B4
Sumatera Utara
Polsekta Kotapinang Gagalkan Pencuri Toko KOTAPINANG (Waspada): Empat orang pelaku pembongkaran rumah toko Restu sembako di Jalan Jendral Sudirman Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sabtu (24/7) sekira pukul 01:00 berhasil digagalkan Patroli Polsekta Kotapinang. Keterangan diperoleh Waspada menyebutkan, malam dinihari itu anggota Reskrim saat Patroli mencurigai sebuah mobil Kijang Innova BK 1744-YG sedang parkir di depan ruko Restu. Kemudian setelah diamati petugas dari dekat ternyata kunci pintu took Restu itu sedang dirusak pelaku namun kepergok dengan anggota Patroli, keempat pelaku langsung masuk mobil Kijang Innova dan tancap gas. Saat itu juga anggota Reskrim melakukan pengejaran dan menembak ban mobil Kijang Innova beberapa kali namun pelaku masih meneruskan kenderaannya arah ke Bloksongo Desa Sisumut, Kec. Kotapinang. Selanjutnya Kijang Innova itu memasuki jalan buntu di kawasan kuburan Bloksongo, keempat pelaku langsung keluar dari mobil Kijang Innova dan melarikan diri, namun satu orang dari ke empat pelaku berinisial IN, 30 warga Kebun Lada Binjai berikut mobil yang mereka pakai berhasil di tangkap anggota Reskrim Polsekta Kotapinang. Menjawab Waspada, Kapolsekta Kotapinang AKP Eduard dan Kanit Reskrim Iptu ST Panggabean saat dikonfirmasi via selularnya membenarkan peristiwa itu dan tiga orang lagi pelaku berinisial D dan I warga Binjai serta B warga Pematangsiantar saat ini sedang dikejar. Iptu ST Panggabean mengatakan dari hasil introgasi dengan tersangka IS mengaku, sebelumnya mereka pernah beraksi juga membongkar salah satu toko ponsel di Tanjungbalai dan juga pernah mencuri barang barang kelontong di toko grosir Bloksongo Desa Sisumut, Kotapinang serta di Baganbatu, Riau dan Rantauprapat, dari hasil curiannya dijual ke kawasan Tembung Medan.(c05)
PT HPP Dituding Rampas Lahan Warga RANTAUPRAPAT (Waspada): PT HPP dituding merampas lahan garapan warga beberapa hektar di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Pengurus Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Kecamatan Pangkatan, L.Batu Ali Tua Rambe didampingi Dewan Pertimbangan API Andi Harahap dan Sekretaris Selamat Hasibuan, sebagai kuasa hukum seorang warga Desa Telaga Suka, Saifuddin Hasibuan, menyampaikan itu kepada Waspada, Minggu (25/7) di Rantauprapat. Sesuai surat kuasa tersebut, Ali Tua menuturkan, Saifuddin Hasibuan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 m2 sejak 1999. Alas hak atas lahan garapan tersebut diperoleh Saifuddin Hasibuan dengan surat keterangan bernomor 593.3/ 97/TS/SK/2003 tanggal 2 Oktober 2003 yang diketahui Camat Panai Tengah Hasnul Basri S. Sos. Namun pada 2008, PT itu mengambilalih lahan garapan Saifuddin Hasibuan yang di atasnya telah ditanami pohon karet. Perusahaan perkebunan swasta tersebut lalu menumbang pohon karet milik Saifuddin dan menggantinya dengan tanaman kelapa sawit. Pengambilalihan lahan garapan Saifuddin Hasibuan tersebut tidak dimusyawarahkan dengan Saifuddin dan sampai sekarang yang bersangkutan belum menerima ganti rugi dalam bentuk apa pun dari PT HPP. Atas ketidakadilan itu, Ali Tua Rambe meminta agar pihak PT HPP memberikan ganti rugi kepada Saifuddin Hasibuan sesuai dengan nilai tanah yang ada di lokasi tersebut saat ini. Ali Tua Rambe mengingatkan, apabila PT HPP tidak memberikan ganti rugi kepada Saifuddin Hasibuan, maka API L.Batu akan melayangkan pengaduan ke Pemkab dan DPRD L.Batu serta Polres L.Batu atas tindakan tidak berperikemanusiaan dari PT HPP dimaksud. (a27)
