Waspada, Rabu 22 Mei 2013

Medan Metropolitan

B2

WASPADA Rabu 22 Mei 2013

Disdukcapil Kewalahan Layani Ribuan Warga Urus Akta Kelahiran MEDAN (Waspada): Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan mengaku kewalahan melayani ribuan masyarakat tiap harinya untuk mengurus akta kelahiran.

Membludaknya masyarakat mengurus akta kelahiran, karena terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang tidak perlunya putusan pengadilan bagi anak usia 1 tahun ke atas dalam mengurus akta kelahiran.

“Pasti kewalahan, tapi kita tetap layani ribuan warga yang datang setiap hari. Sejak putusan MK itu, warga membludak ke sini. Padahal, sebelum keputusan MK, kita juga pernah buat program buat akta kelahiran di tiap-tiap kecamatan dan sekolah, sidangnya juga di tempat itu, “ kata Sekretaris Disdukcapil Medan Bahrian Effendi kepada Waspada, Selasa (21/5).

Dalam melayani warga yang mau mengurus akta kelahiran, Disdukcapil menyiapkan delapan meja di teras lantai dasar untuk menerima pendaftaran pengurusan akte kelahiran.

Waspada/Mursal AI

SEJUMLAH warga mengantre di meja pendaftaran dalam mengurus akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan, Selasa (21/5).

“Sejak membludak ini, pegawai Disdukcapil minimal pulang jam 18:00 sore. Hari Sabtu pun sekarang kami bekerja untuk menyiapkan akta kelahiran masyarakat ini,” tuturnya.

Menurut dia, saat ini untuk tingkat anak usia sekolah saja ada 120 ribu yang belum memiliki akta kelahiran. “Data dari Dinas Pendidikan saja ada 120 ribu anak sekolah yang belum memiliki akta kelahiran. Jumlah itu belum termasuk jumlah bayi dan balita,” ujarnya sembari meminta masyarakat untuk antre sesuai nomor urut dalam mengurus akta kelahiran itu.

Adapun syarat-syarat untuk mengurus akta kelahiran yakni, surat keterangan lahir dari rumah sakit/bidan/klinik dan fasilitas kesehatan lainnya, fotocopy KTP dan KK kedua orangtua, keterangan/rekomendasi kelurahan setempat, fotocopy Akta Nikah dan menghadirkan 2 orang saksi dan melampirkan fotocopy KTP nya.

Sementara itu, Nina, 32, warga Perumnas Helvetia, mengaku sudah antre selama 3 jam untuk mengurus akta kelahiran ini. “Jam tujuh saya tadi ke sini sudah ramai orang ke sini ambil nomor urut. Sampai sekarang saya belum dipanggil juga, udah tiga jam juga,” katanya yang mengaku mendapat nomor urut 400-an.

Dikatakannya, sejak putusan MK itu, kepengurusan akta kelahiran cukup mudah.

Namun, dampak dari keputusan MK itu, warga yang mengurus pun membludak. Sebab, akta kelahiran ini sangat dibutuhkan untuk anak yang mau masuk sekolah dan mengurus administrasi lainnya. (h02)

Dana BDB Makin Santer Dibicarakan Anggota Dewan Tidak Mau Tahu Dapilnya MEDAN (Waspada): Masalah pembagian dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun 2013 yang tidak mengandung asas kepatutan semakin santer dibicarakan di gedung DPRDSU. Sejumlah anggota dewan khawatir masalah ini akan berkembang. Karena tiap anggota dewan mendapat ‘jatah’ proyek senilai Rp5 miliar.

Selasa (21/5), Waspada bertemu dengan beberapa anggota DPRDSU di gedung dewan. Na-

mun, umumnya mereka mengaku tidak ingin mengembangkan masalah penyaluran dana BDB tahun 2013 senilai Rp2,4 triliun kepada kabupaten/ kota di Sumut.

Ada sejumlah alasan disebutkan sehingga dewan tidak ingin mengembangan masalah ini. Yang utama adalah karena dewan mengaku salah, tidak meminta detail besaran dana yang akan disalurkan pada setiap kabupaten/kota.

