Issuu on Google+

Aceh

22

WASPADA Selasa 5 Januari 2010

Pegawai Honor Kesehatan Tahun 2009 Tak Gajian

Kebutuhan Irigasi Tadah Hujan Mendesak ACEH UTARA (Waspada): 1.411 Hektar lahan sawah warga Kecamatan Simpang Keuramat, Aceh Utara membutuhkan saluran irigasi. Puluhan warga mewakili petani mendatangi gedung DPRK Aceh Utara, Senin (4/1), mendesak agar dibangun saluran irigasi.Warga yang didampingi Koordinator Bidang Advokasi dan Kampenye LSM MaTA, Boyhaqi minta wakil rakyat memprioritaskan pembangunan pengairan. “Oktober lalu warga telah menyampaikan usulan kepada Dinas SDA,” kata Boyhaqi. Sehingga mereka meminta dewan mengutamakan usulan yang telah diterima Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Aceh Utara pada anggaran APBK TA 2010 mendatang. Menurut dia, di gedung DPRK diterima Komisi-D, warga menyampaikan tentang usulan tersebut. Warga menilai sistem irigasi yang cocok berupa pipanisasi. Sebab itu pemerintah daerah harus membantu warga, agar petani bisa menikmati hasil panen seperti di kecamatan lain.(b17)

SIGLI (Waspada): Upah puluhan Pegawai Dinas Kesehatan berstatus honorer yang bekerja di sejumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Pidie, hingga tahun 2009 berakhir tak juga dibayar. Demikian disampaikan sejumlah pegawai honorer kepada Waspada, Senin (4/1). Mereka menyebutkan kondisi tersebut sangat berdampak pada kinerja yang diemban, apalagi ini bukan yang pertama tejadi, tapi sudah berulangkali. Padahal, jauh sebelumnya, kata mereka, pihak Dinas Kesehatan pernah menjanjikan upah mereka dibayar Oktober dan November. Namun janji tinggal janji, hingga tahun 2009 berakhir tak juga dibayar. Anehnya lagi, kapan upah tersebut dibayar belum ada tanda-

Kasus Gugat Cerai Paling Menonjol BIREUEN (Waspada): Dari 310 perkara yang masuk di Mahkamah Syariyah Bireuen tahun 2009, kasus gugat cerai (fasah) (isteri menceraikan suami) paling menonjol dengan 179 kasus dibanding kasus lain. Kasus cerai talaq (suami menceraikan isteri) 65 kasus. Kasus yang telah diputus Mahkamah Syariyah Bireuen tahun 2009 sebanyak 302 kasus dan sisanya 8 perkara dalam proses persidangan. Ketua Mahkamah Syariyah Bireuen, Drs. H. Ismail Ali, SH melalui Wakil Ketua Drs. H. Muzammil Ali, SH mengemuakakan hal itu di kantornya, Senin (4/1). Faktor penyebab menonjolnya kasus cerai gugat dan cerai talaq antara lain terjadi poligami tidak sehat, krisis moral, kawin paksa, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan suami tidak bertanggungjawab menyia-nyiakan isteri tanpa memberi nafkah. Menjawab Waspada, Muzammil membenarkan, 27 kasus maisir (judi) sejak 2006 – 2009 yang sudah divonis Mahkamah Syariyah Bireuen 2 kali sampai 12 kali cambuk belum dieksekusi.(b16)

Jalan Pedalaman Peudada Memprihatinkan BIREUEN (Waspada): Kondisi ruas jalan sekitar 6 kilometer menuju ke sejumlah desa di pedalaman Kecamatan Peudada, Bireuen, sejak beberapa waktu lalu hingga kini masih memprihatinkan. “Jalan mulai dari Meunasah Alue hingga ke Desa Pinto Rimba di Kemukiman Blang Birah, Kecamatan Peudada, sejak tiga tahun belakangan ini phak luyak (rusak berat), sehingga sulit dilalui sejumlah masyarakat yang mayoritas petani,” kata Darkasyi, Imum Mukim Blang Birah, Peudada, kepada wartawan kemarin. Menurutnya, jalan itu amat vital atau sebagai urat nadi bagi masyarakat setempat, terutama masyarakat pedalaman Peudada untuk menuju ke lintasan jalan negara. Masyarakat yang umumnya sebagai petani, kewalahan melintasi jalan itu. Bahkan warga yang profesinya sebagai pedagang lelah dengan kondisi jalan tersebut. Pasalnya, mereka setiap hari melewati jalan itu untuk berbelanja barang dagangan mereka ke pasar Peudada. Dikatakan Darkasyi, warga mengharapkan agar jalan sepanjang enam kilometer itu segera diaspal karena jalan berlubang itu kian parah. Jika musim hujan, warga setempat mandi lumpur dan kemarau mandi debu. “Yang kami sayangkan anak-anak sekolah sulit melintas terlebih musim hujan,” kata Darkasyi.(b03)

