Pentas Pilkada
24
WASPADA Senin 1 Februari 2010
Golkar Madina Buka Penjaringan
Umat Islam Diminta Hati-hati Pilih Pemimpin
PANYABUNGAN (Waspada): Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal membuka pendaftaran, sekaligus penjaringan bakal calon bupati dan calon wakil bupati, yang akan diusung menghadapi pilkada, Juni 2010. “Sesuai petunjuk pelaksana, pengambilan dan pengembalian formulir sekaligus pendaftaran dibuka, Selasa 2 hingga Senin 8, Februari 2010 di Sekretariat Pilkada DPD Partai Golkar Madina di Desa Parbangunan,” kata Ketua Tim Pilkada Golkar Madina, Mohammad Amin Daulay kepada Waspada, Sabtu (30/1). Amin menjelaskan, setelah pendaftaran ditutup, tim pilkada Partai Golkar akan melakukan verifikasi dan klarifikasi administrasi berkas bakal calon. Bagi balon yang lolos, pada 12-14 Februari akan mengikuti penyampaian visi dan misi sekaligus wawancara dari tim ahli pilkada Golkar. “Tahapan berikutnya, 15 Februari dilaksanakan penentuan nominasi bakal calon bupati dan cawabup,” katanya menjelaskan, hasil penjaringan yang mereka lakukan akan diserahkan ke DPD Golkar Sumut, untuk selanjutnya direkomendasi ke DPP.(a24)
Dukungan Kepada Helman-Rasyid Menguat MEDAN (Waspada): Dukungan masyarakat kota Binjai kepada pasangan Helman Herdady dan Ustadz Muhammad Rasyidin yang maju sebagai calon walikota dan wakil walikota Binjai 20102015 semakin kuat. Sebelumnya, pasangan diberi nama HARUM (Helman-Rasyid Untuk Masyarakat) itu diantar mantan Pj. Bupati Serdang Bedagai Chairullah dari Masjid Al-Washliyah di kawasan Kebun Lada menuju KPUD Binjai, pekan lalu. Hingga kini, lima pasangan calon walikota dan wakil walikota Binjai dari jalur independen sudah tendaftar di KPUD Binjai untuk diproses dalam verifikasi administrasi, disusul tahapan verifikasi faktual. Pasangan ini mulai diperhitungkan pasangan lainnya, baik dari partai politik maupun independen. Karena Helman pernah berhasil membenahi PDAM Tirtasari Binjai beberapa waktu lalu. Sementara Muhammad Rasyidin, Pimpinan Binjai Islamic Centre, cukup dikenal di kota rambutan. “Kami tidak ingin muluk-muluk. Kami hanya berharap Allah Swt meridhoi, sehingga berhasil melewati tahap demi tahap sampai menjadi peserta pada pilkada Binjai,” ujar keduanya, seusai penyerahan berkas di kantor KPUD. “Pasangan HARUM serasi, perpaduan birokrat murni yang sudah mengukir prestasi di Binjai dengan ulama muda yang kharismatik. Semoga Binjai nantinya menjadi kota yang maju dan religius di bawah kepemimpinan mereka,” kata tokoh pemuda Binjai, Syahbuddin Siregar.(rel)
Waspada/Ist
SERAHKAN BERKAS: Pasangan Helman Herdady-Ustadz Muhammad Rasyidin menyerahkan berkas pencalonan dirinya, diantar mantan Pj. Bupati Sergai, Chairullah di kantor KPUD Kota Binjai, pekan lalu.
