Aceh
WASPADA Selasa 11 Mei 2010
C5 DPRK Langsa Pertanyakan Gaji Honorer
Buntut Penahanan, Ratusan Warga Demo DPRK REDELONG (Waspada): Ratusan warga Kampong Uber-Uber, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Senin (10/5) pukul 09:30 berunjukrasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), menuntut dua warga dibebaskan dari tahanan polisi. Selain menuntut dibebaskan, ratusan pendemo yang datang mengendarai bermacam jenis kendaran baik sepeda motor dan truk, juga meminta anggota dewan menyelesaikan atau menetapkan status tanah perueren yang selama ini menjadi perselisihan antar petani dan peternak. Pantauan Waspada di luar gedung, pendemo mencoba masuk ke halaman kantor DPRK dengan cara mendorong pintu gerbang yang sebelumnya telah dijaga ketat pihak Polres Bener Meriah serta anggota Satpol PP. Alhasil aksi saling dorong pun tidak dapat terelakkan. Dalam aksinya warga juga membentang sepanduk. Tidak lama setelah aksi saling dorong, belasan perwakilan pendemo diizinkan bertemu ketua serta anggota DPRK, yang sedang rapat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pendemo minta dua warga mereka yang sebelumnya ditahan segera dibebaskan, serta minta status tanah perueren diselesaikan. “Kami punya tiga tuntutan, pertama bebaskan dua warga kami yang ditangkap pihak berwajib saat mengolah kayu di kampong kami. Kemudian tolong selesaikan status tanah perueren, karena di sana penduduknya lebih
banyak petani daripada peternak. Ke tiga, bila tidak segera diselesaikan kami akan menetap di gedung DPRK ini hingga permasalahnya selesai,” kata Safran, yang dibenarkan belasan perwakilan pendemo saat diterima DPRK. Setelah beberapa jam berdialog, akhirnya Ketua DPRK H. Rusli M. Saleh mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan itu. “Terkait masalah warga yang ditangkap pilisi, saya minta warga membuat surat penangguhan penahanan, selanjutnya kami akan berdialog dengan pihak kepolisian mencari jalan keluar,” kata Rusli. Terkait masalah status tanah perueren, Rusli menyampaikan, sebelumnya warga Kampung Uber-Uber yang berprofesi sebagai peternak pernah mendatangi kantor DPRK minta diberi lahan, dan hari ini sebaliknya para petani yang minta agar lahan di sana diperuntukkan untuk pertanian. “Untuk itu, kami meminta warga memberi waktu, padahal rapat yang kami laksankan hari ini justru membahas masalah tersebut. Namun lantaran warga datang terpaksa rapat ditunda, kalau terus-terusan ditunda dengan adanya aksi warga, masalah tersebut tidak akan selesai,” kata Ketua DPRK kepada perwakilan pendemo. Setelah kesepakatan disetujui bersama, warga tidak langsung kembali ke kampung mereka, melainkan berdiam diri di luar gedung DPRK menunggu dua warga mereka dibebaskan.(cih/cb04)
GaWAT Pelatihan Jurnalistik KUALASIMPANG (Waspada): Gabungan Wartawan Aceh Tamiang (GaWAT) menggelar pelatihan Jurnalistik Dasar Tingkat Pelajar SLTA se- Kabupaten Aceh Tamiang di Gedung Utama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karang Baru. Menurut Ketua Panitia Syafruddin Buhfa kepada Waspada, Minggu (9/5) mengatakan, kegiatan itu diikuti sedikitnya 30 perserta dari siswa-siswi SMA, SMK dan MA, baik sekolah negeri maupun swasta yang ada di 12 kecamatan se-Aceh Tamiang, Senin (10/5). Syafruddin juga menerangkan, ketiga puluh peserta itu utusan pengurus OSIS dari 30 sekolah, masing–masing sekolah satu orang siswa untuk mengikuti pelatihan tersebut.
