Berita Utama
2
MA Akan Tindak Majelis Hakim Perkara Asabri JAKARTA (Antara): Ketua Muda (Tuada) Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali segera mengambil tindakan tegas dengan pemberian sanksi terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang menyidangkan perkara Asabri. “Kalau memang terbukti, (MA) akan memberi sanksi,” katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin(4/1). Sebelumnya, dalam persidangan perkara PT Asabri dengan terdakwa Henry Leo dan Mayjen Purn Subarda Midjadja (mantan Dirut PT Asabri), majelis hakim mengabulkan permintaan jaksa penuntut umum (JPU), Suwandi Pribadi untuk menyerahkan sertifikat Plaza Mutiara kepada Tan Kian.
AP
Burj Dubai — gedung tertinggi di dunia — terlihat pada hari peresmian pembukaannya di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin (3/1).
Dubai Lupakan Krisis, Resmikan Pencakar Langit Super Burj Dubai DUBAI, Uni Emirat Arab (Waspada): Uni Emirat Arab Senin (4/1) meresmikan gedung pencakar langit supernya Burj Dubai — bangunan tertinggi di dunia — dengan harapan dapat mengalihkan perhatian internasional dari krisis finansial yang amat dalam dialami emirat di Teluk Persia. Peresmian Burj Dubai itu dimaksudkan akan dapat meningkatkan kembali optimisme bahwa perekonomian emirat kecil tersebut akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Ketika para pekerja menyelesaikan persiapan akhir bagi peresmian pembukaan bangunan bertingkat 160 itu Senin (4/1) malam, pihak pengembang mengumumkan tentang dana pembangunan AS$1,5 miliar. Setiap lantainya dibangun dengan biaya ratarata sebesar AS$9 juta. Ukuran ketinggian yang pasti menara itu tidak diberitahu, pihak pengembang Emaar Properties hanya mengatakan gedung itu tingginya lebih dari 800 meter. Mohammed Alabbar, pimpinan Emaar Properties mengatakan, penguasa Dubai akan mengumumkan ketinggian tersebut pada malam peresmiannya. Alabbar mengatakan menara yang menjadi simbol Dubai itu 90 persen sudah terjual dalam bentuk perumahan, perkantoran dan bentuk kegiatan penghuninya yang lain. Perekonomian Teluk yang maju pesat pada awal pembangunan gedung itu, kini banyak perusahaan yang terlilit hutang dan banyak gedung perkantoran besar saat ini sebagian besar kosong. Pihak pengembang gedung pencakar langit super tersebut menjelang peresmian pembukaannya berada di dalam suasana gembira luar biasa, seolah-olah mereka lupa atau sengaja melupakan krisis yang melanda Uni Emirat
Jawaban Problem Catur, TTS Dan Sudoku Dari Halaman Sport. Jawaban Problem Catur: 1. .........., Kg1. 2. Kc3 (cegah Me2+mat), GxK+ 3. bxG, Me2+mat.
Jawaban TTS: TTS Topik 1
B
Kasus & Peristiwa I
2
B
I
T
C
H
A
3
U 5
6
M
A
N
T
I 8
A
S
A
Y
R
I
A
9
N
A
T
Z
C
R
U
M A
S
S
A
A
11
D
R
L
D
I
E
I O
K
A
R O
N
R
N C
I
B
A
A
17
18
K
P
P R
A
T
Z
E
S
K
I
A
D
K
L
R
P P
O
U
9 8 2 1 5 7 4 3 6
4 1 5 6 3 2 7 9 8
6 2 3 7 4 1 5 8 9
5 7 4 3 9 8 1 6 2
N
L I A
15
S
U
S
A
D
O
L
A I
N
D
N O I
A M
20
P
1 9 8 5 2 6 3 7 4
7 4 9 8 1 3 6 2 5
anggota staf khusus Presiden Deny Indrayana, praktisi hukum Mas Ahmad Santosa, Wakil Jaksa Agung Dharmono, staf ahli Kapolri Herman Effendi, dan Kepala PPATK Yunus Husein. Presiden pada kesempatan itu didampingi Menkum HAM Patrialis Akbar, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Kepala BIN Sutanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Presiden mengharapkan agar Satgas ini terus berupaya menjaga agar penegakan hukum berjalan baik, termasuk untuk memberantas praktek perilaku yang menyimpang dan merusak rasa keadilan dan mengganggu penegakkan hukum. “Itu harus ditemukan dan saya yakin ada praktek itu seperti jual beli kasus, pemerasan, suap-menyuap dan kompromi-kompromi yang merusak rasa keadilan,” katanya. Presiden mengatakan, upaya pemberantasan mafia hukum menjadi prioritas agenda penting yang harus dilakukan
Pelanggan PSK ...
