Waspada, Senin 25 Juli 2011

Opini

B8 TAJUK RENCANA

Anas ‘Duri Dalam Daging’ SBY (Lagi-lagi) Beretorika Korbannya Partai Demokrat

S

ebagaimana sudah diprediksi oleh banyak pengamat, Rakornas Partai Demokrat selama dua hari di Sentul, Bogor, Sabtu dan Minggu (2324/7) berkesudahan antiklimaks. Riak dan peluang Rakornas berubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti Ketua Umum PD Anas Urbaningrum menjadi menyurut setelah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pasang badan dirinya berdiri paling depan menghadapi badai politik yang menerpa partai yang didirikannya itu.

Bagi Anas Urbaningrum , sekalipun sudah banyak kader merasa tidak nyaman dan‘’gerah’’ melihat ‘’gonjang-ganjing’’ internal partai terkait kasus Nazaruddin, tetap saja Anas bisa nyaman di kursinya. Hanya satu DPD yang terang-terangan memintanya non-aktif dan didukung beberapa tokoh saja. Sebab, berulang kali SBY menyatakan dan meyakinkan di depan publik bahwa tidak akan ada pergantian Ketua Umum (Anas) dalam Rakornas. Sebaliknya, SBY berulang kali pula meminta mantan Bendahara Umum Nazaruddin kembali ke tanah air untuk menjalani pemeriksaan KPK ketimbang bertubi-tubi membuka ‘’aib’’ satu per satu oknum pengurus partai dan anggota dewan yang terlibat dalam kasus dugaan suap lewat komunikasi BlackBerry, TV, media cetak, dan terakhir wawancara menggunakan perangkat ‘’skype’ bergambar di TV yang menghancurkan kredibilitas Anas dan PD— jika tuduhan Nazar itu terbukti benar.

Memang di luar negeri Nazaruddin bisa saja ‘’ngomong’’ dan ‘’menuduh’’ apa saja dan dianggap tidak memiliki bukti hukum, namun mengingat ia adalah bendahara umum di partai pemenang pemilu berlambang mercy, maka banyak pihak/masyarakat umum yang menyakini ‘’kicauan’’ Nazaruddin yang diperkirakan terus berpindah negara agar tidak terlacak Interpol itu, ya sedikit banyak cukup meyakinkan alias mendasar. Kalau Nazar banyak tahu seputar ‘’borok-borok’’ di internal pengurus hal itu wajar saja karena ia orang ketiga di DPP. Tak pelak lagi, Anas lah orang yang menjadi sasaran tembak utama Nazaruddin dari luar negeri. Jika omongan Nazaruddin terbukti benar maka tidak ada alasan buat internal PD, khususnya Ketua Dewan Pembina Partai untuk tidak menggantinya, minimal dinonaktifkan menunggu proses hukumnya berjalan. Apalagi dalam kasus Rosa terkait Wisma Atlet dalam Sidang Tipikor di Jakarta, sudah menyatakan Anas menerima aliran dana haram. Sekalipun Anas belum dijadikan saksi, belum terperiksa oleh KPK, namun pengakuan Rosa itu jelas Intisari mempermalukan PD, khususnya Ketua Umum PD dan kadernya di seluruh tanah Kasus Nazaruddin air. Anas dalam posisi tersandera dan menjadi dalam daging’’ di dalam partainya ‘’warning’’bagi citra dan ‘’duri sendiri. Sebelumnya cukup banyak nama kredibilitas SBY, Anas, kader PD yang juga disebut-sebut diduga kuat terlibat kasus dugaan korupsi, seperti dan Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun, Angelina Sondakh dll.

Namun SBY tetap ‘’membela’’ dengan mengedepankan asas praduga tak bersalahnya secara kaku. Jadi, selagi masih belum divonis pengadilan, kader Demokrat masih bisa bersenang-senang dan aman. Kondisi seperti itulah yang merugikan citra partai, sepertinya partai yang didirikan dan dibangun SBY dengan susah payah malah menjadi alat pengawal atau tempat berlindung yang aman bagi tokoh politik maupun birokrat yang rajin korupsi memakan uang rakyat.

