Issuu on Google+

tabloid

tabloid

POLITIK A

EDISI 12 TAHUN II

1

DESEMBER 2013

POLITIK A EDISI 12 TAHUN II

HAL 03

DESEMBER 2013

Rp 7.000

HAL 10

Kekhususan Pemerintahan Aceh

Dasar Lahirnya Qanun Bendera

HAL 14 “PR” Pasca MoU Masih Banyak

PEMBANGUNAN Perdamaian Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh:

Komitmen Terhadap Perjanjian Helsinki Harus Ditegakkan


2

EDISI 12 TAHUN II

DESEMBER 2013

tabloid

POLITIK A

Penanggungjawab / Pemimpin Umum Fachrul Razi Direktur Eksekutif/ Pimpinan Perusahaan Said Firdaus Pemimpin Redaksi Swandris Zetha Wakil Pemimpin Redaksi Mulyadi, SE Redaktur Pelaksana Denny Affandy Penasehat Hukum Budi Hermanto, SH, M.Kn Kontributor Rizal, Khairul Rijal Djakfar Firman, Wilson Lalengke Nasrizal, Hendro Saky, Abu Marwan Fotografer Adnan, Ramli, Mukhyar Hardi Design/Layout: Maimun Yulif Keuangan Reki Safari, Eka Rosita, Tesi Susanti Iklan / Pemasaran M. Isa Yusuf, Aan Gusnaidi Waliyunis, Imran Pasee Alamat Redaksi Jl.Taman Makam Pahlawan III/4, Peuniti Banda Aceh Indonesia Contact Person 0812 6942 8211 email:politikaceh@yahoo.com website: www.politikaceh.com Diterbitkan oleh: PT. frazi Konsultan dan Pusat Penguatan ­Perdamaian (3P) Wartawan Dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya wartawan tabloid Politika dilengkapi kartu pers dan atau surat tugas dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber dengan alasan apapun.

Pengantar Redaksi

K

onflik membawa dampak luar biasa, yang sangat menyedihkan adalah bahwa efek yang ditimbulkan memberi dampak negatif bagi setiap komponen masyarakat dan elemen kehidupan. Tidak hanya bagi personal yang terlibat langsung, namun yang tidak langsung pun tidak kalah menderitanya. Perempuan, anak, maupun orang tua, ikut merasakan kegetiran yang ditimbulkan dari konflik pererangan ini. Aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, semua mengalami degradasi nilai yang sangat merugikan perjalanan kemerdekaan dan pembangunan negeri ini. Tidak ada yang diuntungkan dari konflik peperangan yang terjadi, dimanapun dan kapanpun itu, kecuali tegaknya arogansi, harga diri mereka yang bertikai dan terealisasinya kepentinngan segelintir orang yang telah berhasil membalut itu atas nama kepentingan rakyat. Konflik memang diawali oleh terjalaninya rasa ketidakadilan masyarakat, namun penyelesaian dengan cara tidak bijak, seperti perang, tidak semakin memperbaiki kondisi yang ada. Hal ini dialami Nanggroe Aceh Darussalam. Berpuluh-puluh tahun, bumi yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki budaya yang tinggi ini dilanda konflik. Selama itu pula masyarakat Aceh hidup dalam kemerdekaan yang tidak sesungguhnya (semu). Fasilitas pendidikan dan infrastruktur lain mengalami banyak kehancuran, dijadikan media pelampiasan kemarahan pihak yang bertikai

tanpa diketahui dan dapat dimintai bertanggung jawaban terhadap hal tersebut. Nilainilai sosial kemasyarakatan mengalami kelunturan dan trauma phisikologis perang yang berbekas mendalam serta sulit dipulihkan. Siapa yang paling bertanggungjawab terhadap relitas ini? Perjanjian damai untuk menghentikan hal tersebut dilakukan karena latarbelakang kesadaran untuk tidak semakin memperbesar efek luka yang dialami jutaan mahluk yang tidak berdosa yang bernama ‘rakyat’. Sungguh merupakan upaya yang sangat sulit, membuat dua pihak dengan kepentingan berbeda untuk bisa saling memahami dan mengerti dan menerima, namun itikat baik dan ikhtiar yang sungguh-sungguh akan memungkinkan tetap teraktualisasikan hal-hal baik di dunia ini. Dan itulah yang terjadi kemudian. Perjanjian damai yang terwujud dalam nota kesepahaman di Helsinki Firlandia, 15 Agustus 2005 antara pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, merupakan titik awal berakhirnya pertikaian secara ‘de yure’. Tentunya masyarakat Aceh secara khusus pantas mensyukuri realitas ini sebagai bentuk kebesaran jiwa pihak-pihak yang bertikai sehingga konflik dapat diakhiri. Ini juga merupakan hikmah besar dari musibah besar gempa dan tsunami Aceh, 26 Desember 2004, yang secara langsung telah meredam arogansi pihak-pihak yang bertikai untuk bertoleransi dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk kemaslahatan

rakyat Aceh khususnya dan Republik ini umumnya. Apakah dengan itu perdamaian benar-benar akan terwujud?, waktulah yang akan menjawab itu. Dalam merealisasikan MoU Helsinki, Pemerintah Pusat melahirkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini menjadi dasar terlaksanakan pemerintahan yang demokratis di Aceh. Sebagai tugas berat pemerintahan Aceh saat ini adalah menghasilkan platform baru Aceh berdasarkan MoU Helsinki dan kondisi Aceh pasca konflik. Tahun 2010, Pemerintah Aceh melalui Bapeda Aceh menfasilitasi lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP) Aceh tahun 2025. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah adalah MoU kesapahamam antara RI dan GAM di Helsinki Filandia yang ditandatangani 15 Agustus 2005 ini tidak tersosialisasikan menyeluruh pada pemerintah Aceh khususnya birokrasi pemerintahan. Jangankan masyarakat biasa, aparatur pemerintahan pun tidak mengetahui secara utuh butirbutir yang terdapat dalam Nota Kesepahaman tersebut, kecuali pada mereka yang secara langsung terlibat dalam proses perundingan yang melahirkan MoU tersebut. Hal ini secara langsung maupun tidak telah ikut mempengaruhi proses perwujudan “Damai” di Aceh yang tentunya sangat berdampak pada jalannya proses pembangunan di semua aspek. Oleh karena itu, sesungguhnya semua

komponen masyarakat yang terlibat sebagai pelaku pembagunan harus mengambil peran dan memberi andil bagi tersosialisasinya butirbutir kesepakatan yang telah diputuskan melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan ini, tidak saja bagi mereka yang bergerak di sektor keamanan dan ketertiban, pendidikan dan sosial, ataupun ekonomi, tapi juga bagi mereka yang bergerak di sektor infrastruktur dan pembangunan phisik. Sekali lagi, karena semua elemen tersebut berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan yang aman dan damai di bumi Aceh. Kenyataan tersebut melatarbelakangi kami untuk ikut serta pro-aktif melibatkan diri secara langsung dalam aktifitas pensosialisasinya MoU Helsinki dan RPJP Aceh 2025 yang dihasilkan ini kepada masyarakat umum. Langkah awal, mendasar dan strategis adalah dengan melakukan pensosialisasian kepada Aparatur Pemerintahan di Aceh sendiri. Hal ini mengingat bahwa proses penyelenggaraan pembangunan berada dibawah tangggung jawab pemerintah, meskipun dengan melibatkan semua variabel dalam masyarakat, namun pemerintah-lah yang paling bertanggung jawab melakukan pengaturan penyelenggaraan pembangunan, maka sepantasnyalah mereka mengetahui ini dengan utuh untuk dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar “Bijak”, nantinya. n


