C4
Sumatera Utara
PNPM Mandiri Pedesaan Dongkrak Pendapatan Warga Sosopan SIBUHUAN (Waspada): Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) Mandiri pedesaan dianggap mampu mendongkrak pendapatan per kapita warga Kec.Sosopan, Kab. Padanglawas, yang telah berhasil membina warga dengan tanaman holtikultara. Naiknya pendapatan itu dirasakan warga terutama saat harga cabai yang bertahan hingga Rp52.000 per kg di pasar tradisional Sibuhuan dan pasar kecamatan lainnya. Kecamatan yang diproyeksikan menjadi kawasan “Berastagi Palas”telahmemiliki11kelompoktaniyangsetiapkelompokberanggotakan 10 orang dan seluruhnya memiliki lahan dengan tanaman cabai dan tomat yang saat ini sedang panen. Sedangkan pola tanam yang diterapkan yakni pola tanam berkesinambungan dimana dalam satu lahan dibagi menjadi empat musim tanam dan tiap musim tanama terdiri dari 1.100 batang cabai dan tomat, sehingga tiap tiga bulan mengalami masa panen. “Keberhasilan ini berkat bantuan bergulir yang diberikan PNPM Mandiri kepada tiap kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang pengurusnya juga dari kaum perempuan,” ujar Ketua Kelompok SPP Desa Sihaporas Ummi Kalsum di Sibuhuan, Jumat (4/2). Dikatakan,merekatelahmendapatkankemudahanmendapatkan modal usaha untuk penanaman yang dimulai pada Maret hingga Juni 2010 yang pada saat itu diprediksi mendapatkan hasil dengan harga yang menguntungkan. Dana yang diberikan kepada setiap anggota hanya sebesar Rp950.000, kemudian dipandu FasilitatorTehnik (FT) yang membimbing mereka mulai dari pola tanam dan pola perawatan serta penggunaan lahan. “Alhamdulillah tiap anggota kelompok kini memiliki rata-rata keuntungan Rp15 juta dan bahkan bannyak di antaranaya menda-patkan Rp20 juta lebih,” ujarnya.(a34)
Kadisdik Madina Diminta Tindak Kasek SDN Tambangan Jae PANYABUNGAN(Waspada):KepalaDinasPendidikanMandailing Natal Musaddad Daulay diminta menindak tegas oknum Kepala Sekolah SD Negeri 142632 Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan berinisial M yang tidak disiplin dan telah bertahun-tahun tidak memperdulikan kelangsungan proses belajar mengajar anak-anak di sekolah itu. “Kepala Dinas Pendidikan Madina harus segera menindaklanjuti keluhan para orangtua murid tersebut. Tindakan tegas sudah pantas diberikan kepada oknum kepala sekolah itu, karena sudah pernah dilaporkan oleh pihak sekolah akibat ulahnya yang jarang masuk kantor untuk mengajar,” ujar Kepala Bagian Humas Pemkab Madina M.Taufik Lubis, Jumat ( 4/2). Kata dia, tindakan oknum kepala sekolah sangat disesalkan, karenanya Dinas Pendidikan Madina jangan hanya diam saja tanpa reaksi. Selain itu, katanya, pihak Inspektorat Madina juga diharapkan menelusuri indikasi pembayaran gaji kepada oknum kepala sekolah yang jarang masuk itu. Sementara anggota DPRD Madina asal dapem Mandailing Julu Zubeir Lubis juga sangat menyesalkan Dinas Pendidikan Madina yang tidak ambil peduli dan memberikan tindakan apa-apa terhadap oknum kepala sekolah yang jarang masuk itu, padahal sudah jelas menghancurkan masa depan anak-anak di daerah itu. Kepala Sekolah SD Negeri No 142632 Tambangan Jae Miswar yang sudah berulangkali ingin dikonfirmasi di sekolah itu hingga kini belum berhasil, karena tidak berada di tempat. (a28)
