Sumatera Utara
C4
WASPADA Senin 20 Mei 2013
Singapura Lirik Bubuk Kopi Luwak Ulupungkut PANYABUNGAN (Waspada): Pihak importir Singapura mulai melirik bubuk kopi luwak yang diproduksi kelompok usaha Langgamtama, Desa Simpang Banyak Jae dan Simpang Banyak Julu, Kec. Ulu Pungkut, Kab.Mandailing Natal (Madina). Dalam dua terakhir, kedua desa memproduksi bubuk kopi berbagai merk termasuk kopi luwak spesial. “Kalangan importir Singapura sudah meminta 2 ton, namun kita belum mampu membutuhi permintaan itu,” kata Mursal Lubis, pengurus Langgamtama yang merupakan gabungan Kelompok Tani Satahi I dan II Desa Sim-
pang Banyak Jae dan Simpang Banyak Julu di Panyabungan, Minggu (19/5). Menurutnya, permintaan eksportir Singapura itu merupakan tindaklanjut dari penjajakan akses pasar kopi luwak yang dilakukan Langgamtama
berupa pengiriman sample produk ke berbagai eksportir di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Saudi Arabia, dan Singapura. Kopi Mandailing, jelas Mursal, terkenal di dunia internasional sejak era kolonial Belanda. Tetapi produksi biji kopi Mandailing meredup sejak Indonesia merdeka. Namun, nomenklatur Mandheling Coffee dewasa ini mencapai ratusan merek yang diproduksi berbagai negara di dunia, meski sebenarnya biji kopinya bukan dari tanah Mandailing. “Pada saat kita kirim contoh kopi luwak dari Mandailing ini, negara
Singapura yang pertama bereaksi dan langsung melakukan permintaan,” terangnya. Mursal menjelaskan, kopi luwak spesial tersebut disaring secara alami, tanpa melalui media hewan musang. Negaranegara yang dikirimi sampel cukup antusias. Hanya saja Langgamtama masih terkendala rendahnya produk biji kopi untuk memenuhi permintaan pihak importir. Kata dia, animo masyarakat untuk bertanam kopi Mandailing di kawasan Simpang Banyak terut mengggeliat. Ini terjadi sejak adanya program dari Pemkab Madina melalui
Dinas Kehutanan Perkebunan Madina. Saat ini, lanjut Mursal, volume produksi biji kopi yang dihasilkan Simpang Banyak baru mencapai 4,5 ton per bulan dalam bentuk biji beras. Sebagian besar masih dijual kepada pedagang lokal dan sebagian diolah menjadi bubuk kopi kemasan. Sisanya belum mampu memenuhi permintaan importir. “Untuk mendongkrak produksi, dukungan dan suntikan modal dari pihak Pemkab Madina merupakan salah satu solusi. Sebab, lahan yang luas masih membentang di daerah kami,” tambahnya. (a28)
Pengurusan Akta Kelahiran Di Madina Ke Disdukcapil PANYABUNGAN (Waspada): Masyarakat Kab. Mandailing Natal (Madina) yang hendak mengurus akta kelahiran, tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri (PN), tetapi telah dapat kembali langsung mendatangi kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Nakertrans (Dukcapilsos Nakertrans). Hal ini sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui surat edaran Nomor 1 tahun 2013 untuk pengurusan akta kelahiran tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri ( PN). Tapi masyarakat telah dapat kembali langsung mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapilsos dan Nakertrans Madina M. Jamil Lubis kepada Waspada, Minggu
(19/5). “Putusan MK tersebut sangat membantu masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengurusi akta kelahiran. Orangtua yang terlambat mengurusi akta kelahiran anaknya lebih dari setahun, tidak perlu harus berurusan dengan pengadilan. Masyarakat cukup melalui Dukcapil saja untuk melakukan pembuatan akta kelahiran,” terangnya. Menurutnya, kabar ini bisa jadi kabar gembira bagi masyarakat. Pasalnya masyarakat bisa mengurus akta kelahiran tanpa harus mengikuti sidang di kantor pengadilan negeri dengan mendatangi kantor Disdukcapil langsung. “Dalam beberapa bulan terakhir pasal 32 tentang administrasi kependudukan banyak dikeluhkan
