Opini
B6 TAJUK RENCANA
Kartu Truf SBY (Demokrat)
P
emerintah dinilai tidak tegas dalam memutuskan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) membuat banyak pihak resah, gelisah, pusing, dan mengecam. Betapa tidak, baru isu BBM naik harga-harga barang khususnya sembako sudah naik di pasaran. Ketika pemerintah membuat opsi ingin membuat dua harga –Rp6500 untuk mobil plat hitam, Rp4500 untuk kendaraan umum/angkot dan sepedamotor— harga-harga kembali naik. Begitu pula saat pemerintah memutuskan menunda kenaikan harga BBM dan berupaya membuat opsi satu harga (kenaikannya dijamin pemerintah tak sampai Rp6500) dibarengi dengan beragam kompensasi seperti penyaluran BLT (Bantuan Langsung Trunai) harga-harga naik lagi. Jadi, kenaikan harga barang ratarata sudah 10-15 persen. Kalau nanti BBM dinaikkan, misalnya bulan depan (Juni) dipastikan terjadi inflasi akibat kenaikan harga barang di pasaran. Dampaknya, masyarakat khususnya warga miskin semakin menderita. Sikap ‘’mencla-mencle’’ itu menambah keyakinan masyarakat pada sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemimpin peragu, takut menghadapi kenyataan berupa penolakan dari masyarakat. Padahal, melihat besarnya defisit anggaran negara sudah seharusnya subsidi BBM dievaluasi, dibenahi atau disesuaikan. Apalagi pengguna BBM bersubsidi menurut survei pemerintah 70 persen dinikmati bukan orang miskin (punya mobil dan sepedamotor). Saat ini pemerintah tampaknya sudah mengerucut pada satu opsi saja, menaikkan harga BBM dalam satu harga untuk mempermudah kontrol dan meminimalisir dampak negatif. Sayang, sikap ‘’maju-mundur’’ pemerintah setahun lebih membuat anggaran semakin tersedot. Untuk menekan beban subsidi BBM yang diperkirakan bisa menembus Rp300 triliun pemerintah tampak galau dalam mengantisipasinya. Apa pun kebijakan diambil berdampak bagi rakyat. Apalagi di tahun politik SBY bisa dituduh memanfaatkan momentum penderitaan rakyatnya untuk mengambil simpatik masyarakat dengan pengucuran beragam jenis kompensasi, dan yang paling terkenal tentu saja program BLT sebesar Rp150 ribu per bulannya untuk satu keluarga miskin. Yang pasti pemerintah wajib menggulirkan program perlindungan sosial untuk rakyat yang terkena efek domino dari kenaikan harga-harga komoditi akibat mengikuti keIntisari naikan harga BBM. Jumlahnya 18,5 juta keluarga miskin. Setidaknya pemerintah medana kompensasi Rp25,6 triliun. Pengucuran dana BLT dan nyiapkan Uang itu diharapkan dapat membantu 74 juta sejenisnya pada saat harga jiwa rakyat miskin agar tidak merasakan kenaikan harga BBM. Kompensasi BBM naikmerupakankar- dampak BLT ini dinilai hanya sporadis, misalnya jangka tu truf menyelamatkan waktu setahun. Setelah program kompensasi selesai maka yang miskin kembali miskin, muka SBY dan partainya bahkan makin menderita karena harga barang sudah naik sementara kompenasi sudah putus. dari kekalahan telak Seharusnya, pemerintah jangan lagi membiasakan memberi uang kontan yang sifatnya tidak produktif. Lebih baik dana kompensasi yang besarnya ratusan triliun setahun itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif, misalnya membantu lapangan kerja, membuka usaha kecil, membangun sarana pendidikan dan kesehatan, infrastruktur jalan, listrik dll. Pasti jauh lebih menguntungkan buat rakyat kecil. Dekan Universitas Harvard Kennedy School Profesor David T. Ellwood pun mengecam kebijakan bagi-bagi duit yang tidak mendidik itu. Menurutnya pemberian uang tunai tak akan menjawab permasalahan kemiskinan.Pengentasan kemiskinan tidak bisa dengan memberikan sejumlah uang atau makanan, melainkan dengan membuka sejumlah lapangan kerja baru. Strategi yang bisa mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan bukan dengan memberikan cek semacam BLT. Itu tidak akan menghapus