Medan Metropolitan
WASPADA Selasa 2 Maret 2010
B3
Massa Tuntut Kejatisu Ungkap Korupsi Di Daerah MEDAN (Waspada): Puluhan massa tergabung Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPR) dan Aliansi Mahasiswa Padangsidimpuan (AMP) menggelar aksi unjukrasa di gedung Kejatisu, Senin (1/3). “Kami beri waktu dua minggu kejaksaan menuntaskan kasus dugaan korupsi dana pemekaran Madina dan korupsi di Pemko Padangsidimpuan,” teriak massa menandai kehadiran mereka di Kejatisu. Massa AMPR dan AMP
mengancam jika dalam kurun waktu itu tidak ada titik terang, mereka akan menggelar aksi di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Cikeas. Dalam pernyataan sikapnya, massa meneriakkan dana pemekaran Rp2 miliar lebih
Pemuda Jangan Terjebak Politik Caci Maki MEDAN (Waspada): Ketua KNPI Sumut, H Ahmad Yasir Ridho Lubis, mengingatkan kaum muda tidak terjebak politik caci maki, apalagi terjebak provokasi untuk ikut unjukrasa mendiskreditkan tokoh atau pejabat tertentu. Yasir Ridho mengatakan itu kepada wartawan di Medan, kemarin, menanggapi munculnya fenomena memaki, memfitnah dan menghina seseorang dalam aksi unjukrasa di Medan akhir-akhir ini. Menurut dia, unjukrasa bukan sarana yang sah untuk mendiskreditkan pihak lain, apalagi menghujat dan memperlakukan seseorang dengan perlakuan sangat hina. Sebaliknya unjukrasa salah satu cara mengungkapkan perasaan, menyampaikan protes dan tuntutan agar diketahui orang lain. “Dalam negara demokrasi, unjukrasa sah-sah saja. Namun harus dilakukan dengan santun dan tertib, bukan dengan anarkis dan caci maki,” ujarnya. Ridho berpendapat, unjukrasa tetap penting dan efektif dilakukan dalam menyampaikan aspirasi, terutama jika saluran aspirasi masyarakat sudah tersumbat. Namun, jika unjukrasa dijadikan sebagai sarana memaki, menghina dan mendiskreditkan pihak lain, tentu sudah lari dari hakikat unjukrasa itu sendiri. Terkait unjukrasa sekelompok massa di DPRDSU barubaru ini, mencaci maki dan memfitnah pribadi Syamsul Arifin sebagai koruptor, Ridho merasa prihatin. Kepada siapapun seharusnya semua pihak saling menghormati, apalagi kepada Syamsul Arifin yang tokoh dihormati. Terlepas ada pihak yang tidak suka kepadanya, Syamsul Arifin adalah gubernur yang dipilih langsung rakyat. “Maka memaki dan menfitnahnya, apalagi memperlakukannya tidak sopan lewat unjukrasa tentulah tidak baik.” Karenanya, dia mengimbau kaum muda tidak terjebak intrik kelompok tertentu, yang mendiskreditkan Syamsul Arifin, seperti tuduhan korupsi dan fitnah keji lainnya. Sebab jika menyangkut ranah hukum ada instansi hukum seperti KPK yang menanganinya. Ridho mengaharapkan pemuda tetap berperan menjaga iklim kondusif di Sumut, khususnya menjelang pilkada. Kondusifitas masyarakat Sumut dibawah kepemimpinan Gubsu Syamsul Arifin, hendaknya terus dipelihara dengan baik. Jangan karena perbedaaan pilihan di pilkada, pemuda menjadi terpecah. (m11)
Primagama Selenggarakan Seminar Dahsyatnya Bisnis Pendidikan MEDAN ( Waspada) PRIMAGAMA English Sumatera Utara menyelenggarakan “Seminar Dahsyatnya Bisnis Pendidikan” yang menghadirkan Direktur Utama Primagama Group sekaligus Founder Entrepreneur University, Purdi E. Chandra (foto) pada Rabu (3/3). Kehadiran Purdi selaku motivator pengusaha muda akan mewarnai suasana ini dimana pengalamannya dalam mengembangkan bimbingan belajar Primagama menjadi 750 cabang di seluruh Indonesia adalah bagian dari prestasi yang diakui oleh masyarakat banyak. Kemampuan Purdi dalam mengelola peluang yang ada dan menciptakan inovasi dalam memulai bisnis pendidikan akan menjadi materi utama dalam seminar kali ini. Seperti yang diucapkan Purdi, “Bisnis pendidikan adalah bisnis yang tidak pernah mati dan akan terus berkembang” Di seminar yang akan diselenggarakan di ruangan ballroom