tabloid

POLITIK A

EDISI 12 TAHUN II

LAPORAN UTAMA

DESEMBER 2013

3

Kekhususan Pemerintahan Aceh

L

ahirnya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. UUPA idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaanpembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, tahap pembangunan kedua ini akan diprioritaskan padaproses keberlanjutan reintegrasi dan

konsolidasi perdamaian hasil nota kesepahaman (MoU) Helsinkidan implementasi UUPA yang masih belum terlaksana dengan baik. Meskipun faktor kerentanan terhadap konflik dapat diminimalkan pada tahap pembangunan pertama , namun masih banyak hal yang telah dituangkan dalam UUPA belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya terwujud kohesi (rekatan) ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat Aceh. Misalnya, masih adanya tumpang tindih pembangunan antar sektor

dan antar daerah. Sementara itu, kesejahteraan rakyat masih belum merata meskipun sumber daya pembangunan telah dihabiskan secara masif, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Otonomi Khusus serta Dana Bagi Hasil Migas. Belum lagi bila dijumlahkan dengan besaran dana perbantuan dan dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat maupun bantuan Lembaga Internasional yang bersifat non-budgeter. Bila dilihat dari capaian pembangunan tahap pertama, ada beberapa permasalahan

yang masih dihadapi Aceh ke depan antara lain Belum Optimalnya pelaksanaan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU

Helsinki. UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan perdamaian dan pencapaian pembangunan di Aceh. n


4

LAPORAN UTAMA

EDISI 12 TAHUN II

DESEMBER 2013

tabloid

POLITIK A

Pembangunan Peka K足 onflik dan Pengarustamaan 足Perdamaian

D

alam mewujudkan visi Pemerintahan Aceh, dilakukan melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh, salah satunya adalah Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi. Ini bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efesiensi struktur pemerintahan, membangun tranparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Provinsi Aceh. Pembangunan Aceh 2012-2017 merupakan

perwujudan visi dan misi kepala daerah yang akan dilaksanakan memalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Untuk menerjemahkan visi dan misi yang telah kami susun di atas maka perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah dan sasaran dan kebijakan sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Salah satu misi Pemerintahan Aceh adalah Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian turunan dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi, dengan sasaran sebagai berikut, pertama, Terwujudnya penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA yang sangat penting sepertiPeraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya, Kedua, terwujudnya implementasi UUPA secara cepat dan akurat melalui implementasi berbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi, dan percepatan pembangunan

yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintahan Aceh dengan melakukan upaya, pertama, menuntaskan penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Qanun, dan peraturan perundangan-undangan lainnya. Kedua, melaksanakan UUPA secara sungguhsungguh dan menyeluruh sebagai konsekwensi logis dari hasil MoU Helsinki dengan melahirkan berbagai peraturanperaturan turunan UUPA yang mengikat. Keberlanjutan Perdamaian menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) prioritas pembangunan jangka menengah Aceh kedepan. Kesepuluh prioritas tersebut adalah : 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Aceh, 2) Keberlanjutan Perdamaian, 3) Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya, 4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Pertanian, 5) Penanggulangan Kemiskinan, 6) Pendidikan, 7) Kesehatan, 8) Infrastruktur yang terintegrasi, 9) Sumber daya alam berkelanjutan, dan 10) Program pembangunan lingkungan

hidup dan Kebencanaan. Pemerintah Aceh telah menetapkan penjabaran (focus) dari prioritas Keberlanjutan Perdamaian yaitu : 1) Pengarusutamaan Perdamaian dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; Fokus kebijakan ini berkaitan dengan serangkaian upaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan perdamaian baik dari sisi produk kebijakan maupun dukungan pendanaan. Selain itu fokus ini juga mendorong terbangunnya kelembagaan penguatan perdamaian yang akuntabel dan professional 2) Peningkatan pemahaman tentang bina pembangunan perdamaian; Fokus kebijakan ini berkaitan dengan serangkaian upaya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Aceh dalam pembangunan perdamaian baik dari sisi kapasitas individual maupun kapasitas aparatur dalam arti luas (kompentensi dan sistem jenjang karir). Fokus ini juga mendorong ketersediaan informasi publik yang beragam dan berkualitas baik dari sisi kontens maupun pengelolaa informasi. 3) Pencegahan, Mitigasi, dan Resolusi Konflik; Konflik disadari sebagai sebuah siklus yang membutuhkan pengelolaan secara komprehensif baik untuk meminimalisir potensi perulangannya maupun kesiap siagaan dalam penanganannya sehingga penjabaran fokus ini diharapkan mampu meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku kepentingan terhadap berjalannya proses pembangunan perdamaian berbasis pada nilai dan kearifan lokal serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan penegakan hukum ditingkat masyarakat serta mengoptimalkan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat 4) Promosi, Konsolidasi, dan Transformasi Pembangunan Perdamaian; Fokus kebijakan ini berkaitan dengan upaya berkelanjutan

dalam mempromosikan Pembangunan Perdamaian Aceh kepada berbagai pemangku kepentingan, mengotimalkan pembangunan perdamaian sebagai modalitas pembangunan, serta mendorong pembelajaran pembangunan perdamaian Aceh dalam berbagai aspek pengelolaan pengetahuan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam dan luar negeri. 5) Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan; Fokus kebijakan ini berkaitan dengan penatan ulang strategi, konsepsi, proses, dan kualitas demokratisasi Aceh. Disadari sepenuhnya penandatangan Nota Kesepahaman Helsinki berimplikasi pada berbagai kekhususan yang akan dilaksanakan Aceh dalam relasi dengan pemerintah pusat. Pengelolaan kekhususan ini membutuhkan pemahaman dan kepemilikan yang cukup kuat baik di Aceh maupun ditingkat nasional dalam menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan Indonesia. 6) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Korban Konflik/Penuntasan Kegiatan Reintegrasi; Fokus penuntasan kegiatan reintegrasi merupakan kebijakan penyelesaian berbagai dukungan pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki yang belum terselesaikan. Fokus ini akan berlangsung secara efektif dengan penyediaan profile reintegrasi dan perumusan kebijakan/pembiayaan jaminan sosial bagi mantan GAM, tapol/ napol, dan masyarakat imbas konflik. Disisi lain upaya ini dibarengi dengan serangkaian kebijakan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi mantan GAM, tapol/ napol, dan masyarakat imbas konflik. Hal lain yang menjadi bagian dari fokus kebijakan ini adalah ketersediaan rumusan kebijakan, perangkat hukum, dan pembiayaan Klaim Harta Benda sesuai Nota Kesepahaman Helsinki serta berbagai kebijakan penyediaan lahan pertanian bagi mantan GAM, tapol/napol, dan masyarakat imbas konflik. n


tabloid

POLITIK A

EDISI 12 TAHUN II

PEMERINTAH ACEH

DESEMBER 2013

5

BKPP:

