota di Sumatera Utara bahkan

luar provinsi. Di antaranya 70 persen alumni putra daerah Labuhanbatu. Doktor juga anggota DPRD Sumatera Utara ini mengatakan, sangat berbahagia dan senang karena baru pertama Muspida Plus hadir pada acara yang sudah 9 kali digelar. Saat ini bertambah aset masyarakat Labuhanbatu, bagi lulusan berprestasi akan diberikan bea siswa meneruskan kuliah ke jenjang Program S-2 sesuai program studi masingmasing. “Segera daftar diri ke Kampus ULB untuk diadakan penyaringan dan selamat wisuda, jangan lupa almamater,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Labuhanbatu Suhary Pane SIP menyampaikan pesan ketidakhadiran Bupati dr. Tigor P. Siregar. Selain ucapan selamat, Wakil Bupati juga menitipkan pesan kepada wisudawan agar selalu mengamalkan tri dharma perguruan tinggi. Sementara itu Ade Parlaungan Nasution SE MSi mewakili para Ketua Sekolah Tinggi mengungkapkan mereka selalu berupaya memberikan konsep yang jelas dengan menyusun program perkuliahan. Hingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna lulusan, tanpa melupakan perkembangan teknologi.(HAH)

Stadion Binaraga Tak Terawat, Bupati Kecewa RANTAUPRAPAT - Kondisi stadion Binaraga yang pembangunannya menghabiskan dana milyaran rupiah kini kondisi terbengkalai terutama dari sisi perawatan. Hal itu membuat Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar Sp.PD kecewa. Kekecewaan itu terungkap saat bupati melakukan sidak ke lapangan sepak bola yang terletak di Jalan Binaraga Rantauprapat, beberapa waktu lalu. Bupati mengatakan, pihak pengelola stadion harus sungguhsungguh merawat dan tanggung jawab pengelola yaitu Dinas Pemuda Dan Olahraga. ”Kondisinya sungguh memperihatinkan, saya sangat kecewa,” ujarnya. Menurutnya, kontruksi bangunan memang sudah baik, namun karena perawatan minim, lapa-

ngan ini tidak layak untuk sebuah pertandingan besar. Kondisi rumput lapangan sudah terlihat sangat jauh mutunya. Untuk itu, Senin 17 Januari bupati akan memanggil pihak terkait pengelolaan stadion dan melibatkan pihak lain yang memang memahami persoalan bagaimana mencari solusi agar Stadion Binaraga ini menjadi salah satu stadion terbaik di Sumatera Utara. Kita akan mencari solusi untuk pembenahan agar stadion ini baik,” tegasnya seraya melihat papan plank proyek dengan anggaran sekitar 5 milyar tahun 2009 di lokasi lapangan. Harapan Bupati setelah adanya perbaikan secara terstruktur, stadion ini akan dilengkapi dengan fasiltas sarana pendukung yang berstandar nasional, penerangan, ruang ber

AC bagi kamar ganti pemain dan juga lintasan di area stadion di akan di upayakan di tahun 2012. Kebutuhan itu sangat terkait dengan prestasi sepak bola di Labuhanbatu di masa akan datang sehingga ada manfaat untuk meningkat PAD bila stadion ini di kunjungi para pengemar sepak bola,” ucap Tigor seraya mengatakan akan mengajukan bantuan ke Menpora untuk kelengkapan fasiltas di stadion ini. Terkait hal itu Sang Bupati ini lalu memerintahkan Sekdakab, Kadis Pora dan Kakan Kesbang Linmas dan Pemerhati Bola sesuai dengan koordinasi ke tiga pejabat itu Senin 17/01 di ruang data karya sesuai sertijab 12 Eselon II untuk menghitung dana awal untuk pemugaran kondisi lapangan yang memprihatinkan itu. (HAH)

Esty menjelaskan, yang termasuk kelalaian adalah hilang dan rusak. Rusak termasuk salah pengetikan karena adanya kesalahan data yang masuk ke komputer. Yang tergolong gratis, belum memiliki KTP, KK dan akte kelahiran, penggantian KK karena adanya penambahan anggota keluarga, adanya perkawinan/ perceraian (pemacahan KK dan perubahan status perkawinan), pindah datang, musibah disebabkan kebakaran dan bencana alam. Karena itu Hesty meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar berhatihati memasukkan data seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir. “Kalau ada kesalahan dalam memasukkan data itu tanggungjawab mereka dan menggantinya harus membayar sesuai Perda,” tegasnya. Secara khusus Hesty mengungkapkan, pelayanan gratis pembuatan KTP ini tidak membuat masyarakat melupakan kewajibannya, seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban dan ada kemungkinan setiap pembuatan KTP di Kelurahan/Desa serta di Kantor Camat, soal PBB akan ditanyakan. Untuk itu, kata Hesty, jangan salahkan pihak kantor camat, desa/kelurahan apabila mereka tidak melayani pembuatan KTP karena masyarakat tidak bisa memperlihatkan bukti pelunasan PBB. “Jangan jadikan ini alasan pihak kantor camat, desa/kelurahan mempersulit mereka dalam pembuatan KTP gratis ini”, kata Hesty. Dalam ekspos itu diperoleh informasi, jumlah penduduk Labuhanbatu tahun 2010 414.417 jiwa. Yang memiliki KTP hanya 60.220 jiwa atau 18,49 persen. Demikian juga kepemilikan KK hanya 54.339 KK (48,33%) dari 112.413 KK yang ada. “Dari data tersebut dapat disimpulkan, kepemilikan KTP dan KK di Labuhanbatu masih rendah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus,” ujar Esty.(HAH)

Pembangunan Tapsel Perlu Dipercepat MEDAN - Adnan Buyung Nasution melihat pembangunan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan perlu dipercepat. Kondisi ini terjadi karena banyak putra daerah Tapanuli Bagian Selatan yang menjadi orang-orang besar tingkat nasional, tapi tidak memperhatikan kampong halamannya. Adnan mencontohkan, Jendral AH Nasution, Williem Iskandar dan lain-lainnya. Namun, banyaknya tokoh-tokoh besar itu, banyak juga yang lupa akan kemajuan kampung halamannya. "Saya bersama putraputra Tapanuli Selatan lainnya berusaha untuk kembali

membangun Tapanuli Selatan. Pembangunan ini akan kita khususkan untuk generasi muda Tapanuli Selatan," ujar Adnan Buyung Nasution, di VIP Room Bandara Polonia, Jumat (21/1). Adnan juga menjelaskan, dirinya memang tidak pernah dilahirkan dan tinggal di Tapanuli bagian selatan. Namun, dirinya merasa ingin membantu baik moril maupun materil dalam membangun Tapanuli bagian selatan. "Saya akan membantu baik materil maupun moril. Sebagai putra daerah, akan saya bantu semampu saya," tuturnya. (SBC)

Drs H Dwi Anang Wibowo M.Pd, Kadis P dan P Binjai

“Zerba Sukimawa Bea” Isi Waktu Luang dengan Membaca DRS H Dwi Anang Wibowo patut diacungi jempol. Sosok ini dalam mengisi waktu luang dihabiskan dengan membaca buku untuk menambah wawasan dan menyalurkan hobinya sebagai pecinta pendidikan. “Saya suka jalan-jalan, tapi hanya untuk menenangkan pikiran. Ke mall saya tidak suka jalan-jalan, lebih baik membaca buku di rumah,”katanya Atas kecintaan dan dedikasi pada pendidikan, ia berusaha menyekolahkan tiga anaknya hingga keperguruan tinggi. “Anak saya yang pertama Alfa Yolanda, saat ini kuliah semester III di Unimed, anak kedua Pristisal Wibowo, kuliah di USU Semester I dan anak ketiga Febri, kuliah Semester V Kedokteran,”ungkap Anang. Anang juga mengaku istrinya Hj Yusni SH, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. “Meski kami berdua PNS, kesederhanaan tetap tercipta dalam keluarga, agar kelak anak-anak kami dapat meniru kehidupan sederhana seperti apa yang saya alama hulu,”kata Anang. Selain aktif di dunai pendidikan, ternyata Anang juga aktif di kepemudaan dan masyarakat. “Selain menjalin haroniasasi juga untuk mendapatkan info tentang pendikan. Mana tahu ada keluhan tentang pendidikan di sekitar lingkungan kita,” ucapnya.

Dalam perjalanan meniti karir dan kehidpan, tentu setiap orang pernah terbentur dengan berbagai permasalahan. Terkadang datang silih berganti sehingga membuat kita merasakannya begitu berat. Masalah juga bisa membuat manusia, emosi, lupa dan lalai dan mungkin saja berujung pada perbuatan yang menyimpang. Namun berbeda dengan Drs H Dwi Anang Wibowo, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kota Binjai yang baru saja dilantik Wali Kota Binjai, HM Idaham. Baginya masalah harus diselesaikan, karena itu ia tetap ulet dan terus belajar menghadapi berbagai masalah yang menimpanya. Pelajaran berharga itu diperoleh Anang semenjak masih kanak-kanak. Di masa kecilnya bersama keluarga menjalani kehidupan sederhana di Kel Mencirim, Binjai Timur. Anang sendiri dilahirkan di Kota Malang 30 Januari 1958 silam. Dalam menapaki kehidupan, Anang memiliki moto “Zerba Sukimawa Bea” atau tidak ada kebahagian tanpa pengorbanan. Anang juga memiliki sikap disiplin dalam setiap pekerjaan dan itu sudah diterapkan semenjak masih kuliah hingga menjadi pejabat. Berikut ini petikan wawancara wartawan KPK

Pos Sabar Simnjuntak bersama Drs H Dwi Anang MPd, baru-baru ini saat disambangi di ruang kerjanya. KPK Pos : memegang jabatan seperti saat ini, apakah merupakan cita-cita sejak kecil atau kebetulan saja dipercaya pimpinan? Drs H Dwi Anang MPd (Anang) : Kalau jabatan saya saat ini memang sudah menjadi cita-cita sejak kecil, bukan kebetulan. Sebab, sejak kecil, saya sangat senang dunia pendidikan dan ingin mengabdikan ilmu kepada anak bangsa. KPK Pos : Tamat SMP, pendidikan apa yang bapak ambil? Anang : Karena saya ingin menjadi seorang guru, begitu tamat SMP, saya lanjut ke sekolah kejuruan di Kota Binja, dulu disebut SPG (Sekolah Pendidikan Guru). KPK Pos : Bapak berasald ari keluarga sederhana, apa upaya yang bapak lakukan untuk menyelesaikan sekolah hingga perguruan tinggi? Anang : Selama kuliah, saya tidak pernah meminta uang pada orangtua dan itu prinsip saya. Keinginan kuat meraih cita-cita membuat saya berjuang keras. Salahsatu yang saya lakukan kuliah sambil bekerja menjadi seorang guru. KPK Pos : Sejak tahun berapa bapak menekuni pekerjaan sebagai seorang

guru? Anang : Saya tamat SPG tahun 1977, lalu diangkat menjadi guru SD Negeri 02759 di Kelurahan Mencirim Binjai Timur. Kemudian guru di SD Negeri 023895 yang berada di Jln Pengeran Diponogoro. KPK Pos : Adakah penghargaan yang bapak terima waktu itu? Anang : Ya… saya dianugrahi penghargaan guru teladan tingkat Binjai dan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1987. Dari SD Negeri 023895 saya ditetapkan menjadi pilot projek Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Bahkan, saya sempat dapat show team ke London selama 4 bulan. Selama saya mengajar, saya juga kuliah di IKIP tamat tahun 1985. KPK Pos : Jabatan apa yang pertama kali bapak raih? Anang : Ya pertama, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Dasar di Langkat tahun 2001. Saat otonomi daerah, saya menjadi Kasubdis Pendididkan Dasar di Dinas P dan P Langkat, lalu menjadi Kabid sampai 2008 dan pindah ke Provinsi Sumut. Pernah menjadi Ketua Ujian Nasonal dan UASBN di Dinas P dan P Provinsi Sumut. Maret 2010 saya diangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pelayanan Khusus Dinas P dan P Provsu. KPK Pos : Masih ada jabatan, selain itu? Anang : Ya…jabatan

terakhir ya di sini sebagai Kadis P dan P Binjai. Tepat 11 Januari 2011 saya diangkat dan dipercaya Walikota Binjai untuk mengemban amana sebagai Kepala Dinas P dan P. KPK Pos : Kendala apa saja yang pernah bapak alami selama menjalani karir? Anang : Kendala, ya banyak sekali, tidak dapat disampaikan satu persatu. Semua kendala yang menghadang karir saya hadapi dengan ulet dan terus belajar. Hasilnya tahun 2003 saya menyelesaikan S2 di Unimed. KPK Pos : Begitu menerima jabatan sebagai Kepala Dinas, hal apa yang pertama kali bapak lakukan? Anang : Pertama tentu beradabtasi dengan seluruh pegawai dengan memperkenalkan diri dan melihat situasi. selanjutnya, saya memulai pekerjaan dari yang ringan terlebih dahulu. KPK Pos : Apa yang bapak terapkan pada seluruh pegawai? Anang : Awalnya merombak cara kerja, baru menerapkan disiplin. Itu dimaksudkan agar pendidikan di Kota Binjai menjadi lebih baik. Dan tugas itulah yang diberikan Walikota ketika menempatkan saya sebagai Kepala Dinas P & P. Mudahmudahan, harapan walikota dan wakil Walikota terhadap dunai pendidikan di kota ini

berjalan dengan baik. KPK Pos : Terkait Disipilin, apa yang sudah bapak lakukan? Anang : Setiap hari saya perintahkan seluruh pegawai apel dan langsung saya pimpin. Upaya ini saya lakukan untuk menanamkan rasa disiplin seluruh pegawai. Karena memang saya melaksanakan pekerjaan penuh dengan disiplin dan rasa tanggungjawab. Buktinya saya siap menandatangani berkas dalam berdiri sekalipun serta siap melayani setiap orang yang membutuhkan. KPK Pos : Ada upaya yang lain? Anang : Ya, memberikan pelayanan terbaik, mulai dari Kantor Dinas P dan P sampai ke sekolah-sekolah. Dengan ilmu dan pengalaman yang saya miliki, mudah-mudahan dapat diterapkan pada pendidikan di Kota Binjai. KPK Pos : Apa harapan Bapak pada seluruh pegawai dan guru di Kota Binjai? Anang : Tentu seluruh pegawai bisa bekerjasama dengan baik untuk kebaikan bersama. Untuk para guru, berharapk dapat membimbing siswa dengan sabar. Jangan lagi terdengar terjadi kekerasan terhadap siswa termasuk perbuatan yang menyimpang dari aturan. Saya mengajak semuanya bangki guna meningkatan kualias pendidikan di Kota Binjai.


KPK POS

8

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

POLITIK

Jalur Hijau di Medan Makin Kritis…? MEDAN - CP Nainggolan, salah seorang anggota Komisi D DPRD Kota Medan mengatakan bahwa p e r u b a h a n peruntukan di 12 lokasi di Kota Medan telah melalui kajian dan pembahasan oleh tim Pemko Medan. Komisi D juga menggunakan dasar kajian yang d i s e r a h k a n pemerintah sebagai bahan pertimbangan sebelum menyetujui dilakukannya perubahan perutukan tersebut. Hal itu disampaikan CP Nainggolan saat ditemui KPK Pos beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Kota Medan. Termasuk tiga lokasi yang merupakan jalur hijau diubah jadi lahan pertokoan dan perdagangan. Ketiga lokasi itu adalah perubahan peruntukan tanah di Jln A.H Nasution Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor atar permohonan Suka Ginting, dari jalur hijau menjadi Pertokoan/Perdagangan untuk dibangun 3 unit rumah toko (Ruko). Perubahan peruntukan tanah di Jln A.H Nasution Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor atas permohonan Suka Ginting, dari jalur hijau menjadi Pertokoan/Perdagangan untuk dibangun 9 unit rumah toko (Ruko). Perubahan peruntukan tanah di Jln Tengku Cik Ditiro No.110 Kelurahan Madras Kecamatan Medan Polonia atas permohonan Ng Kwang Eng, dari Jalur Hijau menjadi Pertokoan/Perdagangan untuk dibangun 1(satu) unit restoran. Awalnya beberapa anggota dewan menolak dilakukannya perubahan peruntukan lahan terutama tanah yang masuk wilayah jalur hijau. Namun saat paripurna, anggota dewan dan fraksi-fraksi lebih banyak yang menyetujuinya. “Memang dalam hal ini DPRD hanya berfungsi untuk melakukan pengawasan, sedangkan kajian dan analisis itu merupakan domainnya Pemeritah Kota,”kata Naiggolan. Karena itu, lanjut Nainggolan DPRD Medan melalui Komisi D mengajukan sejumlah syarat atas dilakukannya perubahan peruntukan tanah tersebut. Persyaratan itu nantinya akan dituangkan ke dalam surat walikota untuk dipenuhi pihak pengembang. Salah satunya adalah pihak pengembang harus menyediakan daerah resapan air yang bertujuan antisipasi banjir. Kita dari DPRD, kata Nainggilan akan terus melakukan pengawasan pemenuhan persyaatan tersebut. Seringkali jadi permasalahan adalah pengembng nakal yang cenderung tak melaksanakan aturan. “Kami berwewenang dan bertugas mengawasi dan berharap pengembang melaksanakan aturan yang disepakati,”ucapnya. Menurut Nainggolan rusaknya Medan, dikarenakan pengembang dan eksekutor tidak memenuhi aturan. Sehingga daerah resapan air tak di penuhi dan minimnya jalur hijau. Saat masalah itu ditemukan pemeritah juga tidak memberi sanksi tegas. Dijelaskan Nainggolan, dalam keputusan perubahan peruntukan tersebut terpadat aturan tegas. Misalnya akan pembongkaran ruko/ bangunan jika pihak pengembang tidak memenuhi ketentuan yang ada. Ke depan kita berharap semua pihak mau terlibat mengawasi permasalahan ini sebagai bentuk antisipasi Medan tidak tenggelam. Ditempat terpisah Ibu Endang penduduk Gang Palem Jln T. Cik Di Tiro No.110 Kelurahan Madras Hulu, saat ditanya tanggapannga seputar perubahan peruntukan lahan di wilayah tempat tingglanya. Endang mengaku tidak tau adanya perubahan peruntukan tersebut. “Ya terserah pada para pengambil keputusan, namun jika dilakukan perubahan peruntukan maka harus dibuat parit atau aliran air. Sebab inikan daerah kawasan banjit, jika tidak ada aliran air yang baik bukan tidak mungkin Kel Madras Hulu ini akan terendam banjir,” ungkapnya.(TIE)

SUMUT

Nasib Fitriyus Terombang-ambing MEDAN – Banyak misteri atas lengesernya HM Fitriyus dari jabatan Sekda Kota Medan. Pasca serah terima jabatan Fitriyus tak pernah kelihatan di kantor Pemko Medan. Kepala BKD Kota Medan Lahum mengatakan kepada wartawan sebenarnya tidak ada batasan waktu buat fitriyus mengurus surat pindah. Dan masih terbuka kemungkinan jika Fitriyus masih mau menetap dan bertugas di Pemko Medan. Tapi apakah mengurus pindah ke Pemprov atau tetap menjadi kadis di Pemko Medan, pastinya harus mengurus surat dan rekomendasi dari BKD di tanda tangani walikota. Jika Fitriyus tetap bertahan

di Pemko Medan dengan track record jabatannya mantan sekda, kelihatan tidak wajar. Alasannya sederhana, itu melanggar azas kepatutan. Menurut Lahum, Fitriyus lebih baik melanjutkan jabatan ke Pemprov Sumut, meskipun bukan berarti Pemprov tidak berhak menolak jika tidak ada formasi. Jika itu maka pilihan Fitriyus adalah ke Kab/Kota. “Surat rekomendasi akan diteruskan ke Gubernur sebagai bahan pengkajian dan penilaian

lebih lanjut,”jelas Lahum. Langgar Mekanisme Pergantian Sekretaris Daerah Kota (Medan dari pejabat lama Fitriyus kepada pejabat baru Syaiful Bahri Lubis dinilai melanggar mekanisme dan dianggap tidak profeional. "Kalau pergantian dilakukan secara wajar maka insiden pelemparan pulpen tidak perlu terjadi, meski belum diketahui apakah ada unsur sengaja atau tidak. Namun yang jelas ada faktor lain, dibalik pergantian tersebut," ungkap Nuriono SH, Direktur LBH Medan, baru-baru ini. Nuriono, menambahkan pengangkatan Fitriyus sebagai Sekda langsung oleh Gubsu H

Syamsul Arifin. "Nah, apakah dalam pergantian ini sudah ada mekanisme yang dilaksanakan, terlebih lagi ini menyangkut masalah kepentingan publik," ujarnya. Menurutnya, pergantian Fitriyus pun tidak jelas, kenapa dan mengapa dia diganti. Jika dia bersalah, tambah Nuriono harus diumumkan ke publik. Selain itu lanjutnya, Fitriyus pun bisa menggugat Rahudman ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Mendagri jika memang ada pelanggaran pencopotan jabatannya. "Itupun, kalau ada keberanian yang harus dilakukan oleh para pejabat jika memang tidak

sesuai dengan mekanisme pergantian bisa menggugat pimpinan secara langsung," ucapnya. Lebih lanjut Nuriono mengatakan, secara umum pergantian jabatan dilingkungan pemerintahan biasa terjadi. Namun, harus ada alasan kuat kenapa dia diberhentikan dan tidak perlu ditutup-tutupi. Untuk itu dirinya berharap, ke depan dalam pergantian pimpinan harus ada ketaatan. "Walikota harus memikirkan jabatannya, prilaku baik membangun kinerja baik pada bawahannya. Sementara prilaku buruk juga akan membangun kinerja yang buruk bagi bawahannya," ungkapnya.(TIE/BSC)

PBB Targetkan 6,7 Juta Suara Pemilu 2014

Pj Wali Kota Tebing Tinggi Eddy Syofian dalam sebuah acara bersama para PNS belum lama ini.

