Page 1

M A J A L A H D P R D P R O V I N S I D K I J A K A RTA

Jaya

Legislatif Menindak Mini Market Bermasalah Museum Obyek Wisata Perlu Perawatan ISSN : 0852 - 9639

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


KUNJUNGAN KERJA PANJA II DPRD DKI JAKARTA KE LABORATORIUM IKAN MUARA ANGKE DALAM RANGKA PEMBAHASAN REVISI PAJAK DAERAH DKI JAKARTA


INDEKS

.Apa kata Dewan .Wakil Kita bidang Kesehatan .Tindak tegas Mini Market.... .Pasar Senen Riwayatmu .Nasib Museum Jakarta .Pidato LKPJ Gubernur DKI .Senyum sejenak .Bebas Anak Jalanan .Menggembleng SDM .Tiga strategi mengentaskan... .Aspirasi Juru Parkir .Sosialisai PP 53

hal - 3 hal - 4 hal - 6 hal - 10 hal - 12 hal - 18 hal - 31 hal - 32 hal - 35 hal - 38 hal - 42 hal - 48

Nasib Museum

Aspirasi Juru Parkir

hal - 12

hal - 42

Pengarah: Sekretaris DPRD DKI Jakarta Redaksi: RA Zulkarnaen, H Anja Indra, SH, M.Si, Heruwiyanto, SH, Djatmiko, SH, Drs. Hermanto, M,Si, Sekretaris Redaksi: H. Kusno, Drs. H Agus Susanto, Drs Wawan Setiawan, Mucholik Maswi Editor: Supriadi, SH, Sugeng S.Sos, Ahmad Yuliadi, SE Artistik:H e r n o, Dodo Fotografer: Syafei, Bambang, Abdul Rojak Tata Usaha: Drs. Budi Umardani Distribusi :Bambang WJ. Saran dan masukan Email : humassetwan@yahoo.co.id

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

1


Dari Redaksi

B

eberapa waktu lalu di masmedia ibukota dimuat mengenai adanya minimarket yang melanggar atau bisa dibilang ilegal sering menjadi pertanyaan adalah jarak dan keberadaan minimarket yang berada dilingkungan pemukiman sering berdekatan lokasinya sementara dilingkungan itupun ada warung warung kecil menjajakan daganyannya ada pengamat yang berpendapat bahwa keberadaannya yang tidak sesuai dengan aturan itu akan dapat mematikan warung warung kecil dilingkungan pemukiman. Dari hasil verifikasi, di DKI Jakartaterdapat 2.162 minimarket, dari jumlah itu, hanya 67 minimarket yang legal. Sebanyak 1.383 minimarket tidak lengkap persyaratannya, 712 minimarket tidak punya izin sama sekai, 131 diuantaranya melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2002, karena jaraknya kurang dari 500 meter. Karena itu, Pemprov DKI Jaarta harus menindak tegas minimarket-minimarket yang bermasalah tersebut. Dengan munculnya minimarket-minimarket illegal dan jaraknya kurang dari 500 meter dari pasar tradisional, jelas mematikan pasar tradisional.Tulisan ini menjadi rubrik sorotan pada terbitan Legislatif Jaya edisi 2 tahun 2011. Sementara itu keberadaan museum di Jakarta menjadi perhatian Dewan, kendatipun gedungnya tua namun kebersihan dan keindahan gedung tua itupun seharusnya tetap terpelihara, menurut Ketua Komisi B Slamat Nurdin, Kota Jakarta memiliki banyak museum yang biasa

del - ondel

menjadi sumber ilmu pengetahuan. Museummuseum di Jakarta pada umumnya tersebar di kawasan Kota Tua Jakarta, sekitar Monumen Nasional ( Monas ), dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Namun, museum pada umumnya masih kurang mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya padahal museum merupakan salah satu sarana tempat untuk pendidikan.Sedangkan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur DKI Jakarta tahun 2010 yang dimuat dimajalah Legislatif Jaya edisi ini dimaksudkan supaya masyarakat dapat memperoleh informasi secara menyeluruh apa yang telah disampaikan gubernur kepada Dewan.Penyampaian LKPJ pada hakekatnya merupakan upaya guna menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab , serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif , dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, untuk itu gubernur antara lain wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Dewan sebagai wakil rakyat.Sedangkan permasalahan aspirasi masyarakat menampilkan tulisan para juru parkir yang menyampikan aspirasinya ke Komisi B. masih banyak tulisan tulisan yang diharapkan dapat menjadi informasi yang akan menjadi bahan evaluasi dan renungan kita bersama. Red.

Tidak ada jarak diantara kita Semakin mudah berbelanja be..

2

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


APA KATA DEWAN

LKPJ GUBERNUR MERUPAKAN UPAYA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN BERSIH BERTANGGUNG JAWAB

K

etua DPRD Provinsi DKI Jakarta H. Ferrial Sofyan pada pembukaan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta penyampaian LKPJ Gubernu Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 mengatakan bahwa penyampaian LKPJ pada hakekatnya merupakan upaya guna menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab , serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif , dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, untuk itu gubernur antara lain wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban,

sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah. dikatakan pula, bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur akan dibahas oleh DPRD secara internal kemudian hasil pembahasan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk keputusan DPRD untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna Istimewa sebagai Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.(pub.)

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

3


WAKIL KITA Drs.Sahrianta Tarigan

Keberpihakan Pemerintah Di Bidang Kesehatan Makin Terwujud Genderang perang terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan berbagai penyakit lainnya yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta masih menggelora. Untuk penanganan DBD misalnya, antara lain dengan dilaksanakan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) selama 30 menit setiap Jumat pagi dari pukul 08.30 sampai pukul 09.09 WIB, sehingga otomatis aparat kelarahan baru dapat member pelayanan kepada masyaraoat pada pukul 10.00 WIB. Program ini terlaksana berkat adanya kesepakatan antara pihak Eksekutif dengan Legislatif dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan terwujudnya program Jakarta Sehat 2010. Walau kini sudah menginjak tahun 2011 dan program itu belum mencapai target sepenuhnya, tetapi kegiatan itu sebagai realisasi dari keberpihakan pemerintah pada masyarakat di bidang kesehatan.

K

eberpihakan Pemprov DKI Jakarta di bidang kesehatan bagi warga Jakarta cukup tinggi. Khususnya bagi keluarga kurang mampu sudah terwujud, walau hasil yang dicapai belum seoptimal yang kita harapkan. Memang, untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat membutuhkan waktu dan harus dilakukan secara bertahap. Baik itu dalam bentuk pelayanan penanggulangan penyakit demam berdarah dengue (DBD) maupun berbagai penyakit yang diderita warga masyarakat Jakarta. Dalam menanggulangi berjangkitnya penyakit DBD, Pemprov DKI Jakarta boleh dikatakan tak kenal lelah. Tetapi, jenis penyakit yang ditularkan akibat gigitan nyamuk aedes eigypti tersebut saat ini masih tergolong tinggi. Untuk meminimalisir kasus ini, butuh kepedulian besar semua lapisan masyarakat. Kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggalnya sangat besar. Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan berbagai untuk dalam menanggulangi penyakit DBD. Antara lain, setiap Suku Dinas Kesehatan bekerjasama dengan pihak Kelurahan, RT dan RW membentuk Regu Juru Pemantau Jentik ( Jumantik ). Dengan catatan, setiap Rukun Tetangga (RT) menunjuk seorang petugas jumantik. Tum ini ternyata sangat besar peranannya dalam membantu pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Karena, mereka bertugas memantau

4

SAHRIANTA TARIGAN jentik dari rumah ke rumah. Melalui cara itu, sekaligus mereka berperan sebagai motivator dan melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, mereka benar-benar berperan besar dalam upaya pengnggulangan DBD di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, sangat wajar jika Pemprov DKI Jakarta memberikan sekedar uang lelah kepada regu Jumantik yang notabene terdiri dari ibu-ibu rumah tangga

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


tersebut. Karena, mereka telah merelakan waktu dan tenaganya untuk kepentingan orang banyak dan rela menyisihkan waktu mereka untuk melaksanakan tugas rutinnya untuk keluarga. Sangat menderita Belum tertanganinya DBD dan berbagai jenis penyakit lain yang diderita warga masyarakat Jakarta secara optimal, merupakan tantangan bagi dinas terkait. Termasuk tantangan bagi Eksekutif dan Legislatif. Untuk menghindari penyakit demam berdarah, masyarakat selain dituntut proasktif menjaga kebersihan lingkungan hidupnya, juga dituntut tetap menjaga kondidi tubuhnya secara prima.Kenapa ? Karena, setelah diteliti secara mendalam, ternyata mereka yang terserang penyakit DBD, rata-rata kondisi tubuhnya lemah. Kondisi tubuh sedang lemah itu, bermacammacam sebabnya. Misalnya, seseorang usai melakukan kegiatan olah raga, lupa makan atau karena terlalu sibvuk dengan pekerjaannya, sehingga lupa makan. Otomatis, punya efek negative kepada kondisi kesehatan tubuh. Dalam kondisis seperti tiulah, biasanya seseorang terkena serangan DBD. Saya pernah mengalami sendiri dua kali. Ketika usdai olah raga, saya lupa makan. Karena banyak pekerjaan yanbg harus saya selesaikan. Akibatnya, terkena DBD dan harus dirawat selama dua minggu pada kasus pertama Sedangkan kasus kedua dirawat selama seminggu.. Agar tidak terserang DBD, usahakan kondisi tubuh tetap dalam kondisi fit. Karena,, siapa pun yang terserang, rasanya sangat menderita. Kasus yang kedua menimpa saya ketika sedang emmpersiapkan diri untuk pergi ke Israil. Terpaksa, rencana pergio ke Israil itu ditunda. Karena, untuk mengembaliklan kondisi tubuh kembali fit, membutuhkan waktu paling tidak satu sampai dua minggu. Karena, virus DBD itu menyerang hamper semua organ tubuh. Masih tingginya kasus DBD di DKI Jakarta, memang atntangan bagi semua pihak. Terutama Dinas dan Suku Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Pemprov DKI Jakarta. DPRD sebagai legislator dan mitra Pemprov DKI, merasa tertantang untuk mencari solusi terbaik dalam menangulangi penyakit yang disebarkan oleh nyamuk aedes eigypti ini. Cara terbaik yang dilakukan adalah melakukan pembasmian sarang nyamuk secara konsisten. Dengan harapan, beberapa tahun ke depan DKI Jakarta ini benar-benar sudah terbebas dari penyakit demam berdarah. Terbentur alat

Warga Jakarta pun belakangan mulai melakukan perang terhadap nyamuk demam berdarah. Selain melalui gerapan PSN secara rutin selama 30 menit setiap Jumat pagi, peranan regu Juru Pemantau jentik ( Jumantik ) di setiap RT dan RW, sangat besar manfaatnya dalam menunjang program pemberantasan sarang nyamuk di Ibu Kota. Dinas dan Sudin Kesehatan, Puskesmas, para medis juga harus proaktif melakukan sosialisasi PSN kepada masyarakat. Yang tak kurang pentingnya adalah, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Tanpa perimbangan dalam melakukan PSN antara pemerintah dan masyarakat, DBD takkan segera teratasi. Kalau bias, kegiatan PSN itu bisa dilaksanakan minimal dua atau tiga hari dalam seminggu, niscaya DBD segera dapat dibasmi. Pengasapan ( fogging ) juga dapat dijadikan salkah satu alternatif dalam pemberantasan sarang nyamuk. Namun, untuk melakukan fogging, masih banyak kendala yang dihadapi. Terutama masih sangat terbatasnya peralatan fogging tersebut. Idealnya, jika Provinsi DKI Jakarta ini ingin bebas DBD, setiap tahun menambah jumlah peralatan fogging dan obatnya. Jika ternyata hingga sekarang pemerintah masih banyak menerima keluhan dari masyarakat, kendala lainnya adalah masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang bertugas melakukan fogging. Karenanya, kesadaran masyarakat mempunyai peranan penting dalam pemberantasan DBD. Terutama mensupport pemerintah pada program pembangunan di bidang kesehatan. Penanganan penderita DBD sebenarnya cukup mahal. Karena hingga kini belum ditemukan obat khusus anti DBD. Sedangkan harga obat antibiotik mencapai Rp 500.000/ botol. Bagi keluarga mampu, tentu tidak masalah. Tetapi, bagi keluarga tidak mampu, jelas sanbgat berat. Beruntung Pemerintah telah memberikan prioritas khusus kepada keluarga tidak mampu sebagai salah satu wujud keberpihakannya pada bidang kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.Sebab, selama seminggu, biaya pengobatan bagi keluarga ekonomi menengah ke atas bisamencapai Rp 30 juta. Karena itu, kita wajib bersyukur karena kasus demam berdarah di Jakarta kini makin berkurang. Namun demikian, semua lapisan masyarakat diutuntut tetap waspada dan menjaga lingkungan tempat tinggalnya agar terbebas dari DBD.*****

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

5


Sorotan

Tindak Tegas Minimarket Bermasalah

J

umlah pasar modern diIndonesia pada 2010 bedrtambah 38 % disbanding pada 2009, menjadi 18.152 toko. Bertambahnya jumlah pasar modern tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah

6

minimarket yang tercatat hingga 42 % menjadi 16.922 toko, diikuti jumla hypermarket yang tumbuh 23 % menjadi 154. Sedangkan jumla supermarket justru mengalami penurunan 6 % yang diepngaruhi minat

ekspansi para peritel untuk kategori ini. Dari jumlah pasar modern yang ada, 78 % berada di Pulau Jawa yang tumbuh 35 % dibanduing sebelumnya. Hasil verifikasi, di DKI Jakartaterdapat 2.162 minimarket.

