Page 15

REGIONAL senin, 25 MARET 2013

Paska Dibongkar, Jemaat... Sambungan dari hal 9

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakkan Perda Satpol PP Kabupaten Bekasi, Agus Dahlan beberapa waktu lalu mengatakan, tidak ada larangan untuk beribadah. Namun, yang menjadi persoalan adalah mendirikan bangunan tanpa seizin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pemerintah daerah. “Kami tidak melarang untuk melaksanakan ibadah, yang kami tertibkan itu bangunannya yang tidak berizin. Jadi,

setelah bangunan dieksekusi, silakan saja untuk melakukan ibadah seperti biasanya,” katanya. Sebelumnya, bangunan HKBP Setu di Jalan MT Haryono, Gang Wiryo RT 05/02, Desa Tamansari, dibongkar Satpol PP Kabupaten Bekasi, Kamis (21/3). Pembongkaran yang menggunakan satu unit eskavator dilakukan karena bangunan tersebut belum memiliki izin. Pemerintah daerah sebelumnya juga sudah memberikan surat teguran hingga per-

ingatan ke pihak HKBP Setu, namun tidak ditanggapi. Bangunan yang progresnya baru mencapai 30 persen itu kemudian disegel pada tanggal 7 Maret lalu. Saat penyegelan, pihak HKBP Setu diberikan kesempatan untuk melakukan pembongkaran sendiri. Namun peringatan itu tidak juga dilakukan hingga akhirnya terjadi pembongkaran oleh Satpol PP atas perintah bupati Bekasi melalui surat keputusan nomor : 300/1171/Tib. (mot)

Kadishub Tidak Kreatif Sambungan dari hal 9

Padahal, pengaturan jam kendaraan sangat bisa dilakukan. “Ini kan gak kreatif, jalanan macet dan rusak gara-gara kendaraaan bertonase besar tidak pernah dicarikan solusi untuk penyelesaiannya. Sangat mungkin kok dilakukan pengaturan jam kendaraan, kenapa enggak,” ungkapnya. Ditambahkan, Kabupaten Bekasi memang tidak memiliki jalan kota. Sehingga seluruh kendaraan melewati jalur yang sama dan menyebabkan penumpukan. Alhasil, macet terjadi setiap jam pergi kerja dan pulang kerja. “Kalau jalan antar kawasan

bisa difungsikan dengan baik, seperti Delta-Lippo Cikarang, kendaraan bertonase besar bisa melalui jalan itu. Ditambah jalan Kalimalang bisa difungsikan di dua arah, minimal dapat mengurai kemacetan,” katanya. Namun, sambung Budiyanto perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga saat ini memang harus diberlakukan jam kendaraan. Digambarkan, mulai pukul 06.00-10.00, kendaraan bertonase besar dilarang melintasi jalan protokol seperti jalan Imam Bonjol dan Cikarang, dan diberlakukan kembali pukul 16.00-21.00. “Semua kendaraan pasti me-

matuhi rekayasa lalu lintas, kalau melanggar kan pasti ada sanksinya. Ini kan demi kenyamanan pengguna jalan, mereka tidak perlu berhadapan dengan truk besar saat jam sibuk, dan truk besar bisa beroperasi pada malam hari saat jalan protokol sepi dari kendaraan pribadi,” pungkasnya. Dari pantauan Fakta Bekasi, sepanjang jalan Sultan Hasanudin, Tambun Selatan, jalan Teuku Umar-Imam Bonjol, Cibitung, jalan Cikarang dan jalan Cibarusah selalu macet saat jam kerja dan pulang kerja. Kemacetan disebabkan banyaknya kendaraan bertonase besar yang tidak beroperasi dan menimbulkan kerusakan jalan. (mot)

Jabatan Staf Ahli Akan Difungsikan... Sambungan dari hal 9

diantaranya adalah memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis ke Bupati. Hanya mungkin, kebanyakan masukan itu hanya sekedar lisan. “Staf ahli ada anggaran yang digabungkan untuk sementara ini di bagian umum. Jadi pejabat eselon dua ini bisa langsung mengajukan anggaran yang dibutuhkan,” kata Yan-Yan. Kalau untuk kebutuhan staf, lanjut dia, BKD rencana akan menyiapkan sebanyak 10 staf biasa untuk ditugaskan sebagai stafnya staf ahli. Staf itu bertugas sesuai semestinya dari pimpinan masing-masing.