masyarakat terkait pengurusan akta kelahiran yang dianggap menyulitkan. Setelah adanya putusan dari MK, pengurusan akta kelahiran akan seperti semula,” terangnya. Dengan keluarnya putusan MK tersebut, jelas Jamil Lubis, masyarakat dapat langsung mendatangi kantor dengan syarat dalam pengurusan akta, masyarakat terlebih dahulu menyiapkan persyaratan yang ada seperti surat pengantar dari desa/kelurahan setempat, surat keterangan lahir dari bidan, surat nikah/akta perkawinan, kartu keluarga dan lainnya. Dikatakan, untuk pengurusan akta kelahiran. Maka tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang belum memiliki akta untuk mengurus bukti lahirnya,nanti kepatuhan masyarakat mengu-
rus akta kelahiran makin tinggi jadinya. “Belakangan ini antusiasme masyarakat mengurus akta lahir cendrung rendah karena persyaratan yang cukup merepotkan. Tetapi, beberapa waktu kedepan pelayanan akta akan kita genjot dan putusan ini akan disosialisasikan segera,” tuturnya. Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Madina, Iskandar Hasibuan mengatakan, kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran sebenarnya cukup tinggi. Hanya saja, masyarakat terhalang dengan rumitnya pembuatan tersebut. Putusan MK itu, dianggapnya sangat membantu masyarakat. Ia juga menyambut baik putusan MK tersebut. Masyarakat yang selama ini terbebani ketika mengurusi akta kelahiran me-
lalui pengadilan, sudah tidak lagi. Selama ini, katanya, pasal 32 tentang administrasi kependudukan banyak dikeluhkan masyarakat terkait pengurusan akta kelahiran yang dianggap menyulitkan. Kata dia, tidak berlakunya pengurusan akta dengan cara sidang di PN dianulir setelah ada putusan dari MK. Putusan yang disampaikan tertanggal 30 April 2013, akta kelahiran pengurusannya akan seperti semula. “Biaya, waktu sangat menyita kalau mengurus di pengadilan. Keputusan MK itu sangat tepat dan berpihak kepada masyarakat luas.Masyarakat belum banyak yang tahu soal keputusan ini. Makanya kita berharap agar instansi terkait terus melakukan sosialisasi agar masyarakat terbantu,” ujarnya. (a28)
Musdalifah-Bambang Balon Bupati Wakil Bupati DS Daftar Ke KPU DELI SERDANG (Waspada): Musdalifah, SE bakal calon bupati Deliserdang periode 2014-2019 bersama wakilnya Bambang Siswanto, SE dari jalur independen mendaftar ke KPU Deliserdang di Jl. Karya Kompleks Perkantoran Pemkab Deliserdang, Minggu (19/5). Bersama ratusan pendukung Tim Pemenangan Pasukan Inti (Pasti) yang menaiki mobil dan sepedamotor, pasangan ini dikawal menuju kantor KPU Deliserdang dengan membawa persyaratan 62.353 berkas KTP yang dilampirkan berasal dari 19 kecamatan. Ketika sampai di kantor KPU DS Musdalifah, SE didam-
pingi istri Latifah Hanum,SE sedangkan calon Wakil Bupati, Bambang Siswanto, SE didampingi istri Fatimah diterima Ketua KPU Deliserdang, Mohd Yusri, didampingi Agusnedi, Fajar Pasaribu, dan Zakaria Siregar (anggota). Pasangan ini mengenakan kemeja hitam dengan warna tulisan kuning. Di belakang tertulis “Tim Pemenangan Pasti (Pasukan Inti) Musdalifah SE Calon Bupati 2014-2019 Kabupaten Deliserdang dari Independent” kemudian menyerahkan berkas dukungan kepada Ketua KPU Deliserdang. Selanjutnya dilakukan penghitungan berkas. Usai
penghitungan, Ketua KPU Deliserdang, Mohd Yusri mengatakan telah menerima berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deliserdang dari pasangan calon Bupati, Musdalifah, SE dan Calon Wakil Bupati, Bambang Siswanto, SE dengan dukungan 62.353 orang dari 19 kecamatan. Bangun ekonomi kreatif Musdalifah didampingi Bambang usai mendaftar ke KPU dari jalur independen kepada wartawan mengatakan, keduanya maju menjadi Calon Bupati Deliserdang dan Wakil Bupati Deliserdang karena memiliki komitmen ingin membangun desa bersama Musdalifah, membangun Deliserdang melalui ekonomi kreatif, mewujudkan tata kelola
