Page 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai visi yaitu terwujudnya kesetaraan gender, dan misi adalah mewujudkan kebijakan yang responsiF gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Sesuai dengan visi kementerian, tema perlindungan anak menjadi salah fokus kementerian saat ini dalam mewujudkan misi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Dalam upaya perlindungan anak untuk menjamin, melindungi, dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi maka salah satu kegiatan Kementerian PPPA dalam merespons isu gender terkait perempuan (ibu) dan anak adalah kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menanggapi positif dan bersinergi dengan Kementerian PPPA untuk membentuk Kabupaten Banyuwangi Layak Anak mengingat jumlah anak pada Tahun 2011 adalah sekitar 32,25% dari jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 1.564.833 Jiwa (BPS, Tahun 2011) dengan permasalahan yang kompleks. Keberadaan anak ini diharapkan mampu memberikan aspirasi juga pertimbangan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang berpihak pada hak-hak anak. Perjuangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan Banyuwangi Kabupaten Layak Anak sebenarnya sudah tercanangkan sejak Tahun 2010 karena melihat fenomena pentingnya perhatian pemerintah terhadap perempuan anak maka pada Tahun 2010 terbentuklah Forum Anak dengan SK Bupati Nomor 188/1212/KEP/429.011/2010 tentang forum yang mewadahi aspirasi anak dalam berbagai bidang termasuk ranah kebijakan yang memperhatikan kepentingan anak. Maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia/trafficking terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi, semakin menguatkan Pemerintah Daerah untuk membuat Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang dan SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/531/KEP/429.011/2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dengan harapan adanya perda tersebut dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi. Pada Tahun 2012, Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Banyuwangi Layak anak Nomor: 188/510/KEP/429.011/2012 oleh Bupati Banyuwangi dengan melibatkan SKPD terkait untuk ikut serta dalam menyelamatkan dan melindungi generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, maka hak-haknya perlu dijamin melalui program dan kegiatan pengembangan yang responsive Hak Anak yaitu dengan mengembangkan Kabupetn Layak Anak. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara holistic, integral dan sustainable baik dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak dengan menelorkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap hak-hak konvensi anak. Tahun 2013, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Wahyu Hartomo menyatakan bahwa di antara 109 kabupaten/kota yang sekarang ini menjadi percontohan menuju kota layak anak, baru empat kabupaten/kota yang sudah masuk kriteria mendekati kota layak anak yang ideal yaitu Kota Solo, Surabaya, Denpasar, dan Badung. Karena umumnya dari segi indikator input, kota yang menjadi percontohan kota layak anak tidak memiliki masalah. Misalnya dalam membuat peraturan daerah, taman, dan sebagainya, mereka tidak mengalami permasalahan sehingga contoh-contoh dari sisi pencegahan itulah yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah yang telah ditunjuk sebagai kota percontohan kota layak anak (Bramantyo, 2013). Tema yang diangkat pada Hari Anak Nasional Tahun 2013, yakni, �Indonesia Yang Ramah dan Peduli Anak Dimulai Dari Pengasuhan dalam Keluarga�. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan memotivasi untuk lebih meningkatkan keperdulian pada pemenuhan empat hak pokok bagi anak-anak kita,

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

1


yaitu hak perawatan dan pengasuhan, hak kesehatan, hak pendidikan dan rekreasi, dan hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tingkatan Kabupaten/Kota Layak anak ada empat tingkatan, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Pada Bulan Juli Tahun 2013, Kabupaten Badung Provinsi Bali berhasil meraih gelar pada tingkatan Nindya dengan salah satu kebijakan dengan mengikutsertakan partisipasi anak untuk ikut dalam merumuskan kebijakan-kejikan pembangunan di Kabupaten Badung tersebut. Melihat keberhasilan yang diraih oleh Kabupaten Badung tersebut, semakin memantapkan Kabupaten Banyuwangi ingin mewujudkan Kabupaten yang layak dan ramah untuk anak, dengan pengumpulan data-data yag dapat menggambarkan dan mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) periode 2013-2015 supaya anak-anak di Kabupaten Banyuwangi dapat sesegera mungkin menikmati suasana ruang lingkup tempat tinggalnya layak dan ramah terhadap tumbuh kembangnya. Mengacu pada latar belakang tersebut untuk mewujudkan Banyuwangi kabupaten Layak Anak dan melihat permasalahan di Kabupaten Banyuwangi yang kompleks dari masih tingginya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Angka Kematian Bayi (AKB), Kasus Kekerasan pada Anak, dan permasalahan yang menyangkut tidak tercapainya hak-hak anak. Maka perlu tindakan cepat untuk mencari solusi yang tepat dengan melibatkan peran serta dari berbagai pihak antara pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), Organisasi non pemerintahan, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam perancangan suatu kebijakan yang mendukung pemenuhan konvensi hak anak dengan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2013-2015 Kabupaten Banyuwangi layak Anak dengan menghimpun data-data terkait permasalahan anak dan studi kebijakan-kebijakan yang bersinergi dengan pemenuhan 5 kluster hak anak yang tertuang dalam konvensi hak anak tentang 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; dan 5) Perlindungan Khusus. Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2013-2015 dirumuskan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dengan menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan di Kabupaten Banyuwangi. Program kebijakan terhadap anak diharapkan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik dan psikis anak, atau faktor lainnya dengan memberikan penghargaan terhadap pandangan anak, mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Dengan memperhatikan prinsip pengembangan KLA tersebut maka diharapkan Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi salah satu kabupaten percontohan yang dapat memenuhi 31 hak anak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas beragama, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak untuk mendapat nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, dan standar hidup yang layak yang bebas dari kekerasan dan trafficking sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. 1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN a. Bagaimana indikator Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyuwangi terkait: 1) Penguatan kelembagaan: Masalah Forum Anak dan Keterlibatan dunia usaha; 2) Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan, Masalah Akta Kelahiran Anak Usia di Bawah 18 Tahun di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi; 3) Kluster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Masalah Pernikahan Anak di Bawah 18 Tahun dan Masalah Pengasuhan Anak; 4) Kluster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Masalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kasus Gizi Buruk; 5) Kluster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, Masalah Partisipasi Pendidikan; 6) Kluster V: Perlindungan Khusus, Masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) b. Bagaimana bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 20132015? 1.3 TUJUAN PENELITIAN

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

2


a. Mengetahui indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Banyuwangi terkait: 1) Penguatan kelembagaan: Masalah Forum Anak dan Keterlibatan dunia usaha; 2) Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan, Masalah Akta Kelahiran Anak Usia di Bawah 18 Tahun; 3) Kluster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Masalah Pernikahan Anak di Bawah 18 Tahun dan Masalah Pengasuhan Anak; 4) Kluster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Masalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kasus Gizi Buruk; 5) Kluster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, Masalah Partisipasi Pendidikan; 6) Kluster V: Perlindungan Khusus, Masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015.

BAB 2 RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

3


KAJIAN PUSTAKA 2.1 DEFINISI ANAK Dalam beberapa ketentuan hukum, manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran/batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia, menurut Konvensi Hak Anak (KHA), maupun UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut KHA definisi anak secara umum adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam implementasi keputusan KHA tersebut, setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Dalam KHA (Pasal 1) disebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Usia secara jelas mendefinisikan karakteristik yang memisahkan anak-anak dari orang dewasa. Namun, mendefinisikan anak-anak dari segi usia dapat menjadi permasalahan besar karena penggunaan definisi yang berbeda oleh beragam negara dan lembaga internasional. Department of Child and Adolescent Health and Development, mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 20 tahun. Sedangkan The Convention on the Rights of the Child mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. WHO (2003), mendefinisikan anak-anak antara usia 0-14 tahun karena di usia inilah risiko cenderung menjadi besar. Menurut Badan Pusat Statistik, komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur terdiri dari penduduk berusia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (≼65 tahun). Masa perkembangan anak dibagi oleh banyak ahli dalam beberapa periode dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan yang jelas tentang definisi dan perkembangan anak. Hal ini disebabkan karena pada saat-saat perkembangan tertentu anak-anak secara umum memperlihatkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang hampir sama. 2.2 KABUPATEN LAYAK ANAK Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan kabupaten/ kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adapun Tujuan KLA adalah: Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak yaitu sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konveksi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokkan indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yaitu: a. Hak Sipil dan Kebebasan; b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; c. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan; d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; e. Perlindungan Khusus. Dunia Layak Anak adalah dunia dimana semua anak mendapatkan awal kehidupan yang sebaik mungkin dan mempunyai akses pendidikan dasar yang bersifat wajib dan tersedia, dunia dimana semua anak-anak, termasuk remaja memiliki peluang cukup besar untuk mengembangkan kapasitas individu dalam lingkungan yang aman dan suportif, serta pengembangan anak secara fisik, psikologis, spiritual, sosial, emosional, kognitif dan budaya sebagai prioritas nasional dan dunia. Komitmen dunia untuk menciptakan sebuah lingkungan layak anak tertuang dalam dokumen A World Fit for Children (WFC) “Pengembangan manusia yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, dilandaskan pada prinsip demokrasi, non-diskriminasi, perdamaian, keadilan serta hak asasi manusia yang bersifat universal, tak tercerai-beraikan, saling tergantung dan bertautan, termasuk hak atas perkembangan anakâ€?.

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

4


Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang hak-hak yang melekat pada diri anak. Di negara Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara jelas juga mengatur tentang hak-hak anak. Seperti yang tertuang dalam pasal 28B ayat 2, �Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi�. Berkaitan dengan itu, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak. a. Konsep Dasar Kabupaten/Kota Layak Anak 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; 2) Kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Dalam konteks KLA Kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga; 3) Layak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikekola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Kelayakan tersebut dapat berupa infrastruktur seperi jalanan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, rekreasi dan bermain, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya; 4) Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi hak anak; 5) Layak dan ramah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Layak identik dengan perangkat keras (hardware) sedangkan ramah identik dengan perangkat lunak (software). Software hanya bisa bekerja bila didukung hardware yang memadai dan sebaliknya hardware tidak member manfaat bila tidak didukung software; 6) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) melalui pengarusutamaan hak anak; 7) Secara sederhana KLA dapat didefinisikan sebagai suatu kota yang dibangun dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak, 8) Ciri-ciri atau tanda-tanda kota layak anak adalah tersedianya sarana bermain anak, sarana dan fasilitas umum aman bagi anak, nuansa kotanya hijau dan tersedia petunjuk atau rambu-rambu yang jelas sehingga memudahkananak untuk beraktifitas. 9) Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD, adalah kebijakan Kota Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, dan Kelurahan Layak Anak. 10) Rencana Aksi Kecamatan adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Camat dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak. 11) Rencana Aksi Kelurahan adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Lurah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak. 12) Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah Tim yang dibentuk Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak di tingkat Daerah. 13) Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 14) Sistem Skoring adalah tata cara penilaian status Kota Layak Anak dengan menggunakan Indikator Kota Layak Anak. c. Visi dan Misi Kebijakan Perlindungan Anak

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

5


Visi dan Misi Kebijakan Perlindungan Anak Di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan yang kemudian menjadi Visi dan Misi Kebijakan Kota Layak Anak di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Dengan demikian keberhasilan pembangunan wilayah kabupaten dan kota yang ‘ramah anak’ dapat dilihat dari sejauh mana arah kebijakan dan program telah dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi Perlindungan Anak. Visi dan Misi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Visi Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas-ceria, berakhlak mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi. 2) Misi a) Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup sehat. b) Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini. c) Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsive terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. d) Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Selanjutnya, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) juga telah mencanangkan pentingnya setiap negara untuk melindingi kepetingan anak dengan memenuhi Hak-hak Anak. Hal tersebut telah ditetapkan melalui Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989. Prinsip-prinnsip pokok yang terkandung dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989 tersebut tercantum dalam pasal-pasal berikut: 1) Prinsip Non-diskriminasi (tercantum dalam Pasal 2); 2) Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak (tercantum dalam Pasal 3); 3) Prinsip Setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang maksimal (tercantum dalam Pasal 6); 4) Prinsip Mendengar dan menghormati pandangan anak (tercantum dalam Pasal 12). 2.3 REFERENSI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK a. Kabupaten Sidoarjo Kebijakan tentang perlindungan anak di Sidoarjo telah dimulai sejak awal Tahun 2006 dengan penetapan peraturan-peraturan di tingkat daerah, antara lain: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 4) Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengarusutamaan Anak Dalam Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo; 5) Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun 2006-2011 6) Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/88/404.1.1.3/2007 Tentang Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Sidoarjo. Bahkan sejak Tahun 2004 di Kabupaten Sidoarjo telah dibentuk Kelembagaan yang juga bertugas memberikan perlindungan Hak-hak Anak, yaitu Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A). Kebijakan pengembangan ’Kota/Kabupaten Layak Anak’ yang dicanangkan secara nasional telah menetapkan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu wilayah uji coba. Dinamika pelaksanaan uji coba ’Kabupaten Layak Anak’ di Sidoarjo ini penting untuk diketahui, utamanya tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan dan peluang untuk pengembangan dan keberlanjutan program ini ke depan. Sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan yang telah ada, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan upaya implementasi dalam Rencana Aksi Kabupaten (RAK) Sidoarjo sebagai langkah program aksi konkrit menuju harapan Sidoarjo Kota Peduli Anak.

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

6


Dalam konteks pengembangan kota layak anak atau kota ramah anak, pemerintah kabupaten/kota hendaknya melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam proses konsultasi untuk mencapai consensus “Agenda 21 Lokal”, dan mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menjamin bahwa anak, remaja dan perempuan terlibat proses pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan. Di kabupaten Sidoarjo komitmen tersebut telah dimulai oleh kepala daerah sejak beberapa waktu yang lalu. Bupati Sidoarjo telah menegaskan komitmen untuk aktif menyuarakan hak-hak anak, dan mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dalam menggerakkan roda pembangunan di Sidoarjo. Ketegasan komitmen tersebut ditunjukkan dengan telah dicanangkannya Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) pada momen peringatan Hari Anak Nasional ke-22 Tahun 2006 yang dirayakan pada tanggal 16 Juli 2006 bersama seluruh stakeholder dan anak-anak pengungsi korban luapan lumpur lapindo di Pasar Baru Porong, Sidoarjo. Dalam rangka pengembangan Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) tersebut, dan sejalan dengan semangat World Summit on Sustainable Development (WSSD) 2002 yang lalu di Johanesburg memang perlu dilakukan upaya-upaya penyadaran semua pihak akan hak-hak anak dan perancangan pembangunan secara responsif anak sehingga menjadi kekuatan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merespon kepentingan terbaik bagi anak, namun kadangkala informasi ‘supply’ and ‘demand’ masih belum serempak. Oleh karenanya guna menjawab hal ini terutama di pelosok desa di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) telah memberikan pelayanan publik (terutama untuk perempuan dan anak) dengan salah satu wujudnya melalui Mobil Media Informasi Keliling (MONIK) Perempuan dan Anak Berperspektif Gender yang mempunyai fasilitas-fasilitas pendukung diantaranya buku-buku perpustakaan, panggung boneka, audio visual, akses komputer. Ke depan diharapkan di satu sisi pembangunan berikut berbagai macam pelayanan yang disediakan pemerintah terinformasikan pada masyarakat sampai di tingkat grass root, sisi lain masyarakat terutama anak-anak juga telah menyadari hak-hak berikut kewajiban yang melekat pada dirinya, sehingga dua sisi mata uang diharapkan menjadi modal dan kekuatan bersama untuk bergerak membangun Sidoarjo yang mandiri, sejahtera dan madani. Sisi lain yang harus dipersiapkan secara sistematis, adalah perancangan dan implementasi pembangunan responsif anak. Untuk itu, perlu diwujudkan Rencana Aksi Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) sebagai acuan program pembangunan yang responsif anak dan melindungi hak anak. Seperti misalnya, upaya-upaya peningkatan akses anak pada tanah dan properti, pemukiman yang memadai dengan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin perkotaan dengan perhatian khusus pada kepentingan anak. Otoritas lokal dalam penjabaran program perbaikan daerah kumuh dalam kerangka rencanapengembangan perkotaan dan mempermudah akses, khususnya bagi masyarakat miskin, pada informasi mengenai peraturan tentang perumahan. Disamping itu, penjabaran lain dalam Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) ke dalam program pembangunan di semua aspek kehidupan perlu segera disusun dan sudah selayaknya diwujudkan implementasi operasionalnya di lapangan. Prasyarat pengembangan Kota Layak Anak yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut : 1) Kemauan dan komitmen pimpinan daerah: membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2) Baseline data: data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi; 3) Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa; 4) Produk hukum yang ramah anak: tersedia peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak; 5) Partisipasi anak: mempromosikan kegiatan yang melibatkan anakdalam program-program yang akan mempengaruhi mereka, mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan; 6) Pemberdayaan keluarga: memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak; 7) Kemitraan dan jaringan: memperkuat kemitraan dan jaringan dalam perlindungan anak; 8) Institusi Perlindungan Anak: meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

7


perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya Tahapan Pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan dari dua hal, yaitu dari sudut 1) Sistem Organisasi dan 2) Kebijakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi pustaka Kabupaten Sidoarjo Layak Anak yaitu: 1) Sebagai sebuah wilayah uji coba Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi syarat dari sisi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Organisasi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kebijakan dan program yang ‘sensitive terhadap kebutuhan anak’ dan sangat mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan HAM Anak. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah membangun sistem organisasi yang mendukung kebijakan dan pprogram Kabupaten Layak Anak sejak enam tahun yang lalu, yaitu sejak 2002 telah dibentuk ‘Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak’. 3) Secara mikro fungsi keluarga (Orang Tua) di Kabupaten Sidoarjo juga dapat dikatakan sudah berkembang kearah sensitive terhadap kebutuhan anak. Walaupun demikian, sebagian orang tua ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan spesifik anak. Secara umum, orang tua telah mengerti Hak Asasai Anak dan berpendapat bahwa HAM anak perlu dipenuhi dan dilindungi. 4) Dari sisi Institusi Sosial, Sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo baik dari tingkat SD hingga tingkat SMA dapat dikatakan secara relatif mempertimbangkan kepentingan anak dan memberikan perlindungan pada anak serta memperhatikan hak-hak Anak. Hal tersebut telah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu melalui kegiatan pelatihan HAM Anak di sekolah-sekolah. 5) Dari aspek yang terkait dengan kebutuhan infrastuktur yang mendukung Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan baru mencapai tahap awal. Beberapa fasilitas taman anak mulai dibangun, sedangkan program si RIA (Ruang Informasi Anak) baru dimulai di beberapa kecamatan dan belum sepenuhnya beroperasi. 6) Dari sisi penanganan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap anak, Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten yang mendahului pembentukan ‘crisis center’ untuk perempuan dan anakmelalui pembentukan sebuah lembaga bernama P3A (Pusat perlindungan Perempuan dan Anak). P3A yang telah berdiri lima tahun initernyata cukup berhasil menangani berbagai kasus pelanggaran HAM dan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Sebagai lembaga, P3A merupakan sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan LSM. Rekomendasi yang diberikan untuk penguatan KLA di Kabupaten Sidoarjo yaitu: 1) Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo sebagai “Kota Layak Anak” hendaknya diikuti dengan penguatan institusi dan sistem yang menjamin keberlangsungan program pembangunan yang “sensitive” terhadap kebutuhan anak. Kelembagaan seperti Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) serta lembaga seperti P3A (Pusat perlindungan Perempuan dan Anak) perlu terus menerus dipertahankan keberadaannya dan keberlangsungannya serta diperkuat posisinya. Penguatan kelembagaan ini juga perlu diperkuat oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan melalui Kebijakan dan Program yang harus dilaksanakan oleh daerah. 2) Penguatan kelembagaan perlindungan terhadap anak harus disertai dengan penganggaran (budgeting) yang memadai. Karena itu, lembaga legislatif juga perlu disosialisai agar lebih memperhatikan pendanaan untuk kebijakan dan program “Kota Layak Anak” untuk Kabupaten Sidoarjo. 3) Sosialisasi tentang hak anak dapat terus digalakkan tidak hanya lewat sekolah tetapi juga lewat pemangku kepentingan lainnya seperti lewat organisasi wanita, PKK dan LSM sehingga dapat berjalan lebih optimal. 4) Untuk menjamin Program Layak Anak yang berkelanjutan, maka dalam melakukan Sosialisasi Hak Anak dapat sekaligus disosialisasikan bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam hal ini perlu disosialisasikan bahwa dan pemerintah daerah lebih berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian Kebijakan dan program untuk anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan mendapat respons positif dari masyarakat dan masyarakat. Selanjutnya diharap masyarakat berpartisipasi mendanai sendiri program untuk anak seperti membuat fasilitas bermain dan taman baca untuk anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan&LPPM-UNAIR, 2008). b. Kabupaten Polewangi Mandar Sulawesi Barat 1) Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