PNS Di Madina Harus Netral PANYABUNGAN (Waspada): Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mandailing Natal harus netral dalam pilkada, Juni 2010. Tugas pokok PNS sebagai abdi negara, bukan ikut-ikutan mendukung calon tertentu. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pemuda Mandailing (DPP HIPMA), Ahmad Suhary Lubis, di dampingi Sekretaris Ahmad Sukri Lubis kepada Waspada di Panyabungan, Selasa (26/1), terkait dugaannya oknum-oknum PNS secara diam-diam menjadi tim sukses balon bupati. Suhairy mengatakan, PNS harus steriil dari politik praktis. “Kalau ada PNS ikut-ikutan menjadi tim sukses, silahkan mengundurkan diri. Itu lebih baik daripada mengkorupsi waktu memenangkan balon tertentu,” kata dia. Dia mengimbau kepada seluruh balon yang ikut dalam pilkada agar bersaing secara sehat dengan tidak melibatkan PNS sebagai kendaraan politik. Selain itu, para balon diharapkan tidak melakukan money politics. Kepada warga juga diharapkan selektif memilih balon bupati. “Silakan pelajari visi dan misi yang disampaikan. Pilihlah yang terbaik, jangan pilih yang memberikan uang,” kata dia mengharapkan Gubsu menindak PNS yang ikut dukung mendukung dalam pilkada.(cpin)
KNPI Labusel Diminta Netral KOTAPINANG (Waspada): Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) agar bersikap netral dalam pemilu Labuhanbatu Selatan (Labusel), kata Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Ulil Asmi Simangunsong saat melantik pengurus KNPI Labusel 2009 - 2012, Selasa (26/1) di Lapangan MHB, Kotapinang. Selain itu, Alil Asmi mengharapkkan KNPI bisa bekerjasama dengan pemerintah membangun Labusel. Karena itu diminta kepada pengurus yang baru dilantik mampu bekerjasama sehingga terwujud suasana kondusif. Sekdakab Labusel Abdul Rajab Pasaribu mengatakan, Pemkab Labusel tidak akan mencampuri kinerja dan kebijakan KNPI, meski demikian Pemkab mengajak KNPI bekerjasama membangun daerah sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Ketua KNPI Labusel, Daschar Aulia usai dilantik mengajak seluruh OKP di Labusel bergandengan tangan. “Saya mengajak seluruh OKP bekerjasama membangun daerah yang kita cintai ini,” ujarnya. Susunan pengurus KNPI Labusel 2009 - 2012, Ketua dr Daschar Aulia, Sekretaris Abdullah, MN Situmorang dan Bendahara Samsudin Harahap, SAg.(c01)
Dana Pilkada Pakpak Bharat Rp5 M SALAK (Waspada): Anggaran Pilkada 2010 di Kab. Pakpak Bharat Rp5 miliar yang diajukan KPUD telah disepakati serta disetujui pemerintah kabupaten. Demikian Ketua KPUD Pakpak Bharat, M. Nasir Salim Manik ditemui Waspada, Senin (25/1). “Adapun akibat keterlambatan dari pemerintah daerah dalam menentukan dan memutuskan mengenai besaran anggaran pilkada yang saat itu juga belum disepakati, dikarenakan masih membahas RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk ditetapkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pakpak Bharat,” katanya. Menurut Nazir, sejauh ini pemerintah terkesan kurang sigap ataupun merespon anggaran pilkada. Ini ditunjukkan dengan terbitnya Permendagri No. 57/2009 dan sejumlah surat edaran Mendagri yang isinya tentang dukungan pilkada. Ketua DPRD Pakpak Bharat, Agustinus Manik menyebutkan, telah memerintahkan Muda Mawardi Banurea dan Sonny Berutu (Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Pakpak Bharat) ke Jakarta menindaklanjuti permasalahan ini. Pemkab Pakpak Bharat telah menyetujui anggaran yang diajukan KPUD. (c08)
Waspada/ME Ginting
SPANDUK BERMUNCULAN: Spanduk calon walikota Medan mulai bermunculan di sudut-sudut Kota Medan, seperti yang terlihat di persimpangan Jl. Brigjen Katamso/Suprapto Medan, Minggu (31/1).