I U
R
Jawaban Sudoku: 3 6 7 4 8 9 2 5 1
A R
J 12
S R
R
Presiden Beri ...
N
O N
N A
4
H H
I
U C
I 19
I
G 13
W
14
16
D
O
T
D
R I
E
10
N A
7
Arab. Mereka benar-benar membayangkan potensi masa depan negara kota Uni Emirat Arab, bukannya langkah-langkahnya yang telah lalu. Pada ketinggian yang dilaporkan 2.684 kaki (818 meter), Burj Dubai sejak lama telah memupus rekor rival terdekatnya Taipeh 101 di Taiwan yang tingginya 508 meter. Rekor yang diusahakan para pengembangnya tidak akan berhenti di ketinggian yang ada sekarang. “Kami tidak pasti sampai seberapa tinggi nantinya gedung ini akan kami hentikan pembangunannya,” kata Bill Baker, insinyur bangunan yang menangani pembangunan. Dia saat ini berada di Dubai untuk menghadiri peresmian pemakaian Burj Dubai. Gedung itu lebih tinggi 50 tingkat dari Willis Tower di Chicago, yang merupakan gedung paling tinggi di AS yang dulunya dikenal dengan nama Sears Tower. Pada puncaknya, beberapa apartemen di Burj Dubai dijual dengan harga lebih dari AS$1.900 per kaki (bukan meter). Selain apartemen mewah dan perkantoran, Burj akan menjadi tempat bagi sejumlah hotel berbintang yang didisain oleh Giorgio Armani. (arabnews/m07)
8 3 1 2 6 5 9 4 7
2 5 6 9 7 4 8 1 3
I
16 Ibu Sementara itu, kasus HIV/ AIDS di Kota Medan terus bertambah. Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Kesehatan Sumut selama Januari – Desember 2009 tercatat adanya pertambahan 728 kasus HIV/AIDS terdiri dari 479 kelompok heteroseks dan 212 pengguna narkotik suntik. Kemudian, sebanyak 16 ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV melahirkan bayi. Dalam kasus ini dilaporkan telah terjadi penularan HIV dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Terakhir, tiga kasus penularan HIV dilaporkan bersumber dari transfusi darah. Sele-
Padahal Plaza Mutiara dalam status sitaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan tersangka Tan Kian. Saat itu, alasan JPU mengajukan permohonan penyerahan sertifikat Plaza Mutiara karena Tan Kian telah mengembalikan uang Asabri sebesar 13 juta dollar AS yang digunakan untuk membangun gedung yang semula dialokasikan untuk kantor pusat PT Asabri tersebut. Hatta Ali menyatakan pihaknya sampai sekarang belum menerima surat tembusan dari Komisi Yudisial (KY) perihal permintaan klarifikasi kepada majelis hakim PN Jaktim tersebut. “Sampai sekarang, kami belum menerima surat tembusan dari KY itu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas mengakui menandatangani surat permintaan klarifikasi KY kepada majelis hakim PN Jaktim mengenai kasus PT Asabri itu. “Memang setiap surat harus melalui saya,” katanya. Dari data yang diperoleh wartawan, diketahui Surat Klarifikasi tersebut bernomor 819/P.KY/XII/2009 perihal permintaan klarifikasi untuk majelis perkara Nomor 2118/ Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim. Dalam surat tersebut menyebutkan perihal laporan prilaku Majelis Hakim PN Jaktim karena telah mengeluarkan penetapan Nomor 2118/ Pen.Pid/2007/PN.Jkt.Tim yang sudah jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 46 Ayat
(1) dan (2) KUHAP, serta Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil pemeriksaan dan pembahasan terhadap berkas pengaduan, KY menilai telah terjadi pelampauan batas kewenangan dengan mengeluarkan penetapan yang melepaskan barang bukti dengan membatalkan penyitaan dari Kejagung. Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 46 KUHAP, karena melepaskan barang bukti dari penyitaan dan mengembalikannya kepada siapa barang bukti disita atau kepada yang berhak, hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan atau pada waktu putusan diucapkan.