8


Penjelasan pencapaian indikator-indikator yang terdapat dalam persyaratan pencapaian Kabupaten Layak Anak (31 Indikator) di tambah dengan beberapa indikator local (10 indikator) yang dikembangkan oleh Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokasi Pilot proyek Kabupaten Layak Anak di Indonesia, Polewali Mandar sendiri telah menetap 2 Desa sebagai lokasi pilot projek. Yaitu Kelurahan Campurjo dan Desa Papandangan. Penjelasan indikator ini diambil dari data ASIA (Analisis Situasi Ibu dan Anak) Tahun 2011, tidak semua data pada ASIA ini dapat memperlihatkan indikator-indikator yang terdapat dalam perwujudan indikator Kabupaten Layak Anak. Hanya data yang menyangkut indikator layak anak sajalah yang akan dianalisis untuk RAD ini. Analisis yang dilakukan adalah Analisis masalah dengan menggunakan metode barrier dan bottlenect. 2) Penyusunan Analisis Masalah dan Analisis Barrier dan Bottlenect Masalah yang terdapat dalam ASIA dan berhubungan dengan Indikator yang terdapat dalam Kabupaten Layak Anak kemudian didiskusikan/disusun/dibuat analisis masalah dan penyebabnya serta analisis Barrier dan Bottlenect. Analisis Masalah dan penyebabnya dilakukan dengan menggunakan pohon masalah atau sebab terjadinya masalah yaitu melihat akar masalah dari masalah yang ditemukan sebagai dampak, penyebab langsung dan penyebab tidak langsungnya serta penyebab dasarnya. Dari akar masalah sebab ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis Barrier dan Bottlenect. Analisis Barrier dan Bottlenect ditekankan pada Faktor determinan masalah yaitu: a) Penawaran/Penyedia Layanan dengan segala sumber daya dan fasilitasnya dari masalah dan usulan aksinya b) Penerima/permintaan akan layanan oleh masyarakat berupa biaya dan keyakinan dari masalah dan usulan aksinya c) Kualitas Layanan (Kepatuhan terhadap standar kualitas yang dibutuhkan) dari masalah dan usulan aksinya d) Sistem/Lingkungan Pendukung berupa Aturan sosial, hukum dan kebijakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan termasuk peran dan akuntabilitas dari masalah dan usulan aksinya . Analisis Barrier dan Bottlenect ditekankan pada Faktor determinan masalah dari 6 bagian yaitu kelembagaan dan 5 klaster dimana diambil dari 1-3 indikator yang berpengaruhi, diantaranya: a) Kelembagaan : Masalah Forum Anak dan keterlibatan dunia usaha b) KLaster I Hak sipil dan Kebebasan: Masalah Akte kelahiran c) Klaster II Lingkungan Keluarga dan Asuhan Alternatif: Masalah Pengasuhan Anak d) Klaster III Kesehatan dan Kesejahteraan : Angka Kematian Bayi dan Kekurangan gizi e) Klaster IV Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan seni: Masalah Partisipasi Pendidikan f) Klaster V Perlindungan Khusus : Masalah Kasus anak yang berhadap dengan hukum 3) Penyusunan Pola Peran dan Kesenjangan Penyusunan pola peran dan kesenjangan merupakan kelanjutan dari hasil analisis Barrier dan bottlenect yaitu dengan melihat pola peran yang ideal dan kesenjangan yang terjadi dari penyedia layanan (pengembang tugas) dan pola peran dari penerima layanan (pemegang klaim). Setelah masing-masing mempunyai pola peran dan kesenjangannya, acara kemudian dilanjtkan dengan penyusunan logframe RAD-KLA. 4) Penyusunan Logframe-RAD-KLA di Polewali Mandar Penyusunan Kerangka Logis (logframe) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Polewali Mandar yang selanjutnya disingkat Logframe- RAD-KLA, disusun dengan hirarki sebagai berikut : a) Sasaran Strategis b) OutCome c) Output d) Aktivitas Keempat hirarki Logframe- RAD-KLA masing-masing mempunyai Indikator, Target tahunan selama 5 tahun (2013-2017), Alat Verifikasi, SKPD penanggung jawab, Perkiraan Anggaran dan Resiko-Asumsi. Ringkasan Logframe- RAD-KLA adalah sebagai berikut: a) Sasaran Srategis adalah terwujudkan Kabupaten Layak Anak Polewali Mandar dengan terpenuhinya 31 indikator Kabupaten Layak Anak termasuk 11 indikator tambahan (local). b) OutCome adalah tercapainya 6 bagian KLA yaitu Adanya Kelembagaan dan 5 Klaster (Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, Kesehatan dasar dan Kesejahteraan, pendidikan-pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni, Perlindungan khusus).

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

9


c) Output adalah capaian adanya indikator-indikator yang terdapat pada masing-masing klaster dan kelembagaan. d) Aktivitas yaitu beberapa kegiatan aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian indikator Output. Hasil penyusunan Logframe (Kerangka Logis) Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya dipresentasekan (RAD Kabupaten Polewali Mandar, 2011).

BAB 3 METODE PENELITIAN

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

10


3.1 TIPE PENELITIAN Tipe penelitian ini dipandang dari tujuan penelitiannya adalah sebuah penelitian operasional, sedangkan dipandang dari perspektif metodologi yang melatarbelakangi penelitian ini merupakan paduan antara penelitian deskriptif dan interpretatif. Secara rinci tipe penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: a. Penelitian operasional (operation research) yang dimaksudkan untuk mengetahui capaian, peluangpeluang dan hambatan-hambatan dalam pengembangan dan keberlangsungan sebuah Kebijakan yang berdasar pada konsep ’Kabupaten/Kota Layak Anak’. b. Penelitian ’deskriptif’ dengan menggunakan pendekatan ’interpretatif’-’kualitatif’ yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan rinci tentang berbagai hal yang diteliti. 3.2 LOKASI PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan kajian data sekunder yang berasal dari dinas dan lembaga yang terkait untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013-2015; 3.3 UNIT ANALISIS Unit analisis yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Unit analisis ’institusi’, yaitu Pemerintah Daerah, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Sosial Non Pemerintah. 3.4 METODE PENGUMPULAN DATA a. Wawancara informan kunci (key informant interviewing) pada berbagai tingkat pengamatan. Pemilihan responden dilakukan menurut metode critical case sampling, peneliti berusaha mewawancarai responden yang paling mengetahui data yang akan ditanyakan (Bungin, 2008). b. Review dokumen yang menyangkut kebijakan tentang hak anak pada berbagai tingkat untuk dokumen tambahan sebagai pendukung dikaitkan dengan fenomena riil yang berada di masyarakat. c. Focus Group Discussion (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Jadi FGD digunakan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok (Bungim, 2003). d. Kuisioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, selanjutnya kuisioner tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk kesimpulan dari penelitian ini. e. Dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan fenomena di lapangan yang tidak tercover pada data primer sehingga hasil penelitian lebih hidup dan mudah dimengerti oleh pembaca. 3.5 Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang sumber data diperoleh dari instansi yang terlibat dalam unsur pokok Gugus Tugas ’Kota Layak Anak’ (KLA) di Kabupaten Banyuwangi yaitu: a. Hak Sipil dan Kebebasan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, BPPKB. b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, Kemenag, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi. d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya: Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BLH, Dishubkominfo, DKP, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi. e. Hak Perlindungan Khusus 1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi; 2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi (BPPKB);

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

11


3) Kasi Pidaan Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi; 4) Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi; 5) Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi; 6) PPA Polres Kabupaten Banyuwangi; 7) Ketua Forum Anak Kabupaten Banyuwangi; 8) LSM Peduli Anak. 3.6 METODE ANALISIS DATA Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kolaborasi kuantitatif dan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasi makna dari data sekunder dan data primer. Metode analisisnya sebagai berikut: a. Metode Analisa Content atau isi. Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Menurut Burhan Bungin (2003) analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (proses penarikan kesimpulan berdasarkan pertimbangan yang dibuat sebelumnya atau pertimbangan umum; simpulan) yang dapat ditiru (Replicabel), dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisa ini mengupas peran Pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam melaksanakan peran terkait hak-hak anak b. Metode analisa deskriptif. Metode yang menguraikan secara teratur seluruh konsepsi objek/sobjek yang dibahas dengan lengkap. Pendekatan penelitian ini lebih didasarkan pada pengkayaan literatur mengenai indikator pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA), dengan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

3.7 KERANGKA KERJA PENELITIAN

Penghimpunan data-data Sekunder/ Study Referensi

FGD Laporan Pendahuluan dengan SKPD dan lembaga non pemerintahan yang mendukung pencapaian indikator dan kluster KLA

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

12


Penyebaran Kuesioner untuk menjawab problematika anak dan indikator program KLA

Identifikasi dan analisis data

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2013-2015

FGD Laporan Akhir dengan SKPD dan lembaga non Pemerintahan yang mendukung pencapaian indikator dan kluster KLA

Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2013-2015

Gambar 3.1 Kerangka Kerja Planning Research Banyuwangi Kabupaten Layak Anak

BAB 4 GAMBARAN EVALUASI PELAKSANAAN KLA DI KABUPATEN BANYUWANGI

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

13


Gambaran evaluasi Banyuwangi Kabupaten Layak Anak dapat dianalisis dari pencapaian indikator KLA selama beberapa tahun berjalan. Dengan memperhatikan beberapa kluster konvensi hak anak yang telah tersedia dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan SKPD terkait dan Organisasi non pemerintahan menunjukkan bahwa Banyuwangi telah mendukung Pemerintah dalam mewujudkan Banyuwangi Kabupaten Layak Anak. Suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak, apabila setidaknya memenuhi 31 (tiga puluh satu) Indikator KLA. Indikator KLA dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak. Indikator KLA A. Pengguatan Kelambagaan 1. Adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak

Ukuran

Nilai

Ada, dan mencakup 5 klaster KHA

60

Pertanyaan: a. Apakah tersedia Peraturan Daerah (Perda) tentang pemenuhan hak anak berdasarkan KHA? Jika ada, sebutkan Perda apa saja? Jawaban : Belum ada b. Selain Perda, apakah tersedia peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau kebijakan tentang pemenuhan hak anak? Sebutkan! Jawaban: 1) Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang; 2) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 134 Tahun 2003 tentang penetapan Kawasan Bebas Rokok Bagi Seluruh sekolah di Kabupaten Banyuwangi; 3) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1563/429.011/2011 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) di Kabupaten Banyuwangi; 4) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/435/429.011/2012 tentang Program Pengendalian Belajar Belajar dan Ibadah Bagi Peserta Didik (SD, SMP dan SMA Sederajat) di Luar Sekolah; 5) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/531/KEP/429.011/2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi 6) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1567/KEP/429.011/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Harapan Keluarga Peduli Anak Sejak Dini (HARGA PAS) Kabupaten Banyuwangi 7) Instruksi Bupati Nomor: 188/2/Inst/429.011/2012 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Bidang Kesehatan Program Keluarga Sadar Gizi Anak Tumbuh Optimal Berkualitas dan Cerdas (Kadarzi Anak Tokcer) dan Harapan Keluarga Peduli Anak Sejak Dini (Harga Pas) di Banyuwangi. 8) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/510/429.011/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Banyuwangi. 9) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1212/KEP/429.011/2010 tentang Forum Anak Kabupaten Banyuwangi c. Apakah telah dibentuk Gugus Tugas KLA/sejenisnya? Dengan landasan hukum atau kebijakan daerah apa Gugus Tugas KLA itu dibentuk? Jawaban : Sudah dibentuk Gugus Tugas KLA (Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/510/KEP/429.011/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak). Kebijakan daerah yang melandasi dibentuknya gugus tugas KLA : 1) Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang; 2) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1212/KEP/429.011/2010 tentang Forum Anak Kabupaten Banyuwangi d. Apakah ada Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai KLA? Untuk periode tahun berapa RAD tersebut dijalankan? Jawaban : Belum ada RAD mengenai KLA Sumber Data : Sekretaris Daerah, Biro Hukum dan SKPD terkait. 2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan , kebijakan, program dan

Ada, dan meningkat setiap tahun.

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

40

14


kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya. Pertanyaan: a. Sebutkan jumlah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya! Jawaban : Belum ada b. Apa saja masukan dari anak tersebut? Jawaban : Tidak ada c. Sebutkan masukan anak apa yang diterima untuk ditindaklanjuti? Jawaban : Tidak ada d. Berapa jumlah anak dan kelompok anak apa saja yang terlibat didalamnya? Jawaban : Tidak ada Sumber data: Bappeda, Badan PP dan Perlindungan Anak, dan Forum Anak. 3. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan

Meningkat setiap tahun, dan mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama: pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum

40

Pertanyaan: a. Berapa jumlah SDM meliputi antara lain tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum yang telah mengikuti pelatihan KHA? Jawaban : Belum ada b. Berapa kali pelatihan KHA tersebut dilakukan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Belum ada Nama lengkap kegiatan -

Jumlah peserta yang mengikuti secara penuh -

Fasilitator penyelenggara

Bahan acuan (mudul)

Lama Pelatihan (jam)

Waktu penyelenggaraan

-

-

-

-

Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SKPD terkait, dan organisasi kemasyarakatan di bidang hak anak. 4. Tersedia data anak terpilah Ada, mencakup 5 klaster KHA menurut jenis kelamin, umur, dalam bentuk Profil Anak, dan dan kecamatan diperbarui setiap tahun

50

Pertanyaan: a. Apakah tesedia sistem/mekanisme pengumpulan data anak? Jawaban : Belum Ada

Komponen Dasar hukum norma

Kelembagaan/Struktur

Apakah ada aturan yang mengatur tentang data base data terpilah? Apakah permen PP dan PA No.6/2010 digunakan sebagai dasar? Sebutkan unit kerja di

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

-

-

-

-

15


setiap SKPD yang melakukan pengumpulan dan pengolahan data terpilah! Apakah terdapat SDM yang terlatih dalam pengolahan data terpilah? Mekanisme kerja/proses Apakah ada pedoman untuk penggunaan data sebagai bahan perencanaan dan kebijkan? Apakah hasil pengumpulan data didistribusikan sesuai permen PP dan PA No.6/2010? b. Apakah tersedia data anak dari 5 klaster KHA, yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan wilayah kecamatan? Jika ada, lampirkan! Jawaban : Ada, data dari BPS Kabupaten Banyuwangi c. Apakah data anak tersebut dihimpun dalam bentuk Profil Anak? Jika ada, apakah diperbaharui setiap tahun? Jawaban : Belum ada Profil Anak di Kabupaten Banyuwangi d. Apakah data tersebut digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak anak? Jika sudah, sebutkan di dalam dokumen mana data tersebut dipergunakan! Jawaban : Belum ada Sumber data: BPS, SKPD, dan PKK melalui Dasawisma, dan lain-lain termasuk data dari Perguruan Tinggi 5. Keterlibatan lembaga 30 Ada, dan meningkat setiap tahun. masyarakat dalam pemenuhan hak anak Pertanyaan: a. Apakah ada lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak? Jika ada, berapa jumlahnya pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? (dirinci menurut kecamatan dan desa/kelurahan) Jawaban : Ada, tetapi belum dirinci menurut kecamatan dan desa b. Berapa jumlah anak yang memanfaatkan layanan tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : PKBM Rejeng Licin Tahun 2011 = 50 anak dan Tahun 2012 = 60 anak

Jenis lembaga PKBM Rejeng Licin LSM Kupunya Banyuwangi

Jenis Layanan

Pengelolaan (kerjasam/murni masyarakat) Pendidikan, Tumbuh Murni masyarakat Kembang dan Perlindungan Anak Pendidikan Anak Kerja sama Jalanan, Anak Putus

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

Sudah menerapkan standart pelayanan minimal bagi anak Sudah Sudah

16


Peribuana Banyuwangi

Sekolah Perlindungan Ibu dan Anak

Murni masyarakat

Sudah

Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga layanan bersangkutan. 6. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Ada, dan meningkat setiap tahun

30

Pertanyaan: a. Apakah ada dukungan dari dunia usaha (perorangan atau badan usaha-swasta, BUMN atau BUMD) untuk pemenuhan hak anak? Jika ada, apakah bentuk dari dukungan tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Ada yaitu beasiswa dari Pertamina, operasi bibir sumbing gratis dr RS Al Huda b. Apakah dukungan tersebut bekelanjutan? Jawaban : Ya Sumber data: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja. B. Klaster I: Hak sipil dan kebebasan 7. Presentase anak yang 100% 60 teregristasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran Pertanyaan: a. Apakah pemberian Kutipan Akta Kelahiran anak (0-18 tahun) sudah dibebaskan dari bea (gratis)? Jika ya, sejak kapan kebijakan tersebut diterapkan? Jawaban : Kutipan akte kelahiran mulai usia 0 tahun sampai dengan dewasa semua tidak dikenai biaya (gratis) berdasarkan perda nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi umum yang berlaku mulai 12 september 2011 b. Berapa jumlah anak usia 0-18 tahun (terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan)? Berapa dari jumlah anak tersebut yang tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran (terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan) Jawaban : Jumlah anak usia 0 – 18 tahun , jumlah anak tersebut yang tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran terpilah menurut jenis kelamin dan kecamatan terlampir. NO

KECAMATAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

MEMILIKI AKTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pesanggaran Bangorejo Purwoharjo Tegaldlimo Muncar Cluring Gambiran Srono Genteng Glenmore Kalibaru Singojuruh Rogojampi Kabat Glagah Banywuangi Giri

2.894 4.101 3.789 3.518 7.345 4.117 3.703 5.127 5.495 4.477 4.161 2.737 5.339 4.130 1.769 7.145 1.631

2.721 3.969 3.604 3.446 7.084 3.878 3.411 4.802 5.168 4.236 4.142 2.675 5.180 3.885 1.709 6.653 1.543

667 434 1.248 1.525 2.215 955 1.098 819 3.311 1.317 848 664 1.757 1.018 596 3.587 924

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

17


NO

KECAMATAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

MEMILIKI AKTE

18 19 20 21 22 23 24

Wongsorejo 4.589 4.377 1.032 Songgon 3.034 2.846 713 Sempu 4.655 4.430 1.560 Kalipuro 4.885 4.596 1.194 Tegalsari 2.673 2.591 651 Siliragung 2.593 2.468 558 Licin 1.315 1.363 176 Total 95.231 90.777 28.867 c. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? Jawaban : Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan regristrasi dan kepemilikan kutipan akte kelahiran : sosialisasi melalui media/audio visual, talk show ke radio baik swasta maupun pemerintah. d. Apakah ada mekanisme yang efektif yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran? Jawaban : Mekanisme yang efektif yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran: 1) Mulai 1 Nopember 2012 bagi pemohon akte kelahiran datang sendiri proses penerbitan bisa ditunggu (1 hari jadi) syarat lengkap dan benar; 2) Melalui pendaftar online(website:www.dispendukcapil.banyuwangikab.go.id) e. Apakah kegiatan pengadilan keliling untuk pembuatan akte kelahiran anak yang dicatatkan lebih dari 1 tahun sudah dimasukkan dalam bagian APBD? Dari SKPD mana APBD tersebut dialokasikan? Jawaban : Sudah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013 f. Apakah sudah pernah dilakukan pengadilan keliling? Jika sudah, berapa kali dan berapa jumlah anak yang sudah mendapatkan akte pada tahun berjalan? Jawaban : Tahun 2013 akan diagendakan kegiatan pengadilan keliling (catatan : sudah ada Keputusan MK yang menyatakan anak di luar nikah bisa mencantumkan nama ayahnya, syarat : dibuktikan dengan saksi dan alat bukti. Sudah ada MoU antar 8 kementrian, apakah MoU tersebut telah diterapkan dalam kebijakan/program di daerah?) Jawaban : MoU 8 kementrian bahwa anak di luar nikah bisa mencantumkan nama ayahnya sudah diterapkan dalam program daerah. Kategori umur 0-60 hari

Jumlah anak L Belum ada data

Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran L P

P

Prosentase

61 hari â&#x20AC;&#x201C; 1 tahun 1 - <5 tahun 5-<18 tahun 12-<18 tahun

Nama kecamatan

Jumlah anak terpilah

Total jumlah anak

Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran

Prosentase anak yang memiliki akta kelahiran

L

P

Pesanggaran

7437

7206

14643

667

4.56

Bangorejo

6904

6466

13370

434

3.25

Purwoharjo

9384

8979

18363

1248

6.80

Tegaldlimo

9991

9319

19310

1525

7.90

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

18


Jumlah anak terpilah

Nama kecamatan

Total jumlah anak

Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran

Prosentase anak yang memiliki akta kelahiran

L

P

Muncar

9179

8678

17857

2215

12.40

Cluring

20497

19780

40277

955

2.37

Gambiran

10910

10226

21136

1098

5.19

Srono

9373

8999

18372

819

4.46

Genteng

7631

7362

14993

3311

22.08

Glenmore

11449

10831

22280

1317

5.91

Kalibaru

10312

9687

19999

848

4.24

Singojuruh

14486

13922

28408

664

2.34

Rogojampi

13253

12900

26153

1757

6.72

Kabat

14622

13109

27731

1018

3.67

Glagah

10570

10098

20668

596

2.88

Banyuwangi

7064

6887

13951

3587

25.71

Giri

11546

10977

22523

924

4.10

Wongsorejo

7741

7340

15081

1032

6.84

Songgon

5057

4822

9879

713

7.22

Sempu

3856

3751

7607

1560

20.51

Kalipuro

17145

16328

33473

1194

3.57

Tegalsari

4159

3959

8118

651

8.02

Siliragung

12130

11713

23843

558

2.34

Licin

11574 246270

11161 234500

22735

176 28867

0.77

Total

480770

6.00

Sumber data: Sekretariat Daerah, Biro Hukum Pemda, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pusat Statistik Daerah. 8. Tersedia fasilitas informasi layak anak

Ada, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun

45

Pertanyaan: a. Berapa jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban: 1) Penyiaran : Memberikan ruang khusus untuk/dari anak mengembangkan kreatifitas, ide, peningkatan wawasan, unjuk kebolehan, hiburan, dan keinginan anak melalui lembaga penyiaran Radio Blambangan FM yang dikemas yang dikemas dalam acara DUNIA ANAK CERIA setiap hari Minggu pagi jam 08.00 s/d 09.00 WIB dengan durasi 1 ( Satu ) jam. 2) Bentuk Lainnya : a) Memberikan wawasan/pengenalan kepada anak-anak secara santai sambil bermain sekaligus praktek langsung tentang penerapan dan penggunaan rambu lalu lintas yang dilaksanakan pada saat

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

19


pelaksanaan kegiatan Car Free Day setiap minggu pertama dan minggu ketiga di Taman Blambangan Banyuwangi. b) Banyuwangi Digital Society (B-Di so) : Baca buku tak lagi harus ke perpustakaan, bisa langsung lewat internet. Banyuwangi saat ini telah mempunyai 1.100 titik akses internet cepat wifi yang bisa diakses pelajar dengan gratis untuk memperoleh informasi dan bebas pornografi 3) Perpustakaan : a) Disediakan ruangan khusus untuk anak di perpustakaan umum; b) Di Kabupaten Banyuwangi belum ada Taman Baca, Sudut Baca yang diperuntukkan khusus untuk anak; c) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sudah menyediakan sarana buku dan perpustakaan keliling (Banyuwangi Cerdas), tetapi masih belum menyediakan sudut baca, dan taman baca yang diperuntukkan khusus untuk anak. b. Berapa jumlah anak yang terlayani fasilitas informasi tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : belum ada data c. Berapa banyak jumlah buku/bacaan yang layak anak? Jawaban : Jenis sumber informasi Jumlah judul Jumlah materi/eksemplar Penerbit yang tersedia lokal Non lokal Buku/bacaan 3.000 judul Majalah Internet Audio Audio visual/video Radio d. Apakah fasilitas informasi layak anak tersebut diatas: 1) Mudah dijangkau anak (jarak tempuh) :Ya 2) Bebas Biaya :Ya 3) Mudah diakses oleh semua anak (termasuk ABK, Anak jalanan, anak dari keluarga miskn anak putus sekolah, dll) : Ya e. Adakah lembaga setempat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap materi informasi tersebut diatas? Jawaban : Belum ada 9. Jumlah kelompok anak, termasuk Ada, dan berperan dalam proses 40 Forum Anak, yang ada di perencanaan, pemantauan dan kabupaten/kota, kecamatan dan evaluasi kebijakan, program dan desa/kelurahan kegiatan pemenuhan hak anak Pertanyaan: a. Berapa jumlah kelompok anak yang ada di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota? Jawaban : Belum ada data b. Sebutkan jenis kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok anak tersebut! Jawaban : c. Kapan berdirinya masing-masing kelompok anak tersebut? Jawaban : d. Apa bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap kelompok anak tersebut! Jawaban : e. Adakah Forum Anak di kabupaten/kota? Jika ada, kapan dibentuk? Jawaban : Ada, dibentuk Tahun 2009 f. Gambarkan proses pembentukan Forum Anak tersebut, dan atas inisiatif siapa? Jawaban : Pembentukan Forum Anak atas inisiatif Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi atas petunjuk BPPKB Provinsi Jawa Timur. Pembentukannya : 1) Koordinasi dengan SKPD terkait yang ada hubungannya dengan anak (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kwarcab dan LSM) 2) Koordinasi dengan sekolah-sekolah terutama pengurus OSIS 3) Mengumpulkan SKPD terkait, perwakilan sekolah, anak putus sekolah, anak cacat

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

20


4) dan anak jalanan untuk menyampaikan tujuan terbentuknya Forum Anak (pertemuan dilaksanakan 3 kali) 5) Pembentukan kepengurusan Forum Anak yang dilaksanakan oleh anak-anak yang hadir pada pertemuan dan didampingai oleh SKPD terkait g. Apakah forum anak tersebut mempunyai visi misi struktur organisasi dan rencana kerja? Jawaban : Belum h. Apakah Forum Anak tersebut terlibat secara resmi dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak? Jawaban : Belum terlibat i. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anak dan para pemangku kepentingan untuk dapat memastikan keterlibatan anak dalam proses tersebut? Jawaban : Pembinaan j. Apakah ada mekanisme pertemuan berkala Forum Anak dengan kelompok anak lainnya? Jawaban : Belum ada Nama Aktivitas Jumlah anggota Lingkup Nama kelompok anak kegiatan pengurus dan L P usia

Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan SKPD terkait. C. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 10. Presentase usia perkawinan Menurun setiap tahun 25 pertama di bawah 18 tahun Pertanyaan: a. Berapa persentase anak laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : ada, Tahun 2012 Jumlah anak yang menikah di bawah 18 tahun sebanyak 252 anak dari jumlah anak sebanyak 186.008 dengan prosentase 0,13% dan tahun 2011 terdapat 178 kasus dengan jumlah anak 424,737 atau sebesar 0,04%. b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama? Jawaban : konseling dan pembinaan sebelum pernikahan Sumber data Jumlah yang Jumlah yang 16-<18 tahun Jumlah menikah < 9 tahun menikah usia -16 pernikahan tahun tahun berjalan L P L P L P KUA Belum ada data Organisasi agama Catatan sipil Lembaga adat Pengadilan negeri Pengadilan agama Sumber data : Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 11. Tersedia lembaga Ada, dan dimanfaatkan oleh orang 25 konsultasi bagi orang tua/keluarga tua/keluarga tentang pengasuhan dan

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

21


perawatan anak Pertanyaan: a. Apakah ada lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/ keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Ada kelompok BKB, BKR, Posyandu Balita dan P2TP2A b. Berapa jumlah orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Kelompok BKB BKR

Jumlah Kelompok 2011 2012 217 213 65 73

Jumlah Sasaran 2011 2012 28593 32309 24869 36149

Jumlah Peserta 2011 2012 7219 9721 3048 4239

Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, PKK 12. Sebagai alternatif tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang memenuhi persyaratan

Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di luar asuhan keluarga

30

Pertanyaan: a. Apakah ada LKSA yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Ada LKSA yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, Panti Asuhan di bawah pembinaan oleh Dinas Sosial, dan LSM Kupunya b. Berapa jumlah anak yang mendapat layanan di LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Jumlah anak yang mendapat layanan di LKSA Tahun 2012 sebanyak 2386 anak c. Apakah ada persyaratan bagi anak yang dapat dirawat di LKSA? Jawaban : Ada, anak dari keluarga tidak mampu, anak jalanan, anak korban kekerasan dan anak yatim piatu. d. Apakah tersedia kebijakan perlindungan anak dalam LKSA? Jawaban : Kebijakan Perlindungan Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diatur dalam : 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2) Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan) Nomor : PER17/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Bantuan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial e. Berapa jumlah anak yang diadopsi melalui LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Belum ada. Sumber data : Dinas Sosial B. Klaster lll: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan 13. Angka Kematian Bayi (AKB)

Dibawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun

30

Pertanyaan: a. Berapa Angka Kematian Bayi (AKB) tahun yang terakhir yang di gunakan untuk perencanaan tahun berjalan? Jawaban : Tahun 2012 : 9,3 kematian bayi per 1000 KH b. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi? Sebutkan! Jawaban: Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi adalah : 1) Deteksi resiko tinggi bumil yang berdampak terjadinya BBLR ( Bumil KEK, Anemia, Pre eklamsi dan eklamsi gravidarum ) 2) Penanganan resiko tinggi bumil secara adekuat

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

22


3) Penyuluhan pada pasangan usia subur untuk mempersiapkan kehamilan sehat dan persalinan aman dan selamat 4) Penanganan BBLR secara optimal untuk mencegah asfiksia dan hypothermia 5) Pertolongan persalinan aman oleh tenaga kesehatan terlatih 6) Perawatan tali pusat 7) Pemberian imunisasi dasar pada bayi 8) Inisiasi Menyusu Dini ( IMD ) dan pemberian ASI 9) Penerapan program Inovasi Harga Pas dan Anak Tokcer 10) Balita gizi kurang diberi PMT pemulihan 11) Pemberian Vitamin bagi bayi dan balita Sumber Data Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Kematian Bayi (0-1 Tahun) Kategori Umum Infeksi: 1. ISPA 2. Tetanus 3. Asfixia 4. Diare 5. â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś..

Tahun 2010 2011 2012

Jumlah (terpilih)

Angka 7,22/1000 KH 7/1000 KH 9,3/1000 KH

Keterangan Belum ada data

Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) adalah angka perhitungan dari jumlah kematian bayi kurang dari satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup yang terdapat di suatu wilayah per satu tahun berjalan. Sumber data: Dinas Kesehatan. 14. Prevalensi kekurangan gizi Dibawah angka rata-rata pada balita nasional, dan menurun setiap tahun

30

Pertanyaan: a. Berapa prevalensi gizi kurang pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Prevalensi gizi kurang pada balita tahun 2011 adalah : 1,86 % sedangkan tahun 2012 adalah : 3,87 % b. Berapa prevalensi gizi buruk pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Prevalensi gizi buruk pada balita tahun 2011 adalah : 0,51 % sedangkan tahun 2012 adalah : 1,09 % c. Berapa prevalensi anak pendek (stunting) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Prevalensi anak pendek ( stunting ) adalah : hasil Survey tahun 2010 sebanyak 36,4 % d. Bagaimana mekanisme penanganannya? Jawaban : Mekanisme penanganannya sesuai dengan acuan yang ada di buku pedoman penanganan gizi buruk Depkes RI 2010 adalah sebagai berikut : 1) Pencegahan dan peningkatan di Posyandu : a) Pemantauan berat badan dan tinggi badan di Posyandu b) Penyuluhan dan konseling ASI Ekskl usif dan MP-ASI c) Distribusi kapsul vitamin A pada bayi, balita dan ibu nifas d) Bumil l mendapat tablet FE e) Keluarga menggunakan garam beriodium 2) Penanganan gizi kurang a) Balita gizi kurang diberi PMT pemulihan

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

23


b) Bumil gakin KEK mendapat PMT pemulihan 3) Penanganan gizi buruk : a) Gizi buruk dengan komplikasi : rawat Inap b) Gizi buruk tanpa komplikasi : Rawat jalan c) Rujukan ke rumah sakit/ Puskesmas TFC Disamping itu diharapkan ada penggiatan pemanfaatan pekarangan , gerakan konsumsi ikan (gemakan), dan lain-lain. Sumber data: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan. 15. Presentasi ASI eksklusif

Diatas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun

15

Pertanyaan: a. Berapa persentase ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Persentase ASI Eksklusif tahun 2011 adalah : 58,2 % sedangkan tahun 2012 adalah : 60,40% b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong peningkatan ASI Eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong peningkatan ASI eksklusif : 1) Gebyar/demo Anak Tokcer seperti yang dilakukan di Puskesmas Jajag dan lomba-lomba Balita anak Tokcer yang sudah dilakukan di beberapa Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. 2) Peningkatan Pojok ASI di tempat â&#x20AC;&#x201C;tempat umum 3) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui c. Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui? Bila ada, beberapa presentase Desa Kelurahan/Kecamtan yang memiliki konselor ASI? Jawaban : 1) Belum ada Konselor ASI khusus yang ditunjuk di tingkat desa/kelurahan/kecamatan, selama ini yang melakukan pendampingan terkait pentingnya ASI adalah bidan desa dan kader posyandu 2) Pada tahun 2013 direncanakan diadakan pelatihan konselor ASI dan motivator Gizi desa, 3) Konselor ASI tingkat Kabupaten berasal dari unsur ormas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. d. Apakah ada kebijakan yang mengatur fasilitas bagi ibu menyusui, pembatasan pemasaran Produk susu formula dan makanan pengganti ASI, dan dukungan bagi ibu menyusui? Jika ada, sebutkan? Jawaban : Kebijakan yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomer 33 Tahun 2012 dan Perda Jatim Nomer 11 Tahun 2011 Sumber data: Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 16. Jumlah Pokok ASI

Ada, dan meningkat setiap tahun

15

Pertanyaan: a. Berapa jumlah pojok ASI dan fasilitas menyusui, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Pada Tahun 2011 jumlah pojok ASI berada di 3 tempat dan pada tahun 2012 berada di 2 tempat b. Dimana saja lokasi pokok ASI dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan! Jawaban : Lokasi Pojok ASI dan Fasilitas menyusui ada di : 1) Kantor Bersama Samsat Banyuwangi 2) Rumah Sakit Umum Blambangan 3) Rumah Sakit Umum Genteng 4) Puskesmas 5) PT. Suri Tani Pemuka ( STP ) Bulusan Sumber data: Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan. 17. Presentase imunisasi dasar lengkap Pertanyaan:

