Page 1

wartakorpri Majalah Bulanan

EDITISI #2 ▪ JANUARY 2012

LKBH KORPRI BERMANFAAT BAGI PNS

& HUT KORPRI KE 41 TIM MEDIS UDD PMI ROADSHOW KE DINAS

& SEKDAKAB LANTIK KETUA KORPRI MERANTI

Warta Korpri Edisi 2 Tahun 2012 26Halaman


WARTAKORPRI

002

DAFTAR ISI/ EDISI ii nov 2012 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

EDITOR EDITOR: Suwarno,Sri Lestari

Warta Korpri Gubri Instruksikan PNS pakai busana Melayu Gubri larang PNS pakai BBM Bersubsidi

Para pembaca yang terhormat, terimalah salam hangat yang kami kirimkan dari meja redaksi. Salam dan rasa syukur atas segala perubahan yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas majalah Warta Korpri yang ada dihadapan pembaca saat ini, baik dari segi penampilan maupun isi.

Wan Syamsir Yus : Gaji PNS Naik 5 Persen 64 PNS Terima Satya Lencana Dari Gubri Sekdakab Lantik Ketua Korpri Meranti KORPRI Riau adakan silaturahmi

14

Latest news for pussy cats

Kehadiran majalah Warta Korpri ini diharapkan dapat memperkaya khasanah informasi bagi seluruh pegawai dan PNS di lingkungan Korpri.

LKBH Korpri Bermanfaat Bagi PNS Terlibat Masalah Hukum,LKBH KORPRI Siapa Dampingi PNS Sejumlah Daerah Di Riau Tak Buka CPNS HUT Korpri Ke 41,Tim Medis UDD PMI Gelar Roadshow Ke

Dinas

24

PESAN DARI

Pemprov Riau Targetkan Anjab Dan ABK Rampung 2013

24

A lovely picture for a editorial feature

14

A lovely picture for a editorial feature describing the story

Majalah yang dikelola oleh Humas Korpri ini disajikan demi kepentingan informasi yang menyangkut kegiatan-kegiatan di lingkungan Korpri.

Kedepannya, Insya Allah kami Redaksi Warta Korpri akan terus melakukan perubahan dan meningkatkan kualitas agar Warta Korpri tetap menjadi media internal korpri yang terus menyajikan informasi secara elegan.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati kami Redaksi Warta Korpri mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Korpri yang telah memberikan dukungan terhadap Warta Korpri. Ucapan terimakasih juga kami ucapkan untuk pembaca setia Warta Korpri, karena kami tidaklah berarti apa-apa jika tidak ada pembaca setia. Kritik dan saran selalu kami tunggu dari pembaca semua demi kemajuan Warta Korpri kedepannya.


WARTAKORPRI

WARTAKORPRI

004

005

GUBRI INSTRUKSIKAN

PNS

Pakai Busana Melayu di HUT Riau ke-55

LIPUTAN KHUSUS Sempena hari ulang tahun (HUT) Riau ke-55 tahun dan HUT RI ke-67 tahun, Gubernur Riau HM Ruzli Zainal mengintruksikan semua PNS di lingkungan Pemprov Riau, memakai busana Melayu. Dan berlaku terhitung Senin (30/7) sampai 9 Agustus. Selain itu, semua Satker, Dinas dan Badan diminta agar memasang umbul-umbul dan menghiasi semua kantor. Intruksi Gubri ini disampaikan Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Chairul Rizki kepada wartawan, Senin (30/7) di Kantor Gubernur Riau. “Dalam sempena HUT Provinsi Riau ke-55 dan HUT RI ke-67 tahun. Gubernur Riau mengintuksikan kepada PNS dilingkungan Pemprov Riau dan PNS DPRD Riau, agar memakai busana Melayu. Dan berlakunya mulai hari ini tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus mendatang,” kata Chairul Rizki. Rizki mengatakan. Selain berbusana Melayu, Gubri juga menghimbau semua Satker, Dinas dan Badan dilingkungan Pemprov Riau termasuk DPRD Riau untuk menghiasi seluruh kantor dengan corak atau ornamen Melayu, seperti, merah, kuning dan hijau. “Gubri menghimbau kepada seluruh Satker, Dinas dan Badan agar memasang umbul-umbul dan