MEDAN (Waspada): Umat Islam dimbau berhati-hati menentukan pilihannya dalam pilkada walikota Medan, Mei mendatang. “Jika salah memilih dan berbeda akidahnya, maka umat Islam akan rugi, dan tidak ada gunanya kata menyesal untuk lima tahun mendatang,” kata ustadz Drs H Khaidir Lubis (foto), di Medan, kemarin. Dia yang juga unsur dari Ikatan Persaudaraan Qori-qoriah dan Hafiz-hafizah (IPQOH) Kota Medan mempersilahkan umat Islam memilih siapa pasangan calon walikota dari sejumlah pasangan yang maju, asalkan satu akidah dan memiliki kapasitas, kabilitas dan kemampuan memimpin kota ini. “Kita jangan terjebak dengan wacana semua agama sama atau antara Islam dan agama lainnya hanya beda tipis. Wacana itu harus diwaspadai untuk menghalalkan segala ketentuan yang dilarang dalam Al Quran dan Sunnah,” kata dia menyebutkan, kebiasaannya, calon yang tidak seakidah akan berupaya ‘bermain uang’ meraih dukungan, terutama dukungan dari umat Islam sebagai pemilih mayoritas kota ini. Suara umat Islam bagi mereka mudah dibeli dengan uang atau diganti dengan barang kebutuhan pokok, terutama dari kelompok umat Islam yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Ustadz KH Zulfiqar Hajar, LC juga mendukung imbauan agar umat Islam berhati-hati menentukan pilihannya. “Umat Islam harus memilih calon walikota yang seakidah, dan memiliki track record baik dan sudah terbukti kerjanya,” kata dia. Pengurus MUI Kota Medan itu juga mengajak seluruh elemen dan ormas Islam mewaspadai dan mengkampanyekan pilih pemimpin yang seakidah.(m15)
Banyak Balon Perseorangan Hanya Satu Calon Perseorangan Serahkan Dukungan Ke KPUD Bakal Tidak Lolos Verifikasi Pilkada Madina
MEDAN (Waspada): Kom i s i P e m i l i h a n Um u m Daerah Sumut memprediksi banyak bakal calon (balon) perseorangan dalam sejumlah pilkada di Sumut bakal tidak lolos verifikasi dukungan. Karena hasil verifikasi sementara, PPK dan PPS banyak menemukan bukti dukungan yag tidak memenuhi syarat. “Sangat besar kemungkinan banyak bakal balon persorangan yang dicoret karena gagal dalam verifikasi dukungan,” kata Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution kepada wartawan di Medan, Minggu (31/1). Irham menjelaskan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS) saat ini sedang melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan untuk pilkada Medan, Binjai, Sergai, Tebing Tinggi, Asahan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Pakpak Bharat, Pema-
tangsiantar dan Tobasa yang akan berlangsung Mei-Juni 2010. Namun katanya, berdasarkan laporan sementara dari PPK/ PPS, masyarakat dan media, ternyata banyak dukungan yang tidak memenuhi syarat sehingga dinggap batal. Seperti duplikasi atau dukungan ganda, kemudian Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah kadaluarsa, bahkan ada dukungan palsu, karena setelah dikonfimasi ternyata yang bersangkutan mengaku tidak pernah memberikan dukungan. Irham mengatakan, yakin dengan laporan hasil verifikasi yang dilakukan PPK/PPS tersebut. “Sebab kami juga sudah mengingatkan PPK/PPS pengujian secara materil untuk mengetahui kebenaran dukungan harus dilakukan secara teliti dan cermat. Karena imbasnya bisa sistematik dan massif. Apalagi ada konsekuensi pidana dan pelanggaran kode etik,” tambahnya.
Dijelaskannya, sanksi pidana bagi penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPUD kabupaen/ kota yang tidak secara sungguhsungguh melakukan verifikasi faktual dukungan balon perseorangan diatur dalam pasal 15 UU No.12/2008 tentang pemerintahan daerah. Karena itu, Irham mengingatkan jika ternyata KPUD kabupaten/kota tetap meloloskan pasangan balon dengan dukungan fiktif, maka dipastikan akan ketahuan. Sebab sudah banyak laporan yang masuk ke KPUD Sumut. “Untuk itu, kita minta hatihati dan jangan sampai terbuka celah negosiasi antara tim sukses dengan penyelenggara di tingkat bawah, terutama bagi kabupaten/kota seperti Medan, Binjai, Serdangbedagai dan sebagainya yang saat ini hamper mendekati batas akhir verifikasi faktual,” kata dia. Sebelumnya banyak laporan pengaduan masyarakat me-
