Pentas Pilkada
WASPADA Selasa 2 Maret 2010
Masih Banyak Warga Belum Didata Waspada/Sahrizal
Bakal calon walikota Medan, Indra Sakti Harahap menyerahkan hadiah bagi remaja pemenang lomba dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Indra Sakti Serahkan Hadiah Lomba Perayaan Maulid Nabi MEDAN (Waspada): Bakal calon walikota Medan Indra Sakti Harahap dan calon wakil walikota, Delyuzar menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba pada perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1431 H. Acara berlangsung di Jl. Tempuling, Kel. Sidorejo Hilir, Medan Tembung, Sabtu (27/2) malam. Indra Sakti mengatakan, hal itu merupakan bentuk kepeduliannya. Sementara, ratusan warga yang menghadiri acara itu, larut dalam ceramah agama disampaikan Ustad Syamsudin Hasan. Ketua dewan juri aneka lomba, Sukri, mengatakan, jumlah peserta mencapai 200 orang diikuti anak usia dini hingga ibu rumah tangga. Perlombaan diadakan Remaja Masjid Ikhwaniah itu diadakan tiga hari, dengan 8 kegiatan di antaranya, lomba pakai jilbab tanpa cermin diikuti para ibu perwiritan dan umum. Selain itu diperlombakan hafalan Asmaul Husna, kaligrafi, hafalan ayat pendek, busana muslim, serta lomba mewarnai dan menggambar.(m40)
Syahrul-Rapolo Prioritaskan Penuntasan Jalan Pantai Barat BATANG TORU (Waspada): Calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M Pasaribu dan Aldinz Rapolo Siregar (SARASI) memprioritaskan kelanjutan pembangunan jalan lintas Barat dari Batang Toru ke Mandailing Natal. “Pembangunan jalan lintas Barat Sumatera Utara sudah dibuka sejak kepemimpinan Presiden Soeharto. Tapi sampai sekarang belum pernah tersambung. Kami menilai ini sebagai akibat kekurang pedulian pemerintah daerah untuk melanjutkannya,” kata Syahrul di Batang Toru, pekan lalu. Menurutnya, peningkatan jalan itu sangat penting untuk peningkatan perekonomian masyarakat Tapsel. Namun dia tidak melihat kepedulian pemerintah daerah untuk peningkatan pembangunan jalan tersebut. “Pantai Barat Tapsel akan semakin berkembang jika pembangunan jalan ini dilanjutkan. Jika terpilih nanti, pembangunan jalan ini menjadi salah satu prioritas utama kami,” sebutnya. Percepatan pembangunan jalan pantai Barat sebenarnya dapat dipercepat asalkan kepala daerah sering berkoordinasi dengan pemerintah tingkat I Sumatera Utara maupun tingkat pusat. “Tanpa koordinasi yang baik antar pemerintahan, percepatan pembangunan suatu daerah akan lambat,” katanya. Aldinz Rapolo Siregar membenarkan apa yang disampaikan Syahrul. Menurut dia, peningkatan pembangunan di Tapsel harus cepat terlaksana dan berkesinambungan. “Masih banyak yang harus dilakukan dan diperbaiki,” katanya.(a20)
Partai Pelopor Pakpak Bharat Dukung Remigo-Maju MEDAN (Waspada): DPC Partai Pelopor Pakpak Bharat berkomitmen memenangkan pasangan RemigoYolando Berutu dan H Maju Ilyas Padang pada pilkada Pakpak Bharat, 12 Mei. Komitmen ini diungkapkan Ketua DPC Partai Pelopor Pakpak Bharat, Jun Sahata Cibro di Medan, Sabtu (27/2). Disebutkan, seluruh pengurus dan simpatisan Partai Pelopor sepakat berjuang bersama pasangan Remigo dan Maju, yang dikenal dengan sebutan RYB-Maju. Alasan Partai Pelopor mendukung pasangan ini, karena paling layak memimpin Pakpak lima tahun ke depan. “Remigo lulusan universitas di Australia memiliki latar belakang pendidikan yang layak membangun Pakpak sebagai kabupaten yang baru mekar 6 tahun lalu,” ujarnya. Selain itu, Remigo memiliki pengalaman cukup, karena merupakan incumbent yaitu wakil bupati. “Kedekatan Remigo dengan masyarakat juga mempengaruhi kepercayaan publik.” Dia juga mengemukakan, RYB diyakini mampu menghadirkan perubahan lebih baik lagi di Pakpak Bharat. “Didampingi Maju Ilyas Padang, salah satu putra Pakpak yang berpengalaman pada birokrasi, baik di daerah maupun di pusat, bahkan pernah menjabat staf ahli di departemen (kementerian) Perindustrian RI akan menambah handal roda pemerintahan,” kata dia.(m34)