Setiap pejabat staf ahli mendapatkan staf biasa sebanyak 2 orang. “Staf ini bisa difungsikan sebagai membantu kerja para pejabat staf ahli,” ujarnya. Sebelumnya, Staf Ahli bidang Pemerintahan, Aspuri, menyatakan kalau di jabatannya yang di duduki saat ini tidak ada anggaran sepeserpun. Alhasil, ia pun tidak bisa bekerja tanpa adanya anggaran dan anak buah (staf ). “Sampai saat ini saya tidak bekerja apa-apa, karena setiap pekerjaan itu kan membutuhkan anggaran. Jadi, gimana mau kerja kalau anggaran saja tidak ada?” ungkap Aspuri beberapa waktu lalu.

Staf ahli memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) diantaranya memberikan masukan ke bupati secara tertulis ataupun lisan. Namun tupoksi itu tidak berjalan lantaran kurang adanya dukungan dari pimpinan secara optimal. Idealnya setiap lembaga atau instansi itu ada anggaran untuk menunjang kinerja. Sekedar diketahui, beberapa nama jabatan staf ahli di Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah, Aspuri staf ahli bidang pemerintahan, Edi Rochyadi staf ahli bidang pembangunan, Agus Trihono staff ahli bidang ekonomi dan keuangan, serta staf ahli Sutan Tio dan staf ahli Herman Sujito. (van)

BPD Dilarang Berpolitik Sambungan dari hal 9

“Saya menolak jika BPD ikut dalam acara demokrasi pada 2014 nanti. Seharusnya badan yang dibantu dengan APBD tidak boleh ikut atau jadi pengurus partai,” kata Anggota Fraksi PAN Sunawan, saat dihubungi dibalik selulernya, kemarin. Menurut Sunawan, pada Pemilu 2014 adalah pesta demokrasi antara partai politik. Jadi lembaga daerah yang setiap tahun dikucurkan anggaran seharusnya tidak boleh ikut dalam pesta demokrasi itu. Ini dinilai tidak etis dan

melanggar aturan. Karena BPD dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, bukan dalam politis. “Ini harus ada ketegasan dalam KPUD Kabupaten Bekasi untuk melarang BPD ikut pada Pemilu. Terkecuali partai politik yang sudah dinyatakan lolos pada pemilu nanti,” katanya. Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi, Sardi, secara tegas menyatakan kalau pihak BPD itu tidak boleh ikut pada pemilu, rangkap jabatan serta menjadi pengurus partai politik. Karena BPD ini bagian dari lembaga daerah. Kalau ada oknum BPD

yang melanggar aturan bisa dikenakan sanksi tegas. “Kalau ada oknum BPD yang melanggar aturan itu bisa dikenakan sanksi tegas. Jangankan ikut pada pemilu atau menjadi pengurus partai, pengurus BPD juga dilarang merangkap jabatan seperti halnya jabatan teknis,” ujar pria yang ingin ikut pada Pemilu 2014. Dilanjutkan Sardi, jika ada pengurus BPD yang mengundurkan diri, lalu masuk menjadi pengurus partai. Kalau ini boleh dilakukan. Kecuali BPD itu diperbantukan untuk mengawasi jalannya Pemilu sesuai perintah bupati di setiap desa. (van)

15 Ansor Gelar Sholawat Bareng Djarum Coklat

BEKASI – Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bekasi menggelar acara sholawat bersama Djarum Super di Desa Sukaraja Tambelang, Sabtu (23/3) lalu. Ketua GP Ansor Tetuko Taqiyudin mengatakan, Ansor bersholawat bareng Djarum Coklat ini adalah rangkaian kegiatan dalam program kerja Ansor tahun ini. “Kegiatan tidak hanya di Tambelang, tapi sebe-

FAKTA KARAWANG

lumnya sudah dilaksanakan di Kecamatan Cibarusah dan Kedungwaringin,” jelasnya. Selain sholawat, rangkaian kegiatan yang mengambil tema “Gemakan Sholawat Temukan Martabat Umat” itu juga diisi dengan pelantikan penggurus Ansor Kecamatan Tambelang. “Kita berharap dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menjadi motivasi bagi para

kader Ansor untuk bangkit menyuarakan ahlul sunah wal jamaah seperti moto Ansor,” kata pria yang akrab disapa Atet itu. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua PC Nadlatul Ulama Kabupaten Bekasi Munir Abbas, MWC NU Kecamatan Tambelang, unsure Muspika dan penggurus PP dan PW Ansor serta Ketua PAC Ansor se Kabupaten Bekasi. (tle)