Diberitakan sebelumnya, Gubsu dalam menyalurkan dana BDB diskriminatif. Yakni

tidak berpegang pada asas kepatutan dan keadilan.

Dari data terlihat, penyaluran dana BDB antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sangat timpang. Kabupaten yang paling sedikit menerima dana BDB adalah Nias Barat, yakni Rp1,3 miliar. Sementara yang paling besar adalah Asahan yakni Rp425 miliar. Sedangkan parameter yang digunakan untuk menetapkan pemberian dana BDB untuk satu daerah sangat tidak jelas.

Beberapa anggota dewan yang ditanya wartawan, menga-

kui adanya ketimpangan itu.

Namun mereka tidak berani berkomentar, karena persoalannya juga ada pada dewan.Yakni sebagai pihak yang menyetujui dana BDB tersebut.

Dugaan tentang kinerja dewan yang lemah dalam membahas anggaran juga mulai terungkap. Untuk masalah dana BDB ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU tidak membahasnya secara detail. Mereka hanya menyetujui saja dana BDB senilai Rp2,4 triliun tersebut, tanpa melihat rinciannya.

Hal yang paling aneh, ada-

lah sikap dewan yang juga tidak mau tahu terhadap daerah pemilihan (Dapil) nya. Sebab, bila mereka peduli maka ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam hal penyaluran dana BDB tidak akan terjadi. Bukan menjadi rahasia lagi, kalau setiap anggota DPRDSU mendapat ‘jatah’ proyek BDB Rp5 miliar.

Dalam data tentang penyaluran dana BDB tahun 2013, Kota Medan hanya mendapat alokasi dana Rp10,7 miliar. Padahal anggota dewan dari Dapil itu 21 orang. Artinya, tanpa ada

Rezim Berganti, Rakyat Tetap Miskin MEDAN (Waspada): Pengamat hukum tata negara dan pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) berpendapat,peralihan rezim dari Orde Baru ke Reformasi, belum membawa rakyat lebih sejahtera.

“Rezim telah berganti, namun kemiskinan belum juga beranjak dari jutaan rakyat Indonesia, “ kata pengamat hukum tata negara DR. Faisal Akbar men-jawab Waspada, Selasa (21/5).

Meski belum bisa mensejahterakan rakyat , namun menurutnya, era pemerintahan sekarang masih lebih baik dari rezim Orde Baru. “Kini, kebebasan itu ada. Sedangan dulu, kita terbelenggu, “ katanya.

Pada saat Rezim Soeharto, rakyat dibungkam. Berbeda di era sekarang, kebebasan berbicara begitu luar biasa . Bahkan ada ruang mengajukan keberatan. “Artinya kalau berbicara tentang kebebasan, ya memang

sekaranglah saatnya,” kata Faisal.

Namun jika dilihat dari aspek keamanan, maka rezim Orde Baru masih lebih baik dibanding era SBY. “Pada Rezim Soeharto, tidak pernah terdenggar serangan bom atau teroris. Sementara era sekarang , ledakan bom bunuh diri dan perampokan bersenjata, terus menghantui masyarakat, “ tegasnya.

Begitu juga dari aspek politik, menurut Faisal, era sekarang sedikit lebih baik dari rezim Orde Baru. “Kalau dulu, politik menjadi sarana kekuasan yang dikendalikan oleh satu orang dengan dukungan militer. Saat ini, politik dikendalikan banyak pihak, sehingga ada penyimbang,” tambahnya.

Dari aspek penegakan hukum, menurut Faisal, era rezim Orde Baru sedikit lebih baik dari era sekarang. Dulu, kasus korupsi bisa dihitung dengan jari dan

Tewas Hanyut Di Sei Kera MEDAN (Waspada): Seorang anak remaja yang berenang saat hujan deras di Sei Kera atau parit busuk (parbus) Jln. M Yacob, Medan Perjuangan, Selasa (21/5) sekitar pukul 13:00, hanyut terbawa arus deras.