WaKIl Gelar Pentas Seni BIREUEN (Waspada): Wahana Konservasi Iklim (WaKIl) Bireuen, menggelar pentas seni budaya Aceh, di halaman depan pasar grosir, Desa Geulanggang Teungoh, Kota Juang Bireuen, Sabtu-Minggu (2-3/1). Festival itu diikuti sekitar delapan puluh peserta, terdiri atas katagori anak-anak dan usia remaja di kabupaten setempat. Panitia pelaksana even peduli seni budaya Aceh itu, Kumar mengatakan, pentas seni itu digelar dalam rangka memperingati tahun baru Islam sekaligus menyambut tahun baru Masehi. Selain itu, sebagai tempat menyalurkan minat bakat anak-anak maupun remaja untuk berkarya seni, yang bertujuan untuk mencegah kriminal atau kenakalan remaja dari pengaruh obat-obatan terlarang. “Dalam pentas seni ini akan diperlombakan di antaranya, lomba baca puisi, gelar musik religius (islami), dan lomba berbusana muslimah. Kagiatan ini sekaligus memperkenalkan komunitas WaKIl kepada masyarakat luas,” kata Kumar seraya menambahkan, bagi para juara akan diberikan piala plus uang pembinaan.(b03)

4 Guru MTsN Dapat Penghargaan Presiden BIREUEN (Waspada): Empat guru MTsN Model Gandapura yang telah mengabdi 20 - 25 tahun menerima penghargaan Satya Lencana Karya dari Presiden. Penghargaan itu diserahkan Bupati Nurdin Abdul Rahman pada peringatan hari Amal Bhakti ke-64 Departemen Agama di komplek MAN Bireuen, Senin (4/1), sebagai Irup. Bupati dalam membacakan sambutan tertulis Menteri Agama menyampaikan, Departemen Agama harus berada di garda terdepan sebagai teladan bagi instansi lainnya dalam mewujudkan pemerintah yang bersih bermoral mewujudkan masyarakat berakhlak (moral) mulia serta mewujudkan kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Meninggalkan prinsip akhlak mulia akan mengalami kehancuran. Bupati mengajak segenap pegawai Departemen Agama menjadi tauladan dalam mengembangkan agama dan harus profesional melayani masyarakat. Ke empat guru MTsN Model Gandapura (pegawai Departemen Agama) Bireuen yang mendapat penghargaan, Nafsiah, Fauziah, S.Ag, Nurlaili Ibrahim dan Israwati, S.Ag.(b16)

Waspada/H.AR Djuli

SATYA LENCANA: Bupati Bireuen Nurdin Abdul Rahman menyerahkan penghargaan dari Presiden berupa Satya Lencana Karya kepada empat guru MTsN Model Gandapura, Senin (4/1).

tanda. “Kami benar-benar sangat kecewa dengan sikap dan perhatian instansi terkait, yang seolah-olah mengabaikan begitu saja hasil kerja kami selama ini,” keluh seorang honorer. Menyangkut persoalan yang masih melilit sejumlah petugas kesehatan berstatus honorer tersebut, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Pidie, dr. H. Abd. Hamid, M.Si kepada wartawan berdalih, upah mereka masih dalam proses administrasi. Ironisnya, Abd. Hamid sendiri tak bisa memastikan kapan honorarium itu dibayar. “Kita tunggu saja, jika proses administrasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (PKKD) tuntas, maka honorarium mereka akan dibayar,” hanya itu janjinya.(b21)

Pemkab Pidie Diminta Tertibkan Ruko Tak Punya IMB Waspada/M Jakfar Achmad

PELANTIKAN: Walikota Lhokseumawe, Munir Usman melantik enam Pj Keuchik, sebagai pengganti enam Ka. Kelurahan di Pemko Lhokseumawe yang diberhentikan secara serentak, Senin (4/1).