sebab utama kemiskinan. Justru itu, sikap mengulur-ulur menaikkan harga BBM dinilai menguntungkan pemerintahan SBY dan partainya (Demokrat). Apalagi momentumnya menjelang hari raya, tahun baru dan beberapa bulan berikutnya pemilu serta puncaknya pilpres. Dengan kucuran dana kompensasi dan beragam jenis bantuan lain seakan pemerintah memperhatikan rakyatnya. Hal itu menguntungkan citra pemerintah, SBY dan partainya. Hal yang sama juga dilakukan SBY pada tahun 2004 dan 2009. Hasilnya SBY dan partainya mendulang suara terbanyak. Hemat kita, wajar kalau popularitas dan elektabilitas SBY termasuk partai yang dipimpinnya (Demoklrat) mengalami penurunan tajam. Anjloknya kepercayaan publik pada SBY dan pemerintah, berdampak negatif pada Demokrat. Apalagi citra Demokrat mengalami penurunan tajam akibat banyaknya kader partai berlambang bintang mercy itu terlibat kasus suap. Mulai dari bendahara Nazaruddin, anggota DPR Angelina Sondakh, Menpora Andi Mallarangeng sampai ketua umumnya Anas Urbaningrum. Anas akhirnya ‘’dipecat’’ dari Demokrat setelah KPK meningkatkan statusnya menjadi tersangka kasus korupsi, seperti gratifikasi proyek olahraga Hambalang. Melihat situasi yang berkembang dewasa ini, di mana Presiden SBY merangkap jabatan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hampir pasti mengucurkan dana BLT dan sejenisnya pada saat menaikkan harga BBM mendatang. Sebab, hanya itu yang bisa menolong caleg Demokrat dalam pemilu 2014 agar tidak kalah telak. Kartu truf itulah yang dapat menyelamatkan muka SBY dan partainya dari kehancuran.+
APA KOMENTAR ANDA SMS 08116141934
Faks 061 4510025
Facebook Smswaspada
+6285277850101 He he he, Amerika-Amerika ?!, kena batunya... Ehh kena BOM sendiri !. Kata bahasa petuah dikampung kami. SEMUT diseberang lautan diluar benuamu tampak jelas olehmu, namun GAJAH dipelupuk matamu tak kelihatan bahkan kau tabrak. Makanya jangan usil dengan negara orang. BOM... Rasaiiinkan ?!!!. *S* +6281361440260 Assalamualaikum bos PHBI Kec P Susu yang terhormat . Tolong jangan bawa nama PHBI untuk kepentingan pribadi. Dan PHBI bukan milik tuan sendiri. Itu milik orang banyak. Jangan gara - gara tuan hilang simpatik masyarakat pada pak Ngogesa. Dan jangan bodohi masyarakat. P. Susu. Wasalam. +628126353503 Ass ww Waspada tolong dimuat ya, aneh kali saya pikir masak “satu jenis produk BBM” ada yang mau dimahalkan dan ada yang tidak mahal , karena dinilai/dianggap orang yang pakai mobil plat hitam katanya sudah “kaya” sehingga tidak perlu di subsidi lagi, ketahuilah bahwa memiliki mobil sebenarnya lebih disebabkan kebutuhan dan “BPKB”nya aja masih ditahan SHOWROOM sebagai “BOROH” karena ansurannya belum lunas, apakah pengambil keputusan di pemerintahan pusat telah memikirkan serta benar2 “YAKIN” 100 prosen bila hal tersebut tidak mencederai rasa keadilan berbangsa, yang satu NUSA satu BANGSA dan satu BAHASA, silahkan jawab. +6283199025981 SUDAH CUKUP BERAGAM IKLAN A.R.B.• Belum lagi yang sedang difikir kan oleh A.R.B. dan Keluarga • Masih dalam process lah • Sosialisasi diri ag ar lekat lengket didalam b enak fikiran para pemilih P resident R.I. , sedang dila kukan oleh dua tokoh nan basalero gadang ; Prabowo Subianto dan Abu Rizal Bakrie • Yang lain , bila dimulai ?? Mensosialisasikan diri mulai sa-iki , jan apik tenan lah ! “Chak Min , o monge arep nyalon ?” Ba ng Paloh juga , arep nyalo n Pres.R.I.