menghiasa seluruh kantor dan DPRD Riau dengan corak Melayu. Seperti, merah, kuning dan hijau, dan ini dilakukan terhitung hari ini 30 Juli sampai 30 Agustus,” sebutnya. Selain itu juga, katanya dalam memperingati dan memeriahkan HUT RI 67, diharapkan semua Satker, Dinas dan Badan mengadakan pertandingan olahraga dan kesenian rakyat. “Dan bertepatan dengan bulan Ramadhan, maka kegiatan lomba dan kesenian rakyat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada,” ungkapnya. Lebih lanjut Kabiro Humas ini, mengatakan. Untuk logo dan tema HUT Provinsi Riau ke-55 tahun ini mengusung. “Dalam sempana hari jadi Provinsi Riau ke-55, mari kita sukseskan PON ke XVIII dan ISG tahun 2013. Serta melanjutkan kesejahteraan rakyat dan tuah negeri,” katanya. (*)

H.M RUSLI ZAINAL Gubernur Riau

“Gubernur Riau mengintuksikan kepada PNS dilingkungan Pemprov Riau dan PNS DPRD Riau, agar memakai busana Melayu.”

Chairul Rizki KABIRO HUMAS RIAU


WARTAKORPRI

WARTAKORPRI

006

007

Editorial

KORPRI

H.M.RUSLI ZAINAL

Gubri Larang Mobil Dinas Pakai BBM Bersubsidi

Gubernur Riau

“Karena dalam arahan Pak Presiden itu salah satunya mewajibkan kendaraan dinas milik pemerintah, BUMN dan BUMD utk menggunakan bbm bersubsidi,”

REPORTER: Suwarno Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal melarang pejabat mengisi mobil dinas (Mobdin) dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu tertuang dalam surat edaran nomor 05/SE/2012 pada 5 juni 2012. “Pak Gubernur telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 05/SE/2012 pada 5 juni 2012,” kata Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Chairul Riski kepada wartawan, Senin (11/6). Riski memaparkan, dikeluarkan surat edaran oleh Gubri itu, dalam rangka menindaklanjuti arahan Presidenn RI Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan energi nasional dan menjaga kuota BBM bersubsidi tahun 2012. “Karena dalam arahan Pak Presiden itu salah satunya mewajibkan kendaraan dinas milik pemerintah, BUMN dan BUMD utk menggunakan bbm bersubsidi,”tegas Riski. Untuk itu lanjut Riski, Gubri meminta kepada seluruh Kepala satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemprov Riau, agar bertanggung jawab untuk mensukseskannya program penghematan eneregi nasional.

Tidak hanya itu sambung Riski, Gubri juga meminta agar pejabat mengurangi pemakaian kendaraan dinas diluar jam kerja. Bahkan kepada pejabat juga diimbau untuk membeli BBM Non Subsidi. “Pak Gubernur juga menganjurkan kepada PNS di lingkungan Pemprov Riau yang menggunakan kendaraan dinas, untuk membeli bahan bakar non subsidi jenis Pertamax Plus, untuk kendaraan bermesin bensin. Kemudian Pertamax Dex untuk kendaraan bermesin diesel,”ulas Riski lagi. Mengingat keterbatasan SPBU yang menjual BBM Non Subsidi khususnya di Kota Pekanbaru, Gubri meminta kepada Kantor Cabang Pemasaran Pertamina Pekanbaru, agar membantu dalam melaksanakan pembelian. “Misalnya, pembelian BBM Non Subsidi itu dengan menggunakan sistem berlangganan ataupun menggunakan voucher. Sehingga memudahkan dalam mekanisme pembelian BBM non subsidi itu,” kata Riski lagi. (*)

KABIRO Setdaprov Chairul Rizki


WARTAKORPRI

008

EDITORIAL

WAN SYAMSIR YUS : Gaji pns naik 5 persen

H WAN SYAMSIR YUS

REPORTER: Sri Lestari

Kabar gembira untuk pns “Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Wan Syamsir Yus memberi sinyal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) meningkat di atas lima persen, sesuai dengan informasi dari Pemerintah Pusat tentang peningkatan gaji aparatur pemerintah”

