Waspada, Selasa 10 April 2012

Ekonomi 2012: Memenuhi Harapan ? (2)

Opini

B4 TAJUK RENCANA

Tingkatkan Kualitas UN

P

elaksanaan UN (Ujian Nasional) dijadwalkan berlangsung 16-19 April mendatang.Peserta UN adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebanyak 192.000 siswa dengan penyelenggara ujian 1.924 sekolah. Seluruh naskah soal UN sudah sampai di Universitas Negeri Medan (Unimed) kemarin, setelah selesai masa pencetakannya di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Tim pengawal naskah UN diharapkan sigap melihat kemungkinan banyaknya pihak yang ingin mendapatkan bocoran soal-soal untuk kepentingan pribadi maupun pihak sekolah negeri dan swasta. Sekalipun UN sejak dua tahun lalu sudah tidak lagi menghantui kalangan guru dan orang tua murid, terutama para siswa yang duduk di kelas tiga, namun masih mungkin terjadi kebocoran soal menjelang hari-H nanti.

Memang dengan perubahan sistem penilaian menjadi sangat kecil kemungkinan siswa tidak lulus. Kalaupun masih ada yang gagal namun persentasenya sangat kecil karena pihak sekolah sudah dibolehkan memasukkan nilai dalam porsi 40 persen pada semua mata pelajaran yang di-UN-kan sehingga porsi UN (pusat) hanya tinggal 60 persen saja. Begitupun masih banyak pihak sekolah yang menginginkan perbandingan itu sebaiknya berimbang 50 : 50. Semua itu ‘’oke-oke’’ saja sepanjang penilaiannya fair, akurat, jujur, dan transparan.

Hemat kita, mau dikembalikan seluruh penilaiannya ke pusat atau kerjasama dengan daerah dan sekolah semuanya baik selama acuannya kualitas. Kalau tidak jujur, atau UN masih dijalankan dengan format asal jadi saja, formalitas alias ‘’lawaklawak’’ maka upaya peningkatan mutu pendidikan dipastikan gagal. Karena itu, ketimbang membuang dana sampai Rp700 miliar untuk biaya penyelenggaraan UN kita menyarankan UN distop saja. Untuk apa ada UN jika kualitas pendidikan tidak meningkat juga.

Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pelaksanaan UN pada tahun 2008 lalu. Namun Mendikbud Prof Mohammad Nuh tampaknya tidak menggubris putusan MA tersebut. Ia menilai putusan MA-RI No.2596 K/PDT/2008 tidak melarang pemerintah melaksanakan UN. Karena itu, pemerintah tetap konsisten (boleh) menyelenggarakan UN karena setiap tahun pihaknya melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Intisari air dan membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Kalau pada tahun-tahun sebelumnya pihak UN sudah di ambang pintu. yang menggugat menilai UN hanya menghamkeuangan negara, membuat siswa stres, Saatnyasemuapihakmenja- burkan guru merasa disepelekan karena kelulusan lankan proses belajar dan siswa hanya dinilai dari hasil UN yang hanya beberapa hari saja. Berikut sejumlah alasan mengajar dengan optimal lainnya yang mendasari tuntutan agar UN dihentikan memang masuk akal sehingga MA dan jujur membuat putusan: Stop UN. Artinya, UN sarat dengan masalah dan tidak menyelesaikan kelemahan dan ketimpangan kualitas pendidikan di satu daerah dengan daerah lain. Jangankan per daerah per provinsi, di satu kota saja kualitas pendidikan di sekolah negeri maupun swastanya timpang. Sehingga tuntutan adanya evaluasi menyeluruh mengenai infrastruktur dan kualitas pendidikan di Indonesia sangat penting.

Perubahan demi perubahan terkait UN perlu dilakukan, termasuk tantangan agar hasil UN menjadi pintu masuk siswa menuju Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Semakin banyak masukan agar hasil UN dijadikan ‘’tiket’’ mendapatkan bangku kuliah PTN mudah-mudahan dapat terwujud. Sangat positif bila dapat dijalankan.