Pemko Salurkan DDUB 17,575 M TEBING TINGGI - Sejak digulirkannya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tahun 2006, Pemko Tebingtinggi telah menyalurkan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB), baik melalui APBN maupun APBD sebesar Rp 17.575 milyar. “Program PNPM-P2KP Mandiri Perkotaan meliputi daya pembangunan sosial, lingkungan dan ekonomi, sedikitnya 8.089 masyarakat miskin di kota ini telah meningkat kemandiriannya”, ungkap Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian pada acara temu ramah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (LKMPNPM) Mandiri, Jum’at (14/1) di gedung Hj Sawiyah Nasution Jln Sutomo Tebing Tinggi. Secara rinci dipaparkan Eddy Syofian, hingga saat ini PNPM Mandiri Perkotaan di Tebingtinggi telah menyalurkan dana Daya Pembangunan Sosial Rp3,515 milyar, Daya Pembangunan Lingkungan Rp10,740 milyar dan dana Daya Pembangunan Ekonomi sebesar Rp2.001 milyar. “Tingkat partisipasi masyarakat yang mengembalikan pinjaman bergulir berasal dari bantuan sosial dan

ekonomi cukup baik yakni sebesar Rp2.001 milyar atau sekitar 75 persen”, papar Eddy Syofian. Menurut Eddy Syofian, ancaman penghidupan yang dihadapi masyarakat perkotaan saat ini adalah pangan, energi dan air. Dimana target pemenuhan air bersih sebesar 85 persen pada tahun 2014 baru terpenuhi sebesar 52 persen. Fungsi kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengembangkan potensi wilayah perkotaan adalah mengembangkan lahan pertanian berbasis perkotaan yang saat ini semakin terabaikan. Diakui, selama ini perhatian pemerintah daerah pada sektor ekonomi kerakyatan belum maksimal, sebab masih terfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun Eddy Syofian yang juga Kadis Infokom Sumut ini berjanji akan mengembangkan sektor ekonomi kerakyatan. “Sebenarnya, cukup banyak potensi ekonomi kerakyatan yang bisa dikembangkan, untuk itu perlu dibuat peta produk unggulan daerah agar terwujud ‘one village one product,” ucap Eddy Syofian. Sebelumnya, Kadis Pekerjaan Umum melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNPM Mandiri Perkotaan Kota Tebingtinggi Rudianto ST MT

dalam laporan dan ‘Expose Perkembangan PNPM Mandiri’ menyampaikan, total biaya yang sudah dilaksanakan untuk masing-masing kecamatan sebesar Rp 17,575 miliar terdiri dari Kecamatan Padang Hulu sebesar Rp 3,490 miliar, Padang Hilir Rp 3.060 miliar, Bajenis Rp 3,790 miliar, Rambutan Rp 3,840 miliar dan Kecamatan Tebingtinggi Kota sebesar Rp 3,395 miliar. Ada pun jumlah masyarakat yang telah menerima manfaat dari 730 kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Tebingtinggi sebanyak 39.697 orang meliputi pembangunan jalan lingkungan sepanjang 34.480,60 meter, pembangunan drainase 26.242,20 meter, rehabilitasi rumah 72 unit, pembangunan MCK 18 unit, pembangunan jembatan sepanjang 301 meter dan pembangunan pintu air sebanyak 5 unit. Selain dihadiri Pj Walikota Tebingtinggi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekdako H Hasbi Budiman, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) H Nizar Rangkuti, Kepala Bappeda H Marapusuk Siregar, Kadis Pekerjaan Umum HM Nurdin, Konsultan Manajemen Wilayah V Sumut, Susanti S.Sos M.Si para Camat dan kepala kelurahan serta stakeholder PNPM Mandiri Perkotaan se Tebingtinggi.(RS)

MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) DR. H. MS. Kaban, SE, MSi menargetkan partainya pada Pemilu 2014 bisa meraih 6,7 juta suara. "Target kita 6,7 juta suara, namun itu semua tergantung kita," kata MS Kaban saat memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) I DPW PBB Sumatera Utara di Asrama Haji Medan, baru-baru ini. Acara tersebut mengambil tema ‘Menegakkan tekad dalam mewujudkan ide kreatif menyongsong kemenangan PBB’ dihadiri seluruh DPC se Sumut berlangsung 14-16 Januari 2011. Dijelaskan Kaban, target 6,7 juta suara itu, harus dapat diraih untuk menghindari aturan ambang batas suara parlemen yang masih akan diberlakukan pada pemilu mendatang. “PBB pernah meraih dukungan rakyat lebih dari tiga juta suara, meski kemudian Pemilu 2009 gagal lolos. Pemilu 2014 dinilai sebagai momentum untuk meraih dukungan yang lebih besar lagi,” tegasnya. Menurut mantan menteri kehutanan ini, kita ikut pemilu lagi (2009) tapi belum mencapai raihan suara yang kita inginkan. Pemilu 2014 merupakan momen bagi kita untuk kembali bangkit. “Seluruh jajaran pengurus dan kader PBB di semua tingkatan harus merapatkan barisan dan benar-benar bekerja keras agar target 6,7 juta suara dapat diraih,” tegasnya. Kaban juga meminta kepada para pengurus yang merasa tidak sanggup, disarankan segera meletakkan jabatan. "Ketua DPC yang merasa tidak siap, saya minta segera menyerahkan jabatan, karena PBB sekarang berada pada posisi yang genting," ujarnya. Dalam kesempatan ini Kaban juga mengingatkan kepada para pengurus dan kader partainya bahwa partai politik bukan majelis taklim. "Parpol bukan majelis taklim. Manajemen parpol berbeda dengan manajemen majelis taklim," katanya. Dijelaskannya, manajemen parpol, adalah manajemen yang berbicara soal kekuasaan yang pada akhirnya bermuara kepada upaya-upaya merebut kekuasaan itu sendiri. “PBB, juga bukan organisasi kemasyarakatan (ormas), karena "fiqih" ormas sama sekali berbeda jauh dengan "fiqih" parpol,” jelasnya. Sebagai parpol, orientasi PBB adalah kekuasaan dan PBB juga berbicara soal kekuasaan itu. Sehubungan dengan itu, Kaban mengingatkan para pengurus dan kader PBB untuk menyadari posisi partai itu yang kurang beruntung dewasa ini.(MH)

Sampai Kiamat, Tokoh Lintas Agama Tak akan Berhenti KETUA Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin memastikan gerakan tokoh lintas agama tidak ada unsur politik. Gerakan ini adalah gerakan moral yang berujung untuk kemaslahatan rakyat secara keseluruhan dan berkeadilan. "Ini tidak berhenti. Kalau perlu sampai hari kiamat. Sampai hidup ini berakhir kita tidak pengaruh oleh tantangan dan ancaman," ujar Din Syamsuddin, di Jakarta, belum lama ini. Din mengaku sedih atas munculnya gerakan yang menghadang gerakan ini dengan menghujat dirinya, menuduh gerakan ini bagian dari upaya pemakzulan. Terlebih setelah dibentuknya posko-posko pengaduan. "Posko pengaduan adalah untuk mengumpulkan data akurat," tegasnya. Terkait munculnya kecaman pada dirinya, ia mengaku tidak akan gentar. Gerakan tokoh lintas agama akan terus bergerak sampai ada perubahan yang subtantif. "Gerakan ini adalah murni gerakan moral, tidak ada

yang menunggangi dan ditunggangi. Sementara itu pertemuan tokoh lintas agama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di istana negara, kemarin, dinilai tidak fair. Pasalnya, pertemuan tersebut berlangsung tertutup, padahal masyarakat Indonesia berhak mengetahui apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. "Badan pekerja sendiri menyayangkan pertemuan tersebut berlangsung tidak fair dan bersifat tertutup. Padahal publik berhak tahu," Kata anggota Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan, Chalid Muhammad, di Maarif Institute. Menurutnya, publik sangat kecewa terhadap proses dan hasil akhir dari pertemuan tersebut. Badan pekerja mencatat tak ada satu poin pun dari 19 poin kebohongan yang dinyatakan tokoh lintas agama. Menurutnya, pertemuan itu bukanlah akhir dari komitmen para tokoh lintas

agama untuk tetap menyuarakan nurani masyarakat bawah. Sementara itu, Juru Bicara Badan Pekerja, Fajar Riza Ul Haq mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak sepakat diadakannya pertemuan itu. Badan Pekerja, menurutnya, telah menganjurkan menunda pertemuan itu, karena waktunya belum tepat. Selain itu publik juga masih bersemangat memberikan data-data tentang kebohongan pemerintah. "Jadi pertemuan itu terlalu prematur," kata Fajar. Ia menambahkan, badan pekerja akan melakukan kampanye di kota-kota besar dalam rangka memperluas konsultasi publik terkait data-data kebohongan pemerintah. Terkait serangan balik dari pendukung pemerintah kepada sejumlah tokoh lintas agama dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan. Terlebih, jika pemerintah tidak merealisasikan janji yang dituntut tokoh lintas agama, maka massa akan termobilisasi dalam jumlah yang lebih besar.

"Spanduk-spanduk anti Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh lintas agama yang membeberkan kebohongan pemerintah akan menjadi pelumas ke arah yang tidak diinginkan," ujar anggota Tim Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama, Edwin Partogi, di Jakarta. Menurutnya, saat ini banyak organisasi dadakan yang justru mendukung pemerintah dan menghujat para tokoh lintas agama. Hal ini akan membuat kekacauan di tingkat masyarakat, karena apa yang disampaikan oleh tokoh agama adalah fakta dan dirasakan oleh mayoritas umat. "Organisasi dadakan sebaiknya berhenti. Akal pendek mereka pendek dan jangan tunggu masyarakat yang lebih besar bergerak dan membuktikan kebohongan ini," tegasnya. Seperti diberitakan, kantor Muhammadiyah pada akhir pekan lalu sempat didatangi kelompok mengatasnamakan Arus (Aliansi Rakyat Pendukung SBY). Mereka menghujat Ketua PP Muhammadiyah yang

dianggap sebagai inisitor gerakan tokoh lintas agama. Selain itu, ada juga gerakan yang mengatasnamakan Gadis (Gerakan Anti Din Syamsuddin) yang menyebarkan spanduk dan pamflet anti Din Syamsuddin yang bertuliskan "Din Provokator", dan berbagai spanduk kecaman lainnya Sebelumnya konstalasi politik di Senayan juga memanas pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yudusial revius terkait ketentua pasal 184 ayat (4) UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sejuah ini diketahui sudah 126 anggota DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat atas dugaan skandal Bank Century. "Sebenarnya kita cukup diteken 25 tandatangan saja untuk diagendakan Bamus agar dimasukkan dalam rapat paripurna," ujar anggota Komisi III DPR, yang juga anggota Tim 9, Bambang Soesatyo dalam konferensi pers di Gedung DPR,

Senayan, Jakarta belum lama ini. Yudisial reviu itu diajukan Bambang Soesatyo bersama anggota DPR dari Fraksi PKB Lily Wahid, dan anggota DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faisal Putusan MK itu jelas memiliki implikasi penting bagi konstalasi politik nasional. Proses pemakzulan terhadap presiden/wakil presiden bukan lagi menjadi persoalan sulit di DPR jika memang presiden/wakil presiden menyalahi konstitusi dan melakukan tindak pidana korupsi. Bambang Soesatyo menegaskan syarat kuorum dalam hak menyatakan pendapat yang tercantum di pasal 184 ayat 4 sama saja mengurangi hak konstitusional anggota DPR. "Akibatnya, DPR kemudian tidak bisa menjalankan fungsi check and balance terhadap kebijakan pemerintah," katanya. Dengan dikabulkannya gugatan ini, menurut Bambang, ke depan presiden tidak boleh bermain-main mengambil suatu keputusan.(BBS/MH)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

Jaspen Pardede : Walikota Kangkangi UU 32 Tahun 2004 BINJAI - Wali Kota Binjai HM Idahan dan Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan, di tahun 2011 ini tampaknya ingin memperlihatkan perubahan di Kota Binjai. Pasalnya, Idaham dan Timbas, melakukan mutasi besar-besaran terhadap 43 pejabat di tingkat eselon II dan III. Pelantikan 43 pejabat yang baru, sudah dilakukan di Aula Pemko Binjai beberapa Minggu lalu Pelantikan tersebut dihadiri seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Binjai. Sehingga, ruangan Aula Pemko Binjai, tidak dapat menampung seluruh SKPD yang hadir. Bahkan, sejumlah SKPD tidak segan-segan berdiri di tangga masuk ruangan dan di halaman. Seketaris LSM P3H ( Pemerhati Pemerintaan Politik dan Hukum) Kota Binjai Jaspen Pardede mengatakan kepada koran ini Kamis pekan lalu, dalam hal penempatan PNS yang direkrut dari luar daerah mengacuh pada UU RI Nomor. 32 tahun 2004 BAB 5 pasal 131 ayat 2 tentang perpindaan PNS antar Kab/ Kota dalam Provinsi harus disetujui Gubus dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara BPN. Sambung Jarpen, pelantikkan sejumlah eselon II yang di rekrut dari luar daerah diduga tak ada surat dari Gubernur maupun surat rekomendasi dari BPN dengan adanya Pelantikkan itu Walikota Binjai sudah Kakangkangi UU 32 tahun 2004 karena UU 32 ini sudah di atur segala bentuk persaratan dan Peraturan termasuk juga dalam penempatan untuk ekselon II ujarnya. Jarpen Pardede meminta kepada Ketua DPRD Binjai untuk memembentuk Pansus supaya pansus dapat meneliti dan mencari kebenaran tentang Pelantikkan atau pengangakatan PNS dari luar kota Binjai, karena UU 32 tahun 2004 tidak ada sangkutpautnya dengan Baperjakat (Badan Pertimbangan Pangkat ) Pemko Binjai" tandas jarpen. Di tempat terpisah Samsudin mengatakan audit kinerja PNS Pemko Binjai belum dijalankan secara benar. Para SKPD tidak tahu apakah jumlah PNS terlalu banyak, kurang atau sudah cukup. Sebagai ujung tombak birokrasi, salah satu penyebabnya adalah jumlah PNS begitu banyak, sedangkan pekerjaan sedikit sehingga tenaga honor maupun PNS lebih banyak santai. Sambung Damanik, Walikota Binjai HM Idaham dalam pelantikkan 43 pejabat adalan orang-orang Idaham sehingga menjadi pembahasan di tingkat masyarakat maupun di tingkat pejabat sehingga kita melihat paket Walikota mulai berkumandang," ujar Damanik. Adapun 43 pejabat yang digantikan di antaranya, Kadis PU, Masniarni, adalah adik mantan Wali Kota Binjai HM Ali Umri, digantikan Alfi Syahriza, ST, M.ENG.SC, sebagai Pj Kadis PU. Kadis P dan P, Misron, digantikan Drs H Dwi Anang Wibowo Mpd, Kepala Bidang Kurikulum Indri diganti Syahri Ginting SPd, Sekretaris P dan P Partoyo digantikan Ismail Ginting, Kepala Bidang Tenaga dan Pendidikan Luar Sekolah, G Pane, diganti Drs T Syarifuddin. Kadis Kesehatan, Dr Al Fuad, digantikan Dr Agusnadi Sp.A serta sejumlah pejabat eselon II dan III lainnya.(SBR)

Ir Edy Noor Pimpin Hanura Batubara BATUBARA - Ir Edy Noor melalui musyawarah cabang (Muscab) I Partai Hanura Batubara terpilih sebagai ketua untuk priode 2011-2016. Musyawarah yang secara demokratis di RM Anapa-Sipare-pare - Air Putih, Senin (17/1) dihadiri ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara Ir Zulkifli Efendi Siregar M.Si dan pengurus teras lainnya. Hadir pada acara itu Kakan Kesbang Linmas Batubara Urip S.Sos, Camat Air Putih Radiansyah F Lubis, Pengurus DPC, PAC, Ranting Hanura dan pengurus partai politik se-Batubara. Edy usai terpilih sebagai ketua mengatakan Muscab I Partai Hanura berlangsung aman, tertib dan demokratis, menunjukkan partai sangat dicintai masyarakat. Seluruh pengurus yang terpilih nantinya harus tetap solid dan bekerja secara efektif dalam membesarkan partai. Patut kita syukuri, pertahankan dan kita tingkatkan apa yang telah kita raih saat ini. Jangan hanya nantinya terpilih sebagai pengurus yang baru tetapi kita tetap pada tujuan fundamental demi terciptanya satu tatanan struktur partai yang solid dimasa mendatang. Kita harus tetap solid sehingga program partai dan konsolidasi dapat berjalan dengan baik dan efektif serta menyentuh setiap struktur tingkatan partai, khususnya di Batubara. Saatnya kita membangun organisasi yang solid dan merakyat disemua tingkatan demi untuk kemenangan Pemilu 2014 ucap anggota DPRD Batubara yang juga ketua fraksi Amanah,Nurani,Keadilan (Andil).

DAERAH

Disiplin Anggota Dewan Menyedihkan SEI RAMPAH - Rapat paripurna pengesahan atau penetapan personalia fraksi, dan Alat Kelengkapan Dewan tahun 2011 DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Senin lalu dipimpin wakil ketua DPRD, H Sayutinur MPd, molor selama 1 jam lebih dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10:00 WIB. Meski pimpinan sidang telah membuka rapat, sebagian anggota dewan masih berada di luar kemudian masuk satu persatu. Dari 45 anggota dewan, ada 4 orang yang tidak hadir tanpa bisa dilakukan konfirmasi wartawan alasan ketidakhadiran mereka. Padahal agenda waktu sangat penting tentang alat kelengkapan anggota DPRD Sergai.

Penetapan personalia Fraksi, Komisi dan lembaga lain, yaitu Badan Kehormatan Dewan dan Legislasi. Pesonalia alat kelengkapan dewan ini memang setiap tahunnya dilakukan kocok ulang. Sebelum penetapan telah dilakukan konsultasi antar fraksi dan anggota dewan. Saat Sekretaris Dewan (Sekwan) Drs H Suprin membacakan Pimpinan Fraksi, Komisi, Badan dan anggotanya, pada anggota dewan hanya tepuk tangan di antara mereka. Usai dibacakan, sidang diskor 15 menit untuk penetapan pimpinan, sekretaris dan anggota lembaga berdasarkan usulan fraksi dan komisi serta badan. Sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pimpinan masing masing fraksi, komisi dan badan kelengkapan dewan. Masing-masing ketua, fraksi Demokrat Drs Hartoyo, fraksi Partai Golkar, HM Fuadi Pasaribu, fraksi PAN H Syahlan Siregar ST, fraksi

PARIPURNA - DPRD Sergai rapat paripurna untuk pengesahan dan menetapkan personalia kelengkapan dewan tahun 2011. Hanura Pangeran Hutajulu SH, fraksi PDIP Elvi Yuliana Br Napitupulu, fraksi PKB Saparuddin, fraksi Sergai Bersatu Budy SE dan fraksi Indonesia Sejahtera Paridawati SPd.