Minimal 80%, dan meningkat setiap tahun

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

20

24


a. Beberapa presentase imunisasi dasar lengkap, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Imunisasi 2011 2012 HBO 98,6 % 94,5 % BCG 106,4 % 102,5 % POLIO 1 107,2 % 103,5 % DPT/HB (1) 107,6 % 102,5 % POLIO 2 104,2 % 102,5 % DPT/HB (2) 106,0 % 102,5 % POLIO 3 103,1 % 103 % DPT/HB (3) 106,3 % 102 % POLIO (4) 102,5 % 103,5 % CAMPAK 102,4 % 103 % b. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan? Jawaban : Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan : 1) Menganalisa, mengevaluasi/memantau pelaksanaan program Imunisasi per desa tiaap bulannya serta mencari pemecahan masalah 2) Memantau secara ketat dan menganalisa hasil pemantauan wilayah setempat (PWS) 3) Menjangkau anak yang tidak terjangkau layanan 4) Memperbaiki penggunaaan pelayanan 5) Memastikan setiap anak mendapat kontak 5 kali 6) Bayi dan balita mendapatkan imunisasi lengkap/menerima semua imunisasi tepat waktu dan valid dose 7) Meningkatkan lokasi pelayanan (Posyandu, Polindes) dan terjadwal tetap 8) Membentuk Forum Komunikasi Imunisasiuntuk meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi masyarakat-PKK, Perangkat Desa, Tokoh Agama 9) Mewajibkan kader posyandu untuk melengkapi buku register bayi ( semua bayi termasuk yang baru lahir terdaftar / memastikan semua sasaran di wilayah kerja Puskesmas tercatat semua di buku Kohort bayi ) 10) Melakukan sweeping pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah. 11) Menggunakan buku regester bayi/kohort untuk follow-up drop out ( oleh bidan/kader ) 12) Meningkatkan supervise yang suportif ) 13) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan imunisasi dengan bidan praktek swasta (BPS) di wilayah kerja Puskesmas 14) Memperkuat pencatatan dan pelaporan sasaran imunisasi pada buku kohort bayi 15) Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi 16) Memperkuat kemitraan dan kesadaran tokoh masyarakat dan masyarakat 17) Sosialisasi pencapaian desa UCI pada lintas sektor dan mitra kerja (FKI) Sumber data: Dinas Kesehatan

18. Jumlah lembaga yang Ada, dan dapat diakses oleh memberikan pelayanan anak-anak kesehatan reproduksi dan mental Pertanyaan: a. Berapa jumlah lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi? Jawaban : Semua Rumah Sakit di Kabupaten Banyuwangi b. Berapa jumlah lembaga yang memeberikan layanan kesehatan mental? Jawaban : Yang memberikan layanan kesehatan mental ada 2 lembaga yaitu :

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

20

25


1) RSUD Blambangan 2) PKJM-KKO (Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat - Klinik Ketergantungan Obat) c. Berapa jumlah anak yang mendapatkan akses layanan kesehatan pada lembaga kesehatan reproduksi dan mental tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : belum ada data Sumber data: BKKBN, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan 19. Jumlah anak dari keluarga miskin Meningkat setiap tahun 20 yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan Pertanyaan: a. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin? Jawaban : Jumlah anak yang masuk peserta Jamkesmas: Usia 0 - 18 tahun = 150.601 anak b. Apakah ada program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Tahun sebelumnya : Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, SPM Tahun berjalan : Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, SPM, Jamkesmin c. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses terhadap program tersebut? Jawaban : belum ada data. Sumber data: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan. 20. Persentase rumah tangga dengan akses air Di atas angka rata-rata bersih nasional, dan meningkat setiap tahun

20

Pertanyaan: a. Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Persentase rumah tangga yang mendapatkan air bersih : Tahun 2011 = 55,8 %, Tahun 2012 = 78,57 % b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses? Jawaban : Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses adalah : 1) Pendataan akses keluarga terhadap air bersih yang memenuhi syarat, dilakukan oleh Puskesmas 2) Inspeksi sanitasi, dilakukan oleh Puskesmas 3) Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terhadap sarana air bersih yang memenuhi syarat, dilakukan oleh Puskesmas bersama Dinas Kesehatan 4) Stimulan pengembangan sarana air bersih di wilayah yang akses air bersihnya masih rendah, dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara insidentil 5) Pemantauan kualitas air pada sarana air bersih baik yang dikelola Pemerintah (PDAM) maupun masyarakat (HIPPAM) dengan pemeriksaan sampel air di laboratorium oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan 6) Peningkatan pengetahuan tentang standar air bersih bagi pengelola HIPPAM oleh Dinas Kesehatan Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum. 21. Tersedia kawasan tanpa rokok

Ada, dan meningkat setiap tahun

20

Pertanyaan: a. Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok? Jelaskan. Jawaban :Pemerintah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok , dasar : 1) SK Bupati Nomor : 134 tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang Penetapan Kawasan Bebas Rokok bagi seluruh Sekolah di Kabupaten Banyuwangi;

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

26


2) SK Bupati Nomor:188/48/KEP/429.012/2007 tanggal 28 Oktober 2007 tentang Kawasan Bebas Rokok di Lingkungan Satuan kerja Perangkat Daerah atau SKPD pemerintah Kabupaten Banyuwangi b. Berapa jumlah kawasan tanpa rokok, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Kawasan tanpa rokok : 1) Sekolah dan Puskesmas; 2) Rumah Sakit dan Perkantoran; 3) Di area tertentu disiapkan ruang untuk merokok Sumber data: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. D. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya 22. Angka partisipasi pendidikan anak Di atas angka rata-rata nasional, usia dini dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan

30

Pertanyaan: a. Berapa angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Tahun 2010/2011 APK PAUD: 54,84, Tahun 2011/2012 APK PAUD : 78 b. Berapa jumlah penyelenggara PAUD? Bagaimana penyebarannya antar kecamatan? Jawaban : Jumlah PAUD/KB : 414, SPS : 16, TPA : 2, TK : 766 , penyebaran merata di tiap kecamatan (24 kecamatan) Sumber data: Dinas Pendidikan dan HIMPAUDI 23. Persentase wajib pendidikan 12 tahun

belajar 100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan

50

Pertanyaan: a. Berapa angka partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumya, menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA/sederajat)? Jawaban : Angka Partisipasi Tahun 2011 Tahun 2012 Angka Partisipasi Kasar SD 110,49 102,91 Angka Partisipasi Kasar SLTP 97,27 101,44 Angka Partisipasi Kasar SLTA 59,25 76,68 Angka Partisipasi Murni SD 98,47 98,10 Angka Partisipasi Murni SLTP 80,45 84,32 Angka Partisipasi Murni SLTA 44,89 57,02 Angka Partisipasi Sekolah SD 103,14 101,59 Angka Partisipasi Sekolah SLTP 91,75 96,32 Angka Partisipasi Sekolah SLTA 50,75 68,59 b. Berapa jumlah sekolah inklusi, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban: Tahun 2012: PAUD: 29, SD: 44, SMP: 24, SMA: 24 Tahun 2013 : PAUD: 29 SD: 44, SMP: 24, SMA: 24 c. Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, dan anak yang tidak pernah sekolah)? Jawaban: Kebijakan yang mengatur untuk anak yang beresiko putus sekolah : 1) Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di jenjang SD - SMA sederajat yang merupakan bentuk kepedulian dari siswa yang berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, bisa berupa alat tulis, seragam maupun tas. 2) Beasiswa Khusus Siswa Miskin (BKSM) untuk siswa/siswi SMA/SMK

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

27


Kebijakan untuk anak yang putus sekolah dan anak yang tidak pernah sekolah antara lain: a) Pendidikan non formal kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C; b) Pelatihan bagi anak-anak putus sekolah seperti keterampilan dan perbengkelan Sumber data: Dinas Pendidikan 24. Presentase sekolah ramah Meningkat setiap tahun 20 anak Pertanyaan: a. Berapa persentase sekolah ramah anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Persentase sekolah ramah anak: 1) Tahun 2011 : Belum ada 2) Tahun 2012 : 1 sekolah juara Adiwiyata Nasional b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan sekolah ramah anak? Jawaban : Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sekolah ramah anak: Tahun 2013 dipersiapkan : 1) 16 sekolah adiwiyata TK.Kabupaten 2) 10 sekolah adiwiyata TK Propinsi 3) 1 sekolah adiwiyata Nasional menjadi sekolah adiwiyata Mandiri Dilakukan sosialisasi, pembinaan, workshop pada sekolah-sekolah yang akan mengikuti program Adiwiyata. Komponen sekolah ramah anak Jumlah sekolah 1. Kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya) 2. Memiiki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 3. Lingkungan dan infrastruktur sekolah yang bersih, sehat, da memenuhi standar pemerintah dan kebutuhan anak. 4. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 5. Sekolah yang ramah dan sadar lingkungan 6. Memiliki awarung atau kantin sehat 7. Siswa terlibat atau dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah 8. Memiliki toilet atau kamar mandi siswa yang bersih, sehat, dan terpisah antara sisiwa laki-laki dan perempuan (terdapat kotak sampah/tempat pembuangan pembalut, tersedia pembalut wanita) 9. Pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan dan perlindungan anak di sekolah 10. Penyelenggara dan pengelola sekolah terlatih KHA Sumber data: Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan

25. Jumlah sekolah yang memiliki Meningkat setiap tahun 20 program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah Pertanyaan: a. Berapa jumlah sekolah yang memiliki program rute aman dan selamat ke sekolah pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : 10 lembaga/sekolah, yaitu TK AL Qomar, SD Habibulloh, TK â&#x20AC;&#x201C; SMP Alethea, PAUD - SMK Puspa Bangsa, KB/TK Rahmatullah b. Berapa jumlah sekolah yang memiliki zona aman dan selamat, pada tahun berjalan dan setahun

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

28


sebelumnya? Jawaban : belum ada data c. Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah? Jawaban : belum ada d. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong semua sekolah memilliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah? Jawaban : Sarana transportasi untuk antar jemput anak sekolah, memprioritaskan penerimaan anak yang dekat dengan lokasi sekolah. Sumber data: Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 26. Tersedia fasilitas untuk kegiatan Ada, dan dapat di akses 45 kreatif dan rekreatif yang ramah semua anak anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak Pertanyaan: a. Berapa jumlah fasilitas kreatif dan rekreatif yang disediakan bagi anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Di mana lokasi fasilitas tersebut berdasarkan desa/ kelurahan/ kecamatan? Jawaban : 1) Fasilitas kreatif dan rekreatif yang dibangun/renovasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui pada Tahun 2011 dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilengkapi free wi fi sebanyak 7 lokasi dan pada tahun 2012 sebanyak 1 lokasi diantaranya : a) Tahun 2011 1) Taman Sritanjung lokasi Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi 2) Taman Blambangan lokasi Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi 3) Taman Makam Pahlawan lokasi Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi 4) Taman Tirtowangi lokasi Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi 5) Taman kedayunan lokasi desa Kedayunan Kecamatan Kabat 6) Gedung Olah Raga ( GOR ) Tawang Alun lokasi Kel.Mojopanggung Kec.Giri 7) Kolam Renang GOR Tawang alun lokasi kel.Mojopanggung Kec.Giri b) Tahun 2012: Stadion Maron lokasi desa Genteng Kulon Kel. Genteng Adanya Banyuwangi digital society (B – Di So) : di Banyuwangi saat ini telah mempunyai 1.100 titik akses internet cepat wifi yang bebas pornografi. Baca buku tak lagi harus ke perpustakaan, bisa langsung lewat internet; Disamping taman-taman kota tersebut diatas Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai program yang melibatkan anak sekolah tingkat sekolah dasar yaitu program “Tabungan Lingkungan Sekolah “ program ini juga popular dengan sebutan “Berangkat Sekolah membawa Sampah”.Kegiatan ini diberlakukan untuk anak-anak kita usia SD khususnya dalam kota Banyuwangi. Kegiatan ini awalnya diuji cobakan di SD Sobo dan SD Kebalenan yang kemudian berkembang ke SD Model, SD Penganjuran 4, SD Mojopanggung dan SD Kepatihan. Target yang diharapkan dalam program ini adalah : 1) Pembelajaran kepada anak-anak untuk cinta kebersihan 2) Mengenalkan sampah organic dan anorganik 3) Mendapatkan nilai tambah berupa pengembalian kompos untuk sampah organik dan pengembalian senilai uang hasil penjualan sampah anorganik Teknis Pelaksanaan program ini : 1) Setiap seminggu sekali masing-masing SD menyiapkan sampah organic dan anorganik yanh dibawa anak-anak dari rumah ke sekolah, disana petugas DKP menjemput pelayan program ini. 2) Apakah fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak termarjinalkan? Jawaban : Bisa diakses oleh semua anak baik yang berkebutuhan khusus maupun yang termarjinalkan. 3) Berapa fasilitas yang dikelola pemerintah kabupaten/kota dan berapa yang dikelola pihak swasta? Jawaban :

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

29


Fasilitas yang dikelola oleh pemerintah : Taman Sritanjung, Taman Tirtowangi, Taman Blambangan, GOR Tawangalun, Taman Makam Pahlawan, pihak swasta: belum ada data 4) Berapa fasilitas yang membayar dan berapa yang gratis? Jawaban : untuk fasilitas yang gratis dikelola oleh Pemerintah berupa RTH ataupun taman bermain yang dilengkapi free wifi, sedangkan fasilitas yang membayar, dikelola oleh pihak swasta 5) Apabila membayar, berapa biaya yang dikenakan untuk setiap anak yang menggunakannya? Jawaban : rata-rata Rp. 8.000 6) Berapa jumlah event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak yang dilaksanakan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Banyuwangi Etchno Carnival (Tari Gandrung ataupun karnaval yang menampilkan kreasi pelajar) , Endog-endogan (Festival Endog Maulid yang menampilkan kreasi endog-endogan dan perwakilan dari sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK â&#x20AC;&#x201C; SLTA), Karnaval 17 Agustusan, Seblang Cilik, Kebo-keboan, Gandrung Sewu, Festival Kuwung, Festival Anak Yatim Sumber data: Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertamanan, Dinas Olah Raga, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Kelompok Anak B. Klaster V: Perlindungan Khusus 27. Presentase anak yang 100% 40 memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan Pertanyaan: a. Berapa jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus AMPK? Jawaban : data masih dalam proses b. Apakah suara anak didengar dalam penyusunan peraturan daerah tersebut? Jawaban : belum ada c. Unit kerja mana yang memberikan layanan atau mengintegerasikan layanan bagi AMPK? Jawaban : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Apakah ada mekanisme pelaporan dan pencatatan rutin? Jawaban : belum ada Kategori AMPK Jumlah anak yang Jumlah anak yang Program kegiatan dilaporkan (terpilah) dilayani sesuai SPM pencegahan dan penanganan yang mendukung Anak Belum ada data pengungsiakibat konflik sosial dan bencan alam ABH (pelaku, Tahun 2012 = 63 kasus korban, dan saksi) Anak minoritas dan Belum ada data terisolasi Anak korban Belum ada data eksploitasi seksual anak Anak korban NAPZA Tahun 2012 = 1 kasus Anak dengan HIV Belum ada data Anak korban Belum ada data trafficking Anak korban Belum ada data kekerasan Anak korban Belum ada data penelantaran Anak korban Belum ada data perlakuan salah

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

30


Kategori AMPK

Jumlah anak yang dilaporkan (terpilah)

Jumlah anak yang dilayani sesuai SPM

Program kegiatan pencegahan dan penanganan yang mendukung

Anak berkebutuhan Belum ada data khusus (ABK) Sumber data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga layanan bersangkutan 28. Presentase khusus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)

Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat

30

Pertanyaan: 1. Berapa jumlah kasus ABH (anak berkonflik dengan hukum), pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH ) : a. Tahun 2012 = 63 kasus b. s/d 15 Januari 2013 = 4 kasus 2. Berapa jumlah kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilam restorative, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawaban : Jumlah kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative : Tahun 2011 = tidak ada, Tahun 2012 = tidak ada 3. Apakah tersedia mekanisme untuk menerapkan diversi? Jawaban : Mekanisme untuk menerapkan diversi tidak ada 4. Apakah ada program diseminasi tentang UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)? Jawaban : belum ada Sumber data: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 29. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)

20

Pertanyaan: a. Apakah tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak? Sebutkan dan jelaskan mekanismenya! Jawaban : belum ada b. Bagaimana implementasinya? Sejak kapan diimplementasikan? Jawaban : Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana daerah, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 30. Presentase anak yang 100% 30 dibebaskan dari bentukbentuk pekerjaan terburuk anak Pertanyaan: a. Apakah ada program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? Sebutkan! Jawaban : belum ada data b. Berapa jumlah anak yang ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jelaskan!

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

31


Jawaban : belum ada data c. Apakah ada sistem pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? Jawaban : belum ada data d. Apakah ada program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk? Jawaban : Sumber data: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan Kepolisian. Sumber data Badan PP dan KB diubah menjadi Badan PP dan PA

BAB 5 DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 5.1 KLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN; DATA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA DI BAWAH 18 TAHUN 24 KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI Data kutipan akta kelahiran anak di 24 kecamatan dari Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 5.1 Data Pencatatan Kelahiran Anak Tahun 2012 No Kecamatan Tercatat Belum Tercatat Jumlah Anak 1 Pesanggaran 513 5,102 5,615

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

32


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Siliragung 567 4,494 Bangorejo 418 7,652 Purwoharjo 573 6,820 Tegaldlimo 573 6,428 Muncar 1,161 13,268 Cluring 651 7,344 Gambiran 554 6,560 Tegalsari 556 4,708 Glenmore 576 8,137 Kalibaru 494 7,809 Genteng 903 9,760 Srono 843 9,086 Rogojampi 908 9,611 Kabat 603 7,412 Singojuruh 562 4,850 Sempu 720 8,365 Songgon 458 5,422 Glagah 346 3,132 Licin 189 2,489 Banyuwangi 1,433 12,365 Giri 407 2,767 Kalipuro 711 8,770 Wongsorejo 723 8,252 Jumlah 15,442 170,603 Prosentase 8.30 91.7 Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2012

5,061 8,070 7,393 7,001 14,429 7,995 7,114 5,264 8,713 8,303 10,663 9,929 10,519 8,015 5,412 9,085 5,880 3,478 2,678 13,798 3,174 9,481 8,975 186,045

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2012 (diolah)

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

33


Data pencatatan akta kelahiran anak pada Tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi berjumlah 15,442 atau sebesar 8,3 % Jiwa dan jumlah anak yang belum tercatat sebesar 170,603 atau sebesar 91,7 % Jiwa dari jumlah keseluruhan 186,045 Jiwa. Adapun data peringkat urutan pencatatan kelahiran anak Tahun 2012 di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: Tabel 5.2 Daftar Urutan Pencatatan Kelahiran Anak Tahun 2012 No Kecamatan Belum Tercatat No Kecamatan Belum Tercatat 1 Licin 2,489 13 Kabat 7,412 2 Giri 2,767 14 Bangorejo 7,652 3 Glagah 3,132 15 Kalibaru 7,809 4 Siliragung 4,494 16 Glenmore 8,137 5 Tegalsari 4,708 17 Wongsorejo 8,252 6 Singojuruh 4,850 18 Sempu 8,365 7 Pesanggaran 5,102 19 Kalipuro 8,770 8 Songgon 5,422 20 Srono 9,086 9 Tegaldlimo 6,428 21 Rogojampi 9,611 10 Gambiran 6,560 22 Genteng 9,760 11 Purwoharjo 6,820 23 Banyuwangi 12,365 12 Cluring 7,344 24 Muncar 13,268 Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2012 Untuk mempermudah dalam membaca Tabel 5.2 di atas, dapat diamati dalam Grafik 5.2 sebagai berikut:

