Waspada, Kamis 13 Maret 2012

Nusantara

WASPADA Selasa 13 Maret 2012

A7

Pemerintah Tidak Perlu Panik Sikapi Unjuk Rasa BBM JAKARTA (Waspada): Angggota DPRRI dari daerah pemilihan Sumut 1 Nurdin Tampubolon menyarankan agar pemerintah tidak perlu panik menghadapi ancaman aksi unjuk rasa yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintah harus berpikir jernih dan lapang dada, sebab kenyataannya rakyatlah yang panik karena naiknya harga BBM akan diiringi kenaikan harga bahan pokok, yang tentu menambah beban kehidupan rakyat.

“Pemerintah juga tidak perlu melarang aksi unjuk rasa masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM,” ujar NurdinTampubolon menjawab Waspada di Gedung DPR Jakarta, Jumat (9/3).

Anggota Komisi XI DPRRI ini yakin aksi unjuk rasa masyarakat terkait rencana kenaikan harga BBM hanya sebagai aksi penolakan dan tidak akan berujung menumbangkan Pemerin-

tahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kekhawatiran aksi demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM, tambah Nurdin, sangat tidak mungkin mengulang peristiwa tahun 1998, yang berujung penurunan kekuasaan pemerintahan.

Di samping era yang berbeda, presiden saat ini merupakan pilihan langsung dari rakyat melalui Pemilu. Karena itu, Nurdin kembali mengimbau agar semua pihak tidak bersikap berlebihan terhadap rencana aksi demo masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan kenaikan BBM. “Kekuasan SBY sangat legitimed dan didukung secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Pada sisi lain dia menilai pengelolaan industri minyak dan gas Indonesia saat ini sangat buruk.

Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen minyak tertua di dunia. (aya)

Kemdikbud-KPK Teken MoU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JAKARTA (Waspada): Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, korupsi di negeri ini sudah masif.

Bahkan virus korupsi sudah menyebar ke semua elemen masyarakat.

Untuk itu, wabah atau virus korupsi yang besar harus dilawan dengan virus pendidikan anti korupsi mulai dari level rendah sampai perguruan tinggi.

“Kita ingin membangun generasi penerus, yang suatu ketika tidak mengenal perilaku atau tindakan korupsi. Mendengar kata korupsi saja sudah tabu,” katanya.

Untuk itu, KPK bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh bersama dengan Ketua KPK Abraham Samad di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (9/03).

Dikatakan Abraham, MoU bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan masingmasing sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang.

Mendikbud Muhammad Nuh mengatakan, Kemdikbud dan KPK ingin bersama-sama

menciptakan generasi baru yang tahan terhadap godaan-godaan korupsi. Selain itu, juga, sekaligus menyiapkan sistem yang berlaku di Kemdikbud bersama jajarannya termasuk fungsi pendidikan di daerah.

Mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli nanti secara serentak akan dimulai pendidikan anti korupsi di sekolah. Pendidikan ini tidak hanya diberlakukan kepada peserta didik, tetapi juga insan pendidikan termasuk kepala sekolah untuk menonjolkan aspek edukasinya.

“Pendidikan anti korupsi tidak bisa ditawar.

Harus kita lakukan mulai tahun ini,” kata M.Nuh. Adapun ruang lingkup MoU meliputi pendidikan anti korupsi, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Ruang lingkup berikutnya ialah program pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat dan pengawasan, penertiban barang milik negara, dan program pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

Sementara itu Inspektur Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar mengatakan, dari 5.500 wajib lapor di lingkup Kemdikbud, hampir 70 persen telah melaporkan harta kekayaannya.

Targetnya sebulan ke depan sudah 100 persen pegawai Kemdikbud melaporkan kekayaannya.(dianw)

2015 Tak Ada Lagi Infeksi Baru AIDS JAKARTA (Waspada): Indonesia menargetkan pada 2015 tidak ada lagi kasus infeksi baru HIV/AIDS.Yang ada hanya perawatan bagi yang sudah terinfeksi. Untuk itu beberapa strategi disiapkan sebagai antisipasi penye-baran.