Setelah dilakukan pencarian selama dua jam, korban Maranan Siregar, 15, ditemukan telah tewas tersangkut di akar pohon sekitar 1 km dari lokasi kejadian.

Menurut teman korban, sebelumnya korban Maranan dan Fahmi sedang asyik berenang di Sei Kera yang saat itu airnya lagi deras karena hujan. Korban sempat melompat dari jembatan dan terjun ke arus yang deras itu.

Usai berenang, Maranan kembali naik. Namun, pada lompatan kedua, dia langsung tenggelam sambil melambaikan tangan minta tolong, sedangkan temannya Fahmi berhasil naik ke pinggiran parit besar itu..

“Waktu hujan itu dua-duanya sedang mandi bang,” kata Azmi yang saat kejadian berada yang tidak jauh dari lokasi.

Sebelum terbawa arus, korban terlihat tenggelam sambil melambaikan tangannya. “Maranan sempat melompat pertama saya lihat, tapi yang kedua kalinya melompat parit itu dia tenggelam dan sempat teriak minta tolong,” tuturnya.

Setelah sempat bertahan melawan arus yang kencang sejauh 400 meter, akhirnya korban tidak kelihatan lagi di aliran parbus Jln. Perjuangan. “Di parbus Jalan Perjuangan ini dia tidak kelihatan lagi,” ujarnya sembari menambahkan, kegiatan mandi dan berenang di parbus saat hujan deras sudah menjadi kebiasaan bagi ABG sekitar.

Tim Basarnas dan sejumlah warga yang mengetahui Maranan terbawa arus terus melakukan pencarian. Hingga dua jam melakukan pencarian, tubuh korban akhirnya ditemukan tersangkut di akar pohon, sekira 1 kilometer dari tempat dia semula lompat ke parit busuk.

Mayat Maraanan Siregar selanjutnya diboyong ke rumah duka di Jln. Pimpinan Gang Salam, Kec. Medan Perjuangan.

Kanit Reskrim Polsek Medan Timur AKP Ridwan menyebutkan, sejumlah warga, tim Basarnas dan aparat kepolisian melakukan pencarian terhadap korban yang terbawa arus dan mayat korban ditemukan sekira 1 kilometer dari lokasi kejadian awal. “Korban ditemukan nyangkut di akar pohon dalam kondisi telah meninggal dunia,” sebutnya. (h04)

pelakunya hanya orang tertentu. Tidak semua berani melakukan korupsi.

Berbeda dengan kondisi sekarang. Korupsi menjamur dan pelakunya hampir menyentuh semua lembaga pemerintahan, hukum dan dewan.

Silih berganti pejabat, mulai dari wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR dan DPRD, masuk penjara.

Faisal mengakui era Presiden AbdurrahmanWahid (Gusdur) , ekonomi dan politik Indonesia terhitung lebih stabil. Namun, perkembangannya tidak signifikan Dia lebih menekankan kepada pembangunan masyarakat madani,” katanya.

Hal senada disampaikan pengamat politik FISIP USU Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA. Katanya, setelah era reformasi, harapan rakyat kepada rezim SBY berduet dengan Jusuf Kalla begitu besar . Namun, yang diimpikan rakyat Indonesia belum juga terwujud.

Bahkan, di era SBY, kasus korupsi begitu marak. Mulai dari kasus korupsi Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. Setelah itu kasus korupsi Gayus Tambunan, Andi Nurpati, Nazaruddin, Angelina Sondakh. Sekarang ramai pemberitaan di media tentang kasus korupsi yang melibatkan Andi Mallarangeng, mantan Presiden PKS dan mantan ketua Partai Demokrat .

Menurut Damanik, rezim

SBY dinodai perkara korupsi yang melibatkan kader partainya sendiri sehingga mempengaruhi citranya. Disamping itu, kondisi ekonomi Indonesia juga tidak berangsur baik. Bahkan, masyarakat bawah semakin terpuruk.

