20 Ramadhan Momen Meningkatkan Iman Dan Takwa PANYABUNGAN (Waspada ) : Kepala Dinas Pendidikan Madina diwakili Kasubbag Umum dan Perlengkapan Mukhtar Nasution, S.Pd mengatakan,bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang tepat guna meningkatkan tali silaturahmi,meningkatkan kecerdasan intelektual dan spritual,sebab Ramadhan momen kebangkitan umat. “ Dalam bulan mulia ini mari terus kita tingkatkan rasa keimanan dan ketagwaan kita kepada Allah SWT,karena dengan tagwa Allah akan menurunkan berkahnya,” kata Mukhtar saat memberikan kultum ( tauziah) usai shalat zuhur bersama staf Dinas Pendidikan Madina di aula kantor itu,Rabu ( 9/9). Selama Ramadhan 1430 H ini,jajaran Dinas Pendidikan Madina melakukan shalat zuhur bersama di aula kantor itu,kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kultum ( tauziah) berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di bulan suci Ramadhan. ( a24)
Bantahan Berita Dari Pengurus IPNU MEDAN (Waspada): Waspada pada Rabu (9/9) menerima tiga bantahan masing-masing PW Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumatera Utara bernomor No.176/PW/A/XI/7354/IX/ 09 tanpa lampiran yang ditandatangani Pimpinan Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama Sumatera Utara yakni Ahmad Dahlan Lubis Kordinator Zona IV (Madina, Tapsel, Sidimpuan, Paluta, Palas), kemudian Pimpinan Cabang IPNU Kota Medan bernomor: 100/ A/PC/XI/7354/IX/09 yang ditandatangani Ketua Tumrin Harahap dan Sekretaris, Haposan dan Pimpinan Cabang IPNU Mandailing Natal dengan Nomor: 37.PC.IPNU MN. 7354.IX.09 yang ditandatangani Ketua Irwan Syah Pulungan Dan Sekretaris Maslihuddin Ketiga bantahan terkait berita Waspada pada hari Jumpat 04 September 2009 yang berjudul (Kaum Muda Madina dukung Irwan H. Daulay) pada halaman 22 PW IPNU Sumatera Utara menyampaikan batahan atas berita tersebut dan di samping itu kami menilai saudara Irwan Daulay tidak layak menjadi Bupati Mandaling Natal. Kemudian Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Medan menyampaikan sebagai berikut: Membantah berita dukungan IPNU yang terbit pada hari Jumat 4 September 2009 dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tidak ada mendukung Irwan H Daulay menjadi Bupati Madina karena secara organisasi Ikatakan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi kader. Kemudian dari Pimpinan Cabang Ikatakan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Mandailing Natal membantah atas pemberitaan Harian Waspada yang terbit pada hari Jumlah tanggal 04 September 2009 tentang kaum muda Madina Dukung Irwan H Daulay yang di dalamnya terlibat IPNU mendukung saudara Irwan H Daulay untuk menjadi Bupati Mandailing Natal. Catatan Redaksi: Terima kasih atas bantahan yang disampaikan. Di sini dapat kami jelaskan bahwa dalam pemberitaan itu sama sekali tidak dituliskan bahwa IPNU mendukung saudara Irwan H. Daulay. Dan kami mengulangi kutipan berita dimaksud yang juga saudarasaudara lampirkan dalam bantahan berita. “.... Generasi Muda Madina dan Ikatan pelajar NU bekerja sama dengan Badan Kenaziran Masjid Raya Muslimin. Buka puasa yang baru pertama kali dilaksanakan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan Generasi Muda Madina bersama-sama dengan Ikatan Pelajar Nadhlathul Ulama (NU). Hadir Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Asal Mandailing Natal (IMAMADINA) Ahmad Fauzi Nasution, serta elemen elemen mahasiswa yang berasal dari Mandailing Natal. Acara ini dilaksanakan sebagai pengikat silaturrahim di antara generasi muda asal Madina, Ikatan Pelajar NU dan mahasiswa asal Kab. Mandailing Natal yang sedang kuliah di Medan. Dalam kegiatan ini juga, Generasi Muda Madina sepakat mendukung Irwan H Daulay menjadi bupati Madina, menggantikan H Amru Daulay. Menurut Generasi Muda Madina, Irwan memiliki semua kemampuan termasuk dalam memimpin masyarakat Madina, dan sangat dekat dengan generasi muda Madina…. Jadi tidak ada disebut-sebut dalam pemberitaan itu bahwa IPNU baik PW Sumut, PC Medan dan Mandailing Natal mendukung Irwan H Daulay. “Demikian penjelasan.