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2012 (diolah) Hasil gambaran pada Grafik 5.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Muncar memiliki jumlah anak yang belum tercatat kelahirannya tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu 13.268 Jiwa dan diikuti Kecamatan Banyuwangi 12.365 Jiwa dan Kecamatan Licin memiliki jumlah anak belum tercatat kelahirannya paling sedikit yaitu 2,489 Jiwa. Disamping melihat data pada Tahun 2012, untuk melihat bagaimana gambaran angka-angka kutipan akta kelahiran dari Tahun 2009 dapat diamatai pada Tabel 5.3 tentang pencatatan kelahiran dari Tahun 2009 sampai Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

34


Tabel 5.3 Data Pencatatan Kelahiran Anak Tahun 2012 Tahun Tercatat (Jiwa) Belum Tercatat (Jiwa) Jumlah (Jiwa) 2009 37,892 383,149 421,041 2010 46,401 378,444 424,845 2011 34,069 390,668 424,737 2012 15,442 170,603 186,045 Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2009-2012 (diolah) Untuk memudahkan dalam melihat pergerakan dari Tabel 5.3 tersebut dapat diamati pada Grafik 5.3 sebagai berikut:

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2012 (diolah) Hasil gambaran Grafik 5.3 tentang jumlah kelahiran anak pada Tahun 2012 mengalami penurunan dari pada Tahun 2011 seperti yang terlihat di Tabel 5.3 dimana pada Tahun 2012 Jumlah anak yang tercatat adalah 15,442 Jiwa dan yang belum tercatat sebesar 170.603 Jiwa. Adapun data pencatatan kelahiran anak berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 5.4 Data Pencatatan Kelahiran Anak Berdasarkan Kategori Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2012 Kategori Usia

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

< 1 Tahun

435

418

853

1-5 Tahun

1,744

1,679

3,423

6-18 Tahun 5,668 5,434 Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2012

11,102

Berdasarkan tabel di atas jumlah pencatatan kelahiran anak pada usia sebelum satu tahun cenderung lebih kecil dibandingkan usia lebih dari satu tahun. Gambaran lebih jelasnya dapat diamati pada Grafik 5.4 sebagai berikut:

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

35


Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2012 (diolah) Pada Tahun 2012, problem yang dihadapi adalah masalah biaya pencatatan kelahiran dan lamanya proses pembuatan akta kelahiran. Dalam hal ini perlu alternatif sistem yang mempermudah pembuatan akta kelahiran untuk mendukung suatu kebijakan memenuhi hak-hak anak termasuk pada hak sipil dan kebebasan dalam pencatatan kelahiran anak-anak di Kabupaten Banyuwangi. 5.2 KLUSTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF Pada Kluster II tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pada penelitian ini akan menghimpun data tentang permasalahan pernikahan anak di bawah 18 tahun dan data anak yang diadopsi oleh yayasan/panti social yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. a. Masalah Pernikahan Anak di Bawah Usia 18 Tahun Data pernikahan anak di bawah usia 18 Tahun banyak terjadi di Kabupaten Banyuwangi yang tersebar di 24 Kecamatan. Adapun data kasus pernikahan anak di bawah 18 Tahun pada Tahun 2009 sampai dengan data terbaru Mei Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tabel 5.5 Data Anak yang Menikah di Bawah Usia 18 Tahun di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-Mei Tahun 2013 Kecamatan Tahun Tahun Tahun Tahun Mei 2009 2010 2011 2012 Tahun 2013 Pesanggaran 1 1 1 0 4 Siliragung 3 2 3 6 5 Bangorejo 0 3 3 10 5 Purwoharjo 2 3 9 10 4 Tegaldlimo 0 2 9 10 12 Muncar 0 4 7 18 18 Cluring 4 4 5 10 3 Gambiran 1 3 7 9 3 Tegalsari 1 1 9 3 2 Glenmore 1 0 7 17 1 Kalibaru 0 1 1 3 1 Genteng 1 1 10 7 1 Srono 0 11 15 29 7 Rogojampi 1 8 16 31 22

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

36


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kabat 3 4 Singojuruh 3 0 Sempu 0 10 Songgon 1 0 Glagah 0 3 Licin 1 3 Banyuwangi 0 0 Giri 0 5 Kalipuro 2 1 Wongsorejo 0 0 Jumlah 25 70 Sumber: Pengadilan Agama, Tahun 2009-Mei Tahun 2013

9 2 5 15 13 9 7 3 9 4 178

17 2 21 1 8 2 16 4 4 14 252

9 1 2 10 4 4 3 1 7 5 134

Data anak yang menikah di bawah usia 18 tahun meningkat setiap Tahunnya sesuai pada Tabel 5.5 pada Tahun 2009 ada 25 kasus hingga Tahun 2012 mencapai 252 kasus. Belum separuh Tahun 2013 dilalui yaitu pada Mei 2013 jumlah kasus pernikanan anak di bawah usia 18 tahun sudah mencapai 134 kasus. Untuk melihat gambaran jumlah pernikahan anak di bawah umur dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dapat diamati pada tampilan Grafik 5.5 sebagai berikut:

Sumber: Pengadilan Agama, Tahun 2009- 2012 (diolah) Tabel 5.6 Data Anak Laki-laki dan Perempuan yang Menikah di Bawah Usia 18 Tahun di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa) 1 Pesanggaran 0 0 0 2 Siliragung 0 6 6 3 Bangorejo 1 9 10 4 Purwoharjo 3 7 10 5 Tegaldlimo 3 7 10 6 Muncar 4 14 18 7 Cluring 1 9 10 8 Gambiran 0 9 9 9 Tegalsari 0 3 3 10 Glenmore 1 16 17 11 Kalibaru 0 3 3

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

37


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Genteng 3 Srono 5 Rogojampi 3 Kabat 1 Singojuruh 0 Sempu 1 Songgon 1 Glagah 1 Licin 0 Banyuwangi 3 Giri 2 Kalipuro 0 Wongsorejo 3 Jumlah 36 Sumber: Pengadilan Agama, Tahun 2012

4 24 28 16 2 20 0 7 2 13 2 4 11 216

7 29 31 17 2 21 1 8 2 16 4 4 14 252

Pada Tabel 5.6 menunjukkan bahwa kasus pernikahan anak di bawah umur 18 tahun pada Tahun 2012 banyak dialami oleh anak perempuan yaitu sebanyak 216 kasus. Sedangkan anak aki-laki hanya sebanyak 36 kasus. Pada Tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi terdapat kasus pernikahan anak sebanyak 252 kasus. Angka kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Banyuwangi tersebut tergolong sangat tinggi dan harus sesegera mungkin mendapat perhatian dan solusi yang tepat dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan SKPD/Intansi terkait.

Sumber: Pengadilan Agama, Tahun 2012 (diolah)

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

38


Pada Grafik 5.6 menunjukkan bahwa Pada Tahun 2012, Kecamatan Rogojampi memiliki angka tertinggi pada kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun yaitu sebanyak 31 kasus diikuti Kecamatan Srono 29 kasus dan Kecamatan Sempu sebanyak 21 kasus. b. Masalah Pengasuhan Anak; Data anak yang diadopsi yayasan/panti sosial perkecamatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 5.7 Data Anak yang Tinggal/diadopsi Yayasan/Panti Sosial di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 No

Kecamatan

Laki-laki Perempuan (Jiwa) (Jiwa) 1 Wongsorejo 15 6 2 Kalipuro 31 9 3 Giri 0 0 4 Banyuwangi 68 65 5 Glagah 31 29 6 Licin 0 0 7 Kabat 0 0 8 Rogojampi 45 24 9 Songgon 15 15 10 Srono 63 43 11 Singojuruh 0 0 12 Sempu 105 26 13 Genteng 107 54 14 Cluring 34 54 15 Purwoharjo 104 66 16 Tegaldlimo 118 43 17 Muncar 158 77 18 Siliragung 102 105 19 Pesanggaran 0 0 20 Bangorejo 149 101 21 Gambiran 54 42 22 Glenmore 60 22 23 Kalibaru 13 20 24 Tegalsari 150 126 Jumlah 1422 927 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2012

Jumlah (Jiwa) 21 40 0 133 60 0 0 69 30 106 0 131 161 88 170 161 235 207 0 250 96 82 33 276 2349

Pada Tahun 2012 jumlah anak adopsi keseluruhan adalah 2349 jiwa dengan perincian jumlah anak adopsi laki-laki sebanyak 1422 anak dan perempuan sebanyak 927 anak. Sedangkan data peringkat data anak adopsi setiap kecamatan dapat diamatati pada Grafik 5.7 sebagai berikut:

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

39


Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2012 (diolah) Kecamatan Tegalsari memiliki jumlah anak adopsi tertinggi yaitu 279 anak dibandingkan kecamatankecamatan yang lain. Dilanjutkan dengan Kecamatan Bangorejo sebanyak 250 anak dan Kecamatan Muncar sebanyak 235 anak. Data anak yang diadopsi yayasan/panti sosial perkecamatan Pada Juni Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 5.8 Data Anak yang Tinggal/diadopsi Yayasan/Panti Sosial di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Juni Tahun 2013 No

Kecamatan

29 45 0 112 30 0 0 54 16 97 0 93 164

Perempuan (Jiwa) 6 25 0 103 30 0 0 59 16 59 0 21 114

Cluring

64

64

128

Purwoharjo

81

59

140

16

Tegaldlimo

155

82

237

17

Muncar

241

113

354

18

Siliragung

131

102

233

19

Pesanggaran

0

0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wongsorejo Kalipuro Giri Banyuwangi Glagah Licin Kabat Rogojampi Songgon Srono Singojuruh Sempu Genteng

14 15

Laki-laki (Jiwa)

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

Jumlah (Jiwa) 35 70 0 215 60 0 0 113 32 156 0 114 278

40


20

Bangorejo

180

197

377

21

Gambiran

62

47

109

22

Glenmore

32

33

65

23

Kalibaru

18

22

40

24

Tegalsari 157 139 Jumlah 1761 1291 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Juni Tahun 2013

296 3052

Pada Juni Tahun 2013 jumlah anak adopsi keseluruhan adalah 3052 jiwa dengan perincian jumlah anak adopsi laki-laki sebanyak 1761 anak dan perempuan sebanyak 1291 anak. Sedangkan data peringkat data anak adopsi setiap kecamatan dapat diamatati pada Grafik 5.8 sebagai berikut:

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Juni Tahun 2013 (diolah) Jumlah anak adopsi pada Juni Tahun 2013 meningkat dibandingkan Tahun 2012. Kecamatan Bangorejo memiliki jumlah anak adopsi tertinggi yaitu 377 anak dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain. Dilanjutkan dengan Kecamatan Muncar sebanyak 354 anak dan Kecamatan Tegalsari sebanyak 296 anak. 5.3 KLUSTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN, MASALAH ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DAN KASUS GIZI BURUK b. Data Angka Kematian Bayi (AKB) Data angka kematian bayi (AKB) Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 5.9 Data Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2012 Jenis Kelamin No Kecamatan Jumlah Laki-laki Perempuan 1 Wongsorejo 11 11 22 2

Kalipuro

8

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

4

12

41


No

Kecamatan

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Jumlah

3

Giri

6

2

8

4

Glagah

1

1

2

5

Licin

2

8

10

6

Banyuwangi

12

7

19

7

Kabat

5

4

9

8

Rogojampi

7

10

17

9

Singojuruh

9

2

11

10

Songgon

5

3

8

11

Srono

2

1

3

12

Muncar

9

6

15

13

Tegaldlimo

2

1

3

14

Purwoharjo

3

1

4

15

Cluring

3

0

3

16

Gambiran

3

5

8

17

Tegalsari

0

0

0

18

Genteng

6

3

9

19

Sempu

11

5

16

20

Glenmore

1

3

4

21

Kalibaru

2

5

7

22

Bangorejo

5

5

10

23

Pesanggaran

5

4

9

1 92

4 213

24

Siliragung 3 Jumlah 121 Sumber data: Dinas Kesehatan, Tahun 2012

Sumber data: Dinas Kesehatan, Tahun 2012 (diolah)

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

42


Data angka kematian bayi pada Tahun 2012 sebesar 213 Jiwa, yaitu 121 bayi laki-laki dan 92 bayi perempuan. Adapun daftar peringkat kecamatan yang memiliki angka AKB pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Sumber data: Dinas Kesehatan, Tahun 2012 (diolah) Pada Grafik 5.10, Kecamatan Wongsorejo menduduki peringkat angka kematian bayi paling tinggi yaitu 22 Jiwa, selanjutnya Kecamatan Banyuwangi sebanyak 19 Jiwa, dan Kecamatan Rogojampi sebanyak 17 Jiwa. Adapun data AKB pada Maret 2013 di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: Tabel 5.10 Data Angka Kematian Bayi (AKB) Maret Tahun 2013 Jenis Kelamin No Kecamatan Laki-laki Perempuan 1 3 1 Wongsorejo

Jumlah 4

2

Kalipuro

1

1

2

3

Giri

0

0

0

4

Glagah

1

0

1

5

Licin Banyuwangi

0 4

1

6

1 3

7

Kabat

1

5

6

8

Rogojampi

2

3

5

9

Singojuruh

0

0

0

10

Songgon

1

2

3

11

Srono

3

1

4

12

Muncar

2

3

5

13

Tegaldlimo

1

0

1

14

Purwoharjo

2

0

2

15

Cluring

0

1

1

16

Gambiran

0

0

0

17

Tegalsari

0

0

0

18

Genteng

2

2

4

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

7

43


No

Kecamatan

19

Sempu

20

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Jumlah

3 1

4

Glenmore

1 0

21

Kalibaru

0

1

1

22

Bangorejo

1

0

1

23

Pesanggaran

0 0

0 0

0

28

53

24

Siliragung Jumlah 25 Sumber data: Dinas Kesehatan, Maret Tahun 2013

1

0

Data angka kematian bayi pada Maret Tahun 2013 sebesar 53 Jiwa, yaitu 25 bayi laki-laki dan 28 bayi perempuan. Adapun dari data pada Tabel 5.10 di atas dapat disajikan dalam Grafik 5.11 sebagai berikut:

Sumber data: Dinas Kesehatan, Maret Tahun 2013(diolah) Jumlah AKB Maret 2013 pada jenis kelamin perempuan tertinggi adalah Kecamatan Kabat sebanyak 5 Jiwa dilanjutkan Kecamatan Banyuwangi sebanyak 4 Jiwa. Sedangkan AKB laki-laki tertinggi ada di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, dan Srono sebanyak 3 Jiwa. Adapun urutan peringkat data AKB pada Maret Tahun 2013 dapat diamati pada Grafik 5.12 sebagai berikut:

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

44


Sumber data: Dinas Kesehatan, Maret Tahun 2013(diolah) Kecamatan Banyuwangi sementara menduduki peringkat AKB paling tinggi di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebanyak 7 Jiwa dan dilanjutkan Kecamatan Kabat sebanyak 6 Jiwa. Adapun AKB Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dapat diamati pada Grafik 5.13 di bawah ini:

Sumber data: Dinas Kesehatan, Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2012 (diolah) Pada Tahun 2009 sampai dengan 2012 data angka kematian bayi mengalami peningkatan. Data sementara Maret 2013 angka kematian bayi sebesar 53 Jiwa. c. Data Kasus Gizi Buruk Data Kasus Gizi Buruk di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 adalah sebagai berikut: No 1

Kecamatan Kalibaru

Tabel 5.11 Data Kasus Gizi Buruk Tahun 2012 Jumlah (Jiwa) No Kecamatan 1 13 Sempu

Jumlah (Jiwa) 32

2

Licin

2

14

Bangorejo

36

3

Genteng

7

15

Siliragung

37

4

Giri

13

16

Srono

45

5

Cluring

13

17

Glagah

48

6

Glenmore

13

18

Kabat

48

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

45


7

Pesanggaran

15

19

Songgon

48

8

Tegalsari

16

20

Rogojampi

61

9

Purwoharjo

17

21

Wongsorejo

69

10

Gambiran

21

22

Muncar

77

11

Tegaldlimo

23

23

Kalipuro

131

12

Singojuruh

25

24

Banyuwangi

193

Jumlah Kasus Gizi Buruk Sumber data: Dinas Kesehatan, Tahun 2012 (diolah)

991

Sumber data: Dinas Kesehatan, Tahun 2012 (diolah) Pada Tahun 2012 jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Banyuwangi cukup besar yaitu 991 kasus. Pada Grafik 5.14 menggambarkan bahwa Kecamatan Banyuwangi menempati urutan pertama banyaknya anak yang menderita Kekurangan Gizi Buruk yaitu sebanyak 193 anak. Adapun jumlah Kasus Gizi Buruk data terbaru Februari Tahun 2013 adalah sebagai berikut: No 1

Tabel 5.13 Data Kasus Gizi Buruk Februari Tahun 2013 Kecamatan Jumlah (Jiwa) No Kecamatan Jumlah (Jiwa) 13 Songgon Kalibaru 0 16

2

Pesanggaran

4

14

Siliragung

17

3

Genteng

5

15

Wongsorejo

21

4

Licin

6

16

Glagah

21

5

Giri

7

17

Rogojampi

22

6

Tegaldlimo

7

18

Bangorejo

23

Kabat

26

7

Tegalsari

9

19

8

Purwoharjo

10

20

Srono

29

9

Sempu

11

21

Cluring

34

10

Glenmore

13

22

Muncar

47

11

Singojuruh

14

23

Kalipuro

67

12

Gambiran

24 Banyuwangi 14 Jumlah Kasus Gizi Buruk Sumber data: Dinas Kesehatan, Februari Tahun 2013 (diolah)

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

89 512

46


Sumber data: Dinas Kesehatan, Februari Tahun 2013(diolah) Pada Februari Tahun 2013 jumlah Kasus Gizi Buruk masih sangat tinggi yaitu 512 anak yang mengalami gizi buruk. Kecamatan Banyuwangi masih menduduki urutan pertama yaitu sebanyak 89 kasus gizi buruk. Data Kasus Gizi Buruk pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dapat diamati dari Grafik 5.16 di bawah ini:

Sumber data: Dinas Kesehatan, Tahun 2009 - Februari Tahun 2013(diolah) Angka Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Banyuwangi sangat mengkhawatirkan karena dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 datanya terus naik sehingga perlu solusi yang tepat untuk menurunkan angka anak yang menderita gizi buruk.