Bekasi Siaga Banjir Hingga April BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyatakan status siaga banjir di wilayah setempat masih berlaku hingga April 2013. “Kebijakan ini sesuai imbauan Pemprov Jabar yang menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor mulai 16 Januari hingga 16 April nanti,” ujar Petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bekasi, Arif, di Bekasi. Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk menghadapi bencana alam yang marak terjadi pada musim hujan dan ber-

potensi merusak sarana dan prasarana umum. “Penetapan status siaga ini diharapkan makin mempercepat penanganan bencana alam di wilayah Kota Bekasi agar korbannya dapat dibantu dengan cepat oleh pemerintah,” ujarnya. Bantuan tersebut, kata dia, berupa logistik seperti makanan dan minuman serta sejumlah lokasi pengungsian dan dapur darurat. “Kami selalu siaga agar potensi timbulnya korban jiwa akibat bencana dapat di-

tekan semaksimal mungkin,” katanya. Sementara itu, data melalui Tagana Kota Bekasi menyebutkan, banjir di wilayah setempat sudah terjadi tiga kali sepanjang 2013 akibat luapan Kali Bekasi. Jumlah tersebut belum termasuk banjir yang disebabkan oleh genangan air hujan di sejumlah lokasi. “Pada banjir 18 Januari dan 4 Februari lalu, sedikitnya 10 ribu rumah di sepanjang bantaran Kali Bekasi terendam dengan kedalaman terparah mencapai 4 meter,” katanya. (ant)

Tahun ini Ditarget 3000 Rumah Diperbaiki BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menargetkan perbaikan 3.000 rumah tidak layak huni di wilayah setempat sepanjang 2013. “Rumah tidak layak itu tersebar di enam kecamatan,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bekasi, Slamet Supriyadi, di Cikarang. Menurut dia, data penerima bantuan perbaikan rumah telah didapat pihakya berdasarkan laporan dari masing-masing aparatur desa.

Program tersebut, kata dia, masing-masing di Kecamatan Pebayuran dan Tarumajaya sebanyak 2.000 rumah. “Wilayah itu adalah yang penduduknya termiskin di Kabupaten Bekasi, jadi wajar bila porsinya paling besar,” katanya. Menurut dia, 1.000 rumah lainnya berlokasi di Kecamatan Bojongmangu, Muaragembong, Cabangbungin, dan Babelan. “Empat kecamatan itu sebelumnya pernah mendapat jatah perbaikan rumah pada 2012, sehingga pada tahun ini kita kurangi,” katanya.

Menurut dia, rata-rata per kecamatan berjumlah 250 hingga 300 rumah yang nantinya akan diperbaiki. “Kriteria rumah tidak layak bermacammacam, ada yang tidak memiliki lantai, MCK, atap rumah , dan lainnya,” katanya. Slamet menambahkan, alokasi dana yang akan digunakan untuk kegiatan itu bersumber dari APBD setempat dan bantuan dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat total Rp1,5 miliar. “Kegiatan bedah rumah ini juga akan melibatkan masyarakat dan aparatur TNI serta petugas desa,” katanya. (ant)

Kali Bekasi Direncanakan terhubung BKT BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, berencana menghubungkan aliran bagian hulu Kali Bekasi dengan Banjir Kanal Timur (BKT) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meminimalisir banjir di wilayahnya. “Saya sudah mengirimkan surat permohonan izin kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuat sodetan dari Kali Cikeas yang merupakan hulu Kali Bekasi ke Banjir Kanal Timur (BKT),” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Bekasi, Senin. Menurut dia, upaya ini dianggap merupakan salah satu solusi dari permasalahan banjir yang kerap melanda perumahan warga yang berada di Kecamatan Jatiasih

dan sekitarnya. Menurut dia, luapan Kali Bekasi kerap terjadi saat debit dari Sungai Cikeas dan Cileungsi yang bertemu di bagian hulu yakni Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, melebihi kapasitas tampung. “Bila debitnya sudah di atas 300 kubik per detik, bisa dipastikan puluhan ribu rumah di sepanjang bantaran Kali Bekasi terendam banjir,” katanya. Menurut dia, penanganan banjir di Kota Bekasi tidak bisa diupayakan secara swadaya dari pemerintah daerah, tapi membutuhkan sinergitas antarpemerintahan di sekitarnya. Sodetan kali tersebut, kata dia, dimulai dari Kali Cikeas Pondokgede,