Menkumham Kaji 20 Judul Buku JAKARTA (Antara): Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar mengatakan pemerintah menugaskan tim khusus untuk mengkaji sekitar 20 judul buku berkenaan dengan NKRI, selama lebih kurang dua pekan. “Saya sudah minta kepada tim, paling lama 15 hari, baru mulai hari ini bekerja, untuk mengkaji buku-buku itu (buku yang disebut-sebut “mengan-
cam” NKRI), nanti hasil kajiannya dibawa ke rapat bersama Menko Polhukam untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” kata Patrialis di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin(4/1). Menurut dia, pemerintah belum mengatakan akan melarang sejumlah buku tertentu sebagaimana yang diresahkan beberapa pihak. “Kita belum bicara kalimat
BPK Tengarai LPS ...
gukan aset LPS yang hanya Rp14 triliun mampu menyelamatkan seluruh bank jika semua bank mengalami kegagalan. “Tetap saja negara yang akan menanganinya,” katanya. Anggota BPK ini khawatir bahwa pendapat LPS bukan keuangan negara dibangun untuk memuluskan penyelamatan Bank Century. “Ini akan berbahaya kalau pemikiran seperti ini sebagai upaya penyelamatan Bank Century saja,” tegas Hasan.
Dia menegaskan bahwa LPS bisa melakukan penarikan premi ke bank atas kekuatan UU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Saya tidak melihat ini modalnya dari negara dan diaudit oleh BPK, bukan, tapi esensinya. Kalau bukan keuangan negara mana mungkin mereka bisa punya wewenang bankbank untuk membayar premi,” lanjutnya. Hasan Bisri bahkan mera-
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, ia memahami aspirasi anggota dewan maupun masyarakat yang menginginkan agar almarhum Gus Dus diusulkan sebagai pahlawan nasional. Menurut dia, usulan tersebut akan dipertimbangkan pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. “Mengusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional harus melalui prosedur sesuai
aturan yang berlaku,” katanya. Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Rabu (30/12) pukul 18.45 WIB dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur, Kamis (31/12) siang. Kordinator tim dokter RSCM yang merawat Dus Dur, drYusuf MIsbah mengatakan, Gus Dur meninggal dunia setelah mengalami komplikasi penyakit diabetes, ginjal, dan jantung.