5.4 KLUSTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA, MASALAH PARTISIPASI PENDIDIKAN; DATA BEASISWA UNTUK ANAK

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

47


Adapun data beasiswa yang diberikan untuk mendukung konvensi hak anak Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No

Tabel 5.13 Data Beasiswa Pendidikan dalam Pemenuhan Hak Anak Tahun 2012 Kecamatan Tahun 2012 No Kecamatan Tahun 2012

1

Pesanggaran

400

13

Srono

330

2

Siliragung

300

14

Rogojampi

422

3

Bangorejo

450

15

Kabat

425

4

Purwoharjo

375

16

Singojuruh

300

5

Tegaldlimo

377

17

Sempu

300

6

Muncar

400

18

Songgon

350

7

Cluring

350

19

Glagah

250

8

Gambiran

400

20

Licin

294

9

Tegalsari

400

21

Banyuwangi

399

10

Glenmore

300

22

Giri

300

11

Kalibaru

300

23

Kalipuro

444

12

Genteng

300

24

Wongsorejo

350

Jumlah Penerima Beasiswa

8516

Sumber data: Dinas Pendidikan, Tahun 2012 Pada Tahun 2012 jumlah anak yang menerima beasiswa adalah 8516 anak dengan perincian urutan jumlah anak penerima beasiswa terbesar hingga terkecil dapat diamati dari Grafik 5.17 sebagai berikut:

Sumber data: Dinas Pendidikan, Tahun 2012 (diolah) Pada Grafik 5.17, Pada Tahun 2012 Kecamatan Bangorejo menempati peringkat pertama dengan jumlah anak penerima beasiswa tertinggi yaitu 450 anak berlanjut Kecamatan Kalipuro sebesar 444, dan Kabat sebesar 425. Adapun data beasiswa terbaru yang diberikan untuk mendukung konvensi hak anak Juni Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No

Tabel 5.14 Data Beasiswa Pendidikan pada Juni Tahun 2013 Kecamatan Juni No Kecamatan

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

Juni

48


Tahun 2013 1

Pesanggaran

2

Siliragung

3

Bangorejo

4

Purwoharjo

5

Tegaldlimo

6

Muncar

7

Tahun 2013

1,484

13

Srono

327

778

14

Rogojampi

911

416

15

Kabat

381

16

Singojuruh

605

342

17

Sempu

387

351

18

Songgon

350

Cluring

375

19

Glagah

230

8

Gambiran

588

20

Licin

220

9

Tegalsari

397

21

Banyuwangi

698

10

Glenmore

329

22

Giri

269

11

Kalibaru

359

23

Kalipuro

445

12

Genteng

24 739 Jumlah Penerima Beasiswa

Wongsorejo

1,067

457 12.505

Sumber data: Dinas Pendidikan, Juni Tahun 2013 Pada Juni Tahun 2013 jumlah anak yang menerima beasiswa adalah 12.505 anak dengan perincian dapat diamati dari Grafik 5.18 sebagai berikut:

Sumber data: Dinas Pendidikan, Juni Tahun 2013 (diolah) Pada Grafik 5.18, Kecamatan Pesanggaran menempati peringkat pertama penerima beasiswa pendidikan yaitu sebesar 1.484 anak dan berlanjut Kecamatan Kabat sebesar 1.067 anak dan Kecamatan Licin sebesar 911 anak. Dinas pendidikan mengharapkan adanya dana beasiswa diluar program pusat misalnya bersumber dari APBD karena masih banyaknya anak/siswa yang membutuhkan beasiswa pendidikan.

5.5 KLUSTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS, MASALAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

49


Adapun data Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: a. Data Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Banyuwangi Data kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 5.15 Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2012 No 1 2 3 4

Jenis Tindak Pidana Jumlah Pencurian 30 Pengeroyokan 2 Perlindungan Anak 14 Pencabulan 1 Jumlah 47 Sumber data: Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Tahun 2012

Sumber data: Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Tahun 2012 Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada Tahun 2012 sebesar 47 anak, dengan kasus pencurian menduduki posisi paling tinggi yaitu 30 kasus. Tabel 5.16 Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Juni Tahun 2013 No Jenis Tindak Pidana Jumlah 1 Pencurian 11 2 Pengeroyokan 2 3 Perjudian 1 4 Obat-obat terlarang 1 5 Pembunuhan 2 6 Penadahan 1 7 Perlindungan Anak 5 Jumlah 23 Sumber data: Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Juni Tahun 2013

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

50


Sumber data: Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Juni Tahun 2013(diolah) Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada Juni Tahun 2013 sebesar 23 anak, dengan kasus pencurian menduduki posisi paling tinggi sementara yaitu 11 kasus. b. Data Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi Data kasus anak yang berhadapan dengan hokum (ABH) pada Tahun 2012 dan Maret Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 5.17 Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2012 No 1 2 3 4

Jenis Tindak Pidana Jumlah Narkotika 1 Perlindungan Anak 5 Perkosaan 1 Pembunuhan 2 Jumlah 9 Sumber data: Pengadilan Negeri Banyuwangi, Tahun 2012 Pada Tahun 2012 berdasarkan data yang terhimpun untuk jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 Tahun sebanyak 9 kasus. Sedangkan data terbaru pada Bulan Maret Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 5.18 Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Maret Tahun 2013 No Jenis Tindak Pidana Jumlah 1 Pencurian 10 2 Perlindungan Anak 8 3 Penganiayaan 1 4 Perampokan 2 Jumlah 21 Sumber data: Pengadilan Negeri Banyuwangi, Maret Tahun 2013 Tahun 2012 kasus yang ABH paling banyak adalah perlindungan anak yaitu 5 kasus, sedangkan Maret 2013 kasus pencurian sementara menempati peringkat ABH tertinggi.

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

51


Penangan ABH di Kabupaten Banyuwangi masih harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah, supaya ada kebijakan yang tepat dan tidak meninggalkan trauma mendalam bagi ABH tersebut baik sebagai saksi, pelaku, maupun korban. c. Data Tahanan Anak Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi Data tahanan anak di lembaga pemasyarakatan Banyuwangi pada Tahun 2009 - Juni 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 5.19 Data Tahanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2009 - Juni 2013 Tahun No Kecamatan 2009 2010 2011 2012 Juni 2013 1 Pesanggaran 1 0 3 0 1 2 Siliragung 0 0 2 1 2 3 Bangorejo 0 3 2 1 0 4 Purwoharjo 0 1 4 1 2 5 Tegaldlimo 1 0 8 0 0 6 Muncar 0 7 11 2 3 7 Cluring 2 1 12 1 0 8 Gambiran 1 3 2 0 2 9 Tegalsari 1 0 0 2 2 10 Glenmore 1 7 4 0 0 11 Kalibaru 0 0 1 0 2 12 Genteng 1 3 6 4 1 13 Srono 1 2 2 1 2 14 Rogojampi 0 3 11 0 1 15 Kabat 0 0 0 1 1 16 Singojuruh 0 2 1 2 0 17 Sempu 0 8 1 2 0 18 Songgon 2 1 1 0 0 19 Glagah 0 1 0 0 0 20 Licin 0 0 0 0 0 21 Banyuwangi 4 4 14 2 1 22 Giri 3 3 1 0 2 23 Kalipuro 1 4 1 0 0 24 Wongsorejo 0 3 1 1 0 Jumlah 19 56 88 21 22 Sumber data: Lapas Banyuwangi, Juni Tahun 2013

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

52


Data tahanan anak pada Tahun 2009 sebanyak 18 anak, Tahun 2010 sebanyak 56 anak, Tahun 2011 sebanyak 88 anak, Tahun 2012 sebanyak 21 anak, dan Juni 2013 sebanyak 22 anak. Adapun peringkat urutan jumlah ABH pada Tahun 2009 sampai dengan Juni 2013 menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Sumber data: Lapas Banyuwangi, Juni Tahun 2013 (diolah) Menurut hasil analisa data Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; Juni Tahun 2013 jumlah anak yang masuk di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Banyuwangi paling banyak berasal dari Kecamatan Banyuwangi sebanyak 25 anak dan dilanjutkan Muncar sebanyak 23 anak. Sedangkan Kecamatan Licin selama Tahun 2009 sampai dengan Juni Tahun 2013 mencetak rekor tanpa kasus ABH yang masuk di Lapas Banyuwangi.

d. Data Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

53


Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik sebagai pelaku, saksi maupun korban mendapatkan dampingan dari instansi/lembaga pemerintahan/non pemerintahan untuk didampingi dalam menjalani prosesi hukum. Adapun data pendampingan pada anak di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: Tabel 5.20 Data Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2012 - Juni 2013 No Kecamatan Tahun 2012 Juni 2013 1 Pesanggaran 6 2 2 Siliragung 3 4 3 Bangorejo 6 0 4 Purwoharjo 11 0 5 Tegaldlimo 0 0 6 Muncar 6 1 7 Cluring 7 0 8 Gambiran 1 2 9 Tegalsari 1 9 10 Glenmore 1 2 11 Kalibaru 5 6 12 Genteng 1 6 13 Srono 9 1 14 Rogojampi 1 1 15 Kabat 1 4 16 Singojuruh 1 1 17 Sempu 2 1 18 Songgon 0 0 19 Glagah 2 1 20 Licin 0 0 21 Banyuwangi 21 5 22 Giri 0 2 23 Kalipuro 2 0 24 Wongsorejo 3 1 Jumlah Sumber data: BPPKB dan P2TP2A, Juni Tahun 2013

90

49

Data pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum Tahun 2012 dengan jumlah kasus dampingan sebanyak 90 anak dan kecamatan yang paling tinggi anak dampingannya adalah Kecamatan Banyuwangi yaitu sebesar 21 kasus dan data sementara Juni 2013 ABH yang sudah didampingi adalah 49 anak dan data sementara anak yang didampingi paling banyak berada di Kecamatan Tegalsari yaitu 9 anak dampingan.

Tabel 5.21 Data Pendampingan Anak Pada Kasus Kekerasan Seks Tahun 2009 - Juni Tahun 2013

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

54


No

Kekerasan Seks

2009 2010 Pencabulan 29 11 Pemerkosaan 45 56 Persetubuhan 0 0 Bawa Lari Anak 9 0 Sodomi 0 0 Pelecehan Seks 0 0 KDRT 0 2 Aborsi 0 0 Jumlah 83 69 Sumber data: BPPKB dan P2TP2A, Juni Tahun 2013 1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Kasus 2011 2012 63 2 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 12

Juni 2013 8 3 11 0 0 0 0 0 22

Pada Tabel 5.21, hasil analisis data kekerasan seks Tahun 2009 dan 2010, kasus pemerkosaan sangat tinggi yang mendapatkan pendampingan. Tahun 2011, pencabulan mendapat peringkat kasus terbanyak. Tahun 2012 dan data sementara Juni 2013 kasus persetubuhan mendapat peringkat dominan pendampingan di Kabupaten Banyuwangi.

Sumber data: BPPKB dan P2TP2A, Juni Tahun 2013(diolah) Pada tampilan Grafik 5.23 menunjukkan bahwa pendampingan ABH pada kasus kekerasan seks di Kabupaten Banyuwangi setiap tahun mengalami penurunan. Data sementara pada Juni 2013 kasus ABH yang didampingi ada 22 anak.

Tabel 5.22 Data Pendampingan Anak Pada Kasus Kekerasan Fisik Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; Juni Tahun 2013

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

55


No

Kekerasan Fisik

2009 2010 1 Penganiayaan 16 14 2 Curi 0 0 3 Pembunuhan 0 0 4 Pengeroyokan 0 0 5 Lainnya 5 0 Jumlah 21 14 Sumber data: BPPKB dan P2TP2A, Juni Tahun 2013

Jumlah Kasus 2011 2012 12 19 0 51 0 7 0 6 3 1 15 84

Juni 2013 0 23 0 7 1 31

Sumber data: BPPKB dan P2TP2A, 2012 (diolah) Hasil analisis data kekerasan fisik Tahun 2009 dan 2010, kasus penganiayaan sangat tinggi yang mendapatkan pendampingan. Tahun 2011, anak yang mencuri mendapat peringkat kasus terbanyak. Tahun 2012 dan data sementara Juni 2013 kasus persetubuhan mendapat peringkat dominan pendampingan di Kabupaten Banyuwangi.

BAB 6 PEMBAHASAN RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

56


6.1 PENGUATAN KELEMBAGAAN a. Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan untuk pemenuhan hak anak; 1) Perlu dibentuk Peraturan daerah (Perda) tentang pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) di Kabupaten Banyuwangi 2) Perlu dibentuk Peraturan daerah (Perda) tentang Wajib Belajar 12 Tahun untuk mendukung anak supaya dapat memperoleh pendidikan formal sampai pada tataran Sekolah Menengah Umum atau sederajat. 3) Perlu dibentuk Peraturan daerah (Perda) tentang Akta Kelahiran Gratis di Kabupaten Banyuwangi. 4) Perlu dibentuk Peraturan daerah (Perda) tentang pelayanan kesehatan. 5) Perlu dibentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013-2015. b. Presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; Perlu disediakan anggaran pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait pada periode 2013-2015. d. Jumlah Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan, program, dan Kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya. 1) Perlu dibentuk visi dan misi Forum Anak di Kabupaten Banyuwangi; 2) Perlu partisipasi anak yang terwadahi dalam Forum Anak dalam peraturana perundanganundangan, kebijakan, program, dan kegiatan di Kabupaten Banyuwangi; 3) Perlu data base jumlah anak yang tergabung dalam Forum Anak di Kabupaten Banyuwangi; 4) Perlu tempat khusus untuk Forum Anak yang layak dan nyaman sebagai sarana berkumpul dan mengapresiasikan keinginan anak-anak di Kabupaten Banyuwangi. d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 1) Perlu Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja social, dan aparat hukum yang mengikuti pelatihan KHA. 2) Perlu diadakan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) di Kabupaten Banyuwangi. e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; 1) Perlu diadakan sistem/mekanisme pengumpulan data anak di Kabupaten Banyuwangi; 2) Perlu dibentuk Profil Anak di Kabupaten Banyuwangi; f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; Perlu data base lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindunga anak dan jumlah anak yang terlibat didalamnya. 6.2 KLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN; MASALAH AKTA KELAHIRAN ANAK DI 24 KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI a. Data pencatatan kelahiran anak pada Tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi berjumlah 15,442 atau sebesar 8,3 % Jiwa dan jumlah anak yang belum tercatat sebesar 170,603 atau sebesar 91,7 % Jiwa dari jumlah keseluruhan 186,045 Jiwa. b. Kecamatan Muncar memiliki jumlah anak yang belum tercatat kelahirannya tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu 13.268 Jiwa dan diikuti Kecamatan Banyuwangi 12.365 Jiwa dan Kecamatan Licin memiliki jumlah anak belum tercatat kelahirannya paling sedikit yaitu 2,489 Jiwa. c. Pada Tahun 2012, problem yang dihadapi adalah masalah biaya pencatatan kelahiran dan lamanya proses pembuatan akta kelahiran. Dalam hal ini perlu alternatif sistem yang mempermudah pembuatan akta kelahiran untuk mendukung suatu kebijakan memenuhi hak-hak anak termasuk pada hak sipil dan kebebasan dalam pencatatan kelahiran anak-anak di Kabupaten Banyuwangi.

6.3 KLUSTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF a. Masalah Pernikahan Anak di Bawah Usia 18 Tahun 1) Data anak yang menikah di bawah usia 18 tahun meningkat setiap tahunnya. Data menunjukkan pada Tahun 2009 ada 25 kasus hingga Tahun 2012 mencapai 252 kasus. Belum separuh Tahun 2013

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

57


dilalui yaitu pada Mei 2013 jumlah kasus pernikanan anak di bawah usia 18 tahun sudah mencapai 134 kasus 2) Kasus pernikahan anak di bawah umur 18 tahun pada Tahun 2012 banyak dialami oleh anak perempuan yaitu sebanyak 216 kasus. Sedangkan anak laki-laki hanya sebanyak 36 kasus. Pada Tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi terdapat kasus pernikahan anak sebanyak 252 kasus. 3) Tahun 2012, Kecamatan Rogojampi memiliki angka tertinggi pada kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun yaitu sebanyak 31 kasus diikuti Kecamatan Srono 29 kasus dan Kecamatan Sempu sebanyak 21 kasus. 4) Pada Mei Tahun 2013, Kecamatan Rogojampi masih meraih angka tertinggi pada kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun yaitu sebanyak 22 kasus diikuti Kecamatan Muncar 18 kasus dan Kecamatan Tegaldlimo sebanyak 12 kasus. b. Masalah Pengasuhan Anak 1) Pada Tahun 2012 jumlah anak adopsi keseluruhan adalah 2349 jiwa dengan perincian jumlah anak adopsi laki-laki sebanyak 1422 anak dan perempuan sebanyak 927 anak 2) Kecamatan Tegalsari memiliki jumlah anak adopsi tertinggi yaitu 279 anak dibandingkan kecamatankecamatan yang lain. Dilanjutkan dengan Kecamatan Bangorejo sebanyak 250 anak dan Kecamatan Muncar sebanyak 235 anak. 3) Pada Juni Tahun 2013 jumlah anak adopsi keseluruhan adalah 3052 jiwa dengan perincian jumlah anak adopsi laki-laki sebanyak 1761 anak dan perempuan sebanyak 1291 anak. 4) Kecamatan Bangorejo memiliki jumlah anak adopsi tertinggi yaitu 377 anak dibandingkan kecamatankecamatan yang lain. Dilanjutkan dengan Kecamatan Muncar sebanyak 354 anak dan Kecamatan Tegalsari sebanyak 296 anak. 6.4 KLUSTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN a. Masalah Angka Kematian Bayi (AKB) 1) Data angka kematian bayi pada Tahun 2012 sebesar 213 Jiwa, yaitu 121 bayi laki-laki dan 92 bayi perempuan 2) Kecamatan Wongsorejo menduduki peringkat angka kematian bayi paling tinggi yaitu 22 Jiwa, selanjutnya Kecamatan Banyuwangi sebanyak 19 Jiwa, dan Kecamatan Rogojampi sebanyak 17 Jiwa. 3) Data angka kematian bayi pada Maret Tahun 2013 sebesar 53 Jiwa, yaitu 25 bayi laki-laki dan 28 bayi perempuan. 4) Jumlah AKB Maret 2013 pada jenis kelamin perempuan tertinggi adalah Kecamatan Kabat sebanyak 5 Jiwa dilanjutkan Kecamatan Banyuwangi sebanyak 4 Jiwa. Sedangkan AKB laki-laki tertinggi ada di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, dan Srono sebanyak 3 Jiwa. 5) Kecamatan Banyuwangi sementara menduduki peringkat AKB paling tinggi di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebanyak 7 Jiwa dan dilanjutkan Kecamatan Kabat sebanyak 6 Jiwa. 6) Pada Tahun 2009 sampai dengan 2012 data angka kematian bayi mengalami peningkatan. Tahun 2009 jumlah AKB : 104, Tahun 2010 jumlah AKB: 170; Tahun 2011 : 172, Tahun 2012 : 213 dan data sementara Maret 2013 angka kematian bayi sebesar 53 Jiwa. b. Kasus Gizi Buruk 1) Pada Tahun 2012 jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Banyuwangi cukup besar yaitu 991 kasus dan Kecamatan Banyuwangi menempati urutan pertama banyaknya anak yang menderita Kekurangan Gizi Buruk yaitu sebanyak 193 anak. 2) Pada Februari Tahun 2013 jumlah Kasus Gizi Buruk masih sangat tinggi yaitu 512 anak yang mengalami gizi buruk. Kecamatan Banyuwangi masih menduduki urutan pertama yaitu sebanyak 89 kasus gizi buruk. 3) Angka Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Banyuwangi sangat mengkhawatirkan karena dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 datanya terus naik sehingga perlu solusi yang tepat untuk menurunkan angka anak yang menderita gizi buruk. 6.5 KLUSTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA, MASALAH PARTISIPASI PENDIDIKAN; DATA BEASISWA UNTUK ANAK a. Pada Tahun 2012 Kecamatan Bangorejo menempati peringkat pertama dengan jumlah anak penerima beasiswa pendidikan tertinggi yaitu 450 anak berlanjut Kecamatan Kalipuro sebesar 444, dan Kabat sebesar 425.