• “Bang kHajji Rhoma , sosialisasi tahap awal sudah dilakukannya; Datang dan mengungkapkan khajat ke Balai Sidang M. P.R. dan berkunjung ke K antor Partai Kebangkitan Bangsa • “Siopo sih , Pres. R.I. penerus Pa‘ne Agus ?” Itu sih Rahasia~Langit # awal siang akhad 21 april ; pengamat khabar barita charita ; muqiem lam bineh sikameng# +6285260103051 Kepada sumber terpercaya, dalam hal ini petinggi PA, saya mau minta pendapat tentang TRA ( Tim Relawan Aceh) atau Les MoU. Apakah benar lembaga itu sayap partai PA? Dan benarkah Muallem merekomendasinya? Trimks +6281264456540 MAHAL TAPI MURAHAN. UN tahun ini betul2 amburadul. Biay yg sangt besar, by cetak, by pembuatn soal, by pengiriman, by pengawsn, by keamanan, by pelaksanaan, by krm lagi, by koreksi, dll, dll. Sehingga UN betul2 memang MAHAL. Sementara hasilnya masih jauh dari yg di harapkan. Bahkan nyaris sama dengan ketika masih dgn EBTANAS. UN MAHAL TERNYATA MURAHAN. +6285261112507 Bapak2 pemerintah yang sangat terhormat, kenapa mengurus AKTE KELAHIRAN dipersulit n dengan Birokrasi yang berbelit-belit, BIAYA nya juga Ratusan ribu bahkan ada yang minta Jutaan, Heran..makin sulit aja berurusan dengan birokrasi NKRI ini. +6282370585631 Betulkan macam kek aku bilang..?? Lagi2 mereka bikin onar bin ulah.!! zaman sekarang nggak bisa lagi lah rakyat berlindung dengan mereka..? Alih2 melindungi rakyat.? Untuk diri sendiri saja belum mampu..dulu mukul wartawan.? Minggu kemaren “antar sesama” eh... Barusan mukuli pelajar, bisahkan di kejar sampai masuk ke gedung anggota dewan..!!! Maju terusss., kita “kebal hukum” toh ujung2 nya.. Kitakan masih bisa minta “MAAF..!!!”
WASPADA Senin 6 Mei 2013
Pembangunan SumutYang Religius (2) Oleh Prof Dr Syahrin Harahap, MA Pembangunan di bidang agama juga ditujukan terciptanya kehidupan beragama harmonis; internal umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah.
P
erencana memegang peranan yangsangatpentingdalamusaha peningkatan kualitas hidup dan kemajuan masyarakat. Paling tidak ada dua nash atau dasar yang dapat dipedomani dalam melihat pentingnya perencanaan. Pertama, setiap agama mengajarkanbahwamanusiaharusmerencanakan masa depan mereka serta melakukan yang terbaik dalam mencapai kemajuannya.Tuhan meminta segenap manusia agar apabila telah selesai mengerjakan sesuatu harus mengerjakan kegiatan lain secara lebih serius dan lebih baik. Sedemikianpentingnyaperencanaanmasadepan itu hingga Nabi mengingatkan bahwa kebaikanyangtidakterorganisirakandapat dikalahkan oleh kejahatan yang tidak terorganisir. Perencanaan masa depan masyarakat Sumatera Utara yang religius dan Bereketuhanan Yang Maha Esa sebagai masyarakat Indonesia hendaklah berorientasi pada perwujudan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Untuk itu setiap perencanaan dan kegiatan pembangunan bidang agama di Sumatera Utara perlu diorientasikan pada penegakan dan aktualisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembangunan kehidupan beragama Sumatera Utara ditargetkan dapat mencapai kondisi keberagamaan yang lebih berkualitas—dimana agama lebih memiliki keberdayaan dan menjadi motivator bagi peningkatan kualitas hidup dan daya saing umat beragama, stabilitas, dan penyejuk bagi pembangunan masyarakat serta tumbuhnya nasionalisme. Di samping itu meningkatnya kualitas kehidupan yang ditandai oleh tegaknya moral dan akhlakulkarimah dalam setiap sektorkehidupan.Sehinggakeberagamaan dapat menjadi faktor utama pemberdayaan dn daya saing masyarakat dan proteksi atas pengaruh dari luar yang mengakibatkan munculnya paham-paham dan tindakan-tindakanyangmerugikankehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Pembangunan di bidang agama juga ditujukan pada terciptanya kehidupan beragama yang harmonis; internal umat beragama,antarumatberagama,maupun antarumatberagamadenganpemerintah, sehingga peran serta umat beragama dalam pembangunan Sumatera Utara semakinmeningkat.Dilihatsecarademikian maka cita-cita masyarakat Suatera Utara yang religius tersebut dapat dilihat pada skema berikut: Dengan demikian pembangunan Sumatera Utara bidang agama dilakukan dalam berbagai kegiatan: Pertama, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan peran agama, lembaga, dan tokoh agama dalam menumbuhkan kembali semangat membangun, meningkatkan daya saing, penegakan akhlakulkarimah, sopan santun dan budi pekerti, sehingga masyarakat keluar dari krisis akhlak. Untuk itu pendidikan moral/ akhlak ditambah frekuensinya dalam kurikulum pendidikan seabagai muatan lokal. Kedua, melaksanakan kegiatankegiatan bidang keagamaan yang dapat mendorong semangat kesetiakawanan yang utuh, tampil bersama bahu-membahu dalam melaksanakan pembangunan. Agama dalam hal ini dijadikan sebagai motivator sekaligus tokoh-tokohnya menjadi teladan bagi yang lainnya. Ketiga,mendoronglembaga-lembaga pendidikan agama (melalui pemberian dana dan pelatihan-pelatihan) untuk melahirkan out-put yang memiliki pemahaman yang luas, terbuka, dan proaktif terhadap pembangunan. Lembaga-lembaga pendidikan juga didorong untuk dapat melahirkan pemahaman agama yang dinamis, humanis, dan terbuka sehingga dapat menghindari pertikaian dan prilakukekerasanyangmengatasnamakan agama. Keempat, keberagamaan didorong agar benar-benar dapat menjadi proteksi dini atas perilaku yang merugikan kehidupanindividu,masyarakat,dandaerah. Dalam hal ini agama akan dijadikan sebagai landasan etika dan sopan santun, sehingga tercipta keharmonisan, kesejukan, dan kedamaian hidup saat berdam-
pingan antara penganut agama dan budaya yang berbeda. Dengan demikian peran lembaga-lembaga kerukunan dan insiatif masyarakat dalam mendorong kerukunan semakin diperkuat. Pada saat yang sama setiap umat beragama menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Unuk itu pendidikan kerukunan atau silabus kerukunan dimasukkan dalam kurikulum, sebagai muatan lokal. Kelima, agama juga dijadikan sebagai perajut bagi rasa keutuhan masyarakat sekaligus menjadi pencegah munculnya ego sektoral dan ego lokal yang muncul sebagai akibat dari kebijakan otonomi daerah. Keenam, meningkatkan fasilitas dan sarana pendidikan agama dan peribadatan dalam rangka pembinaan dan pelayanan keagamaan, sehingga gairah pembinaan keberagaman di kalangan tokoh-tokoh agama dan gairah belajar keagamaan di kalangan masyarakat semakin meningkat. Di lingkungan pemerintah juga akan diupayakan mengajak agar lebih menumbuhkanpoliticalwill dalam memerankan agama dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Sehingga tercipta moralitas yang tinggi dalampemerintahan,yangbermuarapada terciptanya birokrasi yang agamis, yang
bebas dari segala bentuk penyelewengan. Ketujuh,menginternalisasipemahamanagamayangdapatmenghilangkanjarak antara keberagamaan dan keindonesiaan, sehingga rakyat tidak mengalami dilema etis untuk bersikap sebagai penganut agama dan sebagai warga bangsa yang sejati. Hal tersebut dilakukan dengan memberi bantuan kepada oramas-ormas keagamaan untk melakukanorientasidanpelatihan pemahamankeagamaan.Kedelapan,pelayanan agama dalam semua tingkatan dan pelayanan penyelenggara haji akan ditingkatkan, melalui maksimalisasi peran departemen agama, lembaga-lembaga keagamaan, dan tokoh agama, sehingga betulbetul memberi kontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Begitulah, pembangunan bidang agama merupakan salah satu bidang strategis dan tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Sumatera Utara, dan dalam hal ini perencanaan pembangunan jangka menengah Sumatera Utara ssudah adapadajaluryangbenar.WaAllâhuA’lamu bi al-Shawâb. Penulis adalah Guru Besar IAIN Sumatera Utara, Ketua South East Asian Forum for Islamic Higher Education.
Kurikulum Dalam Logika Penguasa Oleh Nursanjaya Sudah menjadi rahasia publik, banyak negara luar berkepentingan dengan pendidikan di Indonesia,sehingga negara-negara Barat—yang Indonesia banyak berhutang finansial,kemudian mendikte dan mencampuri pendidikan nasional sesuai kepentingannya.
