waspada kamis 26 november 2009

Medan Metropolitan

WASPADA

Kamis 26 November 2009

9

100 Guru, 50 Siswa Berprestasi Dapat Penghargaan MEDAN (Waspada): Walikota Medan Drs Rahudman Harahap, MM, memberikan penganugerahan penghargaan dan apresiasi kepada 100 guru dari tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP,SMU/SMK terbaik dan 50 siswa berprestasi, di malam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2009 di Tiara Convention Center Medan, Selasa (24/11).

Penganugerahan penghargaan malam apreasi guru dan siswa berprestasi itu dihadiri

Kepala Dinas Pendidikan Medan, Drs Hasan Basri, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Drs.

Studi Intensif Hukum Waris MEDAN (Waspada): Saat ini masih banyak masyarakat terlibat perselisihan antara sesama ahli waris karena merasa pembagian harta warisan tidak merata.

Bahkan tidak jarang timbul perkelahian hingga saling bunuh karena merasa pembagian tidak merata,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, F. Wajedi, pada Studi Intensif (SI) Hukum Waris Islam Angkatan IX di kampus utama Jalan Mukhtar Basri Medan, Selasa (24/11).

Menurut Wajedi, terjadinya perselisihan dan perkelahian tentang harta warisan itu diakibatkan, antara lain, mekanisme pembagian warisan yang tergantung dari keadaan tertentu dalam menyelesaikan kasus warisan tanpa didukung penguasaan konsep secara bertahap. Hukum waris Islam dianggap sulit dan membosankan dan tingkat kecerdasan mahasiswa terutama dalam perhitungan cukup rendah.

Dengan kegiatan ini, Wajedi berharap mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmunya dalam penyelesaian kasus, khususnya terhadap lingkungannya sendiri dengan ketentuan yang sudah ada. Turut memberikan ceramah ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. (m29)

H. Bahrumsyah, MM, Ketua Komisi B DPRD Medan, Irwan Tampubolon serta seribuan guru dan stakeholder dari dunia pendidikan di Kota Medan.

Walikota Medan, Rahudman Harahap mengatakan, malam apresiasi kepada guru dan siswa berprestasi ini menjadi momen penting dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Medan. Dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar (guru), Pemerintah Kota Medan juga telah menjalankan berbagai program yang salah satunya adalah sertifikasi dan kompetensi para guru. ‘’Guru-guru profesional tentu memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam membantu berbagai program pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar lebih baik lagi. Jangan kita terus membicarakan berbagai ketertinggalan sektor pendidikan dari negara tetangga, tetapi apa yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekarang inilah harus terus ditingkatkan agar lebih baik lagi,’’ kata Ra-

hudman Harahap.

Hasan Basri dalam sambutannya mengatakan, pemberian apreasi terhadap guru ini bertujuan memberikan motivasi guru untuk meningkatkan profesional, mengangkat harkat dan martabat guru untuk meningkatkan pencitraan yang baik.

Selain itu, kata Hasan Basri untuk mewujudkan kredibilitas guru untuk berdaya saing global yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional. ’’Momen peringatan Hari Guru Nasional 2009 ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan sinergitas seluruh stakeholder dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Medan dan nasional pada umumnya,’’ kata Hasan Basri.

Di puncak malam penganugerahaan itu, Trans Kreasindo Prouction selaku pelaksana event menghadirkan artis ibukota, Paramitha Rusadi untuk memberikan hiburan kepada para peserta. Paramitha Rusadi yang tampil anggun dengan membawa lantunan lagu-lagu hits mendapat sam-

butan yang luar biasa dari para para guru.

Pada kesempatan itu, Paramitha Rusadi berduet dengan Rahudman Harahap di atas panggung membawakan lagu ‘Jangan Ada Dusta Diantara Kita’ ciptaan Broery Pesolima yang disambut dengan antusias para guru.