Meski demikian kondisinya sekarang, menurut Damanik, rezim Soeharto tidak lebih baik daripada rezim-rezim setelahnya. Dulu penegakan HAM sangat lemah. Masyarakat seakan ditakut-takuti dan kebebasan berpendapat dipasung.

Masyarakat memang sejahtera pada rezim Soeharto. Namun masyarakat harus mengikuti kemana arahnya. Tidak punya suara dan diperbudak.

Siapa saja yang mencoba melawan, esok harinya tidak akan ditemui di warung-warung kopi pagi menikmati hidup sejahtera seperti warga lainnya.

Setelahnya lebih baik? Menurut Damanik, seburuk-buruknya kinerja SBY masih lebih buruk era Soeharto. Keduanya memiliki sejarah korupsi terbesar dalam pemerintahan di Indonesia. Namun kasus korupsi era SBY disebarluaskan dan mendapat hukuman sosial dari masyarakat.

Misalnnya kasus Century, Hambalang, hingga peseteruan antara KPK dengan Polri semua dipantau langsung oleh rakyat.

Memang kesejahteraan rakyat tidak terjamin. Belum ada rasa

aman di hati rakyat Indonesia bahkan untuk kepastian sarapan paginya.

Tapi rakyat punya suara.

Rakyat tidak diperbudak oleh pemerintah. Rakyat yang pada era Soeharto merupakan masyarakat penurut, berubah menjadi masyarakat demokrasi yang kritis terhadap segala gerakgerik pemerintah. “Hal itulah yang membuat saya menyakini rezim Soeharto tidak lebih baik dari sekarang,” ujarnya.

Meski penguasa rezim Soeharto terkesan otoriter, namun tidak sedikit masyarakat yang berpendapat bahwa era Soeharto dulu lebih baik dari saat ini. Bagaimana tidak? “Pada rezim Soeharto, kita jarang merasakan keributan antarsuku.

Korupsi walau sudah ada, tapi tidak dibuka secara umum karena terkekangnya kebebasan pers,” ujarnya.

Demonstrasi selalu berjalan dengan baik dan terkoordinasi.

Harga-harga kebutuhan pokok relatif terjangkau. Pokoknya masyarakat damai tanpa perlu dipusingkan dengan masalah utang negara yang kian menumpuk. Hal tersebut sangat jauh dari gambaran Indonesia saat ini. Hal itu membuat banyak masyarakat bependapat bahwa era Soeharto lebih enak daripada era Reformasi. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah benar seperti itu?“ demikian Damanik.(m49)

BC Sita Ribuan Rokok Asal Surabaya BELAWAN (Waspada): Petugas Bea Cukai Sumatera Utara, menyita ribuan bungkus rokok asal Surabaya dari dua gudang penyimpanan di tempat dan waktu berbeda.

Kasi Penindakan Kanwil BC Sumut Ogi Feriadla, Selasa (21/ 5) mengatakan, penangkapan pertama dilakukan di gudang CV Putra Mandiri Pratama Jln. Letda Sujono Gang Bantan, Medan pada Selasa (14/5).

Dari gudang tersebut, petugas menyita dua mobil truk BG 8174 AJ dan BL 8619 PY berisi ribuan slop rokok Sigaret Kretek Tangan (SKM) merk Neto Mild, Samurai, Tiga Gudang, Bintang Mild, SMR Premium Filter, dan Satu Enam yang diperkirakan

bernilai Rp1,2 miliar.

Usai penangkapan itu, petugas BC Sumut melakukan pengembangan dan menangkap tiga truk BK 8856 DO, S 8435 B, dan BK 8446 EC berisi ribuan slop rokok merek Gudang Baru Internasional, Best Special, Scot 369, Maestra Orange, Pena Mild, Beres, 168, dan Super Gudang Cengkeh yang diperkitakan bernilai Rp 450 juta dari gudang Subur Jaya di komplek pergudangan Malindo KIM 1 Mabar, Medan Deli, pada Rabu (15/5).

Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melanggar pasal 29 ayat 2a UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan UU No. 11 tahun 1995 tentang cukai.

Namun, sebanyak 12 orang yang terdiri dari pemilik gudang, seles, koordinator seles, dan sopir telah diperiksa sebagai saksi. “Proses selanjutnya atas perkara ini akan kita koordinasikan dengan Kanwil BC Jawa Timur karena alamat perusahaan pemilikrokokinidisana,”ujarOgi. Modus kejahatan yang dilakukan dalam kasus cukai ini dengan melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lain pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan yang diwajibkan. “Mereka menempelkan pita cukai rokok 12 batang pada bungkus rokok 18 batang. Jadi ada 6 batang yang tidak dibayar pada tiap bungkusnya,” sebutnya. (h03)

tambahan dari Pemprovsu, harusnya dana BDB Kota Medan Rp105 miliar. Begitu juga dengan Deliserdang yang memiliki 12 anggota dewan di DPRDSU. Harusnya dana BDB daerah itu bukan Rp14,2 miliar.

Banggar lemah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU Amsal Nasution terlihat sulit mejawab pertanyaan wartawan yang menyebutkan dewan tidak detail membahas dana BDB. Katanya, bukan tidak serius, tapi Pemprovsu dan DPRDSU tidak membahas masalah ini secara detail. ‘’Jadi kalau disebut pembahasan di tingkat Banggar lemah, itu betul,’’ katanya.

Kata Amsal Nasution, bukan untuk mata anggaran dana BDB

ini saja pembahasan di Banggar yang lemah. Secara umum memang pembahasan APBD di DPRDSU tidak maksimal.

Namun begitu, Amsal mengaku tidak setuju kalau kelemahan pembahasan itu hanya ditujukan kepada dewan. Karena, menurutnya pembahasan anggaran dilakukan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Banggar DPRD. ‘’Kalau TAPD ketuanya Sekda, sedangkan Banggar, para pimpinan dewan.

Merekalah yang harusnya bertanggungjawab,’’ katanya.

Penjelasan hampir sama diungkapkan Anggota Banggar DPRDSU lainnya Muslim Simbolon. Setelah memberikan penjelasan panjang lebar ten-

tang mekanisme penganggaran. Mulai lewat Musrenbang, Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra dan sebagainya, akhirnya dia mengakui juga kalau ketimpangan penyaluran dana BDB tersebut tidak lepas dari pengawasan dewan.

Muslim Simbolon mengatakan, pembahasan anggaran di DPRDSU tidak detail sampai item per item. Itu terjadi karena berbagai hal. Seperti terbatasnya sumber daya anggota dewan, waktu yang mendesak dan sebagainya. ‘’Makanya yang diperhatikan dewan hanya struktur anggaran saja. Misalnya, anggaran pendidikan harus 20 persen dan pendidikan 10 persen,’’ katanya.(m12)

Dua Pengendara Sepedamotor Tewas Tergilas Truk MEDAN (Waspada): Dua pengendara sepedamotor tewas tergilas truk di dua lokasi terpisah di Medan, Selasa (21/5).

Ke d u a k o r b a n t e w a s masing-masing Abdul Haris Nasution, 37, warga Dusun IX, Desa Mekarsari, Kec. Delitua, Deliserdang, danWahyudi Lubis, 36, warga Jln. Merpati, DusunV, Kec. Perbaungan, Serdangbedagai.

Informasi yang diperoleh di kepolisian menyebutkan, Selasa sekira pukul 12:30, korban Abdul Haris Nasution mengendarai sepedamotor Revo BK 5425 ABY datang dari arah Pulobrayan menuju Jln. Asrama. Saat melintas di Jln. Kapten Sumarsono, korban berusaha mendahului truk kontainer dari lajur samping kiri.

Tiba-tiba saja sepedamotor korban menabrak gundukan tanah bekas galian hingga terjatuh ke kanan. Akibatnya, tubuh

korban tergilas ban belakang truk dan tewas di tempat.

