Waspada, Selasa 29 Januari 2013

Medan Metropolitan

WASPADA Selasa 29 Januari 2013

A3

Poldasu Tidak Mampu Tuntaskan Kasus Perubuhan Masjid

Kompolnas Minta Kapolri Turun Tangan JAKARTA (Waspada) : Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) minta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo turun tangan guna menyelesaikan kasus perubuhan Masjid Raudhatul Islam di Jln. Yos Sudarso, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat.

“Ini tidak dapat dibiarkan.

Sebab, masalah ini sudah bertahun-tahun dan Poldasu tidak mampu menyelesaikannya. Karena itu, Kompolnas mendesak Kapolri segera turun langsung guna menyelesaikan kasus yang dapat mengarah pada konflik SARA tersebut,” kata Anggota Kompolnas Edi Sahputra Hasibuan (foto) yang membidangi wilayah Polda Sumatera kepada Waspada di Jakarta, Senin (28/1).

Seharusnya, kata Edi, kasus perubuhan masjid ini bisa diselesaikan pada tingkat Polda Sumatera Utara sehingga tidak sampai berlarut-larut tanpa kepastian hukum..

“Kami anggap Poldasu tidak mampu menanganinya dan meminta Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Kalau memang tidak mampu, Poldasu harusnya meminta bantuan pada tingkat yang lebih tinggi yakni Mabes Polri,” tuturnya.

Ditanya tentang dugaan keberpihakan polisi pada pengusaha dalam menangani kasus perubuhan masjid itu, Edi Hasibuan menegaskan, hal itu tidak diperbolehkan. Polisi harus menyelesaikan kasus ini dengan bijak sehingga tidak ada yang dirugikan, apalagi menyangkut hidup masyarakat dalam menjalankan ibadah harus lebih di-

utamakan.

“Kapolri harus mengevaluasi kebijakan Poldasu, mulai dari tingkat Kapolda. Apakah Poldasu benar-benar profesional dalam menangani kasus tersebut? Jangan sampai Poldasu memihak kepada pengusaha sehingga berisiko terjadinya intimidasi terhadap warga,” tegasnya.

Masyarakat sekitar masjid terutama umat Islam yang merasa dirugikan dalam kasus ini, kata Edi Hasibuan, diimbau tidak terprovokasi sehingga dapat merugikan diri sendiri.

“Saya memahami bagaimana perjuangan umat Islam di Medan untuk mempertahankan keberadaan masjid. Tapi saya imbau umat Islam agar dapat menghindari provokasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kasus ini,” katanya.

Dalam waktu dekat akan digelar Pilkada Sumut. Karenanya, Poldasu diminta dapat menyelesaikan kasus ini dengan bijak sehingga keberadaan masjid tetap utuh berdiri sebagai rumah umat Islam.

“Pilkada Sumut akan digelar sebentar lagi. Jangan sampai persoalan ini tidak diselesaikan.

Sebab, bukan tidak mungkin da-

pat mengganggu jalannya Pilkada di Sumut. Kalau Kapoldasu tidak mampu menyelesaikannya, saya akan meminta Kapolri untuk turun tangan dan mengevaluasi jabatan Kapoldasu,” demikian Edi Hasibuan.

Parpol Islam Desak Polresta Di tempat terpisah, dua partai politik (Parpol) berbasis Islam yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar penyidik Polresta Medan segera melaksanakan proses hukum terhadap oknumoknum yang terlibat dalam perubuhan masjid di Kota Medan.

Apalagi Polresta Medan sudah menetapkan tersangka, sehingga sudah bisa mengajukan mereka ke pengadilan demi tegaknya hukum.

Demikian ditegaskan Muslim MaksumYusuf Lc dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPRD Medan dan Ahmad Parlindungan Batubara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F PPP) DPRD Medan, Senin (28/1).

Menurut Muslim, selain merugikan umat Islam, perubuhan masjid bisa menjadi isu potensial yang memecah belah kerukunan umat beragama di Kota Medan.

