Page 1

STUDY GUIDE

Kasus Nenek Minah dan sendal jepit sempat menimbulkan kehebohan publik beberapa waktu lampau. Masyarakat memperdebatkan perihal hukuman terhadap Nenek Minah dan si pencuri sandal jepit, yang dianggap terlalu berat bila dibandingkan dengan kejahatannya. Padahal kejahatan yang dilakukan para terpidana sejatinya tergolong kejahatan ringan dalam anggapan masyarakat. Keadilan pun dipertanyakan dan kasus-kasus tersebut banyak didebatkan. Seakan belajar dari kasus-kasus yang menghebohkan masyarakat tersebut, Mahkamah Agung mengambil sikap dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada 27 Februari lalu. Terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dimaksudkan untuk merevolusi sebagian fundamental dunia peradilan Indonesia. PERMA ini terdiri dari lima pasal dan mengatur mengenai nilai denda dan tindak pidana ringan. Tindak pidana yang terkena imbas adalah tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan), 384 (persaingan curang), 407 (pengrusakan), dan 482 (penadahan ringan) KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut jumlah denda yang tertulis sebesar Rp 250,00 dengan terbitnya PERMA ini nilai denda akan naik 10.000 kali lipat menjadi Rp 2.500.000,00. Alasan penggunaan angka 10.000 kali lipat sebagai indikator penyesuai nilai rupiah dalam KUHP adalah karena sejak tahun 1960, nilai rupiah telah mengalami inflasi sebesar 10.077 kali bila berpatokan pada harga emas di tahun 1960. 1 Adapun terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 akan diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan oleh hakim tunggal. Terhadap denda, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 melipatgandakan nilai denda yang tertera dalam KUHP sebesar 1000 kali. PERMA ini berlaku terhadap seluruh pasal dalam KUHP, kecuali terhadap pasal 303 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 mengenai perjudian. Perubahan nilai denda ini dirasa perlu dalam pertimbangan PERMA, mengingat selama ini nilai rupiah telah jauh merosot dibandingkan nilai rupiah di masa lalu, akan tetapi nilai denda dalam KUHP hingga saat terbitnya PERMA ini belum pernah direvisi lagi sejak tahun 1960. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tingkatannya adalah peraturan 1

Pertimbangan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012

Table Discussion Divisi Internal Legal Research and Development 1


(regeling) yang berlaku di kalangan institusi di bawah Mahkamah Agung. Artinya PERMA ini hanya mengikat dalam lingkungan peradilan seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi maka konsekuensinya hakim dalam lingkungan peradilan tersebut dituntut harus bisa memberikan bayangan mengenai nilai objek perkara secara mandiri sebab institusi lainnya seperti penyidikan yang ditangani oleh polisi dan penuntutan yang dilakoni kejaksaan tidak turut terpengaruh PERMA tersebut. Berbicara mengenai PERMA Nomor 2  Tahun 2012, tentu kita tak akan jauh dari pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). PERMA ini muncul sebagai solusi bagi permasalahan batasan nilai tindak pidana ringan yang sebelum diberlakukannya PERMA ini adalah senilai maksimal Rp 250,00. Sedangkan saat ini nilai Rp 250,00 sudah bisa dibilang tidak ada harganya sehingga Mahkamah Agung merespon permasalahan ini dengan menerbitkan PERMA yang diharapkan bisa menjadi jalan cepat dan sementara dalam mengatasi diskrepansi tersebut. Bila ditinjau lagi, PERMA ini sebenarnya masih sangat lemah karena kekuatan mengikat sebuah peraturan mahkamah agung bersifat internal institusi dan tidak sekuat Undang Undang yang pengaruhnya internal dan juga eksternal ke seluruh warga negara dan institusi di Indonesia. PERMA Nomor 2 Tahun  2012 yang masih terbilang baru ini juga sudah menuai pro dan kontra dari masyarakat. Dari sisi yang pro terhadap PERMA ini salah satunya adalah Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, yang beranggapan terbitnya peraturan ini bermanfaat menjalin silahturahmi dan saling memaafkan antara pelaku dengan korban, sekaligus sebagai sarana penegakan asas restorative justice (pemulihan keadaan). Adapun pihak yang kontra terhadap PERMA ini adalah advokat Adnan Buyung Nasution (Bang Buyung) yang mengkhawatirkan PERMA ini dapat memicu persoalan lain. Menurutnya, nilai Rp 2.500.000,00 di Jakarta (tempat dirumuskannya PERMA ini) cukup berbeda dengan nilai Rp 2.500.000,00 di daerah lainnya. Sebab faktanya pendapatan tiap daerah di Indonesia sangat berbeda. Masih ada daerah yang masyarakatnya berpenghasilan sangat rendah dan ada juga daerah yang penghasilan masyarakatnya sangat tinggi sehingga menurut  Bang Buyung, PERMA ini malah akan memicu konflik baru di kalangan masyarakat. Sebenarnya bagi penindakan atas delik tindak pidana ringan (liste misjdriven) sudah jauh hari sejak zaman penjajahan Belanda diselesaikan dengan peradilan yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya, yaitu acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat Table Discussion Divisi Internal Legal Research and Development 2