Dr Tigor Siregar Deklarasi “Setengah Kamar” RANTAUPRAPAT (Waspada): Dr Tigor Panusunan Siregar menyatakan siap maju sebagai calon bupati Labuhanbatu, untuk membawa perubahan lebih baik. Di dampingi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, dia mendeklarasikan “setengah kamar” yang dihadiri ribuan masyarakat, Jumat (26/2) di Jl. Sirandorung Ujung, Rantauprapat. Mantan Kepala Badan Pengelola RSU Rantauprapat itu telah mengantongi surat rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Buruh (PB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). “Kalau saya bilang ini deklarasi setengah kamar. Maksudnya saya berharap didukung partai-partai politik lainnya,” kata Tigor, menjawab wartawan, seusai memperkenalkan dirinya. Tigor menyatakan, jika terpilih dan mendapat amanah masyarakat Labuhanbatu menjadi bupati pada pilkada 16 Juni 2010, tidak akan membuat “raja-raja kecil”, termasuk mengurusi proyek dan jabatan PNS seperti selama ini. “Ingatkan saya jika melenceng dari arah dan cita-cita kita bersama,” pintanya.(c01)
GP Ansor Nilai Dr. Arif Layak Pimpin Tapteng SORKAM BARAT ( Waspada): Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sorkam Barat menilai dr. Arif Sentiana Simatupang layak memimpin Kabupaten Tapteng. “Sudah saatnya tokoh NU ikut bertarung dalam pilkada 2011,” kata Ketua PAC GP Ansor Sorkam Barat, A. Tanjung di dampingi Wakil Ketua Edy dan Sekretaris Amir HS Lubis, Sabtu (27/2). Dikatakan, dr Arif telah banyak berbuat di kalangan Nahdiyin, terutama dikalangan GP Ansor. Dikatakan Tanjung, dr. Arif sangat tepat berpasangan dengan ketua tim penggerak PKK, Diana Samosir yang juga istri Bupati Tapteng yang banyak memberikan kontribusi positif kemajuan pembangunan di Tapteng. “Hasil musyawarah bersama kawan-kawan, ketokohan dr. Arif di kalangan GP Ansor sangat dikagumi, termasuk jiwa sosialnya sangat tinggi,” sebutnya. Tentang pasangannya Diana br Samosir, Amir menambahkan, sudah dikenal luas di masyarakat. Hal sama dikatakan Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Sorkam Kanan, Yurmansyah Pasaribu mengaku, dr. Arif sangat tepat berpasangan dengan Diana br Samosir untuk dicalonkan pada pilkada 2011.(a34)
MEDAN (Waspada): Pemutahiran data pemilih yang dilakukan Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) belum berjalan efektif. Masih banyak rumah warga yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian (coklik) dari rumah ke rumah. Seperti pengakuan Nana Miranti, warga Kompleks Menteng Indah, Kelurahan Medan Tenggara, Kec. Medan Denai mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum pernah didatangi petugas PPDP. Padahal, di rumah itu ada lima pemilih potensial, namun belum ada menandatangani tanda terima sudah dicoklik atau belum.
Salah seorang anggota KPU Medan, Bakhrul Khair Amal juga mengaku belum didatangi PPDP untuk dicoklik. Kata dia, ada empat pemilih potensial di rumahnya yang belum didata oleh PPDP. Hal itu membuktikan bahwa kinerja petugas PPDP belum maksimal. “Rumah kami juga belum dicoklik,” kata Bakhrul kepada Waspada, Senin (1/3) di ruang kerjanya Jl. Kejaksaan Medan. Di tempat terpisah Rinaldi, warga Jl. Leter Press Kompleks Wartawan Kelurahan Pulau Brayan II Medan Timur juga mengaku belum ada pencoklikan terhadap lima pemilih yang berada di rumahnya. “Stiker tanda sudah dicoklik
yang katanya ditempel di rumah penduduk juga belum ada. Ini menandakan PPDP tidak bekerja dengan baik,” ucapnya. Bakhrul mengatakan, KPU Medan akan melakukan evaluasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melalui PPDP melakukan pemutahiran data pemilih. “Dalamwaktudekatkitaakan panggil dan evaluasi PPK dan PPS untuk mengetahui sejauh mana pemutahiran data pemilih yang telah dilakukan,” ujarnya. Dijelaskannya, sejak 17 Februari proses pencoklikan sudah dimulai. Dalam pemutahiran, PPDP akan menempelkan stiker tanda sudah dilakukan coklik.
