Page 1

MATERI I KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI SMA/MA TAHUN 2008

1


Tujuan Pelatihan Melalui pemaparan materi dan diskusi peserta pelatihan dapat menjelaskan dasar hukum, tujuan, fungsi, dan manfaat akreditasi sekolah/madrasah.

2


RASIONAL RASIONAL Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. (UU Sisdiknas No 20/2003 BAB IV Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar. (PP 19/2005 psl 91) Perlu dilakukan AKREDITASI terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan (PP 19/2005 psl 86)

3


DASAR HUKUM BANS/M 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas BAB XVI Bag. Kedua tentang Akreditasi Pasal 60. 2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya Pasal 86 ayat (1) dan (3) dan Pasal 87 ayat (1) a. ayat (2), (3), (4), dan (5). 3. Peraturan Mendiknas No.29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M. 4. Keputusan Mendiknas No.064/P/2006 tentang pengangkatan anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF. 4


Pengertian Akreditasi

ď Ž

ď Ž

UU N0. 20/2003 tentang SISDIKNAS Akreditasi d ilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan . [ Pasal 60 ayat ( 1 ) ] Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. [Pasal 60 ayat ( 2 ) ]

5


Akreditasi Sekolah/Madrasah Berdasarkan PP No. 19/2005 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan [Pasal 1 ayat 21] Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas satuan pendidikan. [Pasal 86 ay 1] publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan [Pasal 86 ayat 3]

6


Akreditasi Sekolah/Madrasah Berdasarkan Permen No.29/2005 • Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BANS/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. [Pasal 1 ayat (5)] • Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah Pemerintah membentuk BAN-S/M [Pasal 2 ayat (1)] 7


Lingkup Lingkup Akreditasi Akreditasi Satuan Satuan Pendidikan Pendidikan    1. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA). 2. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). 4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). 5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 6. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB). 8


 Memberikan Memberikan informasi informasi tentang tentang kelayakan kelayakan sekolah/madrasah sekolah/madrasah atau atau program program yang yang dilaksanakannya dilaksanakannya berdasarkan berdasarkan Standar Standar Nasional Nasional Pendidikan. Pendidikan.  Memberikan Memberikan pengakuan pengakuan peringkat peringkat kelayakan. kelayakan.  Memberikan Memberikan rekomendasi rekomendasi tentang tentang penjaminan penjaminan mutu mutu pendidikan pendidikan kepada kepada program program dan/atau dan/atau satuan satuan pendidikan pendidikan yang yang diakreditasi diakreditasi dan dan pihak pihak terkait. terkait. 9


Manfaat Akreditasi Sekolah/Madrasah 1. Membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan. 2. Membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. 3. Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana

10


Manfaat Akreditasi Sekolah/Madrasah 4. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah. 5. Motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional. 6. Bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga,11


Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah ď ś Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. ď ś Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya. ď ś Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

12


Prinsip Akreditasi Sekolah/Madrasah 1. Objektif Akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/ madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. 13


Prinsip Akreditasi Sekolah/Madrasah  2. Komprehensif Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut.

3. Adil Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

14


Prinsip Akreditasi Sekolah/Madrasah 4. Transparan Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

5. Akuntabel Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 15


KOMPONEN AKREDITASI 1. Standar Isi, [Permen 22/2006] 2. Standar Proses, [Permen 41/2007] 3. Standar Kompetensi Lulusan, [Permen 23/2006] 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permen 13/2007 Ttg Kasek, Permen 16/2007 Ttg Guru] 5. Standar Sarana Dan Prasarana [Permen 24/2007] 6. Standar Pengelolaan, [Permen 19/2007] 7. Standar Pembiayaan, (Permen ………) 8. Standar Penilaian Pendidikan. [Permen 20/2007]

16


Sifat dan Kedudukan BAN-S/M ď śBadan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional. [Permen No.29/2005, Pasal 1 ayat (1)]

ď ś BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional [Permen No.29/2005, Pasal 2 ayat (2)]

17


Tugas BAN-S/M BAN-S/M mempunyai tugas : ď Ž merumuskan kebijakan operasional, ď Ž melakukan sosialisasi kebijakan, dan ď Ž melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah. [Permen 29/2005, pasal 7, 1]. 18


Fungsi BANS/M Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAN-S/M mempunyai fungsi untuk: 1. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/madrasah; 2. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri; 3. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah; 4. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah; 5. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; 6. mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional; 7. melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri; 8. melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M . [Permen No.29/2005, Pasal 7 ayat (2)].

19


Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

(BAP-S/M)  Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur [PP No. 19/2005, Pasal 87 ay 2]  BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi. [Permen No. 29/2005, Pasal 1 ay 2]  Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh (BAP-S/M). [Permen No. 29/2005, Pasal 7 ay 4) 20


PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM SISDIKNAS • PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL : dilakukan oleh berbagai pihak /institusi di luar satuan pendidikan yang secara fomal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung/tidak langsung. • PENJAMINAN MUTU INTERNAL : dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi eksternal dimaksud.