Selanjutnya Ketua Komisi A dijabat Longway Maospin Pakpahan SH (Golkar) , Ketua Komisi B Mahyudin Purba SSos (PAN), Ketua Komisi C M Yusuf Yusnar Saragih SH (PPP), Ketua

Komisi D, Fery Haryanto SH (Demokrat), sedangkan Ketua Badan Legislasi (Baleg) diketuai Rusiadi SH ( Hanura) dan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Togar Situmorang (PDIP). (RYAD)

Pemerintah Tidak Boleh Dikte Rakyat STABAT - Keberadaan Kabupaten Langkat sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut merupakan kekuatan untuk ketersediaan pangan khususnya, sehingga sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Kabupaten Langkat harus dikelola secara lebih baik. ”Langkat telah banyak berubah, oleh karenanya jangan pernah berpuas diri atas prestasi yang diraih, namun jadikan motivasi untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat”, kata Gubsu H. Syamsul Arifin SE dalam amanat tertulis dibacakan Wagubsu Gatot Pujonugroho yang disampaikan pada sidang paripurna istimewa DPRD Hari Jadi Langkat ke261, Senin lalu. Di era otonomi daerah, tidak saatnya lagi pemerintah mendikte rakyat, akan tetapi pemerintah harus tahu

apa yang dibutuhkan rakyat. Kebersamaan segenap komponen masyarakat maupun elemen pemerintahan akan mengantarkan Langkat semakin jaya. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dalam kesempatan yang sama berharap kepada masyarakat memberikan yang terbaik bagi harapan dan cita-cita bersama. Harapan tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan kebersamaan. Ngogesa juga menyoroti kultur budaya yang cendrung mengalami penurunan, hal tersebut harus menjadi perhatian semua masyarakat Langkat. Oleh karenanya moment hari jadi merupakan upaya untuk terus meningkatkan kebersamaan tidak saling memfitnah tetapi lebih kepada semangat Bersatu Sekata, Berpadu Berjaya. Sebelumnya Sekdakab

Langkat Drs. H. Surya Djahisa, M.Si selaku pengarah panitia membacakan lintas sejarah hari jadi Langkat yang didirikan oleh keturunan leluhur Dinasti Dewa Syahdan hingga berlanjut ke Raja Kahar yang membuka perkampungan di Kota Dalam antara Stabat dan Hinai. Tradisi masyarakat yang membangun perkampungan pada 12 Rabiul Awal dan itu bertepatan tanggal 17 Januari 1750. Dalam sambutannya Surya juga mengajak kepada undangan dan yang hadir membacakan Ummul Fatihah kepada Alm.Tuanku Luckman Sinar Basarshah II Al Haj sebagai tokoh masyarakat Melayu, yang juga pencetus motto daerah ”Bersatu sekata, Berpadu berjaya”. Selain itu berbagai lomba serta pagelaran 11 etnis, juga diselenggarakan oleh panitia yang bertujuan untuk mem-

bangkitkan kepedulian dan kebersamaan. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun, SE selain dihadiri anggota dewan juga dihadiri para pejabat Muspida Langkat dan Binjai juga para ko-

mandan satuan, Raja Muda Tuanku Tengku Tazul Rizal Azis Al Haj, para mantan pejabat serta segenap komponen dan organisasi massa, dilanjutkan acara resepsi pagelaran hiburan rakyat dan pembukaan pameran bazar.(Jul)

BINGKISAN - Wagubsu H. Gatot Pujo Nugroho menyerahkan bingkisan kepada tokoh masyarakat Langkat didampingi Bupati H Ngogesa Sitepu pada peringatan Hari Jadi Langkat ke-261 di Gedung Dewan, Senin (17/1)

APBD Tebing Tinggi 2011, Rp324,7 M TEBING TINGGI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 324,7 miliar. APBD ini telah disahkan melalui sidang paripurna DPRD dan Pemko Tebing Tinggi, Jumat(31/12). Sidang paripurna dipimpin wakil ketua DPRD H Chairil Mukmin Tambunan SE dan H Amril Harahap

dihadiri 22 dari 25 anggota dewan dan semuanya menyatakan setuju serta menerima APBD TA 2011 disahkan. Rencana pendapatan 2011 Rp 342.721.725.500 jika dibandingkandengan 2010 Rp300.286.127.000 mengalami peningkatan sebesar Rp 42.425.598.500 (14,13%). Rancangan penerimaan terdiri dari pendapatan asli daerah

(PAD) Rp25.535.823.500, jika dibandingkan pada 2010 yang mencapai Rp 17.641.943.000 juga mengalami kenaikan Rp7.893.880.500 (44,74%). Dana perimbangan Rp 303.026.902.000, juga meningkat dari tahun 2010 Rp 35.834.718.000 (13,41%). lain lain pendapatan yang sah Rp14.159.000.000. Belanja tidak langsung

Rp220.797.709.337 bertambah Rp10.122.695.487 (4,80%) dari tahun sebelumnya. Belanja langsung Rp135.543.422559 naik Rp20.582.448.979 (17,90%). Keseluruhan belanja tersebut dialokasikan pada 17 bidang urusan dan alokasi terbesar pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, kesatuan bangsa dan politik, serta

pemerintahan umum. Fraksi golkar melalui juru bicaranya Mahyan Zuhri sebelumnya meminta Pemko Tebing Tinggi untuk meningkatkan PAD dan memaksimalkan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) yang ditampung melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dan segera melakukan revisi perda yang sudah tidak layak. (RS)

BUPATI LANTIK 58 PEJABAT

Berikan Pelayanan Terbaik Pada Masyarakat RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD mengambil Sumpah Jabatan pada Pelantikan 58 Pejabat Eselon IIB, IIIA, IVA dan IVB di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu, Jumat (14/1) di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati. Pada kesempatan itu Bupati juga menyampaikan issu global yang saat ini meliputi perubahan iklim (climate change). Dampaknya ke daerah-daerah khususnya Kab Labuhanbatu terhadap sektor pangan. Bupati menyampaikan amanat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan seluruh kepala daerah di Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu, tentang isu perubahan iklim ekstrem dan meminta kepala daerah melakukan mitigasi agar dampaknya bisa diminimalisir. Perubahan iklim sangat berdampak terhadap pangan, khususnya produsen beras dunia seperti Vietnam, Thailand, China dan negara lainnya yang selama ini mengekspor

kelebihan berasnya ke berbagai negara termasuk Indonesia. Negara tersebut akan mengurangi angka ekspor berasnya karena produksinya menurun. Pengurangan itu bisa membuat kawasan regional, nasional dan daerah khususnya Labuhanbatu Batu berkurang pasokan berasnya. Untuk itu, kepala SKPD harus bisa menyikapinya agar ketahanan pangan sub sektor beras tidak terganggu. Selain menekankan kerawanan sektor pangan, Tigor juga mengingatkan SKPD agar tetap komit terhadap pelayanan publik. Khusus KTP gratis yang sudah diterapkan sejak 17 Januari 2011. Para camat, Lurah dan Kepala Desa diingatkan agar pengurusan KTP benar-benar gratis. “Bila ada lurah meminta uang untuk pengurusan KTP, laporkan ke saya, hari itu juga akan saya ganti lurahnya,” tegasTigor. Demikian juga pengurusan akte kelahiran, sesuai instruksi Kemendagri, mendapat dispensasi dengan perpanjangan hingga akhir 2011. Sementara kepada RSU Rantauprapat dan Dinas Kesehatan, Tigor

mengigatkan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak asal-asalan. Kepada pejabat yang dilantik hari itu maupun yang dilantik sebelum-sebelumnya, mulai tahun 2011 ini roda pemerintahan dibesut Tigor untuk berlari kencang demi percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. “Mulai saat ini saya ajak saudara lari 800 kilometer per jam, siapkan “stamina” dan “energi” agar tidak tertinggal. Inspektorat diminta bisa memacu para kepala SKPD untuk berlari kencang,” urainya. Tigor yakin dengan tim impian (dream team) yang sudah dilantik hingga empat gelombang dapat membuat perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan untuk itu diminta kepada para pejabat harus punya keyakinan yang sama agar cita-cita mulia itu tercapai. Pada kesempatan itu Tigor juga mengungkapkan akan merombak total perkantoran di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Labuhanbatu dengan gedung yang lebih representatif pada akhir tahun

2011. Para pejabat yang dilantik hari itu untuk Eselon II yaitu H Erwin Siregar SH dari Inspektur menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Darfinsyah SH semula Ka. Badan PMPD/K menjadi Kadis Sosial, Naker dan Tranmigrasi. H Ali Usman Hrp SH dari Ass. Adm dan Umum jadi Inspektur (Bawaskab), Ahmad Muflih SH menjadi Ass. Adm dan Umum. H Syafruddin SE sebagai Kepala Badan PMPD/K, Sabar Sitompul S Pd jadi Kadis Pora, Budpar. Faisal Amri Siregar ST (Ka. Badan PMPT), Hasnul Basri S. Sos (Kaban Kesbang, Politik dan Linmas), Ir Nirwan Latif Siregar (Kadis Kelautan, Perikanan dan Peternakan), Drs Borkat Pane MM (Kepala Disperindag, Kop dan UKM, Ir Leo Sunarta MMA (Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan) dan beberapa pejabat eselon III dan IV lainnya. Hadir Wakil Bupati Suhari, Sekdakab H Hasban Ritonga, SH, Asisten dan Kepala SKPD dan Tim Penggerak PKK Labuhanbatu. (hah)

UCAPAN SELAMAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD (kiri) menyalami Darfinsyah SH, yang dilantik menjadi Kadisnakertran Kab Labuhanbatu.


KPK POS

10

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

Kejari Peringatkan Kepala Dinas Aceh Tamiang ACEHTAMIANG – Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, M Basyar Rifai memperingatkan kepala dinas di Kabupaten Aceh Tamiang segera menyetorkan uang dari perkara Perdata yang ditangani kejaksaan. Kejari Aceh Tamiang melansir tunggakkan dalam perkata Perdata mencapai nilai Rp 14 miliar. Dan, baru Rp 170 juta yang berhasil dikumpulkan kejaksaan. Ironisnya, Basyar mengaku ratusan juta itu baru dari dinas-dinas yang memiliki perkara perdata dengan jumlah uang yang kecil. Sementara dinas lain dengan jumlah uang yang besar belum ditagih. “Yang kakapnya akan menyusul kemudian,” kata Basyar. Guna mempercepat pengembalian uang negara yang tertumpuk di dinas-dinas namun tidak dikembalikan ke Kas Daerah, Basyar mengancam akan membawa persoalan itu ke pidana. “Para SKPD bisa dibawa ke Pidana, tindakan korupsi,” tegasnya. Penagihan Rp 170 juta dilakukan Kejaksaan hingga November 2010. Sisanya, masih menunggu para dinas mengembalikan. Kejaksaan dalam hal ini berkapasitas sebagai jaksa negara untuk menyelematkan uang negara yang tidak terpakai dalam realisasi program di dinas-dinas. Uang yang telah terkumpul oleh Kejaksaan dikembalikan ke Kas Daerah Pemkab Aceh Tamian.(BSO)

KRIMINAL

PT HSJ Diduga Lakukan Pungli Kepada Warga Pengguna Jalan Perusahaan LABUHANBATU – PT Hari Sawit Jaya (PT HSJ) diduga mengutip retribusi kepada warga yang melintas di jalan areal perkebunan milik perusahaan perkebunan itu. Nominal kutipan yang diduga dilakukan oleh jajaran perusahaan, sekuriti, di Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, cukup mencengangkan. Kutipan liar itu mencapai puluhan ribu rupiah. Selain kutipan, pihak sekuriti juga diduga membatasi waktu bagi warga melintas. Dugaan tindakan pungutan liar itu diungkapkan Aliansi Penyelamatan Indonesia (API). Berdasarkan keterangan yang diperoleh API, warga dipaksa memberikan retribusi jalan dengan jumlah Rp 15.000 hingga

Rp 40.000. Tak sampai disitu saja, warga juga harus mengeluarkan uang untuk tiga pos satpam, Tiap satu pos satpam warga memberikan upeti Rp 5.000. Kutipan itu diduga diterima petugas keamanan PT HSJ, yang

berjaga di tiga pos, merupakan perbatasan Kabupaten Labuhan Batu Utara-Kabupaten Labuhan Batu. Sehingga, warga yang melintasi jalan perkebunan dengan terpaksa harus mengeluarkan Rp 70 ribu. Kutipan tersebut menjadi keluhan warga, hanya saja hingga kini tak ada instansi yang mampu dan seakan tidak peduli dengan keluhan warga. Akibatnya, warga kerap mengalami tindakan intimidasi dan kecewa lantaran adanya larangan melintasi jalur tersebut. Hal itu disebabkan pemberlakuan waktu

Pemkab Batubara Canangkan Kota Layak Anak BATUBARA – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara patut didukung lapisan masyarakat. Pemkab Batu Bara berencana menerapkan pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Terobosan yang diambil pemerintahan yang kini memasuki usai empat tahun itu, mendapat respon positif dari lesgilatif. KLA akan memfokuskan pengembangan kota dengan konsentrasi kemanusiaan dan sumber daya manusia yang mengakomodir kepentingan anak. Terobosan itu diungkapkan Bupati Batu Bara, OK Arya Zulkarnain dalam acara “Kabupaten Layak Anak”, pada Kamis pekan lalu. Acara dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Batu Bara, turut dihadiri Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Marhamah, Ketua TP PKK hadijah Arya, Ketua Darma Wanita, Rahmawati Softan, dan jajaran Dinas Pemkab Batu Bara. Bupati menyebutkan, hak asasi anak harus dikedepankan. “Hindarkan tindakan kekerasan terhadap anak,” katanya. Dengan program KLA, Arya berharap kemampuan dan hak-hak anak dapat terpenuhi. Terhadap program itu, DPRD Batubara mengingatkan pemkab harus memenuhi aspek-aspek, lingkungan, kesehatan dan pendidikan. “Diperlukan kerja keras yang serius dan sungguh-sungguh dari semua elemen untuk memenuhi Kota Layak Anak,” kata Rizky Aryetta.(TRIS)

SUMUT, NAD NASIONAL

ILUSTRASI

Kasat Reskrim Polres Nisel Pimpin Penggerebekan Lokasi Judi NIASSELATAN – Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Nias Selatan, AKP Marthin Luther Dachi langsung memimpin penggerebekan lokasi judi di salah satu rumah makan, tidak jauh dari Kantor Dinas Kimpraswil. Dari lokasi penggerebekan polisi mengamankan sembilan orang tersangka, empat diantaranya tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kini para tersangka, FT, EL, TL, AZ, MD, OD, SD, MG dan S terus menjalani pemeriksaan di Polres Nias Selatan. Dugaan kesembilannya melakukan perjudian makin menguat, setelah polisi menyita uang tunai Rp 600 ribu dari lokasi dan empat set kartu. Marthin menegaskan para tersangka

dikenakan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 25 juta. Proses hukum kepada sembilan tersangka, kata Marthin, akan dilakukan secepatnya. Kini para tersangka pun menghuni sel tahanan Polres Nias Selatan. DPRD Nias Selatan memberikan apresiasi atas penggerebekan tersebut. Hal itu disampaikan Rendoes H Halawa, anggota DPRD Nias Selatan. “Kami menghargai Polres Nias Selatan dalam pemberantasan judi. Karena merupakan program nasional,” katanya. Rendoes mengharapkan Polres Nias Selatan menindak tegas peredaran minuman keras. Sebab, kata Rendoes, minuman mengandung alkohol itu menyebabkan jatuhnya korban, bahkan sampai meninggal. (ARM)

bagi warga yang melintasi jalur itu. Perusahaan diduga memberikan akses jalan kepada warga tiga hari dalam satu minggu, yakni Senin, Selasa dan Rabu dengan batas waktu dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Ironisnya, lewat dari batas waktu yang ditetapkan, warga dilarang melintas kawasan itu, tanpa terkecuali. Hal ini mengakibatkan warga terpaksa dapat kembali ke rumahnya, dan sulit membawa hasil perkebunan mereka. API juga mendapatkan informasi, PT HSJ menyuruh masya-

Mencuri, Pegawai PDAM Tirtasari Binjai Bakal Dipecat

Kepala Desa Dituding Berbohong

BINJAI - Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtasari Binjai, Zul Fadli Ginting, yang sehari-harinya sebagai operator terancam dipecat. Pasalnya, Polres Binjai telah mengamankan Zul dalam kasus pencurian tutup lahar dan kabel dinamo, Senin pekan lalu Menurut Direktur Umum (Dirut) PDAM Tirtasari Binjai, Dedi Syahfitri, pegawai tersebut tidak akan diterima lagi sebagai karyawan. “Meski keluarganya minta damai, kita tetap akan pecat dia (Zul Fadlired) dengan cara tidak hormat,” tegas Dedi. Dijelaskan Dedi, kejadian itu diketahui Senin pekan lalu sekitar pukul 22.00 Wib. Saat itu, para pekerja ingin menurunkan debit air besar ke debet yang kecil ke pelanggan. Begitu tiba di lokasi, karyawan melihat ada tutup lahar dan kabel dinamo pada mesin hilang. “Setelah diketahuinya hal itu, karyawan memberi tahukan kepada saya dan selanjutnya, saya mengumpulkan semua operator serta petugas jaga malam untuk dimintai keterangan secara baikbaik. Di karenakan tidak ada yang mengaku, akhirnya saya perintahkan karyawan saya untuk membuat laporan ke Polres Binjai,” kata Dedi. Hasil penyelidikan, kepolisian mencurigai Zul dan menetapkannya sebagai tersangka. “Pengakuannya di Polres Binjai, perbuatan itu dilakukannya seorang diri. Meskipun begitu, saya meminta kepada Polres untuk mengusut tuntas siapa saja pelakunya,” jelas Dedi.(SBR)

RANTAUPRAPAT – Kepala Desa Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Yusuf Anwar dianggap berbohong. Kebohongan itu diungkapkan Ratini, usai mendengarkan pengakuan Yusuf Anwar di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Yusuf dilaporkan Ratini dan suaminya, D Sianturi dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Pasangan suami istri ini mengaku telah rugi Rp 12 juta, akibat tindakan Yusuf. Persoalan bermula dari rencana D Sianturi membeli lahan seluas 4,7 hektar di Desa Jawi-Jawi. Untuk kepengurusan tanah yang akan dibeli, Ratini didampingi salah seorang anaknya, menemui Yusuf. Kepada Yusuf, Ratini meminta bantuan mengurus surat ganti rugi terhadap tanah yang akan mereka beli. Kemudian Ratini menyerahkan Rp 12 juta sebagai biaya pengurusan surat ganti rugi. Setelah dinanti, Yusuf tak kunjung memberi kabar ihwal pengurusan itu. Bahkan Yusuf tidak dapat ditemui di rumahnya, didatangi Ratini dan suaminya berulang-ulang. Kesal dengan tindakan Yusuf, Ratini meneruskan perkara itu ke Polres Rantau Prapat. Bersama dua personel kepolisian dan pengacaranya, Ratini menemui Yusuf dikediamannya. Dalam pertemuan Yusuf mengaku telah menyerahkan uang itu kepada Sekretaris Camat Kualuh Hilir, Basrin Siregar. Untuk membuktikan omongannya, Yusuf menelepon Basrin dihadapan Ratini dan pengacaranya. Dari ujung telepon, Basrin membantah telah menerima uang dari Yusuf. Saat di pengadilan, Yusuf membantah menerima uang dari Ratini. Kepada majelis hakim, Yusuf menyatakan, ia tidak pernah menerima uang Ratini. Uang ganti rugi, lanjut Yusuf, diterima dari Basrin. “Kalau seandainya tadi saya di panggil untuk memberikan kesaksian saya akan menjawab bahwa apa yang diucapkan pak Yusuf itu bohong. Apabila ada seratus ucapannya, hanya dua yang benar,” kata Ratini kesal. (ATR)