Stiker ditempel dekat pintu rumah yang dicoklik. Selain itu, setiap pemilih yang ada di rumah harus menandatangani surat terima sudah dicoklik. Kertas putih itu menunjukkan bahwa seluruh penduduk yang berpotensi untuk memilih bisa menggunakan hak pilihnya. Divisi Hukum dan Humas, Pandapotan Tamba mengatakan, KPU akan melakukan evaluasi soal ini. “Kalau belum dicoklik,ataustikerbelumadamungkin petugasnya belum sampai ke rumah pemilih. Begitupun evaluasi tetap kita laksanakan mengingat sudah ada laporan lisan dari masyarakat yang sampai ke KPU,” kaya dia.(h10)
Peran Panwaslu Mandul MEDAN (Waspada: Fungsi dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dinilai mandul. Karena itu, UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu sudah harus direvisi. “Perlu ada revisi UU No. 22/ 2007 khususnya mengenai penguatan peran lembaga pengawas dalam pemilu,” kata dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU, Faisal Andri kepada wartawan di Medan, Senin (1/3). Sekretaris Pusat Studi Kebijakan dan Politik Lokal (PSKPL) itu mengatakan, terbukti peran lembaga pengawas baik di daerah maupun tingkat pusat seperti Bawaslu sejak pemilu pasca reformasi hingga sekarang tak mampu berbuat banyak. Kewenangannya terbatas membuat pengawasan berjalan seadanya. Selama ini, setiap kali pelaksanaan pemilu maupun pilkada, tidak pernah lepas gugatan, karena banyaknya pelanggaran
terhadap ketentuan dan asas pemilu. Bahkan akhir-akhir ini selalu sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak sedikit pula keputusan pemilu ulang menjadi rekomendasi dari MK. Menurut Faisal, sebagian besar bentuk kritikan, tuntutan, gugatan dan penolakan terhadap hasil pemilu dari berbagai komponen masyarakat bagian dari akibat lemahnya pengawasan. Sehingga muncul stigma negatif terhadap lembaga pengawas yang tidak independen, dan tak akuntabel. Semua itu terjadi karena UU penyelenggaraan pemilu yang ada menempatkan lembaga pengawas hanya sekadar memenuhi persyaratan saja. Selama badan dan lembaga pengawas dari pembentukan dan statusnya tidak independent serta tugas, wewenang dan kewajibannya juga tidak sesuai dengan struktur dan personal pengawas, maka dipastikan tidak akan mampu membuat keputusan yang mengikat. Dengan demikian, regulasi
yang terkait dengan penyelenggara pemilu sudah selayaknya direvisi. Karena tidak sinkron dengan azas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemilu. Departemen Ilmu Politik FISIP USU melalui PSKPL saat ini sedang melakukan kajian akademik terhadap UU No. 22/ 2007 khusus mengenai pengawasan. Berdasarkan hasil kajian sementara, muncul beberapa ide dan gagasan untuk menegaskan kedudukan Bawaslu sebagai mitra sejajar dengan KPU hingga tingkat daerah. “Karena itu proses pembentukan dan seleksi panwas di daerah tidak lagi melalui KPUD.” Mantan Ketua Panwas Pemilu Sumut, Ikhwaluddin Simatupang mengakui selama kepemimpinanya lalu, peranan lembaga panwas sangat terbatas. Sehingga kurang mampu memberikan efek jera bagi setiap pihak yang melanggar UU Pemilu. Karena itu menurut Ikhwaluddin, lembaga pengawas harus diberi peran sebagai
eksekutor agar lebih memiliki kekuatan. Bukan hanya sekedar lembaga yang sebatas memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran yang ada. Panwas menurutnya, tak perlu merekomendasikan pelanggaran administratif ke KPU untuk kemudian diteliti kembali. Tapi seharusnya dapat diberi kewenangan lebih dalam membuat keputusan untuk langsung dikerjakan oleh KPU. Seperti pembatalan pencalonan atas dasar rekomendasi Panwas. Sedangkan khusus untuk pelanggaran pidana, panwas harusnya tidak hanya sebatas memiliki kewenangan sebagai penyelidik. Harus lebih diperkuat dengan fungsi sebagai penyidik. Sehingga dapat menetukan secara mandiri jenis pidana yang bagaimana yang harus dikenakan bagi yang melanggar. “Panwas harus punya peranan sebagai penyidik. Bukan sebatas menyelidiki lalu dilimpahkan ke kepolisian,” katanya.(h11)
Walikota Harus Mampu Wujudkan Medan Metropolitan, Madani Dan Religius MEDAN (Waspada): Walikota ke depan harus mampu meneruskan kebijakan walikota sebelumnya yang bertekad menjadikan Medan kota metropolitan, madani dan religius, kata Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumut, H Sakira Zandi. “Medan metropolitan, madani dan religius merupakan keinginan mendasar masyarakat,” kata dia di Medan, Senin (1/3). Gagasan menciptakan Medan menjadi kota metropolitan, madani dan religius muncul ketika walikota dijabat Abdillah.