Walikota Lhokseumawe Ingatkan Pejabat:

Jangan Tidur Siang Dan ‘Osana-osini’ “Para pejabat jangan ada yang olah sana dan olah sini (osana-osini), lalu pulang ke rumah tidur siang. Ada oknum pejabat ketika saya telefon baru-baru ini tepat pukul 15:00, ketika menerima telefon suaranya seperti orang baru bangun tidur dan ketika saya tanya, ia mengaku memang baru bangun tidur,” kata Munir Usman disambut gelak tawa hadirin, pada acara pemberhentian enam kepala kelurahan, sekaligus melantik enam keuchik di aula kantor walikota, Jl. Merdeka Lhokseumawe, Senin (4/1). Jika begitu keadaan pejabat, tidak mungkin pembangunan di Pemerintahan Kota (Pemko) ini bisa berjalan. Di satu pihak masyarakat menuntut pembangunan, di lain pihak para pejabat pelayan publik tidur siang. “Pejabat yang saya maksudkan, adalah semua strata di birokrat Pemko ini, dari pejabat teras sampai perangkat pemerintahan desa,” ujarnya. Senin (4/1) kata dia, merupakan hari kerja perdana dalam paruh tahun 2010. “Mari kita tinggalkan paradigma lama, seraya memacu semangat baru di tahun baru 1431 H yang juga tahun baru 2010

Masehi. Semua kita harus berperan, visioner, terlibat bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, demi kesejahteraan rakyat Pemko Lhokseumawe,” tegasnya. Munir Usman (Walikota Lhokseumawe) akui, ia sering menerima SMS dari masyarakat langsung yang melapor kekecewaannya. Padahal seluruh lini birokrat sudah kita berikan wewenang dan tanggungjawab, serta hal demikian sah-sah saja, kemana lagi masyarakat mengadu kalau bukan kepada Walikota, tandasnya seraya menambahkan. Karena itu diharapkan pejabat jangan santai, sebab tiap hariWalikota berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dari masyarakat kota sampai ke pedalaman. “Cuma kadangkala saya kelabakan, masyarakat melapor dari pedagang yang berjualan di atas jalan, truk masuk kota sampai kepada jalan berlobang, Walikota menjadi sasaran teguran masyarakat,” katanya. Banyak hal di kota Lhokseumawe yang perlu penertiban, termasuk bangunan yang menyalahi tata ruang, pedagang yang berjualan di atas badan jalan, tukang ikan di pasar berjualan di jalan yang membuat halaman pajak ikan dan ruas jalan menjadi jorok, serta lain-lainnya yang menjadi tugas satuan perangkat kerja kota, camat dan keuchik. Kalau hal itu tidak beres, berarti perangkat birokrat terse-

but tidak bekerja dan kurang kordinasi. Enam kepala kelurahan yang diberhentikan Walikota Lhokseumawe, Senin kemarin, masing-masing Ka Kelurahan Batuphat Barat, Syamsuddin, SE, Ka Kelurahan Kuta Blang, H Rasyidin, BA, Ka Kelurahan Simpang IV, Samsul Bahri, S.Sos, Ka Kelurahan Kampong Jawa Lama, Bachtiar, Ka Kelurahan Tumpok Teungoh, Murtadha Abdullah, S.Sos dan Ka Kelurahan kota Lhokseumawe,YuswardiYunus, SKM. Semua Ka Kelurahan di Pemko Lhokseumawe yang diberhentikan itu, diganti oleh Pj Keuchik/Kepala Desa (Kades). Antaranya Pj Keuchik Batuphat Barat Sulaiman Hanafiah, Kuta Blang Amiruddin, S.Sos, Simpang IV Ridwan Abdullah, Kampong Jawa Lama Bachtiar, Tumpok Teungoh Murtadha Abdullah dan Pj Keuchik kota Lhokseumawe,YuswardiYunus, SKM. Pemberhentian dan pelantikan tersebut bukan karena sanksi, tapi disebabkan oleh penghapusan status kelurahan kepada gampong (desa), sesuai amanah UU No.11/2006 dan aturan-aturan turunannya yang berupa qanun daerah. Status komonitas pemukiman penduduk yang sebelumnya berstatus kelurahan, sekarang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Aceh, demikian Walikota Lhokseumawe, Munir Usman menjelaskan dalam sambutannya.(b10)