Pelatihan itu akan dibekali ilmu dasar membuat berita. Pematerinya Kepala Biro Langsa Harian Serambi Indonesia, Mulyadi, SE. Sedangkan Kode Etik Jurnalistik akan disampaikan Muhammad Hanafiah Wartawan Waspada dan juga ketua GaWAT, sedangkan Teknis Dasar Fotografer Digital akan disampaikan Staf Bagian Humas Setdakab Aceh Tamiang. Selain itu ilmu tentang Komunikasi dan Informasi yang disampaikan M. Nasir wartawan Serambi Indonesia.“Peserta juga akan kita beriSeminarKid,T-Shirtyangbertuliskanpeserta serta Sertifikat Pelatihan Dasar Jurnalistik dan sedikit dana transportasi,” terangnya.(b24)
Kecelakaan Laut, 1 Tewas IDI, Aceh Timur (Waspada): Kecelakaan laut kembali terjadi, kali ini KMVitorio 1 menabrak sampanmesin(boatmeuneng—Aceh)diperairan selat Malaka, persisnya 2 mill dari Kuala Idi, Kab. Aceh Timur, Kamis (6/5) sekira pukul 07:00. Kapolres Aceh Timur, AKBP Drs Ridwan Usman melalui Kasat Pol Air, Aiptu Zainir kepada Waspada, Jumat (7/5) mengungkapkan, kecelakaan laut terjadi berawal ketika KMVitori yang dinahkodai M. Husin, dalam perjalanan pulang melaut ke Kuala Idi, Aceh Timur. Sesampai di lokasi, lanjut Zainir, KM Vitori secara tidak sengaja menghantam bagian kanan sampan mesin yang didalamnya terdapat dua nelayan, diantaranya Hasbi, 67, warga Teupin Jareng, Kuala Idi. “Secara tidak sengaja bagian depan kapal tersentuh sisi kanan sampan mesin yang sedang berlabuh hingga telungkup,” katanya. Dia menambahkan, setelah tabrakan
terjadi, beberapa Anak Buah Kapal (ABK) yang sedang berada di dalam KM Vitori spontan melompat ke dasar laut menyelematkan korban dari sampan mesin. “Setelah beberapa saat di dasar laut, kedua korban berhasil didaratkan, namun salah satunya yakni Hasbi, meninggal,” sebut Zainir. Kata dia, meninggalnya Hasbi diperkirakan akibat terbentur dengan benda keras ketika terjadi tabrakan. Sementara temannya selamat karena berhasil melompat sebelum terjadi tabrakan. “Ini musibah dan laporan tersebut telah kita terima dari nelayan setempat,” katanya. Sementara Ketua Pengurus Panglima Laot Lhok Kuala Idi, Tgk. Muslim H. Musa ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan di laut. “Setelah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak, kejadian itu kini telah tidak masalah lagi,” katanya. (cmad)
Nelayan Mohon Gubernur Beri Keringanan Melaut LANGSA (Waspada): Nelayan Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang memohon kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar memberi keringanan dan izin operasional kapal penangkap ikan di atas kapasitas 60 GT dan 100 GT ke bawah agar pengurusannya tidak harus melalui Pusat. Diharapkan izin operasionalisasinya itu dapat dikeluarkan di ibukota provinsi saja. Hal ini disebabkan selain proses birokrasi relatif panjang juga menghabiskan waktu lumayan lama. Begitupun biaya pengurusannya dan transportasi yang tinggi. “Dengan cara seperti itu menyulitkan kami selaku nelayan tradisional ini,” keluh seorang pemilik boat—kapal penangkap ikan, warga Langsa, Alidin kepada Waspada di Langsa, Sabtu (8/5). Dia mengharapkan Gubernur Aceh melalui dinas terkait untuk segera menyempur-
GAMBA TANYO
> Kirim foto dari kamera handphone ke 08192
OLAHRAGA PANTAI
nakan qanun agar pengurusan izin operasional kapal nelayan di atas 60 GT dapat dilakukan di Banda Aceh. Alidin, 42, warga Kilometer 8 Kuala Langsa, mengaku, pihaknya sudah lama tak bisa melaut karena izin operasionalisasi harus diurus ke Jakarta. “Sementara kami sebenarnya nelayan tradisional dan kami merasa berat dengan pengurusan-pengurusan seperti itu juga menghabiskan biaya yang banyak, sementara pendapatan kami sehari-hari alakadarnya saja,” ungkapnya miris. “Kami masyarakat lemah, kami tak pandai mengurus semuanya itu ke Jakarta, kalau itu kewenangan Pusat, jadi di mana juga istimewanya Aceh, kami butuh bantuan Pemerintah Aceh untuk dapat mengambil alih perizinannya dilakukan di Banda Aceh,” ucapnya terpatah-patah.(b23)
11 01 47
Salah satu olahraga identik dengan pasir dan wisata yakni bola voli pantai, bermain untuk gembira dan mempererat kerakraban. Tampak dalam gambar yang diabadikan Minggu lalu, sekelompok anak muda bermain bola voli di Pantai Lampuuk, Aceh Besar. Pengirim Safirul Akram, Banda Aceh, 0813602401xx
LANGSA (Waspada): Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa Hidayat berjanji akan mempertanyakan soal belum dibayarnya gaji pegawai honorer di lingkungan Pemko Langsa, Senin (3/5). “Kita akan segera mempertanyakan kepada pihak eksekuti soal belum dibayarnya gaji para tenaga kontrak dan honore di lingkungan Pemko Langsa yang telah beberapa bulan tertunda,” kata Hidayat dalam sebuah wawancara di kantor dewan setempat. Sampai Mei ini puluhan tenaga honorer dan kontrak di Pemko Langsa belum menerima gaji, padahal menurut Hidayat, pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) telah dilaksanakan beberapa bulan lalu.(b25)
Pengurus PWA Agara Dikukuhkan
Waspada/Irham Hakim
DEMO KE DPRK: Ratusan warga Kampung Uber-Uber, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah berdemo di depan kantor DPRK, Senin (10/5).