Program Penguatan A­ paratur P­ emerintah Aceh ­Berbasis MoU Helsinki dan UUPA

1. Penyiapan dan Pengembangan Kurikulum dan Silabi Pembangunan Perdamaian Peka Konflik Bagi Aparatur sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA Dalam rencana jangka panjang Aceh dijelaskan bahwa arah pembangunan yang berbasis perdamaian diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evalui pembangunan yang mendorong kohesi social, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, inklusi, akuntabilitas serta keberpihakan pada masyarakat rentan. 1. Keamanan dan perdamaian di Aceh diwujudkan melalui keterpaduan penegakan hukum yang adil, tegas dan bijaksana dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan budaya lokalita. 2. Pembangunan perdamaian yang berkelanjutan dilaksanakan dengan merekatkan kembali struktur masyarakat sehingga kohesi sosial, ekonomi dan politik terjadi secara baik. Proses reintegrasi harus didukung dan menjadi tanggung jawab oleh semua pihak agar warisan perpecahan selama konflik berkepanjangan tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya perdamaian yang abadi di Aceh. 3. Peningkatan kapasitas dalam pembangunan perdamaian di Aceh diarahkan pada pemahaman dan pelaksanaan pendekatan peka konflik (conflict sensitiviy approach) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunan. Selain itu, institusi non-pemerintah yang berada dalam masyarakat harus didorong untuk mengelola potensi konflik yang

timbul melalui pendeteksian dini dan proses resolusi sehingga potensi tersebut tidak menjadi ancaman terhadap perdamaian, termasuk melibatkan kelompok rentan. 4. Persatuan Aceh diwujudkan melalui sinergisitas pembangunan yang saling mendukung berdasarkan potensi wilayah, pengurangan disparitas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perdamaian secara berkelanjutan melalui kesiapsiagaan terhadap isuisu konflik, pendeteksian dini, pengelolaan konflik serta penanganan pasca konflik. 6. Penerapan konsep pencegahan dan mitigasi dalam manajemen konflik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 7. Peningkatan kapasitas pemerintah dan aparaturnya dalam penerapan pembangunan pasca konflik melalui kebijakan, strategi, informasi dan data, serta fakta (evidence based) dalam mengelola dan mengurangi resiko konflik akibat pelaksanaan pembangunan. 8. Pembangunan peka konflik sebagai salah satu arah pembangunan di Aceh harus dirumuskan secara komprehensif, lintas wilayah dan lintas sektor dengan berbagai indikator dan capaian yang terukur sehingga dapat membawa penguatan perdamaian. 2. Pelatihan Pembangunan Perdamaian (Peka Konflik) Bagi Aparatur berbasis MoU Helsinki dan UUPA Pelatihan Pembangunan Peka Konflik ini dikembangkan

untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur di Aceh dalam mendorong pengarusutamaan perdamaian sebagai salah satu gagasan penting pembangunan berkelanjutan. Pelatihan ini terdiri dari beberapa paket pembelaran sebagai salah satu acuan yang digunakan dalam memandu proses pelatihan bagi aparatur pemerintah khususnya dalam memberikan pemahaman tentang konsep pengarusutamaan perdamaian. Beberapa pemikiran, pengalaman, saran masukan dari berbagai pihak terkait upaya membangun kesadaran aparatur tentang pentingnya pembangunan perdamaian sebagai ‘instrument’ dalam mendorong harmonisasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam permbangunan, kohesi sosial, penyelesaian masalah, pencegahan konflik dan sebagai jembatan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat. Disadari penguatan perdamaian menjadi bagian penting dari proses pembangunan yang harus benar-benar dikawal oleh semua pihak agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Hal ini dimaksudkan agar program SKPA yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengembangan wilayah/ sektor pelayanan di daerah secara terpadu, dan selaras dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Secara khusus, Pelatihan ini mengarahkan pengguna untuk memahami landasan teoritis tentang konsep dan strategi pengarusutamaan perdamaian dan penerapannya dalam penyelenggaraan pembangunan, meskipun dalam prakteknya tidak berbeda dengan proses yang dilakukan secara reguler.

Konsep ini juga menjadi dasar dalam memperkuat kerangka analisis dan keterampilan dalam menggunakan alat bantu (tools) peka konflik (conflict sensitive approach) dalam analisis dan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Program SKPA diharapkan bukan sebagai hasil dari proses teknokratis saja, tetapi mencakup kebutuhan masyarakat, program strategis, partisipatif, dan politisadministratif. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu aparat pemerintahan dalam memahami pentingnya isuisu perdamaian sebagai pisau analisis agar rencana dan anggaran pembangunan yang disusun benar-benar berpihak kepada masyarakat marjinal, korban konflik dan kelompok rentan lainnya serta tetap mempertimbangkan peraturan yang berlaku. 3. Tinjauan Kinerja Aparatur Berbasis Indikator Pembangunan Perdamaian (Peka Konflik) berbasis MoU Helsinki dan UUPA Tinjauan Kinerja Aparatur melalui pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan strategis. Tinjauan Kinerja Aparatur melalui pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali atau diketahui secara dini penyimpangan pelaksanaan dari rencana sehingga dapat dirumuskan atau diupayakan langkah perbaikan yang diperlukan dengan sasaran dan waktu tertentu. Evaluasi dilakukan

TA. Rasyid Kepala BKPP Aceh untuk melakukan penilaian dalam rangka pengambilan keputusan suatu program melalui penetapan indikator kerja. Pelaksanaan Tinjauan Kinerja Aparatur melalui pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsipprinsip sebagai berikut; 1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat dalam kerangka kerja yang telah ditetapkan 2. Pelaksanaan dilakukan secara objektif dan partispatif. 3. Dilakukan oleh petugas khusus yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan Tinjauan Kinerja Aparatur melalui pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan terandal. 4. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) melalui berbagai cara. 5. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif) 6. Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan. n


6

PARLEMENTARIA

EDISI 12 TAHUN II

DESEMBER 2013

tabloid

POLITIK A

QANUN ACEH 足NOMOR 3 足TAHUN 2013 足TENTANG 足BENDERA DAN LAMBANG ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa Bendera dan Lambang Aceh merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; c. bahwa Bendera dan Lambang Aceh, merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan Rakyat Aceh, keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Aceh; d. bahwa seiring dengan adanya Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang tertuang dalam butir 1.1.5 MoU Helsinki dan dipertegas kembali dalam pasal 246 Ayat (2)

dan Pasal 247 Ayat (1) UndangUndang Ayat 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Istimewaan Aceh, perlu diganti; e. bahwa... f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran


tabloid

POLITIK A

EDISI 12 TAHUN II

Negara Republik Indonesia Nomor 1635); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun dimaksud dengan:

Aceh

ini

yang

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/ Walikota. 3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan

PARLEMENTARIA

DESEMBER 2013

masing-masing. 5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. 6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 7. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 10. Bendera... 11. Bendera Merah Putih adalah bendera Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. 13. Lambang Aceh adalah salah satu simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pasal 2 Pengaturan Bendera dan Lambang Aceh sebagai simbol identitas wujud eksistensi Aceh dilaksanakan berdasarkan asas: a. Islam; b. kepastian hukum; c. kepentingan umum; d. ketertiban, ketentraman dan kedamaian; e. persatuan; f. kehormatan; dan g. keserasian dan keselarasan. Pasal 3 Pengaturan Bendera dan Lambang Aceh bertujuan untuk: a. melambangkan syiar Islam; b. memastikan bahwa Aceh berhak menentukan dan menetapkan bendera dan lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. c. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan; d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan kedamaian Aceh; e. memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh dalam kebhinnekaan; f. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat rakyat Aceh; dan g. menjadikan kilas baru sejarah perjalanan kehidupan masyarakat Aceh yang serasi, selaras dan

seimbang dengan daerah-daerah lain menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bahagia. BAB II BENDERA ACEH Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam. (2) Satu... (3) Satu garis hitam di bagian atas dan satu garis hitam di bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dua kali dari ukuran garis putih yang mengapitnya. (4) Dua buah garis lurus warna putih pada bagian atas dan dua buah garis lurus warna putih pada bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sama yang besarnya setengah dari garis warna hitam. (5) Satu garis warna hitam pada bagian atas dan satu garis warna hitam pada bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran dua kali lebih besar dari garis warna putih. (6) Dasar warna merah pada bagian atas dan dasar warna merah pada bagian bawah berukuran sama besar dengan garis warna hitam. (7) Dasar warna merah pada bagian tengah menyesuaikan dengan besarnya bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Makna Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. dasar warna merah, melambangkan jiwa keberanian dan kepahlawanan; b. garis warna putih, melambangkan perjuangan suci; c. garis warna hitam, melambangkan duka cita perjuangan rakyat Aceh; d. Bulan sabit berwana putih, melambangkan lindungan cahaya iman; dan e. Bintang bersudut lima berwarna putih, melambangkan rukun Islam. (9) Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak mudah luntur. (10) Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. ukuran 150 cm x 225 cm untuk penggunaan di halaman 1. kantor Gubernur; 2. kantor DPRA; 3. istana Wali Nanggroe Aceh; 4. meuligoe Gubernur/Wakil Gubernur; 5. meuligoe Wakil Gubernur/ Bupati/Walikota;

7

6. kantor Bupati/Walikota, kantor DPRK dan kantorkantor pemerintahan lainnya; b. ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum; c. ukuran 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; d. ukuran 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Gubenur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota; e. ukuran... f. ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota; dan g. ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. (10) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bendera yang merepresentasikan Bendera Aceh dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9). (11) Bentuk dan warna Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini. Bagian Kedua Penggunaan Bendera Aceh Pasal 5 Penggunaan Bendera Aceh dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan. Pasal 6 (1) Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada waktu antara matahari terbit atau pukul 07.00 WIB sampai dengan matahari terbenam atau pukul 18.00 WIB. (2) Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Aceh dapat dilakukan pada malam hari. (3) Bendera Aceh wajib dikibarkan pada setiap Peringatan Hari Besar Aceh (PHBA) atau peringatan hari bersejarah lainnya di samping Bendera Merah Putih. (4) Pengibaran Bendera Aceh pada Peringatan Hari Besar Aceh atau hari bersejarah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pasal 7 (1) Di samping Bendera Merah Putih, Bendera Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikibarkan


8

PARLEMENTARIA

pada: a. Istana Wali Nanggroe Aceh; b. kantor Gubernur Aceh; c. kantor bupati/walikota; d. gedung atau kantor lembaga Pemerintah Aceh; e. gedung atau kantor lembaga instansi vertikal di Aceh; f. gedung atau kantor lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh; g. gedung atau kantor DPRA; h. gedung atau kantor DPRK; i. gedung... j. gedung atau kantor penghubung dan/atau perwakilan Pemerintah Aceh; k. gedung atau kantor Badan Usaha Milik Negara; l. gedung atau kantor Badan Usaha Milik Aceh; m. gedung atau kantor Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota; n. gedung atau kantor Camat; o. gedung atau kantor Mukim atau nama lain; p. gedung atau kantor Keuchik atau nama lain; q. gedung atau halaman satuan pendidikan; r. gedung atau kantor swasta; s. rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; t. rumah jabatan pimpinan DPRA; u. rumah jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; v. rumah jabatan pimpinan DPRK; w. gedung atau kantor atau rumah jabatan lainnya; dan/atau x. pos perbatasan dan pulau-pulau terdepan/terluar di wilayah Aceh. (2) Pengibaran Bendera Aceh dilakukan disamping kiri Bendera Merah Putih dengan ukuran tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih. Pasal 8 (1) Bendera Aceh dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada: a. pertemuan resmi Pemerintah Aceh dan/atau organisasi pemerintah/ swasta; b. kendaraan dinas; c. perayaan keagamaan atau adat; d. pertandingan olahraga; dan/atau e. perayaan/peristiwa bersejarah lainnya. (3) Disamping Bendera Merah Putih, Bendera Aceh dipasang pada mobil dinas Wali Nanggroe, Gubernur/ Wakil Gubernur, Pimpinan DPR Aceh, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPR Kabupaten/ Kota, sebagai tanda kedudukan. (4) Bendera Aceh sebagai tanda kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipasang di samping kiri bagian depan mobil. Pasal 9 (1) Bendera Aceh dapat dikibarkan sebagai: a. tanda perdamaian; dan/atau b. tanda berkabung. (2) Bendera Aceh sebagai tanda perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan apabila terjadi perselisihan antara

EDISI 12 TAHUN II

kelompok masyarakat, antara warga masyarakat satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya di Aceh. (3) Bendera Aceh sebagai tanda perdamaian dikibarkan pada saat terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pihak yang berselisih wajib menghentikan perselisihan tersebut. (4) Bendera Aceh sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikibarkan apabila Wali Nanggroe, Waliul’ahdi, pejabat Pemerintahan Aceh, Pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota, Alim ulama, tokoh nasional asal Aceh, tokoh adat dan tokoh masyarakat Aceh yang kharismatik meninggal dunia. (5) Bendera Aceh sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikibarkan setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturutturut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia. (6) Ketentuan mengenai kriteria pejabat Pemerintahan Aceh, Pejabat Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Alim ulama, tokoh nasional asal Aceh, tokoh adat dan tokoh masyarakat Aceh yang kharismatik, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. (7) Penetapan pejabat Pemerintahan Aceh, Pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota, Alim ulama, tokoh nasional asal Aceh, tokoh adat dan tokoh masyarakat Aceh yang kharismatik sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian ketiga Tata Cara Penggunaan Bendera Aceh Pasal 10 (1) Bendera Aceh dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang tingginya tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih (2) Tali Bendera Aceh dipasang pada sisi kanan bendera dan diikat pada tali tiang bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bendera Aceh yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata. Pasal 11 (1) Pengibaran Bendera Aceh dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah. (2) Bendera Aceh yang dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan kemudian diturunkan tepat setengah tiang. (3) Dalam hal Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak diturunkan, terlebih dahulu dinaikkan hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, dan kemudian diturunkan. (4) Pengibaran Bendera Aceh pada Peringatan Hari Besar Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) diiringi dengan Himne Aceh.