Pemakai Dan Bandar SS Diamankan KABANJAHE (Waspada): Satuan Narkoba Polres Tanah Karo mengamankan B alias Meksi,32 warga jalan Jamin Ginting Kec Kabanjahe dan bandarnya KVS,32 warga Pijer Podi Medan Senin(7/ 2) pemakai dan sekaligus penjual narkoba psitkotropika jenis shabushabu dari lokasi yang berbeda.. Penagkapan kedua tersangka bermula dari tertangkapnya B alias meksi sekira pukul 01.00 dengan barang bukti paket 1 SS seberat 0,1gram alat alat bong dan 1 handphone, 1 unit sepeda motor Honda yang digunakan tersangka saat melintas di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe. Tersangka terlihat gugup, hingga petugas lansung menghentikan kendaraanya. Setelah dilakukan pemeriksaan petugas melihat ada keanehan ke arah mulut tersangka yang terlihat terkesan menutupnutupi hinggga petugas menyuruhnya untuk membuka mulut. Hasilnya dari dalam mulutnya petugas menemukan 1 bungkus kecil paket SS petugas langsung membawanya ke komando. Setelah petugas melakukan pengembangan dari mana diperoleh SS B, dengan rasa ketakutan dibelinya dari temannya KVS. Kapolres Tanah Karo AKBP Agung Prastyoko SH, melalui Kasat Narkoba AKP Azhar didampingi Kaurbin Ops Narkoba Aptu Agus Karyono Hrp kepada Waspada membenarkan. Kedua tersangka B alias Meksi dan KVS beserta barangbukti sudah diamankan. (c10)
Pembangunan Jembatan Tano Ponggol Mendesak SAMOSIR (Waspada) : Untuk mendukung kelancaran transportasi Ring Road Samosir, Dinas JJ Provsu tahun 2010 telah merealisasikan anggaran pembangunan 9 unit jembatan sebesar Rp 37 miliar dari pagu Rp 50 miliar di sepanjang Ring Road Samosir yang dilaksanakan PT Sabaritha Perkasa Abadi. Pembangunan 9 unit jembatan ini sempat mengalami hambatan akibat harus berhadapan dengan masyarakat sekitar proyek pembangunan jembatan yang mengingikan adanya ganti rugi baik untuk pembebasan lahan maupun untuk jalan pintas, namunj semua kendala dapat diatasi dengan baik. Hal ini dikatakan Direktur PT Sabaritha Perkasa Abadi Ir Luhut Matondang menjawab Waspada, pekan lalu. Bila9unitJembatanRingRoadselesaidikerjakanpadapertengahan tahun 2011 , berarti Pemkab Samosir tinggal menunggu satu lagi PembangunanJembatanyangnilainyadiperkirakanmencapaipuluhan miliar, yakni Jembatan Tano Ponggol yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir Jembatan Tano Ponggol dibangun semasa penjajahan Belanda, dansaatinisudahterjadipendangkalansehinggakapalmotortradisional maupun kapal Wisata sulit melewati terusan Tano Ponggol. Bupati Samosir Ir Mangindar Simbolon kepada Waspada di rumah Dinas Bupati Samosir juga sudah mengisyaratkan biaya pemindahan JembatanTano Ponggol sudah ada, hanya masih masih alot terhadap pemindahan bangunan dan pengalihan jalan. Ditambahkan Sembiring, pihak PT SPA diberi waktu 560 hari (21Desember2010–21Juni2011)untukmenyelesaikanpembangunan 9 Jembatan dengan perincian panjang jembatan sekira 24 m, lebar sekira 8 m, trotoar sekira 0,5 m, dilapisi aspal hotmix, Sedangkan tebal fondasi 75 cm x 1 m, kedalam dari Nol/aspal 6,40 m. (c11)
Pemkab Dairi Serahkan Bantuan Terhadap Korban Kebakaran SIDIKALANG (Waspada): Wakil Bupati Dairi, Irwansyah Pasi, SH di dampingi kabag Kesra,Ospen Sitinjak, Kabag Humas Erika Hasibuan dan TP PKK, menyerahkan bantuan berupa beras, Indomie dan uang tunai kepada korban kebakaran,Senin (7/2). Kebakaran tersebut terjadi, Sabtu (5/2) pukul 08:30, menghanguskan12unitrumahtokosemipermanendijalanBoangSidikalang.Selain rumah yang terbakar, puluhan rumah lainnya berlokasi bersebelahan dengan kebakaran, sempat dirusak, juga mendapat bantuan. CamatSidikalangDrsJunihardiSiregarmelaporkan,akibatkejadian itu para korban cukup banyak mengalami kerugian.Selain barang ikut hangus, juga terjadi penjarahan dilakukan orang yang berpura pura membantu.Hal itu ketahuan, setelah banyak mengaduan yang masuk ke posko, ujar camat. Wakil Bupati mengatakan, bantuan yang diserahkan Pemerintah Dairi,agarjangandilihatdarijumlahnya,sebabitulahkemampuan..Kami masih berupaya menghubungi pemerintah Provinsi, agar turut serta memberikan bantuan, ujar Pasi. (a20)