Hotel Tiara Medan dari pukul 14.00 sampai selesai ini akan memberikan kejutan menarik bagi setiap peserta yang datang. Salah satunya adalah cashback Rp9 juta, kemudian cukup dengan Rp1 juta sudah bisa membuka usaha pendidikan Primagama English di mana peluangnya berkembang di Sumatera Utara masih besar potensinya. Dengan potensi sekolah dan murid yang ada, bisnis ini memberikan kontribusi yang positif bagi investor dan lingkungannya dalam waktu yang tidak lama. Melalui konsep pelajaran dan metodologi yang sangat berbeda seperti umumnya, menjadikan Primagama English sebagai lembaga pendidikan mampu bersaing dengan kompetitor yang ada. Hanya dengan Rp100 ribu peserta sudah bisa mengikuti seminar dan menggali pengetahuan bagaimana cara mengelola serta mengembangkan bisnis pendidikan bersama Purdi E. Chandra. Informasi selengkapnya bisa menghubungi Ricky 081.99.341.9999. (adv/m08)
yang dialokasikan dari anggaran APBD 2009 raib. Artinya, anggaran sudah dikucurkan, tapi kerja panitia pemekaran tidak jelas. Menurut Harahap, pihaknya memberikan waktu dua minggu kepada kejaksaan untuk mengusut kasus ini. “Tangkap G Pulungan yang diduga telah melakukan korupsi dana pemekaran,” teriak Aswat diikuti massa. Menurut pengunjukrasa, situasi di daerah itu kini mulai tidak kondusif setelah mengetahui dana pemekaran senilai Rp2 miliar raib. Selain itu, massa juga meminta Kejatisu menuntaskan kasus dugaan korupsi di Pemko Padangsidimpuan. “Sejumlah pejabat sudah diperiksa, tapi tidak ada yang nyangkut. Ada apa ini,” teriak
massa berulang kali. Menurut koordinator aksi Halomoan Harahap, sedikitnya puluhan pejabat Pemko P.Sidimpuan sudah dipanggil kejaksaan terkait dugaan korupsi senilai Rp6,3 miliar di Pemko tersebut. Namun kasusnya masih jalan di tempat. Pengunjukrasa menyebutkan, sejumlah nama dan instansi yang terlibat dugaan korupsi di Pemko P.Sidimpuan, yakni di Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan modus tenaga ahli, khususnya pemeliharaan kolam renang dan dana kesebelasan PSKPS. “Dugaan korupsi di sekretariat Pemko itu diduga melibatkan Sekda Padangsidimpuan berinisial SH,” sebutnya. Selain itu, dugaan korupsi penyelewengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendi-
dikan tahun 2009, penyelewengan dana oleh Sekretaris Dewan DPRD kota Padangsidimpuan. “Jadi dalam hal ini ada dugaan korupsi senilai Rp 6,3 miliar,” ujarnya. Menanggapi dugaan korupsi tersebut, Kejatisu akan menindaklanjuti kasus ini. Apalagi, informasi dugaan korupsi pemekaran Kabupaten Madina ini info baru bagi Kejatisu. “Ini informasi baru bagi kami dengan inilah kami akan melakukan penyelidikan. Tapi, untuk Pemko Padangsidimpuan hingga kini masih melakukan penyelidikan,” kata staf Humas Kejatisu Andre Simbolon menenangkan puluhan masa. Seusai menyampaikan jawaban Kejatisu ini, puluhan mahasiwa membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian. (h05)
Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Serahterima Gedung RSPM MEDAN (Waspada): Proses serahterima pemakaian gedung RSU Pirngadi Medan dari kontraktor kepada pihak rumah sakit menuai sorotan karena diduga sarat dugaan korupsi. Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) akan melakukan penyelidikan. “Tindakan kontraktor menyerahterimakan pemakaian dalam kondisi pekerjaan gedung untuk pasien miskin belum selesai, merupakan perbuatan melawan hukum,” kata Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis kepada Waspada, Senin (1/3). Menurut Muis, dalam kasus ini kontraktor dikategorikan melakukan pembohongan atau memanipulasi fakta. Dengan modus serahterima seolah-olah pembangunan gedung sudah selesai dikerjakan. “Dalam kasus ini dua unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU tentang pemberantasan korupsi terpenuhi.