Direktur Utama Trans Kreasindo Didit Mahadi Kadar menambahkan malam apresiasi guru dan siswa berprestasi di Kota Medan ini dalam peringatan Hari Guru Nasional 2009 yang mengusung tema ‘Guruku Mutiara Bangsaku’ ini sebelumnya juga menghadirkan motivator nomor satu di Indonesia, Andrie Wongso.

“Momen spesial peringatan Hari Guru Nasional 2009 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesional para guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Karena kemajuan pendidikan di suatu bangsa, tidak terlepas dari peran guru yang terus berjuang mentransferkan berbagai disiplin ilmu kepada para siswanya,” kata Didit. (m41)

Lingkungan Mengalami Degradasi MEDAN (Waspada): Lingkungan dunia saat ini telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pemanasan global dan kerusakan lingkungan hampir di seluruh permukaan bumi.

Hal itu dikatakan Kepala Bapedalda Sumut, Prof. Syamsul Arifin, SH.MHum dalam acara Pesta Rakyat Cinta Lingkungan di lapangan voly Jalan Marelan 6 Link. 25, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Senin (23/11) malam.

Dikatakan Syamsul, salah satu cara mengatasi masalah lingkungan adalah dengan melakukan gerakan penanaman pohon.

Pempropsu dibawah kepemimpinan Sampurno pada awal kepemimpinannya telah memulai program itu dengan pencanangan penanaman 5000 pohon dan sekarang telah tertanam sekitar 25 juta pohon di seluruh Sumut. “Ini semua dilakukan demi upaya penyelamatan lingkungan dan masa depan generasi muda kita,” katanya.

Selain gerakan penanaman pohon, pemerintah juga sudah mencanangkan hari cinta puspa yang bertujuan menyadarkan manusia akan ketergantungannya terhadap lingkungan. “Untuk itu masyarakat Sumut harus akrab dengan lingkungan,” tegas pakar lingkungan itu.

Ketua Mabmi Medan, Safwan Khayat mengingatkan warga untuk tidak lupa merawat pohon yang ditanam. “Kita jangan hanya bisa menanam tapi juga harus ingat merawatnya,” ucap Safwan.

Asisten umum Pemko Medan, Sulaiman mewakili Pj Walikota Medan, Rahudman Harahap, mengajak warga untuk komit menyelamatkan lingkungan dan Pemko Medan telah membentuk Komunitas Pemuda Peduli Lingkungan (KOPPLING) di semua kecamatan Kota Medan. “Ini bukti keseriusan Pemko dalam upaya penyelamatan lingkungan,” katanya.

Lurah Rengas Pulau, Ahmad Bsc yang juga ketua panita acara itu mengatakan, pesta rakyat cinta lingkungan terselenggara atas kerja sama PC Mabmi Medan, Bapedalda Sumut dan Grup Kesenian Datuk Sri Lelawangsa Hidayatullah.

Sebanyak 800 bibit pohon mangga dan advokad bantuan Yayasan Hayati akan diberikan kepada perwakilan suku untuk ditanam di wilayah Kelurahan Rengas Pulau. “Penanaman pohon ini telah dimulai tadi sore dan sekarang ini hanya penyerahannya saja,” kata Ucok panggilan akrab Ahmad Bsc. Pembukaan pesta rakyat cinta lingkungan diawali dengan pentas seni berupa tari persembahan adat Melayu oleh group tari Sri Deli yang dikoordinir Lurah Rengas Pulau, Ahmad Bsc. Sekcam Medan Marelan, Said Reja dan kepling hadir bersama sejumlah pengurus Mabmi, LPM dan ratusan warga. (cre)

15 PDAM Di Sumut Sakit MEDAN (Waspada): Evaluasi kerja Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Departemen Pekerjaan Umum tahun 2008, menilai 88 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia masuk kategori sehat, 120 kurang sehat dan 117 dinyatakan sakit.

“Di Sumatera Utara terdapat 15 PDAM yang masuk kategori sakit, satu kurang sehat dan empat dinyatakan sehat,” kata Anggota BPPSPAM Departemen PU Ir. Amry Dharma, MSc ketika menerima kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumut Parlindungan Purba, SH, MM di Jakarta, Senin (23/11).