karena tingginya keluhan masyarakat terhadap hal itu. Deny Indrayana mengatakan, tim akan melaporkan kerjanya kepada presiden setiap tiga bulan dan jika berhadapan dengan kasus disarankan fokus pada kasus-kasus besar. “Kasus besar jika menyangkut rupiah maka jumlahnya besar, atau bila terkait tokoh maka itu adalah tokohtokoh strategis,” katanya. Pencegahan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang baru dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih menitikberatkan tugasnya pada pencegahan. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (4/5), seusai menghadap Presiden Yudhoyono. “Memang tekanan (tugas) pada pencegahan yaitu pembangunan sistem tidak pada pemberantasan sebagaimana yang akan dilakukan temanteman kita di kepolisian, kejaksaan atau KPK,” kata Kuntoro, Menurut Kuntoro, Satgas itu tidak akan mengambil alih fungsi-fungsi yang sudah ada
di lembaga-lembaga hukum dan melakukan kerja sama dengan para aparat hukum. “Kita saling tukar informasi, kajian-kajian, perbaikanperbaikan dan cara-cara efektif pemberantasan mafia hukum,” katanya. Pada kesempatan itu Kuntoro mengatakan bahwa pihaknya menginginkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk turut bersama memberantas mafia hukum di Indonesia. Presiden Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum pada Rabu 30 Desember 2009. Keppres tersebut mengatur ruang lingkup tugas Satgas sekaligus menunjuk personil yang mengisi Satgas tersebut. Sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum adalah Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Sekretaris Satgas Denny Indrayana dan sebagai anggota adalah Wakil Jaksa Agung Darmono, Herman Effendi dari kepolisian. Kemudian, mantan Pelak-
Fraksi -Fraksi ...
bihnya homoseks dan tidak diketahui sumber penularannya. “Di tahun 2009 ini, Global Fund Komponen AIDS membantu biaya persalinan enam ibu hamil yang terinfeksi HIV. Wanita tersebut diharuskan menjalani operasi caesar untuk meminimalisir risiko penularan HIV ke bayi yang dikandungnya,” ujar Andi. Mengenai hasil operasi caesar tersebut, Andi mengatakan, pihaknya harus menunggu usia bayi hingga mencapai 18 bulan untuk melakukan tes HIV. “Kalau usianya belum sampai 18 bulan, maka bayi tersebut belum memiliki antibodi sendiri,” tambahnya. Melihat perjalanan kasusnya di Sumatera Utara, Andi
berpendapat, penanggulangan HIV/AIDS di masa mendatang harus menjangkau kelompok laki-laki yang berstatus sebagai pekerja dan sudah berumah tangga. Pria yang berisiko tertular HIV/AIDS dikenal dengan istilah 3M yakni Man, Money and Mobile. Artinya, pria yang memiliki uang dan suka berpergian (jauh dari istri), berpotensi menjadi pelanggan PSK. “Pria seperti ini perlu diberikan konseling. Tujuannya, jika mereka terinfeksi HIV, jangan sampai menularkannya kepada istri dan anakanak. Tindakan ini termasuk sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan HIV/AIDS,” demikian Andi.(m26)
dilarang,” katanya. Ia mengatakan ada lebih dari 20 buku yang sedang dikaji oleh tim yang dimaksud. Ia juga menjelaskan bahwa buku-buku yang dikaji adalah yang berkaitan dengan NKRI. “Kita cinta NKRI, cinta kepada bangsa,” ujarnya seraya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan topik yang “mengancam” NKRI adalah yang memprovokasi bahwa Indonesia bukan negara kesatuan, dan lain-lain. Saat ditanya mengenai apakah tindakan yang akan diambil terhadap buku-buku itu, Patrialis mengatakan oleh karena proses pengkajian belum selesai maka belum ada keputusan. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mempersilakan bila para aktivis LSM menguji materikan pasal atau UndangUndang (UU) yang terkait dengan pelarangan beredarnya buku-buku. Menurut Mahfud, keinginan untuk mengujimaterikan UU yang terkait dengan pelarangan buku tetap terbuka serta berpeluang untuk diproses dan disidangkan di MK. Aktivis Kompak Effendi Ghazali mengatakan, pihaknya memang berencana untuk segera memasukkan sejumlah permohonan uji materi ke MK. Salah satu dari permohonan uji materi tersebut adalah terkait dengan penggunaan UU No 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. sana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mas Achmad Santosa mewakili kalangan profesional, serta Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang akan bekerja selama dua tahun dibentuk menyusul terungkapnya pembicaraan telepon oleh Anggodo Widjojo dengan beberapa oknum pejabat penegak hukum yang secara gamblang menunjukkan lembaga hukum telah terjadi praktik mafia.