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


“ Dari jumlah itu, hanya 67 minimarket yang legal. Sebanyak 1.383 minimarket tidak lengkap persyaratannya, 712 minimarket tidak punya izin sama sekai, 131 diuantaranya melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2002, karena jaraknya kurang dari 500 meter. Karena itu, Pemprov DKI Jaarta harus menindak tegas minimarketminimarket yang bermasalah tersebut. Dengan munculnya minimarket-minimarket illegal dan jaraknya kurang dari 500 meter dari pasar tradisional, jelas mematikan pasar tradisional. Bahkan ada minimarklet yang jaraknya hanya 100 meter dari pasar tradisional,” kata Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jaarta, Selamat Nurdin. Lebih lanjut Selamat Nurdin mengemukakan agar Gubernur DKI Jakarta, H Fauzi Bowo segera merealisasikan keputusannya untuk menutup 712 minimarket liar tersebut. Pasalnya, sebagai regulator, Pemprov DKI Jakarta harus adil dalam melindungi pelaku usaha. Sehingga terjadi persaingan yang sehat. “ Diakui atau tidak, kehadiran minimarket di Jakarta telah menyebabkan usaha pasar tradisional kalah bersaing. Bahkan beberapa pasar tradisional sepi pengunjung. Malahan sudah ada yang tutup dari kegiatannya. Pasalnya, kehadiran minimarket yang umumnya adalah usaha waralaba atau francise itu tidak lagi memperhatikan jarak dengan pasar tradisional seperti diatur Perda Nomor 2 Ta h u n 2 0 0 2 t e n t a n g

Perpasaran Swasta,” tegasnya. Yang jelas, tambahnya, kehadirana minimarket telah menimbulkan persaingan tidak sehat. Karena barang yang dijual sama dengan barang yang dijual di pasar tradisional. Olh karena itu, perlu penataan ulang. Terutama menyangkut jarak dengan pasar tradisional. Labiah jauh Selamat Nurdin mengemukakan, penataan ulang hendaknya dilakukan dengan niat tidak untuk mematikan kesempatan berusaha bagi pengusaha minimarket. “ Yang melanggar aturn jarak atau tidak memiliki izin harus diarahkan agar mengalihkan jenis usahanya. Minimarket ini, biasanya usaha dengan membeli waralaba. Jadi harus dicari juga jalan keluar bagi mereka,” tambahnya. Wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ini menambahkan,

sebelumnya, verifikasi data minimarket yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menemukan sebanyak 2.095 minimarket dari 2.162 melanggar perizinan. Hanya 67 minimarket saja yang memiliki izin lengkap sesuai Perda 2 Tahun 2002 dan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 115 Tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Usaha Minimarket. Selain itu, dari 2095 minimarklet itu, sebanyak 712 sama sekali tidak memiliki izin alias minimarket liar. Dari 712 itu, sebanyak 131 minimarket melanggar Perda 2 tahun 2002 karena jaraknya kurang dari 500 meter dari Pasar Tradisional. Bentuk Pansus minimarket Minimarket di Provinsi DKI Jakarta versi Satpol PP per Desember 2010 saebagai berikut. Indomaret 382, Alfamart 631, Circle K 63, Starmart 69, OMI 12, Ceria Mart 8, Yomart 7, merk lainlain 111, Jumlkah seluruhnya ada 1.283. Pembagian jumlah minimarket per wilayah, Jakarta Pusat 202, Jakarta Utara 312, Jakarta Barat 433, Jakarta Selatan 186, Jakarta Timur 150. Minimarket yang dilengkapi dengan izin Undang Undang Ganggguan (UUG) sebanyak 684 tanpa dilengkapi izin UUG 599. Sementara itu, versi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Asprindo) per Februari 2011, pembaagian wilayah Jakarta Pusat 167 minimarket, Jakarta Utara 196 minimarket, Jakarta Barat 321 minimarket, Jakarta Selatan 291 minimarket dan Jakarta

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

7


Timur 268 minimarket. Dari jumlah itu, yang memiliki izin dengan UUG 856 dan tanpa izin UUG 387 minimarket. Menanggapi banyaknya minimarket bodong tersebut, sejumlah fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk membentuk panitian khusus (Pansus) soal minimarket illegal. Pansus ini menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ir Muhammad Sanusi, bertugas meneliti perizinan minimarket yang sudah berop[erasi. Surat resmi pembentukan pansus tersebut sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ferial Sofyan. “ Surat itu sudah diajukan. Jika tidak dilaksanakan, kami akan menggalang hak angket,” tegas Sanusi. I a b e r a l a s a n , dibentuknya pansus minmarket tersebut, mengingat kegiatan minimarket tersebut sudah meresahkan masyarakat. Karena itu, ia mengusulkan agar Perda 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta segera direvisi secepatnya. Umumnya, mereka membuka usaha menggunakan izin domisili, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, mereka hanya mengantongi surat izin usaha perdagangan dari Kantor Kelurahan atau Kecamatan. Pihak Komisi A DPRD beberapa waktu lalu memanggil lima Walikota untuk dimintai keterangannya berkenaan

8

persatu kasusnya. Di lain pihak, anggota Komisi A, Wi l l i a m Ya n i mengemukjakan, pelanggaran terhadap aturan perizinan di DKI Jakarta memang dilematis. Diakuinya, saat ini yang disasar adalah waralaba. Masalahnya, jika waralaba minimarket itu ditutup, tridak berarti usaha itu akan gulung tikar., tetapi bisa saja usaha itu berubah nama menjadi warung serbaada tanpa Ir Muhammad Sanusi, m e n g u s u n g m e r e k Alfamart, Indomart, Minimart dan dengan maraknya operasional sebagainya. minimarket di wilayah masingContoh kecil, di wilayah masing. Tetapi, tak satu pun Kecamatan Jatinegara, dari 53 walikota yang hadir memenuhi m i n i m a r k e t , 4 8 m e n o l a k undangan Komisi A tersebut menunjukkan surat izin saat pada bulan Maret lalu dan baru d i l a k u k a n p e n d a t a a n d a n hadir seminggu berikutnya. pemeriuksaan oleh petugas “ Baru dalam dengar k e a m a n a n . K e p a l a S e k s i poendapat itu kami ketahui Perekonomian Kecamatan tentang jumlah minmarket yang Jatinegara, Febri Moon Jaya mengantongi izin usaha dan mengatakan, pengelola 48 yang tidak memiliki izin usaha,” minimarket itu keberatan saat tutur Ketua Komisi A, Ida diminta menunjukkan surat Mahmudah. izinnya. Dilematis “ Ketika diminta Asisten Perekonomian menunjukkan surat izinnya, dan Administrasi Provinsi DKI mereka malah menyuruh kami Jakarta,m Hasan Basri Saleh untuk menghubungi kantor pusat yanag dihubungi secara terpisah atau kantor legal mereka,” mengemukakan, investasi yang ujarnya. dikeluarkan untuk mendirikan Menurut Febri Moon satu minimarket mencapai Rp Jaya, para pengelola minimarket 750 juta dengan tenaga kerja 10 yang tidak bersedia menunjukan sampai 15 orang. Jadi, kalau surat-surat perizinannya itu ditutup semuanya, dia beralasan, b e r a l a s a n b a h w a u r u s a n bias menimbulkan dampak perizinan dan surat-surat lainnya ekonomi yang cukup signifikan. ada di kantor pusat masingKarena itu, haruis dilkihat satu masing minimarket. Sehinggaa

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


maraknya bisnis minimarket di Ibukota. Sementara di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta disebutkana lokasi atau jarak antara pasar tradisional dan minimarket minimal 500 meter. Di dalam Pasal 10 dinyatakan, usaha perpasaran swasta yang luas lantainya 100-200 m2 harus berjarak 0,5 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan lingkungan atau Ida Mahmudah. \jalankolektor atau arteri. sulit melakukan pendataan dan “ Kenyataannya tidak bisa pula memastikan sekarang, di beberapa wilayah apakah mereka memiliki surat izin resmi atau tidak. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Prijanto awal Maret 2011 mengemukakan, mungkin langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan pemutihan pada usaha minimarket yang melanggar Ingub DKI Nomor 115 Tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Minimarket. Pasalnya, menurut Prijanto, uaha minimarket tidak menyalahi aturan Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta karena memiliki izin sah yang dikeluarkan oleh aparat terkait. Ia menduga, izin itu keluar setelah dikeluarkannya Ingub. Karena, dalam Ingub Nomor 115 tahun 2006 itu gubernur memerintah kepada seluruh aparat terkait untuk menangguhkan pengeluaran izin minimarket akibat semakin

disinyalir usaha minimarket banyak yang menyalahi aturan. Seperti aturan Perda yang terkait dengan jarak. Kedua, pelanaggaran disinyalir terjadi karena minimarket tumbuh setelah ada instruksi gubernur bahwa minimarket tidak lagi tumbuh, tapi ada.Namun, bila letak lokasi minimarket itu terlalu dekat dengan pasar tradisional dan menyalahi ketentuan jarak seperti tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang PerpasaranSwasta, Pemprov DKI Jakarta takkan segan-segan untuk menertibkan. Kalau melanggar dan mengganggu pedagang kecil, apalagi tidak ada surat izin usaha, pasti akan ditindak tegas,� kata Prijanto. (sk)

William Yani

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

9


Pasar Senen Riwayatnya Dulu Dari sejumlah pasar di Provinsi DKI Jakarta, Pasar Senen termasuk salah satu pasar tertua. Seusia Pasar Tanah Abang yang dibvangun pada tanggal 30 Agustus 1735 di atas lahan milik anggota Dewa Hindia bernama Corrnelis Chastelein. Dulu, pasar ini diokenal dengan Pasar Snees. Karena para pedagang awalnya hanya beroperasi pada hari Senin dan didominasi masyarakat etrnis China. Dalam perjalannya, nama Pasar Snees berganti nama menjadi Vink Passer dengan arsitek pengembangnya Cornellis Vinke atau yang lebih popular dengan panggilan Yustinus Vink.