Saat ini prevalensi HIV/AIDS di Indonesia sudah berada di angka 0,3 persen atau mencapai lebih dari 700 ribu orang dari total populasi penduduk Indonesia. Angka itu dapat bertambah jika tidak ada langkah preventif dan promotif yang intensif.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Nafsiah Mboy mengatakan, setidaknya ada tujuh strategi pencegahan infeksi baru HIV/AIDS. Pertama, adalah mengurangi mengurangi angka ketergantungan narkoba suntik; pencegahan perilaku seksual bebas; pencegahan penularan dari ibu ke bayi; memperluas akses pemberian obat antiretroviral (ARV) kepada semua yang positif AIDS; menggalakkan perilaku sehat pada pria, diantaranya melakukan sunat; pemberian obat antiretroviral (ARV) secara lebih luas; pemberian sosialisasi dan promotif seputar HIV/AIDS kepada masyarakat luas serta pengamanan produk darah berupa tes khusus agar bebas dari kontaminasi virus HIV/AIDS. Program pencegahan infeksi baru HIV/AIDS pada 2015 ini dikatakan Nafsiah menyedot anggaran cukup besar. Idealnya dana yangdibutuhkan mencapai US$ 214 juta pada 2012; US$220 juta pada 2013 dan pada 2014 sebanyak US$246 juta.

“Sementara kemampuan anggaran pemerintah terbatas. Jika ditambah dana bantuan negara donor jumlahnya hanya mencapai US$ 37 juta untuk 2012 ini,” kata Nafsiah usai Rapat Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat di Jakarta, Jumat (2/3). Rakor yang dipimpin Menkokesra Agung Laksono ini dihadiri pula oleh Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.

“Jadi sangat jauh disparitas antara kebutuhan dan ketersediaan. Karena itu, peran daerah sangat diperlukan,” ujar Nafsiah.

Di sisi lain, komitmen daerah untuk mengatasi penyebaran virus juga masih rendah. Hampir 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru 137 daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Hambatan lainnya dalam hal ini adalah pengadaan obat ARV. Obat yang mampu memperpanjang hidup pengidap AIDS ini sebagian masih diproduksi negara lain. ”Untuk itu kebutuhan obat ARV untuk penderita HIV/AIDS untuk lini pertama sudah diproduksi di dalam negeri dan untuk lini kedua masih ada bantuan dari global fund. Ini juga cukup menyulitkan,” kata Endang.

Menkokesra Agung Laksono menegaskan, pengetahuan komprehensif tentang penyebarluasan penyakit harus ditingkatkan. Apalagi penyebaran penyakit yang belum ada obat penyembuhannya ini sudah banyak menghinggapi ibu rumah tangga dan bayinya.(dianw)

Antara

TOLAK KENAIKAN BBM: Massa dari Gerakan Nasionalis Menggugat berunjuk rasa di silang monas depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/3). Mereka menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) yang dianggap dapat memiskinkan rakyat.

69,64 Persen Setuju BLT JAKARTA (Waspada): Program bantuan langsung tunai (BLT) ternyata disukai masyarakat di tengah rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 69,64 persen publik setuju dengan BLT, sedangkan yang tidak setuju 28,69 persen dan sisanya 1,67 persen tak berkomentar.

Hasil survei tersebut menjadi kekuatan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bertahan dari kemungkinan aksiaksi upaya menggulingkan.

Meskipun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gelombang demonstrasi besarbesaran dari kalangan mahasiswa dan LSM. Demikian hasil riset kualitatif Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada 5 sampai 8 Maret 2012.

Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan SBY dan Demokrat bisa meredam gejolak kenaikan BBM dengan menerapkan kucuran (BLT) atau sejenisnya.

“Seandainya ada kelompok yang ingin makar dengan me-

nunggangi isu BBM, itu hanya minor dan hilang digulung waktu. Tapi tergantung juga dari logistik mereka. Kalau tidak ada dukungan para tokoh tidak bisa,” terang Adjie di Jakarta, pekan lalu.