Dari hasil National Summit, lanjut Amry, pemerintah hanya mampu membiayai 30 persen infrastruktur air bersih dan mengharapkan sisanya 70 persen dibiayai pihak swasta melalaui mekanisme KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta).

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 67 tahun 2005 yang mengatur tentang peran dan tanggungjawab, peraturan dan prosedur bagaimana pemerintah daerah mengelola subsektor swasta dapat berperan, serta pembentukan BPPSPAM. Sementara itu, anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, SH, MM berpendapat, kerjasama yang dilakukan pemerintah dan swasta bukan hanya kerjasama yang disebabkan kekurangan dana saja, namun lebih difokuskan kepada efisiensi kinerja dan transparasi untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Agar dapat terus beroperasi dengan efisien maka PDAM di Indonesia perlu membuat corporate plan (rencana induk usaha), meliputi mekanisme kerja sama pemerintah daerah dan perusahaan baik pembiayaan maupun operasional yang bersifat profesional.

Parlindungan berpendapat, perlu dilaksanakan sebuah diskusi yang membahas peluang serta tantangan kerjasama PDAM dengan melibatkan pihak swasta, dimana aset masih tetap dimiliki pemerintah dengan melibatkan instansi terkait. “Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang penyediaan air minum demi kemajuan daerah khususnya Sumatera Utara,” demikian Parlindungan. (m26)

Waspada/Ist

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumut Parlindungan Purba, SH, MM (kiri) dan Anggota BPPSPAM Departemen PU Ir. Amry Dharma, MSc saat melakukan pertemuan di Jakarta , Senin (23/11).

Waspada/ME Ginting

Pj Walikota Medan Rahudman Harahap berduet dengan Paramitha Rusadi melantunkan lagu Jangan Ada Dusta Di antara Kita pada acara malam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2009 di Tiara Convention Center Medan, Selasa (24/11).

17.084 Sekdes Ditolak Jadi PNS MEDAN (Waspada): Sebanyak 17.084 Sekretaris Desa (Sekdes) di seluruh Indonesia, dipastikan tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Alasannya karena usia mereka sudah lewat 51 tahun.

Begitu pun, lanjutnya, pemerintah tetap memberikan perhatian dengan memberikan uang atau semacam ucapan terima kasih yang ditanggung APBD masing-masing daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Diah Anggreini di sela-sela Rakor Pembinaan Kepegawaian Provinsi Sumut di Aula Martabe Kantor Gubernur di Medan, Senin (23/11), menjelaskan, penghargaan kepada Sekdes yang ditolak menjadi PNS itu sudah dibuatkan petunjuk pelaksana (juklak)-nya

oleh Depdagri untuk menjadi pedoman daerah.

“Memang, pemberian reward itu tidak bersifat mengikat.

Namun kita percaya daerah tidak akan menelantarkannya.

Karena juklak pemberiannya sudah dikirimkan ke daerah,” ujarnya.

Menurut Diah, para Sekdes ini merupakan bagian dari 65.189 Sekdes se Indonesia yang masuk program menjadi PNS. Dari jumlah itu, sebanyak 46.837 di antaranya diangkat menjadi PNS dalam tiga tahap.

Pertama, tahun 2007 sebanyak 21.083 orang. Tahap II tahun 2008 sebanyak 15.011 orang dan tahap III tahun 2009, tepatnya pada minggu ke tiga Desember akan diangkat 10.743 orang.

Untuk formasi Sumatera Utara, lanjutnya, ada sekitar 3.000-an

Sekdes. “Yang sudah diangkat menjadi PNS sebanyak 1.162 orang dan sisanya sekitar 1.000 lebih diangkat pada Desember nanti,” jelasnya.

Diah memastikan, pengangkatan tersebut tidak membebani APBD kabupaten/kota.

Karena, alokasi biaya keseluruhan ditanggung APBN. Yakni pada pos Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang mengurusi soal formasi, Departemen Badan Kepegawaian Nasional yang mengurusi Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Departemen Dalam Negeri yang mengurusiprosespengangkatan.