D

alam benak kita mungkin bertanya, kenapa nama-nama pasar di Jakarta sebagian memakai nama-nama hari. Antara lain Pasar Minggu, Pasar Senin, Pasar Rebo, Pasa Kemis, dan Pasar Jumat. Pemberian nama pasar sesuai hari tersebut, karena pemerintahan VOC hanya memberikan kebijakan dalam perizinan membangun pasar kepada tuan tanah. Namun dengan peraturan pasar yang didirikan dibedakan menurut harinya. Vincke

10

Passer buka hari Senin, ( Selasa) Pasar Koja,, Rabu (Pasar Rebo) yang kini menjadi Pasar Induk Kramatjati, Kami (Mester Passer) kini menjadi Pasar Regional Jatinegara, Jumat ( Pasar Lebakbulus, Pasar Klender, Pasar Cimanggis), Sabtu (Pasar Tanah Abang), Minggu ( Tanjung Oost Passer atau Pasar Mionggu). Perbedaan pengoperasian ini dilakukamn VOC dengan alas an keamanan serta factor untuk mempermudah orang dalam berkunjung dan lebih

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


mengenal suatu pasar. Namun sejak zaman Hindia Belanda, peraturan hari kerja pasar tidak berlaku, sehiungga sebagian besar pasar buka setiap hari, meski terlanjur menyandang nama hari sebagai nama pasar. Dan, pasar yang dibangun pada 30 Agustus 1735 oleh tuan tanah yang juga seorang arsitek bernama Yustiunus Vink ini, selain mempunyai sejarah panjang. Lokasi Vink Passer disekitar istana Weltevreden ( kini menjadi Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto). Di tahun yang sama, Yustinus Vincke juga membangun sebuah jalan yang menghubungkan kedua pasar miliknya, Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang, membujur dari timur kea rah barat yang sekarang dikenal dengan Jl Prapatan. Sejak tahun 1766, Pasar Senen mulai dibuka setiap hari karena banyaknya pedagang dan pembeli yang bertransaksi di pasar ini. Apalagi Vincke Passer merupakan pasar pertama yang menerapkan sistem jual beli dengan menggunakan uang sebagai alat jual beli yang sah. Setelah tahun 1801, Pemerintah VOC telah memberikan kebijakan dalam perizinan membangun pasar kepada tuan tanah, dengan peraturan pasar yang didirikan dibedakan menurut harinya. Vincke Passer buka settiap hari Senin, sehingga orang pribumi sering menyebut Vincke Passer serbagai Pasar Senen hingga saat ini. Sejak tahun 1900-1945, dsalam perkembangannya wajah pasar Senen serta kawasan disekelilingnya senantiasa semakin berubah. Di sekeliling Pasar Senen sudah mulai bermunculan pasar menggantikan kota sebagai pusat militer dan pemerintahan. Perkembangan selanjutnya, pada era 19601960 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendirikan gedung Pasar Senen, Pasar Inpres dan Terminal Bus. Sehingga, nama kawasan Pasar Senen semakin besar dan makin popular. Bahkan tumbuh menjadi pusat perekonomian dan hiburan. Apalagi setelah dibangun dua gedung bioskop Rex dan Grand, sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat di dunia hiburan. Sejak tahun 1987 sampai 1992, sesuai dengan perkembangan zaman, Pemprov DKI Jakarta membangun Superblok modern, Atrium Senen yang menyediakan berbagai fasilitas perkantoran, hotel, rumah toko (ruko) dan pusat perbelanjaan (shipping center). Bahkan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta, H Ali Sadikin waktu itu, mencanangkan pembangunan Pasar Senen yang dilengkapi fasilitas gedung parkir melingkar. Itulah lokasi gedung parkir pertama di DKI Jakarta. Sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia pada 1998-2005 sesuai perkembang sektor informal, Pasar Senen secara bertahap mulai kehilangan daya tariknya. Apalagi sejak kerusuhan massal tahun 1998, pamor kawasan Pasar Senen mulai redup. Tempat diskusi tokoh nasional Pasar yang kini berusia 276 tahun itu, ternyata memiliki sejarah luar biasa, karena menjadi tempat yang ideal untuk berdiskusi para tokoh nasional. Di era pra kemerdekaan, sekitar tahun 1930-an, kawasan sekitar Pasar Senen merupakan kawasan berkumpulnya para intelektual muda serta para pejuang bawah tanah jebolan Stovia. Beberapa pemimpin pergerakan seperti Soekarno-Hatta, Chairul Saleh, Adam Malik acap menggelar pertemuan di kawasan ini. Di zaman penjajahan Jepang (1942) hingga tahun 1950-an, kawasan sekitar Pasar Senen menjadi tempat favorit berkumpulnya para seniman dari era pujangga baru. Mereka dijuluki seniman Senen. Para Seniman Senen itu antara lain Ajip Rosidi, Soekarno M Noor, Wim Umboh dan HB Yassin. Tetapi, sejak kerusuhan missal tahun 1998, pamor kawasan Pasar Senen mulai redup. Berbagai penjarahan dan pelecehan terhadap sejumlah wanita keturunan Tionghoa berlangsung disini mengakibatkan banyak pemodal yang umunya WNI keturunan Tionghoa lari dari Senen untuk mencari lokasi yang lebih aman. Kini, kawasan Pasar Senen mulai ditinggalkan. Kemegahan dan kemewahannya perlahan mulai memudar. Kioskios di pasar itu, kini banyak yang tutup dan berubah menjadi pasar kaki lima yang lebih popular dengan sebutan Pasar Batak hingga tepi jalan. Yang sedikiyt bias mengatrol popularitas Pasar Senen adalah Pasar Kue Subuh di pelataran pasar tersebut.(wien s)

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

11


Menyoroti Nasib Museum di Jakarta Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu mencoba melelang harta k a r u n y a n g ditemukan pada sxebuah kapal karam sekitar 1.000 tahun lalu di perairan Cirebon, J a w a B a r a t . Penjualan harta bersejarah itu dianggap sebagian orang sebagai tanda ketidakpedulian p e m e r i n t a h terhadap sejarah bangsa dan hanya m e n g e j a r keuntungan secara ekonomi.

A

ndaikata harta karun yang nilainya hamper mencapai Rp 1 triliun itu tidak dijual dan disimpan di sebuah museum, timbul pertanyaan museum seperti apa ? Apakah barang bersejarah dan berharga yang disimpan di museum itu sudah memiliki jaminan keamanan yang absolute tidak akan hilang atau rusak ? “ Kota Jakarta memiliki banyak museum yang bias menjadi sumber ilmu pengetahuan. Museummuseum di Jakarta pada umumnya tersebar di kawasan Kota Tua Jakarta, sekitar Monumen Nasional ( Monas ), dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Namun, museum pada umumnya masih kurang mendapat perhatian. Baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya,” tutur Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selamat Nurdin. Dikemukakan pula, Kementerian Kebudayaan dan Pawiwisata telah membuat program Tahun Kunjung

Museum (TKM ) 2010 yang berlaku di seluruh Indonesia. P r o g r a m i n i bertujuanmenarik minat pengunjung untuk pergi ke museum. Karena hampir seluruh kalangan dan lapisan masyarakat Indonesia masih belum mengerti arti penting keberadaan museum. “ Sepertri yang terlihat di Museum Reksa Artha di Jl Lebak Bulus I, Jakarta Selatan. Jika dilihat dari keadaaqn fisiknya, museum yang dikelola Kementerian Keuangan itu mirip gudang penyimpanan barang-barang kuno. Pagarnya sudah berkarat dan rusak. Museum ini diibaratkan seperti hidup enggan mati tak mau. Padahal, pihak pengelola pun tidak memungut biaya bagi masyarakat yang hendak melihat mesin pencetak uang pada zaman dahulu,” tambahnya. Wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang membidangi pariwisata ini lebih lanjut mengemukakan, kesaan tidak

Slamat Nurdin

12

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


terawatt juga terlihat di Museum Taman Prasasti di Jl Tanah Abang I, Jakarta Pusat. Padahal, barang-barang bersejarah di museum yang merupakan pemakaman kuno itu rawan rusak karena terletak di luar sehingga terus terkena panas matahari, dan air hujan. Tempat wisata edukasi Ungkapan senada diutarakan, S Andhyka, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Museum Sejarah Jakarta ( Museum Fatahillah ) terasa k u r a n g t e r a w a t t kebersihannya. Lampu di museum yang terletak di Kota Tua itu banyak yang tidak menyala, sehingga menimbulkan kesan seram. “ Pemandsangan di sekeliling museum juga memprihatinkan dan semrawut. Pedagang kaki lima, seperti penyedia jasa tato dan penjual makanan dan minuman, serta anak-

anak jalanan yang berada disekitar museum mengundang kesan semrawut dan kumuh. Memperparah situasi Taman Fatahillah. Sampah-sampah bekas makanan dan minuman berserakan di mana-mana, karena jumlah tong sampah yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, bias berdampak negative terhadap keberadaan museum,� ujar Andhyka. Menurut catatan Andhyka, jumlah pengunjung Museum Sejarah sejak 2009 terus meningkat. Mencapai 300 ribu pengunjung. Angka itu melampaui target yang ditetapkana pengelol sebanyak 130 ribu pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung itu menunjukkan ktertarikan masyarakat semakin tinggi untuk memilih tempat wisata edukasi. Berbagai program yang dijalankan pihak museum, antara lain dengan menggelar pameran, sosialisasi, dan pemeliharaan koleksi membuat masyarakat makin tertarik berkunjung ke museum. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta pun tengah melakukan berbagai perbaikan. Antara lain pembuatan pedestrian dan

jalan di kawasan Kota Tua, sehingga membuat pengunjung semakin nyaman. “ Museum Fatahillah ini akan semakin diminati pengunjung seandainya pihak pengelola merawat barangbarang yang ada di gedung yang dibangun sejak 1710 ini secara professional. Kurang profesionalnya penataan barang koleksi museum ini mengundang kesan sempit,� kata Jonathan (25), salah seorang mahasiswa Universitas Satyawacana, Salatiga di Museum Fatahillah. Diah Aristianingsih (32) dari Semarang bersama tiga orang anaknya yang berkunjung ke Museum Fatahillah, Museum Bahari dan Museum Wayang menilai, kurangnya perawatan menjadi penyebab banyak bangunan yang mulai lapuk Ia menyarankan agar fasilitas yang mulai using, seperti pintu yang bolong serta cat tembok yang mulai terkelupas segera diperbaiki. Masalah dana Kepala Museum Sejarah Jakarta, Rafael Nadapdap mengakui pihaknya mengalami berbagai kendala menyangkut perawatan museum. Terutama menyangkut masalah dana. Pembiayaan selama ini masih sebatas untuk perawatan, belum pembenahan. Untuk konservasi museum secara menyeluruh, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar.

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

13


“ Kalau dana yang digelontotkan hanya sedikitsedikit, misalnya hanya Rp 1 miliar, tidak kelihatan. Dana sebesar itu hanya cukup untuk biaya perawatan,� ujarnya. Padahal, Museum Sejarah Jakarta memiliki banyak barang bersejarah yang tidak dimiliki museum lainnya di seluruh dunia. Ia mencontohkan, piring VOC serta timbangan terlengkap hanya ada satu-satunya di dunia, yakni di Museum Sejarah Jakarta. Namun barang-barang tersebut belum dipajang umum konsumsi umum, karena menyangkut keamanan. Penbjagaannya, masih terbatas orangnya maupun kemampuannya. Untuk mengganti bagian bangunan yang rusak, seperti atap, tembok dan jendela,tambah Rafael, tidak d a p a t d i l a k u k a n sembarangan. Karena dikhawatirkan bias tambah merusak. Dari sekitar 21 ruangan di Museum Sejarah ini, hingga kini baru sekitar enam ruangan yang direnovasi. Pihak pengelola museum, konon sudah mengajukan permohonan kepada tim siding pemugaran untuk segera melakukan renovasi gedung museum yang diresmikan pada 30 Maret 1974 itu, tetapi belum terealissasi.Sementara, bantuan dari Pemprov DKI Jakarta belakangan ini tidak ada lagi. Bantuan yang diterima adalah dar Kementerian Pekerjaan Umum sekitar Rp 2,4 miliar.