Tanggapan pihak kampus memang beragam. Kita optimis bisa disegerakan. Sangat mungkin dilakukan dengan perubahan dan inovasi di berbagai titik, terutama kejujurannya, sehingga banyaknya kecurangan yang terjadi selama ini dapat diminimalisir dengan peningkatan pengawasan dan melakukan tindakan, atau pemberian sanksi tegas bagi sekolah atau daerah-daerah yang melakukan kecurangan.

Kita tentu berharap putusan MA terkait pelaksanaan UN dijalankan oleh pemerintah (Mendikbud ) sehingga target yang diharapkan dari UN tercapai, termasuk mengupayakan agar kualitas UN semakin tinggi (meningkat) dan dapat dijadikan saringan guna masuk ke PTN. Setelah melakukan evaluasi dan aksi nyata secara menyeluruh terhadap tahapan UN dan pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur dan sistem pendidikan secara nasional barulah hasil UN dijadikan alat penyaringan menuju PTN. Sehingga pelaksanaan UN benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Masyarakat pasti mendukung dan merasa senang karena tidak banyak lagi mengeluarkan dana untuk mengikuti berbagai macam model penyaringan, mulai SPMB, SNMPTN, ujian lokal, jalur undangan, mandiri dll. Selama semua hal yang diminta oleh MA belum terpenuhi maka UN sebaiknya dihentikan (moratorium), bukan dengan ngotot menyelenggarakan UN seolah-olah pemerintah malah melakukan pembangkangan hukum alias tidak taat hukum.

Oleh karena itu, perubahan format kelulusan UN hendaknya menjadikan Mendikbud dan jajarannya kerja keras membenahi kekurangan UN selama ini. Dan pihak sekolah lebih terpacu dan jujur dalam meningkatkan kualitas belajar-mengajar. Jangan lagi main ‘’akal-akalan’’ saat UN, apalagi kalau saatnya nanti UN jadi penentu masuk PTN.+

Harga Dipastikan Tidak Turun Oleh Bachtiar Hassan Miraza Barangkali jika pemerintah mau berbicara sejujurnya, bangsa ini akan menerima kebijakan kenaikan harga BBM. Rakyat ini juga punya tanggung jawab membela pemerintah dan negaranya.

H

arapan pemerintah agar harga barang kebutuhan pokok turun kembali, setelah kenaikan harga BBM ditangguhkan, sepertinya tidak akan terwujud. Pemerintah harus dapat menerima ini sebagai suatu kenyataan yang merupakan akibat kebijakan publik (ekonomi) yang tidak efektif.

Jika suatu kebijakan publik hanya dikaji dari satu sudut pandang saja sudah dapat dipastikan tidak akan berjalan efektif.

Kebijakan kenaikan harga BBM yang ditangguhkan itu hanya ditinjau dari sudut politik, bagaimana agar politisi di DPR dapat menyetujuinya.

Padahal kebijakan ini akan dijalankan pada masyarakat. Yang menanggung akibat positif dan negatif dari kebijakan itu adalah masyarakat. Oleh sebab itu kajian seharusnya menyangkut juga pada kepentingan masyarakat. Bukan sekadar bagaimana agar kebijakan itu dapat dimenangkan di arena politik.

Walaupun benar kajian kepentingan masyarakat itu telah dilakukan dan menghasilkan kebijakan BLTS ini terlalu dangkal. Pemerintah terlalu dangkal menilai masyarakat seolah kalau sebagian kecil rakyat miskin telah dibantu maka sebagian besar rakyat lainnya akan mengangguk-angguk menyetujui kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan ini (kenaikan harga BBM) mengandung makna bahwa di dalam menyusun kebijakan, pemerintah lebih menonjolkan kekuasaan daripada kebijakan yang bernilai empati (emphaty) kepada rakyat. Atas dasar ini pulalah maka pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi kebijakan kenaikan harga BBM kepada masyarakat terkecuali hanya ngomong akan membantu sebagian kecil rakyat miskin.

