Nusantara
WASPADA
Senin 20 September 2010
A3
Panglima Titip Reformasi TNI JAKARTA (Antara): Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menitipkan kelanjutan reformasi TNI pada penggantinya periode mendatang. Usai melakukan gerak jalan santai bersama prajurit di Mabes TNI Cilangkap, Minggu (19/9), dia mengatakan, secara subtansial TNI telah melaksanakan beberapa hal pokok terkait reformasi internal TNI sesuai UU No34/2004 tentang TNI. “Secara subtansial kita telah melakukan beberapa poin reformasi internal TNI sesuai UU No34/2004,” kata lulusan
Akademi Militer 1975 itu. Djoko menuturkan, UU No. 34/2004 mengamanatkan agar TNI tidak lagi berpolitik, tidak lagi berbisnis, mengikuti sistem peradilan sipil jika terbukti seorang prajurit TNI aktif melakukan tindak pidana, dan peningkatan profesionalitas serta kesejahteraan prajurit. “TNI kini tidak lagi berpolitik. Terbukti pada pemilu 2009 TNI netral dan tetap menjaga netralitasnya. Begitu pun TNI tidak lagi berbisnis,” ujarnya. Terkait UU Peradilan Militer, Djoko mengatakan, TNI menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan politik pemerintah
dan DPR dalam perumusan undang-undang tersebut. Sedangkan persoalan profesionalitas, Panglima menyatakan, itu merupakan domain TNI tetapi tidak dapat dilepaskan dari campur tangan pemerintah. “Untuk profesionalitas TNI, itu memang domain kami, tetapi tidak bisa dilepaskan dari campur tangan pemerintah. TNI telah berupaya antara lain dengan penyesuaian kurikulum pendidikan dan latihan sesuai tantangan dan ancaman yang dihadapi,” ujarnya. Sementara di bidang kesejahteraan prajurit, Djoko mengatakan, pihaknya telah
IPW Minta Presiden Serahkan Satu Nama Calon Kapolri JAKARTA (Waspada): Indonesia Police Watch (IPW) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan satu nama calon Kapolri kepada DPR RI pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri, yang akan pensiun Oktober 2010. Hal tersebut kata Presedium IPW Neta S Pane, guna menghindari politik ‘dagang sapi’. “Menghindari politik dagang sapi, presiden harus me-
nyerahkan satu nama calon kapolri saja,” kata Neta dalam siaran persnya diterima Waspada di Jakarta, Minggu (19/9). Dalam menjaring pengganti BHD sebagai pucuk pimpinan di institusi berseragam coklat itu, IPW meminta presiden menetapkan tujuh syarat yang harus dipenuhi calon Kapolri. Ketujuh syarat untuk calon pengganti BHD adalah, memiliki integritas, kompetensi, penga-
Ratusan Rumah Di Tulungagung Terendam Banjir TULUNGAGUNG (Antara): Ratusan rumah di pemukiman padat penduduk di Desa Bolorejo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung, Jawa Timur Minggu (19/9) terendam banjir hingga setinggi paha orang dewasa. Informasi menyebutkan, banjir mulai melanda sekitar pukul 02:00 akibat luapan air dari Sungai Song setelah hujan deras mengguyur kawasan pegunungan di atasnya sejak Sabtu (18/9) malam. Namun
tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian itu, tetapi sejumlah warga mengaku rumah berikut harta benda mereka sempat terendam. Selain merendam ratusan rumah warga, air bah juga memporakporandakan lahan pertanian setempat. “Banjir seperti ini memang selalu terjadi setiap tahun karena permukaan Sungai Song hampir sejajar dengan daratan,” kata warga lainnya, Kumhayati.