21


PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL ADA 4 PILAR POKOK DLM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL 1. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan oleh Menteri, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian SNP oleh BSNP) PP 19/2005 psl.76 ayt (1),(2),(3) dan psl.77. 2. Pemenuhan SNP pada setiap satuan pend (oleh Pem Provinsi, Pem Kab /Kota, LPMP, dan institusi pembina pend Pusat), PP19/2005 psl 92 ayt (2) sd. (8) 3. Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan derajat-pemenuhan SNP yang dicapai satuan/program pend): melalui penilaian kelayakan satuan/program pend mengacu pada kriteria SNP, sbg bentuk akuntabilitas publik), UU 20/2003 psl 60 ayt (2), Permen 29/2005 psl 1 ayt (5)-----AKREDITASI oleh BAN S/M , PP 19/2005 psl 86, 87 (1)a, (2) sd (5) 4. Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan: Ujian Nasional, USBN, Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian lainnya, dan evaluasi kinerja pend oleh Pusat, Pem Provinsi, Pem Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri.PP 19/2005 psl 63 ayt (1)c., psl 66 sd.71.,psl 78 butir 22 (b,c,d,e), psl 80 sd 85.


PENJAMINAN MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKAN • Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdasmen menerapkan manajemen berbasis sekolah : kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. PP19/2005 psl 49 (1) • Satuan pendidikan mengembangkan Visi dan Misi (Std Pengelolaan),KTSP (Std Isi), melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah, dan evaluasi kinerja masing-masing.PP19/2005 psl 65 psl 78 a. • Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP. PP 19/2005 psl 91 (1),(2),(3) 23


Hubungan antar pilar dalam penjaminan mutu eksternal

24


PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTU • BAN-S/M, memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. PP 19/2005 Bab XV psl 91 (5)

25


MENAG

MENDIKNAS

DITJEN PENDAIS

DITJEN MANDIKDASMEN

DITJEN PMPTK

BALITBAN G

BAN-S/M

BSNP

GUBERNUR KANWIL DEPAG

DISDIK PROV BUPATI/ WALIKOTA

KANDEP

MADRASAH

LPMP

BAP-S/M

Asesor DISDIK KAB/KOT

Unit Pelaksana Akreditasi BAP-S/M KAB/KOTA

SEKOLAH

26


KOORDINASI KOORDINASIPENJAMINAN PENJAMINANMUTU MUTUDAN DANAKREDITASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH SEKOLAH/MADRASAHANTAR ANTARLEMBAGA LEMBAGATERKAIT TERKAIT BAN-BAP-S/M BAN-BAP-S/M (HSL (HSLAKRED) AKRED)

BSNP BSNP

LPMP LPMP

Dis DisProv/ Prov/ Kanwil KanwilDepag Depag

Diskab/ Diskab/ Kadepa Kadepa gg

Unit-unit Unit-unit Pusat Pusat

Sekolah/ Sekolah/ Madrasah Madrasah Laporan dan rekomendasi TL Penjaminan Mutu Konsultasi

27


Hubungan Kerja BAN-S/M dengan

BSNP

ď Ž

BAN-S/M mengembangkan instrumen akreditasi yang komprehensif dan berdasarkan standar yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

• Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah setelah memperhatikan pertimbangan dari BSNP [Permen No. 29/2005, pasal 7 ayat (3)]

28


Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan ď °

BAP-S/M melakukan paparan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsur: 1. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota. 2. Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota. 3. LPMP dan 4. Dewan Pendidikan Provinsi.

ď °

BAP-S/M menyampaikan hasil pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah dan rekomendasi tindak lanjut kepada: 1. Sekolah/Madrasah. 2. BAN-S/M. 3. Pemda Provinsi melalui Disdik Provinsi dan Kanwil Depag. 4. Pemda Kab/Kota melalui Disdik Kab/Kota dan Kandepag Kab/Kota, dan 5. LPMP 29


Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan (lanjutan)

1. 2. 3. 4.

BAN S/M menyampaikan laporan hasil pelaksanaan akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada : Menteri Pendidikan Nasional, selaku penanggung jawab Sisdiknas, sebagai masukan kebijakan dan pertanggungan-jawab BAN S/M. Menteri Agama, sebagai tembusan dan masukan kebijakan. Unit Utama Pusat terkait dan Direktorat yang bersangkutan, sebagai tembusan dan masukan kebijakan. BSNP sebagai masukan 30


Norma-norma Pelaksanaan Akreditasi

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.   9.   10. 11.

Kejujuran Independensi Profesionalisme Keadilan Kesejajaran Keterbukaan Akuntabilitas Bertanggung jawab Bebas intimidasi Menjaga kerahasiaan Keunggulan mutu

32


Penutup 1. 2.

3.

4.

Hasil akreditasi Sekolah/Madrasah, diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan yg merupakan salah satu wujud akuntabilitas kepada publik. Dengan akreditasi yang kredibel, hasilnya dapat memotivasi Sekolah/Madrasah untuk memperbaiki diri sehingga hasil akreditasi yang akan datang peringkat yang dicapai akan lebih baik. Peran akreditasi dalam peningkatan mutu, disamping memberikan motivasi kepada satuan pendidikan dan semua stake-holder untuk memperbaiki diri juga terletak pada langkah tindak lanjut yang diambil berbagai stake-holder yang bertanggung-jawab atas perbaikan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu rekomendasi tindak lanjut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan akreditasi 33


.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Tahun 2008 www.ban-sm.or.id

01 kebijakan umum akreditasi