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Wan Syamsir Yus memberi sinyal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) meningkat di atas lima persen, sesuai dengan informasi dari Pemerintah Pusat tentang peningkatan gaji aparatur pemerintah. “Ya informasinya akan meningkat. Itu tentunya akan disesuaikan dengan instruksi Pusat,” tutur Sekdaprov Riau, H Wan Syamsir Yus, Jumat (28/9).

pemerintah tersebut, dia mengaku sedang menunggu regulasi pusat. Bahkan, dia mengatakan, kenaikan gaji tersebut sudah pernah dilakukan pada awal tahun 2012 lalu. “Kalau tidak salah awal 2012 lalu sudah naik 5 persen. Ini mungkin naik lagi. Tapi kita tunggu saja,” papar Wan Syamsir. Lebih jauh saat ditanyakan mengenai sistem penyaluran kenaikan gaji, dia mengatakan kenaikan akan diberlakukan terhitung tanggal Surat Keputusan (SK) dikeluarkannya kebijakan itu. Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa Pemprov Riau tidak akan menghambat penyaluran hak para pegawai. (*)

“Ya informasinya akan meningkat. Itu tentunya akan disesuaikan dengan instruksi Pusat,”

Saat ditanyakan mengenai waktu kenaikan gaji aparatur H Wan Syamsir Yus


WARTAKORPRI

WARTAKORPRI

010

011

64 pns terima

satya lencana dari gubri REPORTER: Sri Lestari

Penghargaan satya lencana korpri Untuk pengabdian 10 tahun sebanyak 16 PNS, pengabdian 20 tahun sebanyak 19 PNS dan pengabdian 30 sebanyak 29 PNS

Sebanyak 64 PNS di lingkungan Pemprov Riau mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya karena telah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun. Penghargaan itu diserahkan langsung Gubernur Riau HM Rusli Zainal di Gedung Daerah, Rabu (15/8). Untuk pengabdian 10 tahun sebanyak 16 PNS, pengabdian 20 tahun sebanyak 19 PNS dan pengabdian 30 sebanyak 29 PNS. Penyerahan Satya Lencana ini berdasarkan Kepres 62/TK/tahun 2012 tertanggal 6 Agustus 2012. Pemilihan penerima Satya Lencana berdasarkan pengalaman kerja dan masa jabatan, kejujuran dan pengabdian kepada Pancasilan dan UUD tahun 1945. “Kita baru saja menyerahkan Satya Lencan kepada PNS yang

memberikan pengabdian yang luar biasa dan ini merupakan prestasi yang baik bagi mereka yang mengabdi selama X, XX dan XXX tahun,” kata Gubernur Riau HM Rusli Zainal seusai menyematkan Satya Lencana, Rabu (15/8) di Gedung Daerah.

Gubri mengharapkan kepada para PNS yang menerima Satya Lencana ini bisa mempertahankan penghargaan dan bisa lebih baik lagi dalam memberikan pengadian kepada bangsa dan negara sebagai aparatur negara. “Sesuai dengan visi dan misi kita sehingga bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya,” ujarnya. Gubri mengatakan, atas nama Pemprov Riau mengucapkan selamat kepada penerima Satya Lencana atas pengabdian PNS selama ini. “Penganugraha ini merupakan salah satu pembinaan kinerja dan aparatur, khususnya PNS yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dituntut memberikan pelayanan yang bagus, arif dan bijaksama untuk membentuk PNS yang berkarakter,” sebut Gubri. (*)