Mantan Dirjen Otda ... mengirimkan surat permohonan pembebasan bea masuk PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 untuk delapan unit mobil pompa pemadam kebakaran merk Morita. Perbuatan itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi memperkirakan kasus itu telah merugikan negara Rp76,2 miliar antara lain akibat kemahalan harga pengadaan mobil pemadam kebakaran. Oentarto dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno juga berperan dalam kasus itu. Menurut majelis, Hari telah memberikan persetujuan agar pengusaha Hengky Samuel Daud dibantu dalam proses pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut. Majelis juga menilai Hari memiliki kedekatan dengan Hengky, pengusaha yang juga telah berstatus terdakwa dalam kasus itu. Menanggapi putusan itu, Oentarto dan tim penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir.
Pasalnya, ujar pakar komunikasi Universitas Indonesia itu, UU tersebutlah yang dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan pelarangan beredarnya sejumlah buku yang dianggap meresahkan masyarakat luas. Hal senada juga dikemukakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Kontras telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung terkait dengan pelarangan peredaran sejumlah buku yang dianggap meresahkan masyarakat luas. Siaran pers dari Kontras menyebutkan bahwa surat bernomor 432/SK-KontraS/ XII/2009 itu telah dikirimkan 29 Desember 2009. Isinya Kontras menyesalkan tindakan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang melarang peredaran lima buah buku yang dianggap “mengganggu ketertiban umum”, termasuk buku “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto”, karya John Roosa. Menurut Kontras, tindakan kejaksaan menyerupai kebijakan Orde Baru yang melarang beredarnya sejumlah buku seperti karya Pramoedya Ananta Toer.
Presiden Serahkan ... memberikan pertimbangan terdiri atas tiga unsur, yaitu akademisi dua orang, unsur militer atau yang mewakili dua orang dan sisanya dari tokoh masyarakat. “Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah yang pernah mendapatkan gelar kehormatan. Jadi, berdasarkan pertimbangan dari Dewan Tandatanda Kehormatan gelar, presiden bisa memberikan keputusan apakah yang bersangkutan diberikan gelar pahlawan atau tidak,” katanya. Menurut Julian, tim atau Dewan tersebut belum dibentuk pada saat ini. Ia juga mengatakan bahwa usulan untuk menjadikan man-
Tunggakan Raskin ... raskin tersebut, paling lambat sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. “Inikan berarti ada indikasi penyelewengan pembayaran uang raskin ini di tingkat daerah, karena masyarakat penerimannya menyatakan sudah membayar,” katanya. Tidak dikurangi Dengan adanya tunggakan di Pemkab/Pemko itu, Muchtar mengatakan akan melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat, khususnya menyangkut tunggakan pembayaran bulan sebelum-
Polri Harus ... Acara kenaikan pangkat dan serah terima jabatan Wakapolri dari Komjen Pol. Makbul Padmanegara kepada penggantinya Komjen Pol. Yusuf Manggabarani langsung dipimpin Kapolri, sekaligus melantik Irjen Pol. Edward Aritonang menjadi Kadiv Humas Polri mengganti Irjen Pol. Nanan Sukarna yang dilantik sebagai Irwasum Polri menggantikan Yusuf Manggabarani. Khusus kepada Edward Aritonang, Kapolri meminta putra kelahiran Rantauprapat, Sumatera Utara itu memberlakukan UU KIP nantinya. “Cetaklah kader-kader public relations yang handal berbasis kompetensi agar ada peningkatan dalam pencitraan Polri,” kata Kapolri. Sedangkan Edward, yang
WASPADA Selasa 5 Januari 2010