14

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Arie Budhiman mengatakan, hanya Sembilan museum di Jakarta yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta. Selain Museum Monumen Nasional ( Monas ), Museum SEjarah Jakarta, Museum Tewkstil, Museum Bahari, Museum Seni Rupa dan Kerami, Museum Wayang, Museum Joang 34, Museum Mohammad Hoesni Thamrin dan Museum Taman Arkeologi Pulau Onrust. Arie Budhiman juga mengakui, kondisi museummuseum itu belum sepenuhnya optimal karena banyak kendala dalam pemeliharaannya. Untuk memperbaiki museum tersebut menurutnya, tidak jarang setiap museum meminta bantuan atau donasi dari pihak lain. Pasalnya, jika hanya bergantung pada pemasukan dari retribusi

museum, jumlkahnya sangat kecil. Museum-museum di Jakarta antara lain; Jakarta Barat ; Museum Tekstil, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Sejarah (Fatahillah ), Museum Bank Indonesia, NMuseum Bank Mandiri, Museum 12 Mei Universitas Trisakti. Jakarta Pusat : Museum Joang 45, Museum Manisonal (M0nas ), Museum Adam Malik., Museum Anatomi FK UI, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Gajah, Museum Nasution, Gedung Kesenian Jakarta, Gedung MH Thamrin, Museum Pers Antara, Museum Perumusan Nasional Proklamasi, Museum Puri Bhakti Renatama, Museum Sasmita Loka, Museum Taman Prasasti, Museum Tosan Aji ( keris ), Galeri Nasional Indonesia.. Jakarta Selatan ; Museum

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


Dirgantara Mandala, Museum Kriminal ( Mabak ), Museum Layang-layang, Museum Manggalka Wana Bhakti, Museum Polri, Museun Reksa Artha, Museum Satria Mandala dab Museum Waspada Purbawisesa., Jakarta Timur ; Museum Loka Jala Sarana, Museum Pengkhianatan PKI, Museum Asmat, Museum Fauna Indonesia, Museum Indonesia, Museum Istiqlal Bayt Alqur;an, Museum Keprajuritan Indonesia, Museum Komodo dan Taman Reptilia, Museum Listri dan Energi Baru, Museum Minyak dan Gas Bumi, Museum Olahraga, Museum Penerangan, Museum Peragaan Iptek, Museum Perangko Indonesia, Museum Purna Bhakti Pertiwi, Museum Pusaka dan Museum Serangga dan Taman Kupu, Museum Telekomunikasi, Museum Timor Timur, Museum Transportasik. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu ; Museum Laut Ancol, Museum Pulau Onrust dan Museum Bahari.

Tertolong SK Gubernur Ali Sadikin Museum Bahari merupakan salah satu museum yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta, Letaknya di Jl Pasar Ikan No.1 Jakarta Barat, menjadi cirri khas Pasar Ikan yang beraroma amis pun melekat pada museum ini. Dahulu, Museum

Bahari terletak dalam kompleks Westzidsche Pakhuizen (gudang-gudang bagian barat sungai ) yang letaknya di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. SEjak 7 Juli 1977, bangunan-bangunan di Kompleks Westzidsche Pakhuizen itu, oleh pemerintah diubah menjadi Museum Bahari ( The Maritime Museum ). Gedung ini juga pernah dijadikan kantor telekomonikasi Belanda dan pernah juga digunakan PT Telekomuniasi, sebagai tempat penyimpanan barangbarang keperluan Perumtel serta Perum Pos dan Giro. Awalnya, gedung Museum Bahari dibangun sebagai gudang rempah-rempah VOC. Di tiga buah gedung yang masing-masing bertingkat dua itulah jejak Indonesia sebagai Negara kelautan tercatat di duna, Di dalam ruang pamer, diperlihatkan koleksi-koleksi bernuansa bahari. Antara lain sejarah kelautan di Indonesia, teknologi navigasi, berbagai contoh perahu Nusantara serta koleksi biota laut. Sayangnbya, upaya memperkaya koleksi Museum Bahari ini belum menjadi perhatian utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kepala Seksi Koleksi dan Perawatan Museum Bahari, Muhammad Isa pun mengakui hal itu. Padahal menurutnya, dalam beberapa tahun belakangan ini juumlah pengunjung meningkat.

Penyebabnya adalah, Museum Bahari menjadi salah satu tujuan dari wisata Kota Tua dengan menggunakan sepeda onthel dari Taman Fatahillah/. Namun, yang benar-benar tertarik dengan koleksi yang dipamerkan Museum Bahari adalah orang Belanda. “ Pernah ada orang Belanda yang datang bahkan tinggal di Jl Pasar Ikan untuk menyusuri karya ayahnya yang dahulu pembuat kapal di galangan kapal. Ada juga beberapa orang tua dari Belanda yang dulunya menjadi tentara dan bertugas di Sunda Kelapa,� Muhammad Isa menjelaskan. I a b e r s y u k u r, S u r a t Kepoutusan (SK ) Gubernur yang dikeluarkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, H Ali Sadikin tentang wajib kunjung museum bagi pelajar SD tetap dilaksanakan. Bahkan kini sudah banyak rombongan pelajar SMP dan SMA/SMK yang berkunjung ke museum Bahari. Oleh karena itu, pihak pengelola museum pun rutin melakukan promosi tentang keberadaan Museum Bahari. Baik keluar provinsi maupun ke sekolah-sekolah. Gencar lakukan promosi Promosi keluar provinsi antara lain dengan menyebartkan brosur melalui agen perjalanan. Sementara itu, promosi ke sekolah-sekolah dengan mengadakan penyuluhan kepada siswa-siswa yang ada di Jakarta. Upaya ini ternyata memperoleh dukungan dari Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta yang membidangi pariwisata dan

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

15


16

digunakan untuk memperbaiki halaman, renovasi bangunan dan pagar serta perawatan koleksi benda peninggalan sejarah yang ada di Museum Bahari. Jumlah asset Museum bahari sekarang,tercatat 706 buah. Antara lain perahu asli sebanyak 20 buah, 17 meriam, 10 setir kemudi, dua bilah pedang pora, empat pistol, 17 peta tua. Menurut Muhammad Isa, banyak pihak yang menaruh minat pada gedung Museum Bahari. Mereka ingin menggnakan gedung tua itu untuk dijadikan hotel dan restoran. Alasannya, daripada susah-susah merawatnya karena tingginya biaya perawatan, lebih baik dijadikan hotel. Idealnya, tambah

Muhammad Isa, selain perawatan dan penambahan koleksi, keadaan museum dikembalikan ke situasi semula. Salah satunya dengan membongkar pasar ikan, sehingga komplek gudang VOC itu kembali seperti dahulu. (su) .

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

MUSEUM BAHARI

Komisi E yang membidangi pendidikan. “ Walau pengunjung berdatangan, tetap saja pemasukan dari tiket masuk yang diujual poer lembar hanya Rp 2.000 tidak mencukupi biaya untuk merawat gedung museummuseum tersebut. Ini merupakan tantangan bagi Eksekutrif dan legislative untuk mencari jalan keluarnya,� tutur Sekretaris Komisi E, Drs Sahrianta Tarigan. Ia menambahkan, bangunan tua yang memanjang itu pun kalah pamor dengan hiruk pikuk pasar di sekitarnya. Padahal, bangunan Museum Bahari sudah waktunya untuk direnovasi agar keberadaannya lebih menarik dan semakin terawatt. Dengan demikian, akan mampu menarik minat para turis domestik maupun mancanegara berkunjung ke Museum Bahari dan beberapa Museum disekitarnya. “ Di samping itu, perawatan peninggalan bersejarah yang disimpan didalam museum itu juga harus dilakukan secara rutin agar lokasi dan koleksi benda yang ada di dalamnya tahan lama,� tutur Sahrianta. Pihak pengelola museum pun setiap tahun mengusulkan anggaran perawatan kepada pihak pemprov DKI Jakarta. Tahun 2010, usulan yang disampaikan mencapai Rp 1 miliar, melalu anggaran belanja tambahan (ABT). Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang besarnya Rp 3 miliar, usulan itu jauh lebih kecil. Usulan dana itu, sedanbg dibahas dan tinggal disyahkan DPRD DKI Jakarta. Dana itu nantinya akan


BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

17


KEGIATAN DEWAN

LKPJ Gubernur DKI 2010 D

alam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010, Gubernur Provinsi DKI Jakarta H Fauzi Bowo menyampaikan Keterangannya dalam forum Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta Jl. Kebon Sirih No.18 Jakarta Pusat, Selasa, 5 April 2011. Dalam Keterangannya tersebut Gubernur mengemukakan bahwa Penyampaian LKPJ Tahun 2010, dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat. LKPJ, pada hakikatnya merupakan progress report Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun, yang mencakup : Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi; Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Pada kesempatan pertama, Gubernur menjelaskan secara singkat mengenai indikator makro yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial tahun 2010. 1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga dimensi, yakni kesehatan berupa Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan berupa Angka Meiek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli yang berupa rala-rata Pengeluaran Per Kapita Rill. Pada tahun 2010 mencapai 77,60, meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 77,36, yang merupakan indeks tertinggi dibandingkan dengan seluruh daerah lain di Indonesia.

2.

18

Indikator Ekonomi

Gubernur H Fauzi Bowo Walaupun sempat terpengaruh oleh krisis keuangan global, ekonomi Jakarta tahun 2010 tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2009 mencapai 5,02 persen namun pada tahun 2010 mampu mencapai 6,51 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 6,10 persen. Pertumbuhan tersebut masih melampaui angka yang ditargetkan dalam angka APBD tahun 2010 sebesar 5,80 - 6,20 persen. Sementara itu, pada tahun 2010 angka inflasi mencapai 6,21 persen. Angka inflasi tersebut memang lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam APBD yaitu 5,50 - 6,00 persen, namun masih tetap lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang mencapai 6,96 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang dicerminkan dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


KEGIATAN DEWAN

(PDRB) perkapita dari 7,89 ribu US Dollar pada tahun 2009 menjadi 9,88 ribu US Dollar pada tahun 2010. 3.

Indikator Sosial Berdasarkan sensus penduduk 2010, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dari 0,78 persen menjadi 1,4 persen, Sehingga jumlah penduduk tahun 2010 mencapai 9,59 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah angkatan kerja dari 4,69 juta pada tahun 2009 menjadi 5,27 juta pada tahun 2010. Namun karena adanya peningkatan perluasan lapangan kerja, peningkatan angkatan kerja tersebut dapat diantisipasi sehingga dapat menekan angka pengangguran terbuka dari 12,15 persen tahun 2009 menjadi 11,05 persen tahun 2010. Sementara itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 323.200 orang tahun 2009 menjadi 312.200 orang tahun 2010.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan realisasi APBD tahun 2010 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah masih dalam proses audit oleh BPK. Untuk Pendapatan Daerah dapat dijelaskan bahwa dari rencana sebesar Rp. 22,96 triliun, sampai akhir tahun 2010 dapat terealisasi Rp. 23,03 triliun atau sebesar 100,27 persen. Walaupun secara keseluruhan realisasi pendapatan melampaui target namun ada beberapa komponen yang tidak mencapai target, yaitu pajak reklame dan pajak parkir. Hal ini antara lain disebabkan

:Diberlakukannya kebijakan pembatasan penyelenggaraan reklame pada wilayah kendali ketat dan adanya penghentian sementara proses perizinan reklame yang memanfaatkan prasarana kota. Berkembang pesatnya altematif media promosi sehingga terjadi peralihan penggunaan media luar ruang ke penggunaan media elektronik dan media massa. Adanya peralihan domisili pool bus dari Jakarta ke wilayah Tangerang, Bekasi dan Bogor sehingga pajak reklame bus dipungut oleh wilayah setempat. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Hal ini dapat terlihat dari kecenderungan untuk memilih parkir di tepi atau bahu jalan (on street) di sekitar gedung parkir dari pada di dalam gedung (off street) yang tarifnya lebih mahal. Adapun mengenai Belanja Daerah, dijelaskan sebagai berikut. Sampai akhir tahun 2010 dapat terealisasikan Rp. 21,56 triliun dari target yang direncanakan Rp. 26,23 triliun atau mencapai 82,18 persen, sedikit dibawah prosentase penyerapan 2009 yang mencapai 82,69 persen. Hal ini antara lain disebabkan : Upaya efisiensi yang dilakukan terutama untuk honorarium pada belanja langsung pegawai dan efisiensi harga satuan pada belanja modal dan barang/jasa.Tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan terhadap kegiatan yang baru diusulkan pada perubahan APBD namun belum didukung dengan perencanaan dan administrasi yang diperlukan. Terjadinya gagal lelang dalam pengadaaan