Soal SBY berdiri paling depan dalam menyelamatkan PD, menurut hemat kita sangat baik dan positif. Tapi, bagaimana upaya penyelamatan yang dilakukan SBY? Tampaknya publik menunggu tanpa kepastian dan biasanya tidak ada realisasinya.

Sebab, seperti itulah umumnya yang terjadi sehingga SBY lagi-lagi dikenal lebih kuat beretorika ketimbang bertindak tegas. Tipikal cenderung peragu dalam mengambil keputusan, termasuk dalam kasus ‘’reshuffle’’ kabinet yang sebenarnya merupakan hak prerogatifnya, malah diulur-ulur terus karena takut kelompok pendukung partai yang tergabung dalam Setgab pendukung SBY –Boediono marah dan berubah menjadi oposisi menentang pemerintahannya. Seharusnya SBY tegas menginstruksikan Kapolri dan mengimbau KPK untuk proaktif menangkap Nazaruddin dan tegas menindak kader-kader yang merusak citra PD. Publik tentu masih ingat bagaimana janji SBY selaku Presiden RI untuk berdiri paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi, tapi apa hasilnya? Malah korupsi semakin parah. Tidak hanya di pusat tapi juga di provinsi dan kabupaten-kota, dan yang memprihatikan masyarakat, justru menimpa kadernya sendiri di PD. Sehingga citra dan pamor SBY menurun tajam karena dianggap gagal.

Seperti diberitakan, survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mendapatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden SBY merosot. Survei terhadap kepuasan publik pada bulan Juni 2011 turun sekitar 9,5 persen dibandingkan hasil survei pada Juni 2010. Ketidakpuasan publik tercermin pada aspek-aspek ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga keamanan pada periode Januari 2010-Juni 2011.

Sehingga hasil survei LSI merupakan peringatan kepada pemerintahan SBY dan Boediono untuk membenahi kinerjanya.

Dengan merebaknya kasus Nazaruddin yang beritanya ‘’menampar’’ tokohtokoh PD jelas menambah hancur popularitas partai yang semula paling diharapkan rakyat mampu membawa Indonesia maju. Oleh karena itu, jika SBY tidak tegas dalam melakukan ‘’pembersihan’’ terhadap internal partainya, hanya mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan tidak merespon serangan dari Nazar dkk secara politik maka dipastikan korbannya: PD dalam Pemilu 2014.+

APA KOMENTAR ANDA SMS 08974718101

Faks 061 4510025

Email komentar@waspada.co.id

+6285760760884 CERMIN Hanya keiklasn yg membawa tubuh tua renta itu masih berdiri. Tulang yg mulai kropos, sedikit daging & nyawa yg masih tersisa.Tak ada seorangpun yg mau menemani.

Sewaktu mudanya dia seorang yg gagah perkasa. Mungkin seorang polisi, pejabat,pengacara atau pencuri? Jika ini sebuah hukuman, bukankah hasil yg dia dapat jang dinikmati oleh koleganya?