Bandara Di Dunia Tingkatkan Pengamanan ISLAMABAD, Pakistan (AP): Para penumpang pesawat terbang yang menuju Amerika Serikat mendapati pemeriksaan keamanan telah ditingkatkan di berbagai bandara di seluruh dunia Senin (4/1) menyusul permintaan AS agar dilakukan pemeriksaan lebih ketat. Permintaan itu dilakukan AS setelah seorang pria Nigeria diduga berusaha menyulut bahan peledak dalam satu pesawat AS yang terbang menuju Detroit menjelang Natal lalu. Perusahaan penerbangan nasional Pakistan mengatakan pihaknya meningkatkan pemeriksaan keamanan bagi para penumpang yang menuju Amerika Serikat, meski tidak ada pesawat Pakistan yang terbang langsung ke negara itu. Pemeriksaan dengan penggunaan monitor juga ditingkatkan bagi para penumpang yang akan terbang ke AS dari berbagai bagian Asia dan Timur Tengah. Dinas Keamanan Perhubungan AS mengatakan orangorang yang terbang ke AS dari berbagai negara seperti Nigeria, Yaman, Pakistan, Kuba, Iran , Sudan dan Syria menghadapi pemeriksaan ekstra yang lebih ketat dan teliti yang nampaknya akan mengganggu para penumpang yang sebelumnya juga telah menghadapi prosedur keamanan yang cukup ketat. Asosiasi Perhubungan Udara Internasional (IATA), satu kelompok wadah bagi 230 perusahaan penerbangan, menyambut baik perubahan
tersebut. Langkah baru itu ‘merupakan satu tindakan ke arah yang benar,’ kata Albert Tjoeng—jurubicaraasosiasiyang bermarkas di Singapura itu. “Kami akan bekerja sama lebih erat lagi dengan perusahaan penerbangan lainnya untuk menilai dampak operasional bagi perubahan peraturan. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan pengamanan yang pada hakikatnya demi untuk keselamatan penumpang,” kata Tjoeng. Langkah baru itu dilakukan setelah penahanan seorang pria Nigeria, Umar Farouk Abdulmutallab, yang diduga berusaha memasang bahan peledak dalam pesawat dari Amsterdam ke Detroit pada Hari Natal yang lalu. Pihak berwajib AS juga mengumumkan Senin siapa saja yang melakukan perjalanan dari atau melalui negaranegara yang dianggap sebagai negara sponsor terorisme diwajibkan melalui pemeriksaan screening. Teknik pemeriksaan itu mencakup pemeriksaan penuh tubuh, penggeledahan tas bawaan, penggambaran tubuh penuh dan pemeriksaan bahan peledak dengan teknik pendeteksi bahan peledak. Kementerian Luar Negeri AS memasukkan dalam daftarnya Kuba, Iran, Sudan dan Syria sebagai negara sponsor terorisme.Negara lainnya yang penumpangnya akan menghadapi pemeriksaan screening mencakup Afghanistan, Aljazair, Irak, Lebanon, Libya, Arab Saudi dan Somalia. (m07)
Warga Bentrok Di Belawan BELAWAN (Waspada): Bentrokan dua kelompok warga yakni warga Lorong Melati dan Lorong Tigor atau Lorong Bahagia, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, terjadi Senin (4/1). Dalam peristiwa itu tiga warga Link. 26 LorongTigor, mengalami luka bacok dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun warga yang diamankan polisi, begitu juga penyebab bentrokan masih simpang siur. Sementara informasi diperoleh dari warga, bentrokan dipicu aksi balas dendam dari beberapa pemuda Lorong Melati. “Saat itu korban luka bacok bersama rekannya sedang tidur-tiduran di dalam rumah milik Ana di Lorong Tigor, tiba-
tiba saja diserang lima warga dari Lorong Melati,” ujar seorang warga. Untuk meredakan bentrokan agar tidak melebar, sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat minta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas dengan menangkap pelaku pembacokan. “Hal itu perlu dilakukan agar kejadian tidak berlarut-larut dan tidak lagi menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata warga. Kasat Reskrim Polres Kp3 Belawan, AKP Doni Aleksander, SIK mengatakan, pihaknya masih mengejar pelaku dan beberapa warga telah dimintai keterangan. “Kita juga telah melakukan pengamanan terbuka di daerah itu,” katanya saat dihubungi. (cre)
tan presiden Soeharto sebagai pahlawan juga akan dipertimbangkan oleh tim tersebut. “Ada sebagian kalangan mengusulkan agar Pak Harto juga diberikan gelar pahlawan, semuanya nanti akan diterima sebagai masukan yang akan dipertimbangkan,” katanya. Saat ditanya apakah Gus Dur akan memperoleh gelar pahlawan nasional pada Hari Pahlawan 2010, Julian mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi. “Tidak tertutup kemungkinan kalau berbicara kemungkinan. Tapi yang pasti lazimnya pemberian gelar pada saat momen hari-hari besar. Jadi, tidak serta merta presiden memberikan gelar kepada seseorang tidak dalam konteks hari-hari besar,” ujarnya.
