Issuu on Google+

Hak-Hak Perempuan Adat Diabadikan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Kesetaraan seluruh kelompok masyarakat dan di antara laki-laki dan perempuan Masyarakat adat bebas dan setara dengan semua kelompok masyarakat lain. Perempuan adat bebas dan setara dengan semua laki-laki dan perempuan. Perempuan adat mempunyai hak untuk bebas dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi dalam melaksanakan hak-hak mereka, terutama yang berdasarkan asal-muasal atau identitas adat mereka. (UNDRIP Pasal 2, 22) Negara harus menjamin agar setiap perempuan memperoleh hak asasi dan kebebasan fundamental yang sama dengan laki-laki di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya dengan cara membuat undangundang untuk mengakhiri tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan undangundang tersebut ditegakkan. (CEDAW Pasal 1, 2, 3, 15)

Partisipasi dalam pengambilan keputusan Perempuan adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait hal-hal yang akan mempengaruhi hak-hak mereka (UNDRIP Pasal 18). Negara harus mengambil seluruh langkah yang tepat untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam politik dan urusan publik, dan untuk mewakili komunitas dan negara mereka. (CEDAW Pasal 7, 8)

Hak atas identitas dan kewarganegaraan Semua perempuan adat mempunyai hak atas kewarganegaraan dan menjadi bagian dari komunitas adat atau bangsa, sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat mereka dalam komunitas atau bangsa yang bersangkutan. (UNDRIP Pasal 6, 9) Negara harus memberi perempuan hak yang setara dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah, atau menjaga kewarganegaraan mereka. Perempuan tidak boleh dipaksa untuk mengubah kewarganegaraan mereka atau dianggap tidak berkewarganegaraan oleh sebab perkawinan. (CEDAW Pasal 9)

Kehidupan yang aman dan bebas dari kekerasan Perempuan adat mempunyai hak untuk hidup, memiliki integritas fisik dan mental, kebebasan dan keamanan individu. (UNDRIP Pasal 7) Negara harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk legislasi, untuk menghentikan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran. (CEDAW Pasal 6)

Akses ke pendidikan dalam bahasa dan budaya sendiri Perempuan adat mempunyai hak atas semua tingkat dan bentuk pendidikan tanpa diskriminasi. Perempuan adat berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam bahasa dan budaya mereka sendiri. Perempuan adat harus mampu untuk mewariskan sejarah, bahasa, tradisi lisan, filosofi, dan sastra mereka kepada generasi selanjutnya. (UNDRIP Pasal 13, 14) Negara harusmenjamin agar semua perempuan, tanpa menghiraukan asal-muasal etnik dan tempat tinggal mereka di perkotaan maupun pedesaan mempunyai akses yang sama dengan laki-laki ke pendidikan. Stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan harus dihapuskan dari bahan-bahan dan program-program pendidikan. (CEDAW Pasal 10)

Kesetaraan dalam pekerjaan, hak milik, dan hukum Perempuan adat harus mendapatkan kesempatan dan tunjangan yang sama dalam pekerjaan, termasuk jaminan sosial dan gaji yang setara. Negara harus bertindak untuk menghapus diskriminasi sehingga perempuan adat memperoleh semua hak yang ditetapkan dalam hukum domestik dan internasional yang berlaku. Perempuan adat berhak atas kepemilikan properti dan menandatangani kontrak. (CEDAW Pasal 11, 15; UNDRIP Pasal 17)

Akses ke jaminan kesehatan Perempuan adat berhak untuk memperoleh semua layanan kesehatan dan sosial tanpa diskriminasi. Perempuan adat harus memiliki standar kesehatan fisik dan mental yang sama. Perempuan adat berhak untuk membudidayakan dan menggunakan obat-obatan tradisional mereka. Perempuan adat harus mampu mengakses gizi yang cukup dan layanan jaminan kesehatan, termasuk keluarga berencana, perawatan kehamilan dan kelahiran. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan jaminan kesehatan. (CEDAW Pasal 12; UNDRIP Pasal 24)

Kesetaraan ekonomi dan sosial

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Diproduksi Oleh:

Dicetak Oleh:

Negara harus bertindak untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial perempuan adat. Perempuan adat harus mempunyai akses ke kredit keuangan, jaminan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan berbudaya. Perempuan adat harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan komunitas, terutama perumahan dan pendidikan. Sama seperti terhadap perempuan adat, negara juga harus mempertimbangkan hak dan kebutuhan khusus para tetua, pemuda, anakanak, dan orang-orang berkebutuhan khusus. (CEDAW Pasal 13, 14; UNDRIP Pasal 21, 22)

Didukung Oleh:

AIPP


Poster Perempuan Adat