WASPADA Selasa 8 Februari 2011
Organisasi Pemuda Desak KNPI Sumut Bentuk DPD Paluta GUNUNGTUA (Waspada) : Sejumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Padanglawas Utara meminta dan mendesak kepada DPD KNPI Sumatera Utara (Sumut), agar segera memfasilitasi pembentukan DPD KNPI Paluta sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Perludibentuk,sebagaitempatmembentuk pemuda yang berkualitas dalam kehidupan demokratis,” ujar Amas Muda Siregar, Ketua Komisi I DPRD Paluta yang juga Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Paluta, Minggu, (5/2) di Gunungtua, ketika menyikapi masalah KNPI di Paluta. Dikatakannya, keberadaan KNPI di Paluta sangat diharapkan kehadirannya di tengah elemen pemuda maupun OKP sebagai wadah berhimpun. “Tidak adanya KNPI di Paluta, sangat merugikan eksistensi pemuda di daerah itu sendiri, dimana KNPI berfungsi sebagai laboratorium kader pemimpin dan wadah partisipasi generasi
Waspada/Alpin Lubis
SULITKAN WARGA: Jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Laru-Tambangan di Kecamatan Tambangan, Kab. Mandailing Natal sangat memprihatinkan. Selain tanah liat kalau hujan turun badan jalan akan digenangi air, sehingga cukup menyulitkan bagi pengguna jalan.
Hakim Tolak Praperadilan Dugaan Korupsi PS Sidimpuan P.SIDIMPUAN (Waspada): Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan Tommy Manik, SH dalam amar putusannya menolak seluruh permohonan praperadilan tersangka perkara dugaan korupsi Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan, HAN, Senin (7/2). Menurut hakim, permohonan pemohon tidak dapat diterima karena lemah atau kurang berdasar. Kemudian sudah memasuki ranah pokok perkara (aquo). Sehingga secara keseluruhan permohonan praperadilan atas proses penahanan HAN itu ditolak. “Dalam permohonan praperadilan ini, hakim hanya menilai sah atau tidaknya administrasi penahanan yang dilakukan Jaksa terhadap tersangka dugaan korupsi PS Sidimpuan, HAN,” kataTommy memulai persidangan. Pada persidangan itu, pemohon HAN, diwakili kuasa hukumnya Syamsir Alam Nasution, SH, Hendra Pardamean Nasution, SH, M Irsandi Nasution, SH dan Parwan Bangun Harahap SH. Sedangkan termohon diwakili Jaksa Sartono Siregar SH, Indra Zamach Syari, SH. Dalamamarputusanpermohonan praperadilan No: 01/Pid/
Pra/2011/PN-Psp itu hakim mengatakan, alasan pemohon tentang tidak sahnya penahanan karena status HAN di PS Sidimpuan adalahWakil Manejer dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dibuat Jaksa, tidak dapat diterima atau ditolak. Karena pada prinsipnya HAN adalah seorang PNS dan status itu tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Sehingga walaupun di PS Sidimpuan menjabatWakil Manejer, namun status PNS-nya itu tetap melekat pada dirinya. Hakim berpendapat alasan ini tidak mempengaruhi proses penyidikan dugaan korupsi. Mengenai perbedaan kode surat perintah penyidikan, antara Print-04/N.2.20/Fd.1/07/2010 tanggal 20 Juli 2010 dengan Print04/N.2.20/Dek.3/07/2010tanggal 