Muslim menegaskan, dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan, masjid termasuk wafaf baik dilafazkan secara langsung maupun tidak.

“Maka semua pihak yang terlibat dalam penghancuran, perubuhan dan pemindahan (ruislagh) wajib mengacu dan berpedoman kepada UU tersebut,” tegas Muslim.

“Para pengembang yang

akan memulai usahanya pada sebuah lahan yang terdapat bangunan masjid, diminta agar berhati-hati dan mempelajari semua aspek hukum serta kemaslahatan umat Islam,” tambah Muslim.

Senada dengan Muslim, Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Medan Ahmad Parlindungan Batubara menegaskan semua pihak harus menghormati, tunduk dan patuh terhadap surat edaran Pemprovsu yang diantaranya menegaskan tidak ada lagi perubuhan masjid demi kepentingan usaha developer.

Sebagai warga negara yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam tatanan hukum, kehidupan sosial dan agama, kata Ahmad, maka para penggiat ekonomi harus berhati-hati dan cermat sehingga tidak menimbulkan perkara dan kerugian yang fatal.

Menurut Ahmad, sejak berdirinya PPP di era tahun 70-an hingga sekarang, partai berlambang Ka’bah ini tidak pernah berhenti membela kepentingan umat Islam termasuk dalam kasus pengrusakkan, penghancuran dan perubuhan sejumlah masjid di Kota Medan.

Dalam kasus perubuhan dan penggusuran masjid tersebut, kata Ahmad, kader PPP telah bergabung dengan Aliansi Ormas Islam pembela masjid.

“Kita meminta pemerintah daerah bertindak arif dan tidak lagi mengeluarkan rekomendasi terhadap penggusuran masjidmasjid (ruislagh) demi kepentingan pengembangan usaha dan perekonomian developer,” ujarnya.(j02/m30)

Poldasu Periksa Kasus Sudah Dihentikan Penyelidikannya MEDAN (Waspada): Polda Sumut melalui Subdit IV Renakta (Remaja, Anak dan Wanita) memeriksa kembali sengketa hak waris tanah dan bangunan seluas sekira 68 m2 di Jln. Asia Medan, yang sudah dihentikan penyelidikannnya. Penyelidikan itu dimulai dengan memanggil dan memeriksa dua saksi dari terlapor, Senin (28/1).

Atas penyelidikan kembali kasus itu, terlapor Nelly Purnamasari Boenjamin selaku ahli waris yang sah atas tanah tersebut mengaku heran, karena kasus yang sama sudah dihentikan penyelidikannya pada 2011.

Kepada wartawan di Mapoldasu, dia mengatakan, pelapor Moyliasari Boenjamin, melaporkan kasus yang objek perkaranya sama yang sudah dihentikan penyelidikannya oleh Subdit Harda Poldasu. “Mestinya penyidik Renakta tidak menerima begitu saja laporan itu, apalagi dasar laporannya sertifikat tanah yang kadaluarsa,” katanya.

Nelly mengatakan, berhak atas tanah dan bangunan di Jln. Asia No. 57 A, Kel. Sei Rengas I, Medan Kota, karena merupakan anak yang sah yang dilahirkan dari perkawinan pertama antara Sahar Boenjamin dengan Maria Limiardi sesuai akta kawin No.

35/1946 tertanggal 19 Desember 1946 dikeluarkan Ambtenaar van den Burgerlijken (kantor catatan sipil).

Kata dia, semasa ayahnya hidup mempunyai tiga orang istri. “Saya anak satu-satunya dari istri pertama, sedangkan istri kedua Choenkoeywaty memiliki 6 anak, termasuk pelapor Moyliasari,” ujarnya.

Tetapi, kata dia, antara ayahnya dengan ibu Moyliasari tidak punya surat nikah. Sedangkan istri ketiga ayahnya bernama Hanwaty yang mulanya hanya hidup bersama memiliki 4 anak. “Bapak saya membuat akta nikah dengan istri ketiga 17 Desember 1990 di catatan sipil setelah ibu saya meninggal pada 1981,” sebut Nelly.