PSBD Jadikan Wadah Persatu Etnis Bangun Batubara LIMAPULUH (Waspada): Pekan Seni Budaya Daerah (PSBD) dapat dijadikan sebagai wadah pemersatu berbagai etnis di daerah dalam memperkokoh semangat kesatuan bersama dalam membangun Batubara. ‘’Mari kita jadikan momen ini sebagai wadah memperkokoh semangat kesatuan membangun,’’ tukas Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, SH. MM ketika membuka pelaksanaan Pekan Seni Budaya Daerah tahun 2010 di lapangan bola Indrapura, Kec. Air Putih, Sabtu (24/7) ditandai dengan penekanan tombol. Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin, SE tidak lupa menyatakan terimakasih atas terselenggaranya PSBD dan merupakan kepedulian para etnis dalam melestarikan seni dan budaya dicintai. Di samping sebagai mempererat hubungan silataruhmi yang selama ini terbina secara baik. PSBD selain menampilkan seni dan budaya dari masingmasing etnis yang ada di Batubara juga bersamaan dilaksanakan pameran yang turut diramaikan dari unsur pemerintah maupun BUMN/BUMD berlangsung hingga 6 Agustus 2010. (a11)
WASPADA Senin 26 Juli 2010
Anak Di Asahan Harus Cerdas Dan Berprestasi
Waspada/Sapriadi
BALITA SEHAT: Neza Saskia Dewi, putri kedua pasangan Edi dan Ana menjadi juara dua dalam lomba Balita Sehat usia 6-24 bulan, didampingi Ibu TP PKK Desa Gajahsakti, Nurbaiti Sinurat, dan Bidan Desa, Eriani. Foto direkam, Sabtu (23/7).
Pelaksanaan Pilkada Ulang Madina Jangan Terburu-buru PANYABUNGAN (Waspada) : Ketua DPRD Madina As Imran Khaitamy Daulay,SH mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Mandailing Natal jangan terburu-buru, tapi harus dipersiapkan sematang mungkin, karena menyangkut anggaran. “Guna mempersiapkan Pilkada ulang, perlu persoalan anggaran yang dialokasikan pada saat Pilkada 9 Juni 2010 lalu perlu kembali dikaji ulang, artinya diperlukan penambahan melalui draf diberikan oleh pihak KPUD Madina dan disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah,” ujarnya menjawab pertanyaan Waspada, Sabtu ( 24/7). Imran Khaitamy berpandangan, kalau anggaran Pilkada ulang Madina dialokasikan pada APBD perubahan 2010 sangat riskan, karena nantinya akan berakibat kepada defisitnya anggaran daerah. Artinya, dengan keperluan anggaran yang melebihi Rp 10 miliar, kalau defisitnya itu tidak terkendalikan, maka akan mengganggu kepada kegiatankegiatan pembangunan bahkan bisa saja mengancam anggaran-anggaran rutin. Menurutnya, jalan keluar persoalan anggaran Pilkada ulang itu, pihak KPUD Madina harus segera membuat permohonan draf penambahan anggaran dua putaran sesuai mekanisme yang ada. Anggaran yang dulunya sudah diplotkan untuk biaya Pilkada putaran kedua, perlu segera dibuatkan laporannya. Kemudian draf anggaran Pilkada ulang dua putaran perlu diusulkan. Jadi kalau sudah direalisasi anggaran Pilkada 9 Juni 2010 lalu, supaya sisanya atau anggaran putaran keduanya perlu kembali diperbaharui oleh manajemen keuangan daerah untuk digabungkan dengan anggaran baru diusulkan oleh KPUD nantinya. “Jadi kalau misalnya dimohonkan KPUD sebesar Rp 12 miliar, maka yang Rp 12 miliar