pemerintah yang baik dan akan membangun lima titik pasar besar untuk mewujudkan ekonomi kreatif. Kelima pasar besar akan dibangun di daerah perbatasan Binjai, Karo, Percut Seituan, Galang dan Lubukpakam dan melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. “Selain itu saya juga akan membuka akses seluas-luasnya pintu masuk ke Bandara Kuala Namu dan akan mewujudkan Lubukpakam sebagai ibukota kabupaten yang layak dan representatif,” katanya. Tepat Sementara tokoh pemuda Deliserdang, Indra Prawira. ST mengaku sangat mendukung kedua pasangan ini. Apalagi, pasangan ini merupakan putra asli Deliserdang. Musdalifah
merupakan putra asli Sunggal, sedangkan Bambang Siswanto merupakan putra asli Hamparan Perak dari Desa Payabakung. “Saya mendukung pasangan ini karena keduanya sangat merakyat. Musdalifah sangat dekat dan banyak melakukan kegiatan kemanusiaan. Bahkan sering turun ke tengah masyarakat melihat pertanian, pendidikan dan pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan,” kata Indra Prawira. 19 Kecamatan yang mendukung pasangan ini ditara lain, Kecamatan Tanjungmorawa, Sibolangit, Kutalimbaru, Delitua, Percut Seituan, Lubukpakam, Namorambe, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Bangun Purba, Galang, Sunggal, Batangkuis, Pantai Labu, Pagar Merbau, dan Beringin. (m39)
Sudiyono Praka Dan Haris Binsar Ginting
Pasangan Balon Bupati DS Pilih Jalur Independen Waspada/Rudi Arman
KETUA KPU Deliserdang, Mohd Yusri didampingi anggota lainnya menyerahkan berkas tanda terima pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang dari jalur Independen, Musdalifah, SE dan Bambang Siswanto, SE di kantor KPU Deliserdang.
Sosialisasi Proses Perizinan Penyiaran P. SIDIMPUAN (Waspada): Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) Sumut melakukan sosialisasi Undangundang (UU) Penyiaran di aula Dishub setempat. “Kedatangan kami ke kota ini dalam rangka dari lembaga penyiaran radio dan televisi untuk mendapatkan perizinan penyiaran,” kata Kabid Postel Dinas Kominfo Sumut Gelora Viva Sinulingga MM, Kamis (16/5). Dia mengatakan, untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), baik itu radio maupun televisi harus melalui beberapa tahapan prosedur sesuai UU yang dimulai dari verifikasi berkas administrasi, kemudian evaluasi dengar pendapat sebagai tangga mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan selanjutnya dilakukan pra forum rapat bersama (FRB) dihadiri KPI pusat, Depkominfo, dan KPID. Setelah itu, keluarlah izin masa coba uji kelayakan program siaran enam bulan untuk radio dan TV satu tahun. “Kemudian digelar lagi forum rapat bersama sebagai proses terakhir untuk selanjutnya mendapatkan IPP tersebut. Jadi tidaklah mudah untuk mendapatkan izin penyiaran dari pemerintah,” tutur dia. Sinulingga juga menuturkan, proses perizinan di daerah akan dibagi bersama antara KPID dan pemerintah daerah yang memiliki lingkup tugas di bidang komunikasi dan informatika. “KPID mengevaluasi persyaratan program siaran dan Pemda melaksanakan urusan evaluasi dan rekomendasi persyaratan administrasi dan data teknis,” kata dia sembari berharap sosialisasi ini dapat menyamakan derap-langkah dalam pengembangan penyiaran di daerah dengan berkualitas serta bertanggung jawab. (c13)
MEDAN (Waspada) : Deklarasi pasangan bakal calon (balon) Bupati Deliserdang Sudiyono Praka dan Haris Binsar Ginting dari jalur independen berlangsung sederhana dan hikmad, Kamis ( 16/5 ) di Resto Wong Solo Polonia Medan. “Kami mohon doa restu dan dukungannya warga Kabupaten Deliserdang untuk tampil menjadi bakal calon Bupati Deliserdang periode 2014-2019. Kami bertekad mengedepankan
konsep silahturahmi untuk menjalin kerjasama seluruh komponen masyarakat, memajukan Kabupaten Deli Serdang, kelak sebagai kabupaten percontohan di Indonesia,” ujar Sudiyono Praka disambut meriah ratusan pendukungnya. Deklarasi ditandai dengan pernyataan sikap beberapa ormas yang diwakili oleh tokoh suku Jawa Sumatera Utara H.Rusbandi selaku Ketua Padepokan Agung Tunggal Roso
Waspada/Ist
PASANGAN Balon Bupati Deliserdang Sudiono Praka ( kanan) dan Balon Wakil Bupati Deliserdang Haris Binsar Ginting ( kiri), berjabat erat saat deklarasi.