(5) Himne Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyanyikan oleh kelompok oubade dan/atau peserta upacara. (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai Himne Aceh akan diatur dengan Qanun Aceh. Pasal 12 Pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Aceh, setiap orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadap pada Bendera Aceh sampai pengibaran atau penurunannya selesai. Pasal 13 Dalam hal penandatanganan perjanjian internasional antara Wali Nanggroe atau pejabat Pemerintahan Aceh dengan pejabat negara lain, disamping Bendera Merah Putih dan Bendera Negara lain, dipasang Bendera Aceh. Pasal 14 (1)

Pengibaran Bendera Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditempatkan di sisi kiri Bendera Merah Putih, pada halaman depan gedung, kantor, rumah, dan satuan pendidikan.

(2) Dalam hal Bendera Aceh dipasang pada pertemuan atau rapat maka pengaturannya dilakukan sebagai berikut: a. dipasang pada meja rapat bagian kiri pimpinan rapat dengan ketinggian tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih atau bendera nasional negara lain; b. dipasang pada dinding, di atas sebelah belakang pimpinan rapat bagian kiri; c. Di pasang pada tiang, ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar, yang posisinya di sebelah kiri dengan ketinggian tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih atau bendera nasional negara lainnya. (3) Bendera Aceh tidak dipasang bersilang dengan Bendera Merah Putih atau bendera nasional negara lain atau panji organisasi massa dan organisasi politik. Pasal 15 (1) Dalam hal Bendera Aceh dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi massa dan organisasi politik, maka Bendera Aceh ditempatkan dengan ketentuan: a. apabila terdapat sebuah bendera atau panji organisasi massa dan organisasi politik, maka Bendera Aceh dipasang di sebelah kanan; b. apabila terdapat dua atau lebih bendera atau panji organisasi massa dan organisasi politik, maka Bendera Aceh ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah; dan c. apabila Bendera Aceh dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi

DESEMBER 2013

tabloid

POLITIK A

massa dan organisasi politik dalam pawai atau defile, maka Bendera Aceh dibawa di depan rombongan dan berada dibelakang Bendera Merah Putih. (2) Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi dari bendera atau panji organisasi massa dan organisasi politik. Pasal 16 Bendera Aceh yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri. BAB III LAMBANG ACEH Bagian Kesatu Umum Pasal 17 (1) Lambang Aceh berbentuk gambar yang terdiri dari: a. Singa; b. bintang lima; c. bulan; d. perisai; e. rencong; f. buraq; g. rangkaian bunga; h. daun padi; i. semboyan Hudep Beu Sare Mate Beu Sajan dalam tulisan Jawi, j. huruf ta dalam tulisan arab; dan k. jangkar. (2) Makna lambang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Singa, melambangkan adat bak Poteu Meureuhom; b. Bintang lima, melambangkan Rukun Islam; c. Bulan... d. Bulan, melambangkan tjahaya iman; e. Perisai, melambangkan Aceh menguasai laut, darat dan udara; f. Rencong, melambangkan Reusam Aceh; g. Burak, melambangkan hukumhukum bak Syiah Kuala; h. Rangkaian bunga, melambangkan Qanun bak Putroe Phang; i. Daun padi, melambangkan kemakmuran; j. Semboyan hudep beusare mate beu sajan, bermakna kerukunan hidup rakyat Aceh; k. Kemudi, melambangkan kepemimpinan Aceh berasaskan musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet dan Majelis Tuha Lapan; l. Huruf ta, dalam tulisan aksara arab bermakna pemimpin Aceh adalah umara dan ulama yang diberi gelar Tuanku, Teuku, Tengku dan Teungku; dan m. Jangkar, melambangkan Aceh daerah kepulauan; (3) Lambang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar yang terdiri atas: a. kuning; b. kuning keemasan;


tabloid

POLITIK A

EDISI 12 TAHUN II

c. hitam; dan d. biru. (4) Bentuk dan warna Lambang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini. Bagian Kedua Penggunaan Lambang Aceh Pasal 18 Lambang Aceh digunakan di: a. dalam gedung atau kantor; dan b. luar gedung atau kantor. Pasal 19 Selain digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,Lambang Aceh juga digunakan: a. pada kop naskah dinas: 1. Wali Nanggroe; 2. Kepala Pemerintah Aceh; 3. DPRA; 4. Keurukon Katibul Wali; 5. Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga Aceh; dan 6. Lembaga... 7. Lembaga Non Struktural Aceh; b. sebagai cap/stempel kop naskah dinas: 1. Wali Nanggroe; 2. Kepala Pemerintah Aceh; 3. DPR Aceh; 4. Keurukon Katibul Wali 5. Sekretariat Aceh, Sekretariat DPR Aceh, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga Aceh; c. pada Lembaran Aceh, Tambahan Lembaran Aceh, Berita Aceh, dan Tambahan Berita Aceh; d. pada dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintahan Aceh; e. sebagai atribut atau simbol Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah Aceh; f. pada surat tanda jasa dan tanda kehormatan; g. pada lencana gelar kehormatan; h. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi; dan/atau i. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh; Pasal 20 (1) Gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b adalah: a. istana Wali Nanggroe, b. meuligoe Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; c. kantor Lembaga Wali Nanggroe/ Keurukon Katibul Wali Wali; d. kantor Kepala Pemerintah Aceh/ kabupaten/kota; e. kantor DPRA/DPRK; f. kantor Dinas Aceh/kabupaten/ kota; g. kantor Lembaga Teknis Aceh/ kabupaten/kota; h. kantor Lembaga Aceh/kabupaten/ kota; i. kantor Lembaga Non Struktural Aceh/kabupaten/kota; j. kantor penghubung dan perwakilan Aceh; k. Kantor Camat, mukim dan

PARLEMENTARIA

DESEMBER 2013

Keuchik atau nama lain; l. gedung dan ruang lembaga pendidikan; dan m. gedung atau kantor resmi Pemerintahan Aceh lainnya (2) Penggunaan Lambang Aceh di dalam dan di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b diletakkan pada tempat yang strategis dan mudah terlihat.

(2) Lambang Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan tidak mudah rusak, luntur dan patah.

Pasal 21

Setiap orang yang berdomisili di Aceh wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera dan Lambang Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan serta kehormatan rakyat Aceh. Bagian Kedua Larangan terhadap Bendera Aceh

(1) Penggunaan lambang Aceh pada kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 1 sampai dengan angka 5, diletakkan pada bagian tengah atas halaman pertama dokumen. (2) Penggunaan lambang Aceh pada kop naskah dinas lembaga non struktural Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 6, diletakkan pada bagian kanan atas halaman pertama dokumen. (3) Penggunaan lambang Aceh pada cap/stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diletakkan pada bagian tengah cap/ stempel. (4) Penggunaan Lambang Aceh pada Lembaran Aceh, Tambahan Lembaran Aceh, Berita Aceh, dan Tambahan Berita Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen. (5) Penggunaan Lambang Aceh pada dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, diletakkan di bagian kiri halaman dokumen. (6) Lambang Aceh sebagai atribut atau simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dipasang pada lengan sebelah kiri. (7) Lambang Aceh yang digunakan pada surat tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, dipasang pada bagian tengah atas halaman pertama dokumen. (8) Lambang Aceh yang digunakan sebagai lencana gelar kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, dipasang pada bagian dada sebelah kanan. (9) Lambang Aceh yang digunakan dalam penyelenggaraan peristiwa resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, dipasang pada prasasti, gapura dan/atau bangunan lain yang layak dan pantas. (10) Lambang Aceh yang digunakan dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, dipasang pada bagian tengah atau sudut kiri halaman depan dokumen. Pasal 22 (1) Ukuran Lambang Aceh disesuaikan dengan ukuran ruangan dan tempat atau halaman dokumen yang akan diterbitkan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 23

Pasal 24 Setiap orang dilarang: merusak, merobek, menginjakinjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Aceh; b. memakai Bendera Aceh untuk reklame atau iklan komersial; c. mengibarkan Bendera Aceh yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; dan d. memakai Bendera Aceh untuk langitlangit, atap, pembungkus barang, dan penutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Aceh. a.

