Issuu on Google+

URGENSI PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN Adji Krisbandono Peneliti Perkotaan dan Regional, Puslitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Pengantar tersebut terkesan theoretical, unapplicable, useless bagi segelintir warga yang mungkin Judul sudah pesimis dengan masa depan kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta. Namun, bagaimanapun juga, mungkin perlu dipikirkan bagaimana mewujudkan kota yang berkelanjutan. Kebutuhan untuk keluar dari pola pembangunan konvensional dan memasuki pola pembangunan berkelanjutan makin mendesak. Jika tidak segera mengubah haluan, dampak negatif pada ketimpangan pendapatan, kehidupan sosial, dan lingkungan, akan semakin besar. Pembangunan konvensional yang tidak mengakomodasi aspek lingkungan di satu pihak berhasil menaikkan produksi barang dan jasa secara melimpah, tetapi di pihak lain menimbulkan ketimpangan pendapatan penduduk antar dan dalam negara. Juga tersingkir ke pinggir pembangunan sosial, terutama yang menyangkut kepentingan kelompok miskin. Terhadap lingkungan, dampak pembangunan konvensional begitu dahsyat sehingga pengaruhnya tidak lagi dalam batas lokal dan nasional, melainkan mencakup regional dan global yang mengancam kehidupan manusia. (Kompas, 11 Maret 2006) Membangun Kota Berkelanjutan Pada target ke-7 pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) disebutkan bahwa pada tahun 2015 tiap negara harus menjamin kelestarian lingkungan hidup dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkesinambungan melalui penyusunan kebijakan dan program pencegahan kerusakan sumber daya alam. Dalam upaya mewujudkan goal tersebut, agar persoalan yang sudah ada tidak menjadi semakin rumit dan kompleks, maka pengelolaan kota tidak hanya diarahkan pada peningkatan produktifitas, efisiensi dan efektifitas melainkan juga bagi terselenggaranya pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan. Sehingga melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana menyelaraskan pertumbuhan kota dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, bagaimana mengembangkan kota yang mampu meminimalkan limbah yang ditimbulkan oleh warganya, serta bagaimana mengembangkan kota agar mampu meningkatkan kualitas hidup warganya. Isu Lingkungan dalam Proses Perkembangan Kota Isu lingkungan memang sangat mengemuka akhir-akhir ini. Disamping sudah urgent-nya global warming yang cukup mengganggu ekosistem dan habitat biota laut, pesisir, dan darat tentunya, ternyata dari fakta dan data yang sering kita lihat di media, maka sesungguhnya banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini dari environmental disasters. Sebuah studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM memberikan statement yang cukup menyentak, yaitu tepat pada tanggal 23 Mei 2007 lalu, lebih dari 50% penduduk di dunia saat ini yang berjumlah + 6 milyar, tinggal di perkotaan. Memang isu urbanisasi dan pertumbuhan kota merupakan satu hal yang inevitable (tak terelakkan). Di belahan dunia manapun, pasti akan selalu berhadapan dengan masalah ini. mengingat kota yang telah tercitra untuk menjadi tumpuan perkembangan ekonomi dan