S
aat ini, peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan pemerintah,misalnyamelakukanperbaikan kurikulum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sumber belajar, serta sarana dan prasarana lainnya. Namun, mutu pendidikan di negeri ini masih menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Indonesia masih menduduki peringkat yang kurang menguntungkan dari sisi pengembangan sumber daya dan pendidikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa hal ini selalu menjadi benang kusut dalam sistem pendidikan nasional kita? Selama ini kita masih mencermati adanya berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Salah satu evaluasi kritis itu adalah mengenai kurikulum yang diberlakukan di Indonesia yang terkesan lebih mengedepankan aspek kognitif yang berorientasi pada pemenuhan materi pengajaran. Sangat jarang ditemukan ada lembaga pendidikan yang menerapkanmetodependidikanproblem solving-oriented sebagai bagian dari karakteristik kurikulum, di samping memenuhi kebutuhan peserta didik baik dari aspek afektif, maupun psikomotor. Sebab, metode ini dipandang sangat membantu peserta didik dalam mencermati secara kritisterhadapberbagaiproblematikayang terjadi di sekelilingnya sekaligus mampu mencarikan solusi yang tepat-guna. Apalagi,akhir-akhiriniberbagaimasalahsosialbudaya yang muncul memerlukan pemecahan secara interdisipliner keilmuan dan menggunakan sudut pandang yang luas. Sebagaimana dipahami, pengembangan kurikulum merupakan salah satu perwujudan dari pengembangan sistem pendidikan. Inovasi pendidikan di Indonesia saat ini telah berkembang dengan sedemikian cepatnya, terutama dalam konteks pengembangan kurikulum. Namun inovasi pendidikan di Indonesia cenderung bersifat top-down innovation dengan power coersive strategy (strategi pemaksaan dari pusat/atasan yang berkuasa)—walaupun dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan atau untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan itu sendiri, tetapi inovasi tersebut bukan dibangun dari eksperimen pendidikan. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan dan bahkan memaksakan apa yang menurutatasanitubaikuntukkepentingan bawahannya. Dan bawahannya tidak mempunyai otoritas untuk menolak pelaksanaannya. Ini seakan-akan telah menjadi trend-setter bagi penguasa yang memimpin negeri ini.
Kurikulum sejatinya adalah program untukmembangunsumberdayamanusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi. Dalam konteks regulasi di Indonesia yang dicantumkan dalam UndangUndang tentang Sistem Pendidikan Nasional RI Nomor 20Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencanadanpengaturanmengenaitujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara ringkasnya, pengertian tersebut menjelaskan bahwa kurikulum harus mencakup beberapa komponen, yakni tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara pembelajaran, baik yang berupa strategi pembelajaran maupun evaluasinya. Karenanya, kurikulum harus memuat hal-hal mendasar yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan secara luas. Keterlibatan berbagai pihak dalam mengembangkan dan mereformulasi kurikulum dapat membangkitkan sense of belonging yang tinggi serta responsibility yang lebih besar terhadap kurikulum yang akhirnya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Sebab, sebagus apapun kurikulum, keberhasilannya sangat ditentukan oleh siapa yang mengoperasionalkannya.Olehkarenaitu,pemberlakuan kurikulum di lapangan juga harus ditunjang oleh tenaga yang profesional dan dukungan fasilitas yang memadai, agar tidak mengalami kegagalan dalam tataran implementasi. Adalah sebuah kemustahilan untuk membangun pendidikan yang baik dan mencerdaskan dengan strategi bongkarpasang kurikulum. Ini menampakkan ketidakmampuan penguasa dalam mengurus dunia pendidikan. Akibatnya, hingga saat ini pendidikan nasional masih belum mampu memiliki pijakan yang tepatdanjelasyangsesuaidengankarakter bangsa. Walaupun pemerintah melalui Kemendikbud menyatakan bahwa pergantian kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan kurikulum 2006 (KTSP), tetapi hal ini masih menyisakan banyak persoalan. Pertama, apakah KTSP sudah digunakan di banyak sekolah di negeri ini? Bagaimana hasil yang dicapai? Karena sampai saat ini belum ada satu penelitian punyangmemilikivaliditasyangdipercaya mengenai pelaksanaan KTSP di negeri ini, apakah sudah terlaksana secara nasional atau tidak. Kedua,pergantiankurikulumsejatinya memiliki kecenderungan muatan politis. Dengan adanya pergantian kurikulum, maka menambah pekerjaan penguasa untuk mendapatkan banyak uang, dan
