C2
Sumatera Utara
WASPADA Selasa 29 Maret 2011
Tolak PT SMM, Warga Ulupungkut Tebar Spanduk Ekstraksi Emas Kandung Sianida Mematikan PANYABUNGAN(Waspada): Sebagai bentuk penolakan atas kehadiran dan pembukaan pertambangan kontrak karya PT SorikmasMining(PTSMM)seluas 21.010 ha di atas tanah adat masyarakat Mandailing Julu, warga Ulupungkut, Kab. Mandailing Natal menebar dan memasang spanduk di setiap desa. Pantauan Waspada, Senin (28/3), pemasangan spanduk dimulai dari desa Hutapungkut, Kec. Kotanopan sampai Desa Simpang Banyak, Kec. Ulu Pungkut. Puluhan spanduk isinya menolak PT SMM melakukan per-
tambangan di wilayah ini. Tokoh Naposo Bulung/Pemuda Ulupungkut Berry Parlindungan Lubis dan Idham Khalid mengatakan, Berry Parlindungan Lubis mengatakan, alasan warga menolak kehadiran PT SMM ini karena pembukaan pertambangan akan merusak lingkungan. Hutan dibabat, berakibat pasokan air untuk berbagai sektor kehidupan bagi 413.000 jiwa yang hidup di 386 desa pada 23 kecamatan akan terganggu. Bahkan air akan tercemar disebabkan ekstraksi emas dari batuan yang mengandungsianidayangsangat
mematikan Sebagian bunyi spanduknya itu adalah “Usir PT Sorik Mas Mining dariWilayah Ini”,“Kami menghargai setiap putusan hukum dankebijakanpemegangmandat negeri ini, tapi kami juga adalah masyarakat yang punya hak atas wilayah ini”. Disebutkan,danapembuatan spanduk ini sumbangan warga ketika tokoh-tokoh Ulupungkut mulai dari tokoh agama, adat, kepaladesa,sekretarisdesa,tokoh pemuda bermusyawarah beberapa hari lalu terkait dengan penolakan terhadap kehadiran PT SMM.(c15)
DPRD Madina Harus Intensif Awasi Kinerja PT SMGP PANYABUNGAN(Waspada): DPRD Madina harus melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja PT Sorik Marapi GheotermalPower(SMGP)secaraintensif dan continyu agar perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi itu tidak melakukan tindakan berpotensi merugikan masyarakat di sekitar wilayah kerja. Pembina PMII Madina Ahmad Rizal, Senin (28/3) di Panyabungan berharap DPRD menjadi penyeimbang, lentera, sekaligus filter bagi masyarakat yang masih awam pengetahuan tentang Gheotermal. Iamenilai,banyaknyamuncul persoalan dan gejolak massa antara msyarakat dengan pihak investordiMadinaselamainitidak terlepas dari lemahnya pengawasan eksekutif dan legislatif. Karenanya, DPRD harus sadar dan mengerti tentang tanggungjawab mereka secara baik secara hukum dan secara moral, terkait dalam menjaga harmoni-
sasi antara kehadiran perusahaan investor di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, gejolak sosial dapat di minimalisir secepatnya. Ketua PP GABEMA, Agussalam Nasution mengatakan, PT.SMGP yang memiliki wilayah kerja di beberapa desa di 3 kecamatan yakni, Kecamatan Panyabungan Selatan, Panyabungan Barat, dan Puncak Sorik Marapi, haruslah menunjukkan keterbukaan kepada masyarakat. Karenaselamaini,adaindikasi pihakPT.SMGPkesannyatertutup terkaitprogramkerjaperusahaan. Misalnya dalam sosialisasi, rencana ganti lahan, luas lahan, dan program kerja lainnya. Menurutnya,selamainiperusahaan PT.SMGP terkesan hanya menceritakan hal-hal positif saja terkaittambangpanasbumikepada masyarakat dan juga pemerintah. Termasuk pertambahan PAD. Sedangkan sisi negatif tambang panas bumi jarang sekali