Menteri Ke Agara, Bina Marga Perbaiki Jalan Rusak SIMPANG SEMADAM, Aceh Tenggara (Waspada): Setelah beberapa tahun menunggu tanpa kepastian, ribuan warga yang bermukim di Kecamatan Semadam dan Bukit Tusam akhirnya lega. Pasalnya beberapa hari menjelang kedatangan Menteri Pertanin, Ir. Suswono, MM, perbaikan sejumlah ruas jalan dan jembatan rusak terus diburu pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Pantauan Waspada, selain memperbaiki jalan menghubungkan Kuning-Tenembak Bintang-Maha Singkil-Lawe Kinga-Lapangan Terbang Alas Leuser yang penuh lubang, pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya juga menimbun badan jalan Tenembak Bintang-Kuta Lengat-Tualang Baru-Bambel Baru-Alur Buruh.
Bukan hanya alat berat diturunkan ke lapangan, bahkan beberapa unit dump-truk juga dikerahkan. Juga dilakukan perbaikian dua jembatan di Desa Kute Lingge dan Tenembak Bintang, yang kondisinya keropos. Aldi, warga Kecamatan Semadam mengaku senang. Masalahnya sejak dua tahun terakhir, jangankan melihat aspal dan jalan mulus, melihat kerikil timbunan di badan jalan saja nyaris tak mungkin. Namun sejak rencana kedatangan Menteri Pertanian, jalan rusak itu mulai mendapat perhatian. Hal senada diungkapkan Hamdani, yang menambahkan, rencana kedatangan Menteri ternyata membawa berkah bagi warga. Perbaikan jalan seperti disulap. Jalan dari areal tengah kebun jagung menuju desa
tetangga juga diperbaiki, meski ada jalan PNPM yang telah selesai dikerjakan dan belum diserahterimakan, kembali dikeruk alat berat. Kadis Bina Marga dan Cipta Karya, Ir. Khairul Anwar ketika dikonfirmasi wartawan saat meninjau perbaikan jalan di Desa Ngkeran Alur Buluh, Minggu (9/ 5), membenarkan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak tersebut terkait kedatangan Menteri Pertanian, Ir. Suswono. M.MA ke Aceh Tenggara. “Ya kita terpaksa kerja ekstra memperbaiki jalan dan jembatan rusak, soalnya pak menteri kan mau datang, sedangkan untuk dana penimbunan dan pengerasan badan jalan itu, kita suit dari dana APBK Agara,” ujar Anwar, tanpa merinci jumlah dana perbaikan.(b27)
Pelaku Pendidikan Dinilai Belum Jujur BLANGPIDIE (Waspada): Banyaknya kendala yang dihadapi institusi pendidikan Aceh Barat Daya (Abdya), terkesan belum menjadi‘beban bersama’ dari pelaku dan penerima program pendidikan itu sendiri. Rendahnya kualitas guru, belum memadainya saranaprasarana, moralitas para siswa serta kebijakan politik yang dinilai belum berpihak terhadap dunia pendidikan, menjadi bagian dari beragam persoalan yang terjadi. Kesimpulan tersebut terangkum dalam diskusi terkait anjloknya dunia pendidikan Abdya serta rendahnya tingkat kelulusan UN, digelar Ikatan Pelajar Muhamadiyah (IPM) dalam rangka Musyawarah Daerah (Musda) IPM ke-4, Minggu (9/5), di auditorium Arena Motel Blangpidie. Para pemateri seperti Kepala Dinas Pendidikan Abdya, Drs. Sulaiman, MM, Ketua PGRI Drs. Ramli Bahar,Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam, SE.Ak dan lainnya.