iniartinyakurikulumadalahsebuahproyek pengayaan penguasa. Sebab, pergantian kurikulum membutuhkan diskusi antara legislatif dan eksekutif yang lama dan menguras dana rakyat yang ada dalam APBN. Pembahasan kurikulum baru di tingkat penguasa bukanlah sebuah diskusi penting, diskusi hanyalah kedok untuk menutupi agenda tersembunyi, karena yang terjadi sebenarnya adalah berbagi uang dalam APBN. Ketiga, kurikulum menjadi mesin politik kekuasaan untuk melancarkan segala program dan keinginan penguasa. Apabila diperlukan dan dibutuhkan, kurikulum setidaknya memberikan legitimasi dari segala bentuk kebijakan dan keputusan politik yang dijalankan penguasa.Dengandemikian,kurikulumyang diberlakukan merupakan bagian skenario politik penguasa. Hal ini juga yang selalu terjadi di Indonesia sejak pemberlakuan kurikulumditahun1947hinggakurikulum 2006, dan tidak menutup kemungkinan terhadap pemberlakuan kurikulum 2013 yang akan datang. Keempat, pergantian kurikulum memiliki agenda besar secara internasional. Sudah menjadi rahasia publik bahwa banyak negara luar yang berkepentingan dengan dunia pendidikan di Indonesia, sehingga negara-negara Barat – yang Indonesia banyak berhutang finansial, kemudian mendikte dan mencampuri pendidikan nasional sesuai dengan kepentinganasing.Akhirnya,penyelenggaraan pendidikan nasional pun kemudian hanya melahirkan kualitas sekrup dan baut, bukan kualitas ahli dan profesional. Hal penting yang kemudian perlu diperjelas dampaknya ketika kurikulum dikendalikan oleh penguasa adalah kemungkinanbesar,prosespendidikanyang diharapkan mampu membuka potensi dan bakat anak bangsa akan mati atau sekurang-kurangnya stagnan, baik dalam kontekskesengajaanmaupuntidak.Ketika kurikulumberisikansekianbanyakagenda penguasa, maka perubahan pendidikan dan kemajuan yang bisa dimampukan untukkepentinganrakyatdanbangsaakan gagal terwujud. Pada akhirnya, rakyat adalah tumbal yang harus dijadikan mainan danujicobapenguasa,tidakpeduliapakah rakyat berada dalam penjara kebodohan ataukah tidak. Sebab, misi pemberlakuan kurikulum sejatinya adalah untuk melanggengkan penguasa dan pengerukan kekayaan negara. Mengutip pendapatTilaar (2006), jika pendidikan selama ini merupakan subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis, maka berarti pendidikan telah dimasukkan ke dalam kancah perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Pendidikan tidak lagi bertujuan membanguan Indonesia seutuhnya, tetapi yang terjadi adalah membangun kekuatan partai politik tertentu untuk kepentingan golongan atau kelompoknya. Pendapat Tilaar tersebut memberikan sebuah penegasan bahwa arogansi dan logika penguasa untuk tetap mencampuri konsep dan pemberlakuan kurikulum di negeri ini sudah menjadi cerita lama. Siapa pun
yang menjadi penguasa di negeri ini seakan-akan terjangkit penyakit ketakutan dantidakrelajikapendidikanberadadalam konteks yang benar-benar membangun kualitas bangsa yang hebat, maju, dan progresif. Bagi penguasa semacam ini, hal tersebut merupakan ancaman yang harus dicegah atau dijauhi karena menyangkut tahta dan kekuasaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kurikulum 2013 yang akan diberlakukan hendaknya menjadi penting dan sangat bermanfaat dalam rangka mempertahankan karakteristik bangsa yang sudah lama “digerogoti” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap masa depan pendidikan nasional. Harapan juga coba dimunculkan pada kurikulum 2013 yang dicanangkan pemerintah, agar tidak sekedar menjadi ajang bongkar-pasang kurikulum, trial and error, atau sekedar proyek saja. Kurikulum 2013 diharapkan bisa menjadi solusi tepat bagi buramnya potret pendidikan nasional di negeri ini yang sampai sekarang belum juga menemukan format yang baku bagi keberlangsunganpendidikannasional.Semogatidak lagi memunculkan paradigma baru di tengah-tengahmasyarakat:kurikulumdalam logika penguasa. Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau melalui email: opiniwas-pada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang di-kirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media mana-pun.Tulisan menjadi milik Was-pada dan isi tulisan menjadi tanggung-jawab penulis.
SUDUT BATUAH * Pakar psikologi ragukan Caleg artis - Maklum mereka pintar berakting * Mensos imbau pengusaha tangani masalah sosial - Biar tak muncul kecemburuan sosial * Juli uji coba Bandara Kualanamu - Makin tak sabar awak
oel
D Wak