dipublikasikan kepada masyarakat. Agussalam berharap, kepada DPRD Madina khususnya tidak hanyafokusmengawasiPT.SMGP, tapi juga PT SMM, serta perusahaan tambang maupun perkebunan di kawasan Pantai Barat selamainisampaisekarangpenuh dilema. Dansetiapterjadidilema.yang selalu terpojok tetap saja masyarakat kecil tak berdaya dengan kekuatan pengusaha berkolaborasi dengan pemerintah. Bahkan, tidak satupun persoalan menyangkut lahan hajat hidup masyarakat bisa di selesaikan pihak Eksekutif dan Legislatif sampai sekarang. Untuk itu, DPRD Madina periode sekarang diharapkan lebih proaktif pada rakyat , serta benarbenar mampu menjelma jadi perisai dan kekuatan terdepan dalam mengakomodir, dan memperjuangkan aspirasi masyarakatuntukkesejahteraan.(c14)
Akibat Tambang Liar, Batubata Mulai Langka Di Madina PANYABUNGAN(Waspada): Akibat praktek tambang emas liar di Desa Hutajulu, Kecmatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, bahan bangunan jenis batubata mulai langka di dapatkan. Karena, para perajin batubata selama ini telah banyak beralih profesi menjadi tukang langsir dan pemecah batu emas. Kalaupun ada batubata, jumlahnya sangat minim dan telah ada yang memesan,danharganyanaikdari Rp275 menjadi Rp475 per batubata. Itu dikatakan Rahmd Sultoni Lubis, seorang kontraktor kepada Waspada, Senin (28/3) di Panyabungan. Katanya, bagi kontraktor memiliki paket proyek bangunan fisik di tahun 2011ini akan mengalami kesulitan bahan baku batubata. Dan mau tidak mau harus dipesan dari luar daerah. Menurutnya, wajar saja perajinbatubatadiMadinaalihprofesi menjadi penambang ataupun tukang langsir dan pemecah batu emas. Karena, jika seorang warga
bekerjamencetakbatubatadalam sehari paling bergaji paling tinggi Rp50.000 per hari. Sementara menjadi tukang langsir dan pemecah batu emas, bisamendapatkangajiRp200.000Rp300.000 per hari. Karena, harga 1kilogrammelan-sirbatuRp2.000 dan memecah batu Rp.1000 per kilo. Pantauan Waspada di lokasi percetakan batubata di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, dan Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, aktifitas perajin batubata tetap berjalan tapi lesu dan omset jauh menurun. Burhan, perajin batubata di Desa Panyabungan Jae mengatakan, omset batubata saat ini jauh menurun.Kalaupunadapesanan tidak bisa dipenuhi dengan maksimal karena kekurangan tenaga kerja. Abdul Lubis, warga Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, yang sedang membangun rumah mengatakan, saat ini ia memesan batubata untuk
membangun rumahnya dari Kelurahan Silandit, Kota Padangsidimpuan dengan harga Rp375 per batubata. Karena batubata sulitdidapatkandiPanyabungan. Tidak Menjadi Soal Sekretaris PU Madina, Nasrin Lubis dalam bincang-bincang mengatakan,minimnyabatubata di Madina tidak terlalu menjadi persoalan bagi kontraktor untuk mengerjakan proyek fisik. Karena bisa dipesan dari Kota Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, dan juga dari Rao dan Panti, Provinsi Sumatera Barat yang harganya tidak jauh berbeda dengan di Madina. Hanya saja mnenurutnya, standar harga perlu di bahas. Ketua DPD Aspekindo, Erik Kantona mengatakan, Pemkab Madina c/q Bagian Perekonomian diminta berkoordinasi denganpanitiatender,danmengkaji perlu atau tidaknya eskalasi harga bahan. Karena di khawatirkan bukansajahargabahanyangnaik, tapi juga perupahan mengingat sulitnya mencari pekerja untuk proyek saat ini. (c14)
