Medan Metropolitan
WASPADA Selasa 1 Mei 2012
A5
Blanko STNK Habis Pemilik Kendaraan Resah MEDAN (Waspada): Ribuan pemilik kendaraan bermotor roda dua dan empat yang ingin melakukan bea balik nama (BBN) dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) resah. Pasalnya, blanko STNK di Ditlantas Poldasu habis sejak sebulan terakhir.
Akibat blanko STNK belum didistribusikan dari Korlantas Mabes Polri ke Dit lantas Poldasu, maka pihak Poldasu mengambil kebijakan dengan mengeluarkan STNK sementara kepada pemilik kendaraan. Ternyata STNK sementara yang dikeluarkan Dit Lantas Poldasu sepertinya tidak berlaku
10 Wanita Diamankan Dari Cafe Ilegal MEDAN (Waspada): Muspika Kecamatan Medan Polonia merazia sejumlah cafe illegal, Jumat malam hingga Sabtu dinihari (27-28/4), berhasil mengamankan 10 wanita tidak memiliki KTP. Razia tersebut dipimpin Kapolsek Medan Baru Kompol Dony Alexander SH, SIK, M.Hum bersama Camat Medan Polonia Drs Ody Dody Prastyo MSP, dibantu Kapten POM AU Chandra Tarigan, Kaur POM Lanud Lettu Paulus Siboro SIP, Sekcam Medan Polonia Hidayat S.Sos, MAP, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru AKP Andik Eko Siswanto SH, dan Panit Binmas Aiptu Ganafo Sembiring, SH, dengan menurunkan 90 personel terdiri dari Polsek Medan Baru, POM, Koramil, seluruh Lurah dan Kepling. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung cafe baik pria dan wanita, Camat Medan Polonia Ody Dody Prastyo mengimbau mereka agar tidak meninggalkan tempat duduknya. Selanjutnya petugas meminta para penggunjung mengeluarkan isi dalam saku, tas, dan dompetnya. Camat Ody Dody didampingi Kapolsek Medan Baru Kompol Dony Alexander disela-sela razia mengatakan, razia tersebut dilakukan secara rutin dengan sasaran narkoba, senjata tajam, senjata api, buronan, dan lainnya. Sedangkan bagi para pengunjung yang terjaring, kata Ody, pihaknya hanya melakukan pendataan saja. Selesai diberikan pengarahan, mereka dibenarkan pulang. Apabila ada yang tersandung dengan hukum antara lain, narkoba, senjata tajam, dan tindak pidana lainnya, ditangani Polsek Medan Baru untuk menjalani proses lebih lanjut. Menurut Ody Dody, cafe yang dirazia adalah cafe yang tidak memiliki izin alias ilegal. “Kita sudah berulangkali mengimbau cafe ilegal itu karena keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat,” sebutnya. Pantauan Waspada di lapangan, Muspika Medan Polonia melakukan razia terhadap cafe ilegal yang berada di Jln.SMA 2, Jln.Padang Golf, Jln.Perjuangan. (m36)
Wanita Bawa Heroin 5,6 Kg Diboyong Ke Jakarta MEDAN (Waspada): Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) memboyong seorang wanita diduga membawa narkoba jenis heroin lebih kurang 5,6 Kg, dari Medan ke Jakarta, Minggu (29/4). Tersangka Saning Sokhib Saji, 38, warga Jakarta yang lahir di Lamongan Jatim 12 Januari 1974, menumpang penerbangan Air Asia AK-1350 dari Kuala Lumpur Malaysia. Saat mendarat di Bandara Polonia Medan, petugas Bea Cukai mencurigai tersangka. Hasil pemeriksaan awal melalui X-ray, tersangka diduga membawa narkoba jenis heroin, yang disembunyikan di dinding koper warna hitam. Menurut sumber di Bandara Polonia Medan, Senin (30/4), tersangka diboyong ke Jakarta, oleh petugas BNN untuk pengembangan kasus secara intensif. Tersangka Saning Sokhib Saji beserta barang bukti didampingi sejumlah petugas BNN, diterbangkan ke Jakarta menggunakan penerbangan Lion Air JT-303, Minggu siang. Kata sumber, baru pertama kali petugas BNN memboyong tersangka pemilik heroin dari Medan ke Jakarta. “Padahal sebelumnya, setiap pelaku yang tertangkap di Medan langsung diproses dan menjalani hukuman di Medan,” ujarnya. (m32)