H.M RUSLI ZAINAL Gubernur Riau

“Penganugrahan ini merupakan salah satu pembinaan kinerja dan aparatur, khususnya PNS yang memberikan pelayanan kepada masyarakat”

h.m rusli zainal gubernur riau


WARTAKORPRI

EDITORIALFEATURE

012

013

SEKDAKAB LANTIK KETUA

KORPRI MERANTI REPORTER: SUWARNO

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H Zubiarsyah MS SH, melantik Sekretaris Korpri Kabupaten Kepulauan Meranti, H Arifuddin Ali SH dan Kasubbid Promosi dan Perencanaan BPMPPT Kabupaten Kepulauan Meranti, Afrizal Dharma SE, di Aula Dinsosnakertrans, Jum’at (7/10). “Korps Pegawai Republik Indonesia adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional netral,produktif dan bertanggungjawab,” tegas Sekdakab. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, adalah bagian dari perangkat daerah yang secara teknis operasional berkedudukan dan bertanggungjawab dibawah Ketua DPP Korpri. Namun secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Oleh karena itu, kata Sekda, keberadaan Sekretariat Korpri merupakan bagian dari perangkat daerah yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan secara bertanggungjawab kepada Ketua DPP Korpri. “Namun secara teknis administratif bertanggungjawab kepada

“Korps Pegawai Republik Indonesia adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ” H Zubiarsyah MS SH

SEKDAKAB MERANTI

Sedangkan fungsinya, yakni Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama, Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni budaya, mental dan rohani, kegiatan usaha dan bantuan sosial, Mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Dewan pengurus Korpri, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus Korpri

Bupati melalui Sekretaris Daerah, dimana keberadaannya dipimpin oleh seorang Sekretaris,”ungkapnya. Sekretariat Korpri, jelas H Zubiarsyah, mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Korpri. “Sedangkan fungsinya, yakni Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama, Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni budaya, mental dan rohani, kegiatan usaha dan bantuan sosial, Mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Dewan pengurus Korpri, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus Korpri,” jelasnya. Untuk itu, tambah Sekda, kepada Sekretaris Korpri yang baru saja dilantik, hendaknya mampu memahami tugas pokok dan fungsi jabatannya. “Dan tidak sebatas memahami saja, saudara juga hendaknya mampu mengaplikasikan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan saudara sehari-hari,” pinta Sekdakab, H Zubiarsyah. **


WARTAKORPRI

WARTAKORPRI

0014

0015

LIPSUS

KORPRI Silaturahmi KORPRI

Korpri Riau Adakan Silaturahmi REPORTER: Suwarno

Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau mengadakan

menyediakan anggaran dari dana APBD yang sangat

silaturahmi dengan anggota Korpri/PNS golongan 1

besar. Diharapkan kedepannya tidak hanya golon-

di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Senin (6/8).

gan 1 tapi juga golongan II,” tuturnya.

Acara ini dipimpin Ketua Korpri Riau Wan Syamsiryus.

Dalam acara silaturahmi tersebut, sekda yang sekaligus Ketua Korpri Riau menyerahkan bingkisan

“Silaturahmi ini, selain untuk meningkatkan rasa

lebaran kepada 200 PNS golongan I yang berada di

persaudaraan dan juga memberikan bingkisan leba-

lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Disamping itu,

ran kepada PNS golongan 1, yang mungkin cuma kita

sekda juga berharap kedepannya masa pensiun PNS

lakukan setahun sekali,” ungkapnya.

diperpanjang, bukan lagi pada usia 56 tetapi usia 58

Wan Syamsiryus juga mengungkapkan kekagumannya kepada Gubernur Riau yang sangat memperhatikan PNS golongan 1. “Perhatian dan pemberian bingkisan ini harus terus dilakukan apalagi gubernur

tahun.**

Silaturahmi ini, selain untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan juga memberikan bingkisan lebaran kepada PNS golongan 1, yang mungkin cuma kita lakukan setahun sekali” KADIS KORPRI WAN SYAMSIR YUS


WARTAKORPRI

WARTAKORPRI

016

017

LKBH KORPRI

Gubri mengharapkan kepada para PNS yang menerima Satya Lencana ini bisa mempertahankan penghargaan dan bisa lebih baik lagi dalam memberikan pengadian kepada bangsa dan negara sebagai aparatur negara. “Sesuai dengan visi dan misi kita sehingga bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya,” ujarnya.

BERMANFAAT BAGI PNS

Gubri mengatakan, atas nama Pemprov Riau mengucapkan selamat kepada penerima Satya Lencana atas pengabdian PNS selama ini.

