Page 1

MENGENAL PROFESI NOTARIS BESERTA PERANANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA TRIA AYU NORMA ARDANI, S.H.,M.KN


PENGERTIAN UU No 2 Tahun 2014 jo UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Pasal 1 angka 1 Notaris adalah adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang undang lain.


KEWENANGAN NOTARIS pasal 15 ayat 1 Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepatian tanggal pembuatan akte, menyimpan akte, memberikan grosse, salinan dan kutipan akte, semuanya itu sepanjang pembuatan akte itu tidak juga di tugasan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.


pasal 15 ayat 2 Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. e. f. g.

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; Memberikan penyuluhan hukum sehubung dengan pembuatan akta; Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau Membuat akta risalah lelang.


pasal 15 ayat 3 Selain kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan 2, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.


KEWAJIBAN NOTARIS Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib :

a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

b. c. d. e. f.

Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris; Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap kepada minuta akta; Mengeluarka gross akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta; Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya : Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak muat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;


h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap ahir bulan; l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan, nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan n. Menerima magang calon notaris.


Ayat 2 Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat satu huruf B tidak berlaku, dan hal notaris mengeluarkan akte in originali. Ayat 3 Akta in originali sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi :

a. b. c. d. e. f.

Akte pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun; Akte penawaran pembayaran tunai; Akte protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; Akte kuasa; Akte keterangan kepemilikan; dan Akte lainnya sesuai dengan ketentuai peraturan perundang undangan.


JENIS-JENIS AKTA Pengertian akta (Pasal 1 angka 7) Jenis akta

1. Akta relaas : akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan oleh pihak brkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan ainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris. Dalam akta relaas ini notaris menulis atau mencatatkan semua hala yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak. Contoh : Akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)


Akta Partij Adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan dalam akta notaris.

Mengenal profesi notaris beserta peranannya dalam sistem hukum  
Mengenal profesi notaris beserta peranannya dalam sistem hukum  
Advertisement