nyatakan bahwa KTP dan tanda tangannya dicatut balon perseorangan. Bahkan KTP balon walikota Medan dari Maulana Pohan turut dicatut. Saat itu dirinya dihubungi pihak Kelurahan Sukadamai, Medan Polonia mempertanyakan apakah dirinya mendukung salah satu pasangan balon perseorangan. Hal sama dialami Cintra Isabela Simbolon, 23, warga Jl. AR Hakim Gang Sukmawati Lingkungan VIII Kelurahan Pasar Merah Timur Medan Area mengaku tak mengetahui kalau KTP nya masuk menjadi salah satu pendukung pasangan balon perseorangan. Informasi tersebut diterimanya dari salah satu PPS Kelurahan Pasar Merah Timur. Ini juga dialami Jamali, 68, warga Jl Air Bersih, Kec. Medan Kota. “Saya belum pernah menyerahkan KTP mendukung calon perseorangan, tetapi mendapat laporan dari panita pilkada telah
KPU Harus Jujur Laksanakan Verifikasi MEDAN (Waspada): KPU Kota Medan harus jujur dan adil dalam melaksanakan verifikasi dukungan calon perseorangan yang saat ini sedang berlangsung. KPU sebagai pelaksana pilkada harus mengedepankan kejujuran dengan fakta yang ada. “KPU harus jujur dan benarbenar melakukan verifikasi faktual. Saat ini sudah kita ketahui banyak ditemukan kesalahan dalam melakukan verifikasi. Salah satu contoh, temuan fotocopy dukungan ganda. Untuk itu, KPU harus bersikap adil dan berani menggagalkan calon perseorangan bila tidak memenuhi persyaratan,” kata Ketua
Panwas Pilkada Kota Medan, M Aswin kepada Waspada, Minggu (31/1) di Medan. Aswin menyebutkan, banyak temuan di lapangan soal verifikasi bermasalah yang dilaksanakan PPS. Untuk itu KPU harus turun ke lapangan dalam pelaksanaan verifikasi. Dikatakan, meski pihakya belum diterima KPU sebagai Panwas Pilkada Medan, namun mereka tetap bekerja karena telah dilantik Bawaslu beberapa waktu lalu. “KPU jangan hanya melihat pelaksanaan verfikasi dukungan saat ini, namun harus turun ke lapangan. KPU harus melihat kinerja PPS sebaga bawahan-
nya,” ucap Aswin. Dipaparkan, proses verifikasi faktual yang dilakukan saat ini sangat rentan dengan permainan. Karenanya KPU jangan hanya menerima laporan PPS. “KPU jangan menunggu bola, tapi harus menjemputnya, dengan melakukan cross ceck kinerja PPS, apakah benar atau tidak. Itu baru namanya petugas pilkada,” ujarnya. Terkait belum diterimanya dia sebagai Panwas Pilkada Kota Medan, Aswin menjawab tidak ada masalah. Menurut dia, tidak ada undang-undang mengharuskan KPU mengakui Panwas yang baru dilantik. “Panwas itu dilantik Bawaslu, bukan KPU.
Jadi tidak perlu adanya pengakuan-pengakuan KPU.” Sudah Verifikasi Anggota KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas Pandapotan Tamba mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan tahapan-tahapannya. “Sampai saat ini KPU tetap tidak mengakui Aswin sebagai Panwas Pilkada Medan. Untuk itu, tidak ada kapasitasnya berbicara bahwa KPU harus jujur dalam verifikasi faktual. Kalau memang dia (Aswin-red) menemukan kesalahan, silakan surati Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu menyurati KPU,” kata dia.(h10)
Anggaran Pilkada T. Balai Bakal Rampung TANJUNGBALAI (Waspada): DPRD Kota Tanjungbalai akan menyelesaikan pembahasan dan penetapan anggaran pilkada, 26 Agustus 2010. “Pembahasan diprediksi rampung minggu ini. Kita tidak mau masyarakat dirugikan,” kata Wakil Ketua DPRDTanjungbalai, Surya Darma AR dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Hakim Tjoa Kian Lie kepada Waspada, Selasa (27/1), terkait pilkada Tanjungbalai terancam gagal akibat anggarannya belum ditetapkan. Hakim dan Surya mengatakan, KPUD Tanjungbalai tidak perlu khawatir untuk pelaksanaan pilkada 2010. Disinggung jumlah anggaran yang diajukan KPUD, Hakim
mengaku belum mengetahuinya. Akan tetapi, dalam Kebijakan Umum APBD 2010 yang diajukan eksekutif Rp6 miliar untuk KPUD, Rp1 miliar untuk pengamanan dan Rp 1 miliar untuk Panwas. Seandainya anggaran belum ditetapkan, lanjut Hakim, tetap tidak mengganggu tahapan pilkada, dengan syarat telah diperoleh kesepakatan tentang pagu anggaran untuk pelaksaan pilkada. “Jika belum ditetapkan, tapi kesepakatan tentang pagu anggaran sudah terealisasi, tidak ada masalah. Artinya dana boleh di dahulukan dengan jumlah di bawah pagu anggaran yang telah disepakati,” jelas Hakim. Hanya saja, menurut Hakim, sebaiknya KPUD segera