REPORTER: Sri Lestari

“Penganugraha ini merupakan salah satu pembinaan kinerja dan aparatur, khususnya PNS yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dituntut memberikan pelayanan yang bagus, arif dan bijaksama untuk membentuk PNS yang berkarakter,” sebut Gubri. (*)

PenTINGNYA LKBH KORPRI Mereka yang tersangkut masalah hukum selama ini,untuk kedepanya peran LKBH harus di tingkatkan

Peran Lembaga Konsultasi Bagian Hukum (LKBH) dibawah naungan Korpri, selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya bagi mereka yang terkait dengan kasus hukum. Diharapkan, peran LKBH bisa lebih ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Dalam kesempatan itu hadir Wakil Ketua Korpri Riau H Zulkarnain SH MHum, Asisten I Setdakab Bengkalis Burhanudin dan Asisten III Setdakab Bengkalis Azwar Ibrahim serta sejumlah kepala SKPD. Sebelumnya pada pagi harinya dilaksanakan berbagai pertandingan olahraga antara Pengurus Korpri Riau dengan Korpri Bengkalis.

“Peran LKBH sangat dibutuhkan PNS, terutama mereka yang tersangkut dengan masalah hukum selama ini. Untuk itu kedepannya peran LKBH ini dapat terus ditingkatkan, karena disnilah wadah bantuan hukum bagi seluruh PNS,” kata Asisten III Setdakab Bengkalis H Azwar, dalam acara temu ramah dengan pengurus Korpri Riau, bertempat di Wisma Sri Mahkota, Sabtu (9/6) malam.

Kunjungan muhibah Korpri Riau, katanya, diharapkan meningkatkan spirit sekaligus kemitraan antara kedua lembaga pegawai tersebut. Salah satu bentuk kemitraan yang sudah terjalin selama ini adalah melalui LKBH, khususnya terkait dengan PNS yang terlibat masalah hukum. Selanjutnya, status Korpri secara kelembagaan akan ditingkat-

LKBH KORPRI “Salah satu kunci keberhasilan PNS adalah disiplin. Disamping itu PNS juga harus bersikap netral dalam menghadapi situasi apapun, tidak boleh terkontaminasi dalam kepentingan politik praktis. Korpri bukanlah alat politik, seperti pada zaman orde baru lalu. ” H Zulkarnain SH MHum WAKIL KEPALA KORPRI RIAU


WARTAKORPRI

EDITORIALFEATURE

018

019

terlibat masalah hukum

lkbh korpri siap dampingi pns REPORTER: SUWARNO

Bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), jangan pernah takut untuk melakukan konsultasi ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri, terkait berbagai persoalan hukum yang melibatkan mereka. Demikian dikatakan Ketua Bidang Konsultasi Hukum LKBH Korpri, H Syahruddin AB SH MH, kepada wartawanu, Sabtu (3/3/12). “LKBH Korpri selian akan memberikan pendamping bagi anggota dan keluarganya ketika terjerat hukum yang sampai di Pengadilan atau dipersidangan. LKBH juga melayani untuk mereka yang sekedar untuk berkonsultasi saja,” jelas Syahruddin.

Untuk menunjang peningkatan kinerja LKBH Korpri ini, saat ini tengah dilakukan renovasi terhadap gedung yang terletak disebelah sekretarian Korpri Riau. Sehingga diharapkan LKBH Korpri akan mampu lebih optimal dalam memberikan perlindungan kepada anggota dan keluarnya.

Syahruddin menyebutkan, ketika para anggota Korpri dalam melaksanakan tugasnya merasa ada yang salah, maka sebaiknya untuk melakukan konsultasi ke LKBH Korpri, agar bisa dilakukan pencarian jalan keluar. Sehingga diharapkan kesalahan yang dilakukan tidak sampai kepada pihak kepolisian ataupun sampai kepengedilan untuk disidangkan.