Yuswantoro Sumut, didampingi H.Warno Darkoro SekumYayasan Badan Pajak Alam Putra Putri Bangsa Sumut, Baharuddin Saputra Ketum/Presiden Paguyuban Banten Sumatera Utara (Pabansu), Muhadik MPd Ketum Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Sumut, Sapruddin Absah Ketua DPC Patri Kab. Deliserdang, Bob Suparno (Pendiri PINWAJA) dan Drs H.S.Purnomo Gerakan Peduli Masyarakat Jawa. Balon Bupati Deliserdang Sudiyono Praka lahir di Sleman 8 April 1968, wiraswasta, anak dari Bapak Parto Prawiro dan Ibu Urip, istrinya Erta Hayati dan dikaruniai empat buah hati, Ardi Riyanto, Wakistama, Rizki Bayu Purnomo Aji dan Raka Satrio Seno. Saat ini menduduki jabatan Komisaris PT SAS, Direktur PRAKA, Ketua Gerakan Silahturrahim Warga Jawa Sumut, Ketua Radio Jawa Sumut, Ketua Pandu Sumut dan Ketua Satgas Joko Tingkir Kota Medan. Balon Wakil Bupati Deliserdang Haris Binsar Ginting lahir di Medan 21 Juni 1962, PNS. Anak dari ayah Nimbang Ginting dan ibu Malem Kata Sembiring, bahagia didampingi sang istri Dra Elisabeth, dengan dua orang anak Durina Putri br Ginting dan Debora br Ginting. Haris pernah menduduki jabatan Camat Kecamatan Sibolangit (2004-2008), Camat Kecamatan Pancurbatu ( 20082010), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Deli Serdang dan Widiyaswara BP7. (m37)
Waspada/Syarif Ali Usman
BUPATI Padanglawas H Ali Sutan Harahap didampingi Kepala SMKN 1 Lubukbarumun Bidarlis Nur Ibrahim Rangkuti ST saat memasangkan medali perpisahan kepada 80 siswa kelas XII sekolah tersebut.
Diminati, Produksi Bibit Ikan SMKN 1 Lubukbarumun SIBUHUAN (Waspada): Produksi bibit ikan tawar jenis lele dumbo dan ikan mas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Lubukbarumun diminati warga setempat maupun luar daerah. Porsi pelajaran praktik terus ditingkatkan di sekolah yang terletak di Desa Hutanopan, Kec. Lubukbarumun, Kab. Padanglawas (Palas). Kini, mulai menujukkan hasil. “Bibit ikan tawar hasil praktik siswa sangat diminati warga, namun pihak sekolah tetap membatasi hasil produksi itu, karena yang diutamakan pelajaran dan bukan produksi,” ujar Kepala SMKN 1 Lubukbarumun Bidarlis Nur Ibrahim Rangkuti ST dalam acara perpisahan siswa kelas XII dihadiri Bupati Palas H. Ali Sutan Harahap, Kamis (16/5). SMK yang didirikan 2010 tersebut telah mengembangkan pembibitan ikan air tawar sejak tahun ajaran 2011/2012 dan telah mampu memproduksi bibit ikan 50.000 per bulan.