Wslm Aisyahrahman82@yahoo.co.id 85362138334 Kpda yth Bapak Kapolres Deli Serdang. Tolong segera Bapak tangkap para penjudi kartu dam batu yg sering bermain judi di warung-warung kopi desa Serdang/kecamatan Beringin dan desa paya gambar/kecamatan Batangkuis. Para penjudi berkedok pura2 bermain kartu dam batu biasa,padahal mereka berjudi. +6285297371251 Kepada bpk Bupati Asahan YTH, Benarkah bpk pertanggungjawabkan apa yg bpk sampaikan di hadapan masyarakat ramai sewaktu pelantikan HNSI Asahan di desa Asahan mati, yg mana penyampaian bpk adalah untuk meningkatkan kehidupan NELAYAN dan mengadakan perumahan NELAYAN. Saya rasa itu tak mungkin, jika bpk tidak bisa perintahkan dgn tegas pada pejabat bpk yg berwenang pada perikanan dan kelautan. Saya rasa tanpa penghapusan alat tangkap nelayan yg merusak SDKP, apa yg bpk sampaikan itu sama dgn BOHOOOOONG. +6285297057749 Banyak Pemda2 di Indonesia ini mau bangkrut karena APBD-nya banyak dipergunakan untuk operasional yg tidak jelas, membeli kenderaan dinas mewah untuk pejabat dan banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, mobil dinas dipakai untuk belanja dan jalan-jalan, sakit hati ini melihat, uang pajak rakyat dipakai tidak jelas tujannya. +6282168880584 Nama Saya:Eko,DiMedan Dispendasu belum membayarkan gaji-outsourcing selama 4 bulan. Kepada Yth: Bapak Kadispendasu Saya tenaga kerja Outsourcing memohon kiranya agar bapak Syafarudin selaku Kadispendasu segera menuntaskan pembayaran honor kami selaku tenaga kerja outsourcing selama 4 bulan karena kami bekerja dikantor bapak bukan sebagai robot yang harus bekerja on time tapi kami manusia yang memerlukan imbalan atas hasil kerja kami. Kami pun merasa jenuh bila tidak ada keseriusan dalam menangani masalah keterlambatan honor tenaga kerja outsourcing selama 4 bulan belum kami terima saat ini.sehingga kami semua terpaksa berhutang kesana-kemari agar menutupi kebutuhan kami sehari-hari. Jadi saya memohon agar kiranya bapak Kadispenda dapat membantu masalah kami ini dan buat Waspada smoga tambah jaya selalu.

WASPADA Senin 25 Juli 2011

Pendidikan Entrepreneur Perguruan Tinggi Oleh Suwardi Lubis Sejak awal pihak perguruan tinggi bisa memilih calon mahasiswa yang memiliki talenta entrepreneurship.

P

ersoalan klasik yang sepertinya belum beranjak dari pendidikan kita adalah masalah ketrampilan dari output pendidikan. Tidak sedikit dari lulusan perguruan tinggi yang masih belum mendapatkan pekerjaan, di samping mereka tidak memiliki ketrampilan.

Diperkirakan 600 ribu lulusan Perguruan Tinggi (2009-2011) menganggur. Ini tentu menunjukkan bahwa Indonesia sudah kelebihan pasokan pencari kerja dan kekurangan pasokan pencipta kerja.

Pendidikan kita telah berhasil menghasilkan lulusan dengan tanda lulus belajar untukmasukkepasarkerjanamunsayangnya kenaikan jumlah lapangan kerja kalah cepat dengan kenaikan jumlah lulusan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai Februari 2010 tingkat pengangguran terbuka diTanah Air mencapai 7,41 persen atau 8,95 juta jiwa. Jumlah ini turun dibandingAgustus20097,87persentetapisecara populasi masih tetap besar, dan hampir separuhnya dari lulusan jenjang pendidikan SMA dan perguruan tinggi.

Tanpa terobosan baru dalam bidang pendidikan maka sekolah dan perguruan tinggi kita akan menjadi pabrik penghasil pengangguran khususnya para penganggur muda yang terdidik. Kondisi ini akan jadi sumber berbagai kekacauan dan bencana sosial.

Lapanganpekerjaanyangterbatasdan kurangnyaketrampilanyangdimilikimenjadi alasan bagi para sarjana yang belum menemukan pekerjaan yang sesuai.

Padahal, peluang untuk berusaha melalui usaha sekala kecil masih sangat terbuka lebar.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dari 231,83 juta penduduk, hanya terdapat S64.240 unit usaha berskala kecil menengah dan besar atau 0,24 persen dari total penduduk. Padahal, menurut para ahli, suatu negara hanya bisa maju jika jumlah wirausahanyasebesarduapersendaritotal penduduk.Untukbisasepadan,Indonesia membutuhkan sebanyak 4,07 juta wirausaha baru.

Maka jawaban atas permasalahan pengangguran sarjana ini adalah penumbuhkembangan jiwa entrepreneurship di kalangan perguruan tinggi untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang memiliki bekal ketrampilan berwirausaha.

Program ini telah dilakukan pemerintah dan perlu terus-menerus diwujudkan.