“Jadi, beban biaya pengangkatan seluruh Sekdes menjadi PNS itu ditanggung APBN pada tiga pos kementerian. Sedangkan daerah tidak ada dibebani apapun,” tegasnya.(m19)

Komitmen Aksi Perlindungan Anak Lemah Waspada/Ist

BERSAMA GURU: Andrie Wongso diabadikan bersama guru di sela-sela Peringatan Hari Guru Nasional 2009, di Tiara Convention Center, Selasa (24/11).

Hari Guru Nasional

Mendidik Melalui Kekayaan Mental Kunci Kesuksesan MEDAN (Waspada): Dalam rangka memperingati hari guru nasional 2009, Dinas Pendidikan Kota Medan dan Trans Kreasindo Production menggelar kegiatan Apreasisi Terhadap Guru dan Siswa Berprestasi dan menghadirkan motivator nasional, Andrie Wongso di Tiara Convention Center, Selasa (24/11).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Drs Hasan Basri MM didampingi Masrul Badri dan Direktur Utama Trans Kreasindo Production, Didit Mahadi Kadar dalam pidato pembukaannya mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para guru agar lebih dapat meningkatkan kemampuan dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada para siswa.

Apalagi kehadiran Andrie Wongso yang sudah terkenal sebagai motivator nomor satu di Indonesia memiliki berbagai kiat sukses jitu yang mampu membangitkan semangat banyak orang, katanya. Tak salah jika para guru juga mengambil manfaat dari apa yang disampaikan Andrie Wongso yang menyampaikan materi Mendidik Melalui Kekayaan Mental untuk diterapkan dalam akti-

vitas pekerjaannya.

Andrie Wongso mendapat sambutan luar biasa dari para guru Kota Medan yang berkumpul di Tiara Convention Center.

“Apa kabar, luar biasa. Guru, luar biasa. Indonesia luar bisa, Medan luar biasa,’’kata Andrie Wongso saat menyapa dan diikuti serentak para guru di sela-sela penyampaian materi Mendidik Melalui Kekayaan Mental.

Andrie Wongso mengatakan guru dalam praktik yang langsung berhadapan dengan para siswa harus mampu memberikan motivasi dan contoh mental yang baik kepada anak didiknya. Kekayaan mental itu antara lain meliputi tanggung jawab, jujur, percaya diri, disiplin, sabar, suka tantangan dan sebagainya.‘’Jadi jika mental kita sudah baik, tentu apa yang akan disampaikan kepada siswa juga tentu lebih baik. Para guru harus menghindari yang namanya miskin mental seperti iri, tidak disiplin, takut perubahan, tidak bertanggung jawab, pesimis, tidak jujur,’’ ujarnya.

Selain itu tentu dibutuhkan komitmen, perjuangan, pengorbanan, keuletan dan kegigihan. ‘’Kesuksesan itu milik anda semua, bukan milik orang lain.

Jadi kita harus sungguh untuk meraihnya,’’kata AndrieWongso Apalagi dalam peringatan hari guru nasional 2009 ini, Dinas Pendidikan Kota Medan mengambil tema ‘’Guru Mutiara Bangsaku’’ yang sangat berjasa bagi kemajuan bangsa ini.

Andrie Wongso menambahkan kekayaan mental yang dimiliki guru ini tentu menjadi nilai plus bagi masyarakat Indonesia dalam memajukan sumber daya manusia dan pembangunan.

Didit Mahadi Kadar menambahkan, serangkaian acara peringatan hari guru nasional 2009 ini langsung melibatkan para tenaga pengajar (guru).