Gagasan dan ide itu mendapat dukungan lintas tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat. Berbagai kebijakan awal sudah dilakukan, antara lain, pembangunan infrastruktur seperti sarana dan prasana, jalan lingkar serta penataan kota. Juga peningkatankebersihanyangmelibatkan semua lapisan masyarakat. Di bidang agama, Abdillah melakukan berbagai kegiatan secara akbar dengan menghadirkan para dai kondang. Bahkan di antara kegiatan itu yang paling menjadi momentum
adalah Ramadan Fair. “Apa yang dirintis Abdillah merupakan langkah awal sangat besar mendorong Medan menjadi kota metropolitan, madani dan religius. Karenanya, walikota mendatang harus bisa meneruskan cita-cita luhur walikota terdahulu,” kata dia. Menjadikan Medan kota metropolitan, madani dan religius bukan pekerjaan mudah. “Memerlukan pikiran, tenaga dan dana cukup besar, di samping keseriusan dan ikhlas serta merangkul masyarakat
untuk berpartisipasi.” Tentang sosok sejumlah calon walikota yang maju dalam pilkada, Sakira optimis mereka mampu mewujudkan Medan menjadi kota metropolitan, madani dan religius. Sebagai dai, dia mengimbau masyarakat tidak terjebak atau terobsesi dengan kata-kata manis para calon, namun harus melihat secara obyektif dalam menentukan pilihan. “Masyarakat harus memilih walikota yang terbaik demi kemajuan kota Medan.”(m14)
Masyarakat Labura Minta Pilkada Tak Di Bulan Agustus AEKKANOPAN (Waspada): Masyarakat meminta KPUD Labuhanbatu bijaksana, dan tidak secepatnya menyetujui usulan DPRD dan Pemkab Labura yang akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah Labuhanbatu Utara pada Agustus mendatang. “Sebaiknya pilkada dilaksanakan setelah Agustus, karena Agustus bertepatan bulan suci Ramadhan,” ujar tokoh masyarakat Labura, Syafril Azmi kepa-
da Waspada, Minggu (28/2), menanggapi hasil rapat konsultasi antara DPRD dengan Pj Bupati Labura tentang pelaksanaan Pemilukada Labura. Dalam satu tahun, umat Islam hanya satu bulan menjalankan ibadah, hendaknya jangan dicampuri dengan kegiatan politik, agar ibadah yang dilaksanakan khusuk, sebut Ketua PD Al Wasliyah Kabupaten Labura itu. Jika tingkat partisipasi pe-
milih menggunakan hak suaranya rendah, maka pelaksanaan pilkada dianggap kurang sukses, dan berdampak terhadap calon bupati dan wakil bupati yang akan terpilih. “Masyarakat berharap ada legitimasi yang kuat terhadap bupati terpilih, karena jika tidak mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat, maka akan sulit menjalankan roda pemerintahan.” Ditambahkannya, sesuaiUU
No. 23/2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara jelas dinyatakan bahwa jika dalam waktu setahun belum terpilih dan belum dilantik bupati definitif maka Mendagri dapat mengangkat kembali Pj bupati untuk masa jabatan satu tahun. Itu berarti selambat-lambatnya Januari 2011 bupati definitif harus ada, dan tidak harus di bulan Agustus pelaksanaan pilkada.(a29)
Disesalkan Oknum ‘Menjual’ Simbol Agama SIMALUNGUN (Waspada): Tokoh masyarakat dan pemuka agama Kec. Bandar Masilam, Simalungun menyesalkan sejumlah oknum ‘menjual’ simbol-simbol masyarakat dan agama demi kepentingan pemilihan kepala daerah. “Siapa saja boleh berpolitik, tak terkecuali tokoh masyarakat maupun ustad, tetapi hendaknya mengedepankan etika dan martabat, tidak menjadikan simbol-simbol masyarakat dan agama untuk kepentingan sesaat,” kata Ketua LPTQ Bandar