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

58


b. Kecamatan Pesanggaran menempati peringkat pertama penerima beasiswa pendidikan yaitu sebesar 1.484 anak dan berlanjut Kecamatan Kabat sebesar 1.067 anak dan Kecamatan Licin sebesar 911 anak. 6.6 KLUSTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS, MASALAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Adapun hasil temuan data pada anak yang berhadapan dengan hokum (ABH) sebagai berikut; a. Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada Juni Tahun 2013 sebesar 23 anak, dengan kasus pencurian menduduki posisi paling tinggi sementara yaitu 11 kasus. b. Data tahanan anak pada Tahun 2009 sebanyak 18 anak, Tahun 2010 sebanyak 56 anak, Tahun 2011 sebanyak 88 anak, Tahun 2012 sebanyak 21 anak, dan Juni 2013 sebanyak 22 anak. c. Menurut hasil analisa data Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; Juni Tahun 2013 jumlah anak yang masuk di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Banyuwangi paling banyak berasal dari Kecamatan Banyuwangi sebanyak 25 anak dan dilanjutkan Muncar sebanyak 23 anak. Sedangkan Kecamatan Licin selama Tahun 2009 sampai dengan Juni Tahun 2013 mencetak rekor tanpa kasus ABH yang masuk di Lapas Banyuwangi. d. Hasil analisis data kekerasan seks Tahun 2009 dan 2010, kasus pemerkosaan sangat tinggi yang mendapatkan pendampingan. Tahun 2011, pencabulan mendapat peringkat kasus terbanyak. Tahun 2012 dan data sementara Juni 2013 kasus persetubuhan mendapat peringkat dominan pendampingan di Kabupaten Banyuwangi. e. Hasil analisis data kekerasan fisik Tahun 2009 dan 2010, kasus penganiayaan sangat tinggi yang mendapatkan pendampingan. Tahun 2011, anak yang mencuri mendapat peringkat kasus terbanyak. Tahun 2012 dan data sementara Juni 2013 kasus persetubuhan mendapat peringkat dominan pendampingan di Kabupaten Banyuwangi. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berusia 18 Tahun yang menjadi pelaku, korban, dan atau saksi tindak pidana. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan UU No. 3 Th 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal yang tak terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku adalah terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan yang mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak. Dalam pasal 64 UU ayat (2) dan ayat (3) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: â&#x20AC;?bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dilaksanakan melalui: a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan; g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. â&#x20AC;?Ayat (3) mengatakan: â&#x20AC;&#x153;Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan; 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. 6.7 PEMBAHASAN TENTANG HAK-HAK ANAK Anak-anak mempunyai hak yang tidak jauh penting dengan hak orang dewasa. Ada 31 hak-hak anak, yaitu sebagai berikut:

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

59


a. Hak-hak anak Untuk: 1) bermain 2) berkreasi 3) berpartisipasi 4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan 5) bebas beragama 6) bebas berkumpul 7) bebas berserikat 8) hidup dengan orang tua 9) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang b. Hak Untuk mendapatkan 10) nama 11) identitas 12) kewarganegaraan 13) pendidikan 14) informasi 15) standar kesehatan paling tinggi 16) standar hidup yang layak c. Untuk Mendapatkan Perlindungan 17) pribadi 18) dari tindakan penangkapan sewenang-wenang 19) dari perampasan kebebasan 20) dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi 21) dari siksaan fisik dan non fisik 22) dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking 23) dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual 24) dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan 25) dari eksploitasi sebagai pekerja anak 26) dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil 27) dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak 28) khusus, dalam situasi genting/darurat 29) khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur 30) khusus, jika mengalami konflik hukum 31) khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial (disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 31 hak-hak anak tersebut di atas dengan mengacu pada permasalahaan anak-anak di Kabupaten Banyuwangi, maka perlu adanya pendidikan parenting bagi orang tua dari lingkup paling dini yaitu dengan mengaktifkan orang tua untuk lebih memahami akan hak-hak anak karena anak merupakan harapan bagi

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

60


masa depan bangsa. Mereka terlahir sebagai generasi penerus dan calon pemimpin di masa mendatang. Cita-cita pembangunan bangsa yang lebih baik ke depannya dapat tercapai bila generasi penerus yang terlahir memiliki kualitas mumpuni. Untuk itu, maka selayaknya bagi anak-anak untuk bisa memperoleh hakhaknya sedini mungkin, sehingga tumbuh kembang anak tidak terganggu. Salah satu aspek yang mampu memengaruhi tumbuh kembang anak ialah pembelajaran yang diperoleh si anak dari lingkungan sekitarnya. Sementara lingkungan terdekat yang paling memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikannya. Untuk itu, diharapkan kepada kedua lingkungan ini untuk dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi anakanak agar cita-cita terciptanya generasi emas dapat diraih oleh bangsa di masa yang akan datang. 6.7 RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI LAYAK ANAK TAHUN 2013-2015 Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Setelah melakukan pengumpulan dan analisis secara deskriptif data basis tentang permasalahan anak yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan mengelompokkan kebijakan Pemerintah Daerah dan program-program kerja SKPD terkait selama Tahun 2012 yang

mendukung pemenuhan konvensi hak anak, maka perlu dibuat

kegiatan/program-program dalam jangka minimal 3 tahun untuk mengukur nilai partisipasi Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung Banyuwangi Kabupaten Layak Anak. Penyusunan RAD KLA Kabupaten Banyuwangi Layak Anak dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu Indikator konvensi hak anak yang disesuaikan dengan eksisting Tahun 2012 dan pencapaian target Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dan Indikator konvensi hak anak yang diaplikasikan dengan programprogram kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Adapun bentuk RAD KLA Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

61


Tabel 6.1 Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015 Berdasarkan Eksisting Tahun 2012 NO A.

B.

C.

D.

URAIAN Penguatan Kelembagaan

Cluster I: Hak Sipil Dan Kebebasan

Cluster II: Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Cluster III: Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

INDIKATOR 1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak 2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan 3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya 4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan 5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan 6. 7. 8. 9.

Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Tersedianya fasilitas informasi layak anak

10. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan 11. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun 12. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak 13. Tersedia lembaga kesejahteraan Sosial anak (LKSA) 14. Angka Kematian Bayi (AKB) 15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita 16. Persentase ASI ekslusif 17. Jumlah Pokok ASI 18. Presentase imunisasi dasar lengkap

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

EKSISTING TAHUN 2012 ada ada

TARGET CAPAIAN 2013 2014 2015 ada ada

ada ada

ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Belum ada ada ada ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada ada ada ada ada ada ada

Belum ada ada ada ada Belum ada Belum ada ada

ada

ada

ada ada ada ada

ada ada ada ada

ada

ada

ada

ada

Belum ada ada ada ada ada ada ada

ada

ada

ada ada ada ada ada ada

ada ada ada ada ada ada

63


NO

E.

F.

URAIAN

Cluster IV: Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya

Cluster V: Hak Perlindungan Khusus

INDIKATOR 19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental 20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan 21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih 22. Tersedia kawasan tanpa rokok 23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini 24. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun 25. Presentase sekolah ramah anak 26. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah 27. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak 28. Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan 29. Presentase khusus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) 30. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak 31. Presentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

EKSISTING TAHUN 2012 ada ada

TARGET CAPAIAN 2013 2014 2015 ada ada

ada ada

ada ada

ada ada ada ada ada ada

ada ada ada ada ada ada

ada ada ada ada ada ada

ada ada ada ada ada ada

ada

ada

ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

64


Tabel 6.2 Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015 NO

INDIKATOR

KEGIATAN 2013

A.

PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Adanya peraturan 1) perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak 2)

TAHUN 2014

Penyusunan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/510/429.011/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Banyuwangi

ada

ada

ada

Penyusunan data basis dan Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Daerah KLA 3) Penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang 4) Penyusunan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 134 Tahun 2003 tentang penetapan Kawasan Bebas Rokok Bagi Seluruh sekolah di Kabupaten Banyuwangi 5) Penyusunan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/435/429.011/2012 tentang Program Pengendalian Belajar Belajar dan Ibadah Bagi Peserta Didik (SD, SMP dan SMA Sederajat ) di Luar Sekolah 6) Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Nomor: 421/1939.a/KEP/429.101/2011 Tentang Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) SD, SMP dan SMA Sederajat 7) Penyusuna Perbup Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 8) Penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/2050/429.101/2012 tentang penunjukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Kabupaten Banyuwangi 9) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1567/KEP/429.011/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Harapan Keluarga Peduli Anak Sejak Dini (HARGA PAS) Kabupaten Banyuwangi 10) Penyusunan Instruksi Bupati Nomor : 188/2/Inst/429.011/2012 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Bidang Kesehatan Program Keluarga Sadar Gizi Anak Tumbuh Optimal Berkualitas dan Cerdas (Kadarzi Anak Tokcer)

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

PENANGGUNG JAWAB

2015 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Bappeda Bagian Hukum Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemenag P2TP2A BPPKB Kepala Puskesmas

65


NO

INDIKATOR

KEGIATAN 2013

TAHUN 2014

2015

PENANGGUNG JAWAB

dan Harapan Keluarga Peduli Anak Sejak Dini (Harga Pas) di Banyuwangi. 11) Penyusunan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1563/429.011/2011 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) di Kabupaten Banyuwangi; 12) Penyusunan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/531/KEP/429.011/2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi 13) Penyusunan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1212/KEP/429.011/2010 tentang FORUM ANAK 14) Penyusunan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1058/KEP/429.011/2012 Tentang Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kabupaten Banyuwangi 15) Penyusunan Peraturan daerah (perda) tentang pemenuhan konvensi hak anak di Kabupaten Banyuwangi 16) Penyusunan Peraturan daerah (perda) tentang wajib belajar 12 tahun 17) Penyusunan Peraturan daerah (perda) tentang pelayanan kesehatan 18) Penyusunan Peraturan daerah (perda) tentang akta kelahiran gratis 19) Penyusunan Perbup tentang penuntasan buta aksara 20) Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kecamatan Layak anak 21) Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan 22) Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Layak anak

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

66


NO

INDIKATOR

KEGIATAN

2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan 3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya

1) Penyusunan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan 2) Pertemuan dengan Dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya 3) Pengembangan KLA tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan 5. Tersedia data anak a. terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan b. kecamatan

1) Mengadakan Pelatihan KLA di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan dengan melibatkan partisipasi Bidan, Wakasek Kesiswaan, dan Guru Bimbingan Konseling 2) Mengadakan lokalatih tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan KLA dengan melibatkan penegak hukum dari tingkat Polsek, Polres, Satpol PP, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Lembaga Pemasyarakatan 1) Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan tentang anak di 24 kecamatan terpilah sesuai jenis kelamin dan umur 2) Pembuatan profil Anak dan data base a. Database Pekerja Anak b. Data Base Anak Terlantar c. Data Base Anak Yatim dan atau Piatu d. Data Base anak berkebutuhan Khusus

1) Menfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten 2) Pengadaan pelatihan untuk Pengurus FORUM ANAK tentang manajemen organisasi&program-program yang akan dilaksanakan 3) Mengadakan Temu Anak secara rutin sebagai implikasi dari partispasi anak dalam program pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi atau wilayah disekitar tempat tinggalnya 4) Penyusunan data base anak yang aktif dalam forum anak di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

2013 ada

TAHUN 2014 ada

2015 ada

a. b.

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Belum ada

ada

ada

d. e.

Belum ada

ada

ada

Belum ada

ada

ada

a. b. c. d. e.

Belum ada Belum ada

Belum ada Belum ada

ada ada

c. d. a. b. c.

PENANGGUNG JAWAB Bappeda Anggota Gugus Tugas Camat Kepala Desa/Lurah Bappeda Dinas Pendidikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, P2TP2A BPPKB Forum Anak Bappeda Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan P2TP2A BPPKB

a. Dispenduk b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi c. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

67


NO

INDIKATOR

KEGIATAN 3) Pembuatan penelitian tentang Analisa Kasus Kekerasan dan Perlindungan Hukum pada Anak (AKKPHA) dan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) bekerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Banyuwangi

6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak

7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

B.

1) Pendataan Lembaga yang perduli terhadap tumbuh kembang dan perlindungan anak 2) Memberi pelatihan kepada lembaga layanan agar memiliki perspektif perlindungan terhadap anak 3) Pembentukan/pengembangan Rumah Anak â&#x20AC;&#x2DC;CERIAâ&#x20AC;&#x2122; (Cerdas dan Riang) 1) Tersedia data base perusahaan di Kabupaten Banyuwangi yang memberi CSR untuk pemenuhan konvensi anak 2) Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengiplementasikan RAD KLA 3) Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSRnya untuk implementasi RAD KLA

INDIKATOR CLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 8. Persentase anak 1) Sosialisasi akta kelahiran gratis di 24 Kecamatan yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan 2) Pengurusan akta kelahiran bagi anak kurang mampu/ yatim/piatu Akta Kelahiran 3) Pengurusan akta kelahiran bagi anak yang berhadapan dengan hukum

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

2013 Belum ada

TAHUN 2014 Belum ada

2015 Ada

ada

ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada

ada

ada

ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada

ada ada

PENANGGUNG JAWAB Informatika d. P2TP2A e. BPPKB f. Perguruan Tinggi a. Bakesbangpol b. BPPKB c. P2TP2A a. Bappeda b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pendidikan d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi h. Dinas Koperasi dan UMKM a. Bagian Hukum b. Bagian Pemerintahan c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

68


NO

INDIKATOR

KEGIATAN 4) Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akta kelahiran bagi calon murid yang belum memiliki 5) Terjalinnya MOU Pemda dengan RS daerah di kabupaten Banyuwangi tentang pembuatan akta kelahiran gratis untuk bayi baru lahir 6) Tersedianya POS Pelayanan Akta kelahiran di setiap kecamatan 7) Tersediannya Database anak yang belum dan sudah memiliki akta kelahiran menurut jenis kelamin dan kecamatan 8) Pendaftaran akta kelahiran dapat dilakukan secara online

2013 Belum ada Belum ada Belum Ada Ada Ada

TAHUN 2014 ada

2015 ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

9. Tersedianya fasilitas informasi layak anak

1) Memberikan ruang khusus mengembangkan kreativitas, ide, peningkatan wawasan, unjuk kebolehan, hiburan, dan anak melalui lembaga radio dalam acara â&#x20AC;&#x153;DUNIA ANAK CERIAâ&#x20AC;? 2) Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme control informasi terhadap anak via Banyuwangi Digital Society (B-DISO) di 1100 titik akses wifi gratis dan bebas pornografi 3) Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak 4) Mengembangkan buletin anak 5) Tersedianya taman bermain anak dan sarana olahraga sebagai pemenuh tumbuh kembang anak untuk menyalurkan kreativitasnya seperti: a. Taman Rambu-rambu Lalulintas b. Taman Cerdas c. Perpustakan Desa/Kelurahan d. Koran, Buletin Anak

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

ada

ada

ada

Belum ada

ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

a.

b. c. d. e. f. g. h. i. l.

PENANGGUNG JAWAB Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Lapas P2TP2A BPS Rumah Sakit Umum Daerah Camat Kepala Desa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Biro Hukum Pemda Kantor perpustakaan dan arsip daerah P2TP2A BPPKB Forum Anak TP PKK Dinas Pertamanan Camat Kepala

69


NO

INDIKATOR

KEGIATAN 6) Tersedianya Website ; Forum anak Banyuwangi â&#x20AC;&#x153;CERDASâ&#x20AC;? 7) Membentuk lembaga pengawas informasi bagi anak di 24 Kecamatan

10. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan

C

TAHUN 2014 ada

PENANGGUNG JAWAB Desa/Lurah

2015 ada

ada

ada

ada

ada

a. Dinas Pendidikan h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. Dinas Kesehatan c. BPPKB d. P2TP2A e. TP PKK g. Forum Anak h. LSM

Belum ada Belum ada Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

a. b. c. d. e. f.

Kemenag Pengadilan Agama Pengadilan Negeri BPPKB Dinas Kesehatan Camat

1) Melatih pengurus Ormas dan LSM yang bergerak memberikan pelayanan konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak

Belum ada

ada

ada

2) Adanya Tempat Penitipan Anak sehingga terjaminnya hak asuh anak

Belum ada

ada

ada

a. b. c. d. e. f. g.

Bappeda Bagian Kesra BPPKB P2TP2A TP PKK Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Penguatan Forum Anak, pembentukan, penyusunan visi dan misi, penyusunan program kegiatan di tingkat: a. Kabupaten; b. 24 Kecamatan; c. 28 Kelurahan

INDIKATOR CLUSTER II: HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 11. Persentase usia 1) Sosialisasi Pengarus-utamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan perkawinan pertama di reproduksi, dan Penyakit IMS, HIVAIDS di 24 Kecamatan bawah 18 tahun 2) Memperketat persyaratan perkawinan Anak bawah umur 3)

Pelayanan layanan konsultasi pra nikah di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi 4) Mengadakan advokasi bagi anak korban pernikahan di bawah umur 12. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak

2013 Belum ada Belum ada Belum ada

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

70


NO

INDIKATOR

KEGIATAN 2013

13. Tersedia lembaga kesejahteraan Sosial anak (LKSA)

D.

1) Pembentukan data base Jumlah anak adopsi (Anak Jalanan, anak korban kekerasan, dan anak yatim piatu) menurut kecamatan, jenis kelamin, dan usia 2) Pembetukan tempat Konsultasi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak 3) Workshop Anak Banyuwangi Cerdas â&#x20AC;&#x153;ABCâ&#x20AC;? tentang Pola Asuh Anak yang tepat INDIKATOR CLUSTER III: HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 14. Angka Kematian Bayi 1) Melakukan upaya-upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka (AKB) kematian anak (AKA) dengan kegiatan: a. Deteksi resiko tinggi bumil yang berdampak terjadinya BBLR (Bumil KEK, Anemia, Pre eklamsi dan eklamsi gravidarum) b. Penanganan resiko tinggi bumil secara adekuat c. Penyuluhan pada pasangan usia subur untuk mempersiapkan kehamilan sehat dan persalinan aman dan selamat d. Penanganan BBLR secara optimal untuk mencegah asfiksia dan hypothermia e. Pertolongan persalinan aman oleh tenaga kesehatan terlatih f. Perawatan tali pusat g. Pemberian imunisasi dasar pada bayi h. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI i. Penerapan program Inovasi Harga Pas dan Anak Tokcer j. Balita gizi kurang diberi PMT pemulihan k. Pemberian Vitamin bagi bayi dan balita 2) Kampanye persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 3) Peningkatan dan pembinaan Desa Siaga dan Desa Layak Anak 15. Prevalensi kekurangan

1) Sosialisasi peningkatan pelayanan Posyandu

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

TAHUN 2014

2015

Belum ada

ada

ada

Belum ada Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Belum ada Belum ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

PENANGGUNG JAWAB Transmigrasi h. LSM terkait a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. P2TP2A c. BPPKB d. TPPKK LSM Terkait a. b. c. d.

