Page 1

PRAKTEK & STRATEGI PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK

DWI DAROJATUN PATRA SUWITO

WAKIL KEPALA DIVISI LITIGASI PERDATA GANI DJEMAT & PARTNERS


PERSIAPAN PENGAJUAN TINDAKAN HUKUM 

 

Kumpulkan segala informasi terkait dengan permasalahan yang akan dilakukan/diambil tindakan hukum (6W 1H) beserta bukti-bukti pendukung; Pisahkan antara fakta dan peristiwa hukum; Analisa dan konstruksikan persitiwa-peristiwa hukum yang telah dikumpulkan dengan ketentuan hukum yang relevan; Rumuskan peristiwa-peristiwa yang telah dikonstruksikan tersebut dalam gugatan yang ringkas dan padat; Tentukan prioritas tindakan hukum yang akan diambil.


UNSUR-UNSUR SURAT KUASA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Judul “Surat Kuasa” dan nomor (apabila ada); Identitas pemberi kuasa (pastikan berwenang); Pemilihan domisili hukum (apabila ada); Pernyataan pemberian kuasa; Identitas penerima kuasa; Penegasan kata “KHUSUS” dan dalam hal (perkara) apa, lengkap dengan nama pengadilan dan identitas Tergugat (Termohon) Tempat dan tanggal pemberian kuasa; Tanda tangan di atas materai pemberi kuasa dan tanda tangan penerima kuasa.


UNSUR-UNSUR GUGATAN PERDATA 

Identitas Para Pihak.

Posita (Fundamentum Petendi).

Petitum.


UNSUR-UNSUR GUGATAN TATA USAHA NEGARA I.

II. III.

Identitas Para Tergugat)

Pihak

(Penggugat

dan

Objek Sengketa Tenggang Waktu Gugatan, diajukan masih dalam jangka waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN


UNSUR-UNSUR GUGATAN TATA USAHA NEGARA IV.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diuraikan bahwa objek sengketa dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU Peradilan TUN, yaitu: a. Objek sengketa bersifat konkrit, individual, dan final. b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara


UNSUR-UNSUR GUGATAN TATA USAHA NEGARA V. VI.

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Posita/Alasan Gugatan, utamanya terdiri dari: a. Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. Objek Sengketa bertentangan Asas-asas umum pemerintrahan yang baik (AUPB)


UNSUR-UNSUR GUGATAN TATA USAHA NEGARA VII.

VIII.

Permohonan Penundaan, diterangkan mengenai adanya kekhawatiran dan alasan yang cukup bahwa apabila tidak ditunda maka akan merugikan Penggugat. Petitum, terdiri dari: a. Petitum dalam penundaan; b. Petitum dalam pokok perkara.


UNSUR-UNSUR PERMOHONAN FIKTIF POSITIF I. II.

III.

Identitas Pemohon dan Termohon Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam waktu yang ditentukan UU atau 10 (sepuluh) hari sejak pemohonan diterima secara lengkap sesuai Pasal 53 ayat (1) No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :


UNSUR-UNSUR PERMOHONAN FIKTIF POSITIF IV.

Uraian alasan permohonan, yang meliputi:

V.

Tuntutan atau Petitum berupa:

a. b. c.

a. b.

Kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; Prosedur normatif; Substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Mengabulkan Permohonan Pemohon; dan Mewajibakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan Permohonan Pemohon.


SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Praktek perselisihan internal parpol dd  
Praktek perselisihan internal parpol dd  
Advertisement