Pada 24 Mei 2011 Moyliasari cs melaporkan Nelly karena tidak dimasukkan sebagai ahli waris dengan bukti lapor LP/ 319/V/2011/SPKT, tetapi pelapor tidak dapat menunjukkan legal standing melalui akta nikah, juga tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris dari Pengadilan Negeri Medan.

Laporan itu kemudian dihentikan demi hukum, seperti yang diputuskan dalam gelar perkarta 27 September 2012.

Namun, 27 Oktober 2012 Moyliasari kembali melaporkan

Nelly atas tuduhan menguasai tanah tanpa izin. Untuk menguatkan laporannya dia menyerahkan sertifikat No. 446 atas nama ibunya Choenkoeywaty yang sudah berakhir 1981 atau sudah kadaluarsa kepada penyidik.

“Menjadi pertanyaan saya, mengapa penyidik menerima laporan yang sudah dihentikan penyelidikannya, dan tidak meminta bukti sertifikat yang masih berlaku. Kemudian, jika mereka pemilik sah mengapa tidak memperpanjang atau memperlihatkan hak pakai No. 446 yang sudah diperpanjang dan masih berlaku untuk menguatkan laporan mereka,” sebutnya.

Sudah eksekusi Nelly mengatakan bahwa sengketa hak waris itu sudah berlangsung lama. Sesuai putusan PN Medan No. 117/ Pdt.G/1987, kemudian putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 404/Pdt.G/1997 jo putusan Mahkamah Agung No. 1411/K/ Pdt.G/1988 dan putusan Peninjauan Kembali No. 125/ PK/1992 telah memutuskan bahwa tanah dan rumah itu milik ayahnya.

Dalam putusan itu, tanah dan bangunannya adalah hak penggugat Sahar Boenjamin,

sedangkan Moyliasari, salah satu ahli waris almh. Choenkoeywaty sebagai tergugat dalam perkara perdata No. 117 tahun 87 telah dikalahkan di tingkat PN, PT, MA dan PK. Nelly juga mengatakan sudah memenangkan gugatan atas tanah dan bangunan itu dari istri ketiga ayahnya melalui putusan PN Medan, PT dan MA, yang kemudian dilakukan eksekusi pada 12 Januari November 2011. “Ini merupakan harta gono gini dari perkawinan yang sah antara ayah saya Sahar Boejamin dengan ibu saya Maria Limiardi, sehingga saya yang berhak mewarisi rumah itu,” tuturnya.

Karena itu, kata dia, berdasarkan bukti-bukti dan alasan hukum, maka penyelidikan kembali itu cacat juridis jika dipaksakan untuk dilanjutkan.

Penyidik Subdit IV Renakta Poldasu Kompol Amakkhoita Hia dikonfirmasi terkait penyelidikan kembali kasus itu mengatakan berhak dan punya wewenang.

“Kita memanggil saksi-saksi berdasarkan laporan yang kita terima. Ada laporan dari warga, tentu harus ditindaklanjuti, jika kemudian hasil penyelidikan tidak terbukti itu persoalan lain,” katanya.(m27)

Waspada/Arianda Tanjung

Sekjen MPW PP Sumut H Firdaus Nasution dan sejumlah pengurus, Senin (28/1), melakukan silaturahmi sekaligus memberikan bantuan kepada BKM Raudhatul Islam dan Aliansi Ormas Islam di Masjid Raudhatul Islam Jln. Yos Sudarso Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat.

Perubuhan Masjid Tidak Bisa Ditolerir MPW PP Sumut Bantu Masjid Raudhatul Islam MEDAN (Waspada): Perubuhan masjid untuk kepentingan bisnis yang terjadi di Medan tidak bisa ditolerir. Pemindahan masjid hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau masjid dalam keadaan darurat, seperti rusak akibat gempa dan tidak mungkin dibangun lagi .