Dinas Kesehatan TP PKK BPPKB UPTD Dinas Kesehatan e. Camat f. Kepala Desa g. Posyandu

a. Dinas Kesehatan

71


NO

INDIKATOR

KEGIATAN 2013

gizi pada balita

16. Persentase ASI ekslusif

17. Jumlah Pojok ASI

18. Presentase imunisasi dasar lengkap

a. Pencegahan dan peningkatan di Posyandu : (1) Pemantauan berat badan dan tinggi badan di Posyandu (2) Penyuluhan dan konseling ASI Eksklusif dan MP-ASI (3) Distribusi kapsul vitamin A pada bayi, balita dan ibu nifas (4) Bumil l mendapat tablet FE (5) Keluarga menggunakan garam beriodium b. Sosialisasi penanganan gizi kurang (1) Balita gizi kurang diberi PMT pemulihan (2) Bumil gakin KEK mendapat PMT pemulihan c. Sosialisasi penanganan gizi buruk : (1) Gizi buruk dengan komplikasi : rawat Inap (2) Gizi buruk tanpa komplikasi : Rawat jalan (3) Rujukan ke rumah sakit/ Puskesmas TFC 2) Kampanye gerakan konsumsi ikan (gemakan) 3) Kampanye penggiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayuran dan budi daya ikan tawar 1) Kampanye inisiasi menyusui dini (ASI) eksklusif a. Gebyar/demo Anak Tokcer dan lomba-lomba Balita anak Tokcer b. Peningkatan Pojok ASI di tempat-tempat umum c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui 2) Terbentuknya Konselor ASI dan Motivator Gizi Desa 1) Menyediakan ruang Pojok ASI dan fasilitas menyusui yang layak di setiap kantor pemerintah dan tempat umum 2) Tersedianya benner/pamflet Gerakan Anak Banyuwangi Cerdas dengan ASI eksklusif 1) Menganalisa, mengevaluasi/memantau pelaksanaan program Imunisasi per desa tiap bulannya serta mencari pemecahan masalah 2) Menjangkau anak yang tidak terjangkau layanan 3) Memperbaiki penggunaaan pelayanan 4) Memastikan setiap anak mendapat kontak 5 kali

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

TAHUN 2014

2015

ada ada

ada ada

ada ada

ada

ada

ada

Belum ada ada

ada

ada

ada

ada

Belum ada ada

ada

ada

ada

ada

ada ada ada

ada ada ada

ada ada ada

PENANGGUNG JAWAB b. Dinas Pertanian c. Dinas Perikanan

a. Dinas Kesehatan b. TPPKK c. BKKKB

a. Dinas Kesehatan b. BPPKB c. TPPKK a. Dinas Kesehatan b. BPPKB c. TPPKK

72


NO

INDIKATOR

19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental 20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang

KEGIATAN 5) Bayi dan balita mendapatkan imunisasi lengkap/menerima semua imunisasi tepat waktu dan valid dose 6) Meningkatkan lokasi pelayanan (Posyandu,Polindes) dan terjadwal 7) Membentuk Forum Komunikasi Imunisasi untuk meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi masyarakat-PKK, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama 8) Mewajibkan kader posyandu untuk melengkapi buku register bayi (semua bayi termasuk yang baru lahir terdaftar / memastikan semua sasaran di wilayah kerja Puskesmas tercatat semua di buku Kohort bayi ) 9) Melakukan sweeping pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah. 10) Menggunakan buku regester bayi/kohort untuk follow-up drop out (oleh bidan/kader ) 11) Meningkatkan supervise yang suportif ) 12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan imunisasi dengan bidan praktek swasta (BPS) di wilayah kerja Puskesmas 13) Memperkuat pencatatan dan pelaporan sasaran imunisasi pada buku kohort bayi 14) Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi 15) Memperkuat kemitraan dan kesadaran tokoh masyarakat dan masyarakat 16) Sosialisasi pencapaian desa UCI pada lintas sektor dan mitra kerja (FKI) 1) Tersedianya lembaga yang aktif memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental 2) Tersedianya data base anak yang mendapat pelayanan kesehatan berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan usia anak

1) Pembentukan program pengentasan kemiskinan seperti Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, SPM, dan Jamkesmin

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

2013 ada

TAHUN 2014 ada

2015 ada

ada Belum ada

ada ada

ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada

ada

ada

ada ada ada ada

ada ada ada ada

ada ada ada ada

Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

PENANGGUNG JAWAB

a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja &Transmigrasi c. BKKBN d. KPA e. LSM terkait a. BPM b. Dinas Sosial,

73


NO

INDIKATOR memperoleh akses peningkatan kesejahteraan

21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih

KEGIATAN

TAHUN 2014 ada

2) Pembentukan pelayanan akta kelahiran bagi anak dari keluarga miskin

2013 ada

3) Pembentukan data base jumlah anak dari keluarga miskin terpilah menurut kecamatan dan jenis kelamin

Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

1) Pendataan akses keluarga terhadap air bersih yang memenuhi syarat, dilakukan oleh Puskesmas 2) Inspeksi sanitasi, dilakukan oleh Puskesmas 3) Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terhadap sarana air bersih yang memenuhi syarat, dilakukan oleh Puskesmas bersama Dinas Kesehatan 4) Stimulan pengembangan sarana air bersih di wilayah yang akses air bersihnya masih rendah, dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara insidentil 5) Pemantauan kualitas air pada sarana air bersih baik yang dikelola Pemerintah (PDAM) maupun masyarakat (HIPPAM) dengan pemeriksaan sampel air di laboratorium oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan 6) Peningkatan pengetahuan tentang standar air bersih bagi pengelola HIPPAM oleh Dinas Kesehatan 7) Pendataan akses keluarga terhadap air bersih yang memenuhi syarat, dilakukan oleh Puskesmas 8) Inspeksi sanitasi, dilakukan oleh Puskesmas 9) Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terhadap sarana air bersih yang memenuhi syarat, dilakukan oleh Puskesmas bersama Dinas Kesehatan 10) Stimulan pengembangan sarana air bersih di wilayah yang akses air bersihnya masih rendah, dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara insidentil 11) Pemantauan kualitas air pada sarana air bersih baik yang dikelola Pemerintah (PDAM) maupun masyarakat (HIPPAM) dengan pemeriksaan sampel air di laboratorium oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan 12) Peningkatan pengetahuan tentang standar air bersih bagi pengelola HIPPAM oleh Dinas Kesehatan 13) Pendataan akses keluarga terhadap air bersih yang memenuhi syarat, dilakukan oleh Puskesmas

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

2015 ada

PENANGGUNG JAWAB Tenaga Kerja &Transmigrasi c. Dinas Kesehatan

a. DPU b. Dinas Kesehatan c. PDAM d. HIPPAM

74


NO

INDIKATOR

22. Tersedia kawasan tanpa rokok

E.

KEGIATAN 14) Inspeksi sanitasi, dilakukan oleh Puskesmas 15) Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terhadap sarana air bersih yang memenuhi syarat, dilakukan oleh Puskesmas bersama Dinas Kesehatan 16) Stimulan pengembangan sarana air bersih di wilayah yang akses air bersihnya masih rendah, dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara insidentil Sosialisasi kawasan tanpa rokok di 1) Sekolah dan Puskesmas 2) Rumah Sakit dan Perkantoran; 3) Di area tertentu disiapkan ruang untuk merokok

2013 ada ada

TAHUN 2014 ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

a. Badan Lingkungan Hidup b. Dinas Tenaga Kerja c. Dinas Pendidikan d. Dinas Kesehatan, e. BPPKB

ada

a. b. c. d. e. f.

INDIKATOR CLUSTER IV: HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA 23. Angka partisipasi 1) Semua Desa/kelurahan memiliki PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yang terjangkau Belum ada pendidikan anak usia sampai tingkat RW dan diatur dengan jarak tertentu. ada dini 2) Memfasilitasi arena playground untuk anak usia dini yang edukatif dan gratis Belum Belum tiap kecamatan. ada ada 3) Semua PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mendapat bantuan dana operasional dari Belum Belum APBD ada ada 4) Semua kelurahan/Desa memiliki Bina Keluarga Balita (BKB) Belum ada ada 5) Peningkatan kompetensi/kualifikasi pendidik PAUD, tenaga pendidik Belum ada mendapat layananan peningkatan mutu dan kesejahteraan ada 6) Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di PAUD (TK, KB, POS Belum ada PAUD, TPA, SPS) ada Jumlah PAUD/KB : 414 SPS : 16 TPA : 2 TK: 766

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

PENANGGUNG JAWAB

2015 ada ada

ada ada

Bappeda Dinas Pendidikan Kemenag TP-PKK LPM BPPKB

ada ada ada

75


NO

INDIKATOR

KEGIATAN 2013

24. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun

25. Presentase sekolah ramah anak

1) Sosialisasi program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di jenjang SD - SMA sederajat yang merupakan bentuk kepedulian dari siswa yang berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, bisa berupa alat tulis, seragam maupun tas. 2) Beasiswa Khusus Siswa Miskin (BKSM) untuk siswa/siswi SMA/SMK 3) Sosialisasi pendidikan non formal kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C 4) Pelatihan bagi anak-anak putus sekolah seperti keterampilan dan perbengkelan 5) Mengembalikan anak-anak DO ke sekolah sesuai dengan batas usia 6) Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya 7) Pembentukan program Kelas Layanan Khusus (KLK)/SLB/Pendidikan Inklusi dan pendidikan layanan autis 8) Pembentukan data base Sekolah Luar Biasa (SLB) menurut kecamatan di Kabupaten Banyuwangi 1) Kegiatan mikro teaching 2) Team Teaching dalam proses pembelajaran 3) Kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya) 4) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih SEhat (PHBS) 5) Lingkungan dan infrastruktur sekolah yang bersih, sehat, da memenuhi standar pemerintah dan kebutuhan anak. 6) Siswa terlibat atau dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

TAHUN 2014

2015

ada

ada

ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada

ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum

Belum ada Belum ada Belum ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

ada

Ada

PENANGGUNG JAWAB a. Dinas Pendidikan b. Kemenag c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja &Transmigrasi d.TP-PKK e. LPM f. Camat g. Kepala Desa

ada ada ada a. Dinas Pendidikan b. Kemenag c. BLH d. Kecamatan

76


NO

INDIKATOR

26. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah

KEGIATAN 7) Memiliki toilet atau kamar mandi siswa yang bersih, sehat, dan terpisah antara siswa laki-laki&perempuan (terdapat kotak sampah/tempat pembuangan pembalut, tersedia pembalut wanita) 8) Membentuk tim Monef (LSM, Orang tua/wali murid) a. Adiwiyata b. UKS c. Pendidikan Karakter d. Kantin Sehat e. Pendidikan Inklusi 1) Membuat rute aman menuju sekolah 2) Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah 3) Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah 4) Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah

27. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak

5) Menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau untuk keamanan peserta didik 1) Tersedianya Fasilitas kreatif dan rekreatif berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilengkapi free wifi 2) Tersediannya titik akses internet cepat wifi yang bebas pornografi, Banyuwangi digital society (B-Di So) dengan 1.100 titik akses 3) Program “Tabungan Lingkungan Sekolah “ program ini juga popular dengan sebutan “Berangkat Sekolah membawa Sampah”. Kegiatan ini diberlakukan untuk anak-anak kita usia SD khususnya dalam kota Banyuwangi. Target yang diharapkan dalam program ini: a. Pembelajaran kepada anak-anak untuk cinta kebersihan b. Mengenalkan sampah organik dan anorganik c. Mendapatkan nilai tambah berupa pengembalian kompos untuk

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

2013 ada Belum ada

TAHUN 2014

PENANGGUNG JAWAB

2015

ada

Ada

Belum ada

ada

Ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada ada ada

a.Dinas Pendidikan b. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika c. POLRESTA d. Sekolah yang terkait e. PRAMUKA

ada ada

a. b. c. d.

Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata DPU Dinas Kebersihan dan Pertamanan e. Dinas Olah Raga f. BPPKB g. Forum Anak

77


NO

INDIKATOR

KEGIATAN 2013 sampah organik dan pengembalian senilai uang hasil penjualan sampah anorganik 4) Adanya Event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak seperti: Banyuwangi Etchno Carnival (Tari Gandrung ataupun karnaval yang menampilkan kreasi pelajar) , Endog-endogan (Festival Endog Maulid yang menampilkan kreasi endog-endogan dan perwakilan dari sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK-SLTA), Karnaval 17 Agustusan, Seblang Cilik, Kebokeboan, Gandrung Sewu, Festival Kuwung, Festival Anak Yatim 5) Diadakan Lomba & gelar kreatif forum anak 6) Diadakan Lomba cipta lagu, dogeng, Sosio drama, Pildacil, Lomba Mengarang, Film pendek 7) Terbentuknya Pojok/sanggar Anak

F.

INDIKATOR CLUSTER V: HAK PERLINDUNGAN KHUSUS 1) Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap anak 28. Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus 2) Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak yang memperoleh pelayanan 3) Pemasangan Spanduk dan Media Kampanye perlindungan anak 4) Tersedianya data base AMPK disetiap POLSEK seluruh kecamatan 5) Pembentukan BAPAS di Kabupaten Banyuwangi 29. Presentase khusus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan

1) Menerapkan restorative justice (RJ) bagi anak yang bermasalah dengan Hukum 2) Mencegah agar anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hokum

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

TAHUN 2014

2015

ada

Ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada

Belum ada Belum ada Belum ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada

Belum ada Belum ada ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada

PENANGGUNG JAWAB

ada ada

ada ada ada ada ada ada

a. Bappeda b. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika c. BPPKB d. P2TP2A e. POLSEK f. Kecamatan Kelurahan/Desa a. Bagian Hukum b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

78


NO

INDIKATOR dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)

KEGIATAN 3) Workshop ABH 4) Pendidikan/Pelatihan ABH 5) MOU Bupati dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri terkait RJ-ABH

2013 Belum ada Belum ada Belum ada

TAHUN 2014 Belum ada Belum ada Belum ada

2015 ada ada ada

30. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

1) Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak

Belum ada

ada

ada

2) Workshop Penanganan bencana bagi Ibu dan Anak

Belum ada

ada

ada

32. Presentase anak yang dibebaskan dari bentukbentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)

1) Kampanye pencegahan agar anak-anak tidak jadi korban BPTA

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada

ada

ada

Belum ada Belum ada Belum ada

ada

2) Menarik anak-anak BPTA untuk dikembalikan ke sekolah 3) Memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA 4) Bantuan modal pengembangan usaha

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

ada ada

PENANGGUNG JAWAB c. BPPKB d. P2TP2A e. Kejaksaan Negeri f. Pengadilan Negeri g. POLSEK h. POLRESTA i. LSM terkait a. Badan Penanggulang Bencana Daerah b. Bakesbangpol c. BPPKB d. P2TP2A e. Satpol PP f. Psikolog g. IDI a. Diknas b. Dinas Koperasi dan UMKM c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi d. BPPKB e. P2TP2A f. LSM terkait

79


BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7.1. KESIMPULAN 1. Untuk penguatan kelembagaan perlu peraturan daerah dan anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan program-program kegiatan yang terkait dengan pembentukan Banyuwangi Kabupaten Layak Anak; 2. Masih tingginya prosentase anak di bawah usia 18 tahun yang belum dicatat kelahirannya di dinas terkait, hal ini banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah lokasi tempat mencatat kelahiran yang terlalu jauh dan biaya pencatatan yang dirasakan memberatkan orang tua anak atau anak itu sendiri tidak ada yang membantu mengurus akta kelahiran karena sudah tidak mempunyai orang tua atau keluarga; oleh karena itu perlu kerjasama SKPD terkait dengan setiap kecamatan dan Rumah Sakit untuk membuat pos-pos pencatatan kelahiran anak, sehingga pendeteksian kelahiran anak dapat dipantau sejak dini; 3. a) Tingginya angka pernikahan anak di bawah 18 tahun di Kabupaten Banyuwangi semakin memperpanjang masalah anak di Banyuwangi, oleh sebab itu perlu adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dengan KUA dan masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pencegahan pernikahan anak. b) Belum adanya data base tentang anak adopsi yang telah memperoleh bantuan dari pemerintah membuat persoalan anak semakin pelik. Oleh karena itu perlu pendataan secara konkrit anakanak yang terdaftar menjadi anak adopsi di 24 Kecamatan, sehingga akan mempermudah bantuan dan saluran dana untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. 4. Angka kematian bayi (AKB) dan Kasus Gizi Buruk di kabupaten Banyuwangi sangat tinggi dan harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, SKPD terkait, dan seluruh komponen masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan solusi kesehatan untuk mencegah kematian bayi dan gizi buruk pada anak-anak di Kabupaten Banyuwangi; 5. Pendataan bantuan-bantuan pendidikan dan berapa banyak perusahaan atau instansi yang berpartisipasi untuk mencerdaskan anak-anak di Banyuwangi lewat pendidikan dan pengembangan kreativitas yang lainnya, sehingga data-data anak yang menerima bantuan baik itu beasiswa berprestasi maupun beasiswa miskin dapat dideteksi dengan mudah dan transparan; 6. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Banyuwangi tergolong tinggi, hal itu dilihat dengan tingginya angka pendampingan anak baik itu sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Oleh karena itu perlu tindakan yang tepat bagaimana pencegahan supaya ABH di Kabupaten Banyuwangi dapat diminimalisir.

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

80


7.2. REKOMENDASI 1. Pentingnya penguatan kemauan dan komitmen pimpinan daerah: membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2. Pentingnya Baseline data: data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi disetiap SKPD terkait; 3. Perlunya sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa; 4. Produk hukum yang ramah anak: tersedia peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak; 5. Partisipasi anak: mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka, mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan; 6. Pemberdayaan keluarga: memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak; 7. Kemitraan dan jaringan: memperkuat kemitraan dan jaringan dalam perlindungan anak; 8. Institusi Perlindungan Anak: meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 9. Perlunya diadakan penyuluhan hukum yang berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang hal-hal yang berhubungan dengan syarat dan rukun perkawinan dan sesuia dengan undang-undang serta peraturan perundangan yang berlaku untuk menghindari pernikahan di bawah umur.

RAD Kabupaten Banyuwangi Layak Anak Tahun 2013 - 2015

81

Rad banyuwangi layak anak tahun 2013 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you