Masilam, Aswin Damanik, di sela-sela penutupan MTQN di Perdagangan, Sabtu (27/2) malam. Pernyataan itu dikemukakan Aswin, yang juga ketua Maujana Bandar Masilam, menyikapi sejumlah oknum mengklaim dirinya mewakili tokoh masyarakat dan ustad se wilayah Simalungun, untuk memberikan dukungan kepada salah satu balon bupati. Sebagai warga Bandar Masilam, dia menyesalkan hal itu. “Kenapa harus mengaku
sebagai tokoh, apalagi sebagai ustad untuk mendukung salah seorang balon bupati melalui tim suksesnya di Nagori Bandar Tinggi. Padahal mereka (oknum) tersebut bukanlah tokoh masyarakat maupun ustad. Bahkan keberadaannya tak dikenal,” kata dia khawatir jika dibiarkan, akan lahir tokoh masyarakat maupun tokoh agama palsu, yang seenaknya mengatasnamakan umat demi kepentingan pribadi. Menurutnya, ekpos dilakukan oknum-oknum itu meru-
pakan pembohongan publik dan syarat kepentingan sesaat. “Apa yang digambarkan seolaholah tidak ada pembangunan selama lima tahun terakhir, juga merupakan pemutarbalikan fakta.” Kepada seluruh kandidat balon bupati dan penyelenggara pilkada, diharapkan tetap berjalan di atas rel yang ada. “Artinya, kandidat maupun tim sukses serta penyelenggara menjunjung tinggi fair play, sehingga tidak ada perpecahan di masyarakat,” harapnya.(a15)
Star News Bedah Visi Misi Calon Walikota Medan MEDAN (Waspada): Radio Star News hadir meramaikan lembaga penyiaran di Sumut. Mulai mengudara sejak 15 Februari 2010, Star News hadir di gelombang102,6FMyangdipancarkan dari studio di Komplek Ruko Griya Riatur Indah, Medan. Direktur Utama PT Star Indonesia Iskandar, ST selaku pemilik Star News mengatakan, kemarin, radio ini akan menjadi radio berita satu-satunya yang lahir di Sumut. Siarannya menjangkau mulai Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Karo, dan sebagian wilayah Simalungun.
Star News, katanya, hadir bertepatan dengan akan digelarnya pesta demokrasi pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Sumut. Menyikapi itu, Star News akan memanfaatkan momentum ini dengan me-nyiapkan sebuah acara khusus bertajuk Pilkada lewat acara bernama “Bedah dan Debat Kandidat”. Di acara ini, Star News menampilkan para calon walikotawakil walikota dan bupati-wakil bupati. Masing-masing pasangan kandidat kepala daerah diberi kesempatan menyampaikan visi dan misinya. Karena acara ini disiarkan live (langsung) dan dikemas
interaktif, para pendengar diharapkan ikut terlibat untuk mendebat, mengkritisi, menyampaikan masukan, usulan, harapan, dan sebagainya kepada kandidat yang tampil nantinya. Jadwal Acara Iskandar menyebutkan, karena ada beberapa daerah yang akan menggelar pilkada, untuk tahap pertama Star News akan mengupas Pilkada Kota Medan. Selanjutnya menyusul Pilkada Kota Binjai, dan Pilkada Serdang Bedagai. Acara “Bedah dan Debat Kandidat” ini mulai disiarkan pukul 14:00 dengan menghadirkan pembicara dari KPU pada
1 Maret 2010. Kemudian, 2 Maret 2010 menghadirkan pasangan Sofyan Tan-Nelly Armayanti, Maulana Pohan-Ahmad Arif (3 Maret), DJoko Susilo-Amir Mirza Hutagalung (4 Maret), Muhammad Arif-Supratikno (5 Maret), Syahrial Anas-Yahya Sumardi (8 Maret). Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin (9 Maret), Rudolf M Pardede-Afifuddin Lubis (10 Maret), Ajib Shah-Binsar Situmorang (11 Maret), Sigit Pramono Asri-Nurlisa Ginting (12 Maret), Indra Sakti HarahapDelyuzar Haris (15 Maret), dan Bahdin Nur Tanjung-Kasim Siyo (16 Maret).(m08)