Sengketa Lahan Warga Versus PT SLJ

Gudang CPO Ilegal Marak di Batu Bara BATU BARA – Gudang penampungan crude palm oil (CPO) di Kabupaten Batu Bara, persisnya di Jalan Lintas Sumatera hingga Tebing Tinggi, marak. Keberadaan gudang CPO ilegal itu terkesan “dibiarkan” oleh pihak aparat. Hasil pantauan Tim Aliansi Penyelamatan Indonesia (API), mendapatkan penjelasan, keberadaan gudang CPO ilegal itu dibekingi oknum-oknum aparat dari satuan militer. Pantauan Tim API di sepanjang Jalinsum lima puluh-Tebing Tinggi, terdapat tiga gudang penadah CPO. Aksi ilegal minyak mentah, terpantau pada pukul 18:10 WIB, pada Kamis pekan lalu. Kegiatan tampak dilakukan secara terang-terangan. Truk pengangkut CPO dengan leluasa mencurahkan CPO dari tangki. Kehadiran Tim API mendapat respon arogan dari pekerja gudang. Hal itu terungkap saat, tim menanyakan pemilik gudang tersebut. Bahkan, pria yang menjaga gudang dengan nada keras mengancam keberadaan Tim API. Tindakan arogan kembali dilakukan pria itu saat, salah seorang anggota Tim API mengabadikan kegiatan di gudang tersebut dengan kamera. Menyakini lokasi merupakan gudang CPO ilegal, tim bermaksud menggali keterangan dari pihak kepolisian di Kecamatan Lima Puluh. Salah seorang personel, Bripka Na menuturkan panjang lebar keberadaan gudang CPO ilegal itu. Keterangan Na diperoleh lantaran Kepala Polsek Lima Puluh, tidak berada di kantornya. Dituturkannya, kepolisian mengetahui keberadaan gudang itu dengan tindakan ilegalnya. Bahkan, sebut Na, tindakan penggerebekan pun telah dilakukan. Tetapi, aktivitas dan keberadaan gudang CPO ilegal, hingga kini menjadi keresahan pengusaha, masih berlangsung. Dari penjelasan Na, terungkap operasi ilegal tersebut diketahui markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Entah apa alasannya, tindakan kejahatan itu hingga kini berjalan mulus. Na berdalih, kegiatan ilegal itu dilindungi oknum-oknum militer. Ketua API Ali Tua Rambe mndesak Kepolisian segera menindak kegiatan ilegal itu. Hal senada dikatakan Wakil Ketua API, Dansen H Simarmata. Dansen menyayangkan sikap kepolisian yang mendiamkan kegiatan itu. “”Kepolisian terkesan pengecut memberantasnnya,” kata Dansen.(WHS)

Koptan Kecewa Penanganan Polisi AEKKANOPAN – Kelompok Tani Penghijauan Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara kecewa dengan Kepolisian. Kekecewaan itu didasari tak kunjung selesainya proses hukum sengketa lahan antara Koptan Penghijauan dengan PT Sawita Ledong Jaya (PT SLJ). Kepolisian Resor Labuhan Batu pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Labuhan Batu Utara, menegaskan, dalam kasus sengketa lahan itu telah menetapkan seorang tersangka, Johan. Bahkan Johan

dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Labuhan Batu. Namun, status itu diduga hanya status bohong, karena Johan beberapa kali ditemukan tampak berkeliaran. Sengketa itu, kata Muslim Ketua Koptan Penghijauan, sudah berlangsung sejak 1996. Muslim menceritakan, pada 1996 Johan berkunjungk ke kampung mereka. Kehadiran itu ternyat membawa musibah. “Gubuk petani dibakar bahkan petani dianiaya hingga ada yang tewas,” kata Muslim. Insiden itu, aku Muslim, telah dilaporkan

rakat untuk melakukan pengerasan jalan sepanjang kurang lebih 1 Kilometer, tepatnya di blok P4P5 patok 11.000. Pada hal masyarakat sudah membayar retribusi. Atas tindakan kesewenangan itu, warga meminta Bupati Labuhan Batu Utara segera merespon tindakan retribusi yang dikenakan perusahaan kepada warga Dusun Makmur Bersama, Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir. Namun, harapan itu hingga kini sepertinya tidak digubris oleh Pemkab Labura. “Tolong kami Pak Bupati,” ucap seorang warga.(ATR)

ke Kepolisian. Dalam pengaduannya warga menyebutkan peranan Johan. Juni 2010, Johan lantas ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak Kepolisian tidak melakukan penahanan. Direktur Eksekutip Lembaga Kajian Kesejahteraan Masyarakat (LKKM), Daniel Marbun, menegaskan berdasarkan laporan Dinas Kehutanan, Surat Bupati tentang areal PT SLJ , diketahui areal itu merambah kawasan hutan produksi tanpa melalui prosedur. “Tidak ada pelepasan izin dari Menteri Kehutanan,” kata Daniel.(STJG)

Pembelian Lahan PTPN IV dari PT AAN Diduga Rugikan Negara Rp 41 M BATAHAN – Pembelian lahan 3.300 hektar oleh PT Perkebunan Nusantara IV dari PT Andalas Agro Nusantara (PT AAN) dan PT Kretam Iramindo (PT KI) diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Pembelian lahan itu sendiri telah dilakukan pada 2006. Pada pertemuan tripatrit di DPRD Mandailing Natal, PT AAN c/q PT KI telah menyepakati kesepahaman dengan Forum Masarakat Peduli Nagari Batahan. Pertemuan dimediasi oleh DPRD Mandina Misbahuddin Batubara. Dalam pertemuan yang berlangsung, pada 22 Juni 2006, disepakati antara lain. PT AAN dan masyarakat tidak akan menyengketakan persoalan lahan. Untuk itu, PT AAN akan membeyarkan uang pago-pago kepada masyarakat Kecamatan Batahan

Rp100.000/Ha, ditambah bantuan sosial berupa rehabilitasi jalan dan pembuatan jalan baru di kecamatan itu. Kesepakatan lainnya, masyarakat bekerjasama dengan PT AAN dalam peralihan kepemilikan lahan. Selanjutkan kesepakatan juga dicapai menyoal pencabutan surat laporan masyarakat ke Kepolisian dan Kejaksaan soal sengketa lahan. PT AAN juga diharuskan membangun kebun plasma kepada masyarakat. Tiap warga akan mendapatkan dua hektar kebun plasma. Kesepakatan yang telah dicapai, dianggap warga tidak pernah terealisasi. Akhirnya warga turun ke jalan melakukan aksi protes. Aksi protes memanas di areal PTP.Nusantara IV yang meliputi kawasan yang tidak jelas sampai sekarang, mana

HGU dan mana Kadestral. Sedangkan perkebunan plasma menjadi permasalahan baru di Kabupetn Madina. Protes juga dilancarkan warga dengan penerbitan IPK. Diduga, keluarnya IPK bagian dari persoalan. Warga menengarai dengan IPK, penebangan kayu terus terjadi. Seorang pemilik IPK, Saleh Bangun, eksploitasi hutan. Hasilnya diangkut melalui jalur air, yakni dari TPK menuju teluk Palimbungan/teluk Ilalang. Aktivitas pemilik IPK berlangsung tanpa ada gangguan yang berarti. Pengambilalihan lahan oleh PTPN IV disebut-sebut dananya mencapai Rp 41 miliar. Ditambah dengan adanya dugaan tentang Dana Kredit Revitalisasi Perkebunan Rp 298 miliar, untuk empat KUD selaku Mitra PTPN

IV,serta dengan surat IPK dia tas lahan PTPN IV sangat dipertanyakan. Bagaimana status kepastian hukumnya dan apakah sudah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Inventarisasi permasalahaan pembangunan perkebunan Inti dan Plasma PTP Nusantara IV. Di Kecamatan lain yakni, Rantobae adalah yang diduga merupakan sebab tidak cukupnya lahan izin dan take over dengan uraian masalah yang terjadi seperti. Adanya IPK pembukaan lahan plasma untuk KUD Bangko Jaya tetapi ini sampai sekarang tidak selesai persoalan atas adanya penolakan keras dari warga Rantobae atau mana lahan inti mana lahan plasma tidak jelas keberadaannnya. Dan, telah beberapa kali dilakukaan sosialisasi namun

sampai sekarang tahun 2010 masalah tidak selesai.(terdapat garapan masarakat tanaman sudah berumur diatas 5 tahun diduga sebelum terjadi take over) dan diduga belum ada MOU sampai sekarang antara KUD dan pTPN Iv sehingga tidak jelas kewajiban kedua belah pihak. Dari menelusuri take over sampai pada inventarisasi permasalahan pembangunan perkebunan inti dan plasma timbul pertanyaan apa dasar take over dan ada dugaan adanya permainan oknum tertentu sehingga masalah take over hingga identipikasi lahan terdapat dugaan bahwa Hutan lindung/register juga telah digarap,kemudian warga pertanyakan( calon petani plasma) kalau sitem profit shering sampai dimana haknya dan kalau itu Plasma sampai dimana juga hak warga?(TH)


11

KPK POS E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

Calon Penumpang Polisikan Sekuriti Bandara Polonia

Disorot Soal Judi Kupon, Kepolisian Akhirnya Gerah

MEDAN - Calon penumpang salah satu maskapai penerbangan di Bandar Udara Polonia Medan, melaporkan sekuriti bandara ke polisi. Laporan yang dilakukan Wiliam Jo, penduduk Jalan Wahidin Medan, bermula dari tindakan sekuriti, Anggie F Lubis, yang dianggap pelapor tidak menyenangkan perasaannya. Tindakan itu berlangung pada Rabu pekan lalu. Jo semula bermaksud mengambil tiket yang telah dipesannya, di salah satu loket penerbangan di Polonia. Tetapi saat akan mengambil tiket, ia mendapat perlakuan kasar dari Anggie F Lubis. Jo dituding memasuki areal yang dianggap terlarang. Larangan itu pun mencuatkan argumentasi diantara keduanya. Hingga Anggie mengajak duel Jo. "Sekuriti langsung marah dan mengajak suami saya untuk berduel.Suami saya memilih untuk tidak menanggapinya, sembari memohon jangan terlalu arogan dengan masyarakat yang merupakan para calon penumpang,"ujar Ira, istri Wiliam Jo. Menanggapi insiden itu, Armensyah ST dan HT.Tobing salah satu pimpinan pengawasan Keamanan di Bandara Polonia Medan, membenarkan kejadian itu. "Kita belum tahu kronologinya. Jadi, kalau mau dilaporkan ke Mapolresta silakan saja, tidak ada masalah itu," ujar Tobing. ( S.EDHI)

TEBING TINGGI - Kepolisian Resor Kota Tebing Tinggi akhirnya gerah juga dengan desakkan berbagai elemen, agar memberantas judi kupon yang beredar dan merusak moral rakyat. Desakkan bersebab, janji Kepolisian untuk membersihkan segala praktik judi di Kota Tebing Tinggi, tak kunjung menunjukkan hasil. Desakkan disampaikan diantaranya dari warga Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai. Warg berharap kepolisian segara bersikap atas praktik judi kupon alias togel yang marak di tengah-tengah mereka. Hal itu disampaikan tokoh masyarakat. "Kami baca di koran, Kapolres Tebing Tinggi akan membasmi judi togel dan membuat zero judi. Namun, hingga saat ini gebrakan yang dilakukan nihil," ujar sejumlah tokoh. Para tokoh menyebutkan, praktik judi di Kecamatan Bandar Khalifah sepertinya tanpa hambatan. Warga masyarakat tidak ada rasa takut memasang judi togel yang diputar setiap malam. Direktur Eksekutif LSM Tim Operasional Penindak Penyelamat Aset Negara (TOPPAN) Kota Tebing Tinggi, Ruben Sembiring mengakui fakta tersebut. "Ini sudah lama berlangsung," katanya. Sementara Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Robert Haryanto Watratan berjanji akan memberantas bentuk prakik perjudian di wilayahnya. (RS)

Kejari Sibolga Didesak Usut Pungli di Dishub SIBOLGA - Kejaksaan Negeri Sibolga didesak mengusut dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Perhubungan Kota Sibolga. Sebab, beberapa item pungutan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Sibolga diduga tidak melalui prosedur alias dilakukan untuk kepentingan pribadi. Hal itu sama artinya menyelewengkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dugaan pungli diantaranya, retribusi pemakaian kekayaan daerah dari sektor dispensasi pemakaian jalan untuk Tahun Anggaran 2010, terealisasi sebesar Rp. 11.500.000, dan dari Sektor Jabatan Timbangan Fortable Rp 35.000.000. Jumlah pendapatan itu dinilai tidak wajar, atau lebih sedikit dari jumlah pendapatan riil, mengingat jalur tersebut menjadi jalur utama bagi kendaraan. Minimnya pendapatan dari kedua sector itu, diduga karena pungutan yang dilakukan tanpa memberikan tiket retribusi kepada para sopir. Ini ditengarai untuk kepentingan oknum tertentu. Sekretaris DaerahKota Sibolga, S Bahri Hasibuan yang dikonfirmasi, Selasa pekan lalu, menyebutkan, setiap kutipan resmi mempergunakan kwitansi resmi yang dikeluarkan oleh Pemko Sibolga. "Namun, jika ada kutipan yang tidak menggunakan kwitansi resmi nanti kita serahkan ke Inspektorat," ujarnya. Didesak tentang kutipan jembatan timbangan Fortable, yang mana truk tidak ditimbang dan retribusi dikutip tampa karcis apakah termaksuk pungutan liar. Bahri menjawab ringkas. "Nanti kita lihat, kalau ada beritanya, nanti kita rekomendasikan ke Inspektorat untuk diperiksa," kata Bahri yang dikenal cukup sulit dikonfirmasi. Sementara itu, Kabid Program Dinas Pengelolah Keuanggan dan Aset Daerah (PKAD), Kota Sibolga, Basril Tanjung menyatakan, sumbangan PAD dari sektor Jalan untuk 2010, terealisasi Rp 46 juta lebih. Terdiri dari retribusi Fortable (jembatan timbangan) Rp. 4.800.000 per tahun . Ketua Indonesia Coruption Watch (ICW) Sibolga Tapteng, Dohar F Sianipar menegaskan Dinas Perhubungan Kota Sibolga sarat dengan tindakan pungli. Indikasinya, sebagai bukti awal, semua mobil truk ekspedisi Sibolga-Nias tonasenya rata-rata di atas 25 ton. Padahal jenis truk adalah colt diesel dengan tonase maksimal 5 ton. Kenyataan di lapanga, kata Dohar, truk jenis itu ternyata tidak pernah melalui jembatan timbangan, namun oknum petugas tetap mengutipnya secara perperiodik. "Apakah mingguan atau bulanan. Sementara jika kita berbicara jumlah truk yang berangkat dan kembali ke Sibolga, rata-rata 30 truk per hari dengan muatan over kapasitas," katanya. ICW Sibolag-Tapteng, sebut Sianipar, mendesak Kejari Sibolga mengusut dugaan pungli tersebut. "Karena pungli itu merugikan keuangan negara," tegasnya. (NAS)

Dinas Pendidikan Labuhan Batu "Jual" Lahan SD 118240 RANTAUPRAPAT - Setelah menuai kecaman atas instruksi Kepala Dinas Pendidikan Labuhan Batu, Iskandar, melarang Sekolah Dasar 118240 tidak menerima murid untuk tahun ajaran baru 2011. Terungkap, bahwa areal sekolah yang berada di Kecamatan Rantau Utara, telah dikuasai oleh PT Seringo-ringo. Hal itu diakui Iskandar saat dikonfirmasi wartawan. Dalam keterangannya, Iskandar mengakui meminta pihak sekolah tidak menerima murid baru. Alasannya, sekolah itu tidak lagi milik Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. "Sudah menjadi milik PT Siringo-ringo dan juga sering mengalami kebanjiran," kata Iskandar. Karenanya, Dinas Pendidikan Labuhan Batu akan menutup segera sekolah tersebut. Iskandar menambahkan, peralihan kepemilikan itu sudah dilakukan dan Pemkab Labuhan Batu telah melakukan penandatangan kesepahaman dengan PT Seringo-ringo. "Sudah ada perjanjian MoU dengan pihak PT Siringo-ringo," tegasnya. Dinas Pendidikan Labuhan Batu dalam waktu dekat segera menutup operasional sekolah. Sayangnya, penutupan itu sama sekali tidak diketahui dan disosialisasikan kepada warga. Iskandar menegaskan, para murid yang menimba ilmu akan dipindahkan ke Sekolah Dasar 112144 Aek Matio. "Kalau mengenai guru-guru akan kita cari di dekat kota ini juga," jelas Iskandar. Kebijakan menutup operasional pendidikan itu mendapat respon dari Aliansi Penyelamatan Indonesia (API). Tiga pimpinan API, Agus Dasopang, Alitua Rambe dan Rustam Sitompul menemui Sekda Labuhan Batu, Hasban Ritonga, menyoal rencana itu. "Saya akan pelajari dalu tentang masalah ini,dan merupakan suatu masukan bagi Pemkab Labuhanbatu" kata Hasban.(TIM)

Kobaran api yang meluluhlantakkan ratusan lapak pedagang di Pasar Pulo Brayan. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah petugas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan bekerja selama tiga jam lebih. (KPKPos/Hasby)

Sumber Api Membakar Pasar Brayan Diduga Dari Lilin MEDAN - Kebakaran Pasar Tradisional Pulo Brayan memunculkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Peristiwa kebakaran pasar tradisional sebelumnya melanda Pasar Sukaramai, pada Oktober 2010. Kebakaran yang kerap melanda pasar tradisional dituding sebagai upaya menyingkirkan pedagang tradisional. Hal itu dibantah oleh Kepolisian Sektor Medan Barat, menangani peristiwa kebakaran Pasar Pulo Brayan, Selasam pekan lalu. Disebutkan, ratusan lapak pedagang di Pasar Pulo Brayan dan lapak pedagang di bawah jembatan layang, kedua lokasi terpisah oleh badan jalan selebar hampir empat meter itu, dilalap api bersumber dari api lilin di salah satu rumah makan yang berada di pasar tersebut. Kepala Sektor Medan Barat, Kompol Arke F Ambat menyebutkan, berdasarkan olah TKP, kebakaran di Pasar Pulo Brayan ini diduga disebabkan oleh lilin dari warung makanan milik Hj Anum. Api langsung cepat menjalar dan membakar kios-kios di bawah jembatan layang, yang sebagian besar terbuat dari bahan yang mudah terbakar seperti papan dan plastik. "Dugaan kita sementara, api berawal dari lilin di rumah

makan milik Hj.Anum. Sebab, sebelum kebakaran terjadi di kawasan Pasar Brayan, pemadam listrik," tambahnya. Saat disinggung mengenai adanya unsur kesengajaan membakar Pasar Brayan ini, kepolisian akan terus mengembangkan peristiwa kebakaran ini dengan dukungan dari Labforensik Polda Sumut bersama masyarakat dan para penjaga malam. "Kita akan memanggil 20-an saksi dari pedagang dan masyarakat untuk diminta keterangan. Dan, saat ini kita telah memanggil petugas jaga malam dari organisasi Pemuda Pancasila (PP) yang bernama Syaifullah untuk menjelaskan kejadian awal kebakaran ini," ungkap Arke. Menurutnya, peristiwa kebakaran ini murni musibah dan tidak ada unsur kesengajaan. Pasalnya, puluhan para pedagang yang terkena

musibah saat diminta keterangannya oleh kepolisian mengaku, terkejut dan tidak menyangka atas peristiwa kebarakan ini. "Jadi ini murni musibah. Sebab, dari komentar para pedagang yang kita himpun, tidak satupun pedagang yang memprediksi kejadian kebakaran ini terjadi," tambahnya. Selain itu, Arke juga berharap Pemerintah Kota Medan harus lebih respon dengan peristiwa kebakaran ini. Diantaranya, harus menata kembali pajak Brayan dengan penataan yang rapi dan mendukung semua kalangan. "Kemacetan lalu lintas terparah memang ada di Pasar Brayan ini. Sebab, kondisinya sangat semberawut dan sulit untuk ditata dengan baik. Sehingga, ke depan pasak ini harus kembali ditata dengan baik dan mendukung semua aspek seperti kepolisian," pungkasnya. Arke menambahkan, kerugian akibat kebakaran itu mencapai miliaran rupiah. "Menurut catatan kita dari kepolisian, kerugian mencapai Rp 5 miliar. Sebab, sedikitnya 600 kios, 15 rumah, delapan ruko dan satu Mushola habis dilalap si jago merah," jelas Arke. (S.EDHI)