Dikemukakan, ketidakpedulian semua komponen masyarakat terhadap kondisi serta permasalahan pendidikan yang terjadi disebabkan dinas pendidikan masih menjadi tumpuan terhadap pencapaian mutu pendidikan, mengakibatkan banyak faktor terkesan mengabaikan tentang pentingnya peran semua kalangan dalam membangun serta membenahi kebobrokan mutu pendidikan di daerah ini. “Ketika saya masuk Dinas Pendidikan beberapa bulan lalu, kondisinya memang porak-poranda, seperti banyaknya kasus melibatkan sejumlah pejabat, bahkan Bupati Abdya saat itu sempat berkantor langsung di sana. Belum lagi berbagai persoalan lain seperti kualitas para kepala sekolah, guru, sarana dan prasarana. Membangun dunia pendidikan tidaklah seperti membangun proyek fisik yang bisa ditargetkan dengan rentang waktu tertentu,” ulas Kadis Pendidikan, Drs. Sulaiman, MM. Sementara Ketua PGRA
Abdya, Drs. Ramli Bahar menyinggung tentang kurangnya peran dan kepedulian beberapa pihak khususnya orang tua, guru, siswa serta lembaga pendidikan itu sendiri. Dicontohkan, banyak orang tua tidak ambil peduli dengan aktivitas anaknya di luar sekolah, sehingga sering ditemukan kasus pelanggaran tertentu di luar jam pelajaran. Semua permasalahan tersebut seakan hanya menjadi ‘beban’ Dinas Pendidikan. Sedangkan Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam, SE.Ak minta pemerintah daerah serius melakukan pembenahan dengan membuat kebijakan yang membangun. Sebab selama ini ada kesan, setiap apa pun rancangan yang disiapkan untuk pembangunan pendidikan di Abdya masih dibarengi unsur kepentingan, sehingga sering memporakporandahasildarirancangan yang telah disiapkan dengan berbagai pola, termasuk seminar dan diskusi seperti hari ini.(sdp)
KUTACANE (Waspada) : Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Aceh (DPP PWA), Ibrahim Ahmad, Kamis (6/5) di Balai Pertemuan Sartika Hotel Kutacane, melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPC PWA Aceh Tenggara (Agara) periode 2010-2013. Adapun pengurus DPC PWA Agara yang dilantik dan dikukuhkan tersebut yakni, Ketua, Asnawi.SPd (Serambi Indonesia), Wakil Ketua ,Arifin Desky (Harian Aceh), Sekretaris Irvan Ariga (SKM Bongkar), Bendahara, Rinayati (SKM Indoensia Bersatu) dan beberapa pengurus bidang lainnya. Ketua DPC PWA Agara, Asnawi Spd, dalam sambutannya mengatakan, acara pelantikan hari bersejarah bagi bumi sepakat segenep karena telah dibentuknya organisasi profesi PWA Agara. Turut hadir, Bupati H. Hasanuddin B, Ketua DPRK HM. Salim Fakhri SE. MM, Kapolres AKBP Drs. Arsyad dan unsur Muspida Plus serta beberapa pengurus dari DPP PWA Aceh.(b27)
Putroe Aceh Akan Tampil Di Global Fair Denmark LANGSA (Waspada): Sanggar Putroe Aceh, sebuah group budaya Aceh di Denmark, dilaporkan secara resmi akan mengikuti Pameran Budaya Global Fair di Gammel Torv 10 Kota Aalborg, Provinsi Nordjlland Denmark, yang rencananya akan berlangsung pada 22 Mei mendatang. Kegiatan tersebut dilaksanakan masyarakat Aceh Afrika-Denmark (A-DN), diikuti seluruh masyarakat Aceh di seluruh penjuru dunia. Ketua Sanggar Putroe Aceh yang juga Ketua Divisi Kebudayaan World Achehnese Association (WAA), Nurmala Syahabuddin kepada Waspada melalui surat elektroniknya, Selasa (4/5) mengatakan, dalam even itu Sanggar Putroe Aceh akan mempersembahkan 4 tarian khas Aceh, yaitu tarian Ranup Lampuan, tarian Bungong Selanga, tarian Pengantin Baroe, dan tarian Saman Inong. Melalui moment tersebut, diharapkan akan memberikan informasi bagi masyarakat dunia menyangkut Budaya dan kultur masyarakat Aceh, demikian kata Tarmizi Age, koordinator WAA.(ts)