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

19


WO

KEGIATAN DEWAN

barang dan jasa sehingga perlu dilakukan lelang ulang yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kendala sisa waktu yang tidak mencukupi, antara lain seperti yang terjadi pada : > Pengadaan bus sekolah dan sepeda motor besar yang pemenangnya tidak sanggup merealisasikan; > Lelang intemasional untuk kegiatan Management Consulting Services (MCS) MRT yang hanya diikuti oleh dua peserta; serta > Pengadaan Kendaraan Street Washer Multi System, yang administrasi teknis semua peserta lelangnya tidak memenuhi persyaratan. Beberapa belanja untuk pembebasan lahan tidak bisa dilaksanakan karena menghadapi kendala seperti bukti kepemilikan yang tidak lengkap, status pemanfaatan yang belum jelas, lahan dikuasai pihak lain atau sengketa, kesepakatan harga yang tidak tercapai, ketidak sesuaian dengan rencana teknis, adanya kesalahan administrasi serta belum diterbitkannya SK Penguasaan Lahan karena memerlukan waktu untuk meneliti kesesuaiannya dengan rencana tata ruang. Hal ini terjadi antara lain pada kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan: > Kali Cakung Lama dan Waduk Cipayung; > Jembatan Kali Blencong dan Jalan disamping BPPK Jagakarsa; > Sejumlah RTH dan taman interaktif di lima wilayah kota; > Rusun Waduk Pluit dan Rorotan; > Perbaikan kampung terpadu Jakarta Pusat dan Jakarta Barat; > Fasilitas/sarana olah raga di Mangga Besar; serta > Depo MRT Lebak Bulus. Keterlambatan pengadaan barang karena memerlukan komponen impor, antara lain untuk kegiatan Cone Penetration Test; serta Rebar Locator, Corossion Test and Core Drill Trailer. Tidak terealisimya anggaran secara optimal seperti pada kegiatan : > Pembebasan lahan untuk KBT yang sebagian lahannya masih menunggu proses penilaian harga oleh lembaga appraisal untuk dimusyawarahkan dengan warga. > Pembangunan jalan layang non tol AntasariBlok M dan Kampung Melayu-Tanah Abang, yang hanya dapat melakukan pembayaran untuk uang muka kerja. > Pembayaran Implementasi On Line System

20

pemungutan pajak terhadap 499 wajib pajak dari target 800 wajib pajak yang disebabkan karena adanya kendala teknis belum sinkronnya sistem Cash Register yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem aplikasi On Line. Untuk Pembiayaan Daerah dapat saya jelaskan bahwa dari rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 3,75 triliun dapat direalisasikan sebesar 100 persen. Penerimaan Pembiayaan tersebut hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2009 yang terealisir sesuai dengan proyeksi. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, dapat direalisir Rp.309,49 Milyar atau 64,25 persen dari rencana Rp.481,68 Milyar. Hal ini disebabkan karena keterlambatan proses legal di Kementerian BUMN, sehingga penerbitan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) PT. KBN tidak dapat diterbitkan. Dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut, maka terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2010 sebesar Rp. 4,91 Trilyun. Pada kesempatan yang sama Gubernur juga menyampaikan beberapa hasil pembangunan yang berkaitan dengan program dedicated. Persepsi tentang pengertian program dedicated dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012 dijelaskan bahwa, program dedicated merupakan program prioritas yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan dampak luas kepada masyarakat. Dengan demikian, program dedicated merupakan komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Dijelaskan pula hasil pencapaian program dedicated serta beberapa program urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, yang secara lengkap dapat dilihat pada buku LKPJ sebagaimana terlampir. 1. Pengendalian Banjir KanaL Banjir Timur (KBT) Pada tahun 2010 telah dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan KBT seluas 106 ribu m2. Dengan demikian, total tanah yang telah dibebaskan sampai akhir tahun 2010 mencapai 2,7 juta m2, yang terdiri dari profil basah seluas 2,1 juta m2 dan koridor kering 608 ribu m2. Walaupun belum seluruh profil basah dapat dibebaskan, namun KBT telah dapat mengalirkan air hingga tembus ke laut. Diharapkan pada tahun 2011 koridor basah yang tinggal tersisa 434 ribu m2 seluruhnya dapat

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


KEGIATAN DEWAN

dibebaskan, sehingga untuk tahun 2012 tinggal melanjutkan proses pembebasan lahan koridor kering, untuk pembangunan jalan, saluran serta koridor hijau yang sejajar KBT. Normalisasi Sungai dan Saluran Dalam upaya pengendalian banjir dan drainase, pada tahun 2010 telah dilakukan antara lain peningkatan sistem tata air kawasan Kampung Bandan berupa normalisasi saluran drainase sepanjang 1.104 m; pembangunan saluran pembuang kompiek PU Pasar Jumat sepanjang 572 m; pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase di 38 lokasi rawan genangan di jalan arteri dan kolektor; pengerukan 224 ribu m3 sedimentasi sungai dan waduk; pembangunan sheet pile long storage Kapuk Poglar sepanjang 1.152 m; serta pembangunan sheet pile kali Siantar dan kali Cideng sepanjang 1.100 m. Penataan dan Pembangunan Situ, Waduk dan Polder Masih dalam upaya pengendalian banjir, pada tahun 2010 juga telah dilakukan pembangunan polder antara lain pembangunan polder Kampung Bandan berupa pemasangan 3 unit pompa, 3 unit saringan sampah, 1 generator dan normalisasi saluran drainase sepanjang 1.104 m; penyelesaian sistem pompa Cideng berupa pemasangan 4 unit pompa, pembangunan 4 unit saringan sampah dan pengadaan 1 unit generator; pembangunan pump gate Kapuk Poglar; penyelesaian pembangunan pompa Kapuk I dan II berupa pemasangan 7 unit pompa, 3 unit pintu air, 2 unit generator dan pembangunan 2 unit rumah pompa; serta Penanganan sistem tata air kawasan Tomang berupa pembangunan 3 unit pompa, 1 unit generator dan 1 unit rumah pompa. Disamping itu untuk penataan situ, telah dilaksanakan di situ Babakan berupa perluasan situ seluas 13,29 Ha, pembangunan turap sepanjang 1.918 m, pembangunan jalan inspeksi sepanjang 1.943 m dan saluran sepanjang 1.053 m. 2. Pembangunan perhubungan dan transportasi Pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang Sehubungan dengan perlu dilakukannya redesign terhadap rencana pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang, maka pelaksanaan pembangunan fisik Terminal Pulo Gebang belum dapat dilaksanakan. Sampai akhir tahun 2010, yang baru dapat diselesaikan adalah pelelangannya, sehingga direncanakan pelaksanaan konstruksinya barn dapat dilaksanakan pada tahun 2011. Peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu di pelabuhan Muara Angke, pada tahun 2010 telah dilaksanakan pembangunan breakwater sepanjang 650 m, pengerukan kolam peiabuhan sebesar 163 ribu m3, pembangunan dermaga sepanjang 182,5 m, pembangunan fasililas penunjang peiabuhan seperti ruang tunggu, lapangan parkir, jalan lingkungan, pedestrian dan taman, sehingga diharapkan peiabuhan Muara Angke dapat dioperasikan secara terbatas khususnya untuk kapal-kapal angkutan tradisional masyarakat yang sementara ini berada di dermaga peiabuhan perikanan Muara Angke. Peningkatan Pengelolaan Busway Dalam rangka peningkatan pelayanan busway, pada tahun 2010 telah dioperasikan 2 koridor baru yaitu koridor Pinang Ranti-Pluit dan koridor Cililitan-Tanjung Priok, sehingga total koridor busway yang beroperasi menjadi 10 koridor. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penambahan 94 unit bus armada busway yang terdiri dari 25 unit articulated bus dan 69 unit single bus, sehingga total armada busway yang saat ini beroperasi menjadi 524 bus. Disamping itu dilakukan pula sterilisasi jalur, pembangunan portal, penyempumaan marka, serta peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pendukung busway lainnya di koridor yang telah ada. Upaya itu telah dapat meningkatkan penumpang busway dari 83,2 juta penumpang pada tahun 2009 menjadi 86,9 juta penumpang di tahun 2010. Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pada tahun 2010 telah dimulai pembebasan tanah dan pembangunan jalan tembus atau missing link jalan Asia Afrika - jalan Teuku Nyak Arif, jalan Boulevard Timur Kelapa Gading – Pulo Gadung, jalan Bekasi Raya dan jalan Joglo Raya; penyeiesaian pembangunan jalan Pintu Kecil, jalan Pinlu Besar Selatan, jalan Pancoran dan jalan tembus Kemukus di kawasan Kota Tua; pembangunan jalan sejajar KBT segmen Marunda-Rorotan Cakung Timur dan jalan raya Bekasi, serta pembebasan lahan untuk koridor MRT. Upaya pembebasan tanah dimaksud masih perlu dilakukan di tahun mendatang. Sedangkan untuk optimalisasi pelayanan jalan telah dilakukan pemeliharaan berkala dan perbaikan jalan arteri/kolektor di lima wilayah DKI Jakarta seluas 1,79 juta m2.

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

21


KEGIATAN DEWAN

Pembangunan Fly Over dan Underpass Pada tahun 2010 telah diselesaikan pembangunan Fly Over Bandengan dan Tubagus Angke dalam rangka mendukung rencana pengembangan jalur kereta api lingkar (loop line}, pembangunan jembatan Kali Bata, pembangunan jembatan akses Marunda dan jembatan Tanjung Duren. Disamping itu pada tahun 2010 juga telah dimulai pembangunan tahap pertama jalan layang non tol AntasariBlok M dan Kampung Melayu-Tanah Abang. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Dalam rangka mempersiapkan pembangunan MRT, pada tahun 2010 telah diselesaikan penyusunan Basic Engineering Design oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Disamping itu telah dilakukan pula persiapan tender intemasional untuk Technical Assistance yang dilaksanakan oleh PT. MRT Jakarta dan Management Consulting Services yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan kedua kegiatan konsultansi untuk menunjang pelaksanaan fisik MRT tersebut dapat dilaksanakan pada tahun 2011, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat dilaksanakan dan jadwal operas! MRT pada tahun 2016 dapat ditepati. 3.

Penanggulangan Polusi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kota Dalam rangka pengembangan Ruang Terbuka Hijau, telah dilaksanakan pengadaan lahan untuk RTH taman termasuk taman interaktif di 23 lokasi seluas 184.287 m2; pembangunan 2 taman interaktif di Cililitan dan Jagakarsa; 2 taman kota di Kebon Pisang Penjaringan dan Melawai; penataan 14 lokasi ex-SPBU sebagai jalur hijau; pemeliharaan areal taman seluas 1,48 juta m2; penataan serta pemeliharaan areal jalur hijau sepanjang 1,27 juta m; pemeliharaan dan pembangunan 64 sarana estetika kota. Disamping itu, juga telah dilakukan pembebasan tanah untuk hutan kota di wilayah Jakarta Barat seluas 1,8 Ha; serta penataan 10 lokasi TPU. Penanggulangan Polusi Udara Untuk pengendalian pencemaran udara, telah ditetapkan 98 Kawasan Dilarang Merokok (KDM); penambahan empat stasiun pemantau pencemaran udara; kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) tingkat provinsi di Jl Thamrin-Sudirman dua kali setiap

22

bulannya. Di lima wilayah kota juga dilakukan penyelenggaraan HBKB sebanyak dua kali dalam setahun secara bergiliran, yang dipusatkan di Jl. Letjen Suprapto untuk wilayah Jakarta Pusat, Jl. Boulevard Artha Gading untuk wilayah Jakarta Utara, Kawasan Kota Tua untuk wilayah Jakarta Barat, Jl. Rasuna Said untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jl. Pemuda untuk wiiayah Jakarta Timur. Disamping itu, dalam upaya untuk mengantisipasi dampak pemanasan global, telah dilaksanakan pembangunan gedung D P RD s ebagai pilot project pembangunan dengan konsep Green Buiding. Penanganan Sampah Dalam rangka pengelolaan persampahan, pada tahun 2010 telah dilaksanakan pengelolaan terhadap 1,85 juta ton sampah; komposting 50 ton sampah per hari di PDUK Cacing dan 60 ton sampah per hari di PPST Bantar Gebang serta pemanfaatan sampah di Bantar Gebang untuk dikonversi menjadi tenaga listrik sebesar 8 MW. 4.