20 Juli 2010, juga ditolak hakim. Karena tidak menjadi masalah atau tidak mempengaruhi proses penyidikan pokok perkara. Permohonan tentang penahananyangtidakdidahuluiterbitnya surat penangkapan, juga ditolak. Karena menurut hakim, penahanan itu sah apabila sudah memiliki bukti dan persyaratan yang cukup menurut hukum. Karena dalam jawabannya, Jaksa telah menegaskan penahanan dilakukan karena tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, melarikan diri, ataumenghilangkanbarangbukti. “Hakim menilai, alasan itu
sudah kuat. Sehingga penahanan yang dilakukan Jaksa terhadap HAN sebagai tersangka dugaan korupsi PS Sidimpuan sudah sah secara hukum. Sehingga permohonan pemohon ditolak,” sebut hakim. Tentang permohonan yang menyebutkan tidak jelas atau kaburnya sangkaan Jaksa terhadap HAN, juga ditolak hakim. Demikian juga dengan belum diperiksanya saksi-saksi namun HAN sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Hakim juga menolak permohonan pemohon yang menyebut perkara tersebut bukanlah tindak pidana korupsi tapi tindak pidana umum. “Majelis hakim menolak semua permohonan itu karena sudah memasuki materi pokok perkara atau sudah melampaui hal-hal yang diatur dalam acara praperadilan,” katanya. Mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) sebagaimana disebutkan pemohon dalam permohonannya, ditolak hakim. Karena menurut hakim, SPDP itu benar adanya dan sudah ditunjukkan termohon (Jaksa) dalam persidangan. Hakim menghukum pemohonmembayarbiayayangtimbul pada perkara ini kepada negara, denganjumlahnihilrupiah,”sebut Tommy didampingi Panitera Pengganti,MangaraHutapea,SH. (a27)
Silpa Rp60 M Pemkab Palas Disesalkan SIBUHUAN (Waspada): Ketua Fraksi PDIP Idahan Hasibuan dan Ketua Fraksi PPP Samson Fareddy Hasibuan DPRD Padanglawas (Palas) menyesalkan tingginya angka sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) APBD 2010 yang mencapai Rp 60 M. “Silpa sebesar Rp 60 miliar sesuai dengan laporan Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Sementara (KUAPPS) terhadap rencana penyusunan APBD 2010,” ujar Idaham bersama Samson di gedung dewan Sibuhuan, Senin (7/2). Silpa,katamereka, umumnya dari penundaan program kegiatan yang hingga akhir tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti Dinas Pekerja-
an Umum Daerah Padanglawas yang menyisakan silpa sebesar Rp7 miliar lebih Dikatakan Idaham, masih adanya silpa, menunjukkan kurangnnya perencanaan kegiatan, yangintinya,mereka(SKPD) tidak bisa memanfaatkan anggaran yang sudah disediakan pemerintah pusat. Sementara Samson menyebutkan, tingginya Silpa disebabkan kinerja SKPD yang buruk. “Sangat disesalkan, karena APBD hanya sekira Rp 420 miliar, namunsilpamencapaiRp60miliar,” ujarnya. Dicontohkan gagalnya pembangunan jembatan dan bronjong di Kec. Sosa serta perbaikan Rambin (Titi gantung) Saba Hotang yang sangat dibutuhkan
warga sebagai jalur tansportasi. Dikatakan, besarnya dana Silpa,menunjukkanperencanaan dan pelaksanaan pemerintah dalam mensejahtrakan masyarakat tidak maksimal.“Wajar jika ada Silpa, tapi jumlahnya harus kecil dan kalau sampai mencapai Rp 60 miliar sudah sangat disayangkan, “ tegasnya. Dia mencontohkan, bila 2010 dana masih dapat membangun tiga unit jembatan, maka pada tahun 2011 ini hanya mampu membangun dua setengah unit. Mereka menegaskan menegaskan, jika pada tahun-tahun mendatangmasihadadanaSilpa, maka DPRD Padanglawas akan membentuk Pansus untuk mengusut dana itu. (a34)