Katanya, hal ini menunjukkan 80 siswa angkatan pertama yang ditamatkan telah siap bekerja atau mampu membuka dunia usaha. Jurusan paling diminati Agrobisnis Perikanan. Para siswa yang masuk juga meminati jurusan Akutansi, Administrasi Perkatoran dan Busana Butik, namun sekolah terpaksa melakukan seleksi ketat, karena keterbatasan ruangan serta guru. Bupati Palas H Ali Sutan Harahap dalam acara itu menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada kepala sekolah dan dewan guru yang telah gigih berupaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kepada Kadis Pendidikan Khoruddin Harahap, bupati berharap agar selalu menjadi motor penggerak pendidikan, jeli dalam membuat rencana dan langkah yang akan memajukan dunia pendidikan di Padanglawas. Hadir di acara itu Kadis Pendidikan dan sejumlah pimpinan SKPD, seluruh KUPTD dan ratusan orangtua murid serta warga setempat. (a34)
Pengawas SMP Serobot Pengawas SD P. SIDIMPUAN (Waspada): Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan ditengarai amburadul dalam pengawasan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dalam menjalankan tugasnya. Ketua KKPS SD di Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Drs H Miswar Nasution mengungkapkan, amburadulnya sistem KKPS sebagai contoh Pengawas SMP, Drs Horas Harahap dan Hotnawati Siregar SPd serobot tugas dan pengawasan di sekolah dasar (SD). “Mulai dari penerimaan dana Blockgrant kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) dan KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) SD mereka lakukan selama ini. Bukan itu saja, dalam lomba guru berprestasi dan pengawas SD Berprestasi Tahun 2013 bahkan keduanya menjurus ke arah arogansi,” kata H Miswar kepada Waspada, baru-baru ini. Kemudian, kata H Miswar, pada 7 Mei 2013, guru berprestasi tersebut dipanggil kedua oknum pengawas SMP itu ke kantor Disdik Kota Padangsidimpuan untuk bertemu. Di kantor
itu guru SD, Seri Hanum SPd disuruh menandatangani surat pernyataan yang seyogianya wewenang Ketua KKPS SD. Lanjut H Miswar menirukan keluhan dari Seri Hanum mengaku terzalimi atas janji dari kedua pengawas SMP itu. “Bagi yang juara akan mendapat sertifikat dari Wali Kota Padangsidimpuan. Namun janji dari kedua pengawas SMP tak ada kata mereka. Saya merasa dipermainkan,” ucap Seri Hanum ditirukan H Miswar. Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, H Ahmad Rifai Tanjung membantah adanya intervensi kepada sejumlah guru berprestasi tersebut. “Tak ada intervensi kepada guru berprestasi, kondisinya pada penilain tidak ada keterkaitan dari pengawas SD kepada pengawas SMP. Namun keduanya Horas dan Hotna terlibat dalam panitia penilaian guru berprestasi disetujui Kepala dinas,” ujar Tanjung, di ruangannya kepada Waspada, kemarin. (c13)
Rp75 M Lebih Tunggakan DBH Pemprovsu Ke Pemkab DS LUBUKPAKAM (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memiliki tunggakan kepada Pemkab Deliserdang dari dana bagi hasil (DBH). Selama dua Tahun Anggaran (2011-2012), realisasi DBH pajak yang seharusnya masuk ke kas Pemkab Deliserdang untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, belum direalisasi. Keterangan diperoleh menyebutkan pada TA 2011 alokasi DBH untuk Kabupaten Deliserdang ditetapkan Rp112.926.733.972 dengan rincian Pajak Kendaraan Bermotor Rp23.508.256.550, pajak BBN-Kendaraan Bermotor Rp42.845.091.382, pajak PBBKendaraan Bermotor Rp45.187.136.877, Pajak Air Permukaan Umum (APU) Rp1.021.726.638, dan Pajak Air BawahTanah (ABT) Rp508.587.484. Dari Rp112.926.733.972, ketetapan DBH, Pemkab Deliserdang pada TA 2011 baru menerima realisasi Rp57.998.673.476, sehingga tunggakan Pemprovsu untuk 2011 Rp54.927. 568.806, dengan rincian tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp9.624.713.296, pajak BBN-Kendaraan Bermotor Rp21.356.724.542, pajak PBB-Kendaraan Bermotor Rp23.956. 178.004, Pajak Air Permukaan Umum (APU) Rp1.021.726.638, serta Pajak Air Bawah Tanah (ABT) Rp1.031.773.675. Sementara pada Tahun Anggaran 2012, alokasi DBH untuk Kabupaten Deliserdang