dilakukan dengan Hakim Tunggal, tanpa Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan dilakukan oleh Penyidik yang bersangkutan dengan kuasa dari JPU. Terdakwa beserta alat bukti dan barang bukti juga sudah harus dihadapkan ke sidang oleh Penyidik dalam waktu paling lambat tiga hari setelah berita acara pemeriksaan dibuat. Bagi putusan dalam acara pemeriksaan cepat sifatnya tetap final dan mengikat, meskipun cukup dicatatkan dalam daftar catatan perkara. Masalah yang selama ini dihadapi dalam kasus tindak pidana ingan adalah batas minimum penggolongan tindak pidana ringan selama masa pra PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Masa pra-PERMA Nomor 2 Tahun 2012 masih menerapkan konsep tindak pidana ringan adalah segala tindak pidana yang batasan kerugiannya tidak lebih dari Rp 250,00 (batas Rp 250,00 sebagaimana yangtelah dijelaskan di atas adalah nilai warisan zaman Orde Lama yang notabene saat itu nilai rupiah jauh lebih tinggi dibanding masa kini). Sehingga kasus seperti Nenek Minah dan lainnya digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diproses dengan acara pemeriksaan yang cukup rumit. Lahirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 merevolusi dunia hukum di Indonesia dengan semangat relevansi nilai uang yang kekinian, PERMA ini dipandang sebagian besar kalangan dapat mengefektifkan fungsi lembaga peradilan dan mengurangi beban lembaga permasyarakatan. Meskipun begitu, statusnya sebagai Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya tidak cukup masif untuk merubah tatanan penegakan hukum di Indonesia secara komprehensif. Lagipula tak sedikit pihak yang bersuara sumbang menanggapi PERMA ini dengan alasan yang beragam. Berbagai pendapat dan tanggapan mengenai PERMA Nomor 2 Tahun 2012 banyak muncul. Ia ibarat sebuah gigitan semut yang mengingatkan kita akan betapa usangnya beberapa sumber hukum positif dan penerapannya yang kita punya saat ini. Apakah PERMA ini adalah titik terang bagi bangsa kita dalam mencapai tujuan hukum yang adil, bermanfaat ,  dan berdayaguna bagi kita semua? Sepatutnya sebagai mahasiswa hukum, kita memberi perhatian terhadap peraturan yang menimbulkan perubahan yang cukup monumental dalam penerapan salah satu sumber hukum positif yang berlaku saat ini, KUHP. Seberapa adil dan bermanfaat kah sebenarnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012?

Table Discussion Divisi Internal Legal Research and Development 3

Study guide Table Discussion ALSA LC UI  

study guide table discussion ALSA LC UI 21 Maret 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you