“Pada rapat pengurus yang kita laksanakan pada hari Jum’at lalu, hal ini salah satu yang menjadi bahasan tim LKBH Korpri, kita mengharapkan dengan adanya gedung baru, khusus untuk LKBH Korpri, maka kinerja kita akan terus meningkat dalam memberikan konsultasi ataupun perlindungan hukum bagi para anggota dan keluarga Korpri,” ungkapnya.**

“Namun, jika sudah sampai, maka LKBH Korpri juga akan memberikan perlindungan, yakni dengan memberikan pendamping atau kuasa hukum LKBH, yang merupakan para pengacara-pengacara dari luar. Sebanyak 10 orang pengacara luar yang tergabung dalam LKBH Korpri Riau ini,”paparnya. Tidak hanya persoalan hukum Pidana yang bisa diberikan per-

“LKBH Korpri akan memberikan pendamping bagi anggota dan keluarganya ketika terjerat hukum yang sampai di Pengadilan atau dipersidangan. LKBH juga melayani untuk mereka yang sekedar untuk berkonsultasi saja, ”

H Syahruddin AB SH MH Ketua Bidang Konsultasi Hukum LKBH

lindungan oleh LKBH Korpri, persoalan Perdata juga akan ditangani oleh LKBH Korpri. Seperti konsultasi masalah keluarga, perkelahian antara sesama pegawai dan lainnya. Diharapkan untuk persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, para pegawai untuk jangan cepat melaporkan kepada pihak kepolisian.

“Namun, jika sudah sampai, maka LKBH Korpri juga akan memberikan perlindungan, yakni dengan memberikan pendamping atau kuasa hukum LKBH, yang merupakan para pengacara-pengacara dari luar. Sebanyak 10 orang pengacara luar yang tergabung dalam LKBH Korpri Riau ini,”paparnya.


WARTAKORPRI

WARTAKORPRI

0020

SEJUMLAH DAERAH DI

RIAU

TAK BUKA CALON PNS

0021

Sekretaris BKD Kampar, Zulfahmi, menerangkan berdasarkan SKB MenPAN dan RB dengan Menteri Dalam Negeri tentang moratorium atau penghentian sementara seleksi CPNS ditegaskan bahwa daerah diizinkan menerima CPNS bila anggaran biaya langsung di APBD-nya di bawah 50 persen. “Tapi kenyataannya, biaya belanja langsung pegawai di APBD Kampar melebihi 50 persen,” terang Zulfahmi, Rabu (29/8). Kendati peluang menerima CPNS telah tertutup, lanjut Zulfahmi, Pemkab Kampar tetap membuat Anjab dan ABK untuk dilaporkan ke MenPAN dan RB. Pasalnya, ada 150 orang PNS yang pensiun tiap tahun sehingga ada kekosongan formasi di instansi atau badan. “Tapi, kita bisa menghitung kebutuhan CPNS di Pemkab Kampar,” terangnya. Pemkab Indragiri Hilir juga tahun ini tidak menerima CPNS. Pasalnya, kata Kepala BKD Inhil Afrizal, KemenPAN dan RB belum memberi lampu hijau. “Tampaknya, kita tak menerima CPNS tahun ini karena belum ada persetujuan MenPAN dan RB,” katanya. Dijelaskannya, Pemkab Inhil sudah 2 tahun tidak menerima CPNS karena adanya moratorium. Apalagi anggaran belanja pegawai di APBD Inhil juga lebih dari 50 persen. Tetapi, dia berharap pusat mengizinkan Pemkab Inhil menerima CPNS berdasarkan luasnya wilayah Kabupaten Inhil. “Secara anggaran kita memang kelebihan pegawai. Tapi, bila dilihat dari luas wilayah, kita kekurangan tenaga. Masih banyak warga yang belum terlayani dengan baik karena kekurangan tenaga kerja. Apalagi, rentang kendali cukup jauh,” katanya. “Secara anggaran kita memang kelebihan pegawai. Tapi, bila dilihat dari luas wilayah, kita kekurangan tenaga. Masih banyak warga yang belum terlayani dengan baik karena kekurangan tenaga kerja. Apalagi, rentang kendali cukup jauh,” katanya.

Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) juga memastikan tidak menerima CPNS tahun ini. Alasannya, sama dengan Pemprov Riau yang belum mengusulkan kebutuhan tenaga kerja ke MenPAN dan RB. ““Badan Kepegawaian Daerah Inhu belum membuat analisa kebutuhan PNS sesuai beban kerja tahun ini. Dengan demikian, maka Inhu dipastikan tidak melakukan perekrutan CPNS tahun ini. Namun, hal ini masih akan dikonsultasikan kepada Bupati menunggu kebijakan dan arahan pak Bupati,” ujar Asisten III Bidang Administrasi Pemerintahan Setdakab Inhu, Agus Rianto, pada Metro Riau, Rabu (29/8), di kantor Bupati Inhu. Sejujurnya, lanjut Agus, Pemkab Inhu membutuhkan tenaga kerja baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggal oleh PNS yang pensiun. Dalam setahun, katanya, sekitar 100 PNS di lingkungan Pemkab Inhu pensiun.Belum lagi kebutuhan tenaga dokter spesialis di RS Indrasari Rengat. “Misalnya, spesialis mata dan penyakit dalam. Mungkin, bukan hanya Inhu yang membutuhkan tenaga medis, tapi hampir semua daerah juga membutuhkannya,” papar Agus. Agus menambahkan Kabupaten Inhu kini kekurangan tenaga penyuluh pertanian, perternakan, perikanan, kesehatan, dan lainnya. “Tenaga penyuluh sangat membantu merealisasikan program pemerintah,” terangnya. Ketidakpastian penerimaan CPNS juga terjadi di Pemkab Pelalawan. Alasannya, karena Anjab dan ABK belum selesai sehingga tidak diketahui kebutuhan pegawai untuk diusulkan ke KemenPAN dan RB. Kepala BKD Pelalawan, Abdul Karim, menerangkan, berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/1027/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Penyampaian Hasil Penghitungan Jumlah Pegawai disebutkan pengusulan kebutuhan pegawai untuk formasi Tahun Anggaran 2013 disampaikan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat tanggal 30 Juni 2012. “Tapi sampai saat ini kita belum mengusulkannya. Mungkin daerah lain juga demikian. Kita masih mengesa Anjab dan ABK. Saat ini, baru mencapai 80 persen” terang Abdul.

LIPUTAN KHUSUS

Abdul berharap Pemkab Pelalawan bisa membuka penerimaan CPNS di tahun 2013. “Mudah-mudahan jika Anjab dan ABK sudah selesai, tahun depan kita bisa membuka penerimaan CPNS,” ujarnya.Ditanya apakah Disdik dan Diskes sebagai satker yang paling banyak memliki tenaga pegawai telah menyelesaikan Anjab dan ABK, dikatakannya bahwa untuk Diskes telah menyelesaikan Anjab dan ABK sementara Disdik belum semuanya. “Kalau Diskes sudah selesai, tapi kalau Disdik belum semuanya,” katanya. (*)

CPNS 2013 Provinsi Riau

“Badan Kepegawaian Daerah Inhu belum membuat analisa kebutuhan PNS sesuai beban kerja tahun ini. Dengan demikian, maka Inhu dipastikan tidak melakukan perekrutan CPNS tahun ini. Namun, hal ini masih akan dikonsultasikan kepada Bupati menunggu kebijakan dan arahan pak Bupati”


WARTAKORPRI

WARTAKORPRI

022

023

HUT KORPRI KE 41,TIM MEDIS UDD Roadshow ke Dinas Gelar DD REPORTER: Sri Lestari

Palangan Merah Indonesia (PMI) Pekanbaru gelar Roadshow ke dinas-dinas di lingkungan pemerintah provinsi riau. Roadshow petugas medis unit donor darah (UDD) PMI Pekanbaru bekerjasama dengan Korpri Riau dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke -41. Kegiatan ini mengambil tema”Korpri peduli donor darah (DD)”. Demikian disampaikan dr Kurnia Sari kepada utusanriau.com, Jum’at (11/05) di Kantor Inspektorat Riau. Sari mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan kerjasama Korpri Propinsi Riau dengan Unit donor darah (UDD) PMI Pekanbaru. Kegiatan DD ini setiap tahunnya dilaksanakan. Tahun sebelumnya, Korpri Propinsi Riau dalam rangka menyambut hari ulang tahun nya selalu menggandeng PMI menggelar DD,