Bagian Ketiga Larangan terhadap Lambang Aceh Pasal 25 Setiap orang dilarang: a. mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak Lambang Aceh dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Lambang Aceh; b. menggunakan Lambang Aceh yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan ukuran yang sesuai; c. membuat lambang untuk kepentingan perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/ atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Aceh; dan d. menggunakan Lambang Aceh untuk keperluan selain yang diatur dalam Qanun ini.

Sebelum Qanun Aceh tentang Hymne Aceh disahkan/ditetapkan dan diundangkan, Pengibaran Bendera Aceh pada Peringatan Hari Besar Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) diiringi Adzan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Istimewa Aceh Nomor 97 Tahun 1961), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pasal 29 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 25 Maret 13 Jumadil Awal 1434 H GUBERNUR ACEH, ZAINI ABDULLAH Diundangkan di Banda Aceh Maret 2013 M 13 Jumadil Awal 1434 H SEKRETARIS DAERAH ACEH, T. SETIA BUDI LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 3.

BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 26 Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

9

QANUN ACEH 足NOMOR 3 足TAHUN 2013 足TENTANG 足BENDERA DAN LAMBANG ACEH


10

PARLEMENTARIA

EDISI 12 TAHUN II

DESEMBER 2013

tabloid

POLITIK A

Dasar Lahirnya Qanun Bendera

D

alam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bendera dan Lambang Aceh merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bendera dan Lambang Aceh, merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan Rakyat Aceh, keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Aceh. Seiring dengan adanya Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang tertuang

dalam butir 1.1.5 MoU Helsinki dan dipertegas kembali dalam pasal 246 Ayat (2) dan Pasal 247 Ayat (1) Undang-Undang Ayat 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Istimewaan Aceh, perlu diganti. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya

menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman tersebut adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia telah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus terkait dengan

karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Salah satu bentuk dari pengakuan terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana tercantum dalam angka 1.1.5 MoU Helsinki dan Pasal 246 ayat (2) dan pasal 247 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah dengan diberikannya hak kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan dan menetapkan Bendera dan Lambang Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan tersebut. Dasar hukum terhadap pengakuan kedua simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh. n


tabloid

POLITIK A

EDISI 12 TAHUN II

DESEMBER 2013

PARLEMENTARIA

DPRA Mengucapkan:

MILAD GAM Ke-37 4 Desember 1976 4 Desember 2013

11


12

MILAD

EDISI 12 TAHUN II

DESEMBER 2013

tabloid

POLITIK A

Sambutan Pada Doa Bersama di Makam Teungku Muhammad Hasan di Tiro Memperingati Milad GAM ke-37 Tahun 2013

A

lhamdulillah, segala puji kita persembahkan ke hadirat AllahSWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita diperkenankan hadir dan berkumpul di tempat ini, di makam Yang Mulia (almarhum) Wali Nanggroe Teungku Muhammad Hasan di Tiro. Kehadiran kita bersama di tempat ini adalah dalam rangka melakukan doa bersama untuk mendoakan beliau, sekaligus mengenang jasa-jasa beliau yang pernah berjuang bersama rakyat menegakkan keadilan di Bumi Serambi Mekkah. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat Beliau dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, saya ingin tegaskan kepada hadirin semua, bahwa doa dan renungan yang kita lakukan

ini bukanlah bermaksud untuk mengusik konflik Aceh, dan bukankan pula untuk membangkitkan lagi perlawanan yang pernah dipekikkan rakyat Aceh di masa lalu. Kegiatan ini adalah ziarah biasa, sebagaimana kita menziarahi makam keluarga atau orang tua yang kita cintai. Hanya saja, kebetulan momentumnya bertepatan dengan 4 Desember, hari di mana Yang Mulia Wali Nanggroe (almarhum) Teungku Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan gerakan revolusi di Aceh 37 tahun silam. Karena itu, saya mohon Teungku-Teungku dan Bapak Ibu semua jangan salah menginterpretasi soal ziarah ini. Ziarah ini murni sebagai ungkapan rasa cinta dan sayang kita rakyat Aceh kepada tokoh panutan kita yang pernah berjuang bersama rakyat di masa lalu untuk mencapai keadilan. Di

sini saya hanya mengajak kita semua untuk berdoa bersama, kiranya Allah SWT berkenan menghapus semua dosa Yang Mulia (almarhum) Teungku Muhammad Hasan di Tiro dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di syurga jannatun na’im. Perubahan dan perdamaian yang kita raih sekarang ini di Aceh, sudah tentu tidak bisa dipisahkan dari semangat dan perjuangan Teungku Muhammad Hasan di Tiro. Beliaulah tokoh yang pernah mengobarkan gerakan revolusi di Aceh selama hampir 30 tahun. Tentu ada alasan politis yang melandasi gerakan itu. Di sini kita tidak ingin mengungkap alasan-alasan politis tersebut. Biarkanlah ia menjadi sejarah yang dipelajari dan ditelaah oleh kaum cendikiawan dan anak cucu kita kelak. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana menjadikan sejarah masa lalu

itu sebagai modal yang kuat untuk membangun Aceh yang damai dan sejahtera di masa depan. Seandainya Tengku Hasan Tiro masih berkumpul dengan kita, ia tentu sangat bahagia dengan perdamaian yang kita rasakan ini. Karena beliau pernah berpesan, perdamaian ini harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Kita pertahankan adat, budaya dan harga diri Aceh sebagai sebuah bangsa yang besar. Kita harus membangun Aceh menjadi negeri yang demokratis, yang memberi kenyamanan hidup dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Beliau juga berpesan, . Oleh sebab itu, kita harus sepakat untuk menjadikan Aceh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Komitmen ini harus benarbenar kita jaga, baik itu dari pihak rakyat Aceh maupun Pemerintah Indonesia.