Menurutnya, Demokrat berpengalaman dengan gejolak kenaikan BBM. Tapi pada sisi lain, kebijakan itu akan ditopang dengan kebijakan BLT, dan Demokrat adalah pendukung utamanya. “Kebijakan BLT siapapun tahu guna menetralisir kekagetan masyarakat atas naiknya BBM,” ujar Adjie.

LSI memprediksi, jika program BLT atau sejenisnya dijalankan, 54,36 persen publik menyatakan Demokrat berjasa.

Sementara 25,64 persen saja yang menyatakan partai lain yang berjasa. Sedangkan sisanya 25 persen responden menjawab tidak tahu.

BLT dan BBM, kata Adjie, memengaruhi elektoral partai.

Jika kemudian Pemerintahan Presiden SBY dan Demokrat tetap nyatakan mendukung kenaikan BBM, kesukaan masya-

Pakar Jantung Siap Kembangkan Metode Non Bedah JAKARTA (Waspada): Penyakit Jantung Koroner (PJK) masih menjadi penyebab kematian terbanyak ke-2 di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2007 menyebutkan, prosentasinya mencapai 9,7 persen.

Bahkan di dunia, lembaga kesehatan dunia (WHO) menggarisbawahi kematian akibat PJK yang mencapai angka 7,2 juta jiwa setiap tahunnya.

Untuk itu, 30 dokter ahli jantung dari berbagai daerah di Indonesia tengah bersama-sama mengembangkan metode penanganan PJK kronis atau chronics total occlusion (CTO) yang diberi nama intervensi non-bedah atau percutaneous coronary intervention (PCI).

Ahli jantung Rumah Sakit Binawaluya Muhammad Munawar dalam seminar kesehatan jantung di Jakarta, Senin (5/3) mengatakan, banyak pasien PJK yang datang terlambat ke RS. Sebagian besar datang dalam kondisi CTO. Kondisi tersebut adalah keadaan saat salah satu atau lebih pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan yang bersifat kronik. Jika terkena serangan dan tidak ditangani dalam 30 menit, maka dapat berujung pada kematian.

“Angka kejadian CTO berjumlah 20 persen hingga30persendariseluruhpasienyangmenjalani kateterisasi jantung koroner, “ujar Munawar.

Menurut Munawar, bagian pembuluh darah yang mengalami penyumbatan karena sifatnya yang kronik, umumnya sudah mengeras atau bahkan mengalami pengapuran yang bersifat keras.

Untuk membuka penyumbatan itu, para pasien CTO biasanya harus menjalani operasi bypass yang berisiko dan membutuhkan masa pemulihan sampai berbulan-bulan.

“Tapi dengan PCI, pasien dapat ditangani tanpa melewati pembedahan tapi cukup dengan menggunakan stent dan balloon,” kata dia.

Muhammad Munawar mengatakan, tindakan PCI pada kasus CTO adalah membuka penyumbatan koroner jantung. Setelah pembuluh darah berhasil ditembus dan dibuka dengan menggunakan balon, kemudian pembuluh darah tersebut disangga dengan menggunakan stent (kawat tipis) dan dibalonisasi untuk melancarkan aliran darah yang tersumbat.

Walau tindakan PCI itu lebih sulit dan belum umum dilakukan, lanjut dia, penerapan pada

pasien RS Jantung Binawaluya terbukti memiliki tingkat keberhasilan sebesar 85 persen dan diharapkan ke depan dapat mencapai 90 persen.

Selain teknik tersebut dinilai lebih aman, pasien pun hanya butuh satu hingga dua hari masa pemulihan saja.

Sementara itu, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai pusat rujukan jantung tingkat nasional telah melakukan upaya alih teknologi penanganan kelainan jantung berupa kelainan pada katup jantung.

Bekerjasama dengan Head of Mitral Foundation, New York, Amerika Serikat Prof David Adams, masyarakat penderita katup jantung segera dapat disembuhkan secara cepat.

Bahkan katup jantung yang rusak tidak perlu diganti dengan alat pengganti katup tetapi cukup diperbaiki saja atau direpair.

David Adams yang memiliki keunggulan dalam repair katup jantung ini sangat tertarik menangani kasus katup jantung rematik, karena di negaranya tidak ada lagi kasus tersebut dan tidak ada yang separah di Indonesia.