di daerah. Buktinya, ada pemilik kendaraan yang ditilang petugas Sat Lantas dengan alasan STNK sementara tersebut tidak berlaku. Lain lagi dialami Sugiatmo, warga Medan, yang mengurus perpanjangan STNK mobilnya melalui biro jasa. Sudah sebulan STNK nya belum selesai. Ketika ditanyakan, pihak biro jasa mengatakan blanko STNK di Dit Lantas Poldasu habis. “Blanko STNK di Dit Lantas Poldasu habis. Jadi, kami masih menunggu blanko tersebut dikirim dari Korlantas ke Medan,” jelas salah seorang biro jasa. Sedangkan Kasubag Renmin Kompol Murthada yang dikonfirmasi sejumlah wartawan, Senin (30/4) mengakui blanko STNK di Dit Lantas Poldasu sudah habis. Namun dia menyatakan blanko tersebut habis baru sekitar seminggu yang lalu. “Sudah habis sejak seming-
gu lalu. Tapi Dir Lantas Poldasu sudah menghubungi Korlantas Mabes Polri agar segera mengirimkan blanko STNK sehingga bisa melayani para pemilik kendaraan bermotor,” jelas Murthada. Rencananya, lanjut Murthada, Selasa (1/5) blanko STNK dari Korlantas Mabes Polri sudah tiba Dit Lantas Poldasu. “Rencananya besok (hari ini), sudah masuk blanko STNK yang dikirim dari Korlantas sebanyak 50 ribu blanko melalui kargo. 35 Ribu digunakan untuk Dit Lantas sisanya 15 ribu untuk Satuan Wilayah di daerah,” jelasnya. Setelah blanko STNK masuk ke Dit Lantas, mungkin keesokan harinya akan ada lagi pengiriman 12 ribu blanko STNK. “Kita mengutamakan di Dit Lantas karena pengurusan perpanjangan STNK dan BBN di sini paling banyak,” jelasnya. Ditanya berapa blanko yang
dibutuhkan Dit Lantas Poldasu, Kompol Murthada menjelaskan, Dit Lantas mengajukan 213.120 blanko STNK per triwulan 2012. Menurut Murthada, tidak hanya Dit Lantas Poldasu yang kehabisan stok blanko STNK, tetapi Polda seluruh Indonesia juga kehabisan blanko. Ditanya kenapa dari Korlantas bisa kehabisan stok blanko STNK, Murthada menjelaskan, karena masalah pengadaan blanko ini masih dalam tahap tender. “Karena masih ditender, Korlantas mencetak blankonya tidak terlalu banyak,” jelas Murthada. Disinggung tentang STNK sementara yang dikeluarkan Dit LantasPoldasutapimasihditilang oleh petugas Sat Lantas di daerah, Murthada menjelaskan, Dit Lantas sudah berkoordinasi dengan seluruh SatuanWilayah di jajaran Poldasu bahkan sudah ada surat pemberitahuannya. (m39)
Polisi Diminta Jangan Pakai Kekerasan Hadapi Buruh MEDAN (Waspada): Aparat kepolisian diminta untuk tidak lagi melakukan kekerasan saat menghadapi aksi dari ribuan buruh, Selasa (1/5) hari ini. Dalam menghadapi aksi buruh, aparat kepolisian harus konsisten dalam melaksanakan aturan tentang pengamanan massa unjukrasa, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Umum Kepolisian Negara RI Pasal 3 Kep Kapolri No. 1 Tahun 2009. “Semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Serta, penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian, korban, dan penderitaan yang berlebihan,” kata Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) Sumut Suwardi didampingi Sekretaris Astaman Hasibuan kepada Waspada, Senin (30/4).
