Page 1

PERAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI KELEMBAGAAN Aida Ratna Zulaiha Direktorat Litbang-KPK 14 Maret 2013


Tugas KPK UU 30/2002

Supervisi (Pasal 8)

Koordinasi (Pasal 7)

Monitoring (Pasal 14)

TUGAS KPK (Pasal 6)

Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11)

Pencegahan (Pasal 13) 2


Struktur Organisasi

Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK Pimpinan

Penasehat

Kedeputian Pencegahan

Kedeputian Penindakan

Kedeputian Informasi dan Data

Kedeputian Pengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat

Sekretariat Jenderal

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Penyelidikan

Direktorat Pengolahan Informasi dan Data

Direktorat Pengawasan Internal

Biro Perencanaan dan Keuangan

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Direktorat Penyidikan

Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi

Direktorat Pengaduan Masyarakat

Biro Umum

Direktorat Gratifikasi

Direktorat Penuntutan

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan MAsyarakat

Biro Sumber Daya Manusia

Biro Hubungan Masyarakat

3


Dasar Hukum Kegiatan Direktorat Litbang KPK I. UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pasal 6 huruf e: “..melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Pasal 8 ayat (1): “..KPK berwenang melakukan pengawasan,penelitian,atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik” 3. Pasal 14:“..KPK berwenang untuk : i. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; ii. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; iii. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut 4 tidak diindahkan


Dasar Hukum Kegiatan Direktorat Litbang KPK II. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. 2. Pasal 2 menyebutkan : “Keuangan Negara sebagaimana pasal 1 angka 1 meliputi pasal 2 huruf (i) : Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

III. UNCAC pasal 12 yang diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi):

“Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akutansi dan audit di sektor swasta, dan dimana diperlukan, memberikan sanksi perdata, administratif dan pidana yang efektif sebanding untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut”.

5


Orientasi Litbang KPK Eksternal • Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/Lembaga Internasional/Perguruan Tinggi/NGO/Masyarakat

Internal • Pimpinan • Direktorat lain

6


Kegiatan Utama Litbang Penelitian

Kajian

Pengemban gan

Pemetaan

Kajian Sistem

Tindak lanjut Kajian/Penelitian

Studi

Kajian Kebijakan

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan

7


Penelitian (20102013)

Pemetaan: • Survei Integritas Sektor Publik • Penilaian Inisiatif Anti Korupsi • Survei Persepsi Masyarakat terhadap Korupsi dan KPK

Studi: • Studi Biaya Sosial Korupsi • Pencegahan Korupsi berbasis Keluarga • Pengelolaan Gratifikasi • Pengelolaan LHKPN 8


Kajian (20102013) Kajian : • Pengelolaan Pupuk Bersubsidi • Penyelenggaraan Ibadah Haji • Pengusahaan Batubara • Pengelolaan Kawasan Hutan • Pengelolaan PNBP • Pengelolaan Jalan Nasional • Pengelolaan Bantuan Sosial di Kementerian dan Pemerintah Daerah, dsb 9


Pengembangan (2010-2013)

Tindak Lanjut terhadap Kajian/Penelitian: • Perbaikan Sistem Pertambangan Batubara di Indonesia • Perbaikan Sistem Pengelolaan Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah • Perbaikan Sistem Layanan Keimigrasian • Perbaikan Sistem Layanan Pemasyarakatan • Perbaikan Penyelenggaraan Peradilan Pajak • Perbaikan Sistem Pengelolaan Kehutanan, dsb • Perbaikan Sistem Layanan Haji,dsb 10


Outcome Internal

Eksternal

• Sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan • Masukan bagi program kerja direktorat • Trigger Mechanism dalam perbaikan layanan publik • Pencegahan korupsi pada sistem di K/L/Pemda/BUMN

11


DISKUSI?

12


TERIMAKASIH

13

Peran litbang bagi kelembagaan ombudsman  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you