dengan sisa itu, jangan Rp 12 miliar ditambah sisa tersebut. Maksunya,pembiayaan pemungutan suara ulang perlu dikaitkan dengan Pilkada putaran kedua,” ungkapnya. Bupati Madina H Amru Daulay, SH menyebutkan, pencoblosan ulang Pilkada Kabupaten Mandailing Natal merupakan hal yang baru, karena selama ini di dalam UndangUndang Pilkada itu yang dikenal hanya putaran kedua. ”Jadi bukan hanya menyangkut dana, tetapi juga menyangkut proses dan prosedur, apakah kertas suara yang lama boleh dipakai, apakah proses tahapannya diulang dari semula, apakah pendaftarannya diulang dari semula, sehingga pihak KPUD Madina tidak mau mengambil resiko,mereka harus berkonsultasi kepada KPU Sumut dan Pusat,” katanya. Amru mengatakan, tindak lanjut pelaksaan Pilkada ulang Madina memerlukan persiapan yang benar-benar matang dalam berbagai aspek secara signifikan.”Meskipun untuk Pilkada ulang itu diperlukan waktu relatif agak panjang,itu dikarenakan cukup banyaknya aspek yang harus dibicarakan oleh berbagai pihak berkompoten khususnya menyangkut biaya dan prosedur,” katanya. Pelaksanaan pesta demokrasi ulang Madina lanjut Amru Daulay harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, jadi besar kemungkinan akan dibebankan kepada APBD TA 2011, namun berapa biaya yang dibutuhkan belum bisa diputuskan, karena secara hukum kertas suara yang dipakai dalam Pilkada 9 Juni 2010 lalu tidak bisa dipakai lagi harus dicetak ulang. Sementara Ketua KPUD Madina Jefri Anthoni,SH menjelaskan Pilkada ulang Madina direncanakan akan digelar bulan Februari atau Maret 2011, sehingga ada beberapa tahapan yang harus dilalui KPU, yakni persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Masih kata Jefri, pelak-
sanaan Pilkada ulang tidak sama dengan pelaksanaan Pilkada putaran kedua. Pilkada ulang yang pernah terjadi di beberapa daerah adalah pemungutan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja. Namun yang terjadi untuk Kabupaten Madina sesuai putusan MK adalah Pilkada ulang di seluruh kecamatan terdapat di daerah itu. ”Inilah yang menjadi persoalan sulit bagi kami, dan kita akan terus melakukan kebijakan atau penetapan dengan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait terutama atasan kami di Pusat dan Provinsi, menyangkut teknis dan sistemnya,” tuturnya. Lebih lanjut Jefri memaparkan, anggaran yang ditetapkan untuk Pilkada ulang Madina juga belum diputuskan. Apalagi anggaran tersisa selama pelaksanaan Pilkada lalu belum tentu bisa digunakan untuk Pilkada ulang. Karena, belum ada dasar hukum yang ditemukan untuk hal itu. ”Kita tidak mau melakukan suatu program yang tidak ada dasar hukumnya, begitu juga dengan penggunaan anggaran Pilkada ulang, meskipun masih ada tersisa dananya. Kami tidak bisa mengambil kebijakan untuk menggunakan anggaran tersebut karena kami belum menemukan dasar hukumnya,” pungkasnya. Dikatakan,terkait putusan MK tersebut, perlu dilaksanakan persiapan awal Pilkada ulang. Berbagai aspek tekhnis dan penganggarannya agak tidak menyalahi aturan harus dibicarakan dengan berbagai pihak berkompeten. ”Kami memperkirakan anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksaan Pilkada ulang di Madina membutuhkan dana cukup besar, bisa mencapai Rp 17 hingga Rp 18 miliar untuk semua pihak penyelenggara,” sebutnya. (a24)