Mengapa dikatakan sebagian kecil rakyat miskin. Rakyat miskin di Indonesia bukan 30 juta jiwa seperti yang dilaporkan oleh BPS. Laporan BPS adalah laporan yang disusun berdasarkan ukuran (standar) yang disetujui pemerintah. Sebenarnya jumlah rakyat miskin di Indonesia mendekati angka 100 juta jiwa jika pemerintah mau memakai ukuran yang disusun Unicef, lembaga di bawah organisasi PBB. Persoalannya kembali kepada ukuran apa yang dipakai untuk menyatakan seseorang adalah miskin. Jika Indonesia mau maju dan mempunyai motivasi untuk maju maka ukuran yang dipakai seharusnya ukuran/standar Unicef. Dengan demikian pemerintah mengetahui rakyat miskin di Indonesia terlalu banyak dan pemerintah pun

Faks 061 4510025

Facebook Smswaspada

+6281533226600 Jl.Dazam Raya Kel.Petisah Tengah,Mdn Petisah yg lebarnya hanya 4 mtr dan merupakan daerah PEMUKIMAN/PERUMAHAN skrg menjadi tempat GUDANG/ SHOWROOM MOBIL sehingga apabila Mobil2 dikeluarkan akan membuat Jalan yg hanya 4 mtr menjadi sempit.Mohon perhatian Pak Walikota dan Kadis TRTB.Terima ksh. +6285262164816 Asslm.wr.wb...Buat Bpk.KADISDIKBUD PROV dan Bpk.REKTOR UNIMED...kami perwakilan GURU2 yg KULIAH DI PSKGJ YG ADA DI PROV.SUMUT..kami dpt info klw dana perkulliahan tidak cair,sehingga perkulliah terbengkalai..SO, KEMANA DANA tsb PAK??.ITU HAK KAMI PAK..ITU UANG RAKYAT..INGAT PAK..AZAB ALLAH SWT SANGAT PEDIH..SUQRON..BUAT WASPADA JAYA TRUSS...JGN TAKUT MEMUAT BERITA2 YG MENANTANG..OK.TRIMS +6285260185086 Yakop thailah kembali menaiki panggung di Pantonlabu, pada acara pidato PA yg dimulai sejak pkl 20.00wib tadi. Acara ini dinamakan acara maulid nabi, tetapi isi yg dibahas olh org PA itu jauh dari kenang nabi. Malah berkampanye. “Kalau org Aceh tdk memilih PA, Maka Aceh kedepan akan mghancur leburkan Aceh lbh parah dr sblumnya” Ucap yakop. Yg dikutip dlm pidato tersebut. +6281361765541 Ass,w.w, Tajuk Rencana Waspada, adakah ruhnya koran ini dari dulu sampai sekarang, oleh karena itu wahai pejabat khususnya yang menentukan PBB naik 100 prosent (tajuk tanggal 2 april 2012) sadarlah, tau diri,malu, sehingga tidak menunggu rakyat demo, tapi evaluasilah secepatnya agar datang berkah dari Allah, tidakkah ingat kita bahwa “ sedikit bisa cukup, banyak juga bisa habis” Syahrir ,wass. +6285276926560 amalkanlah hadis di bawah ini karena ganjarannya adalh satu x baca sampai di balas Allah dgn dua juta kebaikan alhadis tersebut adalah bersumber dri Abdullah ibnu abi aufa. ini lh bunyinya laillahahillallh wahidan ahadan samadan lam yalid walam yulad walam yakufu lahu kufuwan ahad. hendaklh kt sll ingat hari skrg itulh punya kt hri smlam tdk akn jumpa selama lamanya dan hari esok blum tentu hormat saya elb katorong d pndk nan langang tmbg +6283199198076 SALUTE TERHADAP PRIBADI SYAHRUL * Dimasukkan kedalam Daftar Orang-Orang Patent Dunia • Oleh Yayasan pemantau Kepala Daerah diseluruh KolongLangit== The World Mayor Foundation • Daerah Selatan Celebes Island == Pulau Sulawesi yang berada didalam koridor Provinsi Sul.Sel. itulah wilayah-kerja Sang Nominator ; SYAHRUL LIMPO the Governor • Kecuali ’AbduLLAH Puteh dan Syamsul Arifin • Tetapi ’A.P. berprestasi dikala berkecimpung di kolam K.N.P.I. dan S.A. juga berprestasi , dikalaber kecimpung di kolam BOX ING == PerTinjuan Langkat Kawasan Utara Sumatera • “Macam ’tu lah !”# tanda tangan Dato^ MNSejok ~Tepi Barat Me dan City +6281361660895 Disaat pemerintah Indonesia berniat mengurangi subsidi BBM, pemerintah Malaysia justru menambah subsidi BBM nya.hitung2an orang awam seperti saya kalau minyak dunia naik seharusnya pemerintah kan untung?kita kan penghasil minyak..?apa memang minyak dari perut bumi Indonesia tak cukup untuk di komsumsi rakyak indonesia.? +6281361660895 Kalau ada nama orang muslim atau mukmin,sudah pasti lah itu umat Islam,tapi kalau ada nama orang kristiani dan waktu sekolah di Medan sekolah katolik,dan waktu kuliah di universitas katolik apa sudah pasti umat kristiani..??

