rubrik khusus
AMAN Sampaikan Materi Pokok dalam Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi (BALEG) DPR RI terkait RUU Masyarakat Adat
S
ekjen AMAN, Abdon Nababan, menyampaikan hal-hal mendasar mengenai urgensi lahirnya
Undang Undang tentang Masyarakat Adat ini. Ia menyampaikan bahwa salah satu alasan mengapa UU ini penting disebabkan karena masyarakat adat telah mengalami ketidakadilan berkepanjangan, sejak Indonesia lahir sebagai negara merdeka dan bertambah hebat setelah Indonesia dikuasai pemerintahan yang otoriter. “Sejak tahun 1945 dudukan untuk masyarakat adat sebenarnya sudah ada, namun akibat ada kelalaian dan salah urus selama 67 tahun, maka terjadilah konflik-konflik antara pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan BPN versus masyarakat adat. Ketidakadilan tersebut akibat dari pengingkaran dan pengambilalihan hak masyarakat adat (hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat adat), kata Abdon Nababan. Tindakan-tindakan tersebut bahkan nyaris selalu diikuti dengan kekerasan. Kekerasan yang kerap menimpa masyarakat adat ini sebenarnya bisa diselesaikan lewat perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam perjalanannya nanti bangsa Indonesia bisa bangkit berdaulat dan bermartabat,� papar Abdon Nababan lebih jauh. Kemudian Sekjen AMAN itu pun memaparkan "usulan perubahan atau masukan" dengan berbagai argumen pokok pikiran yang seharusnya bisa masuk dalam RUU PPHMA. Dalam paparan Abdon, pokokpokok pikiran yang harus harus diakomodir BALEG dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat paling tidak mencakup:
AMAN menghadiri undangan BALEG Jakarta/ Baleg DPR, 7 Maret 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memenuhi undangan Badan Legislasi (baleg) DPR untuk memberikan pandangan dan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan RUU PPHMA yang tengah berlangsung di BALEG. Pandangan dan masukan AMAN dalam RDPU ini berpusat pada gagasan-gagasan umum tentang masyarakat adat serta masukan-masukan yang sifatnya substantive dan teknis ke dalam draf RUU yang dihasilkan BALEG pada Februari lalu. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses awal penggodokan undang-undang ini, AMAN telah berinisiatif menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat pada BALEG, agar masyarakat adat mendapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah lewat undang-undang. Judul dan terminologi yang lebih mencerminkan realitas sosial masyarakat adat, istilah “Masyarakat Adat� dan bukan istilah masyarakat hukum adat, perlu menghilangkan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat, perlunya memasukkan asas Bhineka Tunggal Ika dan asas kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai satu kesatuan asas, proses identifikasi
oleh masyarakat adt itu sendiri, proses verifikasi oleh Komisi Masyarakat Adat, penetapan masyarakat adat, Pentingnya ada lembaga yang bersifat khusus dan independen, perlu kejelasan mengenai hak-hak masyarakat adat yang akan diatur, tanggungjawab pemerintah, penyelesaian sengketa dan perlunya sebuah ketentuan peralihan yang
39 mei 2013