Sedangkan sopir dan kernet truk melarikan diri meninggalkan kendaraannya.

Petugas Unit Laka Sat Lantas Polresta Medan Aiptu Asram Nasution dan Aiptu Kaspul Nasution yang turun ke TKP segera mengevakuasi mayat korban yang dalam kondisi mengenaskan ke RSU Dr Pirngadi Medan.

Sebelumnya, Senin (20/5) sekira pukul 23:30, Wahyudi Lubis ditemukan tewas di pinggir jalan raya Jln. SM Raja Km 9,5 di depan ruko Kec. Medan Amplas. Dia tewas akibat korban tabrak lari.

Malam itu, korbanWahyudi Lubis bersama temannya Sucipto, 32, warga Jln. Ayahanda Medan, mengendarai sepedamotor Mio BK 4802 MAC berangkat dari Medan menuju Perbaungan, Serdangbedagai. Rencana-

nya, korban hendak pulang ke rumah orangtuanya di Perbaungan karena ibunya sedang sakit.

Namun, saat melintas di Jln. Medan-Tanjungmorawa Km 9,5, tiba-tiba saja, diduga menghindari lubang kecil di pinggir jalan, sepedamotor yang dikemudikan korban terjatuh. Korban terjatuh ke tengah badan jalan dan langsung tergilas dump truk, sedangkan temannya terjatuh ke kiri jalan dan hanya menderita luka-luka lecet.

Usai menggilas korban, pengemudi dump truk langsung melarikan diri meninggalkan korban di tengah kegelapan jalan raya tersebut.

Petugas Laka Sat Lantas Polresta Medan Aiptu R Sianturi dan Briptu K Pandiangan yang turun ke TKP segera mengevakuasi mayat Wahyudi Lubis ke RSU Dr Pirngadi Medan. (h04)

Dekan Fakultas Hukum USU Siap Jadi Pembicara Koferwil INI MEDAN (Waspada): Dekan Fakultas Hukum USU Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum menyatakan siap tampil sebagai pembicara dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Utara di Hotel Polonia Medan, yang dijadwalkan Sabtu (1/6).

Dalam siaran pers yang diterima Waspada dari Pengurus Wilayah (Pengwil) Sumut versi Kongres INI Jakarta, Selasa (21/5), Prof. Runtung Sitepu menyatakan siap hadir ketika menerima audiensi dan silaturahmi Pengwil bersama Panitia Pelaksana Konferwil INI Sumut, Senin (20/5).

Hadir pada audiensi tersebut Plt Ketua Pengwil INI Sumut Irmansyah Batubara dan Sekretaris Ali Yusran Gea, SH, MKn didampingi Syafril Warman, SH, SpN, MKn; Nirwan Harahap, SH, SpN, MKn; Urus Simanullang, SH, SpN, Zulfanda, SH, SpN serta Erwansyah, SH, MKn. Dalam suasana penuh keakraban, Prof. Runtung Sitepu m e n g a t a k a n , k e h a d i ra n Pengurus Wilayah INI Sumut versi Kongres Jakarta itu merupakan suatu penghormatan luar

biasa bagi dirinya selaku Dekan Fak. Hukum USU. Sebagai Guru Besar USU, menurut Runtung, sudah menjadi tanggungjawab moral untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa memiliki kepentingan lain dalam acara Konferwil tersebut.

Dia juga mengimbau seluruh notaris di Sumut agar menyukseskan acara Konferwil INI

tersebut.

Sementara, Plt. Ketua Pengwil INI Sumut Irmansyah Batubara, SH dan Sekretaris Ali Yusran Gea, SH, MKn mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dekan Fakultas Hukum USU itu menerima kunjungan silaturahmi mereka dan sekaligus menjadi pembicara pada Konferwil nanti. (m22)

Waspada/ist

DEKAN Fakultas Hukum USU Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum foto bersama dengan Pengwil INI Sumut versi Kongres Jakarta Irmansyah Batubara dan Sekretaris Ali Yusran Gea, SH, MKn serta beberapa pengurus dan panitia.