Peningkatan Kualitas Kebutuhan Dasar Masyarakat Pelayanan KesehatanGuna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Gakin dan KLB, pada tahun 2010 telah dilakukan pelayanan kesehatan kepada pemegang Kartu Gakin sebanyak 2,10 juta kasus di Puskesmas dan 213 ribu kasus di Rumah Sakit. Sementara itu, untuk pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) telah dilakukan pelayanan di rumah sakit sebanyak 246 ribu kasus dan untuk JPK kasus bencana atau KLB telah ditangani di rumah sakit sebanyak 15.957 kasus. Disamping itu, juga dilaksanakan program Penyelenggaraan urusan kesehatan dengan hasil antara lain : > Meningkatnya jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001:2008 dari 42 Puskesmas Kelurahan dan Kecamatan tahun 2009 menjadi 81 Puskesmas tahun 2010. > Dipertahankannya case detection rate TBC sebesar 82%. > Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani dari 79% tahun 2009 menjadi 81% pada tahun 2010. > Meningkatnya respon time kurang dari 24 jam untuk penanganan kasus penyakit menular dan KLB dari 87% tahun 2009 menjadi 90 tahun 2010.

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


KEGIATAN DEWAN

>Bertambahnya layanan Puskesmas rawat inap selain bersalin di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Cengkareng, Tambora dan Jagakarsa. >Menurunnya angka prevalensi kurang gizi pada balita dari 12,9% (Riskesdas 2007) menjadi 11,3% (Riskesdas 2010). >Meningkatnya usia harapan hidup dari 76% tahun pada tahun 2009 menjadi 76,2% tahun pada tahun 2010.

> Te r s e l e n g g a r a n y a p e m b e r i a n B a n t u a n Operasional Buku untuk 91.886 siswa SMAN, 41.848 siswa SMKN, dan 8.379 siswa MAN. > Diberikannya beasiswa kepada 7.041 siswa rawan putus sekolah >Terlaksananya program Sl dan sertifikasi untuk 799 orang guru SD dan SMP. >Terlaksananya pembangunan 1 gedung SDN dan 1 gedung SMPN; Rehab total 3 gedung SDN dan 4 gedung SMPN dan 2 gedung SMAN; rehab total tahap I untuk 21 gedung SDN, 20 SMPN; dan rehab berat 318 gedung sekolah SDN, SMPN dan SMAN. >Meningkatnya jumlah sekolah yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000, SMP dari 10 tahun 2009 menjadi 11 tahun 2010, SMA dari 22 tahun 2009 menjadi 23 tahun 2010, SMK dari 18 tahun 2009 menjadi 31 tahun 2010. >Menurunnya angka putus sekolah untuk SD dari 612 siswa tahun 2009 menjadi 584 siswa tahun 2010, SMA dari 943 siswa tahun 2009 menjadi 618 siswa tahur 2010. >Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK), SE menjadi 98,93 persen tahun 2009 menjadi 110,92 persen tahun 2010, SMP dari 91,04 persen tahun 2009 menjadi 105,91 persen tahun 2010 dan SMA/SMK dari 81,44 persen tahun 2009 menjadi 82,65 persen tahun 2010. > Dipertahankannya nilai rata-rata LJAN di atas Standar Nasional, yaitu untuk SD 7,15; SMP 6,59; SMA 7,58 dan SMK7,10.

Penyelenggaraan Pendidikan Untuk penyelenggaraan Pendidikan, disamping dibiayai dari APBD, Pemprov juga memperoleh anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui APBN yang terdiri dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Dari anggaran BOS setiap siswa SD rata-rata memperoleh Rp.21.500,-/bulan dan setiap siswa SMP Rp.29.500,-/bulan, sedangkan untuk setiap siswa SMA dan SMK dialokasikan anggaran BKM Rp.15.000,/bulan per siswa. Mengingat BOS hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan Operasional sekolah, maka sejak tahun 2005 Pemprov DKI Jakarta telah berupaya memenuhi kekurangan biaya tersebut melalui Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Untuk tahun 2010 telah disalurkan BOP dengan perhitungan unit cost persiswa perbulan untuk 700.564 siswa SDN Rp.60.000; 249.853 siswa SMPN Rp.l 10.000; 98.845 siswa SMAN Rp.75.000; dan 43.314 siswa SMKN Rp.l 50.000. Disamping itu juga dilaksanakan program penyelenggaraan urusan pendidikan dengan hasil antara lain :

Peningkatan Kualitas Permukiman dan Perbaikan Kampung Dalam upaya penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat pada tahun 2010 antara lain dimulainya pembangunan Rusun Pegadungan dan Rusun Dinas Kebakaran Boker; pembangunan 2 blok struktur 4 lantai dan 2 blok struktur 1 lantai di Rusun Waduk Pluit Jakarta Utara serta pembebasan tanah lokasi Rusun Jatinegara Kaum di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur. Disamping itu untuk perbaikan kampung dilakukan penanganan peningkatan kualitas permukiman 523 RW yang diantaranya dilakukan untuk menangani 76 RW Kumuh melalui program MHT Plus yang tersebar di 5 wilayah kota. 5.

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai tindak lanjut dari arahan BPK RI, sejak tahun 2008 PPMK Bina Ekonomi tidak lagi dikelola oleh Dewan Kelurahan, tetapi dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbadan hukum koperasi di masing-masing kelurahan.

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

27


KEGIATAN DEWAN

Dana Bina Ekonomi tersebut disalurkan oleh UPT Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Pada tahun 2010, dana bergulir PEMK tersebut telah disalurkan kepada 57.954 pemanfaat dengan nilai Rp 139,43 Miliar yang tersebar di 267 Kelurahan. Terhadap dana bergulir yang telah disalurkan sejak tahun 2001 akan dialihkan dari Dewan Kelurahan ke LKM, untuk itu sebelum dialihkan pengelolaannya, terJebih dahulu dilakukan audit pengelolaan dana PPMK. Untuk PPMK Bina Sosial dan Bina Fisik Lingkungan yang saat ini dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) di masing-masing wilayah, pada tahun 2010, telah disalurkan PPMK Bina Sosial Rp.44 Miliar untuk membiayai 2.994 kegiatan. Disamping itu, juga telah disalurkan PPMK Bina Fisik Lingkungan Rp 44 Miliar untuk membiayai 6.097 kegiatan di masyarakat.

Jakarta maupun sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP). Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkannya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tahun 2011. Disamping itu dalam penerapan kaidah good governance juga dilakukan pengembangan sistem monitoring pelaksanaan APBD berbasis internet (e-monev) yang dapat diakses melalui mobile device (m-Gov), transparasi penerimaan CPNS melalui pelaksanaan e-Recruitment serta pelaksanaan pelayanan prima terpadu di tingkat Kota Administrasi. 8.

6.

7.

28

Pengembangan Budaya Keragaman Pengembangan Kota Tua Dalam rangka pengembangan Kota Tua, pada tahun 2010 telah dilaksanakan konservasi 3 gedung museum dan penataan ruang pamer 2 museum, konservasi terhadap 3000 koleksi museum serta penyelenggaraan 4 event festival budaya di museum sejarah dan museum wayang yang melibatkan para seniman dan para pekerja sent. Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Guna pengembangan budaya Betawi, telah dilakukan konservasi fisik gedung induk exKodim 0505 Jakarta Timur yang akan digunakan sebagai Pusat Pengembangan Budaya Betawi, pembebasan tanah seluas 2,7 Ha untuk pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan, serta pelaksanaan atraksi budaya Betawi.

Antisipasi Perubahan Iklim Dalam upaya menaggulangi peningkatan permukaan air laut pasang sebagai dampak dari perubahan ikiim, telah dilakukan pembangunan tanggul rob di Cilincing, Pasar Ikan Muara Baru, dan; pemecah gelombang di Pantai Marunda dan Cilincing; serta pengaman pantai Pasar Ikan, Muara Baru, RE Martadinata dan Pulau Hampan.

Penerapan Kaidah Good Governance Berkenaan dengan penerapan kaidah Good Governance, pada tahun 2010 telah dilaksanakan penerapan e-Procurement untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah, telah dilaksanakan e-Announcement oleh 587 SKPD/UKPD untuk 11.644 kegiatan dan e-'Regular Tender yang dilaksanakan oleh 193 SKPD/UKPD untuk 3.409 kegiatan.

Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan terdiri dari Tugas Pembantuan yang Diterima dan Tugas Pembantuan yang diberikan. Tugas Pembantuan yang diterima merupakan tugas yang berupa program/kegiatan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN dan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Sedangkan Tugas Pembantuan yang diberikan adalah Tugas Pembantuan berupa program/kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena otonomi DKI Jakarta berada pada tingkat Provinsi, maka Tugas Pembantuan tidak ada yang diberikan kepada Kabupaten/Kota. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah yang pelaksanaannya juga dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.

Pada tahun 2011 penerapan e-Procurement akan terus ditingkatkan baik melalui sistem yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI

Sedangkan untuk Tugas Pembantuan yang diterima Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan di

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


KEGIATAN DEWAN

DKI Jakarta adalah Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Sosial. Alokasi anggaran yang diterima Rp.6,80 Miliar dan dapat direalisir Rp. 4,06 Miliar atau 59,72 persen. Adapun hasil program/kegiatannya antara lain : Tersalurkannya bantuan sosial kepada keiompok budidaya ikan, rehabilitasi kolam, tersedianya pakan ikan kerapu dan induk ikan, serta tersedianya pompa dan filter air laut. Tersusunnya peta kerawanan pangan dan pembinaan serta pendampingan pengembangan desa mandiri pangan. Penyediaan persediaan makanan di gudang-gudang penanggulangan bencana. Tersedianya alat-alat penunjang operasional pelatihan dan penyuluhan di Balai Peningkatan Produktivitas Daerah Sedangkan untuk Dekonsentrasi H. Fauzi Bowo menginformasikan bahwa pada tahun 2010 kegiatan yang dilaksanakan berasal dari 15 kementrian dan 1 badan yang dilaksanakan oleh 12 SKPD. Alokasi anggaran yang diterima Rp.l,05 trilyun dan dapat direalisir Rp. 1,01 trilyun atau 96,42 persen. Dari keseluruhan anggaran Dekonsentrasi yang diterima Rp. 984,04 Milyar atau 93,70 persen adalah dana yang berasal dari Kementrian Pendidikan Nasional untuk penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (BOS) dan Pendidikan Non Formal. Gubernur menambahkan, bahwa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi adalah berkaitan dengan perencanaan program/kegiatan. Selama ini, Pemerintah Daerah selalu diminta mengusulkan program/kegiatan Tugas Pembantuan, namun program/kegiatan yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat pada umumnya tidak sesuai dengan yang diusulkan, sehingga sering berdampak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang merupakan tugas Desentralisasi. Oleh sebab itu, kedepan perlu disepakati mekanisme perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan. Berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dapat saya laporkan sebagai berikut. Lingkup Tugas Umum Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal dan pencegahan dan penanggulangan bencana. Pada tahun 2010, kerjasama antar daerah