Untuk itu, dipastikan keuangan negara dirugikan,”pungkasMuis. Menurut Muis, Kejatisu harus segera melakukan tindakan nyata dengan melakukan penyelidikan. “Langkah awal Kejatisu segera membuat police line di area gedung yang menjadi objek hukum dan menyita barang-bukti,” katanya. Upaya ini, tambah Muis, agar para pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu tidak bisa menghilangkan barang bukti. “Untuk memudahkan penyelidikan kasus ini, upaya penyitaan barang bukti harus segera dilakukan,” ujarnya. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Perjuangan Politik, Hukum, dan Ekonomi (PPHE), Jayamuddin Barus. “Tidak ada alasan aparat penegak hukum tidak mengusut kasus itu karena jelas-jelas menyalahi prosedur,” tegasnya Menurut Barus, pihaknya akan berusaha mendapatkan bukti-bukti untuk diserahkan
ke penyidik dalam hal ini Kejatisu. “Kita komit kasus pembangunan gedung RSU Pirngadi Medan harus diusut tuntas,” katanya. Secara terpisah Kasi Penkum/Humas Kejatisu Edi Irsan Kurniawan Tarigan mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikansejauhmanaadanya dugaan korupsi dalam serahterima gedung RSU Pirngadi. “Tim Kejatisu akan mencoba menelusuri dugaan penyimpangan, terkait pembangunan gedung rumah sakit milik Pemko Medan itu,” tegas Tarigan. Begitupun, tambahnya, pihaknya belum bisa menyimpulkan dugaan korupsi dalam serahterima itu sebelum mendapatkan alat bukti permulaan yang cukup. “Meski belum menerima laporan resmi, kami akan melakukan penyelidikan. Tapi, sangat membantu kalau ada laporan disertai alat bukti yang kuat kita terima,” katanya. (h05)
MA Tolak Kasasi Terpidana Kasus Oli Palsu MEDAN (Waspada): Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terpidana perkara tindak pidana perlindungan konsumen Arving NG alias Abeng, 52, warga Jalan Thamrin Medan. Abeng dipersalahkan memperdagangkan oli palsu. Penolakan itu diputusakan Majelis Hakim Agung diketuai Djoko Sarwoko, SH., MH dengan anggota Moegihardjo SH dan Suwardi, SH pada 7 Juli 2009. Sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa setelah dituntut JPU 3 tahun. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Sumut yang salah satu amarnya memerintahkan agar terdakwa ditahan. Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya berpendapat, judex facti pada tingkat banding tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula, alasan yang disampaikan terdakwa mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Seperti diketahui, tindak pidana itu dilakukan terdakwa berawal saat saksi korban Hermanto alias Sekok membeli 1 drum (200 liter) oli S10 dan 1 drum (200 liter) oli Meditran S40 ditempat terdakwa UD Makmur Oil Jalan Thamrin Medan
sekira Juli 2006. Setelah oli diterima, karyawan saksi mengganti pelumas tiga unit buldozer dengan oli Meditran S40. Namun ketika ketiga bolduzertersebut dioperasikan di Labuhan Batu dan Kota Pinang, saksi mendapat laporan 2 unit buldozernya baru digunakan 105 jam dan yang 1 unit lagi baru 110 jam, mengalami kerusakan. Padahal seharusnya dapat digunakan selama 200 jam. Atas ker usakan tersebut, saksi korban memeriksakan oli Meditran S40 tersebut ke Pertamina. Hasil pengecekan laboratorium PT Pertamina menunjukan, sample tersebut bukan pelumas Meditran S40 produksi Pertamina karena spesifikasinya tidak sesuai. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hermanto mengalami kerugian Rp 700 juta. Berdasarkan putusan PT Sumut yang salah satu amarnya memerintahkan agar terdakwa ditahan, Kejari Medan pada 31 Oktober 2008 telah melakukan eksekusi dengan menahan terdakwa di Rutan Tanjung Gusta Medan. Namun baru 3 bulan lebih di Rutan, Kepala Rutan Tanjung Gusta Medan yang saat itu dijabat Amran Silalahi pada 14 Februari 2009 membebaskan terdakwa demi hukum sesuai berita acara pengeluaran tahanan pada 14 Februari 2009. Alasan bebas demi hukum itu karena terdakwa sudah mengajukan kasasi dan sampai
saat itu belum ada surat penahanan terdakwa dari hakim MA, sehingga berdasarkan pasal 27 Ayat 4 KUHAP, setelah waktu 90 hari perkara tersebut belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan. Terkait dengan bebasnya terdakwa, saksi korban kepada wartawan, Minggu (28/2), mengatakan sangat keberatan dengan bebasnya terdakwa . Ia mendapat informasi dari pihak Rutan, bebasnya terdakwa juga didasari adanya jaminan dari istrinya dan juga penasehat hukumnya. Saksi korban juga merasa heran diterapkan pasal tersebut karena penahanan terdakwa berdasarkan putusan PT yang memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Dengan keluarnya putusan MA tersebut, ia mengharapkan terpidana dapat segera menjalani hukumannya. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia (DPP-P3NKRI) Ganda Satria Dharma meminta pihak berwenang khususnya pengadilan, kejaksaan dapat secepatnya menindak lanjuti putusan MA tersebut dengan menahan terpidana untuk menjalani hukuman. “Kita minta pihak berwenang segera menindaklanjuti putusan MA itu agar terpidana secepatnya menjalani hukumannya,” ujarnya. (h05)
Plt Sekda Hadiri Peringatan Maulid Di Johor MEDAN (Waspada): Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Medan Drs. HM Fitriyus, SH, MSp hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi yang diadakan Badan Kenaziran Masjid (BKM) Baiturrahman perumahan Johor Indah Permai I Medan, Jumat (26/2). Acara dimulai pukul 21.00 dengan pembacaan kalam Ilahi oleh remaja masjid Baiturrahman Damang Payungan Hutasuhut, dilanjutkan dengan laporan ketua panitia yang disampaikan Drs. H. Pardamean Hutasuhut, MEc. Peringatan maulid ini dihadiri ratusan kaum muslimin dan muslimat di lingkungan perumahan Johor Indah Permai dan warga yang berada di luar perumahan. Dalam sambutannya, Plt Sekda Medan HM Fitriyus mengatakan salut atas kerja sama BKM Baiturrahman yang dipimpin H. Sugiri dan remaja masjid Baiturrahman dipimpin Syafrizal Idham sehingga terselenggaranya acara peringatan maulid tersebut. Al-ustadz Sakhira Zandi. dalam tausiyahnya berpesan dengan memperingati Maulid Nabi jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah (contoh yang baik) dalam hidup dan kehidupan. Acara ini juga menampilkan pembacaan barzanji dan juga marhaban yang dibawakan Qori Nasional Al-ustadz Mudawali dan rekan. Sekretaris panitia Abdul Kahar Sinaga, SE mengatakan, walaupun beberapa saat sebelum acara listrik sempat padam beberapa saat, namun acara tetap berlangsung lancar. (h10)
Waspada/Ist
Panitia maulid dan pengurus Badan Kenaziran Masjid Baiturrahman foto bersama usai acara di Masjid Baiturrahman Perumahan Johor Indah Permai, Jumat (26/2).
Waspada/Rudi Arman
Dir Narkoba, Kombes TP Panjaitan didampingi Kasat I AKBP Mardiaz sedang memberikan keterangan pers kepada wartawan, Senin (1/3). Terlihat tersangka terus menutupi wajahnya dari jepretan kamera.
