Issuu on Google+

Keberadaan Guru Bantu Memprihatinkan

K

Firmansyah

eberadaan guru bantu dan guru honorer di Jakarta sangat memprihatinkan. Ada pepatah mengatakan “Jika guru kencing berdiri, murid kencing berlari�. Tampaknya pepatah ini pas untuk menggambarkan kondisi guru Bantu di Jakarta. Bayangkan saja, kalau gaji guru bantu ini telat dibayar, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas ilmu yang diajarkan kepada siswanya. Memang ironis. Kota Jakarta yang seharusnya

memiliki sumber daya manusia (SDM) lebih baik dsbanding dengan kota-kota di daerah lain, harusnya bisa mencermati keberadaan para pengajarnya. Jumlah guru bantu dan honorer di Jakarta ini dibandingkan dengan jumlah guru yang sudah ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) lebih banyak. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), ada sekitar 6.571 guru bantu di Jakarta. Dari jumlah itu, sebanyak 850 orang di antaranya akan segera diangkat untuk

delegasi masyarakat menyampaikan aspirasinya ke Dewan mengenai revisi TKD guru

46

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011


menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan disebar di sekolah-sekolah negeri di Jakarta, sedangkan sisanya masih belum diketahui nasibnya. Menurut Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, H. Firmansyah, selain tenaga guru bantu, di Pemprov DKI Jakarta juga memiliki 22.448 tenaga honorer yang bekerja di lima wilayah kota. “Jika mereka belum bisa menjadi PNS kita akan mengupayakan supaya ada penambahan anggaran untuk guru bantu dan honorer,” kata Firmansyah. Bagaimanapun juga sejumlah sekolah di Jakarta masih memerlukan guru bantu dan guru honorer. Namun, Pemprov DKI Jakarta belum bisa memastikan kapan pengangkatan itu akan dilakukan. Memang Pemprov DKI akan merekrut 850 guru bantu di ibukota untuk menjadi CPNS. Guru-guru tersebut akan ditempatkan di sejumlah sekolah negeri di Jakarta. Pdahal pada tahun 2011, merupakan batas terakhir untuk mengangkat guru bantu atau honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengangkat guru bantu atau honorer untuk secepatnya berstatus PNS. ”Kami akan mendesak Depnakertrans dan Pemprov DKI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS karena tahun ini tenggat waktu terakhir guru bantu jadi PNS.,” papar Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, di Jakarta, belum lama ini. PGRI juga akan mendesak Depnakertrans dan

Pemprov DKI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS karena tahun ini tenggat waktu terakhir guru bantu jadi PNS. Nah, jika tahun ini para tenaga guru bantu tersebut tidak diangkat menjadi PNS, menurut Sulistyo, Indonesia akan mengalami krisis pendidik. Tahun 2012 Guru Senior Mulai Pensiun Menurut perhitungan PGRI, dari tahun 2010 hingga lima tahun ke depan akan banyak guru senior yang memasuki masa pensiun sehingga mengakibatkan jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah anak murid.Untuk itu, regenerasi guru serta rekrutmen dan pengangkatan PNS baru harus segera dilakukan. Hal yang sama juga diungkapkan Firmansyah, apabila tidak dengan segera diisi oleh tenaga baru, dikhawatirkan kekosongan tenaga pendidik akan menurunkan kualitas pendidikan. ”Kita juga mengupayakan supaya guru bantu dan honorer ini segera diangkat mennadi PNS. Tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah, anggaran Pemprov DKI Jakarta masih terbatas jika semuanya diangkat menjadi PNS,” katanya. Sesuai rencana, para guru honorer ini akan mengganti posisi guru yang telah pensiun. Namun, untuk menjadi PNS, akan diklasifikasikan. Artinya, bidang studi apa saja yang akan dibutuhkan saat ini, sehingga maish dalam pengkajian. Lebih lanjut, Firmansyah mengungkapkan, pada tahun 2012 nanti di DKI Jakarta akan terjadi pensiun besar-besaran para guru yang sudah menjadi PNS karena sudah memasuki usia

60 tahun. Pensiunan massal itu terjadi lantaran sebelumnya yakni di di tahun 1973, terjadi perekrutan guru PNS secara besar-besaran sehingga memiliki masa pensiun yang bersamaan. Nah, persoalan ke depan inilah yang harus diantisipasi. Masalah besarnya anggaran untuk menggaji guru di Jakarta juga harus dipikirkan mulai sekarang. Apalagi, persoalan sekolah bagi masyarakat di Jakarta mennadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Kalau ingin mutu atau kualitas pendidikan di sekolah berjalan dengan baik, maka tenaga pengajarnya harus profesional. Nah, kalkau kondisi mpengajarnya saja keteteran, bisa dibayangkan kualitas mengajarnya hampir bisa dipastikan keteran pula dan akhirnya akan mengimbas pada rendahnya kualitas anak didik. Guru bantu atau guru honorer di Jakarta masih sangat diperlukan, sehingga Pemprov DKI Jakarta harusnya jangan melihat sebelah mata. Kalau mereka masih diperlukan, Pemprov DKI Jakarta tentu memiliki jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ada lagi gurun antu ataupun honorer yang bayarannay telat. Jangan lagi ada guru bantu dan honorer yang memperjuangkan nasibnya dengan cara demonstrasi ke Kantoar Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. (idt)

Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011

47


Legislatif Jaya Edisi 2 Tahun ke XXXI - 2011



hal 46 - 47