SABANG (Waspada): Pelanggan air minum PDAM Tirta Anek Laot Sabang mengeluh karena suplai air minum untuk masyarakat Kota Sabang tidak bersih (kotor). Akibatnya, konsumen terpaksa harus membeli stok air bersih melalui sulingan isi ulang. Beberapa warga Sabang yang ditemui Waspada di tempat penyulingan isi ulang yang tidak bersedia menyebutkan jati dirinya menyebutkan, suplay air PDAM melalui jaringan pipa distribusi amat kotor, sehingga tak layak dikonsumsi sebagai air minum. Untuk menjaga kesehatan, pihaknya terpaksa membeli air sulingan isi ulang di water sulingan khusus untuk air minum dan kebutuhan masak. Sedangkan air suplai PDAM khusus diperuntukkan untuk mencuci pakaian dan mandi. “Yang tidak enaknya, rekening air terlambat sedikit kena denda, sementara pelayanan PDAM tidak maksimal. Sebaiknya PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) diubah namanya, karena tidak

mampu mensuplai air minum yang ber-sih dan bisa diminum walaupun harus dimasak terlebih dulu,” ujar salah seorang warga. Direktur PDAM Tirta Anek Laot Sabang, Husaini,ST kepada Waspada Kamis (31/12) membenarkan suplai air minum dari sumber Ujong Pancu Anek laot tidak memiliki filter, sehingga air yang ditampung dari Danau Aneuk Laot langsung disuplai untuk konsumen tanpa filter karena di mesin pompa Ujong Pancu tidak ada alat filter. “Sebenarnya pengadaan air minum yang bersumber dari Ujong Pancu Anek laot Sabang akan dipompa ke tempat penampungan Cot Ba’u untuk disuplai bagi konsumen di kawasan By Pass Cot Ba’u, Cot Abek dan Gampong Ie Meulee. Di tempat penampungan Cot Ba’u sudah dilengkapi mesin pengolahan air bersih melalui saringan/filter memakai tawas dan kapurit yang dikontrol dengan sistim komputerisasi, sehingga air

yang disuplai ke konsumen benarbenar sudah bersih bahkan siap untuk diminum,” kata Husaini. Untuk pelanggan di kawasan perkotaan akan disuplai melalui jaringan distribusi dari tempat penampungan Pria Laot Sabang. Bak penampungan dan mesin pompa sumber air minum yang dibangun BRR-Aceh dan Nias senilai Rp18 miliar tahun 2008 dan 2009 itu sudah siap 100 persen. Mesin dilengkapi dengan mesin pengolahan air bersih, mesin pemompa dan dilengkapi dengan sistim komputerisasi untuk memantau kadar air bersih. Tapi mesin itu, kini belum dapat dioperasikan karena travo distribusi arus listrik belum ada. Sebab BRR tidak mencantumkan anggaran pengadaan travo distribusi listrik.Tahun 2009 pihak PDAM Sabang mendapat dana bantuan hibah dari Pemko Sabang untuk pengadaan travo distribusi dan saat ini dalam proses tender. (b29)

KOTA LHOKSEUMAWE (Waspada): Walikota Lhokseumawe, Munir Usman mengingatkan para pejabat bawahannya, agar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Tanpa Filter, Suplai Air Minum Masyarakat Sabang Kotor

Operasi Pabrik Pupuk Tak Jelas Warga Pertanyakan BPL DEWANTARA (Waspada): Warga lingkungan pabrik pupuk Asean Aceh Fertilizer (AAF) mempertanyakan komitmen PT.Bumi Persada Lestari (BPL) terhadap operasional pabrik pupuk di Dewantara, Aceh Utara. Pernyataan representatif BPL yang menyatakan akan menghidupkan kembali pabrik yang pernah dioperasikan beberapa negara Asean itu, dinilai negatif oleh warga. Menurut warga kepada para wartawan di Lhokseumawe, Senin (4/1), representatif PT. BPL Lhokseumawe, Marwan Yahya dituding melakukan pembohongan publik melalui media masa. Kritikan ini terkait pernyataannya terhadap rencana menghidupkan kembali bekas pabrik pupuk AAF. Dia menyebutkan, pabrik pupuk AAF segera dioperasikan kembali karena telah memenangkan tender penjualan pabrik AAF. Dalam pernyataannya ini, Marwan juga mengatakan, segala persiapan sudah dilakukan termasuk melakukan audit terhadap komponen pabrik yang harus diganti atau diperbaiki. Untuk perbaikan dan pergantian komponen pabrik, katanya, setelah