menyiapkan RAB yang efisien sesuai kebutuhannya dengan pertimbangan kondisi wilayah dan berdasarkan ketentuan pelaksaan pilkada yang diatur UU No. 12 Tahun 2008. Di antaranya, jelas Hakim, KPUD harus mempertimbangkan aturan dalam UU itu tentang persyaratan jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 600 pemilih. “Harapan kita, anggaran pilkada melalui uang rakyat ini dapat digunakan seefisien mungkin. Dan, sekali lagi, KPUD tak perlu khawatir sepanjang RAB itu riil, efesien dan efektif,” pungkas Hakim dan Surya. Sebelumnya, pilkada di Kota Tanjungbalai yang direncanakan 26 Agustus 2010 terancam gagal karena anggarannya be-
lum dibahas, apalagi disahkan. Informasi dihimpun, pembahasan anggaran belum terlaksana akibat lambannya pembentukan alat kelengkapan dewan, imbas dari panjangnya proses penetapan dan pelantikan pimpinan defenitif DPRD Kota Tanjungbalai. “Kita khawatir proses pilkada akan terhambat, sebab sampai hari ini anggarannya belum disahkan. Jika tidak ada anggaran, kita tidak akan mampu melaksanakan pilkada,” kata Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga KPUD Tanjungbalai, Amrizal didampingi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM Irfan Nasution kepada Waspada, Selasa (26/1). (a37)
KPU Tetap Tak Akui Panwas L. Batu Versi Bawaslu RANTAUPRAPAT (Waspada): KPU Pusat, KPUD Provinsi Sumatera Utara dan KPUD Kabupaten Labuhanbatu bersikeras tidak mengakui Panita Pengawas (Panwas) Pilkada Labuhanbatu versi Bawaslu. Ketua KPUD L. Batu, Suhari menegaskan itu saat sosialisasi tatacara pencalonan pilkada 2010, Rabu (27/1) di Gedung Nasional Rantauprapat. “KPU Pusat, KPUD Sumut dan KPUD Labuhanbatu tetap tidak mengakui Panwas pil-
kada Labuhanbatu yang dilantik Bawaslu beberapa waktu lalu, karena tidak sesuai UU No. 27 Tahun 2007 tentang penyelanggara pemilu,” ujarnya. Karena panwas pilkada Labuhanbatu belum ada, kata Suhari, diminta kepada DPRD L. Batu segera membentuk panwas pilkada. Karena sesuai UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah, DPRD berwenang membentuk panwas pilkada.
Suhari juga menjelaskan, sesuai Keputusan KPU L. Batu No. 09/Kpts/KPU-LB002.434781/TAHUN 2009 tentang tatacara pencalonan, partai politik (parpol) dapat mendaftarkan pasangan calon bupatiwakil bupati jika memperoleh kursi 15% dari jumlah DPRD. Bisa juga apabila parpol memiliki suara sah 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah dari pemilu legislatif Selain itu, pasangan calon dapat didaftarkan ke KPU oleh
gabungan parpol yang memiliki kursi di DPRD. Bisa juga oleh gabungan parpol yang memiliki kursi di DPRD dengan gabungan parpol yang tidak memperoleh kursi di DPRD. Bisa pula gabungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD. Untuk pasangan calon dari perseorangan, dapat mendaftar jika memenuhi dukungan 5 persen penduduk dari 250.000500.000 jumlah penduduk di satu kabupaten, dengan bukti dukungan.(a27/c01)
PANYABUNGAN (Waspada): Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menyerahkan daftar dukungan perseorangan ke KPUD Kabupaten Mandailing Natal hingga berakhirnya masa pendaftaran Minggu (24/1) hanya satu pasangan, yakni Zulfarmin Lubis - Ongku Sutan Nasution. “Sampai akhir pendaftaran Minggu (24/1) malam, hanya satu pasangan calon bupati dan wakil bupati menyerahkan daftar dukungan perseorangan,” ujar Ketua KPUD Madina, Jefri Anthoni kepada Waspada, Senin (25/1). Didampingi Sobir Lubis dan Hollad Lubis, dia menjelaskan, jumlah dukungan disampaikan calon perseorangan sekurangkurangnya 5 persen dari jumlah penduduk Madina sekira 427.637 jiwa, sehingga jumlah dukungan yang harus didaftarkan 21.382 pemilih. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai perundang-undangan. Surat keterangan tanda penduduk bisa berupa KTP sementara, kartu keluarga, paspor dan surat keterangan domisili dikeluarkan lurah, kepala desa, camat atau sebutan lainnya. Berdasarkan rekapitulasi dukungan tiap kecamatan lanjut Jefri, pasangan Zulfarmin Lubis dan Ongku Sutan Nasution telah menyerahkan jumlah dukungan 22.863. “Kita dapat menerimanya sebab telah melebihi jumlah ditetapkan,” kata dia.(a24)