Dia juga berharap, agar TNI tidak dilibatkan dalam aksi buruh. “Sejatinya tugas TNI adalah memberi rasa nyaman terhadap warga negara atas rasa tidak nyaman yang datangnya dari luar. Dalam hal ini melibatkan TNI dalam aksi rakyat termasuk dalam waktu dekat aksi kaum buruh adalah tindakan tidak pada porsinya,” sebutnya. Menurut Suwardi, pengamanan yang berlebihan oleh aparat dalam aksi rakyat selama ini justru merupakan bentuk tindakan provokatif negara, jika dibiarkan justru menimbulkan kekerasan. “Tuntutan buruh melalui aksi massa kerap mendapat perlakuan represif dari aparat kepolisian. Bahkan, beberapa aksi rakyat yang lalu seperti penolakan terhadap rencana kenaikan BBM, seakan aparat diberi ‘legitimasi’ untuk melakukan kekerasan dalam menghadapi aksi unjuk rasa,” ujarnya. Diterangkannya, pilihan buruh untuk turun ke jalan melakukan aksi massa adalah pilihan yang sampai dengan hari ini masih menjadi langkah dalam melakukan tuntutan peru-
bahan terhadap nasib mereka. “Sejarah peringatan May Day juga tidak terlepas dari sebuah nasib kaum buruh yang membuat buruh melakukan mogok nasional,” katanya. Setidaknya, kata Suwardi, ada dua hal pengangkangan hak buruh yang dilakukan oleh negara selama ini, yakni hak sipil politik dan hak ekonomi sosial dan budaya. “Kebebasan berserikat kaum buruh yang sering dihalangi oleh pihak perusahaan tidak mendapat perhatian dari negara melalui penegakkan hokum. Padahal menghalangi seseorang berserikat atau berorganisasi adalah perbuatan pidana,” jelasnya. Hal itu, tambah Astaman, merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak sipil politik. “Selain itu juga upah buruh yang murah sengaja dibiarkan oleh pemerintah, seakan pemerintah saat ini lebih mementingkan investor dari pada kesejahteraan buruh. Ini semakin menunjukkan bahwa negara saat ini sedang terus melakukan penghisapan terhadap kaum buruh,” sebutnya. (h02)
Ketua Umum PPP Dukung Fadly Nurzal Jadi Cagubsu MEDAN (Waspada): Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama RI merestui Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal untuk maju pada Pilgubsu 2013 – 2018 nanti. Hal tersebut diungkapkan Suryadharma Ali saat mengunjungi Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Khairul Imam Jl. STM Medan, Sabtu (28/4) sore. “Semakin banyak yang mengusulkan Fadly Nurzal untuk maju sebagai Cagubsu itukan makin bagus. Semakin banyak yang mengusulkan, semakin ketua umum yakin. Kita berharap dari berbagai komponen bisa memberikan dukungan kepada kader PPP. Siapapun yang akan ditetapkan ada mekanismenya seperti Mukerwil yang melibatkan pimpinan-pimpinan cabang,” kata dia. Menurut Suryadharma Ali, ada beberapa faktor mengapa Fadly Nurzal layak didukung. Pertama, Fadly Nurzal dekat pada semua orang. “Kalau dia sudah bisa mengambil hati semua orang, insyaallah dia bisa dipilih. Namun, siapapun yang akan ditetapkan nantinya ada mekanismenya seperti Mukerwil yang melibatkan pimpinan-pimpinan cabang,” ujarnya. Kata dia, secara pribadi, dirinya mendukung sepenuhnya Fadly Nurzal untuk menjadi Gubsu 2013– 2018. “Saya setuju, Fadly Nurzal inikan tokoh muda kita yang terbaik dari PPP,” sebutnya. Dia berharap, untuk maju menjadi calon kepala daerah di Sumut, PPP akan menggandeng semua elemen masyarakat yang ada. Meski begitu, dengan kemampuan yang ada, dia optimis kemenangan akan bisa dicapai, mengingat solidaritas kader yang kuat hingga basis paling bawah sekalipun. Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Medan H Irsal Fikri S.Sos, juga mendukung Fadly Nurzal untuk maju sebagai Cagubsu 2013 - 2018. “Saya selaku kader mendukung sepenuhnya Fadly Nurzal untuk maju. Sampai detik ini hanya Fadly Nurzal yang masih maju sebagai cagubsu dari PPP,” tuturnya. Menurutnya, ada beberapa hal kriteria kenapa dirinya memilih Fadly Nurzal. Pertama, Fadly Nurzal merupakan salah satu kader terbaik PPP. Kedua, Fadly Nurzal tidak pernah tersandung kasus apapun. “Dan ketiga, beliau bisa diterima disemua kalangan, baik tokoh masyarakat dan agama serta seluruh kader PPP,” ujarnya sembari mengatakan siap memenangkan Fadly Nurzal. (h02)
Tewas Digilas Truk MEDAN (Waspada): Samuel Mifa Dragon Situmeang, 25, warga Desa Tarutung Bolak, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Senin (1/5) pukul 08:00, tewas digilas truk pengangkut pasir di Jln. Menteng VII, Medan. Mayat sarjana yang baru wisuda tersebut selanjutnya dievakuasi ke RSU Dr Pirngadi Medan. Informasi yang diperoleh di kepolisian, pagi itu korban mengendarai sepedamotor Mega Pro BB 2275 MG melintas dari kawasan Amplas menuju Jln. Menteng VII. Setibanya di depan Taman Kanak Kanak Future Kids, korban mendahului mobil truk Colt Diesel BK 9616 LV, tiba-tiba saja dari arah berlawanan muncul mobil Gradmax BK 1023 JH, akibatnya korban tersenggol mobil tersebut dan terjatuh. Korban yang terjatuh langsung tergilas ban truk pengangkut pasir tersebut hingga tewas di tempat, sedangkan sepedamotor rusak parah. Petugas Unit Lalulintas Polsek Percut Seituan Bripka Elvi Zakar dan Brigadir Iwan Simarmata yang turun ke TKP segera mengevakuasi mayat sarjana Unimed yang baru beberapa hari diwisuda tersebut. “Sopir mobil Grandmax dan truk pembawa pasir sudah menjalani pemeriksaan, sedangkan truk pasir dan mobil Grandmax telah disita sebagai barang bukti,” kata Iwan Simarmata. (h04)
Waspada/Mursal AI
ASISTEN Umum Pemko Medan H Cheko Wakhda Ritonga membuka Musda IV LDII Kota Medan.
LDII Diharapkan Bentuk Mental Religius Masyarakat MEDAN (Waspada): Keberadaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dinilai sangat penting untuk membangun mental masyarakat yang religius. Sebab, tanpa pembangunan mental yang religius, pembangunan fisik Kota Medan, tidak akan bertahan lama. “Dengan pembangunan mental yang religius, pembangunan kota Medan akan tetap terarah,” kata Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang diwakili Asisten Umum Pemko Medan H Cheko Wakhda Ritonga saat membuka Musda IV LDII Kota Medan, di kantornya Aula Alfalah Jln. Pelajar Timur Medan, Sabtu (28/4). Dia mengharapkan, Musda LDII Medan ini dapat merumuskan program kerja yang bermanfaat bagi umat. “Musda ini tempatnya menyampaikan Ide dan pikiran, serta memilih pemimpin, sehingga tujuan bersama dari LDII dapat diraih. Untuk itu, kita berharap Musda ini dapat menyumbang pemikiran positif serta mengevaluasi kinerja sebelumnya,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPW LDII Sumut Agus Purwanto mengharapkan, agar kebera-
