Page 1

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

DWI DAROJATUN PATRA SUWITO

WAKIL KEPALA DIVISI LITIGASI PERDATA GANI DJEMAT & PARTNERS


DASAR HUKUM 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase); Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement/HIR) (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 44). Berlaku untuk Jawa dan Madura.; Reglemen Untuk Daerah Seberang (Rechtsreglement Buitengewesten/Rbg) (Stbl. 1927 No. 227) berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.


ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE a.

b.

c.

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

(Pasal 70 UU Arbitrase)


ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI LUAR PASAL 70 

Penjelasan umum alenia 11 (kesebelas) UU Arbitrase menyatakan “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :”

Kaidah Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor03/Arb.Btl/2005, tanggal 17 Mei 2009 menyatakan: “bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon.”


KOMPETENSI PENGADILAN 

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon (Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase).

Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Pasal 1 angka 6 UU Arbitrase).

Absolut : Pengadilan Negeri.

Relatif : Di Wilayah Tempat Tinggal Hukum Termohon.


BENTUK PENGAJUAN 

Permohonan atau Gugatan?

Apa Perbedaan antara Permohonan dengan Gugatan?


BENTUK PENGAJUAN 

Pada Judul / Perihal gugatan dapat diajukan sebagai “permohonan”.

Namun harus diajukan dalam contentiosa, oleh karena itu : a.

b. c.

bentuk

gugatan

harus ada “lawan” yang ditarik Termohon/Tergugat, bukan pihak tunggal;

sebagai

Didaftarkan dengan kode “Pdt.G” bukan “Pdt.P”; Diperiksa oleh Majelis Hakim dan bukan oleh Hakim Tunggal.


JANGKA WAKTU 

Diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase didaftarkan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tanggal 11 November 2014 membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase;

Jangka waktu penyelesaian 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Dalam praktek, jangka waktu seringkali melebihi 30 (tiga puluh) hari dengan alasan audi et alteram partem.


UPAYA HUKUM ď ˝

Upaya hukum biasa yang dapat diajukan adalah banding (diartikan sebagai kasasi) kepada Mahkamah Agung, sehingga meniadakan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi;

ď ˝

Upaya hukum luar biasa, berupa Peninjauan Kembali (PK).


SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Profile for ALSA LC UNSOED

5 pembatalan putusan arbitrase dd  

5 pembatalan putusan arbitrase dd  

Advertisement