KISARAN (Waspada): Anak-anak di Kabupaten Asahan harus cerdas dan berprestasi, sehingga bisa meneruskan stapet kepemimpinan untuk menjadi lebih baik. Hla itu diungkapkan Bupati Asahan Risuddin dalam pidatonya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kesra, Armasyah pada saat peringatan Hari Anak Nasional (HAN), di Gedung Serbaguna, Kisaran, Sabtu (23/7). Dia menjelaskan, acara tersebut merupakan gambarkan kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, agar tumbuh dan berkembang secara sejahtera, guna terbentuk generasi penerus yang tangguh, sehat, jujur, berprestasi serta berakhlak mulia, sehingga acara itu bertemakan Anak Indonesia Belajar Untuk Masa Depan. “Ada lima tujuan utama dalam menyiapkan anak-anak agar menjadi manusia seutuhnya, pertama, akhlak, budi pekerti dan kepribadian mereka baik. Kedua, jasmani dan fisik mereka sehat dan kuat. Ketiga, supaya anak Indonesia cerdas, peduli dan kreatif. Keempat, generasi penerus yang mencintai bangsa, tanah air, daerah serta sayang pada lingkungan. Dan kelima, agar mereka rukun dan sayang kepada
sesama,” ujar Armansyah. Pada peringatan tersebut dilakukan, di antaranya lomba balita sehat usia 6-24 bulan dimenangkan Chelsi Simarmata dari Puskesmas Gambirbaru, Kecamatan Kisarantimur, dan untuk urutan kedua diraih Naza Ikrima F utusan Puskesmas Aeksosongan, Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandarpulau. Penyerahan hadiah itu diberikan langsung staf ahli bidang Kesra kepada juara didampingi orangtua beserta Ibu TP PKK Gajahsakti, Nurbaiti Sinurat ditemani Bidan Desa, Eriani. Sedangkan Perlombaan balita usia 25-60 bulan diraih Neza Saskia Dewi utusan Puskesmas Seikepayang, Kecamatan Siekepayang. Untuk lomba menyanyi dihadiahkan kepada Rizki Alvi Masruroh, utusan Kecamatan Setiajanji. Sedangkan kontes menari dijuarai utusan Kecamatan Kisaranbarat. Selanjutnya menyusun puzzle disabet Muhammad Hafizs dari Kecamatan Airbatu. Sedangkan lomba bercerita didapat Ade Putra Amanda, Kecamatan Setiajanji, dan terakhir mewarnai Aisyah Safitri dari Kecamatan Airjoman masing-masing mendapat juara satu. (csap)
HMI-Kapolres L. Batu Akan Usut Kasus Kebakaran RANTAUPRAPAT (Waspada) :Sekjen PB HMI Pusat dan Kapolres Labuhanbatu tidak pernah mengatakan daerah penghasil sawit dan karet yang terbentang dari Aek Kanopan hingga Torgamba bakal jadi rusuh seperti Makasar. Demikian disampaikan Kapolres Labuhanbatu AKBP H Roberts Kennedy, SH, SIK, M.Hum dansekjenHMIPusatAhmadNasirSiregar kepada Waspada di Rantauprapat, Minggu (25/7 ). menanggapi pemberitaan yang dilansir media cetak yang menyebutkan HMI akan jadikan Labuhanbatu rusuh seperti Makasar. Kapolres mengatakan, beliau sama sekali tidak ada menyebutkan nama salah seorang pengurus HMI pusat yang seolah-olah mencampuri penyidikan di kepolisian terkait terbakarnya sekretariat HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Kamis (8/7) lalu. “Kita tidak ada menyebutkan nama orang dan jabatan dalam organisasi HMI yang menghubungi kita terkait sekretariat HMI Cabang Labuhanbatu Raya, apalagi sampai menyebutkan secara langsung kepada Waspada terbitan Jumat (23/7) halaman B 2 kepada c01,” papar Kapolres. Sebenarnya, papar Kapolres, awalnya ada orang yang tidak bertanggungjawab meng-