“Saya menilai perubuhan masjid untuk kepentingan bisnis tidak dibenarkan. Apalagi dalam perjalanan berikutnya ada keterangan yang diberikan oleh pewakif atau orang yang mewakafkan tanah tersebut agar masjid dipindahkan. Ini terkesan kepentingan segelintir umat saja,” kata Al Ustad Yahya Tambunan kepada Waspada, Senin (28/1), terkait perubuhan Masjid Raudhatul Islam di Jln. Yos Sudarso Gg. Peringatan, Kelurahan Silasas, Kecamatan Medan Barat.

Menurut Yahya, pemindahan Masjid Raudhatul Islam karena masyarakat di sekitar masjid sudah pindah dan rumah di sekitarnya sudah diruntuhkan, merupakan alasan yang mengada-ada. “Mengapa pengembang keberatan terhadap keberadaan masjid? Masjid merupakan rumah Allah. Jadi harus dihormati dan tidak menganjurkan masyarakat untuk merubuhkannya meski dengan alasan ada penggantinya,” katanya.

Jika perubuhan masjid berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, maka pada Ayat 225 Pasal 2 butir B disebutkan, perubuhan masjid untuk kepentingan umum. Namun kenyataan saat ini, perubuhan masjid untuk kepentingan bisnis. “Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kepentingan umum dengan kepentingan bisnis,” ujarnya.

Sementara itu, data yang diperoleh Waspada, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan telah mengeluarkan rekomendasi atas perubuhan Masjid Raudhatul Islam pada tahun 2009. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Komisi Fatwa Prof Dr. H. Pagar, MA danWakil Ketua Dr. H. Ahmad Zuhri, MA disebutkan rekomendasi tentang istibdal (tukar ganti harta benda wakaf) Masjid Raudathul Islam di Lingkungan XI, Gg Peringatan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat berdasarkan surat permohonan nazir wakaf dan Badan Kenaziran Masjid Raudhatul Islam.

Kemudian, adanya surat pernyataan masyarakat Lingkungan XI Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, hasil peninjauan langsung ke lokasi masjid pada 5 Januari dan 7 Maret oleh tim penertiban tanah wakaf.

Hasil rapat koordinasi tim penertiban tanah wakaf Kota Medan tentang tukar ganti harta benda wakaf Masjid Raudhatul Islam Lingkungan XI Gg. Peringatan Kelurahan Silalas ke Jln. Sekata, Lingkungan XVI Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat. Sidang Komisi Fatwa dan Komisi Hukum Perundang-undangan MUI Kota Medan pada 4 Januari 2009.

Adanya notulen rapat Komisi Fatwa MUI Kota Medan tentang Istibdal Masjid Raudhatul Islam. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Perwakafan serta dalil syar’i kaedah fiqih. Selanjutnya, pendapat ulama tentang istibdal masjid Raudhatul Islam.

Sebelumnya, Dr. Ahmad Zuhri yang dikonfirmasi Waspada melalui telefon seluler mengatakan, rekomendasi itu sesuai prosedur dan mekanisme yang belaku.

Serahkan bantuan Sementara itu, Sekretaris

MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumut H Firdaus Nasution mene-gaskan, pada dasarnya PP merupakan organisasi kepemudaan yang nasionalis dan religius. Oleh sebab itu, perubuhan rumah ibadah tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi demi kepentingan bisnis.

“Kita tidak ingin ada rumah ibadah agama apapun diusik keberadaannya hanya untuk kepentingan sesaat. Pengrusakan atau perubuhan rumah ibadah dapat merusak tatanan kerukunan umat beragama. Kejadian ini cukup mengiris kami sebagai umat beragama. Kami tidak ingin ada perpecahan umat beragama di kota Medan dan sekitarnya. Allah akan murka dan menurunkan azabnya bila masalah ini tidak diselesaikan,” sebut Firdaus Nasution yang berbicara mewakili Ketua DPW MPW PP Sumut Anuar Shah, Senin (28/1), saat melakukan silaturahmi sekaligus memberikan bantuan kepada Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid Sumatera Utara dan Badan Kemakmuran Masjid Raudhatul Islam di Jln. Yos Sudarso Gang Peringatan, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua I MPW PP Taufik Edi Zulkarnain, Bendahara MPW PP H Ali M Madhy, Ketua Umum Aliansi Ormas Islam Drs Leo Imsar Adnas, Pengurus BKM Raudhatul Islam, Ketua Forum Umat Islam Sumut Ustadz Sudirman Timsar Zubil, Ustadz Indra Suheiri, Kapolsek Medan Barat Kompol Nasrun Pasaribu dan sejumlah kader PP dan jamaah Masjid Raudhatul Islam.