daan LDII bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan. “Saat ini problema bangsa salah satunya adalah banyak profesional yang belum religius, dengan keberadaan LDII bisa mengarah profesional kita ke religius. Sehingga, pembangunan kota Medan seperti yang kita harapkan,” sebutnya. Purwanto juga menyampaikan pesan DPP LDII untuk warga LDII, yakni harus tunduk dan patuh kepada peraturan, serta mensukseskan programprogram pemerintah. “Beda pendapat bisa menimbulkan kekacauan. Untuk itu diminta kepada warga LDII agar mengajak masyarakat membantu Pemko Medan dalam hal kebersihan. Sehingga Medan meraih Adipura,” tuturnya. Sedangkan Ketua Panitia Hasoloan Simajuntak mengatakan, sebelum acara tersebut diselenggarakan, pihaknya sudah melakukan audiensi untuk meminta arahan kepada Wali Kota Medan, MUI Medan, LDII Sumut, dan tokoh masyarakat lainnya. Adapun tema Musda IV ini yakni ‘Meningkatkan Sumber Daya Manusia Profesional Religius Menuju Masyarakat Kota Medan yang Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan dan Bermartabat. Hadir juga memberi tausiyah Ketua MUI Medan Mohd. Hatta, KH Zulfikar Hajar, dan seluruh warga LDII Medan. (h02)
Buruh Tuntut PT Asian Agri Bayar Kekurangan UMSK MEDAN (Waspada): Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 melakukan unjukrasa di kantor PT Asian Agri Group Jalan MT Haryono Medan, Senin (30/4). Mereka menuntut kekurangan UMSK buruh tahun 2011, kekurangan pembayaran upah lembur buruh dan pemotongan upah buruh. Ketua DPD SBSI 1992 Pahala Napitupulu dalam orasinya menyebutkan, sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan di kalangan buruh, seperti yang terjadi di PT Hari Sawit Jaya diduga terjadi tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh pada tahun 2011 karena tidak sesuai dengan keputusan Gubsu no 188.44/301/KPTS/tahun 2011 tentang upah minimum sektor Labuhan Batu tahun 2011yang melanggar ketentuan keputusan Menteri Tenaga Kerja no Kep-102/Men/IV/ 2004 tentang pembayaran upah kerja lembur. “Banyak perusahaan yang telah melanggar peraturan tentang upah buruh,” sebutnya. Puluhan buruh tersebut meminta pimpinan perusahaan PT Asian Agri Group segera
membayarkan kekurangan UMSK buruh tahun 2011 diPTHariSawitJaya danmenolaksistempengupahan yang dilakukan PT Asian Agri Group selama ini.“Kami mau kekurangan upah buruh pada tahun 2011 agar segera dibayar,” ujar Pahala Napitupulu. Massa buruh juga meminta perusahaan PT Asian Agri Group segera mengangkat buruh harian lepas menjadi buruh tetap, meminta perusahaan segera menghentikan penghisapan, penindasan, dan pemotongan upah buruh selama ini. Meminta perusahaan untuk membayar upah kerja lembur buruh sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan untuk menghindari praktek manipulasi upah buruh, perusahaan agar memberikan slip penerimaan upah kepada buruh. Pihak perusahaan akhirnya meminta kepada perwakilan massa agar masuk ke dalam kantor untuk membicarakan permasalahan tuntutan mereka, namun sejumlah wartawan dilarang masuk saat ingin meliput pertemuan tersebut. PantauanWaspada, aksi demo tersebut sempat membuat arus lalulintas macat namun setelah aparat kepolisian datang mengaturnya, arus lalulintas normal kembali. (h04)
Kejatisu Tangkap Mantan Kadinkes Aceh Tamiang
Waspada/ist
SEKRETARIS Akademik Yayasan UISU Dra. Latifah Hanum MA; PR II Drs. Yanhar Jamaluddin MAP; PR.IV Drs. Syarifuddin El Hayat MA dan PD II Fakultas Kedokteran Dr H Suwarno Usman MKT meninjau peserta UMB-PTS.
