“Menjadikan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional Menuju Masyarakat Sejahtera, Sehat, Cerdas, Dan Berbudaya”
RADAR TOTABUAN JUMAT, 8 MARET 2013
ART: GUFRAN
PEMERINTAHAN
Akhirnya Ranperda RTRW Diseriusi PEMBAHASAN Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu tidak akan dibahas lagi di Badan Legislasi (Banleg). Pasalnya, sejak drafnya diserahkan sejak tahun lalu, RTRW belum pernah dibahas oleh pihak DPRD Kotamobagu melalui Banleg. Ketua Banleg, Ishak Sugeha membenarkan bahwa pihaknya merencanakan Badan Musyawarah (Banmus) atau rapat internal untuk membahas tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RTRW. “Rencananya akan segera dilakukan banmus guna membahas tentang pembentukan pansus RTRW. Karena, menurut saya, pembahasan di banleg sulit untuk menemukan titik temu,” ungkap Ishak. Ditambahkan, dengan pembentukan pansus, ranperda RTRW yang sudah lama di DPRD tersebut bisa segera diparipurnakan. Meskipun, masih ada perbedaan pada beberapa pasal, nantinya di pansus kita bisa satukan. “banyak sekali perbedaan. Mulai dari luas wilayah yang beberapa kawan kita menyetujui apa yang tertera dalam draf. Padahal, jika kita bandingkan dengan beberapa referensi, luas wilayah Kota Kotamobagu ada perbedaan,” tambah Ishak. Sementa- ra itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamobagu, Ahmad Zulfi Mokodompit mengapresiasi langkah DPRD Kotamobagu untuk membahas RTRW lewat wadah Pansus. Dirinya mendukung sikap para legislator untuk menyelesaikan pembahasan RTRW yang sudah lama terkatungkatung. “Kami mengapresiasi dan mendorong terkait pembentukan pansus guna membahas RTRW. Karena, RTRW adalah prinsip bagi perencanaan pembangunan Kota Kotamobagu kedepan,” singkat Zulfi. (man/ cep) Ishak Sugeha
HALAMAN 12
Pimpinan SKPD Gelar Rapat Bersama Penyelarasan Program
F-DOKUMEN
SAMPAH: Apabila dikelola dengan baik, sampah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Sampah Hasilkan PAD Harus Dikelola dengan Baik KOTAMOBAGU - Dari sampah per hari, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mampu meraup pendapatan jutaan rupiah. Perhitungan Dinas Tata Kota (Distakot) selang dua hari pemberlakuan retribusi pelayanan sampah sudah menghasilkan Rp2,3 juta. “Perda ini baru diberlakukan. Hasilnya, kami mengumpulkan Rp2,3 juta. Kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada masyarakat yang peduli akan kebersihan di Kotamobagu,” kata Kepala Distakot Kotamobagu Alex Saranaung MSi, kemarin. Menurut Alex, pemberlakuan perda tersebut memang harus terus disosialiasikan. Alasannya, 31 item wajib pajak tidaklah sama besar. “Tergantung produksi sampahnya. Tidak mungkin perusahaan kecil sama biayanya
dengan perusahaan besar. Tapi paling tinggi per bulannya Rp350 ribu,” sebutnya. Data Distakot, Mei ini Kotamobagu mengalami peningkatan produksi sampah. Setiap hari di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Mongkonai, menerima 80 meter kubik sampah. “Peningkatan produksi sampah ini menandakan masyarakat Kotamobagu lebih sejahtera. Ini tentu sejalan dengan keinginan wali kota menjadikan Kotamobagu sebagai kota Idaman,” terang Alex. Lebih lanjut, mantan Kepala DPPKAD Kabupaten Bolsel ini, mengatakan dengan kesadaran masyarakat membayar retribusi akan lebih meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. “Sambil jalan kita akan inventarisir seluruh wajib pajak, sehingga ada kalkulasi target setiap bulan. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program kebersihan,” pungkas Alex. (man/cep)
KOTAMOBAGU — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Kotamobagu, menggelar kegiatan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Kota Kotamobagu. Kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan SKPD, Bagian-Bagian serta Camat dan Lurah/sangadi, menurut Kepala Bappeda Kota Kotamobagu, Moh Z Mokodompit, bertujuan untuk mensinkronisasi program SKPD tahun 2014 terutama menyamakan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musremban). ‘’Pembahasan ini juga terkait sinkronisasi atau penyelarasan program SKPD dengan hasil Musremban di 4 Kecamatan,’’ terang Zulfi. Lebih lanjut Mokodompit mengatakan bahwa tujuan dari forum SKPD tersebut ada empat, Pertama, Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang di 4 kecamatan. Kedua, Mempertajam in-
Zulfi Mokodompit
dikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai tupoksinya. Ketiga, Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah khususnya untuk tahun 2014. Keempat, Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatn prioritas berdasarkan pagu indikatif msing-masing SKPD. ‘’Termasuk juga menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya, yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD yang akan dilaksankan pada dalam waktu dekat ini,’’ tegasnya. (man/cep)
Kendis Pemkot Diperiksa BPK Terkait Evaluasi Keuangan KOTAMOBAGU — Kamis (7/3) kemarin sekira pukul 09.00 pagi kemarin, puluhan kendaraan dinas yang selama ini menjadi aset milik Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kotamobagu, diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Sulut. Kehadiran para auditor BPK tersebut turut didampingi sejumlah staf Inspektorat daerah, yang saat itu dalam membantu proses pemeriksaan. Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Rio Lombone, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, dimana pemeriksaan ini meliputi sejumlah aset-aset kendaraan dinas di Sekretariat Daerah, terutama yang dibeli pada tahun anggaran 2012. “Semua kendaraan secara fisik maupun dokumen diperiksa oleh mereka. Namun ini baru beberapa SKPD saja,’’ terang Lombone. Pemeriksaan yang berlangsung sejak pagi hari antara lain kendaraan roda dua, empat termasuk kendaraan truk sampah yang dibeli pada tahun kemarin. “Dari total aset kendaraan dinas, yang diperiksa alhamdulilah dalam kondisi baik,” sebutnya sambil berharap dalam pemeriksaan lanjutan BPK nanti setelah ini kendaraan-kendaraan di lingkungan setda maupun di SKPD tersebut dapat dibawa dan dihadirkan untuk diperiksa. (man/cep)