pemuda sebagai mitra dalam pembangunan daerah,” tuturnya. Selain itu, ditambahkannya, dengan difasilitasinya pembentukan KNPI Paluta oleh DPD KNPI Sumut, dapat menghindari terkotakkotaknya organisasi pemuda dan ormas serta mencegah permainan tidak fair dari oknumoknum tertentu di wadah organisasi kepemudaan di Paluta. Ketua DPC Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Padanglawas Utara Rustam Harahap mengharapkan eksistensi organisasi tersebut di daerah ini, karena di yakini hal itu dapat bermanfaat dalam pemanfaatan generasi muda dalam pembangunan daerah ini. Ketua DPK MPI Padanglawas Utara Nuhrom Ahadi Siregar menegaskan siap bekerjasama dengan KNPI nantinya, untuk mewujudkan pemudayangkreatifbergunabagidaerah,bangsa dan negara. (a35)
KNPI Sumut Sesalkan Ucapan Irwansyah Nasution MEDAN (Waspada): DPD Komite Nasional PemudaIndonesiaSumateraUtara(KNPISumut) menyesalkan ucapan Irwansyah Nasution mengaku sebagaiWakil Ketua KNPI Sumut yang menolak dilaksanakannya Musda KNPI Madina direncanakan pada 8 Februari 2011. Ketua KNPI SumutYasir Ridho Lubis melalui Wakil Ketua Sugiat Santoso, Bendahara Indra Mada Ritonga dan Wakil Bendahara Joko Afif Budiono mengatakan kepada Waspada di Medan, Senin (7/2). Kata Sugiat Santoso, Irwansyah Nasution yangmengatasnamakanwakilketuaKNPISumut tidak ada hak menolak Musda. Statemennya di media massa yang mengatakan Ketua KNPI Sumut Yasir Ridho Lubis diktator dalam memimpin organisasi dinilai Irwansyah telah membuat pembohongan publik. Pada saat pertemuan informal dikediaman ketua KNPI Sumut belum lama ini, bahwa Irwansyah-lahyangmendesaksiapayangmenjadi ketua dan sekretaris KNPI Madina. Sementara
ketua bersifat demokratis memberikan kebebasan kepada peserta, siapa yang mau maju untuk menjadi ketua KNPI Madina 2011-2013. Jadi, Yasir Ridho tidak ada mengintervensi atau mengintimidasi apalagi memaksa, ujar Sugiat. Secara terpisah Korda KNPI Madina Jasrul Lubis juga menyesalkan pernyataan individu dari Irwansyah Nasution, karena Irwansyah tidak termasuk dalam salah satu Korda Madina. Sugiat bertanya, kepada Irwansyah Nasutiion yang mengatas namakan OKP mana dia berbicara? WakilketuabidangOKK(OrganisasiKeanggotaaan dan Kaderisasi) Joni Koto, mengatakan statemen Irwansah Nasution bisa membuat image yang tidak baik terhadap wadah organisasi pemuda di Sumatera Utara. “Masalah ini akan dibahas dalam rapat internal DPD KNPI Sumut sekaligus memberi peringatan keras terhadap sub ordinasi pernyataan Irwansyah Nasution,” demikian Joni Koto.(m24)
Pemkab Palas Diminta Tidak Terbuai Dengan Kemewahan SIBUHUAN (Waspada) : Pemkab Padanglawas diminta untuk tidak terbuai dengan kemewahan, dengan memperkaya diri tanpa memperhatikan penderitaan rakyat. Demikian kata Ketua Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah (NIMMAH) Padanglawas Irham Habibi Harahap, M.Yakub Hasibuan dan Ahmad Rifai Rangkuti pada aksi demo di depan kantor Bupati dan DPRD Padanglawas, Senin (7/2). Padahal Kabupaten Padanglawas sebagai daerahotonombaruyangmemilikiluas+3.892,74 km2 dengan jumlah penduduk 233.933 jiwa yang terbentuk berdasarkan UU no 38 tahun 2007, pada intinya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan dengan terbentuknya Padanglawas menaruh harapan besar bagi masyarakat terwujudnya perubahan, serta kemajuan pembangunan di berbagai sector, apalagi didukung potensi kekayaan sumber daya alam yang begitu besar.