UMB-PTS Di UISU Diikuti 135 Peserta MEDAN (Waspada): Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi Swasta (UMB-PTS) di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Kampus Jln. Karya Bakti Medan, Minggu (29/4) diikuti 135 peserta. Fakultas Kedokteran mendominasi dengan peserta sebanyak 92 orang. Kegiatan itu dilaksanakan serentak di 18 PTS seluruh Indonesia diantaranya Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Kampus Jln. Karya Bakti, Universitas Malahayati Lampung, Institut Teknologi Indonesia - Serpong, Universitas Pancasila Jakarta, UniversitasYarsi Jakarta, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Nasional Jakarta, Universitas Gunadarma Jakarta, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Universitas Widyama Bandung, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Dian Nusantara Semarang, Universitas Bung Hatta Padang, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pembantu Rektor (PR) II Drs. Yanhar Jamaluddin MAP didampingi PR IV Drs. Syarifud-
din El Hayat MA menjelaskan, UISU sebagai salah satu PTS di Sumatera Utara yang dipilih panitia Perhimpunan SPMB Nusantara (P-SPMBN) menyelenggarakan UMB-PTS tahun akademik 2012/2013 karena dinilai legal dan telah terakreditasi. “UISU Jln. Karya Bakti legal dari sisi hukum setelah keluarnya SK Mahkamah Agung (MA) No.404/K/TUN/2010 tentang penolakan gugatan Helmi Nasution. SK MA tersebut sekaligus menguatkan Putusan Mendiknas No.131 tentang pengelolaan Perguruan Tinggi UISU di bawah Ketua Umum Yayasan Prof Dr Usman Pelly dengan Rektor Dr Ir Mhd Assad MSi,” tegas Yanhar. UISU membuka 28 Program Studi S1 pada 9 Fakultas yaitu Fakultas Hukum, Agama Islam Ekonomi, Sastra, KIP, ISIP, Pertanian, Kedokteran dan Teknik. “Semua program studi tersebut mengikuti UMB-PTS yang pelaksanaannya melalui cyber test ,” tambahnya. Yanhar juga memaparkan lima manfaat UMB-PTS melalui online. Pertama, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih lima Program Studi
secara lintas pada perguruan tinggi swasta lainnya diluar Medan sehingga menghemat biaya dan waktu. Kedua, ujiannya melalui cyber test, maka calon mahasiswa telah dikenalkan pada teknologi komunikasi dan informasi. Ketiga, memudahkan calon mahasiswa untuk mendaftar dengan tidak harus ke perguruan tinggi yang dituju. Keempat, karena pembayaran melalui Bank BNI, maka mahasiswa dapat mendaftar secara online, sehingga mereka terhindar dari antrian yang panjang. Dan manfaat yang kelima UMB-PTS sebagai suatu latihan bagi calon mahasiswa untuk lebih selektif dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta. Dia juga menyebutkan UMB-PTS di UISU akan terus dipertahankan karena akan menjadi catatan akreditasi institusi dan menambah kredit. Selain itu, sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dari awal sudah diperkenalkan sistem masuk melalui online di perguruan tinggi. Hasil UMB-PTS akan diumumkan pada 5 Mei 2012, dapat dilihat di www. spmb.or.id atau di UISU Jln. Karya Bakti Medan. (m49)
MEDAN (Waspada): Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menangkap mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Djamaluddin, 51, tersangka korupsi dana pengadaan alat kesehatan, dari Bandara Polonia Medan, Minggu (29/4). Mantan Kadinkes Aceh Tamiang itu diduga terlibat tindak pidana korupsi dana pengadaan alat kesehatan, dengan anggaran Rp9 miliar lebih bersumber APBN 2010. “Tersangka kami tangkap saat tiba di Bandara Polonia pukul 07:00 pagi tadi,” kata Plh Kasi Penkum Kejatisu Ronald H Bakara, di Gedung Kejatisu. Setelah mendapat informasi dan berkoordinasi dengan Tim Satgas Intelijen Kejagung, tim menunggu dan mengintai di Bandara Polonia. Penangkapan berjalan tenang tanpa perlawanan. “Saya tanya, bapak Djamaluddin?. Awalnya dia menyangkal, saya pegang tangannya meminta ikut ke kantor,” ujar Bakara. Menurut Bakara, Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan Djamaluddin sebagai tersangka sejak Desember 2011. Sejak awal pemerik-