“Dengan merepair saja, katup jantung akan berfungsi dengan baik, dan ini lebih efisien dan lebih murah,” kata David Adams usai melakukan operasi di RSJPD Harapan Kita.

Operasi perbaikan katup jantung ini memerlukan waktu selama 2 sampai 3 jam dengan tingkat keberhasilan sebesar 95 persen.

Sementara, Dirut RSJPD Harapan Kita Dr Hananto mengatakan, operasi yang dilakukan Prof David ini sebetulnya sudah dilakukan di RSJPD Harapan Kita. Dalam setahun rumah sakit jantung rujukan nasional ini juga melakukan sekitar 400-an pasien dengan kerusakan katup jantung ada yang jenis katup jantung rematik dan kasus katup jantung congenital.

“Pasien yang ditangani juga bervariasi mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Kasus yang baru saja ditangani oleh Prof David juga sudah berusia 73 tahun. Alih teknologi ini sangat menguntungkan pasien terutama anak-anak,” ujarnya.

Biaya perbaikan katup jantung pun lebih murah 50 persen dibandingkan dengan penggantian katup. Jika merepair katup jantung cukup dengan biaya sekitar Rp15 juta, sedangkan penggantian alat katup biayanya Rp30 juta. (dianw)

Waspada/Hasriwal AS

PERAMPOK TOKO EMAS DITEMBAK: Kasat Resmob Polda Metro Jaya AKBP Pol Heryawan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto dan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tony Hermanto, menunjukkan enam senjata api (senpi) jenis FN dan Revolver dan 75 butir peluru yang disita dari kelompok perampok toko emas di Ciputat, Banten, Jumat (24/2). Selain menyita senpi, polisi juga menyita uang Rp432 juta dari hasil penjualan emas. Empat dari enam tersangka yang ditangkap di daerah Serang, Banten, ditembak, diperlihatkan pada pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/3).

Indonesia Sumbang US$10 Juta Untuk UNESCO JAKARTA ( Waspada): Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia merealisasikan bantuan dana kepada lembaga pendidikan dan kebudayaan dunia UNESCO sebesar US$ 10 juta.

Sumbangan tersebut disampaikan Mendikbud Mohammad Nuh di sela-sela sidang Executive Board UNESCO di Paris, 2 Maret 2012 lewat penandatanganan pemberian sumbangan bersama Dirjen UNESCO Irina Bokova.

Dalam siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang diterima Waspada, Selasa (6/3) dinyatakan bahwa sumbangan sebesar 10 juta dolar AS tersebut dibagi dalam dua termin menyerahan. Penyerahan pertama sebesar US$ 6 juta untuk kepentingan emergency fund yang dimaksudkan untuk menutupi kekurangan dana UNESCO yang cukup besar.

Seperti diketahui, akibat masuknya Palestina sebagai anggota UNESCO, Amerika Serikat dan Israel menarik sumbangannya dari UNESCO. Akibatnya, UNESCO kekurangan dana sebesar US$ 72 juta.

Untuk menutupi kekurangan dana ini, selain melakukan efisiensi dan prioritasisasi program, UNESCO aktif melakukan penggalangan dana, melalui emergency fund.

Termin kedua dari komitmen US$ 10 juta, akan disampaikan tahun depan, dikhususkan sebagai dana bagi fund-in-trust, dimana pengelolaan dananya dilakukan secara bersama antara Kemendikbud dengan UNESCO. Sementara emergency fund, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada UNESCO. Mendikbud Mohammad Nuh dalam sambutannya memberi usulan, agar sumbangan itu digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan tertentu untuk negara-negara di wilayah ASEAN, Afrika, dan Palestina. (dianw)

rakat tidak pudar. Pasalnya hanya 54,27 persen publik yang menyalahkan Demokrat soal kenaikan BBM. Sebab banyak informasi yang diterima publik mengenai kenaikan BBM dunia, yang menjadi alasan kenaikan BBM di dalam negeri. Bandingkan dengan publik yang menyukai BLT yakni 54,36 per-sen.