papar sari. Dalam kegiatan DD ini UDD PMI Kota Pekanbaru mengirimkan sebanyak empat petugas kesehatan termasuk satu dokter yang akan menangani para PNS yang akan mendonorkan darah nya. Untuk mengambil darah para pegawai negeri sipil (PNS) pihaknya sudah berada di dinas/badan sejak pagi hari hingga berakhir pukul 12.00 wib siang. Dan alhamdulilah berkat kepedulian Korpri akan kebutuhan darah di pekanbaru akan dapat terpenuhi, paparnya.

Diberitakan sebelumnya , kebutuhan darah di Provinsi Riau terus meningkat setiap tahun. Seperti tahun 2012 kebutuhan darah per bulannya sudah mencapai antara 3 ribu hingga 3.500 kantong per bulan. “Sedangkan stock darah yang ada di UDD PMI kota Pekanbaru saat ini untuk darah golongan A 237 kantong, golongan darah B 381 kantong, AB sebanyak 185 kantong dan untuk golongan darah o sebanyak 378 kantong”. Stock darah yang ada di UDD PMI Kota Pekanbaru merupakan donasi para pendonor terhitung hingga Januari sampai dengan 29 maret 2012 mencapai A sebanyak 2231 kantong,

tuk golongan darah O 3121 kantong darah, papar Kepala Markas PMI Riau H. Hendro Ekwarso. “Untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut 34 persen berasal dari sumbangan donor darah, sedangkan sisanya diambil dari donor pengganti yang biasanya berasal dari keluarga pasien yang membutuhkan darah”. **

PMI ROADSHOW

golongan darah B 2084 kantong, AB 697 kantong dan un-

“Stock darah yang ada di UDD PMI Kota Pekanbaru merupakan donasi para pendonor terhitung hingga Januari sampai dengan 29 maret 2012, ” HENDRO EKSWARSO KEPALA PMI riau


WARTAKORPRI

WARTAKORPRI

0024

0025

Editorial

KORPRI

ANJAB Provinsi Riau

Pemprov Riau Targertkan Anjab Dan ABK Rampung 2013 REPORTER: Suwarno Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan tahun 2013, analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) sudah harus bisa diselesaikan.Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kasiarudin, Kamis (6/9/12) di Kantor Gubernur Riau. Diakuinya, sampai saat ini pihaknya masih kekurangan tenaga Anjab sehingga penyelesaiannya tidak maksimal. “Kita akui masih ada kelemahan kita. Seperti, tenaga kita yang belum maksimal dan ditambah lagi tenaga Anjab kita sampai saat ini masih kurang,” katanya. Tapi Kasiarudin menargetkan, tahun 2013 mendatang semua Anjab dan ABK di semua SKPD yang ada di Provinsi Riau sudah bisa kita selesaikan. Sehingga hal ini tidak mengganggu pemerimaan CPNS untuk tahun depan. “Tentunya kita punya target, paling tidak tahun 2013 mendatang. Semua SKPD di Pemprov Riau Anjab dan ABK-nya sudah bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

“Kita akui masih ada kelemahan kita. Seperti, tenaga kita yang belum maksimal dan ditambah lagi tenaga Anjab kita sampai saat ini masih kurang,” KABIRO HUKUM Setdaprov

Ditanya, berapa jumlah tenaga Anjab yang dibutuhkan pemprov agar tenaga Anjab sesuai dengan jumlah SKPD yang ada. “Paling tidak kita masih membutuhkan lima tenaga Anjab melihat jumlah SKPD yang ada di pemprov,” sebutnya. Selain itu juga, kata Kasiarudin menambahkan kalau masih banyaknya SKPS yang belum siap sehingga menjadi kendala juga. “Padahal selama ini kita sudah sering mengingatkan agar Anjab di SKPD masing-masing di diserahkan ke kita,” ujarnya. (*)

Kasiarudin


Majalah KORPRI RIAU EDISI 2  

Kegiatan DINAS Korpri

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you