saan, warga Jalan S. Parman Desa Sriwijaya, Kuala simpang, Kab. Aceh Tamiang itu tidak pernah memenuhi panggilan. “Dia ditetapkan dalam daftar pencarian orang sejak Desember 2011,” sebutnya. Penyidik Kejati Aceh Mukhlis saat menjemput Djamaluddin di Kejatisu mengatakan, selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, diduga tersangka terlibat korupsi pada pengadaan alat kesehatan. Dugaan, penyediaan 26 item alat kesehatan di antaranya meja operasi dan lampu operasi tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak. “Ada barang yang tidak sesuai,” tuturnya. Kata dia, selan Djamaluddin, penyidik sudah menetapkan lima tersangka lainnya. Di antaranya, pemilik perusahaan yang menjadi rekanan berinisial R, kuasa pelaksana perusahaan berinisial R, dan Pejabat Pembuat Komitmen M, serta dua orang panitia pemeriksa barang. Sementara itu, tersangka Djamaluddin mengaku tinggal di rumah kerabatnya di Jakarta, selama dua minggu. “Rencananya, mau pulang ke Aceh Tamiang,” katanya. Setelah serah terima dengan pihak Kejatisu, tersangka Djamaluddin diboyong penyidik Kejati Aceh ke Bandara Polonia, menuju Aceh. (m38)
Ketua DPD SP PLN Dilantik MEDAN (Waspada): Raidir Galingging dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) Wilayah Sumut periode 2012-2016. Pihaknya berjanji siap menjaga perusahaan terutamamendengarsetiapaspirasitenagakerja. “Kita akan menampung semua aspirasi dan perjuangkan hak anggota. Karena dengan begini kita telah menjaga perusahaan dengan mensejahterakan setiap pekerja PT PLN,” kata Raidir Galingging usai dilantik, Jumat (27/4). Raidir mengatakan, dalam 9 tahun mengurusi serikat pekerja bukan pekerjaan gampang, karena setiap anggota dapat memberikan pemikiran, tenaga dan semangat kepada pekerja serta menjaga perusahaan. “Tugas serikat pekerja menjaga perusahaan PLN. Tugas ini benar-benar pengorbanan yang diberikan pengurus kepada perusahaan,” ujarnya seraya menambahkan serikat pekerja solid di bawah komando DPP dan 9 DPC seSumut solid pada DPD Sumut. Menyinggung adanya dualisme kepe-
mimpinan pengurus DPD Serikat Pekerja, Raidir yang juga menjabat Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Wilayah Sumut ini menyatakan,tidakadadualismekepemimpinanSPWilayah Sumut.“Kepengurusan SP hanya satu dan inilah yang diakui perusahaan serta sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepengurusan serta undang-undang yang berlaku,” katanya. General Manager PT PLN Wilayah Sumut Krisna Simbaputra, dalam sambutannya mengatakan, kehadiran SP ini memang sangat membantu perusahaan mengatasi setiap permasalahan yang menyangkut tenaga kerja. “Ini demi kemajuan perusahaan. Karena selama ini ada sekitar 80 persen masalah yang dihadapi seputar tenaga kerja dan selebihnya masalah teknis,” katanya. Sementara pelantikan dan pengukuhan kepengurusan SP PT PLN Wilayah Sumut periode 2012 hingga 2016 ini langsung dilakukan Ketua DPP SP PT PLN (Persero) Rio Suprianto. Dia mengatakan, program kerja SP ke depan yakni menunjang kesejahteraan pekerja demi memajukan perusahaan milik negara tersebut. (m41)