lebaran Idul Fitri 1430 H, BPL akan merekrut tenaga kerja dalam jumlah ribuan. Selain itu, bahan baku gas sudah dicadangkan yang diswap melalui perusahaan gas dalam negeri. Kendati baru-baru ini Marwan berdalih pabrik belum bisa beroperasi karena belum selesai Hak Guna Bangunan (HGB), namun masyarakat belum bisa menerima alasan tersebut. Di antara penilaian negatif disampaikan mantan anggota DPRK Aceh Utara, H.M. Yasin Ishak. Menurutnya, janji mengidupkan pabrik pupuk AAF telah merugikan warga. “Berapa banyak pemuda di Dewantara harus menanggung rugi karena terlanjur mengurus surat-surat yang diperlukan bagi syarat melamar kerja di perusahaan yang telah dilikuidasi pemerintah itu,” ujar mantan wakil rakyat asal Dewantara. Menurut dia, berbagai manuver yang dilakukan untuk menghidupkan kembali AAF sudah tidak dipercaya lagi. Bahkan kepercayaan dari Bupati Aceh Utara yang sebelumnya mendu-

kung rencana tersebut sekarang tidak ada lagi. Ungkapan senada disampaikan tokoh pemuda Dewantara, Fachrulrazi H. Cut. Menurutnya, Pemerintah Aceh sedang mempertahankan pabrik pupuk milik pemerintah yang sedang beroperasi saat ini. “Saya mensinyalir, propaganda menghidupkan kembali pabrik pupuk AAF bertujuan untuk menarik dana bank. AAF tidak mungkin bisa hidup kembali bila dengan gas yang dibeli di pasar spot yang harganya begitu tinggi, sementara harga pupuk rendah,” papar Fachrul. Representatif PT. BPL Lhokseumawe, Marwan Yahya yang dihubungi Waspada menegaskan, pihaknya sangat komit untuk menghidupkan kembali pabrik AAF. Namun sekarang sedang terkendala dengan HGB dari Badan Pertanahan Nasion (BPN) pusat. “Kita masih menunggu hasil dari BPN pusat. Kami masih sangat komit untuk menghidupkan kembali barik ini,” tegasnya menanggapi penilaian sejumlah tokoh.(b17)

SIGLI (Waspada): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie diminta menertibkan pembangunan rumah toko (ruko) yang terus menjamur di sejumlah kawasan di daerah tersebut, di mana sebagian di antaranya disinyalir tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Pemerintah Kabupaten Pidie diminta menertibkan ruko liar, terutama di sepanjang jalan negara di kawasan Kota Dagang Beureunuen, Kecamatan Mutiara,” pinta sejumlah pengamat pembangunan daerah itu kepada Waspada, Senin (4/1). Pemerintah sedianya peka dan lebih cepat mengambil kebijakan terhadap pembangunan ruko yang tidak memiliki IMB, agar tidak terus menjamur. Soalnya, selain menyebabkan terjadinya kesemrautan, juga membuat ruas jalan negara sempit, sehingga rawan kecelakaan. Sebelumnya Keuchik Gampong (baca:Kepala Desa) BarohYaman, Kecamatan Mutiara, H. Abdullah Gade mengatakan, pembangunan ruko baru terus dilaksanakan di Kota Dagang Beureunuen, terutama di sepanjang Jalan Negara Banda Aceh-Medan. Namun, sebagian di antaranya tidak memiliki IMB. “Kita pernah memberitahu pemilik tanah, agar tidak membangun ruko jika tidak mengantongi IMB. Tapi pemilik tanah tidak pernah menggubris,” kata Abdullah.

Camat Mutiara, Baihaki, SH saat itu kepada wartawan menjelaskan, pihak kecamatan sudah mendata ruko yang memiliki atau pun yang belum memiliki IMB. Namun ia tidak merinci ruko tersebut. Khusus untuk ruko yang tidak memiliki IMB sudah dilaporkan kepada Bupati Pidie, melalui Asisten I Setdakab Pidie, sebutnya. Menyinggung ada permintaan dari sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat pembangunan, agar dilakukan penertiban terhadap ruko yang tidak ber-IMB, Camat menyebutkan sangat setuju, karena selain wajah kota yang tidak semraut juga dapat mendatangkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Selaku pimpinan di tingkat kecamatan, aku Baihaki, pihaknya pernah menegur pemilik ruko yang dibangun tanpa IMB, untuk tidak melanjutkan pembangunannya. Tapi teguran itu tidak pernah dipatuhi pemilik ruko. Sementara Asisten I Bagian pemerintahan Setdakab Pidie, Drs. Zulfikar Yacob, M.Si mengatakan, menyangkut ruko yang tidak memiliki IMB, pemerintah masih menunggu hasil inventarisir dari camat, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, serta Sistem Manajemen Satu Atap (Simtap). “Kita juga pernah menertibkan ruko-ruko liar itu,” ka tanya.(b21)