Sehingga kenaikan BBM selalu satu paket dengan pengucuran BLT. Inilah yang kemudian membuat Demokrat seperti mendapat durian runtuh.

Namun LSI melihat ke depan, mahasiswa tetap menjadi garda terdepan yang melakukan demonstrasi terhadap kenaikan BBM. Di pundak mereka, berdasar survey, masyarakat bertumpu, setidaknya 65 persen masyarakat percaya mahasiswa bisa memprotes kenaikan BBM.

Penimbunan Untuk itu, penegakan hukum terhadap penimbunan BBM yang kini mulai ramai dilakukan oleh sejumlah oknum agar segera diperketat. Hal ini akan menjadi jaminan tingkat kepercayaan terhadap efektivitas kinerja pemerintahan SBY menjelang kenaikan BBM. Seperti dilansir dari Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina Mochamad Harun, dalam siaran persnya, menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi pada April mendatang, konsumsi BBM bersubsidi jenis premium dan solar dalam dua bulan pertama telah mencapai 12 persen di atas realisasi konsumsi pada periode sama tahun lalu.

Realisasi penyaluran BBM selama dua bulan pertama 2012 telah mencapai 7,02 juta kilo-

liter. Ini berarti 18,79 persen dari kuota yang ditetapkan untuk Pertamina dalam APBN 2012.

“Realisasi tersebut lebih tinggi 755.000 kiloliter dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 6,26 juta kiloliter,” kata Harun.

Lonjakan konsumsi tertinggi terutama terjadi pada premium yang mencapai 14 persen, yaitu dari 3,81 juta menjadi 4,35 juta kiloliter. Adapun realisasi penyaluran solar mencapai 2,4 juta kiloliter atau lebih tinggi 12 persen dibandingkan dua bulan pertama 2012.

Kendati penyaluran terus melonjak, Pertamina memastikan stok BBM secara nasional dalam posisi aman. Hingga akhir Februari stok BBM nasional rata-rata mencapai 23,5 hari dengan stok premium 18 hari, solar 24 hari, dan kerosene 77 hari. (j03)

Medan Akan Menjadi Tujuan Pers Gathering MPR RI LOMBOK (Waspada): Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) mendorong Pemerintah Daerah untuk membangkitkan potensi daerahnya baik itu dari sektor industri, pertanian, pariwisata dan sektor potensi kelautan melalui kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang diikuti para wartawan seluruh Indonesia dalam acara Pers Gathering.

“Medan Sumatera Utara kami rencanakan akan menjadi tempat Pers Gathering Sosialisasi 4 Pilar yang nanti akan dihadiri Ketua MPR RI dan seluruh pimpinan MPR serta sejumlah anggota DPR RI, DPD RI dan para wartawan,” ujar Sekjen MPR RI Eddie Siregar padaWaspada dalam acara penutupan Pers Gathering Pimpinan dan sejumlah anggotaMPRRI diLombokNusa Tenggara Barat, Sabtu (10/3).

Kegiatan Pers Gathering merupakan kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI) dan BhinekaTunggal Ika. Menurut Eddie Siregar kegiatan itu telah dilakukan di sejumlah daerah mulai Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Belitung dan kota lainnya dan telah berkembang bukan saja mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, tetapi di

setiap kota tempat pelaksanaan Pers Gathering kerap muncul diikuti dengan sosialisasi potensi daerah setempat oleh pejabat yang ikut dalam acara tersebut.

“Di Belitung misalnya dalam acara Pers Gathering di kota tersebut akhirnya diketahui Belitung memerlukan pasokan dari Pusat untuk mengembangkan potensi wisatanya yang sudah ada. Di Lombok NTB baru terkuak dari Gubernur NTB sendiri yang mengatakan, provinsi NTB telah mencanangkan Visit Lombok, Sumbawa NTB 2012 yang telah diawali oleh kunjungan Pers Gathering 9-11 Maret 2012,” ungkap Eddie Siregar.