Tetapi kenyataannya pemerintahan di Padanglawas hasil pilihan rakyat, Bupati Palas Basyrah Lubis dan wakil Bupati H. Ali Sutan Harahap sampai saat ini belum melihat wujud harapan masyarakat tersebut. Termasuk pembangunan sarana prasarana yang menopang perekonomian dan kehidupan masyarakatbelummengalamiperubahan.Belum lagi keadaan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, sementara kondisi pertanian tidakmendapatperhatianseriusdaripemerintah. Dimana lahan pertanian tiap tahun mengalami kekeringan akibat kurangnya sarana irigasi. Bupati Palas Basyrah Lubis dan wakil Bupati H. Ali Sutan Harahap kepada wartawan menanggapi pernyataan mahasiswa Alwasliyahitubahwa apa yang disampaikan diupayakan semaksimal mungkin, namun dengan usia pemerintahan Padanglawas yang tergolong masih muda, tentu akan akan menemui banyak tantangan. (a33)
Pemkab Tapsel Gelar Musrenbang RPJMD 2011-2015 P.SIDIMPUAN (Waspada): PemkabTapanuli Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 di aula SPMA, Jalan Perintis Kemerdekaan, Padangsidimpuan, Jumat (4/ 2). BupatiTapsel Syahrul M Pasaribu membuka langsung Musrenbang itu. Turut hadir Wakil BupatiTapsel Aldinz Rapolo Siregar, Ketua DPRD H Rahmat Nasution, Plt Sekdakab, Ahmad Ibrahim Harahap, Kabid Ekonomi Bappeda Pemprovsu Asmi Rizal Lubis. Juga hadir Ketua Komisi I DPRDTapsel, Haris Yani Tambunan, Ketua Komisi III DPRD Tapsel, Mahmud Lubis. Musrenbang ini melibatkan seluruh pimpinan SKPD, camat, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, agama, pemuda, organisasi, LSM, dan lainnya. Kata Bupati, kegiatan ini untuk menjaring danmenampungaspirasimasyarakat.Kemudian disinkronkan dengan visi misi bupati pada pecalonan Pilkada Tapsel kemarin. Lalu dibuat sebuah kesimpulan untuk dijadikan pola dan arah pembangunan Tapsel lima lima tahun ke depan. “Intinya, arah dan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah kabupaten selama lima tahun ke depan tidak berbeda dengan visi misi saya dan wakil bupati ketika pencalonan dulu,” katanya.