Kegiatan yang dijadi momen sebagai puncak peringatan hari guru nasional ini, juga akan diberikan apreasiasi kepada para guru dan siswa yang berprestasi. ‘’Memang kemajuan suatu bangsa salah satu diukur dari sektor pendidikannya. Jadi kalau bicara pendidikan, tentu guru sangat berperan dalam mendidik para generasi bangsa untuk menjadi SDM yang cerdas, tangguh, disiplin, jujur dan memiliki semangat nasionalime yang tinggi untuk membangun dan memajukan negaranya,’’ ujarnya. (m41)

Empat Terdakwa Kasus Korupsi FBI Dihukum 52 Bulan MEDAN (Waspada): Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Rabu (25/11), menjatuhkan hukuman 16 bulan penjara kepada mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Syarifuddin karena terbukti bersalah menyalahgunakan anggaran kegiatan Festival Budaya Islam (FBI) senilai Rp5,2 miliar.

Selain itu, Majelis Hakim diketuai Yufferi F Rangka juga menghukum tiga terdakwa lainnya yakni Direktur CV Green ProductionYohanes, Pemegang Kuasa CV Green Production Sirajuddin Gayo, dan Pelaksana Teknis Toras Sulaiman.

Ketiganya divonis masingmasing 1 tahun penjara. Putusan yang dijatuhi majelis ini lebih ringan dari tuntuan jaksa yang meminta Syarifuddin dihukum dua tahun. Sementara ketiga terdakwa lainnya diminta dihukum 1,5 tahun.

Dalam amar putusan majelis hakim mengatakan, keempat terpidana secara sah dan menyakinkan bersalah melang-

gar pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 jo UU RI No 20 tahun 2001, dan pasal 55 jo ayat 1 ke 1.

Di mana, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Pemko Medan.

Sebelum sampai pada putusannya, majelis mengemukakan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan perbuatan terpidana menghambat kegiatan pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah. Sedangkan hal yang meringankan, keempat terdakwa sopan dalam persidangan.

Selain dikenakan hukuman badan, mantan Kepala Dinas Pariwisata Medan itu juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta subsider enam bulan. Selain itu, membayar uang pengganti Rp54 juta, jika tidak dilakukan

maka harta akan disita Sementara Yohanes dan Toras diharuskan membayar uang pengganti masing-masing Rp50 juta. Sedangkan, Pemegang Kuasa CV Green Production Sirajuddin Gayo tidak membayar uang pengganti.

Atas putusan ini, majelis mempersilahkan para terpidana mengajukan upaya hukum. Namun, ketiga terpidana Syarifuddin, Sirajuddin Gayo dan Toras Sulaiman menyatakan menerima putusan itu.

Sedangkan Yohanes, menyatakan masih pikir-pikir.

Disebutkan, pada tahun anggaran 2007 Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Festival Budaya Islam (FBI) sebesar Rp7,5 miliar.

Namun, pada pelaksanaannya, terjadi perubahan (addendum) menjadi Rp5,2 miliar.

Akibat perbuatan keempat terpidana yang dilakukan secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp701 juta. Hal ini diperkuat perhitungan BPKP Sumut. (h05)

MEDAN (Waspada): Komitmen aksi yang mengarah pada paradigma Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia masih jauh dari harapan.

Hal itu terlihat semakin banyak kasus dan pekerjaan terburuk menimpa anak seperti penelantaran anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), kekerasan terhadap anak, nondiskriminasi hak hidup dan berkembang untuk kepentingan baik anak. 20 tahun KHA masih menyisakan problem mendasar, yakni jauhnya kebijakan pembangunan dari paradigma KHA. Selain itu, minusnya dukungan politik anggaran APBN dan APBD menyangkut kesejahteraan anak juga merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri.

Demikian kesimpulan Waspada dari seminar bertajuk “20 Tahun Convention on the Rights of the Child (CRC): Menegaskan Kembali HAM Anak” dalam rangka Hari Anak Sedunia 20 November yang diadakan Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan bekerjasama dengan PKPA dan Pusat Indonesia di Ruang Sidang B Lantai II Gedung Administrasi Unimed Medan, Senin (23/11). Pembicara dalam seminar tersebut Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia Edy Ikhsan dan Direktur PKPA Ahmad Sofian.

Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj mengatakan, 140 negara penandatanganan KHA dan 139 negara menjadi negara pihak (state party), termasuk Indonesia. Sebagai negara pihak dalam KHA, ujar penulis buku soal HAM di tanah air dan kebijakan internasional ini, Indonesia harus tunduk pada mekanisme KHA yang mewajibkan pemerintah melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Ironisnya, fakta buruk yang menimpa anak secara masif masih terjadi di negeri ini.

“Ke depan diharapkan ada-

nya kesadaran dan tekad yang kuat untuk mengimplementasi muatan KHA dengan konsisten karena komitmen regulatif secara nasional soal anak masih lumayan baik,” katanya seraya menambahkan di antaranya terlihat dari diterbitkannya beberapa undang-undang terkait hak-hak anak seperti UU HAM, Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Sisdiknas dan UU Penanggulangan Bencana.

Anak korban pelacuran Direktur PKPA Ahmad Sofian dalam kesempatan itu mengupas khusus persoalan ESKA merupakan bagian dari anakanak yang membutuhkan perlindungan khusus, karena hal itu diatur dalam kluster VIII KHA. Istilah pelacuran anak, ujarnya, mengisyaratkan bahwa seorang anak memilih hal tersebut sebagai sebuah pekerjaan atauprofesi.Halinisalah,katanya.

“Orang dewasalah yang menciptakan “pelacuran anak” melalui permintaan mereka atas anak-anak untuk dijadikan objek seks untuk mengambil keuntungan, sedangkan anak-anak hanya korban,” ujarnya.

Sofian mengatakan, 30 persen dari sekitar 150.000 orang pekerja seks di Indonesia adalah anak-anak di bawah umur.

Angka ini sebenarnya jauh lebih kecil dari realita yang ditemui di lapangan karena ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, mayoritas pelacur anak kerap menggunakan identitas palsu, sehingga sulit mengungkap identitasnya. Kedua, mobilitasnya begitu tinggi sehingga mempersulit pelacakan untuk memperoleh data. Sofian sependapat Indonesia telah memiliki komitmen menanggulangi masalah ESKA seperti adanya Keppres No 88/2003 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan ESKA dan SK Menkokesra No 65/2009 tentang Rencanan Aksi Nasional Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual

Anak. Kemudian, dua di antara komitmen internasional, yakni Optional Protokol KHA tentang penjualan, pelacuran dan pornografi anak dan Pasal 34 dan 35 KHA. Namun komitmen itu tidak sungguh-sungguh dilaksanakan.

Komitmen politik?

Sementara itu, Ketua Badan PengurusYayasan Pusaka Indonesia, Edi Ikhsan mengatakan, struktur kebijakan soal anak sangat lemah. Salah satunya, urusan nasib anak-anak di Indonesia ditangani oleh banyak institusi pemerintah dan parsial, tumpang tindih dan saling rebut.

Selain itu, lanjutnya, bukti belum ada komitmen politik untuk perlindungan anak yang holistik bahwa UUD 1945 baru memasukkan hak anak dalam amandemen kedua. Kemudian, ratifikasi KHA melalui Keppres menimbulkan perdebatan konstitusional yang melelahkan dan UU Perlindungan Anak baru dilahirkan setelah hampir 60 tahun merdeka.

Anggaran minim Edy juga menyesalkan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk anak hanya di atas kertas. Tidak digunakan dengan tepat sasaran dan belum lagi nilainya tidak signifikan untuk kepentingan anak. Misalnya, menurunnya anggaran fasilitasi rencanaaksiprovinsiuntukpenghapusan perdagangan perempuan dan anak dalam APBD Sumut 2008 dari Rp90 juta menjadi Rp69 juta. Kemu-dian, anggaran penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga turun tahun yang sama dari Rp175 juta menjadi Rp150 juta (data FITRA).“Ini bukti tidak pekanya negara terhadap persoalan anak,” ujarnya.

Turut hadir dalam seminar ini unsur mahasiswa, Poltabes, PN Medan, Ombusdman, Biro Hukum dan Pemberdayaan Pe r u m p u a n Pe m p rov s u , KontraS, LBH Medan, LBH-Apik dan Pimpinan Komisi E DPRD Sumut. (m15)