Sumatera Utara
WASPADA Kamis 10 September 2009
6 Perambah Hutan Register 40 Palas Dituntut 18 Tahun
P.SIDIMPUAN (Waspada): Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan, Agussalim Nasution, menuntut enam terdakwa perambah hutan Register 40 di Sungai Korang, Kec.Hutaraja Tinggi, Kab.Padang Lawas, masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp1 juta subsidair 3 bulan penjara. Tuntutan itu dibacakan pada persidangan kedua yang digelar diPengadilanNegeriP.Sidimpuan, Rabu(9/9).Majelishakimperkara yang dibagi (spilit) menjadi tiga berkas itu diketuai Zulfadly, bersama hakim anggota Abdul Affandi dan Tri S Saragih. Terdakwa, PP, 43, MR, 35, HP, 34, MP, 39, dan UH, 25, semuanya warga Desa Sukadame, KecamatanTambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sedangkan terdakwa NS, 25, warga Sigambal, Kab.Labuhanbatu, selama persidangan semuanya tidak didampingi pengacara.
Berkas keenam terdakwa dibagi jadi tiga berkas dan dengan hakim yang sama. HP satu berkas bersama MP dengan nomor register perkara 431/Pid.B/2009/ PN.Psp. Terdakwa NS dan PP berkas No: 432/Pid.B/2009/PN. Psp, terdakwa MR dan UH berkas No: 433/Pid.B/2009/PN.Psp. Sebelumnya, Selasa (2/6), mereka ditangkap tim gabungan Polres Tapanuli Selatan bersama Dinas Kehutanan Pemkab Palas saat melakukan perambahan. Aksi mereka itu sudah berlangsung lama dan hampir 200 hektare hutan Register 40 yang dirambah, posisinya tepat di belakang kebun PT MAI. Menurut para terdakwa, orang yang menyuruh dan membayar upah mereka itu bernama Cakli,wargaDesaBatangKumuh, Kec.Tambusai, Kab.Rokan Hulu, Prov.Riau (kini masih diburon Polisi). Dipersidangankeduaini,JPU
Agussallim Nasution menuntut seluruhterdakwamasing-masing 3 tahun penjara ditambah denda Rp 1juta yang jika tidak dapt dibayardigantihukumanpenjara 3 bulan. Barang bukti berupa 2 unit mesin chainsaw, 1 parang, dan tiga potong kayu disita untuk negara. Para terdakwa dituntut menurut Pasal 50 ayat (3) hurup (b) juncto Pasal 78 ayat (2) UU No.41 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang memiliki ancaman hukuman 10 tahun penjara. Mendengar tuntutan JPU, keenam terdakwa yang tidak didampingi pengacara itu hanya bermohon kepada majelis hakim agarmeringankanhukumanmereka. Mendengar permohonan dan alasan para terdakwa, ketua majelis hakim Zulfaddy menyatakanakanmempertimbangkannya. (a20)
Pemerintah Harus Jamin Kepentingan Rakyat MEDAN(Waspada): Eksekusi Register 40 masih terus menuai hambatan dan terjadi pertentangan antara pendukung dan yang menolak eksekusi sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kelancaran eksekusi di lapangan. Demikian pandangan serta pendapat Presidium Komite Mahasiswa Peduli (KMP) Register 40 Ansor Harahap dari Gema Padang Lawas bersama Edi Harahap (Barisan Mahasiswa), Gusti Siregar (Gema Paluta), Thamrin Harahap (Formatsu), Hormat (IMS), Tan Gozali (Gema Tabagsel), Mardan Hanapi Hasibuan (Lipembas) dan Halomoan Harahap(KompTabagsel)menyampaikan kepada Waspada, Senin (7/9) di Medan menyikapi perkembangan eksekusi. Padahal,lanjutnya,salahsatu kekhawatiran yang dipertentangkan sangat dimungkinkan bertemu dalam satu pandangan menyikapi eksekusi Register 40 ini. Yakni dalam hal terjaganya hak hidup rakyat dan ketergantunganekonomimasyarakatselama ini pada perkebunan yang ada di lahan register. “Kami melihat ada satu titik pemahaman yang berbeda di antara yang pro dan kontra, tapi sebenarnya bisa sama dalam menatap tujuan “ kata Ansor. KMP-Register 40 menganalisa, salah satu di antara yang dipertentangkanyangmemungkinkan dapat menjadi satu misi per-