Adlina Calon Kuat PDIP L. Batu RANTAUPRAPAT (Waspada): Hingga saat ini masih Hj Adlina T Milwan bakal calon (balon) bupati Labuhanbatu yang mendaftar di PDIP Kabupaten Labuhanbatu, dan merupakan calon kuat menaiki ‘perahu’ merah tersebut. Demikian informasi dari internal PDIP kepada wartawan, Selasa (26/1) di Rantauprapat. Namun, meski sudah diusulkan DPC PDIP L. Batu ke DPP PDIP Jakarta, nama Adlina masih akan melalui beberapa tahapan sebelum mendapat rekomendasi sebagai cabup. Ketua DPP PDIP, Firman Jaya Daely yang hadir saat Konfercab PDIP di Hotel Rantauprapat, ditemui wartawan mengakui hal itu. Tetapi katanya, sosok Adlina masih harus mengikuti banyak tahapan lain yang akan dilakukan partai. Dijelaskan, di PDIP sudah ditentukan proses seleksi calon yang akan diusung dan tahapan penjaringan cabup dilakukan secara terbuka untuk umum. “Pendaftaran terbuka untuk umum dan terhadap cabup yang mendaftar akan dilakukan survei di lapangan.” Sebab katanya, sebelum diberikan rekomendasi dari partai, sosok yang akan diusung mesti benar-benar memiliki potensi. Meski saat ini Adlina memiliki tingkat popularitas relatif tinggi, tetapi partai akan kembali melakukan survei lanjutan.(a27)
Verifikasi Pasangan Syahrizal-Petrus Dihentikan PEMATANGSIANTAR (Waspada): Karena ketidaklengkapan berkas, verifikasi faktual terhadap dokumen surat dukungan dari pasangan independen bakal calon walikota Pematangsiantar, Syahrizal dan wakil walikota Petrus Yusuf dihentikan KPUD Kota Pematangsiantar. Dihentikannya verifikasi itu sesuai surat KPUD Pematangsiantar No:270/914/KPU-PS/2010 tertanggal 25 Januari 2010 ditujukan pada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) seluruh Pematangsiantar. Dalam surat ditandatangani Ketua KPUD Rajaingat Saragih, disebutkan, pelaksanaan verifikasi dukungan dari pasangan Syahrizal-Petrus melalui jalur perseorangan agar dihentikan untuk proses selanjutnya. Rajaingat Saragih kepada wartawan, Selasa (26/1) membenarkan adanya surat KPUD agar verifikasi dihentikan, karena berkas pasangan itu tidak lengkap. “Saat penyerahan berkas dokumen surat dukungan, seharusnya diberikan dalam bentuk soft copy (data di flashdisc) dan hard copy (bentuk kertas). Namun hingga kemarin, Senin (25/1) soft copy belum ada diberikan. Sementara hal itu menjadi alat kontrol bagi KPUD dalam melakukan verifikasi faktual. “Untuk sementara verifikasi dihentikan, karena biasanya KPUD bekerja dalam bentuk dokumen tertulis,” kata dia. Di tempat terpisah, Petrus Yusuf mengaku tidak mengetahui adanya surat meminta verifikasi terhadap pihaknya diberhentikan, termasuk alasannya. “Kami tidak ada menerima surat pemberitahuan sebelumnya,” ujarnya . (a14)
Konsep Tenang Malem Tarigan Lindungi Masyarakat MEDAN (Waspada): Calon walikota Medan, Tenang Malem Tarigan sudah mendaftar ke Partai Demokrat dan berkoalisi dengan 23 partai. Dia menyatakan serius menjadi calon walikota dan bertekad membangun kota Medan dengan konsep melindungi masyarakat. Dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) itu memberi contoh, membangun pasar dan perumahan, jangan sampai mengorbankan rakyat. Pasar tradisional harus tetap dipertahankan karena masih banyak masyarakat mencari makan disana. “Kalau masyarakat nganggur akan ada kerawanan sosial,” kata dia. Dia juga tidak setuju hanya pedagang kaki lima saja yang ditertibkan, tetapi pedagang kaya juga harus ditertibkan. Misal showroom mobil banyak membuat macet seperti di Jl. Glugur dan Jl. Nibung. Pemilik ruko banyak berbengkel dan bertukang di depan rukonya sehingga membuat macet jalan. Menyangkut dukungan, Direktur AMIK MBP Medan itu menyebutkan, masyarakat Karo dan akademis sudah serius mendukungnya.(m41)