Bandar Narkoba Diringkus 309,9 Gram Sabu Senilai Rp500 Juta Disita MEDAN (Waspada): Mantan pegawai Telkomsel Grapari Medan, disebut-sebut bandar narkoba ditangkap Direktorat Narkoba Poldasu dalam penyergapan di salah satu rumah makan Jalan Wahidin Medan, Sabtu (27/2) sore. Dari tersangka Jiu Tito, 35, warga Jalan Patimura Medan, polisi menyita barang bukti 309,9 gram sabu-sabu senilai Rp500 juta. Tersangka kemudian diboyong ke Poldasu untuk dilakukan pengembangan. Direktur Direktorat Narkoba Poldasu, Kombes Pol Drs. TP Panjaitan, didampingi Kasat I Narkoba AKBP Mardiaz kepada wartawan, Senin (1/3) mengatakan, tersangka merupakan TO polisi karena telah menjadi bandar narkoba. “Tapi pengakuan tersangka baru kali ini mengedarkan narkoba. Itu hak dia,”
jelas Panjaitan. Dijelaskan Panjaitan, terungkapnya kasus ini berawal dari laporan warga yang menyebutkan akan dilakukan transaksi narkoba di salah satu rumah makan di JalanWahidin Medan. Polisi kemudian ke lokasi dan mencurigai tersangka serta menangkapnya. “Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 903,9 gram sabu-sabu senilai Rp500 juta. Tersangka kemudian kita boyong ke Poldasu untuk menjalani pemeriksaan,” jelasnya. Hasil pemeriksaan, tersangka memperoleh sabu dari AB (buron-red) untuk diberikan kepada Asu, 32, warga Panepahan, untuk diedarkan di sana. Rencana transaksi di rumah makan Jalan Wahidin, namun sebelum transaksi keburu ditangkap
polisi. Pengakuan tersangka Jui Tito, dirinya tidak menjual, tapi memberikan order narkoba untuk diedarkan kepada pemakainya baru satu kali ini setelah 6 bulan tidak bekerja lagi di Telkomsel Medan. “Setelah tidak bekerja di Telkomsel, saya mengorder narkoba kepada orang suruhannya untuk diedarkan,” jelas Tito. Menurut Tito, sabu-sabu yang diordernya ini ada juga di edarkan di tempat hiburan malam di Medan dan sebagian ke wilayah lainnya. Sementara itu ketika wartawan menanyakan apakah tersangka ini merupakan jaringan narkoba internasional, Dir Narkoba menjelaskan, polisi masih menyelidiki ke arah sana. “Masih kita selidiki,” katanya singkat. (m39)
Peredaran Narkoba Dikendalikan Dari LP Terungkap MEDAN (Waspada): Direktorat Narkoba Poldasu mengungkap peredaran sabu-sabu yang dikendalikan seorang narapidana dari lembaga pemasyarakatan (LP) setelah mengamankan tiga orang kurir, satu diantaranya oknum TNI berpangkat Pratu dalam penyergapan di SPBU Jalan Helvetia, Sabtu (27/2) sore. Ketiga kurir yang diamankan yakni Erna, warga Medan, Pratu Josep dan seorang security kemudian diboyong ke Dir Narkoba Poldasu. Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka oknum TNI diserahkan ke POM, sedangkan security dipulangkan karena tidak terbukti. Demikian ditegaskan Dir Narkoba Poldasu, Kombes Pol Drs. TP. Panjaitan yang didampingi Kasat I Narkoba AKBP Mardiaz kepada wartawan, Senin (1/3), saat paparan penangkapan narkoba. Dijelaskan Panjaitan, dari
hasil pemeriksaan terhadap tersangka diketahui kalau peredaran narkoba jenis sabu itu dikendalikan seorang napi bernama Joko. “Pengakuan Erna, mendapat order untuk mengantar narkoba dari Joko yang masih berada di LP melalui handphone,” jelas Panjaitan. Waktu itu, Joko meminta kepada Erna untuk mengambil barang (narkoba-red) dari Bayek di SPBU Jalan Helvetia. Setelah berada di sana, Bayek yang masih diburon ini menyuruh seorang security untuk mengantarkan barang kepada Erna. “Bayek waktu itu menyuruh security mengantarkan barang tersebut kepada Erna. Bayek menyebutkan kalau barang yang mau diantar itu berupa buah,” jelas Panjaitan menirukan pengakuan security tadi. Setelah barang itu diterima Erna, lanjutnya, datang tersangka Pratu Josep untuk meng-