juangan antara yang pro dan yang kontra. Harus sama-sama sepakat memperjuangkan hak hidup rakyat yang selama ini bergantung pada perkebunan di lahan register. Karena sudah jelas dalam putusan MA No.2642/K/PID/2006 tentangeksekusiRegister40,salah satu poin menyatakan, masyarakat yang bergantung secara ekonomi pada perkebunan register akan diperhatikan secara hukum dan keadilan sosialnya. Dan sesuai dengan siaran pers Departemen Kehutanan dan Kejatisu mengatakan, eksekusi ini adalah pengambilalihan manajemen dari perusahaan ke negara. Artinya hak rakyat akan terjaga dari eksekusi ini. “Kitaharusbisamembedakan antara menjaga kepentingan hak rakyatdanumumdenganmenjaga kepentingan para kapitalis atau konglomerat yang selama ini beroperasi di lahan register,’’ tegasnya. Kita, kata Ansor lagi, sepakat eksekusi untuk kepentingan rakyat, tapi kita juga menolak dan melawan upaya-upaya penyelamatan lahan yang dilakukan oleh parakonglomeratataupengusaha yangsudahlamamengeksploitasi aset negara. Oleh karena itu, menurut Ansor, pemerintah harus kembali menegaskan kepada publik khususnya kepada masyarakat Padanglawas dan Padanglawas
Utara eksekusi ini menjamin kepentingan rakyat secara hukum danmemperhatikanmasadepan mereka. (m34)
Waspada/Sukri Falah Harahap
PENGAJIAN AKBAR: Sekira 2.500 ibu-ibu, khusuk mendengarkan tausyiah yang disampaikan Ustadz Zulfan Hasibuan pada pengajian akbar digelar Bazda dan Perwiritan Akbar Kota P.Sidimpuan di Masjid Agung Al Abror, Selasa (8/9).
Bazda Sidimpuan Gelar Pengajian Akbar P.SIDIMPUAN (Waspada): Badan Amil Zakat Daerah bersama Perwiritan Akbar Kota Padang Sidimpuan mengglar pengajian akbar sekaligus penyaluran dana zakat, infaq, dan sodaqoh di Masjid Agung Al Abror, Selasa (8/9). Hadir sekira 2.500 ibu-ibu anggota perwiritan akbar dengan memakai pakaian putih-putih dan berasal dari seluruh desa serta kelurahan di enam kecamatan se Kota P.Sidimpuan. Pada kesempatan itu juga hadir Sekda Kota Sarmadhan Hasibuan dan Ketua Umum Gerakan OrganisasiWanita (GOW) Kota P.Sidimpuan, Ny Sarmadhan. Ketua dan Sekretaris Bazda, dr H Kadir Siregar dan Efri Hamdan Harahap. Ustadz Zulfan Hasibuan dalam tausyiahnya mengatakan, dengan berzakat, kita bisa meringan-
kan beban orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ustadz yang juga dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) P.Sidimpuan itu menjelaskan, sebaik-baikumatadalahorang-orangyangberguna bagi orang lain di sekelilingnya. Usai pengajian akbar, acara dilanjutkan penyerahan secara simbolis dana zakat, infaq, dan sodaqohyangdihimpunBazdasemenjakpembentukan kepengurusan baru enam bulan yang lalu. Jumlah dana yang diserahkan itu Rp 37.500.000 kepada 353 orang anak yatim piatu dan keluarga tidak mampu (duafa). Turut menyerahkannya, Ketua dan Sekretaris Bazda, Sekda Kota, dan Ketua Umum GOW P.Sidimpuan. (a20)