Keberhasilan membentuk jiwa entrepreneurship di kalangan kampus, terutama mahasiswa, merupakan salah satu cara menekan angka pengangguran sekaligus menekan kebutuhan empat juta wirausahawan baru.

Mental entrepreneur harusnya ditanamkan sejak di bangku SD. Ada dua teori mengenai jiwa entrepreneur ini.Teori pertamamenyebutsebagaibakatbawaandan kedua mengatakan jiwa entrepreneur bisa dikembangkan dengan memberikan stimulus.Tugas lingkungan pendidikan adalah memberi iklim kondusif bagi pertum-

buhanjiwaentrepreneurtersebut.Namun, untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur di kalangan mahasiswa bukanlah mudah, tapi bukan pula hal yang sulit.

Cara yang dilakukan adalah, perguruan tinggi dapat memanfaatkan kurikulumterselubungsebagaimediummendorong jiwa berwirausaha bagi mahasiswanya karena seluruh mata kuliah bisa mengaitkandengankewirausahaan.Maka ketika setiap pelajaran terkait dengan entrepreneur,makamelaluisemuapelajaran, mahasiswa mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai entrepreneur.

Secara tidak langsung jiwa entrepreneur itu akan tertanam. Meski demikian perludicatatbahwa upayasepertiinimesti didorong strategi perguruan tinggi dalam menciptakan iklim kewirausahaan. Sebab, kurikulum pelajaran sepenuhnya ditentukan oleh strategi yang ditetapkan perguruan tinggi, yang menentukan bagaimana perguruan tinggi menyeleksi calon mahasiswanya.

Kita mengenal metode seleksi mahasiswa yang dikenal dengan talent mapping. Ini adalah sebuah strategi dari perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa e n t re p re neur. Sejak awal pihak perguruan tinggibisamemilih calon mahasiswa yang memiliki talenta entrepreneurship. Karena dalam sebuah institusi perguruan tinggi, tidaklah mudah menyulap mahasiswa menjadi seorang entrepreneur.Sebab,selamainiperguruantinggi merupakan penerima‘bahan baku’ tahap akhir dalam proses pendidikan.

Apa yang seharusnya dilakukan adalah semangat dan jiwa entrepreneur ditanam sejak dini di sekolah dasar.

Kemudian berlanjut ke jenjang pendidikan berikutnya hingga ke perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi adalah mempertajam potensi yang sebelumnya sudah ada. Kita menyadari bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang instan melainkan suatu proses jangka panjang. Ini karena bukanlah hal yang mudah untuk mengubah cara berpikir seseorang yang tidak memiliki minat menjadi entrepreneur. Apalagi jika hal itu dilakukan hanya sebatas dalam masa studi di perguruan tinggi.

Jiwa wirausaha sekaligus merupakan salah satu karakteristik bawaan dari orang tua (genetis) dan juga dapat dilatihkan pada diri seseorang. Ciri orang yang memiliki bawaan jiwa wirausaha sejak kecil , dia akan menunjukkan kegiatan entrepreneurship pada setiap aktivitasnya. Orang lebih mengenalnya

dengan “jiwa dagang”. Orang-orang seperti ini memiliki kecenderungan suka bekerja keras, pantang menyerah, tabah menghadapi cobaan, dan yang paling penting yaitu mereka akan memperlihatkan kepada orang lain bahwa mereka adalah seorang yang mandiri.

Berbeda dengan seseorang baru akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam dirinya. Pada umumnya, upaya yang dilakukan adalah dengan mempelajari berbagai kiat dan cara-cara berwirausaha seperti seminar kewirausahaan, dari bangku kuliah dan lain sebagainya. Keinginan seseorang untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini pada dasarnya didasari oleh keinginan untuk menjadi seorang wirausaha muda yang sukses.

Bagi kelompok kedua ini dibutuhkan waktuyangtidaksebentar,selainkesabaran untuk selalu mengasahnya. Jiwa entrepreneurship atau jiwa wirausaha memang dapat diupayakan untuk dikembangkan sertadibekalkanpadaseseorang(terutama pada pemuda) untuk menguatkan mental seseorang tentang entrepreneurship. Nah, padatitikinimasalahbaruyaknikurangnya minat atau kesadaran para peserta didik untuk mempelajari keriwausahaan. Tapi tidak sedikit juga orang yang berhasil mengasah kemampuannya untuk menjadi seorang entrepreneursukses.