Dua Tahun Kasus Penipuan Migor di Polresta Medan Tak Selesai MEDAN - Fantastis. Untuk penanganan kasus terkait minyak goring (migor), Kepolisian Resor Kota Medan harus membutuhkan waktu lama. Ironisnya, selama kurun waktu dua tahun, kasus yang dilaporkan Tan Siu Hwa, 48 tahun, penduduk Jalan AR Hakim No 8/16 Medan, tak kunjung selesai. Dalam laporan pengaduannya yang ditangani Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan, Tan Siu melaporkan Lim Gek Kimernawati alias Cien Chai Cin, 40 tahun juga berdomisili di Jalan AR Hakim Medan. Tak kunjung selesainnya kasus tersebut menimbulkan

kecurigaan akan adanya upaya mem"petieskan" kasus itu oleh penyidik. Dugaan itu makin menguat lantaran proses pemeriksaan dan tindakan penyidikan disebut tak berjalan. Kasus tersebut bermula dari kerja sama perdagangan antara Tan Siu dengan Cien Chai. Bisnis migor yang sudah tujuh tahun terjalin diantara keduanya, tiba-tiba menimbulkan kecurigaan bagi pelapor. Tan Siu Hwa mecurigai volume migor yang dipesan dari Cien Chai. Kecurigaan ternyata benar adanya. Dari penimbangan migor satu drum, seharusnya 180 kilogram, ternyata hanya

bervolume 162 kilogram. Temuan itu langsung dilaporkan korban kepada kepolisian. Merasa dicurangi dalam berbisnis, Tan Sui meneruskan perkara itu kepolisian, lantaran akibat tidak kesesuaian volume migor, ia menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Namun, harapan untuk mendapatkan keadilan bagi Tan Sui hingga kin tak kunjung diperoleh. Kasat Reskrim, Kompol Fadillah Zulkarnanen berjanji mengecek kembali kasus tersebut. "Nanti akan saya cek kembali," kata Fadillah. (S.EDHI)

Polda Sumut Diminta Tangani Kasus CPNS 2010 di Pakpak Bharat PAKPAKBHARAT - Kepolisian Daerah Sumatera Utara diminta segera menyelidiki dugaan kecurangan pada seleksi Penerimaan Pegawai Negeri (CPNS) 2010 di Kabupaten Pakpak Bharat. Dugaan adanya kecurangan CPNS telah diungkapkan dan disampaikan berbagai elemen ke Polda Sumut. Laporan disampaikan Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Cabang Pakpak Bharat, Koalisi LSMa di Pakpak Bharat mengatasnamkan, LSM PILIHI dan LBH SEKOLAH yang tergabung dalam tim Tim Relasi Pendampingan Independen (TRPI). Surat lembaga nonpemerintah itu, telah disampaikan ke Polda Sumut pada 13 Januari 2011, dengan Nomor Surat 11.05/TIM/2011. "Hal ini demi terciptanya pemerintahan daerah yang berkualitas dan transparansi," tegas Saut H Togatorop selaku Ketua KOWRI Cabang Pakpak Bharat, Jumat pekan lalu. "Benar, kuat dugaan hasil CPNS 2010 sarat KKN dan terindikasi melanggar peraturan yang berlaku. Sebab hasil tersebut tidak menunjukkan secara transparan hasil skor ujian dan rangking pemenang keseluruhan peserta yang ikut ujian seleksi," kata Saut. Di samping itu, lanjut Saut, adanya isu uang pelicin untuk menggolkan sejumlah calon. KOWRI juga meminta TRPI selalu dan tidak berhenti memantau tindak-lanjut dari pihak penegak hukum yang telah diberitahu-dilapori kasus dugaan kecurangan itu. "Ini juga bertujuan untuk menepis isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, bahwa laporan tersebut tidak hanya sekedar gertak sambal demi iming-iming menggiurkan yang akan diterima. Sebab Koalisi LSM tersebut juga satu-satunya lembaga sosial kontrol yang disetujui pihak Pemkab Pakpak Bharat dalam turut serta mantau proses penerimaan hingga pengumuman pemenang CPNS Tahun 2010," katanya. Saut menambahkan, diketahui jelas, proses pemantaauan tersebut dimulai dari pendaftaran pelamar ujian, pembakaran berkas (lembaran soal ujian) hingga pengiriman berkas Lembar Kerja Jawaban (LKJ) sampai ke Universitas Indonesia (UI), dipantau Koalisi LSM. Sementara Hasoloan Manik dari TRPI menjelaskan, adanya dugaan manipulasi data yang dilaporkan, menyangkut kepada tujuh calon. "Ada tujuh orang pelamar yang diumumkan Bupati Pakpak Bharat berdasarkan Pengumuman Nomor 1910 Tahun 2010, disinyalir tanpa melalui proses pendaftaran ternyata dalam pengumuman dinyatakan lolosPNS 2010. Ini jelas-jelas merupakan pembohongan publik dan melanggar peraturan yang berlaku, dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal ini harus bertanggungjawab," tegas Hasoloan. "Pihak kami juga telah mengirimkan laporan ini kepada DPRD Pakpak Bharat guna meminta hasil pengumuman CPNS, dan kami berharap DPRD Pakpak Bharat mampu mengungkapkan apa yang seharusnya diketahui masyarakat," sebutnya. Di tempat terpisah, Y Tito Manik, Sekretaris KOWRI Kabupaten Pakpak Bharat serta sejumlah tokoh dari berbagai elemen masyarakat juga minta DPRD Pakpak Bharat mengajukan hak angket terkait polemik seleksi PNS 2010 dan membentuk Pansus CPNSgate. "Penggunaan hak angket Dewan untuk mempertanyakan kepada Bupati Pakpak Bharat terkait dugaan kecurangan dalam pengumuman hasil seleksi CPNS, dinilai langkah yang lebih cepat dan mudah dalam menuntaskan persoalan yang ada saat ini. Sebab penggunaan hak angket ini langsung ditanyakan kepada Bupati dan diharapkan hasil skor dan rangking dapat diungkap secara transparan," jelasnya. Selain itu Tito mengungkapkan, dalam waktu dekat KOWRI juga akan melaporkan kasus dugaan kecurangan terkait rekaman dugaan keterlibatan Bendahara dan Kepala Dinas salah satu SKPD yang memberikan imingiming mampu meloloskan calon PNS dengan imbalan uang ratusan juta rupiah, serta dugaan sejumlah pelamar pada saat pendaftaran memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. "Kami akan melaporkan ke Kejati Sumut," katanya. (PT)

DPRD Langkat Dihebohkan Perselingkuhan Senator LANGKAT - Gedung DPRD Langkat, Sumatera Utara, dihebohkan dengan informasi perselingkuhan dua senatornya, dari partai yang berbeda. Kisah dugaan perselingkuhan yang terjadi pada Oktober 2010, itu kembali menghangat. Kedua insan berlainan jenis, yakni SB, 65 tahun, merupakan politisi dari partai pemenang Pemilu 2009 lalu, dipergoki sedang melakukan aksi mesra di salah satu ruang DPRD Langkat. Teman mesranya, AD, 23 tahun, juga senator di Kabupaten Langkat. Disebutkan, peristiwa itu dipergoki sejumlah warta-

wan pada Oktober 2010. Sekira pukul 09.30 WIB, keduanya sedang berada di dalam ruang Fraksi PD. Saksi mata tidak mau diungkap indentitasnya, menyebutkan, adegan mesra itu dilihatnya saat melintasi ruang itu. "Saya melintas di depan ruangan fraksi (PD) terlihat dari jendela kaca dua insan berlainan jenis sedang melakukan adegan tidak senonoh sambil memegang dan meraba bagian tubuh," kata saksi. Saksi mengaku sempat melihat cuplikan adegan mesra itu. Dikatakannya, SB memeluk AD dari

belakang. AD saat itu sedang duduk, lalu SD memeluk dan meraba-raba bagian tubuh AD. "Kejadian itu dilihat sejumlah wartawan," katanya. Mengetahui adegan itu dilihat wartawan, keduanya, kata saksi, terperanjak. Senator AD, tak hanya sekali ini dikabarkan menjalin asmara dengan rekan parlemennya. AD pun pernah dikabarkan enjalin hubungan asmara dengan SU. Perjalinan asmara keduanya pun sempat menghiasi media massa. SB membantah kejadian itu. Saat dikonfirmasi, SB bahkan menyebut itu

merupakan fitnah yang sengaja digulirkan kepadanya. "Itu fitnah," katanya. Bantahan serupa juga dilontarkan AD. Namun, AD

menyebutkan, persoalan itu sudah ditangani Badan Kehormatan Dewan. "Silakan saja saudara tanya ke BKD" sebut AD. (JUL)


12

KPK POS E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

KRIMINAL

LIPSUS

MENYOROT INTEGRITAS PERIZINAN SIM HASIL survei Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 2010, menempatkan Kota Medan pada kelompok 20 kota dengan integritas di bawah nilai enam dalam kepengurusan-pelayan perizinan. Meski pengurusan dan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) lolos dari penilaian rendah itu. Namun, prestasi yang diraih Kepolisian Resor Kota Medan, pada tahun lalu, soal pelayanan hendaknya dapat dipertahankan. Hanya saja, dalam berbagai praktiknya percaloan, ketransparanan dan prosedural kepengurusan SIM masih ditemukan ruang dan celah "mempermainkan" masyarakat. Pantauan KPK Pos di Markas Satuan Lalu Lintas Polresta Medan, Senin pekan lalu, aksi percaloan masih terlihat nyata. Para penawar jasa berpromosi dapat menyelesaikan persoalan pengurusan dan perpanjangan SIM dalam waktu singkat, dengan tarif beragam. Untuk pengurusan SIM A dan SIM C (golongan baru) harga dipatok mencapai Rp 450 ribu hingga 500 ribu. Merupakan tarif di atas ketentuan. Begitu pula untuk SIM golongan Umum, dan SIM BI maupun BII, mencapai Rp 600 ribu lebih. Pada hal, tarif resmi yang ditetapkan berdasarkan PP RI No 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Pembuatan SIM. Diterakan, SIM A, BI dan BII, pemohon SIM diwajibkan membayar biaya sebesar Rp 120 ribu. SIM C Rp 100 ribu, SIM D hanya dikenakan Rp 50 ribu. Proses perpanjangan, SIM A Umum, BI dan BII Rp 80 ribu. SIM C cukup membayar Rp 75 ribu, dan SIM D hanya Rp 50 ribu. Selain jumlah resmi itu, kutipan resmi lainnya, bagi

pemohon harus lulus uji kesehatan dengan biaya Rp 20 ribu. Pemohon SIM A umum dan BI dan BII, lumayan pelik, selain tes kesehatan juga melalui tes psikologi dengan total biaya Rp 50 ribu. Artinya, total pengurusan, bagi pemohon SIM perdana, kurang dari Rp 300 ribu. Tentu saja, para pemohon awal SIM, tidak sekadar membayar dan mealui tes kesehatan dan praktik. Mereka pun diwajibkan melakukan praktik di lapangan dalam mengemudi. Praktik ini pun, memberikan celah-ruang tindakan yang merugikan para pemohon SIM. Uji akhir tersebut sebagai penilai final layak atau belum mengantongi SIM. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Medan, Kompol I Made Ari P menegaskan sertifikasi mengemudi telah ditiadakan. Bahkan, kata Made, masyarakat yang ingin memiliki SIM baru harsus wajib mengikuti ujian teori dan praktik yang dilaksanakan di halaman Mako Satlantas Polresta Medan, di Jalan Adinegoro Medan. "Kalo dulu kita berikan sertifikat kalau pemohon itu lulus ujian praktiknya tapi sekarang tidak ada lagi karena mereka wajib ikut ujian. Dalam uji praktik ini penguji kita akan melihat dan menilai sejauh mana keterampilan dan kemahiran si pemohon dalam menguasai berkendaraan," tegasnya. Disinggung adanya istilah "SIM tembak", lumrahnya menggunakan jasa (calo), Made membantah hal itu. "Kalau mau mengurus SIM saya sarankan langsung datang ke Satlantas Polresta Medan dan janganlah menggunakan jasa calo," jawab Made. (S.EDHI)

YLKI Medan: Harus Mudah dan Murah

Uji Akhir Masih Dianggap Belum "Proporsional"

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Medan sangat menyesalkan biaya serta sistem pengurusan SIM yang terkesan dipersulit. Seharusnya dalam memperoleh surat izin itu, instansi yang terlibat di dalamnya haruslah bisa memberikan pelayanan serta biaya yang murah dan mudah. Mengingat tujuan masyarakat untuk memperoleh SIM kebanyakan untuk mencari kerja. "SIM itu digunakan untuk mencari makan makanya jangan dipersulit," tegas Ketua YLKI Medan, Abu Bakar ketika dimintai komentarnya, Selasa pekan lalu. Ketika disingung banyaknya syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh SIM, Abu menegaskan kalau ada masyarakat yang mau mengurus SIM hendaknya janganlah dipersulit tapi berikanlah kemudahan. Dan dengan adanya tarif yang mencekik leher tersebut hendaknya ditiadakan dan biarlah pemohon SIM membayar sesuai dengan ketentuan. Bila harga SIM murah dan prosesnya pengujianya sesuai dengan peraturan, maka apabila ada masyarakat yang mau mengurus SIM, masih dikatakan Abu Bakar, akan dengan sendiri mereka mau belajar untuk bisa lulus dari itu semua. Dengan demikian, murahnya biaya pengurusan setidaknya dapat merangsang masyarakat kita untuk mau belajar tentang rambu-rambu/peraturan lalulintas sebelum mereka mengikuti ujian pembuatan SIM. "Kalo masyarakat kita mau belajar tentang peraturan lalulintas maka angka kecelakaan dijalan raya akan dapat berkurang," aku Abu Bakar. (S.EDHI)

UJI akhir kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dikeluhkan banyak pemohon. Dalam penilaiannya, Kepolisian Satuan Lalu Lintas menetapakan penilaian lolos ujian akhir, berupa praktik mengemudi, dengan skor hingga 12. Bagi pemohon SIM memperoleh nilai itu akan segera mendapatkan SIM. Sedang yang tidak memenuhi skor diberi kesempatan kembali. Hal ini pun menuai sejumlah kekecewaan. Kepolisian menegaskan, bahwa ujian praktik sebagai syarat memperoleh SIM. Namun, beberapa pemohon merasa kecewa, lantaran penilaian mengemudi, mutlak kewenangan kepolisian. Kekecewaan itu diungkapkan beberapa pemohon yang tidak mendapatkan skor lolos. Kekecewaan itu diungkap

beberapa pemohon, pekan lalu, di Kantor Satlantas Polresta Medan, Jalan Adinegoro Medan. Andi, 23 tahun, penduduk Jalan Brigjen Zein Hamid, mengaku, telah dua kali mengikuti ujian akhir pemohonan SIM. Namun, lantaran tak dapat memperoleh skor lolos, ia pun mengikuti trik lain untuk

memperoleh SIM. Andi mengakui terpaksa mengikuti "permaianan" yang ada di kantor kepolisan dalam hal pemohonan SIM . Untuk itu, Andi harus mengeluarkan tambahan di luar tarif resmi. Malangnya, jumlah uang yang dikeluarkan Andi jauh lebih besar dari seluruh kutipan

resmi. "Sekitar Rp 400 ribu," kata Andi. Jumlah itu, akunya terpaksa dilakukan guna memperoleh SIM. Lain lagi pengakuan Regar. seorang pelajar yang sangat menginginkan SIM C. Pelajar ini mengaku sudah dua kali mengikuti ujian akhir, praktik mengemudi. Lagi-lagi penguji, kepolisian menyatakan Regar belum lolos. Pelajar ini tidak mau begitu saja menyerah, sebab ia mengetahui jika mau mendapatkan SIM, harus mau mengeluarkan uang di atas ketentuan. Alhasil, Regar pun berhasil mendapatkan SIM. Kedua warga tadi merupakan sebagian contoh kecil akan rumitnya pengurusan SIM di Satlantas Polresta Medan. Jika masyarakat mengikuti jalur resmi. (KHAIR)

Mengintip Jasa SIM KEBERADAAN jasa SIM di lingkungan Satlantas Polresta Medan, disebut-sebur SJO. Biro jasa SJO bermarkas di kawasan Jalan Karakatau Medan di mana biro jasa SJO ini disebut-sebut sangat dekat dengan oknum perwira sehingga jika ada warga yang mau mengurus SIM melalui biro jasa SJO dengan pembayaran Rp 400 ribu untuk SIM C maka dengan mudah masyarakat mendapatkan SIM C tersebut. Ketika dikonfirmasi soal peranan biro jasa SJO, salah seorang staf menyebutkan, pimipinan mereka, MM tidak ada alias keluar. "Jika mau menemuinya hubungi saja melalui HP," kata seorang staf. Namun saat wartawan meminta nomor telepon genggam MM, sang staf enggan memberikan. Keberadaan jasa SIM, masih digunakan sebagian pemohon. "Kamu di mana kakak sudah di samping kantor Satlantas ini," kata seorang wanita bertubuh gemuk saat keluar dari sebuah warung yang bersebelahan dengan kantor Satuan Lalulintas (Sat lantas) Poltabes Medan di Jalan Adinegoro sambil memegang telepon seluler di telinga kanannya. Tidak berselang lama, seorang pria menghentikan laju sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan motif garis silver yang ditungganginya tepat di depan wanita yang mengenakan baju terusan berwarna merah muda itu. Setelah memarkir sepeda motornya, pria mengenakan jaket putih berjalan bersama wanita itu ke salah satu warung dikawasan tersebut. Kamu mau perpanjangan atau urus SIM (Surat Izin Mengemudi) baru," kata wanita kerudung putih itu membuka pembicaraan. "SIM C baru kak," jawab pria yang menenteng tas sandang warna hitam tersebut. Perempuan itu sambil

memegang dompet kulit berwarna coklat tua meminta uang Rp 400 ribu untuk pengurusan SIM C baru. Ia merinci tarif pengurusan SIM C di Satlantas Rp 100 ribu, membayar tes kesehatan Rp 20 ribu, pengurusan sertifikat mengemudi Rp 180 ribu di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Jalan Bhayangkara. "Sisanya untuk biaya administrasi agar proses pengurusan di Satlantas tak dipersulit. Paling kakak dapat Rp50 ribu-an nya," katanya sambil memandang pria yang duduk persis di depannya. Setelah harga disepakati, saat itu juga pria berambut pendek itu mengeluarkan uang muka untuk pengurusan SIM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persaratan utama. Tidak jelas berapa jumlah uang yang diberikan, namun begitu menerima uang panjar, perempuan itu langsung mengambil handphonnya. Tidak diketahui pasti siapa yang dihubunginya, namun saat itu ia memesan sertifikat atas nama AP untuk diantarkan ke tempatnya saat itu berada. Usai memesan sertifikat, perempuan itu kembali menelpon seseorang, kali ini dia minta dibuatkan surat kesehatan atas nama yang sama. "Pokoknya kamu tenang ajalah, nggak usah repot," katanya usai bertelepon kepada pria yang duduk di depannya itu. Tidak berapa lama kemudian keduanya beranjak dari tempat duduknya kemudian berjalan menuju kantor Satlantas. Sepanjang perjalanan menuju kantor yang menghadap ke arah Timur itu, perempuan itu disapa hampir setiap orang yang berpapasan dengannya. Tidak hanya masyarakat sipil, bahkan petugas berpakaian seragam lengkap pun terlihat begitu akrab menyapanya. Kantor SatlantasPolresta