Dengan komitmen yang kuat ini, mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan dengan baik, hukum akan berdiri kokoh sebagai panglima, dan rakyat hidup tenang tanpa pernah lagi mengalami tekanan dan kesewenangan Negara. Pada pundak kami hari ini melekat tanggung jawab yang besar untuk membangun keadilan dan kesejahteran rakyat berlandasskan MoU Helsinki dan UUPA. Capaiancapaian pembangunan harus kita percepat untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Mohon doa restu dari seluruh rakyat Aceh agar Pemerintah ZIKIR dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik. Usia Pemerintahan Zikir baru 18 bulan sejak kami dipercayakan pada 25 Juni 2012 lalu. Kami ingin berbuat demi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh sebagaimana amanah almarhum Tgk


tabloid tabloid

POLITIKA A POLITIK

MILAD 13 13

EDISI 07 TAHUN JULI 20132013 EDISI 12 TAHUN II IIDESEMBER

Muhammad Hasan Di Tiro. Berikut sebagian kecil keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Aceh untuk dapat diketahui oleh para hadirin: BEASISWA ANAK YATIM. Kami telah menyalurkan bantuan beasiswa kepada 116.568 orang anak yatim tingkat SD, SLTP, SLTA dan Dayah. Melalui Keputusan Gubernur No. 463/826/2013. Bantuan untuk anak yatim mencapai 209,8 Miliar. DANA KESEJAHTERAAN GURU. Melalui Kepgub No. 424/825/2013 telah diberikan bantuan hibah dana kesejahteraan guru tahun 2013 sejumlah Rp. 169,9 miliar yang diarahkan kepada pendidik, guru PNS, dan tenaga kependidikan lainnya, seperti kepala sekolah, pengawas/ penilik sekolah dan madrasah, serta pamong belajar pada

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) se-Aceh. PEMBANGUNAN JALAN. Pemerintah Aceh sudah dan sedang membangun 11 ruas jalan tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat kesejahteraan rakyat. DANA BKPG. Pemerintah Aceh juga menyalurkan dana bantuan keuangan peumakmu gampong (BKPG) masingmasing Rp. 70 Juta kepada 6464 gampong se-Aceh untuk digunakan bagi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan di gampong. RUMAH DHU’AFA. Pada tahun 2013 Pemerintah Aceh sudah dan sedang merealisasikan lebih kurang 12.000 unit rumah dhu’afa. Program ini tersebar di berbagai SKPA seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Sosial,

Disnaker dan Mobduk, Baitul Mal, di samping bantuan Kementerian Perumahan Rakyat. BOAT NELAYAN. Pemerintah Aceh juga sudah dan sedang merealisasikan penyaluran 40 unit Boat Nelayan berjelajah tinggi berkekuatan 40 GT yang diperuntukkan bagi kelompok nalayan eks kombatan se-Aceh. KESEHATAN. Pemerintah Aceh terus melanjutkan program JKA dan segera membangun lima rumah sakit bertaraf internasional se-Aceh bantuan Jerman. INVESTASI. Pemerintah Aceh terus berkomitmen mengundang investor untuk membangun Aceh dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah Aceh terus berkomunikasi dan menjemput investor baik di Aceh, Jakarta, dan luar negeri.

TURUNAN UUPA. Sebelum Presiden SBY mengakhiri tugasnya sebagai Presiden RI, Pemerintah Aceh terus berupaya melobi agar segala turunan UUPA dapat terselesaikan dengan baik. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat telah membentuk tim khusus untuk itu. PERTANIAN. Di seluruh Aceh sudah diprogramkan untuk menanam berbagai komoditas pertanian unggulan, di antaranya untuk tujuan ekspor yang akhirnya dapat mensejahterakan rakyat. REFORMASI BIROKRASI. Pemerintah Aceh juga sudah berkali-kali melakukan Reformasi Birokrasi antara lain dengan menempatkan para pimpinan SKPA dan jajarannya yang kami nilai layak untuk memimpin dan mensejahterakan rakyat Aceh.

Tugas reformasi birokrasi ini terus akan berlanjut. KEBENCANAAN. Pemerintah Aceh terus merespon penderitaan masyarakat akibat bencana dengan menyalurkan berbagai bantuan baik kepada korban gempa, banjir, kebakaran dan sebagainya. Dinas-dinas terkait kami pacu kinerjanya untuk terus merespon akibat dampak bencana. Saya kira itu saja sambutan singkat dari saya sebagai penjelasan yang utuh tentang ziarah yang kita laksanakan ini. Semoga saja bacaan ayatayat suci dan doa yang kita panjatkan kepada almarhum Teungku Hasan Tiro, diterima oleh Allah SWT. Terimakasih. n


JURNAL ACEH

14

EDISI 12 TAHUN II

DESEMBER 2013

tabloid

POLITIK A

Kekhususan Aceh Sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA

S

istem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Nota kesepahaman MoU yang ditandatangani pada 15 Agustus Tahun 2005 di Helsinki Filandia, menandakan kilas baru sejarah perjalanan Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang harus dipahami adalah bahwa nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Aceh secara keseluruhan. Hal-hal tersebut merupakan sebagian

dari faktor yang memberi konsiderasi dibentuknya Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA mengatur dengan tegas tentang tatanan otonomi yang seluas-luasnya yang diberlakukan di Aceh dan merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Kekhususan Aceh bidang Politik dan Pemerintahan Untuk mengatur secara hukum pada tahun 2006, disahkannya UU transisi untuk Aceh yang kita kenal dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau yang kita kenal dengan UU PA. Meskipun terdapat 21 point yang bertentangan dengan MoU Helsinki, namun UU PA harus kita akui sebagai produk transisi agar pemerintahan dan pembangunan berjalan di Aceh. Dalam MoU juga ditegaskan bahwa Aceh memiliki wewenang yang luas dalam mengatur internal daerahnya. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar,

keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi. Point MoU Helsinki ini secara jelas menunjukkan bahwa Aceh diberikan keleluasaan dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan adminstrasi, hukum, sosial dan politik, diluar dari enam kewenangan pusat. Kekhususan Aceh adalah model baru dalam sistem pemerintahan lokal (local government) dalam konstitusi dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Aceh bukan hanya diakui karena faktor sejarah konflik berkepanjangan di Aceh, namun juga secara yuridis diatur dalam Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kewenangan Aceh secara luas sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki dan UUPA adalah Hak Asasi Rakyat Aceh atas konflik

32 tahun yang terjadi di Aceh. Kewenangan ini adalah bagian resolusi konflik yang diberikan kepada Aceh dan berbeda dengan daerah lainnya. Aceh secara hukum dalam konstitusi Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi. Hal ini termasuk dalam Pasal 1.1.2. sub a. MoU Helsinki. Aceh juga memiliki kewenangan kewenangan dalam pembentukan Undang-undang, pembuatan persetujuan internasional dan kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Aceh, kewenangan dalam hal kerjasama internasional, kewenangan dalam pembentukan badan/lembaga/ komisi, yang terdapat dalam pasal 8, 9, 10 UU No 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU No.11 Tahun 2006 terdapat 2 (dua) macam lembaga di Aceh sebagai implementasi kewenangan Aceh, yaitu Lembaga daerah yang sama dengan di daerah lain, tetapi mempunyai tugas dan kewenangan khusus atau tambahan, yaitu antara lain Gubernur Aceh, DPRA, KIP, Panwas dan Mahkamah Syar’iyah. Lembaga Daerah yang hanya ada di Aceh yang hanya diatur dalam undangundang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu antara lain Wali Nanggroe, MPU, MPD, MAA, KKR di Aceh dan Pengadilan HAM di Aceh. Dalam MoU Helsinki, salah satu poin yang sangat penting sebagai kekhususan yang dimiliki oleh Aceh adalah adanya Partai Politik yang diimplementasikan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Poin ini membolehkan partai politik lokal berdiri di Aceh, walapun pada saat itu bertentangan dengan UU tentang Partai Politik. Hal ini berkaitan dengan aspek les spesialist yang berkaitan dengan kekhususan dari UU tentang Pemerintahan Aceh bab XI yang mengatur tentang


tabloid

POLITIK A

EDISI 12 TAHUN II

partai politik lokal. Sebagaimana tertulis dalam MoU Helsinki, tugas dan peran anggota legislatif dari adalah dalam MoU Helsinki poin 1.1.2 huruf b dan c b) Persetujuan - persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. c) Keputusan - keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Dalam MoU Helsinki tugas legislatif yang diamanatkan antara lain a. poin 1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang. b. Dalam MoU Helsinki poin 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbolsimbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne. c. Dalam MoU Helsinki poin 1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. Kanun Aceh. Menyangkut penghormatan tradisi sejarah dan adat istiadat serta kebutuhan hukum terkini Aceh yang dinamis dan dialektis. d. Dalam MoU Helsinki poin 1.1.7. Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Lembaga Wali Nanggroe