Apa yang kita perlukan dalam hal ini adalahperguruan tinggi yang m a m p u memberikan program studi yang kongkrit, yang dibutuhkan lapangan kerja.

Pendidikan yang diperolehnya tidak sesuai dengan tuntutan zamandanduniakerjaseringmenjadialasan ditutupnya sebuah program studi. Itu karena perguruan tinggi tidak melahirkan tenaga-tenaga kerja andal di lapangan, dalam dunia kerja.

Ini berbicara keberlangsungan pendidikan tinggi demi nasib bangsa ini ke depan. Mengutip pendapat pengamat pendidikan dan Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta, HAR Tilaar, pendidikan tinggi masih menjadi pabrik pengangguran sehingga terjadi pemborosan dana, waktu, dan sumber daya manusia. Untuk itu, pembukaan institusi pendidikan tinggi, terutama programprogram studinya, perlu lebih cermat dan berhati-hati.

Menilik banyaknya kasis sarjana yang belum bekerja atau memiliki lapangan usaha menunjukkan kelemahan dalam pendidikan kita. Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang terjadi dalam dunia perguruan tinggi ini? Ada kesan bahwa perguruan tinggi sangat eksklusif terhadap realitas dan masyarakat sebagai konsumen pendidikan. Ada disparitas sosial sangat lebar di antara dua kelompok tersebut. Selama ini yang terjadi, perguruan tinggi menawarkan sekian program studi melangit dengan segala

tawaran manis dan menggiurkan, akan segera bekerja setelah lulus. Iklan-iklan kebohongan publik disesumbarkan dengan sedemikian lancar, ibarat seseorang yang berjualan jamu atau obat di pasar. Padahal itu tong kosong nyaring bunyinya. Masyarakat sebagai konsumen pendidikan dicekoki dengan sekian janji sangat berbunga-bunga.

Oleh karenanya, guna memberi sebuah ketegasan dan keseriusan pendidikan tinggi terhadap kebutuhan konsumen pendidikan, pendidikan tinggi harus bisa memahami sesuatu yang diinginkan konsumen pendidikan.

Pendidikan tinggi jangan memaksakan kehendaknya untuk diikuti konsumen pendidikan. Sebaliknya harus menyediakan program studi yang kongkrit yang sangat dibutuhkan konsumen pendidikan. Program studi kongkrit adalah ketika program studi tersebut bisa memberikan arah yang jelas, kemanakah para peserta didiknya akan mendapatkan pekerjaan setelah selesai di bangku pendidikan tinggi. Yang jelas, program pendidikan yang menitikberatkan pada jiwa entrepreneur (kewirausahaan) adalah sebuah keniscayaan yang perlu digarap secara serius oleh perguruan-perguruan tinggi di negeri ini. Ini sebagai tanggung jawab pendidikan tinggi dan tanggung jawab sosial bersama guna sesegera mungkin menuntaskan persoalan pengangguran.

Pendidikan entrepreneur adalah satu konsep pendidikan yang memberikan semangat pada peserta didik untuk kreatif dalam mengerjakan sesuatu hal. Pola pendidikan sedemikian ini menuntut peserta didik untuk bisa produktif. Pendidikan entrepreneur adalah kerangka pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk bisa cepat dalam memahami dan menelisik kebutuhan sosial sekitar. Peserta didik diharapkan dapat menggali potensi dirinyadengansedemikianmendalamdan serius. Sebab setiap peserta didik itu memiliki potensi beragam yang tidak bisa disamakan setiap individunya. Sebab mereka beragam dalam segala hal.

Pendidikan entrepreneur diadakan dalam rangka memberikan motivasi dan pembinaan usaha. Hal sedemikian akan bisa berjalan secara baik bila ada perangkat-perangkat lain yang mendukung.

Pendidikan tinggi dalam konteks sedemikian diharapkan mengadakan jaringan-jaringan kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak mengetahui tentang kewirasausahaan.