dilaksanakan antara lain melalui BKSP Jabodetabek, regional Provinsi se-Jawa-Bali dan kerjasama Mitra Praja Utama. Kerjasama regional Provinsi se Jawa-Bali telah menghasilkan kesepakatan kerjasama regional dan advokasi ke Pemerintah Pusat yang meliputi issue peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial dasar, dan peningkatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.Sedangkan kerjasama Mitra Praja Utama yang meliputi 10 Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, menghasilkan kerjasama dibidang infrastruktur dan lingkungan, kesejahteraan sosial, perekonomian dan pemerintahan. Mengenai pelaksanaan kerjasama Pemprov DKI dengan pihak ketiga, pada tahun 2010 juga telah dilakukan kerjasama pemanfaatan asset yang berupa sewa asset dan kerjasama asset. Sewa asset daerah oleh pihak ketiga terealisir Rp. 81 Juta atau 7,71 persen dari rencana Rp. 1,05 Milyar. Sementara itu, kerjasama asset daerah dengan pihak ketiga dapat direalisasikan pendapatan Rp. 4,11 Miiiar atau 165,82 persen dari rencana semula Rp.2,48 Miliar. Untuk koordinasi dengan instansi vertikal, dilakukan guna membahas kegiatan-kegiatan strategis antara lain : Pembangunan 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota, akses Pelabuhan Tanjung Priok danjalur lingkar W2N. Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) yang saat ini masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraannya. Persiapan pembangunan MRT, yang pelelangan pekerjaan fisiknya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2011, sehingga MRT diharapkan akan dapat beroperasi pada tahun 2016. Persiapan pelaksanaan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang dibiayai oleh Bank Dunia dan memerlukan penyelesaian payung hukum berkaitan dengan pinjaman daerah. Pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir dan drainase Inisiasi pembangunan pabrik air di Jatiluhur untuk mencukupi kebutuhan suplai kebutuhan air bersih Jakarta. Rencana pengembangan pelabuhan Tanjung Priok yang direncanakan terpadu dengan kawasan Marunda. Penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

29


KEGIATAN DEWAN

(KLHS) Teluk Jakarta dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta. Mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana, telah dilakukan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan banjir. Pada tahun 2010 telah terjadi 708 kebakaran yang menimbulkan kerugian Rp.207,84 miliar dan menyebabkan korban meninggal sebanyak 21 orang serta luka-luka sebanyak 69 orang warga dan 2 orang petugas. Upaya pencegahan kebakaran yang dilakukan antara lain pelatihan dan simulasi penyelamatan, pemeriksaan dan pengawasan secara berkala bangunan dan atau lingkungan terhadap potensi kebakaran, kesiapan sarana prasarana keselamatan, aksesibilitas petugas pemadam dan sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran. Pada tahun 2010 tidak terjadi bencana banjir yang luas, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2002 dan 2007. Genangan air yang menganggu aktivitas warga kota terjadi di beberapa tempat tertentu yang memang selalu terjadi banjir, karena lokasinya yang berada di daerah rawan banjir, seperti Kampung Melayu dan kawasan yang berada di bawah permukaan air laut pasang seperti Muara Angke. Telah dilakukan upaya penanggulangannya meliputi upaya struktural dan upaya non struktural. Upaya struktural antara lain

30

dilakukan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir dan drainase. Sedangkan upaya non struktural antara lain dilakukan melalui sosialisasi kebersihan lingkungan, kerja bakti kebersihan, memfungsikan sistem peringatan dini, penyiapan tempat-tempat pengungsian pada setiap kelurahan serta koordinasi dan siaga banjir secara terpadu. Pada bagian akhir, Bang Foke mengingatkan kepada kita bersama bahwa tahun 2010 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang RPJMD 2007- 2012. Reformasi birokrasi sudah dilaksanakan Eksekutif, antara lain melalui restrukturisasi organisasi, perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah, penerapan sistem remunerasi, penerapan metode pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-procurement) dan pemantauan pelaksanaan APBD melalui elektronik (e-monitoring). Dengan demikian, telah tersedia pondasi yang cukup kuat untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik. Untuk itu marilah kita bersama-sama memperkuat komitmen untuk mewujiidkan target-target yang telah ditetapkan bersama.*****

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


Senyum sejenak

Perubahan Iklim

A

kibat perubahan iklim yang ekstrem, hasil pertanian Bang Ujo mengalami penurunan drastis. Sehingga pasokan keuangan kepada istrinya pun menyusut. Membuat Mpok Munaroh sering uring-uringan. Sebagai menajer bank budeg rumahtangga alias pendaringan, ia dituntut super ketat mengeluarkan uang. Mana bayaran sekolah anak-anaknya yang duduk di bangku SLTA belum terbayar, ditambah biaya untuk kegiatan eskul ini dan itu yang ujung-ujungnya juga membutuhkan biaya. “ Bang, gimane cara nyang kudu ane jalanin kalo kondisinya begini terus. Kepala ane dibuat pusing tujuh keliling,” kata Mpok Munaroh kepada Bang Ujo. “ Emang, Mun. Lu pusing nggarap duit nyang cekak, aya juga pusing tujuh keliling nggarap lahan. Kalo aja orang tua kite kagak keburui meninggal dunia, mungkin idup kite kagak akayak gini,” jawab Bang Ujo. “ Orang tua nyang udeh ninggal jangan dibawa-bawa kenape. Pan juga salah kita juga. Dulu, waktu babe-babe kite masing berjaye, kite disuruh sekolah kagak mau. Maunye ngaji dan ngaji mulu. Penginnya jadi ustad ame ustadzah. Kagak tahunya jadi orang susah,” kata Mpok Munaroh. “ Iye juga sih. Pan elu bilang, yang lalu jangan diungkitungkit . Sekarang, kita emang dituntut kudu ubet. Kudu banyak ikhtiar. Gimana care nyang paling baik untuk berusahe.. Ngomongngomong, kualitas tanah di Jakarta ini pan makin merosot, Hasilnya juga makin merosot. Kalo lu setuju nih, gimane kalo Abang buka lahan pertanian sayur-sayuran di Cikarang. Disono, kualitas tanahnya masih bagus. Pasti hasilnya juga masih bagus. Pendapatannya pun akan bagus,” kata Bang Ujo. “ Eh, Bang. Emang Abang punya lahan disono ? Mau beli lahan, duitnye kagak.” “ Engkong Haji Sabeni pernah nawarin ane ngegarap sawah di Cikarang. Sebagian ditanemin padi, sebagian lagi tanemin palawija. Kalo ente setuju, biar Abang ke rume Kong Haji Sabeni ni ari juga,” kata Bang Ujo. Semaleman, Mpok Munaroh tidak bias tidur. Ia berpikir keras. Antara setuju dan kurang setuju. Setuju, kalau benar hasilnya begus, otomatis kebutruhan rumahtangganya bisa teratasi. Tidak setuju, kemungkinan nasibnya tidak akan berubah. “ Ujo. Lu udeh ambil keputusan mau ngegarap sawah ane di Cikarang ?” pagi-pagi buta Haji Sabeni nongol di rumah Bang Ujo. “ Tinggal nunggu keputusan akhir Wak,” jawab bang Ujo.

“ Keputusan akhir ? Kayak di sidang pengadilan aje,” kelakar H Sabeni. “ Iya, Kong. Pan keputusan akhir dipegang Munaroh. Kalo die setuju, aye langsung beraksi. Kalo kagak setuju, kepaksa ane tetep garap lahan disini.” “ Aye setuju. Asal Abang kagak macem-macem di daerah orang. Jangan celamitan disono,” kata Munaroh. “ Lu curige laki lu maen perempuan. Anak ude setengah lusin, masih juga cemburuan,” H Sabeni menggoda. “ Engkong Haji pan tahu Bang Ujo mantan playboy.” Setelah beberapa bulan menggarap sawah Kong Haji Sabeni, ekonomi keluarga Bang Ujo meningkat. Mpok Munaroh bisa beli gelang emas, Bisa beli perabotan rumah tangga seperti yang diimpi-impikan. “ Assallamu allaikum…….” Tiba-tiba Mpok Munaroh dikejutkan suara salam dari luar rumah. Setelah menjawab ucapan salam ia membuka pintu rumahnya. Ia terkejut ketika melihat seorang wanita muda mengulas senyum sambil menyalaminya. “ Maaf, apa benar disini rumah Bang Ujo ?” Tanya perempuan itu. “ Bee…….benar…… Empok siape ?” Tanya Munaroh gagap. “ Name aye Kinanti dari Cikarang.” Mendengar ucapan itu, hati Munaroh menjadi panas. Jangan-jangan Bang Ujo udah main perempuan. Pandangan matanya tajam kearah perempuan itu. Tak lama kemudian, Kong Haji Sabeni muncul dan menanyakan kenapa Munaroh bersikap demikian. Munaroh diam seribu basa. Hatinya masih bergolak. “ Kalo laki suka perempuan di luar itu soal biasa. Iklim aje suka berubah. Apalagi jiwa manusia. Juga suka mengikuti perubahan iklim. Kalo berduit, laki-laki emang suka begitu. Tapi lu jangan keburu nafsu. Rugi diri sendiri.” “ Engkong mah kagak ngerasain. Gimana hati ane kagak kebakar abis. Emang, aye udah peyot kagak kayak die. Masih sekel, masih seger. Pantes aje Bang Ujo kagak perne pulang,” Mpok Munaroh sewot. “ Jangan keburu sewot. Ini Kinanti anak tertua engkong dari bini aye di Cikarang. Pengin kasih kabar baek ame lu. Bulan depan pengin ngajak elu pade berangkat umroh. Manfaatin hasil jerih payah.laki lu.” Mpok Munaroh sontak sujud memeluk kaki Kong Haji Sabeni meminta maaf. Menangis sejadi-jadinya. Menyesali sikapnya. Lalu ganti memeluk Kinanti erat-erat. (sk)

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

31


Rapat kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan.


Rapat Badan Legislasi membahas Raperda mengena Revisi Perda Retribusi Daerah


Tiga Strategi Pengentasan Kemiskinan di DKI

S

eorang nenek, Ny. Barneh ( 78 ) ibu 10 orang anak dan nenek 31 cucu, tinggal sendirian di sebuah gubuk ukuran 1 X 3 meter persegi berdinding triplek bekas di atas saluran, kawasan RT 002/RW 04 KelurahanKaret Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sendirian dalam gubuk itu. Tubuhnya yang renta, sejak setahun belakangan sering sakitsakitan. Kontras sekali dengan kondisi lingkungan sekitarnya, sebagai kawasan bisnis atau kawasan segi tiga emas dengan gedunggedung pencakar langit berlantai 30 ke atas. Sementara itu, Ny Fauziah (32) sambil menggendong anaknya yang masih bayi dan menggandeng anaknya balitanya mencoba menarik perhatian penumpang Kopaja jurusan Kampung Melayu-Tanah Abang melalui beberapa buah lagu. Tak perduli suara fals, ibu dua anak ( yang dibawa )-nya atau apakah mengganggu ketenangan para penumpang angkutan umum itu atau tidak, tetapi dengan modal pas-pasan ia berharap ada penumpang yang rela merogok koceknya dan berbelas kasihan sekedar imbalan jerih payahnya itu.

38

Komisi E meninjau Panti Sosial Usada Mulia

Tak lama kemudian, tiga orang bocah tanggung muncul setelah ibu dengan dua orang anaknya itu turun di perempatan Mataraman-Pramuka. Menenteng sebuah cello, drum kecil dan gendang dari potongan pralon. Sederet lagu mereka dendangkan dan iramanya lumayan enak didengar kuping sebagai penawar penat. “ Ini hanya sebagian potret keluarga miskin di ibu kota. Jumlah pastinya tidak tahu, karena data dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS ) selama ini tak pernah sinkron.

