- 49 -
(8) Kode jenis penyertaan modal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d adalah : a. kode untuk penanaman modal yang mengandung modal asing adalah PMA (huruf PMA ditulis dalam kapital); b. kode untuk penanaman modal yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri adalah PMDN (huruf PMDN ditulis dalam kapital). (9) Contoh penulisan format penomoran perizinan dan nonperizinan dicantumkan dalam Lampiran XLIV. (10) Untuk pengaturan nomor urut dan format penomoran atas suratsurat lainnya yang terkait dengan perizinan dan nonperizinan mengacu kepada Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman modal.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 66 (1) Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir. (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian sampai tanggal 31 Desember 2009, akan diproses sesuai dengan Peraturan ini.
Pasal 67 (1) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal, PTSP-BKPM dapat memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan atas urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) PTSP-BKPM dapat memproses permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 ditetapkan. (4) Proses...