Ada beberapa hal yang memberikan ciri dasar pendidikan entrepreneur. Pertama, pendidikan tersebut lebih menitikberatkan pada penggalian potensi diri setiap peserta didik. Kedua, menyediakan para pengajar yang berlatar kewirausahaan adalah satu kemutlakan yang perlu dipenuhi. Ini berbicara konsep pendidikan entrepreneur yang jelas.

Sebab dalam pendidikan entrepreneur, pengajar yang berlatar kewirausahaan memiliki cara dan model pengajaran yang berbeda dengan pengajar yang hanya memiliki pengetahuan teoritik namun tidak berpengalaman dalam dunia kewirausahaan.

Penulis adalah Guru Besar USU Dan STIK-P.

Pengungsi Aceh Di Langkat, Residu Konflik Aceh Oleh Drs Muhammad Nuh Dari sejumlah data yang beredar di media, jumlah pengungsi konflik Aceh di kawasan TNGL diperkirakan berjumlah sekitar 455 KK.

P

enanganan pengungsi korban konflik Aceh, masih menjadi salah satu program reintegrasi yang belum sepenuhnya terselesaikan, meskipun usia perdamaian Aceh hampir memasuki tahun ke-6 bulan Agustus mendatang. Kasus menonjol adalah keberadaan pengungsi konflik Aceh di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Kabupaten Langkat Provinsi Sumut, yang telah memunculkan ekses permasalahan dengan pihak Balai Besar TNGL (BB TNGL).

Pihak BB TNGL menganggap keberadaan mereka di kawasan TNGL berdampak negatif bagi kelestarian hutan, sehingga perlu ada upaya pengosongan areal tersebut. Namun demikian upaya relokasi oleh pihakTNGL, mendapatkan perlawanan dan menimbulkan sejumlah orang mengalami korban luka.

Belum tuntasnya penanganan masalah pengungsi Aceh tersebut, serta adanya rencana lanjutan pihak TNGL mengosongkan kawasan, akan memunculkan masalah sosial dan keamanan yang berlarut-larut.

Setelah mengalami beberapa kali penundaan, 27 Juni 2011 lalu BB TNGL dengan melibatkan aparat keamanan (TNI/Polri), melakukan upaya pengosongan paksa kawasan TNGL di Desa Sei Minyak, Kecamatan Sei Lepan Besitang, Kabupaten Langkat. Upaya tersebut mendapatkan perlawanan warga, sehingga menimbulkan jatuh korban luka sedikitnya 10 orang dengan beberapa di antaranya mengalami luka tembak.Terkait upaya pembebasan kawasan TNGL tersebut dari aktifitas warga, pihak BB TNGL menyatakan akan melanjutkan penertiban warga yang bermukim di Barak Induk, Damar Hitam, dan Sei Minyak, Kecamatan Sei Lepan Besitang Kabupaten Langkatt. Meskipun upaya relokasi yang dilakukan sebelumnya dianggap gagal karena ada perlawanan dari para perambah kawasan TNGL. Upaya relokasi BB TNGL yang me-

nimbulkan korban, telah mengundang reaksi sejumlah LSM di antaranya LSM Konsorsium Pembaruan Agraria dan Lembaga Advokasi Hutan Lestari/ LembAhtari. Mereka menyesalkan tindakan aparat keamanan yang mengakibatkan sejumlah warga dan petani mengalami luka-luka dimana sebagian besar korban adalah pengungsi konflik Aceh. Pemerintah seharusnya tidak mengedepankan hukum positif semata, namun mengambil cara yang bersifat khusus dengan terlebih dahulu menyediakan perumahan dan lahan bagi pengungsi, sebagai langkah komprehensif penyelesaian konflik Aceh..

Berdasar pengamatan dan investigasi LSM tersebut terungkap pula bahwa pengungsi di Kecamatan Sei Lepan, diketahui kondisi kehidupan masyarakatnya sudah maju, bahkan income per kapita mereka sudah di atas rata-rata.