Aparatur Depag Harus Bersih Dari Praktik KKN BIREUEN (Waspada): Sebagai aparatur Departemen Agama (Depag-red) yang menyandang nilai-nilai agama, akhlak dan moral, seharusnya berada paling depan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari parktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Apalagi agama mengajarkan untuk terus berbuat kebajikan dan meninggalkan perbuatan tercela. Demikian pidato H. Suryadharma Ali Menteri Agama Republik Indonesia yang dibacakan Bupati Bireuen Nurdin Abdul Rahman pada upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) di Sekolah MAN Bireuen, Senin (4/ 1). “Sesuai tema peringatan HAB depag tahun ini, yaitu ‘Mewujudkan Bangsa Berakhlak Mulia Menuju Negara Sejahtera’, kita semua diingatkan

sebagai bangsa yang besar, selain diperlukan kemajuan bidang fisik dan intelektual, juga diperlukan kemajuan di bidang akhlak atau moral,” kata Nurdin Abdul Rahman dalam pidato Menteri Agama RI itu. Menurut Menag, jika suatu bangsa memiliki keunggulan akhlak yang baik, maka niscaya Tuhan akan membukakan berkah, baik dari langit maupun bumi, sebaliknya, kemajuan fisik tanpa dibarengi keunggulan akhlak mulia, cepat atau lambat, niscaya bangsa itu akan hancur. “Sejarahkemajuanbangsa-bangsa besar masa lalu telah terbukti mengalami kehancuran atau kemunduran, kerena para pemimpin dan juga warganyatelahmeninggalkanprinsipprinsip akhlak mulia,” ingat Menag dalamisipidatoyangdibacakanBupati Bireuen tersebut.(cih)

Waspada/M Jakfar Achmad

TERIMA PIALA:Wakil Bupati Aceh Utara, Syarifuddin, SE (kiri) menyerahkan piala NAE-III/2009 yang diterima Dirut PDAM Tirta Mon Pase, Zulkifli Rasyid, SE (kanan) selaku peserta stand terbaik III dari unsur swasta/dunia usaha di ajang pameran NAE. Penyerahan piala dan piagam penghargaan pada acara penutupan NAE, Sabtu (2/1).

PDAM Peserta Prioritas Di ATE-I/2010 Aceh KRUENG GEUKUEH, Aceh Utara (Waspada): Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Pase, Aceh Utara – kota Lhokseumawe, termasuk dalam urutan peserta prioritas di ajang promosi pameran Aceh Trading Expo (ATE) I/2010. Sumber Waspada dari tim penilai stand terbaik North Aceh Expo (NAE) III/2009 menjelaskan, stand PDAM Tirta Mon Pase mendapat juara III dari unsur swasta/dunia usaha, karena gagal memenuhi sebagian kriteria. Kriteria yang dituntut di NAE-III/ 2009 antara lain produk yang dipamerkan, dekorasi stand, penataan produk di dalam stand, keramahtamahan petugas penjaga stand dan stand yang banyak dikunjungi pengunjung, kata ketua tim penilai Drs T Zulkifli kepada Waspada, Senin (4/1).

Sementara anggota tim penilai lainnya menyebutkan, juara I, II dan III itu nilainya beda tipis. Namun yang penting, dapat masuk dalam katagori sembilan besar dari tiga unsur peserta NAE-III/2009, karena para juara tersebut akan mendapat fasilitas yang sama di ajang ATE-I/ 2010 yang akan diselenggarakan oleh Provinsi Aceh, di area Pelabuhan Umum Krueng Geukueh (Lhokseumawe), Aceh Utara, Mei-Juni 2010. Para peserta yang telah mendapat lisensi dari panitia NAE-III/ 2009, menurut sumber Waspada akan mendapat semua kemudahan (fasilitas) panitia ATE-I/2010 Provinsi Aceh. Juga kalau ada pameranpameran tingkat nasional, sembilan para juara NAE tersebut, berhak ikut mewakili Pemkab Aceh Utara, dengan segala fasilitas ditanggung Pemkab setempat.(b10)


Waspada, Selasa 5 Januari 2010