Dan ini pula sebagian potret kemiskinan warga Jakarta. Tetapi, pemandangan seperti itu juga sering kita jumpai di berbagai kota besar di Indonesia. Bahkan sampai di kota-kota kecil di pelosok nusantara,� kata seorang laki-laki setengah baya kepada rekannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS DKI Jakarta, jumlah keluarga miskin di ibu kota cenderung menurun dibandingkan tahun lalu. Jika tahun 2009 mencapai 323.000 jiwa, tahun 2010 berjumlah 312.000 jiwa. Kini, Pemprov DKI

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


Jakarta sedang membahas draf Peraturan Gubernur ( Pergub ) tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar hukum pengentasan kemiskinan warga Jakarta. Pergub tersebut menurut Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Prijanto, sesuai dengan rencana dan akan menjadi payung hukum untuk mmengoordinasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Pemprov DKI Jakarta yang memiliki program penanggulangan kemiskinan. Menurut Prijanto, selama ini program penanggulangan kemiskinan masih belum sinkron dan terintegrasi. Karena itu, perlu dikoordinasikan, agar terpacu lebih cepat lagi. Antara lain dikoordinasikan dengan Balai Latihan Kerja ( BLK ) yang berfungsi untuk memberikan ketrampilan bagi warga Jakarta, disinkronkan dengan program lainnya. Antara lain , pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan ( PEMK ) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta serta program lain yang telah diusulkan pemerintah Kota madya dan Kabupaten Administrasi wilayah. Gunakan Data RTS Guna mensinkronkan program penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta, Prijanto menjelaskan, memakai data rumah tangga sasaran ( RTS ) dari hjasil survey Badan Pusat Statistik ( BPS ) DKI Jakarta. Dari data RTS tersebut, mereka akan memperoleh pelatihan ketrampilan di lima BLK milik

Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, Dinas KUMKMP DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) DKI Jakarta untuk menginventarisasi industri atau perusahaan di wilayah DKI Jakarta serta daerah penyangga yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan bidangnya. Kepala BPS DKI Jakarta, Agus Suherman yang dihubungi secara terpisah mengatakan, tujuan pembuatan Pergub tersebut guna mempercepat penanggulangan kemiskinan agar dapat tertangani secara serius. Isi Pergub, disusun berdasarkan data keluarga miskin hasil hasil survey BPS DKI Jakarta tahun 2009. Karena pendataan keluarga miskin tahun 2010 baru selesai Desember 2010 lalu. Namun hingga kini, data keluarga miskin itu belum diumumkan. Alasannya, karena pelaksanaan pendataannya terlambat tahun lalu. “ Total jumlah keluarga miskin di DKI Jakarta tahun 2009 sebanyak 165.000 Kepala

Drs Inggard Joshua.

Keluarga ( KK ). Kriterianya pun harus jelas. Tekad Pemprov DKI Jakarta akan mengentaskan semua keluarga miskin yang tinggal di Jakarta. Baik di wilayah berstruktur atau tidak maupun tidak. Ini akan diatur dalam Pergub,� imbuhnya, Bagi yang memiliki kendaraan sendiri, bepergian memakai kendaraan sendiri tentu terasa lebih nyaman dibandingkan menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta api, mikrolet atau bajaj. Namun, demi keefektifan melakukan kegiatan sehari-hari, beberapa orang memilih menyimpan kendaraannya sendiri di rumah lalu berdesakan dengan penumpang lain naik kendaraan umum menuju tempat kerjanya. “ Memakai angkutan umum itu lebih pas dan fleksibel untuk kondisi lalu lintas seperti di Jakarta. Misalnya saja, kalau sedang terjebak di tengah kemacetan saat berada di dalam bus, saya bias langsung turun lalu ganti memakai ojek. Kalau memakai kendaraan sendiri, mana mungkin meninggalkan kendaraan di tengah jalan. Cuma, kalau naik kendaraan umum sering terusik suara bising pengamen, atau peminta-minta,� tutur Ny Siti Maryam, warga Jagakarsa yang bekerja di daerah Jakarta Kota kepada Legislatif Jaya. Menurutnya, ada romantikan tersendiri memakai kendaraan umum. Bisa bersosialisasi dengan semua lapisan masyarakat. Namun, ibu empat orang anak itu mengaku sangat prihatin melihat begitu banyaknya pengamen, dan

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

39


Setelah turun ke lapangan, jumlahnya naik Ini terjadi karena masih banyak keluarga miskin yang belum terdata secara akurat peminta-minta yang beroperasi di angkutan umum. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Ibu Kota ini masih cukup tinggi. “ Sebagian memang bukan warga DKI Jakarta, tetapi dari daerah penyangga. Tetapi, masalah sosial seperti ini belum terpecahkan. Problematika sosial seperti ini seolah belum terpecahkan hingga saat ini. Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara ternyata masih tetap menjadi daya tarik pendatang dari berbagai daerah yang sebagian mereka adalah tidak memiliki skill yang memadai. Setelah tinggal di Jakarta, mereka menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),� papar Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Drs Inggard Joshua. Menurun dan meningkat Wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar yang membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat ( Kesra ) ini mengemukakan, secara grafik, jumlah keluarga miskin di DKI Jakarta memang menurun 11.000 jiwa, sesuai dengan data

40

dari BPS. Tetapi, setelah turun ke lapangan, jumlahnya naik Ini terjadi karena masih banyak keluarga miskin yang belum terdata secara akurat. Sementara itu, upah minimum provinsi ( UMP ) di DKI Jakarta mengalami kienaikan. Jika tahun 2009 UMP di DKI Jakarta sebesar Rp 1.069.865, tahun 2010 mencapai Rp 1.118.009 dan di tahun 2011 kemungkinan ada kenaikan seiring dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok. Sementara itu, pendapatan perkapitan/ bulan untuk garus kemiskinan menurun. Jika pada tahun 2009 pendapatan per kapita/ bulan Rp 331.169, tahun 2010 Rp 316.936. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan atau kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan meningkat dari 0,45 menjadi 0,57. Dengan demikian, indeks keparahan kemiskinan atau ketimpangan pengeluaran penduduk miskin pun meningkat

daro\i 0,11 tahun 2009 mnjadi 0,14 pada tahun 2010. “ Mudah-mudahan tiga strategi pengentasan kemiskinan yangdicanangkan Pemprov DKI Jakarta itu benar-benar dapat terwujud. Ketiga strategi itu antara lain pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup dan penguatan usaha ekonomi,� ujarnya. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi strategi utama pengentasan kemiskinan yang antara lain menyangkut kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan serta pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan strategi pengurangan beban hidup dan penguatan usaha ekonomi, antara lain memberikan bantuan permodalan melalui dana pinjaman Koperasi Jasa Kelurahan (KJK) sebagai pengganti dana Perkuatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (PPMK). (sk)

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


KUNJUNGAN KOMISI E KE PANTI SOSIAL USADA MULIA 5 CENGKARENG

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

41


Keberadaan Guru Bantu Memprihatinkan

K

Firmansyah

eberadaan guru bantu dan guru honorer di Jakarta sangat memprihatinkan. Ada pepatah mengatakan “Jika guru kencing berdiri, murid kencing berlari�. Tampaknya pepatah ini pas untuk menggambarkan kondisi guru Bantu di Jakarta. Bayangkan saja, kalau gaji guru bantu ini telat dibayar, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas ilmu yang diajarkan kepada siswanya. Memang ironis. Kota Jakarta yang seharusnya

memiliki sumber daya manusia (SDM) lebih baik dsbanding dengan kota-kota di daerah lain, harusnya bisa mencermati keberadaan para pengajarnya. Jumlah guru bantu dan honorer di Jakarta ini dibandingkan dengan jumlah guru yang sudah ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) lebih banyak. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), ada sekitar 6.571 guru bantu di Jakarta. Dari jumlah itu, sebanyak 850 orang di antaranya akan segera diangkat untuk

delegasi masyarakat menyampaikan aspirasinya ke Dewan mengenai revisi TKD guru

46

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan disebar di sekolah-sekolah negeri di Jakarta, sedangkan sisanya masih belum diketahui nasibnya. Menurut Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, H. Firmansyah, selain tenaga guru bantu, di Pemprov DKI Jakarta juga memiliki 22.448 tenaga honorer yang bekerja di lima wilayah kota. “Jika mereka belum bisa menjadi PNS kita akan mengupayakan supaya ada penambahan anggaran untuk guru bantu dan honorer,” kata Firmansyah. Bagaimanapun juga sejumlah sekolah di Jakarta masih memerlukan guru bantu dan guru honorer. Namun, Pemprov DKI Jakarta belum bisa memastikan kapan pengangkatan itu akan dilakukan. Memang Pemprov DKI akan merekrut 850 guru bantu di ibukota untuk menjadi CPNS. Guru-guru tersebut akan ditempatkan di sejumlah sekolah negeri di Jakarta. Pdahal pada tahun 2011, merupakan batas terakhir untuk mengangkat guru bantu atau honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengangkat guru bantu atau honorer untuk secepatnya berstatus PNS. ”Kami akan mendesak Depnakertrans dan Pemprov DKI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS karena tahun ini tenggat waktu terakhir guru bantu jadi PNS.,” papar Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, di Jakarta, belum lama ini. PGRI juga akan mendesak Depnakertrans dan

Pemprov DKI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS karena tahun ini tenggat waktu terakhir guru bantu jadi PNS. Nah, jika tahun ini para tenaga guru bantu tersebut tidak diangkat menjadi PNS, menurut Sulistyo, Indonesia akan mengalami krisis pendidik. Tahun 2012 Guru Senior Mulai Pensiun Menurut perhitungan PGRI, dari tahun 2010 hingga lima tahun ke depan akan banyak guru senior yang memasuki masa pensiun sehingga mengakibatkan jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah anak murid.Untuk itu, regenerasi guru serta rekrutmen dan pengangkatan PNS baru harus segera dilakukan. Hal yang sama juga diungkapkan Firmansyah, apabila tidak dengan segera diisi oleh tenaga baru, dikhawatirkan kekosongan tenaga pendidik akan menurunkan kualitas pendidikan. ”Kita juga mengupayakan supaya guru bantu dan honorer ini segera diangkat mennadi PNS. Tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah, anggaran Pemprov DKI Jakarta masih terbatas jika semuanya diangkat menjadi PNS,” katanya. Sesuai rencana, para guru honorer ini akan mengganti posisi guru yang telah pensiun. Namun, untuk menjadi PNS, akan diklasifikasikan. Artinya, bidang studi apa saja yang akan dibutuhkan saat ini, sehingga maish dalam pengkajian. Lebih lanjut, Firmansyah mengungkapkan, pada tahun 2012 nanti di DKI Jakarta akan terjadi pensiun besar-besaran para guru yang sudah menjadi PNS karena sudah memasuki usia

60 tahun. Pensiunan massal itu terjadi lantaran sebelumnya yakni di di tahun 1973, terjadi perekrutan guru PNS secara besar-besaran sehingga memiliki masa pensiun yang bersamaan. Nah, persoalan ke depan inilah yang harus diantisipasi. Masalah besarnya anggaran untuk menggaji guru di Jakarta juga harus dipikirkan mulai sekarang. Apalagi, persoalan sekolah bagi masyarakat di Jakarta mennadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Kalau ingin mutu atau kualitas pendidikan di sekolah berjalan dengan baik, maka tenaga pengajarnya harus profesional. Nah, kalkau kondisi mpengajarnya saja keteteran, bisa dibayangkan kualitas mengajarnya hampir bisa dipastikan keteran pula dan akhirnya akan mengimbas pada rendahnya kualitas anak didik. Guru bantu atau guru honorer di Jakarta masih sangat diperlukan, sehingga Pemprov DKI Jakarta harusnya jangan melihat sebelah mata. Kalau mereka masih diperlukan, Pemprov DKI Jakarta tentu memiliki jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ada lagi gurun antu ataupun honorer yang bayarannay telat. Jangan lagi ada guru bantu dan honorer yang memperjuangkan nasibnya dengan cara demonstrasi ke Kantoar Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. (idt)

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

47


Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


Majalah Legislatif Jaya  

Majalah terbitan Sekretariat DPRD Pemprov DKI Jakarta Edisi No.2 Tahun 2011

Advertisement