kebudayaan manusia di masa depan, sementara di lain pihak banyak masalah sosial dan lingkungan yang juga berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi kota. Beberapa dampak yang sangat kasat mata akibat pesatnya pembangunan perkotaan adalah masih berlangsungnya proses komersialisasi/komodifikasi dan privatisasi kota, dominasi gedung pencakar langit di lingkungan kota, serta masih kurang optimalnya pemanfaatan (bahkan hilangnya) public space. Selain itu terjadi pula proses yang mungkin tidak kita sadari, yaitu proses dehumanisasi. Banyak persoalan sosial perkotaan yang tidak kondusif untuk perkembangan kebudayaan manusia, stagnannya perkembangan transportasi kota yang tidak mengarah pada upaya perwujudan kota yang berkelanjutan, hingga pada berlakunya mekanisme pasar (market driven) pada proses perkembangan kota lain yang telah membawa kota-kota di Indonesia pada proses dehumanisasi yang mengkhawatirkan. Aspek Lingkungan Konsep dan paradigma pembangunan kota yang selama ini kita anut perlu kita koreksi kembali. Dengan mengembalikan dimensi lingkungan menjadi concern utama, prinsip keadilan antar dan lintas generasi, keharusan suatu kota untuk memiliki ciri khas/roh/identitas, serta pentingnya kota menjadi wadah yang kondusif bagi berkembangnya kebudayaan manusia, merupakan sekian dari banyak kriteria yang harus dimiliki sebuah kota agar menjadi kota ekologis. Seperti terpetik dalam definisi kota ekologis sebagai “satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis dan lingkungan, yang akan menghasilkan kota yang mempunyai kualitas lingkungan dan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan” Sedangkan definisi pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland Report, PBB (1987) adalah ”proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb.) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Beberapa prinsip yang menjadi penentu suatu kota tersebut masih on the track sebagai kota ekologis, antara lain : mengikuti prinsip dasar ekologis dan lingkungan, memperhatikan carrying capacity lingkungan, mengintegrasikan komponen komponen alam dan buatan, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kota, efisiensi penggunaan energi, minimalisasi dan pendaur-ulangan limbah, serta mengurangi ketergantungan terhadap daerah hinterland-nya. Sebagai lesson learned, Kolaka, salah satu kota di Sulawesi Tenggara, telah memiliki sekelompok komunitas yang mampu melakukan composting atas sampah yang mereka hasilkan. Dengan demikian, maka konsep zero waste benar-benar telah diaplikasikan disana. Dari sini kita dapat belajar bahwa jika kita ingin mencobanya untuk diterapkan di Jakarta –yang notabene kemampuan Pemda-nya dalam melakukan treatment atas sampah hanya 28%– maka sisanya yang 72% memang harus dilakukan secara mandiri oleh warganya. Di Nagoya, salah satu kota di


Jepang, bahkan memiliki cara unik dalam mengolah sampah yaitu dengan menyediakan plastik tempat sampah yang transparan. Hal ini dimaksudkan karena pastik yang transparan lebih mudah di-recycle daripada plastik yang berwarna. Dari aspek transportasi, Solo, memiliki karakteristik topografi yang relatif datar sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkannya moda transportasi non-motorized. Jika kita berkeliling kota tersebut, kita akan melihat betapa pedestrian dan pedicab telah diberikan jalur khusus di kanan dan kiri jalan yang cukup rimbun dan nyaman jika kita menggunakan sepeda sebagai moda transportasi. Hal senada juga dilakukan oleh pemerintah Dublin yang bahkan telah memberikan opsi dan pemahaman bagi warganya dalam bertransportasi, apakah akan berjalan kaki, menggunakan sepeda, atau menggunakan kendaraan bermotor. Opsi-opsi tersebut dikaitkan dengan seberapa besar emisi gas CO2 yang dikeluarkan jika (mungkin) warganya justru memilih kendaraan bermotor sebagai moda transportasi mereka. Alhasil, sebagian besar warganya lebih memilih bersepeda atau jalan kaki dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Dukungan Segenap Masyarakat dan Stakeholder Sebagai penutup dari tulisan ini, saya ingin sekali mengajak Anda (dan tentunya dimulai dari diri saya sendiri) untuk lebih menghargai lingkungan. Daya dukung lingkungan kita saat ini sudah sangat merosot jauh di ambang batas toleran. Tidak ada lagi yang dapat kita lakukan selain memulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan memulainya sekarang juga. Membuang sampah pada tempatnya, jangan terlalu sering menggunakan produk yang banyak mengandung CFC, menggunakan bahan-bahan yang mudah di-recycle, membuat sumur resapan di rumah masing-masing, membuat komposter, lebih berhemat dalam menggunakan sumber energi tak terbarukan, lebih banyak menggunakan moda transportasi unmotorized – atau moda transportasi alamiah jika meminjam istilah yang dikemukakan oleh Marco Kusumawijaya, dan hal kecil lainnya. Namun kitapun perlu sadar bahwa sejauh apapun kita melangkah tanpa dukungan positif dari pemerintah, tidak akan membawa hasil yang signifikan. Jangan sampai pluralistic ignorance menghinggapi diri kita sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, berangkat dari payung hukum UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengatur perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah kita ajak “duduk bersama� dan menyepakati bagaimana peran masing-masing untuk saling berkontribusi dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Dengan peran aktif kita sebagai pelaku pembangunan serta bersinergi dengan dukungan pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, maka insya Allah cita-cita mulia ini akan terwujud. Semoga ...


Urgensi Pembangunan Kota Berkelanjutan