Adapun visi Syahrul pada pencalonan kemarin adalah menjadikan“Tapsel yang Maju, Sejahtera, Sehat, Cerdas, Beriman, dan Mandiri, Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangunan serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”. Misinya, meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan profesional dengan semangat harmoni keagamaan. Mengoptimalkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur sesuai potensi daerah, serta penguatan kelembangaan dengan semangat kerakyatan dan meningkaktan efisiensi serta efektifitas tata kelola pemerintahan dengan prinsip good governance. Dihadapanratusanpeserta,Bupatimengakui ada beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam memberhasilkan RPJMD nantinya.Yakni rendahnya aksesibilitas pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan, rendahanya pendapatan petani. Kemudianbelumoptimalnyapembangunan infrastruktur, bencana alam, minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD setiap tahunnya, belum terbinanya objek wisata andalan, kemiskinan, pengangguran. Kabid Ekonomi Bappedasu Asmi Rizal Lubis mengatakan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, enam bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik RPJMD daerah sudah harus ditetapkan. (a27)
Pemkab Madina Perlu Sikapi Keinginan Warga Lima Desa KEINGINAN sekitar 400 lebih kepala keluarga (KK) di kawasan lima desa di seberang Batang Gadis, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, agar jembatan gantung (rambin) menghubungkan wilayah itu dengan ibukota kecamatan Pasar Kotanopan diganti dengan kapasitas permanen (besi). Sudah sepantasnya disikapi sekaligus dipenuhi pemerintah setempat. Pasalnya, jembatan gantungitukelihatantidakpantas lagi menampung arus kendaraan yang cukup padat mengangkut hasil pertanian dan perkebunan
dari kawasan itu. Lain lagi masyarakat yang melakukan aktivitas ke luar daerah, tidak kalah pentingnya setiap hari ratusan anak sekolah melintasinya untuk mengecap pendidikan di berbagai sekolah disekitar kecamatan itu. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini, kondisi lantai jembatan yang panjangnya 50 x 2,5 M itu sudah sangat memprihatinkan akibat perangkat bahan perkayuannya rata-rata telah lapuk dan papan lantainya juga sudahbertanggalandarikerangka jembatan, pagar pengamannya centang perenang sehingga mengundang bahaya keselamatan bagi masyarakat yang melewatinya. “Kami sudah lama menginginkan jembatan gantung ini diganti dengan jembatan permanen (besi), karena keberadaanya
cukup vital sebagai penunjang perekonomian warga di sana dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka ke luar daerah, kalaupun ada jalan alternatif yang lain tidak memungkinkan karena jaraknya cukup jauh,” ungkap Haris Ahmad Nasution sebagai Sekretaris Desa Hutarimbaru Minggu ( 6/2). “Dalam beberapa minggu terakhir kami senantiasa dilanda kecemasan, karena lantai jembatan yang dimanfaatkan sebagai sarana penyeberangan sudah tidak mungkin lagi untuk dilalui, akibat lantainya patah dan berlubang,” ujarnya. Menurutnya, lantai dan tiang jembatan sudah banyak yang patah bahkan lapuk, kalau pengendera utamanya sepeda motor tidak hati-hati, bisa terpeleset dan langsung kecebur ke dalam
sungai. Dia menjelaskan, lantai jembatan yang patah sudah banyak diganti penduduk agar tetap bisa digunakan sebagai sarana transportasi. “Lantai dan tiangjembataninimemangsudah banyak yang patah dan kalau ada yang sudah lapuk dengan suka rela kami selaku warga disini berusaha memperbaikinya,” tambahnya. Kelima desa yang berada di seberang Batang Gadis itu, Hutapadang, Hutarimbaru, Gunungtua,SimandalomdanAekMarian. Selamainikawasanitubisamemproduksipuluhantonhasilperkebunan dan pertanian, utamanya karet, kulit manis, kemiri, coklat bahkan sayur-mayur, yang dipasarkan ke ibu kota kecamatan Pasar Kotanopan dan berbagai pasar lainnya di Madina. (a28)
Waspada-Munir Lubis
PERLU PERHATIAN: Jembatan gantung menghubungkan lima desa diseberang Batanggadis dengan ibu kota Pasar Kotanopan, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, perlu perhatian Pemkab Madina untuk menggantinya dengan jembatan permanen. Foto direkam, Minggu (6/2).