bergegas membangun ekonomi negara ini. Tapi kalau kemiskinan itu disembunyikan dan pemerintah tetap mengklaim perekonomian sudah maju maka motivasi membangun ekonomi negara menjadi kecil.

Jika dilihat pada demonstrasi anti kenaikan harga BBM yang lalu maka mereka yang berdemo itu sebenarnya mewakili masyarakat miskin yang 70 juta jiwa (100 dikurangi 30 juta jiwa).

J u m l a h mereka lebih besar dari jumlah masyarakat miskin yang didasarkan pada standar pemerintah. Dan jika pemerintah mau memberikan BLTS pada mereka adalah tidak mungkin.

Jumlahnya terlalu besar. Disamping itu tugas utama pemerintah pun bukan pula membantu masyarakat miskin tetapi membangun ekonomi negara sehingga masyarakat miskin bisa mendapatkan pekerjaan yang layak yang dapat menghidupi dirinya sendiri. Hendaknya kebijakan publik itu diarahkan kesini sehingga pemerintah dan rakyat miskin sama sama puas. Dapat dipastikan jika rakyat miskin disuruh memilih mau Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau pekerjaan pasti jawabannya adalah pekerjaan. Pemerintah jangan menyangka rakyat miskin senang mendapat BLTS. Yang mereka perlukan adalah pekerjaan bukan BLTS. Sebenarnya dengan alasan menyelamatkan APBN pemerintah langsung menaikan harga BBM (untuk mengurangi anggaran subsidi) sudah terlihat pemerintah kacau didalam mengurus ekonomi negara. Apa betul kebijakan itu untuk menyelamatkan APBN. Apa bukan menyelamatkan kebijakan pemerintah yang telah gagal mengelola ekonomi negara. Rakyat tahu bahwa APBN sudah sekarat dan hutang negara begitu besar (mendekati Rp 2.000.triliun). Oleh sebab itu berbicaralah sejujurnya. Jangan terus terusan menjaga image seolah pemerintah telah berhasil mengelola ekonomi negara.

Sementara rakyat miskin jumlahnya begitu banyak. Barangkali jika pemerintah mau berbicara sejujurnya bangsa ini akan mau menerima kebijakan ke-

naikan harga BBM. Rakyat ini juga punya tanggung jawab membela pemerintah dan negaranya.

Oleh sebab itu masyarakat saat ini sebaiknya tidak perlu lagi berbicara mengenai kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana agar pendapatan keluarga bisa naik bagi mengatasi kenaikan harga yang terjadi. Kenaikan pendapatan keluarga bukan untuk menaikan kesejahteraan tapi bagi mempertahankan tingkat kehidupan seperti sebelum terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Harga bahan kebutuhan dipastikan tidak akan turun.

Syukur jika tidak naik lagi. Maka bekerjalah giat agar pendapatan bisa naik untuk mempertahankan tingkat kehidupan seperti sebelumnya. Mengapa

dipastikan harga tidak akan turun.