Pondok Melati, melintasi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan ditembuskan ke BKT di daerah Pulogebang, Jakarta Timur. “Jika ada sodetan ini maka air di Bekasi bisa diarahkan ke BKT. Ini akan sangat efektif untuk meminimalisir banjir di Bekasi,” katanya. Rahmat berharap Pemprov DKI Jakarta bisa mengabulkan izin pembuatan sodetan tersebut. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Pemprov Jawa Barat untuk membantu membicarakan masalah banjir Bekasi dengan Pemprov DKI. “Pak Jokowi dan Kang Aher harus duduk bersama untuk membicarakan kerjasama antar wilayah ini,” katanya. (ant)

Dewan Ngamuk Sambungan dari hal 9

Hal itu dilakukan supaya tidak ada lagi pasien miskin yang memang dipersulit pihak rumah sakit swasta untuk mendapatkan kesehatan lagi. “Seharusnya ada aturan yang lebih tegas lagi. Jika memang ada RS yang menolak

pasien miskin harus ditindak tegas. Misalkan mencabut ijin praktek rumah sakit itu tanpa ada kompromi lagi,” tegasnya. Ia mengaku, tahun ini dia selaku Badan Anggaran (Banggar) juga mengupayakan dan menyetujui prioritas pembayaran hutang terhadap RS Swasta. Ia meminta juga kepada RS agar ada perbaikan pelayanan

dan penataan sistem yang berdampak baik terhadap pasien miskin. Karena pasien miskin itu harus menjadi prioritas dibandingkan pasien yang banyak duit. “Kenyataan dilapangan memang terbalik jauh. Justru pasien miskin yang ditelantarkan, sementara pasien banyak duit dilayani sangat baik,” tandasnya. (van)

Sekolah Swasta Minta Perlakuan... Sambungan dari hal 9

Seperti diungkapkan Kepala SMA Bina Bangsa Sukatani Kecamatan Sukatani Eli Bushaeri kepada Fakta Bekasi, perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta sangat kental. Misalnya dalam pemberian bantuan yang tidak seimbang hingga kemudahan akses informasi. “Kalau sekolah negeri mengajukan bantuan cepat sekali diresponnya, tapi kalau sekolah swasta lambat dan berbelit-belit,” terangnya. Masih kata Eli, padahal untuk kewajiban dan tang-

gungjawab antara swasta dan negeri tidak ada perbedaan. Masing-masing sama-sama punya tanggungjawab untuk mencerdaskan siswa. ”Kita kan sama tanggungjawabnya. Negeri mencerdaskan siswa dan mencetak generasi yang lebih baik, kami (swasta) pun sama. Tidak ada yang berbeda,” lanjutnya. Dijelaskan Eli, dalam hal informasi pun negeri dan swasta berbeda. Jika sekolah negeri informasi dari dinas cepat sekali bisa didapat, sebaliknya sekolah swasta lamban. “Ada informasi dari provinsi pasti sekolah

negeri diberitahu oleh dinas, tapi kalau sekolah swasta harus yang ngejar informasi, kadangkadang ditutupi nunggu sekolah negeri selesai dulu. Seperti jika ada informasi tentang bantuan siswa atau bantuan untuk sekolah,” tambahnya. Eli berharap dinas bisa berlaku adil dan tidak membedabedakan antara negeri dan swasta. “Harus adil jangan dibedakan antara swasta dan negeri. Karena semua sekolah pada prinsipnya mempunyai tanggungjawab dan tugas yang sama, terlepas itu negeri atau swasta,” pungkasnya. (tle)

JADIKAN

Harian Umum

FAKTA KARAWANG Cerdas I Lugas I Selalu Jadi Referensi I

TEMAN ANDA MENIKMATI KOPI DI PAGI HARI

Harian Umum

FAKTA KARAWANG Cerdas I Lugas I Selalu Jadi Referensi I

RP 45.000/bln 081210170226

Hub. Gilang Ginanjar Hotline Service

0267 - 8490867

website: http://www.faktakarawang.com

Edisi 25 Maret 2013  

Fakta Karawang ePaper

Advertisement