Hutan Mangrove Madina Perlu Sentuhan Pemerintah PANYABUNGAN(Waspada): Keberadaan hutan bakau (mangrove) di wilayah pantai barat KabupatenMandailingNatal,kini sangat memerlukan sentuhan dari pemerintah,karena kondisinya sekarang amat memprihatinkan bahkan terkesan seperti dibiarkan begitu saja. Kecamatan Batahan,Natal dan Muara Batanggadis memiliki garis pantai sepanjang 170 kilometer lebih dan hamper disepanjang pantai tersebut ditumbuhi hutanbakauyangterancamkepunahan sehingga dikhawatirkan akan merusak lingkungan yang ada disekitar pantai. Seperti di Sumuran Kecama-
tan Batahan,hutan bakaunya mulai rusak,sehingga sangat dikhawatirkan keberadaan hutan mangrove tersebut akan sulit dijumpai di wilayah pantai barat Madina dan ini terjadi diduga akibatulah0rang-orangyangtidak bertanggung jawab. “Kalau hutan mangrove tersebut terus dirusak kemungkinan besar lingkungan disekitar pantai tersebut akan hancur dan abrasi akibat ketika air laut mengalami pasangtidakadalagipenahannya,” kata Khoirullah Lubis sebagai pemerhati lingkungan hidup, Minggu ( 27/3). Khoirullah yang baru saja melakukan kunjungan kerja ke
wilayah itu mengatakan, pelestarian hutan mangrove di pantai barat Madina sangat diperlukan karenabanyakhabitatyanghidup didalamnya mulai dari ikan, kepiting, udang yang tentunya bisamenambahpendapatanbagi nelayan didaerah itu. “Namun dengan kerusakan tersebut otomatis akan merusak segala yang ada didalamnya,”terangnya.Kata dia,PemkabMadinajangantutup mata melihat kerusakan hutan bakau itu,karena seharusnya dilestarikan.Memang ada penghentian dari masyarakat,namun hutansudahterlanjurrusak.(a28)
Borkat, Ketua DPD PAN Tapsel P.SIDIMPUAN (Waspada) : Borkat, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)Tapanuli Selatanperiode2011-2015dalamMusyawarah Daerah IV di Aula Tor Sibohi,Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel, Minggu (27/3). Terpilihnya Borkat setelah sebelumnya panitia dan DPW mengumumkan Borkat sebagai satu-satunya calon ketua yang mendaftarkan diri. Hadir dalam Musda DPD PAN IV, Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu, Ketua DPRD Tapsel H Rahmat Nasution, DPP PAN Gusrizal,Wakil Ketua DPW PAN
Sumut Muslim Simbolon,Wasek Suandi, Bendum Usman Hasibuan, Plt DPD PAN Tapsel Edi Syahputra, ST, Rektor UMTS Michwar Zein, Ketua PPMTapsel Akhir Daulay, utusan Parpol, OKP dan ratusan kader PAN. BupatiTapselSyahrulMPasaribu dalam sambutannya mengharapkan, program kerja PAN kedepandapatbersinergidengan program pemerintah daerah, sehingga dapat bersama-sama membangunTapsel kearah yang lebih maju. Ketua DPRD Tapsel Rahmat menyinggung tentang keberhasilan pasangan Syahrul-Rapolo
Siregar (Sarasi) pada Pilkada 2010 yang tidak terlepas dari peran serta PAN sebagai partai pengusung. Ketua Panitia (OC) Musda DPD PANTapsel IV Erwin Siregar mengungkapkan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi untuk mensukseskan Musda. Ketua DPD PAN Tapsel Borkat mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin PAN Tapsel lima tahun ke depan. (a26)
Bersambung ke hal. C3