Firdaus menambahkan, seharusnya Pemko Medan sesegera mungkin untuk menyelesaikan kasus ini dengan mem-

pertemukan pihak pengembang dan BKM Raudhatul Islam serta Aliansi Ormas Islam, sekaligus duduk bersama untuk mencari solusi sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan.

“Sebab, bila masalah ini tidak secepatnya diselesaikan akan bisa menganggu keharmonisan dan kerukunan hidup beragama,” ujarnya.

Kata dia, kehadiran mereka selain bersilaturahmi, juga untuk memberikan dukungan moril sekaligus melaksanakan shalat berjamaah bersama para jamaah dan warga sekitar Masjid Raudhatul Islam.

Menurut Firdaus, pada dasarnya Pemuda Pancasila itu adalah organisasi kepemudaan yang nasionalis dan religius sehingga tidak terima rumah ibadah agama apapun diusik keberadaannya.

Selain itu, pihaknya mengimbau seluruh kader Pemuda Pancasila untuk tidak terlibat kontak fisik apapun dengan pihak manapun yang sedang bersengketa dalam masalah ini. Dia meminta agar semua patuh pada pimpinan tertinggi MPW PP Sumut yang tidak mau ada benturan dalam kasus ini.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Ormas Islam Drs Leo Imsar Adnans dalam pertemuan itu sangat menyayangkan sikap arogansi pihak pengembang dan pihak-pihak lainnya. Padahal, keberadaan Masjid Raudhatul Islam itu secara hukum masih berhak di atas tanah itu, sekaligus merupakan bangunan wakaf dan bersertifikat wakaf. Masjid berstatus wakaf tidak bisa dipindahkan apalagi dirubuhkan demi kepentingan bisnis dan bukan demi kepentingan umum.

“Dimana celahnya untuk

dirubuhkan ?, jamaahnya masih ada, kondisi fisik masjid masih baik, sertifikat tanah wakaf ada.

Jadi kalau kata pengembang perubuhan masjid ini untuk kepentingan orang banyak itu tidak benar yang ada untuk kepentingan bisnis,” kata Leo Imsar.

Selain itu, menurut dia, pihak pengembang selama ini berupaya melakukan provokasi dan adu domba Aliansi Ormas Islam dengan memanfaatkan pihak-pihak tertentu. Sifat adu domba tersebut dapat dibuktikan saat pihak pengembang berupaya melakukan pemagaran jalan umum di sekitar Masjid Raudhatul Islam.

Ironisnya, saat melakukan pemagaran, pihak pengembang mengerahkan sejumlah oknum beragam OKP sehingga nyaris terlibat bentrok dengan massa Aliansi Ormas Islam yang mempertahankan keberadaan masjid tersebut.

“Bila kawasan tersebut dipagar oleh pihak pengembang, maka akses ke luar masuk menuju Masjid Raudhatul Islam akan tertutup, bahkan masyarakat umum yang selama ini melintasi jalan tersebut sebagai jalan alternatif juga tidak bisa lagi melintasi,” tambah Habibi, salah seorang pengurus BKM Raudhatul Islam.

Pantauan Waspada, Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid, BKM Raudhatul Islam, sejumlah jamaah dan warga terus melakukan penjagaan di lokasi masjid tersebut. Bahkan, ratusan personel Polresta Medan terus berjaga-jaga di sekitar kawasan itu. Penjagaan dilakukan aparat kepolisian terkait rencana pihak PT Jatimasindo yang mengklaim sebagai pemilik lahan akan melakukan pemagaran di lokasi tersebut. (m37/h04)