Medan ini terbagi menjadi beberapa ruangan. Di lantai satu bagian depan terdapat ruang pendaftaran, loket pengurusan SIM baru atau lama, dan loket pengambilan SIM. Di bagian belakang berfungsi sebagai tempat ujian teori dan beberapa ruangan staf Satlantas. Di lantai dua merupakan ruang pejabat tinggi Satlantas Poltabes Medan. Di bagian atas dinding gedung terlihat sebuah spanduk bertuliskan pengumuman kenaikan tarif PNBP sesuai PP No.50 tahun 2010. Yang diantaranya menyebutkan jika pengurusan SIM C naik Rp20 ribu dari tarif semula yakni Rp100 ribu. Masuk ke gedung utama, perempuan dan temannya itu langsung masuk ke ruangan sebelah selatan gedung tersebut tempat pengurusan SIM baru. Ia lantas menyuruh pria yang ikut bersamanya duduk di satu kursi berwarna oren yang berjejer di depan loket pengambilan SIM. Sedangkan perempuan itu langsung menuju loket pengambilan formulir dan pendaftaran, setelah berbicara dengan petugas di tempat itu, ia yang membawa sejumlah kertas kemudian mengajak kliennya keluar dan menuju ke tempat ujian teori di bagian belakang gedung tersebut. Tidak jauh dari ruangan ujian itu, perempuan itu terlihat berbicara dengan kliennya. Dengan mengangguk-angguk pria itu kemudian masuk ke dalam ruang ujian teori. Di tempat itu, pria tersebut menyerahkan berkas yang diberikan perempuan itu padanya kepada dua orang Polisi Wanita yang duduk di depan ruangan ujian tersebut. Setelah memerika berkas, pria itu kemudian diberikan kertas ujian dan duduk di deretan kursi yang disediakan di ruangan itu, sementara ia naik

ke lantai dua. Sekitar 30 menit kemudian,perempuan itu turun dan menunggu tak jauh dari ruang ujian teori. Tak lama kemudian kliennya pun keluar dari ruangan ujian. Setelah berbicara singkat, keduanya kemudian pergi menuju ruang pendaftaran. Tak lama dari tempat itu, pria itu kemudian digiring seorang petugas berseragam polisi yang dipapan namanya tertulis salah seorang oknum polis yang bertugas dikantor tersebut. Pria itupun kemudian disuruh mengenakan rompi berwarna hijau yang di bagian belakangnya bertuliskan nomor 10. Setelah mengenakan rompi, pria itu juga disuruh mengenakan helm dan menaiki sepeda motor Yamaha Zupiter Z. Setelah itu petugas tersebut memintanya mengitari jalur putih yang ada di halaman gedung tersebut. Saat mengitari gedung, oknum petugas Satlantas inipun terlihat menulis di lembaran kertas yang ada di tangannya. Hanya sekali putaran, pria itu kemudian diminta turun dan masuk kembali ke ruangan pendaftaran. Di dalam ruangan perempuan itu terlihat sudah memegang selembar sertifikat bermotif bingkai warna coklat. "Sekarang tinggal nunggu foto aja," katanya kepada kliennya itu. Sekitar satu jam kemudian dari mikrofon terdengar sipemohon dipanggil dipanggil. Pria itu lantas berdiri dan masuk ke dalam ruangan foto pengurusan SIM baru. Usai berfoto, pria yang mengenakan sepatu sport warna putih bergaris biru itu lantas disuruh perempuan itu untuk pulang. "Ya udah kamu pulang aja lah, kalau nanti sore udah siap kakak kabari. Paling lama besok pagi ya," katanya sambil

berjalan menuju ke pintu keluar gedung yang diiringi pria tersebut. Sesuai instruksi, pria itu langsung mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan kantor Satlantas Polresta Medan tersebut. Sumber lainya menyebutkan dalam satu hari masyarakat kota Medan dalam hal pembuatan SIM (apakah perpanjangan maupun pengurusan SIM baru) setiap harinya sekitar 300 hingga 400 pemohon,ujar sumber di Satlantas Polresta Medan. Sementara itu biaya pengurusan surat izin mengemudi (SIM) di Satlantas Poltabes Medan terhitung mulai 26 Juni 2010 mengalami kenaikan. Padahal, sesuai pemberitaan sebelumnya, kenaikan tarif tersebut mulai Juli 2010. Hasil pantauan wartawan di Satlantas Poltabes, sejumlah pemohon yang sudah sempat membayar uang pendaftaran Rp75 ribu kecewa dan terpaksa menambah lagi biaya hingga Rp120 ribu baru bisa foto SIM. Sementara kwitansi bank lama tidak berlaku sehingga pemohon SIM mengalami kerugian Rp75 ribu. Pengumuman kenaikan tarif terkesan mendadak itu terlihat di spanduk informasi di depan pintu masuk markas Satlantas Poltabes Medan. Dalam spanduk itu tercantum biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pembuatan SIM A, BI, BII baru yang sebelumnya Rp75 ribu naik menjadi Rp120 ribu. Sedangkan untuk perpanjangan SIM A, BI, BII yang semula Rp60 ribu naik menjadi Rp 80 ribu. Untuk penerbitan SIM C baru, tarif semula Rp75 ribu naik menjadi Rp100 ribu, sedangkan untuk perpanjangan tarif awal Rp60 ribu naik menjadi Rp75 ribu. Untuk pembuatan SIM Internasional baru tarif Rp250 ribu, perpanjangan Rp 225 ribu. Kasat Lantas Poltabes

Kompol I Made Ary mengatakan, sesuai TR Kapolri Nomor : ST/1941/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, tentang tariff PNPB pada Polri berdasarkan PP No 50 tahun 2010 mulai efektif berlaku 26 Juni 2010. masyarakat menilai kurangnya sosialisasi tarif serta prosedur tetap pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) membuat masyarakat enggan mengajukan permohonan pengurusan SIM. "SIM sangat penting bagi pengendara. Tapi karena tarif dan prosedur pengurusan tak jelas, membuat masyarakat enggan mengurus," Demikian dikatakan salah seorang warga saat ditemui di Satlantas Polresta Medan ketiak mau mengurus SIm buat dirinya. Warga yang enggan menyebutkan dirinya ini mengakui mahalnya biaya pengurusan sim membuat warga enggan berhubungan langsung dengan petugas. Hal itu dikatakannya terkait mahalnya pengurusan SIM di Satlantas Polresta Medan. Dimana pemohon dikenakan tarif Rp400 hingga Rp500 ribu untuk pengurusan SIM C baru. Harga sudah ditetapkan pemerintah. Tapi nyatanya di lapangan harganya jauh melampaui harga yang sudah ditetapkan,ujar warga tadi. Menurutnya, calo menjadi salah satu penyebab mahalnya SIM di Satlantas Polresta Medan tersebut para calo ini dari berbagai kalangan baik oknum polis itu sendir maupun oknum PNS dan PHL dilingkungan Satlantas Polresta Medan. Banyak pengendara yang ingin SIM-nya cepat selesai tanpa melalui tes. Mungkin ini juga salah satu faktor mahalnya harga SIM,jika diuji banyak pemegang SIM tidak mengerti aturan lalulintas. (KHAIR)


KPK POS

13

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Indahnya Korupsi Jika Tidak Dilakukan Oleh Nobuala Halawa SH MH

AKHIR-akhir ini kasus korupsi di Indonesia sering dijadikan tontonan yang menarik bagi masyarakat, misalkan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan Cs. Kasus korupsi yang dilakukan oleh berbagai kepala daerah di Indonesia (dari Sabang sampai Merauke diindikasi ada korupsi). Dari sekian banyak kasus menurut pengamatan penulis, sungguh ironis rasanya bila kita menilai bahwa korupsi sungguh indah untuk dilakukan, atas penilaian tersebut sudah saatnya korupsi dan koruptor diberantas. Defenisi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi diartikan : Pertama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kedua, setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Korupsi merupakan perbuatan yang dulunya baik menjadi perbuatan yang tidak baik yang

secara harafiah dinilai bahwa korupsi merupakan sebuah nilai yang diartikan sebagai kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap atau penyimpangan dari kesucian. Dari defenisi sebagaimana dipaparkan diatas jelas bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercelah dan tidak terpuji yang dilakukan orang atau badan hukum atas dasar keserakahan sebagai seorang penguasa dan pengambil kebijakan. Akibat dari keserakahan dan perbuatan tercela tersebut, kasus korupsi dirasakan sampai saat ini masih menjadi persoalan klasik dari berbagai daerah di Indonesia. Berbagai survey dilakukan namun kasus korupsi dirasakan makin hari bukan makin berkurang akan tetapi bertambah, mengapa hal tersebut terjadi? Ada Beberapa Hal Sulitnya Korupsi Diberantas ; Pertama, tidak adanya niat baik pelaku atau tidak adanya kesadaran hukum (yang menyuap dan menerima suap) untuk tidak melakukan korupsi. Kedua, sanksi yang dijatuhkan selama ini masih dirasakan ringan sehingga efek jera bagi koruptor tidak ada (sebaiknya amanah undang-undang hukum mati sudah selayaknya diberlakukan). Ketiga, diskriminatif dalam hal penanganan tindak pidana korupsi (misalnya ; berbagai kasus korupsi yang menjadi korban palu hakim kebanyakkan

pegawai bawahan bukan pejabat pengambil kebijakan. Keempat, unsur politik (adanya indikasi intervensi politik dari penguasa terhadap lembaga yudikatif khusus lembaga penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK dan lembaga pengadilan). Contoh kasus korupsi hasil penilaian penulis terindikasi intervensi politik adalah kasus Sisminbankum, Bank Century, Gayus, yang diindikasi melibatkan petinggi partai politik tertentu. Kasus pembunuhan yang diindikasikan oleh mantan ketua KPK. Kelima, penegak hukum (KPK Pos Edisi 20 tentang SaatNya Reformasi dan Regenerasi Penegak Hukum di Indonesia). Dari tulisan tersebut, penulis menilai bahwa sebagian besar penegak hukum yang ditempatkan di lembaga hukum di Indonesia merupakan produk lama dan dinilai masih berjiwa korup dan bukan produk reformasi yang memiliki integritas dan idealisme yang memiliki sebuah tujuan hukum menuju keadilan dan kepastian akan hukum dalam diri. Contohnya, jiwa korup aparat penegak hukum produk lama adalah mondar-mandirnya Gayus Tambunan dari penjara ke Bali, adanya fasilitas mewah kepada kasus korupsi yang melibatkan Artalita Suryani di penjara. Menilik dari topik diatas, maka sudah saatnya keindahan akan korupsi yang selama ini dirasakan dan dilakukan

“berjamaah” artinya kasus korupsi bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang akan tetapi hampir semua instansi diindikasi tindak pidana korupsi diketemukan misalnya di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan kementerian agama pun diketemukan korupsi yang seyogianya pengetahuan akan kebenaran kebaikan ada disitu dijauhkan atau dihindari. Indahnya korupsi untuk tidak dilakukan merupakan ajakan kepada semua sektoral (sektor publik/pemerintah, sektor swasta) dan atau masyarakat untuk menjauhkan sifat korup, kebejatan, kebusukan, keserakahan dalam diri. Kesulitan pemberantasan sebagaimana dikemukakan diatas sudah saatnya dijauhkan dan dicari solusi untuk mengatasinya demi mencapai cita-cita bersama dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pemberantasan tindak tindak pidana korupsi kedepan antara lain : Pertama, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga hukum khususnya KPK, kejaksaan, kepolisian, pengadilan perlu diberi aturan yang jelas sejauh mana pengaturan kewenangan tersebut dimiliki. Misalnya nilai nominal objek perbuatan yang dilakukan tidak diatur secara mendetail atau terperinci sehingga diindikasi penanganan terjadi tumpang tindih dan sarang akan korupsi. Kedua, korupsi merupakan

REPUBLIK Catatan Christianto Wibisono

GAYUS adalah nama generik Romawi dengan empat tokoh besar. Gaius Sempronius Gracchus adalah politikus penganjur pembagian pemilikan tanah yang terbunuh oleh Lucius Opimius. Gaius Papirius Carbo adalah negarawan dan orator yang dimakzulkan Marcus Licinius Crassus. Kedua Gayus tersebut hidup pada abad kedua sebelum Masehi. Kaisar Caligula juga bernama kecil Gaius. Saking bencinya kepada DPR atau Senat Roma, ia mengangkat kudanya untuk melecehkan senator Romawi. Sebagian sejarah ini ditulis Gaius (130180) yang pakar hukum. Di Indonesia, penulis Gayus Siagian adalah sastrawan terkenal. Politikus PDI-P yang terkemuka tentulah Gayus Lumbuun. Namun, kedua Gayus itu kini kalah pamor dari Gayus ”Kaisar” Tambunan, yang seorang diri dari penjara bisa menaklukkan Republik Indonesia, Presiden, DPR, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Barangkali arwah dari empat Gayus Romawi bereinkarnasi di tubuh Gayus Tambunan sehingga aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia kalang kabut, sempoyongan, dan dilecehkan. Saya mengutip akar kata dan semangat zaman Romawi karena, di luar kasus Gayus, kita melihat kisah bagai dua Gayus yang saling bunuh. Eksekutif sedang dikritik oleh tokoh agama dengan senjata kata-kata yang sangat konfrontatif: tuduhan bahwa pemerintah membohongi publik. Dunia modern dengan perkembangan teknologi BlackBerry, yang coba dihambat seorang menteri, tetap saja tak bisa lepas dari penyakit umum manusia: cemburu, dengki, iri, dan benci karena tidak bisa menghargai prestasi serta kinerja orang lain. Kebangkrutan Romawi Setiap orang berusaha memenangkan

kejahatan luar biasa dan bukan kejahatan konvensional (kejahatan biasa) sehingga penanganannya harus extra ordinary (luar biasa), maka dengan kewenangan “super body” yang dimiliki oleh lembaga KPK dalam hal melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegakkan hukum lainnya perlu ditingkatkan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Tugas KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi serta mengambilalih kasus korupsi terhadap lembaga penegak hukum lainnya apabila penanganan kasus korupsi dimaksud diindikasi ditelantarkan. Ketiga, dengan dibentuknya perwakilan KPK dan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah khususnya di tingkat Provinsi, dengan apresiasi tinggi perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen demi untuk mengefesiensikan penanganan tindak pidana korupsi akan tetapi demi untuk memberikan pondasi atau fundamental hukum diperlukan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan secara spesifik. Keempat, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan artinya dengan dilibatkannya masyarakat dalam hal keikut

sertaannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Diharapkan korupsi cepat terungkap demi untuk mengahapus dan mengurangi tindak pidana korupsi. Kelima, menjalankan prinsip good gouvernance lain mengandung prinsip nilai pemerintahan yang bersih, baik, transparan, akutanbel, serta selalu berpihak pada kepentingan masyarakat dan atau kepentingan umum. Menurut penulis, korupsi diistilahkan sebuah nyanyian yang sering diperdengar berbunyi. Disini senang disana senang, dimana-mana hati-ku senang, diartikan korupsi merupakan tindakan keserakahan atas dasar mencari solusi secara illegal dengan cara mengenyampingkan aturan atau perundang-undangan yang ada untuk mencapai satu tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan dan bukan kepentingan umum. Bangsa Besar adalah bangsa yang dalam bertindak selalu mengedepankan hukum sebagai “gerbang terdepan” dalam bertindak. Sudah satnya supremasi hukum Ditegakkan demi untuk mencapai suatu keadilan akan kepastian hukum. Penulis adalah Pengamat Hukum Pidana Indonesia dan Direktur Eksekutif Pada Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak Kota Subulussalam. Alumni Pascsarjana UNPAD Bandung

GAYUS

dan membenarkan diri sendiri, tak pernah sportif mengakui dan menghormati meritokrasi. Penyakit itu sudah ada sejak zaman Taurat dan terus hingga zaman nuklir. Ketika otak manusia mampu menciptakan senjata pamungkas pemusnah sesama manusia,

kebangkrutan Romawi. Kekaisaran itu bukan hancur oleh serbuan orang barbar dari luar Romawi, tetapi ambruk karena perang saudara dan korupsi membusuk yang dilakukan para senator, kaisar, dan elite Romawi. Kekaisaran Romawi hanya bisa dilihat bekasnya dalam

partisan memakzulkan Wakil Presiden Boediono yang dikaitkan dengan masih ”mengambangnya kasus Century”. Kelemahan Indonesia sejak orde reformasi adalah presiden terpilih tak pernah berhasil menguasai parlemen dan harus tunduk kepada koalisi. Dalam

hati nurani yang belum beranjak dari kebencian dan iri hati berujung pada saling bunuh. Celakanya, jika di zaman kuno kapasitas manusia untuk membunuh satu sama lain hanya berdampak ratusan atau ribuan orang sesuai dengan perkembangan teknologi perang dan alat bunuh-membunuh, di zaman Gayus Tambunan kekuatan otak manusia sudah sanggup membunuh jutaan orang sekaligus dengan nuklir, rudal, roket, dan bom bunuh diri. Sebanyak 19 orang bisa membunuh 3.000 orang sekaligus tanpa memaklumkan perang, tetapi sudah menciptakan neraka di pusat peradaban dunia, kota New York, AS, 11 September 2001. Setara dengan kedahsyatan teknologi bom, epidemi korupsi yang telah membelit Republik Indonesia mengulangi skenario dan riwayat

Colosseum Romawi yang tinggal reruntuhan belaka. Republik Indonesia tentu tak akan bangkrut karena seorang Gayus. Namun, jika ada ribuan dan jutaan Gayus pada pelbagai tingkatan seperti juga Romawi penuh orang bernama Gayus, sebetulnya para tokoh agama lebih afdal mengeluarkan peringatan yang tak sektarian dan hanya menyalahkan presiden terpilih. Memperlemah Pada 12 Januari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan fatwa yang memperlemah Presiden dalam menghadapi rongrongan legislatif dengan pembiaran jumlah pengusul hak menyatakan pendapat menjadi hanya dua pertiga dari dua pertiga atau empat persembilan. Suatu tirani minoritas terhadap mayoritas. Fatwa MK itu berpotensi mengakselerasi ambisi

koalisi, sistem presidensial terbajak dan tersandera oleh manuver koalisi parlementer. Kedudukan presiden mirip perdana menteri dalam sistem demokrasi parlementer 1945-1960 ketika DPR dengan mudah dapat menyatakan mosi tak percaya atau istilah sekarang: hak menyatakan pendapat. Susilo Bambang Yudhoyono dinilai pengecut dan plinplan. Namun, seandainya Wiranto, Prabowo, atau Amien Rais berada pada posisi presiden terpilih, pasti mereka juga akan berbuat sama dengan SBY. Berkompromi, berkohabitasi, dan ”berkumpul kebo” dengan lawan politik yang tiap saat siap menerkam jadi Brutus dan Gayus terhadap sesama. Indonesia memang sangat ekstrem dalam reaksi terhadap tantangan situasi. Kita pernah memakai demokrasi parlementer liberal 15 tahun (1945-

1960) dengan 10 perdana menteri atau rata-rata kabinet cuma 1,5 tahun berkuasa. Bung Karno membanting ke ekstrem diktator, tetapi cuma enam tahun sistem itu dibajak oleh Soeharto yang kemudian bertahan 32 tahun memerintah Republik Indonesia. Setelah itu MPR dan DPR mengebiri kekuasaan presiden sehingga presiden terpilih—yang memang tak mampu menguasai mayoritas parlemen— harus hidup ”berkumpul kebo” dengan parlemen multipartai yang sulit dijamin loyalitas maupun solidaritasnya. Sistem presidensial yang disandera oleh parlemen itu menghasilkan pemerintahan yang bagai autopilot. Presiden sebagai pilot malah diganggu awaknya. Untung Tuhan masih adil dan melihat kinerja masyarakat hingga penerbangan Indonesia Inc dengan autopilot masih tumbuh 7 persen. Seandainya pilot tak diganggu oleh awak yang hiruk-pikuk, pesawat bisa melaju dua digit menyamai China. Sekarang fatwa MK malah membuat sang pilot semakin sulit bermanuver dan awak yang tidak dipilih rakyat bisa mengambil alih pesawat dari kopilot yang mau digusur dengan isu Bank Century. Dalam hiruk-pikuk itu, tak heran seorang Gayus Tambunan dengan lihai mengulangi skenario Romawi: ketika Gayus saling bunuh, kaisar jadi sinis dan setengah gila mengangkat kuda jadi senator, dan senator saling bunuh atau bunuh diri. Presiden Republik Indonesia seharusnya berani menyatakan, ”Stop kegilaan Gayus. Saya minta referendum seluruh rakyat.” Di manakah 70 juta rakyat pemilih SBY-Boediono, mengapa Anda membiarkan Gayus mengkup SBYBoediono? Jika Anda tak bergerak dalam tempo tiga bulan, Boediono akan termakzulkan dan pemerintah sebetulnya sudah tak sah karena suara rakyat pemilih telah dikudeta oleh ”senator model kuda Caligula” dan epidemi korupsi Gayus. Penulis adalah CEO Global Nexus Institute / Kmps 20111