C3 11 Maret Calon Walikota Medan Ditetapkan MEDAN (Waspada): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akan menetapkan calon walikota dan wakil walikota Medan priode 2010-2015, pada 11 Maret mendatang. Penetapan ini dilakukan setelah melakukan verifikasi berkas dukungan calon independen maupun calon dari partai politik. “Kita akan menetapkan calon walikota dan wakil walikota Medan yang maju pada pilkada pada 11 Maret. Sedangkan pencabutan nomor urut calon 13 Maret,” kata anggota KPU Kota Medan Divisi Hukum dan Humas, Pandapotan Tamba kepada Waspada, Senin (1/3) di ruang kerjanya Jl. Kejaksaan, Medan. Dikatakan Tamba, setelah melakukan verifikasi tahap awal dan tahap II terhadap 11 bakal calon walikota dan wakil walikota nanti, tahapan berikutnya melakukan penetapan calon. Sedangkan untuk saat ini, KPU kembali melaksanakan verifikasi berkas yang telah dilengkapi oleh para calon. “Mulai 1-7 Maret KPU Medan kembali melakukan penelitian syarat pencalonan dan syarat calon 11 bakal pasangan calon yang telah dikembalikan,” ucapnya. KPU Medan, akan langsung melakukan pencoretan kepada bakal pasangan calon yang tidak lulus verifikasi perbaikan karena tidak memenuhi syarat. Dalam penelitian syarat ini, lanjutnya, tidak ada lagi kesempatan bagi bakal pasangan calon untuk melakukan perbaikan berkas. Digugurkan Terkait masih adanya pasangan bakal calon (balon) yang bermasalah, Pandapotan menyatakan, KPU akan tetap berada pada peraturan yang ada yakni, menggugurkan pasangan balon kalau memang tidak memenuhi syarat pencalonan. “Kalau memang pasangan itu tidak memenuhi syarat pencalonan, maka terpaksa kita batalkan untuk maju pada pilkada mendatang,” kata Tamba. Ditanya adanya keterangan Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumut mengapa KPU Medan meloloskan syarat pendidikan balon walikota Medan Rudolf M Pardede, dia menjawab akan kembali melakukan verifikasi ke sekolah tersebut. “KPU akan kembali melakukan verifikasi. Kalau memang bermasalah, maka calon itu akan digugurkan,” tandasnya.(h10)
Dibutuhkan Moralitas, Etika Politik Dalam Pilkada MEDAN (Waspada): Kepala Pusat Studi Hak Azasi Manusia (HAM) Unimed, Majda El Muntaj mengatakan, keluarnya SK Mendagri No: 131.12.40/2010 tentang penunjukan Gubsu sebagai Pj. Walikota Medan sangat berpotensi tidak netral dalam pelaksanaan pilkada kota Medan. Namun begitu, yang dibutuhkan saat ini moralitas dan etika politik dari Pj. Walikota Medan yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Sumut, karena potensi tidak netral sangat rentan terjadi disebabkan calon dari Partai Golkar juga maju sebagai kandidat walikota Medan. Majda El Muntaj mengatakan itu dalam seminar “Tinjauan Hukum Terhadap Persyaratan Pencalonan Walikota Medan 20102015,” belum lama ini di kampus UMA Jl. Kolam, Medan Esate. Seminar dilaksanakan Fakultas Hukum UMA itu juga menampilkan anggota DPRD Medan Surianda Lubis. anggota KPU Medan Yenny Chairiah Rambe dan Mirza Nasution, dengan moderator Zamzami. Menurut Majda, fenomena buruk pilkada Medan 2010 akan muncul mulai dari korupsi politik, otoritarisme parpol, potensi ketidakmandirian penyelenggara, hingga sedikit sekali edukasi politik yang beradab dan minusnya dukungan penganggaran. Rekomendasi Untuk mengantisipasi hal itu, perlu rekomendasi, untuk penegakkan normatifitas pilkada dengan konsisten, penegakan etika berpolitik hingga pematangan demokrasi dengan menitikberatkan pada pemahaman, kesadaran