Sungai Dangkal, Tenggulun Terancam Tenggelam KUALASIMPANG (Waspada): Sungai besar di Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, semakin dangkal. Akibatnya, lahan pertanian, perkebunan serta pemukiman rumah warga di sana terancam tenggelam jika diguyur hujan lebat dari pegunungan di kawasan pedalaman Tamiang itu. Warga Tenggulun kepada Waspada, Minggu ( 9/5), dangkalnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Tenggulun terjadi setelah daerah ini dilanda banjir bandang bercampur lumpur dan kayu balok. “Akibat adanya lumpur yang mengendap di dasar sungai,sehingga arus sungai menjadi dangkal,” ungkap warga Tenggulun. Menurut warga di sana, selama ini baru hujan 2 jam permukaan air sungai di Tenggulun sudah meluap merendam lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman rumah warga di Tenggulun. “Kami kuatir jika turun hujan lebat, Tenggulun terancam tenggelam jika pihak pemerintah daerah tidak segera mengeruk dan membuang lumpur yang menumpuk di dasar sungai Tenggulun ini,” kata warga itu seraya mengharapkan Pemerintah daerah secepatnya mengantisipasi hal ini sebelum jatuh korban jiwa dan harta benda. Bupati Aceh Tamiang, Drs. H. Abdul Latief ketika ditanya Waspada kemarin juga mengakui sudah mengusulkan hal itu kepada Gubernur Provinsi Aceh. “Kondisi hari ini keadaan masyarakat setempat kesulitan apabila hujan turun walaupun hanya sekitar 2 jam saja yang menyebabkan air sungai akan meluap ke pemukiman rumah penduduk karena sungai ini mengalami pendangkalan akibat lumpur yang dibawa banjir bandang 2006 lalu,” ungkap Bupati Aceh Tamiang.(b24)
Disebut Organisasi ‘Tak Jelas’, Ketua Kobar-GB Ancam Pidanakan Ketua PGRI BLANGPIDIE (Waspada): Pernyataan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Wilayah Aceh Barat Daya (Abdya) Drs. Ramli Bahar di acara diskusi Ikatan Pelajar Muhammdiyah (IPM) Abdya, yang menyebutkan Kobar-GB Abdya ‘tidak jelas’, ternyata berbuntut panjang. Hal itu sesuai pers release yang dikirim ke Waspada pada Senin (10/5), terkait pernyataan Ketua PGRI Abdya, Drs. Ramli Bahar terhadap lembaga Kobar-GB. Dalam pers release tersebut Drs. Ramli Bahar diancam akan dipidanakan dengan pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran nama baik. “Pernyataan Drs. Ramli Bahar di acara diskusi pendidikan yang diselenggarakan IPM Abdya, jelas sebagai tindakan yang memiliki dampak negatif khususnya terhadap lembaga kami.(sdp)
Wanita Tua Digerogoti Tumor Ganas SUNGGUH nahas kehidupan seorang wanita berumur di Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Zubaidah, penderita tumor ganas hanya dapat melewati waktu dengan terbaring di tempat tidur dan meringis kesakitan lantaran payudaranya semakin besar. Zubaidah, baru terasa sakit di bagian payudara sebelah kanannya pada hari Sabtu (1/5) pagi. Tiba-tiba saja ia kesakitan. Saat diperkisa ke dokter, perempuan kelahiran tahun 1968 itu baru tahu tumor ganas menggerogoti peyudaranya, bahkan dokter menganjurkan untuk segera dibedah. Kendati demikian, Zubaidah harus menahan sakit yang ia rasakan lantaran terbatasnya biaya, apalagi dia tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kini, untuk sekadar menghilangkan rasa panas dan nyeri, ia hanya bisa mengusap payudaranya dengan lap basah diiringi dengan obat penenang. Ida, anak Zubaidah kepada Waspada, Kamis (6/5) menceritakan, ketika ibunya diserang rasa sakit, dua hari kemudian keluarganya melarikannya ke Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kota Banda Aceh, guna pengecekan, Senin (3/5). Ketika itu disarankan agar pasien dirujuk ke RS Sakinah, karena disana ada ahli bedah, dr. Ismet.