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

SUMUT

Ulama Sebagai Kekuatan Bangun Daerah STABAT - Ulama yang merupakan sosok panutan di masyarakat, sebagai kekuatan untuk membangun daerah secara hakiki. Hal ini sangat mempengaruhi sikap dan mental masyarakat untuk berpartisipasi dan memelihara pembangunan. ”Kita tetap bergandengan tangan, dan terbuka siap menerima masukan demi kebaikan Bumi Langkat,” harap Bupati Ngogesa Sitepu ketika menerima kehadiran para ulama yakni DR H Zulfikar Hajar Lc, Prof. DR H Amiruddin MS, H. Amhar Nasution di rumah dinas, Rabu. Dalam kesempatan silaturahmi itu, Bupati menyampaikan terima kasihnya atas kesediaan para ulama untuk menjenguk dirinya sekaligus berdiskusi guna memberikan masukan-masukan dalam meningkatkan mental, spiritual masyarakat maupun jajaran SKPD. Al-Ustadz DR H. Zulfikar Hajar, Lc yang juga Ketua Majleis Taklim Jabbal Noor menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan yang telah dilakukan Bupati Langkat. Selaku putra daerah dirinya yang lahir di Tanjung Pura, akan selalu siap untuk memberikan masukan, bahkan mengingatkan terhadap hal-hal yang perlu menjadi perhatian Pemkab Langkat. Langkat yang sejak dahulu dikenal sebagai bumi religius hendaknya terus dipelihara akhlakul karimah di masyarakat, yang pada gilirannya merupakan aset bagi kekondusifan wilayah. Sementara Ustadz H Amhar Nasution yang juga dikenal sebagai penceramah di kalangan Poldasu menyatakan munculnya permasalahan hukum tidak harus diselesaikan secara formal, namun upaya penyelesaian juga bisa dilakukan melalui kekeluargaan, musyawarah mufakat sebab Islam juga mengenal Islah (perdamaian). (JUL)

Dinkes Langkat Bekali Mental Jajarannya STABAT - Hari Jadi Langkat yang ke-261 diperingati tanggal 17 Januari setiap tahunnya. Berbagai kegiatan diadakan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengisi hajatan dimaksud mulai dari yang bersifat perlombaan, festival, pagelaran seni, bakti sosial, dan yang paling utama berkaitan dengan pembekalan mental keagamaan. Tak luput pula Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat ikut memeriahkan event yang diperingati setahun sekali ini. “Sesuai arahan Bapak Bupati untuk mengisi berbagai kegiatan yang bersifat kemasyarakatan dan bernilai religius, maka kita mengadakan dzikir dan tausiyah dalam rangka syukuran Hari Jadi Langkat,” ujar Drg Herman Sadeck MBA MSc, pada saat memberikan sambutan diacara dzikir dan tausiyah syukuran hari jadi Langkat ke-261 di aula pertemuan Dinkes Langkat, Selasa. Dikatakan Sadeck kegiatan dzikir sebagai salah satu upaya pembekalan mental, sehingga jajarannya mampu melaksanakan tugas khususnya dalam menyikapi program layanan kesehatan Puskesmas 24 jam secara lebih bertanggungjawab, ikhlas didasari amanah yang dipercayakan. Acara dzikir yang dihadiri oleh seluruh Kepala Puskesmas Se-Kab. Langkat, para Kasubbid, sekretaris Dinkes langsung dibawakan oleh KH. Dr. Amiruddin MS sementara tausiyah disampaikan Al-Ustadz Amhar Nasution MA yang dalam uraiannya mengingatkan kepada seluruh jajaran Dinkes untuk tidak berorientasi kepada proyek duniawi belaka akan tetapi proyek akhirat sebagai bekal kelak di yaumul akhir. Kesemuanya dapat terwujud dengan terus meningkatkan ketaqwaan dan menyadari tugas sebagai amanah yang harus ditunaikan. (JUL)

DZIKIR - Tampak KH. Dr. Amiruddin MS, Kadis Kesehatan Drg. H. Herman Sadeck, MBA, MSc beserta jajarannya pada dzikir dan tausiyah. (KPK POS/JUL)

Truk Pengangkut Sampah Semakin Jompo

AREAL PERSAWAHAN - Areal persawahan yang bakal tidak dialiri air yang berasal dari sungai Ular, akibat penutupan saluran irigasi intek Sungai Ular.(KPK POS/ADI)

Saluran Intek Ditutup Petani Bakal Kelaparan SEI RAMPAH - Dikhawatirkan petani Sergai mulai Januari 2011 yang berada dilima wilayah kecamatan Kabupaten Sergai bakal kelaparan karena tidak bisa menanam padi seperti biasanya. Kekhawatiran ini akibat penutupan saluran irigasi intek Sungai Ular dan akan dioperasikan kembali pada Oktober 2011 mendatang, karena menunggu selesainya mega proyek dam raksasa berlokasi di Desa Pulau Tagor, Sergai. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Sergai, Ir Megahadi mengatakan, kondisi ini tentu saja mengakibatkan sekitar 11.320 hektar areal persawahan di lima kecamatan yakni, Pegajahan, Perbaungan, Pantai Cermin,

Teluk Mengkudu dan Sei Rampah tidak bisa ditanami padi seperti biasanya. “Mulai awal Januari sampai Oktober 2011 tidak bisa ditanami padi, tetapi kita upayakan petani dapat menanam tanaman lain selain padi. Kita telah meminta bantuan pusat bantuan bibit kedelai dan jagung sehingga para pemilik areal sawah dapat mengagantinya dengan tanaman tersebut," terangnya. Dijelaskan, di kecamatan Sei Rampah, hanya dua desa yang tidak bisa ditanami padi

yaitu Sei Rejo dan Pematang Pelintahan. “Kita berharap dan minta do’a masyarakat agar pemerintah pusat dapat mengabulkan permohonan bantuan benih bibit kedelai dan jagung bagi petani yang tidak dapat menanam padi," ujar Megahadi. Terpisah, anggota kelompok tani yang arealnya bakal tidak dialiri air ditemui, Rabu, mengaku hanya bisa pasrah. “Rencananya kalau tidak ada air, areal persawahan ditanam ubi kayu, karena lebih mudah merawatnya dibandingkan jagung ataupun kedelai," ucap Hanafi Daulay, warga Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai. (ADI)

Dishutbun Sergai Galang Minat Pemuda Tanam Pohon SEI RAMPAH - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Serdang Bedagai bekerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggalang minat pemuda menanam pohon. Alasannya, karena kelompok pemuda tersebut, dinilai bisa menjadi motor pengerak kedepan dalam melestarikan hutan dan ditempat lingkungannya tinggal. Wacana ini bakal dilaksanakan awal Februari 2011 nanti. Agar menarik minat pemuda mengikuti program ini, Dishutbun Sergai dan KNPI meramu kegiatan tersebut dengan aksi ‘Gebyar Musik 1 Miliar Pohon’ yang akan digelar di Pantai Cermin, demikian Kadis Hutbun Sergai, Ir Taufik Batubara didampingi Ketua KNPI Sergai, Drs Indra Syahrin, Minggu. Dishutbun dengan program kebun bibit rakyat (KBR) telah menggalang kerjasama dengan sejumlah kelompok masyarakat dalam menyiapkan berbagai jenis tanaman hutan yang akan ditanam. Dishutbun Sergai sebelumnya telah membentuk kelompok yang dinamakan kebun bibit rakyat (KBR) berada disejumlah lokasi di Sergai. "Sesuai dengan

tujuannya, bahwa KBR bertujuan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian hutan, menghindari penebangan pohon secara sembarangan (illegal loging) sehingga pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi pilar dalam menjaga dan melestarikan serta mengambil manfaat hutan secara benar dan berkesinambungan," ungkap Taupik. Sementara itu, Ketua KNPI Sergai, Drs Indra Syahrin mengatakan, momentum penanaman 1 miliar pohon merupakan kegiatan yang sangat di dukung untuk dilaksanakan. “Kita sangat respon, maka untuk mengajak pemuda dilakukan dengan cara yang khusus. Kalau mereka diajak untuk seminar, mungkin kurang mendapat perhatian, tetapi jika dilakukan dengan kegiatan musik maka responya akan meningkat. Sembari menikmati musik kita menyampaikan program penanaman pohon yang diharapkan mereka nantinya menjadi motor penggerak dilingkungannya. Ke depan sebagai penerus bangsa setelah mengetahui dampak daripada illegal loging dan sebagainya maka dengan pasti lebih mudah mencegahnya,” bilangnya.(ADI)

AEK KANOPAN - Saat ini Pemkab Labura sedang gencar-gencarnya melaksanakan program kebersihan. Meski baru hitungan hari usia kinerja bupati terpilih H Karuddinsyah Sitorus menjabat bupati, namun telah menunjukkan grafik peningkatan bersih lingkungan di Ibu Kota Kabupaten dan 8 Kecamatan. Hal ini mendapat sambutan masyarakat. Namun di balik keberhasilan itu, ada hal yang terlalaikan, sehingga membuat rasa risih dan merusak pandangan. Hal ini terkait truk pengangkut sampah peninggalan pejabat bupati yang lalu. Truk pengangkut sampah tersebut kelihatan semakin jompo yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Bahkan beresiko tinggi pada keselamatan pengendara akibat tanpa ada lagi pintu pengamannya. Kondisi ini menjadi buah bibir warga Aek Kanopan yang menyatakan, truk sampah sudah layak juga menjadi sampah. Untuk itu, DPRD harus pro aktif memperjuangkan transportasi baru dan memantau anggaran termasuk dana pera-

watan TA 2010 lalu. Ketika hal ini dipertanyakan kepada Humas Pemkab SA Hasibuan, minggu lalu, mengakui, pada TA 2011 ini pihak Pemkab akan menambah armada angkutan sampah yang baru. Menurut seorang warga pecinta lingkungan M Barus, Jumat lalu, pencapaian kebersihan yang berkelanjutan harus dilengkapi sarana dan prasarananya. Kendala vital harus segera diantisipasi melalui pencadangan tempat pembuangan akhir (TPA) yang hingga saat ini masih pinjam pakai di lokasi fuso PTPN Membang Muda yang semakin sempit. Saat ini masyarakat juga bertanya-tanya tentang anggaran perawatan dan rehab truk pengangkut sampah TA 2010. Ketika hal ini di konfirmasikan kepada Kadis Pekerjaan Umum (PU), yang bersangkutan tidak berada ditempat. Melalui Kabid Kebersihan Elisda di ruangannya, Kamis lalu, mengatakan anggaran perawatan TA 2010 memang ada. "Biar lebih jelas lagi tanyakan saja nanti langsung kepada Pak Kadis biar lebih jelas," ujarnya.(TAN)

JOMPO - Truk pengangkut sampah peninggalan pejabat bupati yang lalu yang saat ini semakin jompo dan memprihatinkan (KPKPos/TAN)

Lima Kordinator Parkir Terima Penghargaan BATUBARA - Lima orang kordinator parkir yang berhasil melampaui target pembayaran menerima penghargaan dari Pemkab Batubara. Penghargaan yang diterima berupa piagam dan kado dengan harapan agar berbuat lebih baik dan giat lagi. Acara pemberian piagam penghargaan diberikan langsung Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM kepada kordinator pengelola parkir yaitu Samsul Batubara (Simpang Gambus), Minan Lubis (Lima Puluh), Aidiryanto (Tanjung Tiram), Syahrul Paking (Ujung Boom-Tanjung Tiram) dan Suherman (Indra Pura). Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM dalam bimbingannya menyebutkan, petugas parkir merupakan pekerjaan yang mulia karena berfungsi

sebagai pengatur kenderaan yang parkir. Petugas parkir agar dapat melayani dan bekerja sepenuh hati sehingga pengguna jasa membayar retribusi yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hasil retribusi parkir yang dipungut dari pemilik kendaraan akan dikembalikan lagi kepada rakyat Batubara dalam bentuk pembangunan baik fisik maupun sosial. Kepala Dinas Perhubungan Batubara Abdul Roni melalui sekretaris Khaidir Aruan SH yang menangani masalah perparkiran menegaskan, pada tahun 2010 target pendapatan dari sektor parkir terlampaui. Di mana yang ditargetkan sebesar Rp76.785.000, dan berhasil diperoleh Rp78.785.000. Bahkan tahun ini akan tingkatkan lagi. (TRIS)

Ribuan Massa Semarakkan Bintang Bayu SERGAI - Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah memenuhi halaman Kantor Camat Bintang Bayu hingga kejalanjalan, Minggu lalu, mengikuti gerak jalan santai dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kecamatan Bintang Bayu yang ke-4 yang jatuh pada 7 Januari lalu. Peserta terdiri dari unsur Muspika, PNS, Kepala Desa, Ibu-ibu TP.PKK, Staf dan Bidan Puskesmas, perangkat Desa, BPD, OKP Pemuda Pancasila yang berjumlah ratusan dan warga masyarakat lainnya. Personil Danramil-17 Kotarih juga turut ambil bagian. Camat Bintang Bayu, Drs H Mariyono Sp didampingi Sekcam Drs Zulkan dan Ketua PAC Pemuda Pancasila Bung Yunus tepat pukul 08.00 WIB di jalan protokol

depan Kantor Camat melepas peserta gerak jalan santai yang di awali rombongan Kacabdis, Danramil-17 Kotarih, TP-PKK dan Kepala Desa. Pantauan KPK Pos dari garis start hingga garis finish semua peserta tampak bersemangat. Dari ribuan peserta terdapat peserta tertua atas nama Tiuran Simanjuntak (70) warga Kampung Kristen dan Reza Sembiring (2) warga Saranggiting Kahan. Tiuran kepada KPK Pos di sela-sela jalan santai mengaku diajak Kepala Desa untuk ikut jalan santai. "Sonang hian do au dohot amang (senang sekali saya ikut bapak)," ujar nenek dengan bahasa batak kental. Tak ada lelah dan nafas terengahengah yang tampak dari sioppung. Banyak kesan yang tertangkap kamera KPK Pos,

seperti bocah Reza yang meski menangis di gendongan neneknya akhirnya gembira saat nomor undiannya keluar dan berhak mendapat hadiah. Begitu juga dua ibu-ibu Kepala Sekolah yang terpaksa naik mobil yang dibawa Kader Pemuda Pancasila karena mulai mengalami kram. Semua memberi kesan senang dan gembira memeriahkan HUT Bintang Bayu. Camat Bintang Bayu, Drs H Mariyono Sp mengatakan, sangat senang dan haru melihat begitu besar dan tingginya antusias masyarakat yang tidak mengenal usia. Semua larut dalam kegembiraan. Ini adalah modal baik untuk tetap mengeratkan tali persaudaraan dan menguatkan kebersamaan. "Dengan kegiatan ini pula diharapkan mampu mem-

berikan citra positif dalam hal meningkatkan kedisiplinan. Peran Pemuda Pancasila juga sangat saya hargai. Aktif dan peduli," ujar Mariyono. Dalam rangka HUT Bintang Bayu, banyak kegiatan yang dilakukan. Sepak Bola gembira yang banyak mengundang gelak tawa. Bagaimana tidak, seoarang Kacabdis, Kepala-Kepala Sekolah dan Kepala Desa dipaksa mengolah sikulit bundar dan yang terjadi, jatuh, terguling, lecet dan pegal-pegal. Akhirnya Winarni, seorang Tutor PAUD di Desa Pergajahan Kahan berhak mendapat hadiah utama sebuah televisi warna 14 inci dari Camat. "Saya senang sekali pak, kebetulan saya memang mendambakan memiliki televisi," ketus Winarni dengan haru.(ARM)

MELEPAS - Camat Bintang Bayu,Sekcam dan Bung Yunus melepas para peserta gerak jalan santai.(KPK POS/ARM)


15

KPK POS E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

SUMUT / NAD

ANEKA

Bantuan Pupuk Harus Tepat Sasaran BATUBARA - Bantuan pupuk dari pemerintah kepada petani harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan agar bantuan tersebut tidak sia-sia.

KEBERSAMAAN - Dari Kiri kekanan,Askep Gurid HCP,Kapolsek,Manejer Kebun Silau Dunia dan Camat Silau Kahean. (KPK POS/ARM)

Laba Kebun Silau Dunia Rp50 Miliar SILAI DUNIA - Meski pencapaian produktivitas dari dua komoditi karet dan sawit belum memenuhi target di tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam RKAB, namun tingginya harga di pasaran dua komoditi tersebut telah memberikan keuntungan besar bagi Kebun Silau Dunia hingga mencapai Rp50 miliar. Tingginya harga jual dua komoditi tersebut terlebih sawit adalah sejarah bagi persawitan Nasional. Demikian arahan sekaligus sambutan Manejer Kebun Silau Dunia Ir Maroloan Simaibang pada acara Tahun Baru di lingkungan perumahan manejer. Hadir dalam acara tersebut, Camat Silau Kahean, Sudarsono Darwin Tamba Sipayung berserta staf, Kapolsek Silau Kahean AKP Lamin SPd, para Askep, APK, Papam, Asisten, Mandor, Ketua IKBI, Pengurus BKAIBKAK, Kepala-Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh Agama, insan Pers, LSM dan sejumlah undangan lainnya. Manejer Kebun Silau Dunia, dalam arahan internalnya mengatakan, apa yang dicapai Kebun Silau Dunia belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam RKAB yakni 4,79 persen sawit dan 3,6 persen karet dari sebelumnya. Meski demikian tingginya harga dua komoditi tersebut tetap memberikan laba besar hingga Rp50 miliar. Jauh dibanding tahun 2009 yang hanya Rp15 miliar. Untuk itu, lanjut Maroloan, ditahun 2011, sesuai himbauan direksi, tantangan lebih besar jika dibanding tahun 2010 dikarenakan RKAB lebih tinggi ditahun 2011. Dengan acara silaturahmi menyambut tahun baru ini, kita flash back kebelakang untuk lebih baik ke depan. Agar kerjasama yang baik antara pimpinan sampai ketingkat terkecil lebih bersinergi. Demikian pula halnya hubungan dengan Muspika dan masyarakat lainnya. Hubungan dengan semua stake holders harus lebih baik sebagaimana amanah dari direksi yang mengatakan, setiap unit kebun harus menjalin kerjasama dengan Muspika, terlebih setelah PTPN 3 memperoleh sertifikat RSPO yang semuanya tak terlepas dari kerjasama para stake holders. "Meski berat tantangan yang akan dihadapi di tahun 2011, jika berpegangan pada tema acara tahun baruaan ini, maka semua tantangan akan dapat dilalui dan target dapat diraih," tukasnya. Dikatakan, dengan menjalin mata rantai lebih erat dan dalam kekompakan, maka target dalam RKAB 36 juta Kg Sawit dan 3,6 juta Kg Karet akan dapat kita capai. "Mari bergandengan dengan semua bagian, baik karyawan panen, mandor, karyawan pimpinan, pengaman, tata usaha dan lainnya. Semua hendaknya dalam satu kesatuan yang pasti," ujar manejer. Sementara itu Camat Silau Kahean Sudarsono DT Sipayung SSos MSi yang baru bertugas sekitar dua minggu, menyampaikan terima kasih atas acara yang digelar Kebun Silau Dunia. Dari acara ini diharapkan akan lebih mendekat semua unsur yang ada di-Kecamatan Silau Kahean. Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Bintang Bayu Drs.Darwanto. Dia mengatakan, sudah banyak yang dilakukan pihak Kebun Silau Dunia. Perbaikan infrastruktur, gedung sekolah, perbaikan jalan dan keagamaan. Perusahaan tetap menjalin kerjasama kemitraan yang kiranya dapat dipertahankan. Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun) Agus Salim, mengajak seluruh pihak untuk bekerja dan berbuat lebih baik. "Kita renungkan apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan, perusahaan, keluarga ditahun 2010. "Mari kita evaluasi kinerja kita agar ke depan lebih meningkat. Tingkatkan kinerja dan loyalitas, terlebih kebersamaan bagi semua," ujar Agus penuh harap. (ARM)

"Saat ini kita masih melihat adanya bantuan pupuk yang disalurkan belum memenuhi keinginan masyarakat," demikian ditegaskan anggota DPRD Batubara, Ir Kristian Manurung di ruang kerjanya di Lima Puluh, Selasa lalu. Dikatakan, pemerntah melalui dinas terkait harus memantau pendistribusian pupuk agar tidak menyimpang dan merugikan petani. "Jangan ada pengutipan liar (pungli) dalam bentuk apapun yang dapat merugikan masyarakat," ucap politisi

PDI-Perjuangan. Kepala Dinas Pertanian Batubara, Ir H Riswan Simarmata MSP menegaskan, bantuan pupuk pemerintah pusat yang sudah disalurkan adalah pupuk jenis NPK 2,7 ton, pupuk VOG 18,9 ton dan pupuk VOC 126 liter. Dalam pendistribusian kepada petani melalui kelompok tani, diawasi UPTD Kecamatan masing-masing. Dalam pedistrbusiannya, tambahnya, harus sesuai dengan situasi kondisi masa tanam. Dalam penyaluran-

Dua Kades Diberi Gelar NIAS SELATAN - Dua Kepala Desa (Kades), Hilisataro Gewa Aezisokhi Maduwu als A Mesra dan Kepala Desa Hilisataro Raya Hekinus Maduwu als A Sona, Senin lalu, secara resmi mendapat gelar dari Siulu/Siila masing-masing desa yang mereka pimpin. Ini merupakan salah satu contoh kepada seluruh pimpinan desa terutama di Kabupaten Nias Selatan. Pada kesempatan itu hadir Camat Toma Martin Wau SE, Ka. Babinsa Toma, dan tokoh Masyarakat (Siulu/Siila) Desa Hilisataro Gewa, tokoh Desa Hilisataro Raya, tokoh Agama dari enam golongan Gereja, Ketua BPD, LKMD.