hubunginya. Mereka menuding kebakaran sekretariat HMI Labuhanbatu Raya sengaja dibakar oleh petugas, maka pihaknya melakukanpenyidikan.“TernyataSekretariatHMIterbakar diduga arus pendek.Terjadinya arus pendek akibat pencurian arus,” papar Kapolres. Maka polisi memerintahkan penyidik untuk mencari tersangkanya agar persoalan tersebut terkuak dan tidak menjadi utang pada petugas. Sementara, Tim Kuasa Hukum untuk pembelaan BADKO HMI Sumut diwakili anggota tim Basyarul Ulya Nasution didampingi Sekjen HMI Cabang Labuhanbatu Raya Junaidi Mustafa Harahap mengatakan, Sekjen PB HMI Pusat yang dihubungi beliau mengatakan tidak pernah berbicara seperti yang dilansir media. “Orang-orang HMI tidak berbicara seperti preman sebab komunitas HMI adalah orangorang intelektual dan menjunjung tinggi etika dan sopan santun, “ paparnya. Sekjen PB HMI Pusat juga meminta supaya kasus terbakarnya sekretariat HMI Cabang Labuhanbatu Raya tetap diusut agar masyarakat tahu apa sebenarnya penyebab kebakaran. Kapolres menyampaikan permintaan maaf kalau pemberitaan yang dilansir media cetak menyinggungaktivisHMI.“Kamitidakadamaksud untuk memperkeruh suasana, “ paparnya. (a26)
Apmalari Deklarasikan Pembentukan Provinsi Sumatera Timur RANTAURAPAT (Waspada): Apmalari (Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Asahan Labuhanbatu Republik Indonesia) yang berasal dari Kabupaten Asahan, Batubara, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhan Selatan, mendeklarasikan pembentukan Provinsi Sumatera Timur di Instanbul Room Lantai II Hotel Madani Medan, Sabtu (24/7) sore dengan dihadiri para tokoh pemuda dan tokoh masyarakat serta ratusan mahasiswa dan putra daerah. Naskah Deklarasi Provinsi Sumatera Timur yang dibacakan Agussalim Arza dari Perwakilan Kabu. L.Batu itu antara lain berisikan, “Kami Putra Putri Indonesia yang tergabung pada APMALARI yakni berasal dari Labusel, L.Batu, Labura, Asahan, Tanjungbalai dan Batubara Republik Indonesia dengan ini berjanji dan berikrar, 1. Menumpahkan segala pikiran, tenaga dan segenap jiwa raga kami untuk pemekaran Provinsi Sumatera Timur (SUM-TIM). 2.Mendukungdanmendorongpembentukan Provinsi SUM-TIM demi kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. 3. Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membuat dan mengesahkan Perpu pembentukan, pemekaran Provinsi Sumatera Timur (SUM-TIM). NaskahDeklarasidan3tuntutanpembentukan Provinsi SUMTIM itu secara serentak ditandatangi perwakilan kabupaten, dari L.Batu Agussalim Arza, M.Yusuf Pasaribu, Rahman Kamal Siregar dan Hasan Bakti Ritonga. Labuhanbatu Selatan yakni Khairuzzaman
Siregar, Fitra Irama, Irvan Arya. Labura Annur Rifai, M.Yusuf Hasibuan, Dian Amanu, Tanjung Balai Zulkifli, Surya Darma, Ismail dan Alam F.Nasution. Sedangkan perwakilan dari Asahan yakni A.Khairuddun Tan, Drs.Husni Lubis, Andika, Suhendri Syahputra. Dari Batubara yakni Herianto Panjaitan, Zasmi dan Muniruddin. Anang Anas Azhar atas nama tokoh masyarakat dalam sambutannya mengatakan, rencana pembentukanProvinsiSUMTIMsudahselayaknya kita wujudkan karena daerah ini memiliki wilayah pantai yang sangat luas dan memiliki potensi yang cukup besar. Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut itu menegaskan, pembentukan Provinsi SUMTIM adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan seseorang atau kabupaten saja dan saya yakin pada tahun 2013 ini sudah menjadi kenyataan. Sementara Wakil Ketua IKLAB Drs Rifai NasutionMMmenegaskan,rencanapembentukan ProvinsiSUMTIMsudah2tahunlaludiwacanakan, namun karena sesuatu dan lain hal wacana pembentukan ini belum fokus sepenuhnya. Pada Deklarasi itu tanpa hadir Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan Fery Andika Dalimunthe AMD, Sekdakab Labuhanbatu H Hasban Ritonga, SHdidampingiAsistenIIEkbangDrsEdiSampurna Rambe, M.Si, Rektor UISU serta sejumlah tokoh kelahiran daerah 6 kabupaten. (a27)