Kalau pemerintah berbicara berdasarkan kekuasaan, apa yang diinginkan pemerintah memang harga seharusnya turun. Tapi dalam hal ekonomi penguasaan pemerintah atas suatu perekonomian adalah terbatas. Perekonomian Indonesia tidak dalam penguasaan negara. Pemerintah hanya bisa mengatur dan mengarahkan jalannya perekonomian. Tidak ikut dalam kegiatannya.

Jika pemerintah ingin mewujudkan keinginan harga turun harus melalui sebuah kebijakan ekonomi. Di sini perlu muncul kebijakan ekonomi yang efektif yang disusun berdasarkan permasalahan yang nyata dan demi kepentingan rakyat banyak.

Dengan kebijakan seperti ini maka perekonomian Indonesia (perekonomian pasar) dapat berjalan seperti yang diharapkan bersama. Melalui sebuah kebijakan publik (ekonomi) yang efektif Indonesia memiliki arah yang jelas kemana ekonomi akan dibawa dan tidak selamanya terombang-ambing. Kebijakan publik yang efektif sangat menentukan masa depan perekonomian Indonesia. Jadi tidak dengan himbauan dan saran atau meminta Pemda/BUM-

N/ Dharma Wanita melakukan pasar murah dan sebagainya.

Di pasar hanya ada dua pihak yaitu penjual/pengusaha dan pembeli/konsumen. Merekalah sebenarnya yang bisa berbicara harga naik atau turun. Pemerintah melalui kebijakan publik mendorong agar aktifitas keduanya berjalan dinamis dan stabil sehingga terjadi perkembangan ekonomi. Namun dengan berjalannya kebijakan publik yang tidak efektif (kebijakan kenaikan harga BBM) hubungan keduanya menjadi kacau.

Keduanya berpendapat penangguhan kenaikan harga BBM bermakna harga BBM pasti naik. Cuma soal waktu saja.

Untuk itu sejak sekarang mereka sudah memasang ancang-ancang mengantisipasi kenaikan itu, baik pedagang, industri (skala besar, menengah dan kecil).

Maka tercipta kondisi yang tidak pasti.

Kebiasaan pada kehidupan usaha jika mereka menghadapi kondisi yang tidak pasti mereka memilih cara aman. Cara aman itu adalah dengan mempertahankan harga yang berlaku ataupun menaikan harga. Tidak mungkin mereka menurunkan harga. Ini sebagai alasan kedua mengapa harga dipastikan tidak akan turun.

Selanjutnya, kenaikan harga jangan dipandang hanya dari barang kebutuhan pokok saja. Kenaikan harga barang lain (seperti kelompok barang normal) juga harus dilihat sebab kenaikan harga barang lain juga mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok. Harga barang lain itu lepas dari kontrol pemerintah.

Jika harga barang lain harganya naik penjual barang kebutuhan pokok juga ikut menaikan harga (kebutuhan pokok) karena penjual barang kebutuhan pokok juga memerlukan barang lain itu. Penjelasan ini dijadikan alasan mengapa harga dipastikan tidak akan turun kembali setelah penangguhan kenaikan harga BBM. Ada catatan bahwa selama ini perilaku pengusaha menurunkan harga memang tidak pernah terjadi. Terkecuali jika terjadi gangguan terhadap kondisi ekonomi makro atau jika terjadi produksi yang berlebih (over supply) seperti peristiwa the great depresion tahun 1930. Jikapun ada harga yang turun saat ini hal tersebut terjadi pada barang yang sudah ketinggalan mode (out of date) atau sudah tidak sejalan dengan selera (taste) konsumen. Tapi tidak pada harga barang kebutuhan pokok.

Sejak saat ini masyarakat seharusnya bersiap menghadapi kenaikan harga BBM yang kemungkinan besar terjadi. Dan jangan harapkan harga yang berlaku saat ini akan turun kembali seperti sebermula. Ada sinyal inflasi dan nilai tukar rupiah sudah mulai bergerak. Ini sebuah kenyataan yang harus ditanggung masyarakat.