Dalam paparanya, Camat Toma mengharapkan supaya masyarakat jangan disia-siakan, karena kepala desa sebagai salah satu contoh bagi masyarakat. "Kepala desa sebagai jarum, benangnya adalah masyarakat," tegasnya. Sementara kedua Kepala Desa tersebut, dengan tegas menyatakan, akan bekerja sama dengan masyarakat, baik dalam pemerintahan maupun secara adat istiadat desa. "Kita harus secara bersama-sama membangun desa yang kita cintai ini. Kalau bukan kita siapa lagi?," ujar keduanya. Masyarakat kedua desa sangat mengagumi kepemim-

Perlombaan HUT ke-30 Satpam ACEH TAMIANG - Hari ulang tahun (HUT) ke-30 Satuan Pengamanan (Satpam) yang digelar di halaman Mapolres Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu pekan lalu, berjalan khidmat. Pada acara ini Kapolres Kabupaten Aceh Tamiang, membacakan amant tertulis Kapolri. Dalam menyambut HUT ke-30 Satpam tersebut, digelar berbagai perlombaan diantaranya, lomba kesiapsiagaan pos Satpam dan lomba sikap di wilayah kampong. Pada lomba kesiapsiagaan pos Satpam PT Sisirau meraih juara I, PTPN 1 juara II, dan juara III PTPN 1 Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu, juara IV diraih lomba baris berbaris sikap tampeng PT Semadam meraih juara I, Juara II dan III masing-masing kantor DPRK Aceh Tamiang, serta PT PPP dan PT Para Sawita. (BSO)

pinan kedua Kepala Desa itu. Atas dasar tersebut maka, siulu/ siila beserta seluruh masyarakat Desa Hilisataro Raya dan masyarakat Desa Hilisataro Gewa memberikan gelar kebesaran Kepada Kedua Kepala Desa. Berdasarkan adat istiadat, setiap kepala desa yang baru terpilih harus memberi tahu siulu/siila dan seluruh tokoh masyarakat desa. Adat istiadat yang mereka laksanakan tidak terlepas dari acara pemotongan babi, untuk diberi kepada Siulu/siila dan masyarakat secara keseluruhan. Babi yang disediakan sebanyak 55 ekor dan 1 ekor kambing. (ARM)

TEPAT SASARAN - Pupuk bersubsidi harus disalurkan sesuai kebutuhan. (KPK POS/DOK)

MTsN Langga Payung Belajar Manasik Haji RANTAU PRAPAT - Para siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Langga Payung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melaksanakan praktek belajar manasik haji di Asrama Haji Rantauprapat, Jumat lalu, yang diikuti 139 Siswa dan didampingi 30 guru yang juga turut bersama melaksanakan kegiatan tersebut. Kepala Sekolah MTsN Langga Payung, H Abdul Halim Siregar mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan praktek belajar manasik untuk mengetahui tentang pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan di tanah suci Mekahal Mukaromah. Salah satu program yang selalu dicanangkan untuk dilaksanakan adalah setiap satu tahun sekali terkhusus kepada siswa kelas III dengan melaksanakan praktek belajar. “Ini memang sudah diprogramkan untuk dilaksanakan dengan tujuan lebih mengenalkan salah satu rukun Islam yang ke 5 yaitu melaksanakan haji bagi mereka yang mampu,” ujar H Abdul Halim Siregar. Lebih lanjut, Abdul Halim mengatakan, haji bukanlah sekadar prosesi lahiriah formal belaka, melainkan sebuah momen revolusi lahir dan batin untuk mencapai kesejatian diri sebagai manusia. Dengan kata lain, orang yang sudah berhaji haruslah menjadi manusia yang 'tampil beda' (lebih lurus hidupnya) dibanding sebelumnya. Dan ini adalah kemestian. Kalau tidak, sesungguhnya kita hanyalah wisatawan yang berlibur ke tanah suci di musim haji. (HAH)

Simposium Nasional Isi Reuni Akbar IKA ITM

Cipan Hebohkan Masyarakat Berombang RANTAUPRAPAT - Masyarakat Kelurahan berombang, Desa Sei Sanggul dan Desa Sei Lumut, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, belum Lama ini dihebohkan dengan kehadiran seekor binatang Cipan. Dalam sepekan ini, masyarakat harus waspada dengan munculnya binatang tersebut yang berkeliaran dibeberapa desa itu. Kepala Desa Sei Sanggul Harmen Ritonga bersama warga Kelurahan Berombang Dahren menuturkan, binatang

Cipan sudah ada selama satu minggu ini. "Begitu mendengar informasi binatang tersebut masuk kampung, saya dan warga langsung berjaga-jaga. Kami pun sempat mengejarnya, tetapi binatang itu tidak juga kami tangkap," sebut Harmen. Masih kata Harmen, binatang Cipan cukup menakutkan. Karena dapat menimbulkan kematian apabila terkena jilatan binatang ini. Sejauh ini belum ada korban jiwa akibat jilatan binatang terseut.

PNS Tetap Terbaik Melayani Publik ACEH TIMUR - Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Abdi Negara dan masyarakat tetap menjadi yang terbaik saat ini bila dibandingkan dengan pelayanan publik sektor swasta yang ada di Indonesia khususnya Aceh. Hal tersebut dikatakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, A. Munir SE MAP ketika membuka Diklat Prajabatan CPNS golongan III angkatan I dan II tahun 2011 Kabupaten Aceh Timur yang berlangsung di Aula gedung BKPP, Senin. Menurutnya, hal ini merupakan bukti nyata dan bukan semata-mata hanya isapan jempol belaka. Sebab selama ini khususnya di Aceh, PNS masih merupakan ujung tombak bagi pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat, sehingga PNS harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyakarat dan juga kepada Negara. PNS, tambahnya, harus memilik kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai PNS dalam menyerlenggarakan pemerintahan dan pembangunan. (BSO)

nya tidak diperkenankan dilakukan pengutipan dana dalam bentuk apapun kepada petani. Pupuk harus disalurkan kepada petani yang berhak menerimanya sesuai penggunaannya agar tidak terjadi penyalagunaan. Sedang kepada UPTD Kecamatan diperintahkan memonitoring penyaluran dan pembagian pupuk tersebut sampai kepada petani serta benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada petani yang menyalahgunakan pupuk tersebut. "Andaikata ada ditemukan penyalagunaan pupuk agar ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.(TRIS)

"Pemkab Labuhan Batu diharapkan menurunkan tim guna menangkap binatang yang berbahaya itu, yang nantinya dapat dibawa ke kebun binatang," tambahnya. Rehan (18) dan Andi (18) warga Desa Sei Lumut Dusun II membenarkan, dua hari lalu binatang Cipan berada tepat di belakang rumah mereka. "Kami mengejar binatang itu, tetapi lari mauk masuk parit besar, hingga kami hanya melihat Cipan pergi," kata mereka. Bentuk binatang Cipan sangat besar. Bentuknya seperti Badak, giginya panjang seperti taring dan biasanya dapat dilihat mulai jam 15.00 ke atas. Konon, Cipan (Tapirus Indicus) berasal dari selat Melaya Malaysia, dan temasuk spesies terbesar diantara 4 spesies lainnya. Berat badan mencapai 540 kg, tetapi kebiasaannya hanya diantara 300 s/d 350 kg. Spesies ini mempuyai warna badan yang unik yaitu hitam dan putih. Badak Cipan aktif pada waktu malam hari. Pemalu sukar dijumpai di hutan kecuali Kawasan janut.(MDS)

MEDAN - Ikatan Alumni Institut Teknologi Medan (IKA-ITM) akan menggelar acara Reuni Akbar Nasional yang pelaksanaan kegiatannya dipusatkan di Medan pada tahun 2011 ini. Demikian dikatakan Ketua Panitia diwakili Wakil Ketua Ir Hermansyah Alam MT MM kepada wartawan di ruang Rapat Senat ITM, belum lama ini seusai acara pembentukan susunan kepanitian. Pembentukan Susunan Kepanitian berhasil menetapkan Ketua Reuni Akbar Nasional Ir Bustinursyah M.SC.IAI, Wakil Ketua Ir Hermansyah Alam MT MM, Sekretaris Kuswandi ST MT dan Bendahara Ir Riana Puspita. Lebih lanjut dikatakan Hermansyah Alam, visi yang akan dicapai pada kegiatan tersebut, untuk menyatukan persepsi alumni dalam rangka menciptakan kreatifitas,inovatif dan, mempererat hubungan alumni dalam rangka peningkatan kesejahteraan sehingga terbentuk alumni yang kuat yang pada akhirnya bisa terjaring hubungan pada skup, lokal,nasional maupun Internasional. Sedangkan misinya pertama adalah untuk menciptakan alumni yang kuat dan kerjasama dalam mencapai kesejahteraan alumni. Kedua, menciptakan ide-ide inovatif dan tepat guna untuk masyarakat. Ketiga, menciptakan jasa interprenuership yang saling dukung-mendukung antar alumni dan keempat, memberikan masukan demi kemajuan berupa materil dan immateril khususnya dibidang kurikulum berbasis kopetensi sesuai perkembangan teknologi. “Sementara, tujuannya bagi alumni yang selesai di ITM dapat ditampung oleh perusahaan alumni senior, kemudian membuat suatu perusahaan gabungan sesama alumni,” kata Hermansyah sambil menambahkanwaktu pelaksanaannya reuni tersebut akan dibahas lagi dalam rapat kepanitiaan . Reuni Akbar IKA ITM tahun 2011, menurut Herman, akan diisi berbagai kegiatan diantaranya Simposium Nasional dan juga Pembentukan Alumni.Wagubsu direncanakan menghadiri kegiatan reuni Akbar IKA ITM yang dimulai pukul 10.00 WIB berakhir 18.00 WIB.(FeR)

Kapal Pesiar Berlabuh di Teluk Dalam NIAS SELATAN - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan dibawah Kepemimpinan Siado Zai SE, mulai membenahi sektor kepariwisatawan di kabupaten itu, dengan harapan wisatawan mancanegara mau kembali datang ke Nias Selatan. Harus diakui, sudah beberapa tahun belakangan ini kapal pesiar dari mancanegara jarang berlabuh di Nias Selatan, sehingga kedatangan kapal pesiar sangat diharapkan dalam memajukan dunia pariwisata di Kabupaten Nia Selatan. Setelah sekian lama vakum, akhirnya kapal pesiar berlabuh juga di dermaga Pelabuhan Telukdalam, Rabu

lalu. Kapal pesiar ini mengangkut ratusan penumpang yang ingin melihat langsung kebudayaan Nias Selatan. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan Siado Zai SE pada saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, kedatangan kapal pesiar itu sesuai dengan komunikasi kerjasama yang dibangun bersama Remote Destination (Trevell Jet) dengan Direkturnya Leksmono Santoso. Uji coba masuknya Kapal pesiar MV. Clipper Odessy dengan 100 orang wisatawan, berlabuh di Pelabuhan Telukdalam dengan tujuan mau melihat budaya Nias Selatan yang ada di Desa Bawomataluo dan sekitar Telukdalam,

Dalam Kapal tersebut terdapat 100 orang cru kapal dan 100 orang wisatawan mancanegara. Mereka disambut di Desa Bawomataluo dengan atraksi kebudayaan. Mereka akan meramaikan Telukdalam dengan aktivitas berbelanja keperluan baik cendramata dan souvenir. Kedatangan wisatawan ini jelas membawa manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Selatan. Harapan Zai kiranya semua pihak dapat mendukung program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan diharapkan juga masyarakat dapat memahami sadar wisata dengan

memelihara Sapta Pesona demi peningkatan kesadraan wisata yang berbudaya. Masyarakat Nias Selatan sangat antusias menyambut kedatangan kapal pesiar ini.

Camat Telukdalam Monasduk Duha SE bersama jajarannya dan Polisi Pamong Praja menyambut tamu wisatawan mancanegara tersebut. (ARM)

KAPAL PESIAR - Salah satu kapal pesiar yang dinantikan kedatangannya di Nias Selatan. (KPK POS/DOK)


E D I S I 133 24 - 30 JANUARI 2011

KPKPOS

HALAMAN 16

KPK Incar Proyek Gedung DPR Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK. Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng gara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambardan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

KPK Terus Awasi Haji JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengawasi penyelenggaraan ibadah haji yang dananya berasal dari APBN. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, pihaknya sudah melakukan kajian tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kajian itu, di antaranya pada bidang kelembagaan, pelaksanaan, aturan perundangan, dan sumber daya manusia (SDM).

"Pada kajian itu, kita temukan ada indikasi korupsi pada penyelenggaraan ibadah haji," kata Jasin, saat dihubungi, Kamis. Dari hasil kajian itu, KPK mengajukan 11 rekomendasi kepada Kemenag sebagai salah satu instansi penyelenggara ibadah haji untuk menindaklanjutinya. Salah satu rekomendasi itu, menurut Jasin, adalah memisahkan penggunaan dana APBN dengan bunga tabungan jamaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Pemisahan itu dinilai bisa mencegah potensi terjadinya korupsi. "Kita mendesak Menteri Agama supaya menjalankan rekomendasi kita," ujar Jasin. Terkait rekomendasi itu, Jasin mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada

Presiden selaku kepala pemerintahan. Tujuannya, agar Presiden tahu bagaimana penyelenggaraan haji selama ini. Wajar Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, menilai pengawasan KPK terhadap penggunaan dana APBN dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai sesuatu yang wajar. Menyikapi hal itu, Kemenag akan bersikap terbuka, transparan, dan bekerja sesuai prinsip akuntabilitas. "Kemenag siap transparan sebab administrasi dan keuangan dibukukan secara rinci dan jelas," kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir, Kamis (20/1). Dijelaskan, tiap tahunnya penyelenggaran ibadah haji menyerap dana APBN. Dana APBN

tersebut diserap oleh dua kementerian, yaitu Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Total dana APBN yang diserap Kemenkes untuk penyelenggaraan ibadah haji, kata Ghafur, lebih besar ketimbang dana APBN yang diserap Kemenag. Sekadar contoh, pada penyelenggaraan ibadah haji 2010, Kemenkes menyerap dana APBN kurang lebih Rp200 miliar, sedangkan Kemenag Rp68 miliar. Diakui Ghafur, selama ini berkembang opini di masyarakat terkait isu penyelewengan dana haji. Padahal, menurut dia, administrasi keuangan terkait penyelenggaraan ibadah haji telah berdasarkan prinsip akuntabilitas. "BPK kan sudah sering memeriksa keuangan. Kita sudah siap karena semua dibukukan." (REL)

JAKARTA - Proyek pembangunan gedung baru DPR yang menyedot anggaran lebih dari Rp1 triliun akan diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemimpin KPK Bidang Pencegahan M Jasin menyatakan pengawasan proyek itu akan dilakukan KPK, tanpa harus diminta. "Tentunya KPK bersama masyarakat yang anti terhadap korupsi selalu memantau penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi korupsi di mana pun, termasuk proyek pembangunan gedung baru DPR," ujarnya, kemarin. Pengawasan proyek kontroversial itu dinilai lebih optimal dengan adanya partisipasi masyarakat melalui KPK Whistle Blower System yang dapat diakses dengan mudah. Whistle blower adalah pihak dalam suatu organisasi/institusi yang melaporkan suatu tindak kejahatan. Sebelumnya, Sekjen DPR Nining Indrasaleh mengatakan pihaknya akan mendorong agar KPK dan BPK mengawasi tahapan pembangunan gedung baru DPR sehingga kecurigaan praktik korupsi oknum Setjen DPR dalam proyek itu dapat terjawab dengan tuntas. (REL)

Pemkab Aceh Singkil Kurang Perhatikan Lampu Jalan SINGKIL - Dalam sebulan ini, lampu penerangan jalan protokol Pulau Sarok, Singkil, Aceh Singkil, padam. Akibatnya pada malam hari pusat pemerintahan ibukota kabupaten tersebut gelap gulita. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak serius menangani lampu lampu jalan untuk perbaikan. Padahal, lampu penerangan jalan tersebut pembayaranya menggunakan anggaran pemerintah daerah. Kamil (40) warga Pulau Sarok, pada wartawan, Sabtu, mengatakan, lampu tersebut padam sejak sebulan lalu, namun belum ada upaya perbaikan dari instansi terkait. Disebutkan, padamnya lampu jalan protokol sangat mengurangi keindahan tata kota. Belum lagi terkait masalah keamanan. Maklum daerah itu merupakan pusat pemerintahan, terdapat kantor dan pendopo bupati, serta perkantoran pemerintahan lainnya. â&#x20AC;&#x153;Saya sudah tanya ke dinas pengelolaan keuangan, kekayaan dan aset daerah. Katanya mati lampu lantaran kurang arus. Tapi dicek ke PLN, mati lampu karena pemkab sebagai pengelola tidak ada yang melapor adanya kerusakan, siapa yang benar bingung kita,â&#x20AC;? kata warga di sana. .(KAR)

Madrasah Diniyah Berperan Membentuk Karakter Bangsa LUBUK PAKAM - Bupati Deli Serdang mengajak seluruh sektor pendidikan khususnya pada Madrasah Diniyah yang berperan dibidang pendidikan keagamaan untuk terus berupaya melahirkan generasi muda yang handal, guna menghadapi masa depan yang penuh tantangan, ditandai dengan munculnya berbagai perubahan sejalan dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini. Ajakan itu disampaikan Bupati melalui Wakil Bupati H Zainuddin Mars ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Ikatan Guru Diniyah Takmiliyah (IGDT) Priode 2010-2014. Deli Serdang, Kamis, di Aula Taman Pramuka Cadika, Lubuk Pakam.

EFENDI

BUDIELI LAIA SPd

KETUA DPRD NIAS SELATAN

WAKIL KETUA 1

SOZANOLO NDURU

Drs. FERIAMAN SARUMAHA SEKWAN

WAKIL KETUA 2

Dikatakan, kondisi ini terjadi antara lain menyebabkan derasnya arus globalisasi yang melanda hampir di seluruh bangsa-bangsa di dunia, dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang telah memperkecil ruang dan jarak, sehingga menyatu, seolaholah semua negara tanpa batas. Pada sisi lain munculnya fenomena sosial yang kita rasakan di tengah-tengah masyarakat saat ini telah berdampak mudahnya sebagian masyarakat kita melakukan berbagai tindak kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, seks bebas dan lain-lain, yang merupakan gambaran semakin menurunnya pengamalan ajaran agama. Karenanya bupati berharap

melalui Rakerda IGDT Deli Serdang ini dapat menyususn program kerja yang bermuara pada pembinaan moral putraputri tunas-tunas bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus melanjutkan perjuangan cita-cita bangsa ke depan, dengan konsisten menanamkan akhlaq budi pekerti, bagi mempersiapkan anak-anak yang berakhlaq dan ber iman. Ketua Panitia Pelaksana Rakerda I IGDT Deli Serdang Khairul Anwar MA menjelaskan, Rakerda diikuti oleh 800 guru-guru Diniyah,kegiatan itu juga digelar seminar singkat tentang peran guru Diniyah dalam membentuk karakter anak bangsa dengan menghadirkan Narasumber Prof DR KH Ramli Abdul Wahid MA.(PS).


KPK POS Edisi 133