Dengan demikian tambah Sekjen MPR RI itu lagi, setiap acara Pers Gathering sangat bermanfaat bagi daerah setempat, karena kepala daerahnya yang hadir akan menyampaikan viisi dan misi daerahnya dalam acara tersebut. “Karena itu Medan Sumut akan menjadi tujuan kegiatan Pers Gathering bersama MPR RI dan saya yakin itu akan bermanfaat bagi masyarakat Sumut khususnya untuk membangkitkan potensi baik dari segi pertaniannya dan perkebunannya yang terkenal dan potensi pariwisata yang

terkenal seperti Parapat dengan Danau Toba dan tempattempat lain di Sumut yang selama ini kurang diperkenalkan,” tutur Eddie Siregar.

Sebelumnya pada acara pembukaan Pers Gathering di Lombok, Gubernur Provinsi NTB Muhammad Zainul Majdi mengungkapkan Nusa Tenggara Barat menargetkan kunjungan wisatawan 2012 ke NTB satu juta orang.

“Target itu akan dilakukan melaluiVisit Lombok, Sumbawa NTB 2012 yang sampai sekarang belum ditentukan hari dan tanggalnya. Kami telah siap. Bandara bertaraf internasional sudah selesai di Lombok dan masyarakat NTB sudah mencanangkan akan menjadikan daerahnya sebagai tempat pariwisata yang ramah,” ujar Gubernur NTB. Hadir pada acara hadir dua Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari (Fraksi Partai Golkar) dan Hj Melani Leimena Suharli (Fraksi Partai Demokrat). Serta sejumlah anggota MPR RI terdiri dari Adiyaman Amir Saputra, M Nurdin, H Akhmad Muqowam, dan H Sunardi Ayub, Fahri Hamzah, Josef A Nae Soi, H Harun Al Rasyid, Abdul Hamid Wahid dan M Hatta. (j07)

Pemberian BLT Hanya Mencari Popularitas JAKARTA ( Waspada): Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi dari kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), lebih cenderung hanya mencari popularitas. Seharusnya, kompensasi penghapusan subsidi BBM itu dialihkan untuk menggratiskan biaya sekolah dan membangun infrastruktur. ”Kebijakan menggratiskan biaya sekolah dan membangun infrastruktur akan lebih efektif untuk jangka panjang dibandingkan pemberian bantuan langsung tunai yang sifatnya hanya sementara,” ujar Nurdin Tampubolon menjawab Waspada di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pembagian BLT hanya akan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam jangka pendek, dan dana BLT yang diberikan juga tidak bisa menutupi kebutuhan masyarakat, sebab kenaikan harga BBM akan diiringi kenaikan bahan

kebutuhan pokok. Bahkan listrik sendiri sudah diwacanakan naik.

Disamping itu, untuk memperoleh data penduduk miskin sebagai orang yang berhak menerima BLT tidaklah mudah.

Buktinya realisasi pembagian kompor dan tabung gas ukuran 3 Kg tempo hari banyak yang jatuh ke tangan yang tidak tergolong miskin, bahkan ada yang mendapat lebih dari satu. Apalagi ini yang dibagikan dalam bentuk uang, ujar Nurdin Tampubolon.

BLT itu, tambah Nurdin, tidak mendidik dan sangat rawan penyimpangan. “Jadi menurut saya akan lebih baik BLT itu dialihkan untuk gratiskan biaya sekolah sebab kenyataannya masih banyak anakanak yang berada di pinggir jalan, dan masih ada anak sekolah yang harus melewati jembatan rusak,” tandas Nurdin Tampubolon.

Di tempat terpisah Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan

Mustopa meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak sebagaimana yang sudah disepakati Parpol anggota koalisi lainnya.

“Kami berharap PKS bersama partai koalisi mendukung kenaikan BBM,” kata Saan di Gedung DPR, kemarin. Menurutnya, upaya pemerintah menaikkan harga BBM adalah demi kepentingan bangsa dan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun Saan belum mengetahui apa yang akan dilakukan Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi apabila PKS tetap pada pendirian awalnya menolak kenaikan harga BBM. Selama ini Parpol anggota Setgab sering tidak sependapat terhadap sejumlah isu krusial seperti halnya masalah parliamentary threshold. “Kami belum sampai bicara sanksi,” ujar Saan. (aya)