Penulis adalah Guru Besar Emeritus USU, Pemerhati Ekonomi.

Republik (Indonesia) Galau

APA KOMENTAR ANDA SMS 08974718101

WASPADA Selasa 10 April 2012

Oleh Yulhasni Galau adalah femomena sosial. Ia bukan gejala bahasa gaul,meski dipopulerkan anak-anak muda kreatif bangsa ini. Pada beberapa tingkatan, ia memiliki pengertian yang berbeda.

K

isah dari drama satu malam di gedung DPR RI sudah diketahui rakyat Indonesia, tatkala mereka membuat keputusan politik tentang Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dengan kepintaran membangun pencitraan lewat media, rakyat dipaksa untuk berlega hati karena 1 April 2012 bencana kenaikan BBM dibatalkan.

Lantas dengan kekuatan politik yang dimiliki, para elit pun berhasil menggiring mahasiswa sebagai orang pesakitan karena aksi anarkis yang dipraktikkan dalam berbagai aksi demonstrasi. Mahasiswa menjadi pihak tertuduh dari serangkaian mobilitas massa yang digiring ke jalanan.

Bangsa ini memang telah sangat lama tidak bisa keluar dari rangkaian prilaku elit yang cenderung tidak mampu bersahabat dengan rakyatnya.

Makanya tidak mengherankan, meskipun negeri ini kaya raya, akan tetapi rakyatnya tidak pernah mampu keluar dari kemiskinan karena prilaku para elit yang cenderung korup. J Kristiadi mencontohkan Indonesia ini seperti negara-negara Afrika yang kaya tetapi rakyatnya jatuh miskin. Negara yang sumber alam mineralnya berlimpah, misalnya Liberia, Sierra Leone, Eritrea, Etiopia, Pantai Gading, dan Nigeria, dapat jatuh miskin karena pertarungan kepentingan kekuasaan yang mengabaikan kepentingan rakyat.

Panggung politik yang kita saksikan hari ini adalah sebuah rekayasa dalam usaha merebut kekuasaan, terutama pada 2014 mendatang. Hal yang kemudian lumrah dikerjakan oleh anggota DPR di Senayan untuk melakukan trik politik tertentu, karena tujuan mereka tidak lebih untuk sebuah kekuasaan.

Sementara rakyat terus jadi subjek sebagai akibat ketidakmampuan menjadi pelaku perubahan itu sendiri. Kita menyaksikan sendiri bagaimana hegemoni kekuasaan telah masuk ke semua lini.

Meminjam Gramsci, semua itu karena telah terjadi praktik hegemoni

dari kekuasaan. Kata Gramsci, bahwa kegagalan tersebut disebabkan ideologi, nilai, kesadaran diri, dan organisasi kaum buruh tenggelam oleh hegemoni kaum penguasa (borjuis). Hegemoni ini terjadi melalui media massa, sekolahsekolah, bahkan melalui khotbah atau dakwah kaum religius, yang melakukan indoktrinasi sehingga menimbulkan kesadaran baru bagi kaum buruh. Daripada melakukan revolusi, kaum buruh malah berpikir untuk meningkat-kan statusnya ke kelas menengah, mampu mengikuti budaya populer, dan meniru perilaku atau gaya hidup kelas borjuis.

Ini semua adalah ilusi yang diciptakan kaum penguasa agar kaum yang didominasi kehilangan ideologi serta jatidiri sebagai manusia merdeka.

Inilah kondisi negeri yang galau.

Satu situasi batin yang tidak menentu.

Rakyat harus berhadapan dengan praktik kecurangan elit tetapi tidak kuasa melawan karena kuatnya kekuasaan membentengi diri mereka dengan jargon-jargon yang meninabobokkan. Tayangan televisi tidak lebih dari usaha membangun komunikasi pemerintahrakyat meski yang terjadi adalah kamuflase yang terstruktur. Pemimpin bangsa ini pun tidak peka terhadap kritik dan kecaman. Kita silakan bicara bebas apapun, tapi penguasa tutup telinga.