laman, intelektualitas, dukungan internal, akseptabilitas publik dan bukan karbitan. “Kapolri yang baru harus bebas dari unsur kekerabatan, seperti ipar, menantu, besan atau calon besan dari elit pejabat,” kata Neta. Selain itu, calon Kapolri juga harus bebas dari rekanan di lingkungan Polri (bebas KKN). “Tidak terlibat dalam proyek di lingkungan Polri. Harus mempunyai prospektif kepemimpinan the right man on the right place,” ujarnya. Calon Kapolri juga konsisten membawa Polri menuju pembaruan di segala bidang. “DPR juga harus tegas menolak calon Kapolri yang diragukan kompetensi pengalaman, kepemimpinan dan integritasnya,” kata Neta. Karena itu lanjut Neta, IPW berharap DPR jangan mau berspekulasi pada calon yang miskin pengalaman. “Sebab ke depan Polri butuh pemimpin yang mempercepat reformsi Polri, sehingga Polri tidak terus menerus dihujat publik,” tandasnya.(j02)
melakukan kenaikan uang lauk pauk (ULP) setiap tahun hingga pemberian gaji ke-13. “Insya Allah pada tahun ini pemerintah dapat memberikan renumerasi di TNI,” katanya. Sebelumnya, dia menegaskan, reformasi internal TNI tidak pernah berhenti dan akan terus berjalan sesuai tuntutan yang dihadapi. “TNI komitmen menjalankan reformasi internalnya sesuai yang diamanatkan UU. Siapa pun panglimanya,” tandasnya. Belum terima Undangan DPR Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono mengaku belum menerima undangan dari DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon panglima TNI. “Belum...saya belum terima undangannya,” katanya, usai mendampingi Jenderal TNI Djoko Santoso melakukan gerak jalan bersama prajurit di Mabes TNI Cilangkap, Minggu. Pada 3 September 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai calon tunggal panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso, kepada DPR. Terkait itu, pekan depan parlemen akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI. Namun Agus Suhartono mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan diri sebagai calon panglima TNI. “Terkait itu, saya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR,” kata dia. Berdasar jadwal panitia serah terima jabatan panglima TNI, Presiden akan melantik Panglima TNI yang baru pada 29 September 2010. Setelah dilantik Presiden, Panglima TNI terpilih akan menerima tongkat komando dari Panglima TNI lama 2 Oktober 2010.
Antara
TABRAKAN BERUNTUN: Tabrakan beruntun kendaraan pemudik terjadi di jalur pantura desa Iser, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, Minggu (19/9) antara 5 mobil, 1 bus dan 5 sepeda motor. Akibat peristiwa naas itu, dua orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan 20 lainnya mengalami luka-luka.
Peneliti Indonesia Banyak Ke Malaysia JAKARTA (Antara): Anggota Komisi X DPR RI (Bidang Pendidikan) dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh mengaku sedih dengan informasi semakin banyaknya peneliti Indonesia ke Malaysia. “Satu-satunya cara tercepat untuk mengatasi hal ini, anggaran penelitian harus ditingkatkan, beri kesejahteraan lebih kepada para peneliti ini,” kata dia Jakarta, Minggu (19/9). Angelina menilai, aspek kesejahteraan merupakan faktor sangat memengaruhi eksistensi para peneliti itu, sehingga akhirnya banyak di antara mereka lebih suka bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia. “Saya akan berjuang di Dewan menaikkan anggaran penelitian yang tergerus dengan anggaran rutin, terutama di Direktorat Pendidikan Tinggi ,” tandasnya.
Mantan Putri Indonesia itu mengatakan, keberadaan peneliti bagi Indonesia sangat penting, karena merekalah SDM bermutu yang amat diharapkan mempercepat transformasi bangsa. “Kan sedih mendengar la-
poran banyak riset tidak sampai selesai karena kekurangan atau ketiadaan biaya. Padahal, mestinya seluruh riset harus tuntas dan ada tindak lanjutnya untuk diadopsi untuk keperluan publik atau komersial. Sayang sekali jika hal semacam ini terus
berulang,” katanya lagi. Angelina menambahkan, akan mengajak semua rekannya di Komisi X dari lintas fraksi bersama-sama memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para peneliti serta memperbanyak anggaran penelitian.
Tujuh Sukhoi Meriahkan HUT TNI JAKARTA (Antara): Tujuh pesawat jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara akan memeriahkan peringatan HUT ke-65 TNI pada 5 Oktober mendatang. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat ketika dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/9) mengatakan, ketujuh pesawat Sukhoi yang akan tampil itu termasuk tiga pesawat sejenis yang baru tiba
di Indonesia medio September 2010. Pada medio September 2010, tiga pesawat Sukhoi tipe SU-27SKM tiba di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makasar. Sebelumnya, pada periode akhir 2008 hingga awal 2009, tiga pesawat Sukhoi jenis SU30MKM telah tiba di tempat yang sama.
“Tiga Sukhoi yang baru tiba, dua sudah selesai dirakit dan satu diantaranya telah menjalani uji terbang. Satu unit terakhir masih dalam proses perakitan,” kata Kasau Imam. Ketujuh Sukhoi itu akan tampil dalam formasi terbang lintas. Peringatan HUT ke-65 TNI akan dipusatkan di Jakarta, dan dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.