Mereka juga telah memiliki fasilitas umum seperti gedung sekolah agama tingkat dasar dan tingkat SLTP, masjid, musalla, dan lain-lain yang dibangun dengan hasil swadaya masyarakat serta bantuan NGO asing. Besar kemungkinan dengan tingkat kehidupan yang relatif telah“mapan” tersebut, maka mereka enggan dan menolak untuk direlokasi ke daerah lain.

Dari sejumlah data yang beredar di media, jumlah pengungsi konflik Aceh di kawasan TNGL diperkirakan berjumlah sekitar 455 KK, tersebar di tiga titik yaitu Barak Induk (300 KK), Damar Hitam (51 KK) dan Sei Minyak (104 KK).

Mereka melakukan eksodus dari wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Besar, dengan jumlah terbanyak (60%) dari Kabupaten Aceh Timur. Adapun status kependudukan pengungsi di Barak Induk dan Damar Hitam, adalah berstatus penduduk Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, dan pada tahun 2009 ikut berpartisipasi sebagai pemilih dalam Pemilu. Sedangkan pe-

ngungsi yang bermukim di Sei Minyak hingga saat ini tidak memiliki status kependudukan, dan dalam Pilkada Langkat 2010 ditolak sebagai pemilih.

Tentu saja ketidakjelasan status kependudukan mereka, akan menjadi permasalahan sosial tersendiri selain dari sekedar kehilangan hak politik untuk menjadi pemilih dalam Pilkada.

Sebelumnya, sejak tahun 2000 BB TNGL telah melakukan beberapa kali relokasi, yakni tahun 2000 sebanyak 124 kepala keluarga (KK) direlokasi ke Desa Mahato, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian tahun 2003 dilakukan dua kali pelaksanaan relokasi, yakni ke Desa Siarti, Batangtoru, Tapanuli Selatan Provinsi Sumut sebanyak 23 KK dan Desa Sungai Sembilan, Dumai, Provinsi Riau sebanyak 50 KK. Sedangkan pada Maret 2011, sebanyak 14 KK direlokasi ke Desa Muara Badak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari sekian banyak pengungsi yang telah direlokasi dari kawasan TNGL, terinformasi pula beberapa diantaranya telah kembali lagi ke kawasan tersebut karena tidak sesuainya janji dengan apa yang didapatkan di daerah relokasi.

Upaya relokasi dengan menempatkan para pengungsi Aceh ke daerah lain perlu diapresiasi sebagai salah satu bentuk penanganan kasus tersebut, namun Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA), yang mengemban amanah mereintegrasikan masyarakat Aceh pasca konflik, tidak seharusnya lepas tanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi para pengungsi tersebut.

Setidaknya mereka sebelumnya adalah warga Aceh, yang karena faktor keamanan di Aceh telah memaksa mereka harus mengungsi meninggalkan rumah dan lahannya. BRA dinilai kurang memiliki inisiatif sehingga memunculkan kesan pengungsi Aceh yang eksodus ke luar Aceh, tidak tersentuh program reintegrasi. Semestinya BRA dapat melakukan pendataan terhadap para pengungsi, dan mengupayakan agar mereka mendapatkan kembali lahan yang telah ditinggalkan atau menempatkan mereka ke lokasi lain di wilayah Aceh..

Permasalahan yang mereka hadapi seharusnya sama dengan para korban konflik lainnya, sehingga juga menjadi bagian dari program penyelesaian kon-

flik Aceh pasca penanda-tanganan MoU Helsinki. Sekali lagi, keberadaan pengungsi konflik Aceh di kawasan TNGL Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, adalah sisa permasalahan (residu) dari konflik, yang harus segera mendapatkan perhatian setelah sekian lama perdamaian terbangun di Aceh.

Penulis adalah Kepala Bidang Yayasan PGRI Medan, Pemerhati Masalah Aceh.

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media manapun.Tulisan menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH * Bandara Polonia seperti ter minal bus - Tak ada bedanya memang! * Pemprovsu tarik fasilitas Syamsul Arifin - Alamak sampai hatinya, he...he...he * PLN dan Tirtanadi harus jamin kebutuhan masyarakat - Jangan bercabang pikiran awak beribadah

oel

D Wak