ambil sabu-sabu tersebut. “Saat itulah ketiga tersangka ditangkap Kasat I Narkoba AKBP Mardiaz dan diboyong ke Poldasu,” jelas Dir Narkoba Poldasu. Pengakuan tersangka Erna dan Josep, kalau transaksi ini berhasil, mereka mendapat upah Rp1 juta. Sedangkan security yang tidak mengetahui barang itu narkoba dipulangkan. “Pengakuan security saat diperiksa tidak mengetahui kalau barang itu narkoba.Waktu itu Bayek menyebutkan kalau barang yang mau diantar kepada Erni, buah-buahan. Jadi dia tidak mengatahui kalau barang itu narkoba,” jelas Panjaitan. Ketika ditanya wartawan apakah polisi sudah melacak kebaradaan Joko yang disebut tersangka Erni berada di LP, Dir Narkoba menjelaskan, pihaknya masih mengecek keberadaan Joko apakah berada di LP atau hanya karangan tersangka Erni. (m39)
Korupsi Poltekes
Kejari Periksa Pejabat Depkes MEDAN (Waspada): Tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Medan, Senin (1/3), memeriksa tiga pejabat yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Poltekes Medan senilai Rp9,3 miliar. Seorang di antaranya bernama Supomo, pejabat di Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan Dharmabella Timbasz mengatakan, ketiga saksi itu yakni Inspektorat Politekes Medan, Konsultan Pengawas dan Pengelola Teknis Kegiatan. Kehadiran ketiganya dalam upaya pendalaman bukti-bukti dan keterangan. “Diperiksa ketiganya dalam kapasitas masih sebagai saksi untuk memperkuat bukti dan keterangan yang kami peroleh,” katanya. Menurut Dharmabella, ketiga pejabat itu berperan penting dalam mengawasi pengerjaan bangunan yang berada di Jalan Jamin Ginting Km 13,5 Medan. Apakah sebagai pejabat yang bertangungjawab, ketiganya sudah menjalankan tugasnya dengan baik. “Kita ingin tahu apakah mereka benar benar tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau tahu tapi tidak mau tahu. Nanti akan kelihatan mana yang benar itu,” ujarnya. Dia menyatakan, sejauh ini pihaknya sudah mengantongi beberapa nama yang terbukti tidak melakukan fung-
sinya dengan baik. Namun, belum bisa disampaikan karena masih melakukan proses pengembangan penyidikan. “Nanti kalau sudah kuat akan kami sampaikan ke publik,” jelasnya. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan tersangka adalah proses pelaporan keuangan yang tidak sesuai. Namun, pihak bank tetap melakukan pembayaran kepada pihak pelaksana proyek. Bentuk korupsi yang dilakukan adalah dengan membuat laporan palsu terhadap pembangunan tersebut, dimana pengerjaan yang dilakukan hanya 75 persen. Sementara laporan dinyatakan telah selesai 100 persen sehingga pihak bank melakukan pembayaran secara penuh. Akan tetapi, karena proses pembayaran itu terjadi pada akhir tahun yakni akhir tahun 2008, maka pihak bank terpaksa memblokir sementara hingga awal tahun 2009 untuk melakukan pembayaran. Namun sisa pengerjaan tersebut tidak juga diselesaikan hingga tahun 2009. Akibatnya, terjadi kerugian Negara sekitar Rp3,2 miliar. Sebelumnya, Kejari Medan sudah menetapkan tersangka terhadap Pembantu Direktur II Poltekes Medan Koesman Wisohudiono terkait keterlibatanya dalam kasus dugaan korupsi pembangu-
nan Gedung Poltekes Medan. Sejauh ini, pihaknya sudah memanggil sekitar 9 saksi dalam kasus tersebut mulai dari Direktur Poltekes Medan, Pembantu Direktur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas dan Pelaksana Proyek tersebut. Namun dari sejumlah saksi, pihaknya baru menetapkan Koesman sebagai tersangka. Akibat perbuatan tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, dimana ancaman hukumnya lima tahun. Sementara Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis menyatakan, penyidik hendaknya tegas dalam menetapkan para pelaku yang terlibat kuat dalam kasus tindak pidana korupsi. Percepatan dalam proses penyidikan akan mempercepat penuntasan kasus tersebut. “Jangan ada kesan selama ini lambatnya penetapan tersangka sebagai upaya untuk memperoleh kepentingan tertentu,” ujarnya. Muis menilai, komitmen pemerintah dalam memberantas mafia hukum harus benar benar dijalankan serius. Dimana, penyidik sebagai aparat penegak hukum harus menunjukan sikap yang profesional dalam pemberantasan mafia hukum. (h05)