JURNAL ACEH

DESEMBER 2013

dan perangkat gelarnya. Bahwa dalam kaitan ini Lembaga Wali Nanggroe memiliki hubungan sejarah Pemerintahan Aceh yang panjang, adat istiadat rakyat Aceh yang berkembang serta kebutuhan hukum kontemporer Aceh. Pasal tentang posisi Wali Nanggroe memiliki hubungan dengan sistim terbentuknya Legislatif Aceh (lihat pasal 1.2.2. dan 1.2.3. MOU Helsinki). Ini memungkinkan Sistim Legislatif Aceh, akan terbagi dalam Majelis Rendah (Majeleih Miyeup)yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu lokal sebagaimana yang diatur dalam pasalpasal diatas. Dan Majelis Tinggi (Majeleih Ateuh) yang diangkat oleh Wali Nanggroe. e. MoU Helsinki poin 1.4. Peraturan Perundangundangan, menegaskan bahwa dalam poin 1.4.2. Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsipprinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tugas Legisltif Aceh adalah menyiapkan dasar hukum yang dianggap masih kabur karena tidak tercantum dalam UUPA. f. Nama & gelar pejabat akan ditentukan oleh Legislatif Aceh pasca pemilihan umum 2009. Pasal ini (berhubungan dengan point 1.1.7. MOU ). Bentuk dan fungsi Legislatif Aceh. 1). Adalah melakukan konsultasi dan persetujuan dengan Pemerintahan

Indonesia berkaitan dengan persetujuan-persetujuan international berkaitan dengan kepentingan khusus Aceh (lihat pasal 1.1.2 huruf b. MOU Helsinki). 2). Berkonsultasi dan persetujuan setiap keputusan apapun yang lahir dari DPR-RI menyangkut kepentingan Aceh (Aceh’s Interest) (lihat pasal 1.1.2. huruf c. MOU Helsinki). 3). Menyangkut perubahan nama �Aceh� dan pemberian gelar setelah pemilihan umum (lihat pasal 1.1.3. MOU Helsinki). 4). Pemisahan yang jelas dan tegas dalam prinsipprinsip ketatanegaraan yang moderen antara, legislatif, eksekutif dan yudikatif (lihat 1.4.1 MOU Helsinki). 5). Merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan Kovenan International Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak-hak Sipil dan Politik serta Hakhak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (lihat pasal 1.4.2. MOU Helsinki). DPRA memiliki kekuatan yang berbeda dengan propinsi lainnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 269 ayat (3) yang berbunyi Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Kekhususan di bidang Ekonomi Apa sebenarnya pilar dan strategi pembangunan Aceh sesuai degan MoU Helsinki? Pertama, sebagaimana tertulis dalam pasal 1.3.1. MoU Helsinki, Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri, menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Potensi ini dapat dimanfaatkan pemerintah Aceh untuk melakukan kerja sama ekonomi dengan negara

luar yang mampu menopang kebutuhan insfrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, bandara, dan lainnya. Sehingga setiap tahun tidak terserap kembali dana daerah untuk pembangunan fisik karena telah dibangun untuk jangka panjang hingga 25 tahun kedepan. Pilar kedua adalah sebagaimana dalam pasal 1.3.2. MoU Helsinki yang menjelaskan bahwa Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatankegiatan internal yang resmi, perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh. Poin ini jelas menunjukkan bahwa Aceh secara hukum berhak menetapkan pajak untuk pembangunan internal. Selama ini, pajak di Aceh terserap ke Jakarta, sementara pajak yang dihasilkan di Aceh seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bangunan, pajak jasa dan lainnya mampu meningkatkan kebutuhan dana di daerah seperti pemberian modal usaha masyarakat atau pemberian beasiswa, dana pendidikan dan kesehatan gratis masyarakat. Ketiga, Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam (Pasal 1.3.3 MoU Helsinki). Poin ini merupakan jawaban atas kemiskinan masyarakat Aceh di pesisir yang mayoritas nelayan. Kekayaan laut di Aceh harus dinikmati oleh nelayan Aceh. Keempat, Hak penguasaan Aceh atas 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya (1.3.4 MoU Helsinki). Kelima, dalam pasal 1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Keenam, Perdagangan bebas tanpa hambatan pajak,

Mengucapkan: Selamat atas Pengukuhan Tengku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh ke - 9

15

tarif ataupun hambatan lainnya. (Pasal 1.3.6). Arus barang internasional dapat masuk ke Aceh karena letaknya yang sangat strategis. Ketujuh, Akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara. (Pasal 1.3.7). Poin ini menunjukkan kebebasan Aceh dalam mengakses negara manapun. Semua strategi pembangunan diatas dapat dijalankan sejauh pemerintah sebagai stakeholders pembangunan memainkan perannya secara maksimal. MoU Helsinki menekankan pada pembangunan ekonomi yang mengarah pada percepatan kesejahteraan masyarakat Aceh dan persaingan ekonomi dunia saat ini. Dalam hal ini, merealisasikan semua butir MoU secara khusus dalam sektor ekonomi, memberikan peluang sebagai loncatan pembangunan yang lebih cepat 25 dari daerah lainnya. Model ini setidaknya dapat kita lihat sebagai cita-cita dari MoU Helsinki itu sendiri yaitu Aceh menuju Pemerintahan Rakyat Aceh sebagaimana tertulis dalam Paragraf II Konsideran MoU Helsinki. Didalam Kesepakatan Perjanjian damai MoU Helsinki, kecuali dalam 6 poin yang khusus, jelas memberikan kewenangan dan otoritas sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat aceh (DPRA) periode 2009-2014 untuk merumus kembali hukum dan kanun Pemerintahan Aceh dan dilaksanakan di lapangan oleh Eksekutif tingkat propinsi dan kabupaten/ kota dalam semua hal terkait dengan administrasi sipil, perekonomian, perdagangan internasional, pengelolaan pelabuhan laut dan bandara serta usaha menarik investasi langsung dari luar negeri.


16

EDISI 12 TAHUN II

DESEMBER 2013

tabloid

POLITIK A

Pemerintah Aceh Mengucapkan:

MILAD GAM Ke-37 4 Desember 1976 4 Desember 2013


Desember 2013