Gus Dur telah wafat Rabu (30/12) pukul 18.45 WIB di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, di usianya yang ke 68 tahun Gus Dur dan telah dimakamkan disamping makam kakeknya KH Hasyim Ashari di Pesantren Tebu Ireng Kabupaten Jombang Jawa Timur. Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak, agar pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sekretaris Umum PKB Provinsi Sulbar, Muh. Yahya Hanafi mendesak, agar penetapan Gus Dur sebagai pahlawan Nasional segera dilakukan pemerintah secepatnya yakni sebelum 40 hari masa meninggalnya Gus Dur.
nya. Sedangkan untuk tunggakan raskin pada 2009 ini, Perum Bulog Divre Sumut telah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumut untuk menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Biar kejaksaan yang akan melakukan tindakan hukum terkait tunggakan ini,” katanya. Begitupun, Muchtar menjamin, Perum Bulog Divre Sumut tidak akan mengurangi jatah Raskin untuk kabupaten/ kota yang melakukan tunggakan pembayaran tersebut. Dukung Diusut Sementara itu, Wakil Ketua
Komisi B DPRD Sumut M. Nasir menyatakan, pihaknya sangat kecewa dengan adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan Pemkab/Pemko tersebut. Karena ini sama artinya pemerintah daerah tidak mendukung program untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung jika Perum Bulog Divre Sumut mengambil tindakan hokum. “Kami terus terang menyayangkan sikap kabupaten/kota ini. Dan mendukung jika masalah ini diselesaikan dan diusut berdasarkan hukum yang berlaku,” katanya.(h11)
sebelumnya Wagub Lemhanas Polri mengatakan, siap melaksanakan perintah Kapolri untuk menjaga dan mengangkat citra Polri sesuai bidang kehumasaan. “Kita aktifkan semua teknologi termasuk handphone dan twitter. Semua teknologi akan kita gunakan untuk memberikan informasi kepada media dan masyarakat. Sesuai harapan Kapolri, kehumasam akan lebih kita tingkatkan,” kata dia. Jenderal Bermasalah Sementara, Indonesia Police Watch (IPW) dalam siaran persnya memprotes tampilnya jenderal bermasalah yang memegang jabatan strategis di Polri. “Hari ini Kapolri melantik Nanan Sukarna sebagai Irwasum, padahal yang bersangkutan adalah jenderal bermasalah, dimana saat menjabat Kapolda Sumut terjadi aksi
demo pendukung Provinsi Tapanuli yang menyebabkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat,” kata Neta S Pane. Menurut Neta, tampilnya jenderal bermasalah seperti Nanan dan Yusuf Manggabarani yang dilantik sebagai Wakapolri, yang saat menjabat Kapolda Sulawesi Selatan dicopot karena aksi demo akan menyulitkan Polri ke depan. “Jenderal yang memegang jabatan strategis membuat Polri akan sulit menjadi profesional.” Karena itu IPW mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Kapolri yang memasukan atau mengangkat jenderal bermasalah. Pengangkatan itu tidak sesuai harapan masyarakat dan Polri menuju profesional,” kata Neta.(j02)