Menurut manurut Ida, sore itu juga orangtuanya dilarikan ke sana . Setelah dilakukan pemeriksaan disarankan untuk dibedah (operasi—red). Namun setelah dikonsultasi, pihak RS keluarga harus menyediakan Rp6.000.000.“Jika tumornya ganas biaya diperkirakan di atas Rp10.000.000,” katanya. Kata dia, dikarenakan keluarga nelayan itu sama sekali tidak memiliki sebear itu, maka orangtuanya dipulangkan untuk memikirkan biaya operasi. Namun malamnya, Zubaidah kembali meringis kesakitan, lalu dilarikan ke IGD RSUD-ZA Banda Aceh.“Petugas di IGD mengatakan harus antrian, namun karena sakitnya sangat parah lalu disarankan pulang dengan dibekali obat penenang,” ujar Ida lagi. Siang Selasa (4/5) Zubaidah kembali mengeluh dan kembali dilarikan ke IGD RSUD-ZA.Ketika itu disarankan agar pasien ke Polibedah. Setelah bertemu dengan Polbedah di RSUD-ZA, petugas medis disana mengatakan bahwa di RSUD-ZA Banda Aceh, hanya memiliki seorang tenaga ahli bedah, yakni dr. Ismet. “Namun Ismet tak masuk, sebab lagi ada masalah dengan direktur RSUD-ZA,” sebut Ida mengutip pernyataan dr.Yusuf di Polibedah. Ida mengatakan, jika sejak awal orangtuanya tidak dibola-
bolai, maka tidak bolak-balik ke RSUD-ZA Banda Aceh. Meski orangtuanya tidak memiliki Jamkesmas, namun pihak keluarga mengurus Surat keterangan tidak mampu. Ida mengharapkan, Pemerintah Aceh dan Dinas Kesehatan setempat memerhatikan warga miskin yang menderita penyakit seperti Zubaidah. Kini, dia berharap Pemkot Banda Aceh, dapat membantu dengan memberikan surat keterangan tidak mampu agar dia dapat berobat. Selain itu, uluran tangan masyarakat juga dinanti. Kuasa Hukum Zubaidah, Safaruddin, SH, secara terpisah mengatakan, keluarga pasien adalah nelayan miskin di Jalan Cinta Kasih Timur 2 No 4 Panteriek, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.Penderita penyakit kanker payudara ganas itu terlantar di RSUD-ZA. Pasalnya, tenaga medis tidak bersedia mengoperasi pasien dengan alasan tiga bulan pembayarannya antara pihak RSUD-ZA dengan tenaga medis tidak jelas. Menurut Safaruddin, dr.Ismet adalah satu-satunya ahli bedah kanker payudara di RSUD-ZA Banda Aceh.“Kita telah terima laporan juga, bahwa dr. Ismet, tidak mau melakukan operasi di RSUD-ZA, tapi di RS Fakinah, namun kelurga pasien harus membayarnya,” sebutnya. Safaruddin menjelaskan,
Waspada/Ist
ZUBAIDAH, terlihat berbaring lemas menahan kesakitan akibat diserang kangker ganas di payudaranya di kediamannya di Lueng Bata, Kota Banda Aceh. dalam amanat UUD Negara RI 1945 Amandemen IV dengan tegas disebutkan, negara bertanggung jawab memberi layanan kesehatan (Pasal 28 H Ayat (1)), hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I (2)), serta hak atas kepastian hukum dan keadilan (Pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 I ayat (1) bagi setiap warga negara, termasuk perempuan. Safaruddin mengatakan, UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang disahkan oleh Presiden RI, DR H Susilo Bambang Yudhoyono bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Andi Mattalatta
pada 13 Oktober 2009, juga menjamin hak-hak kesehatan bagi perempuan dan anak. Safaruddin yang juga Kuasa Hukum Wakil Gubernur Aceh, lebih lanjut menjelaskan, pasien miskin sekarang banyak yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas. “Pasien itu juga tidak ada uang, apakah kondisi penyakit yang dideranya dibiarkan hingga pasien itu mati dalam kondisi yang terabaikan hak-haknya dalam mendapatkan kesehatan yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan?,” tanya Safaruddin. Muhammad H. Ishak