dan tanggungjawab para aktor politik dengan tujuan tercapainya pemahaman masyarakat yang mampu memilih secara cerdas. Sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum UMA, Syafaruddin, SH, MHum mengatakan, pelaksanaan pilkada Medan harus berjalan tertib sesuai norma-norma hukum. “Pilkada momen tepat memberikan pemahaman berdemokrasi, karena itu Fakultas Hukum UMA mendukung yang tidak melanggar hukum,” ujarnya mengimbau masyarakat tidak memilih seseorang karena diberi uang recehan, sarung dan lainnya. Rektor UMA, Prof. Dr. HA Yakub Matondang, MA menyatakan, dalam kajian keagamaan sah atau tidaknya suatu kegiatan apabila terpenuhi syarat dan rukun. “Jika tidak terpenuhi, maka tidak sah lah penyelenggaraan kegiatan itu.” (m41)
Keputusan Pansus Century Pengaruhi Hasil Pilkada MEDAN (Waspada): Keputusan Pansus Century di DPR RI akan berdampak pada hasil pilkada di sejumlah daerah di Sumut. Hal ini karena publik sudah bosan dengan prilaku parpol yang cenderung memperalat publik untuk kepentingan politik. “Ini tentu akan berdampak pada hasil pilkada. Kelihatan parpolparpol ini memperalat kepentingan publik. Tentunya ini akan membuat publik berkurang kepercayaannya pada calon-calon kepala daerah yang diusung parpol dalam pilkada,” kata Ketua Forum Sahabat, Aulia Andri, Senin (1/3) Menurut Aulia, calon-calon kepala daerah yang diusung parpol ikut pilkada mempunyai tugas berat meyakinkan publik. Hal ini karena kepercayaan publik yang terus menurun terhadap parpol. “Tentunya publik tak hanya akan melihat figur calon kepala daerah tetapi juga parpol pendukungnya,” kata Auli. Dia meyakini adanya trend calon independen akan bisa memenangi pilkada di sejumlah daerah di Indonesia. Calon independen dikatakannya, memiliki elektabilitas yang lebih tinggi dibanding calon dari parpol. “Ini karena adanya berbagai faktor eksternal dari parpol. Calon independen lebih gampang dicatat jejak rekamnya oleh publik. Maka itu figur pada calon independen akan sangat penting,” katanya lagi. Aulia juga mengatakan, mesin parpol yang mendukung calon kepala daerah di pilkada tidak akan sepenuhnya bisa diandalkan. Hal ini seiring munculnya konflik di parpol terkait pencalonan kepala daerah. “Kisruh pecahnhya parpol karena pencalonan kepala daerah akan sangat berpengaruh pada dukungan dan mesin parpol di akar rumput. Maka itu akan sangat berpengaruh di pilkada,” sebutnya.(m41)
Hj Adlina: Pilkada Butuh Biaya Besar RANTAUPRAPAT (Waspada): Warga lingkungan Talsim, Kelurahan Sirandorung, Kec. Rantau Utara “terpaksa” menahan keinginan untuk mendapat bantuan dari Hj Adlina T Milwan, bakal calon bupati Labuhanbatu. Adlina dihadapan masyarakat yang mayoritas kaum ibu mengatakan, pilkada butuh biaya besar. Karena itu dia menunda bantuan yang akan diberikan. “Pilkada butuh biaya besar. Untuk saksi, untuk partai, kaos dan baliho, “ kata dia dari atas panggung, Minggu (28/2), sehingga warga tampak kecewa. Melihat situasi kurang baik, Adlina menawarkan solusi membantu uang sebagai pengganti uang beca yang semula ditawarkan Rp20.000, karena beberapa kaum ibu mengeluarkan suara “koor” mengatakan, “tambahlah”. Adlina mengatakan, akan memberi per orang Rp50.000. “Saya akan tambah menjadi Rp50.000,” kata dia. Ditanya mengenai dukungan partai, Adlina mengatakan, 25 kursi di DPRD, termasuk partai PKB. Soal kepastian Partai Hanura memberikan dukungan, dia yakin akan di dapatnya.(c01)