ditetapkan Rp113.539.858.636, dengan rincian pajak Kendaraan Bermotor Rp26.208.497.728, pajak BBN-Kendaraan Bermotor Rp45.312. 665.270, pajak PBB-Kendaraan Bermotor Rp41.151.551.384, dan Pajak Air Permukaan Umum (APU) Rp867.044.252. Dari Rp113.539.858.636, ketetapan DBH Tahun Anggaran 2012, Pemkab Deliserdang baru menerima realisasi sebesar Rp92.998.117.924, sehingga terjadi tunggakan Pemprovsu untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.941.640.712, dengan rincian tunggakan pajak Kendaraan Bermotor Rp2.218.545.313, tunggakan pajak BBN-Kendaraan Bermotor Rp16.021.507.989, tunggakan pajak PBB-Kendaraan Bermotor Rp2.496.635.937, dan tunggakan Pajak Air Permukaan Umum (APU) Rp204.868.471. Dengan demikian dalam dua tahun angggaran (2011-2012), tunggakan DBH Pemprovsu ke Pemkab Deliserdang mencapai Rp75.869. 209.518, di mana tunggakan TA 2011 sebesar Rp54.927.568.806, dan tunggakan TA 2012 sebesar Rp20.941.640.712. Plt Kadis PKD (Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Deliserdang Drs Agus Ginting, M.Si yang dihubungi di ruang kerjanya, barubaru ini seputar tunggakan DBH Pemprovsu ke Pemkab Deliserdang membenarkan adanya tunggakan Pemprovsu dua tahun anggaran alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak TA 20112012.(a06)
Wali Kota Harapkan Renovasi Masjid Agung Dimulai Akhir Mei BINJAI (Waspada): Wali Kota Binjai HM Idaham, SH, M.Si berharap panitia renovasi Masjid Agung Binjai segera memulai pekerjaan merenovasi masjid terbesar di kota Rambutan. “Saya berharap paling lambat akhir Mei, bisa dimulai,” ujar Idaham saat memimpin rapat Finalisasi Report Renovasi Masjid Agung Binjai bersama panitia pelaksana, di Aula lantai II Pemko Binjai, kemarin. Idaham minta panitia menyurati BPK atau BPKP terkait proyek renovasi Masjid Agung. Harus tender atau penunjukan langsung. “Ini harus jelas, kalau dasar hukumnya, dana Bansos tak perlu ditender,” tegas Idaham didampingi Setdako Binjai H. Elyuzar Siregar, SH, M.Hum pada acara yang dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Binjai, DR HM Jamil, MA, Kakemenag H. Al Ahyu, MA, Ketua panitia Ir. H. Iriadi Irawady, MM, Sekretaris Japar Sidik, S.Ag bersama unsur kepanitiaan yang terdiri dari sejumlah pimpinan SKPD Pemko Binjai, pimpinan Ormas Islam, anggota DPRD dan alim ulama. Kepastian pembangunan renovasi Masjid
Agung harus melalui tender atau tidak agar tidak terjadi fitnah. “Niat saya Lillahi Ta’ala, mencari keridhoan Allah SWT,” tegasnya. Wali Kota Binjai HM Idaham bertekad merenovasi Masjid Agung sebagai ikon kota Binjai, belajr dari orangtuanya bersama Wali Kota Binjai, Abdul Manan (alm), memperjuangkan pembangunan awal Masjid Agung tersebut. “Jika orangtua kita dulu membangun, kenapa kita tidak mampu memperindah Masjid Agung untuk menjadi ikon kota Binjai,” sebutnya. Konsultan merancang pembangunan Masjid Agung dengan alternatif pilihan. Visualisasi maket Masjid Agung akan mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah dengan kubah yang tinggi. Pembangunan Masjid Agung nantinya memiliki jembatan penyeberangan di Jalan Soekarno-Hatta depan SMPN 3 Binjai. Selain akses masuk melalui jembatan penyeberangan, Masjid Agung akan membuka akses ke Binjai Mall. Diharapkan masyarakat yang berbelanja di Binjai Mall dapat menunaikan sholat di Masjid Agung melalui akses jalan yang akan dibuka langsung.(a04)