Perilaku elit tidak bedanya dengan apa yang kita saksikan di pentas-pentas kehidupan sehari-hari. Anak-anak muda Indonesia membentangkan kekecewaan atas dirinya dalam berbagai akun dunia maya sebagai bentuk ketidakmampuan keluar dari masalah kehidupan. Mario Teguh menyebut kondisi ini terjadi karena anak muda belum damai dengan masa lalu, kebiasaaan menggunakan kesalahan masa lalu sebagai penduga kebaikan masa depan. Jika seseorang menggunakan kesalahan masa lalu sebagai penentu kebaikan di masa depan, maka dia tidak akan mungkin bahagia, karena hidup

di masa lalu dengan badan hidup di masa kini. Bisa dibayangkan bagaimana jika ada orang lain yang hidup bersamanya. Nah, di sini anak muda Indonesia terus dilanda ke-galau-an.

Galau adalah femomena sosial. Ia bukan gejala bahasa gaul, meski dipopulerkan anak-anak muda kreatif bangsa ini. Pada beberapa tingkatan, galau kemudian memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia galau berarti ëíkacau tidak karuan.íí Versi psikologi galau adalah sebuah keadaan dimana kejiwaan seseorang yang memiliki rasa kurang percaya pada sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, saat ia memiliki sebuah masalah (lebih cenderung kepada hal percintaan) orang tersebut tidak memercayai saransaran dan keberadaan orang-orang terdekatnya--cenderung lebih mencintai kesendirian, kesakitan dan ketersesatan, merasa tidak (kurang) diperhatikan atau dicintai oleh orang-orang di sekitar-mencari perhatian dan merasa patut di kasihani dengan melakukan aktifitas ìupdate statusî pada situs jejaring sosial dengan kalimat-kalimat yang bermakna sakit hati dan kekecewaan, tidak percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan.

Siapakah di antara Anda yang tidak galau saat ini, dalam situasi ketidakpastian yang melingkupi keseharian kita? Kaum petani, buruh, dan nelayan adalah mereka yang berada dalam kegalauan yang maha dahsyat sebagai akibat praktik ëílempar batu sembunyi tanganíí negara (kekuasaan) untuk menaikan (tidak) harga BBM. Ibu rumah tangga telah mengeluh karena harga kebutuhan pokok secara perlahan merangkak naik sementara gaji sang suami merangkak dalam ketidakpastian. Anak sekolah, meski dengan ragu dan takut, mulai berani minta tambah uang jajan dengan alasan harga sepotong risol di kantin sekolah tidak bisa dibeli dengan seribu rupiah lagi. Pak sopir pun dalam ketidakpastian selisih uang setoran dan uang untuk dibawa pulang ke rumah, tidak punya nyali menaikkan ongkos kecuali memilih jalan yang ramai dan menghindari anak sekolahan.

Dalam enam bulan ke depan, siapakah orang di Indonesia ini tidak galau menunggu satu keputusan politik yang paling dibenci rakyat : menaikkan harga BBM! Dengan berlandaskan pasal 7 Ayat 6a yang baru disahkan oleh rapat

paripurna DPR yang menyebutkan bahwa dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu 6 bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi wewenang menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya, itu sama artinya dengan membuat rakyat semakin galau. Inilah republik (Indonesia) yang galau. Rakyat berada dalam ketidakpastian, sementara elite justeru tak pernah berhenti menabur janji-janji dan memasang wajah penuh ramah demi kekuasaan di 2014 mendatang.

Penulis Dosen Bahasa Dan Sastra Indonesia FKIP UMSU, Mahasiswa Pascasarjana Linguistik USU.

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media manapun.Tulisan menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH * Menjadi Cagubsu butuh dana Rp100 miliar - Kalau awak, mikir tujuh hari tujuh malam! * Usulan pembentukan Provinsi Nias ke Kemendagri - Masih dalam proses * Kejatisu dalami masalah aset Pemprovsu - Jangan cuma didalami, tapi tidak mencuat

oel

D Wak