Medan Metropolitan
WASPADA Sabtu 17 Juli 2010
B1
Disbudpar Buang Badan Soal Penertiban Cafe Remang-remang MEDAN (Waspada): Penertiban cafe remangremang di Kota Medan tidak berjalan. Pasalnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengklaim penertiban cafe remang-remang merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Rismaria Hutabarat ketika dikonfirmasi, terkait penertiban cafe remang-remang yang belum berjalan sampai saat ini mengatakan, tugas untuk menertibkan cafe remang-remang bukan urusan pihaknya. Melainkan
tugas dari Sat Pol PP. “Kalau untuk menertibkan yang tidak memiliki izin itu tugas Sat Pol PP, sedangkan kami hanya untuk melakukan pemeriksaan izin saja. Disbudpar turun apabila ada penertiban terpadu.,” kata Rismaria kepada Waspada, Jumat (16/7).
Pemprov Tak Masalahkan BUMN Kelola Inalum MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mempermasalahkan jika pemerintah melalui Kementerian BUMN akan mengambilalih dan mengelola operasional PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). “Oke-oke saja,” kata Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, Kamis (15/7), usai menghadiri acara Hari Anak Nasional di Pardede Hall Medan. Sejak awal, kata Gubsu, Pemprov dan Pemkab/Pemko di Sumut telah menyatakan sikap bahwa PT Inalum yang akan berakhir kontraknya pada tahun 2013 harus diambil dan dikelola bangsa sendiri. Jadi, kata dia, pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika pemerintah pusat atau Kementerian BUMN menunjuk perusahaan tertentu untuk mengelola perusahaan peleburan aluminium itu. Meski demikian, pihaknya mengharapkan Sumut selaku tuan rumah tetap mendapatkan “share” atau bagian dari pemanfaatan perusahaan yang berlokasi di kawasan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara itu. “Itu saja. Gak ada masalah,” kata Gubsu. Ketika disebutkan nama PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang Tbk yang diproyeksi pemerintah untuk mengelola PT Inalum, Gubernur Sumut itu juga menyatakan tidak menjadi permasalahan. “PT apa pun namanya, tidak menjadi masalah, asalkan (Inalum) menjadi milik bangsa Indonesia,” kata Ketua DPD Partai Golkar Sumut itu. Menurut catatan, kontrak kerja konsorsium perusahaan Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd dalam mengelola PT Inalum akan berakhir pada 2013. Menyikapi hal itu, Kementerian Negara BUMN mengharapkan dua perusahaan negara yakni PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang Tbk dapat menjadi pengelola PT Inalum. “Saya sebagai Menteri BUMN, menghendaki kalau bisa BUMN yang mengelolanya,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Mustafa menyebutkan, pembahasan tentang pengelolaan PT Inalum pasca 2013 sedang berlangsung antara Kantor Kementerian Perekonomian yang menugaskan Kementerian Perindustrian untuk membicarakan langsung dengan pihak Jepang. “Secara prinsip, saya mendukung nasionalisasi perusahaan tersebut, sehingga kita bisa mengelola dengan semangat dan manajemen baru,” kata Mustafa.(m19)
Dia mengaku pihaknya tidak buang badan dalam masalah ini. Mereka hanya sebatas melakukan pemeriksaan dan peringatan. “Bila tidak ada izin kami beri peringatan dan pemeriksaan. Kecuali penertiban terpadu, kami turun,” sebutnya. Secara terpisah, Sekda Kota Medan Muhammad Fitriyus berulang kali meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan segera melakukan penertiban cafe liar dan warung remang– remang. Tidak ada alasan menunda sampai puasa. “Tidak ada alasan, mereka harus mengajak pihak terkait untuk melakukan penertiban terpadu,” tegas Fitriyus. Ditambahkan Fitriyus, tidak ada manfaatnya dipertahankan warung tersebut. Keberadaannya menyalahi peraturan dan
tidak memberikan kontribusi PAD bagi Kota Medan. “Sepanjang menyalahi hukum, tindak tegas. Sudah dilakukan pemantauan beberapa titik. Jadi, langsung ditindak,” bebernya. Dia juga mengimbau, penertiban juga diharapkan melebar, tidak hanya terfokus pada cafe liar dan warung remang – remang, tapi juga hiburan malam menyalahi izin. Diminta kepada Disbudpar untuk mendata kembali semua hiburan malam dan laporkan semua secara trasparan. Tidak perlu ditutupi. Banyak laporan dan pemberitaan media massa tentang hiburan malam menyalahi izin. Masalah pengawasan, Fitriyus meminta dilakukan bersama–sama. Tidak hanya camat,
Dua Dekan UISU Abaikan Panggilan Polisi MEDAN (Waspada): Dua Dekan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jalan SM Raja yakni Dekan Fakultas Kedokteran, dr. Rahmad Nasution dan Dekan Fakultas Hukum, Dr. LayliWashliati abaikan panggilan penyidik Satuan IV Tipiter Direktorat Reskrim Poldasu, Kamis (15/7). Jika kedua Dekan UISU versi Helmi tersebut tetap mengabaikan panggilan penyidik, selanjutnya Poldasu akan melakukan pamanggilan kedua. “Ya, kalau nggak datang sampai panggilan kedua, maka panggilan ketiga akan disertai dengan surat perintah membawa paksa,” ujar Pelaksana Harian (Lakhar) Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada wartawan di Mapoldasu. Menurut Nainggolan, Dekan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum UISU versi Helmi tersebut tidak menghadiri panggilan penyidik, karena sedang mengikuti kegiatan di kampus Jalan SM Raja Medan.
Dikatakan Nainggolan, dr Rahmad Nasution Dr. Layli Washliati berjanji hadir kepada penyidik pada Senin (19/7) mendatang. Sebab itu, Polda Sumut tidak melakukan panggilan kedua bagi kedua Dekan tersebut. “Mereka (dr Rahmad Nasution dan Dr. Layli Washliati) nggak bisa hadir hari ini (Kamis, 15/7), karena mengikuti kegiatan di kampus UISU Jalan SM Raja. Tapi mereka berjanji akan datang Senin depan, jadi nggak perlu dilayangkan panggilan kedua,” ungkap Nainggolan. Sementara Dekan Fakultas Kedokteran UISU Jalan SM. Raja, dr. Rahmad Nasution, dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan mengatakan, sedang rapat dan padat memberikan kuliah. “Mohon maaf sedang rapat, ini hari waktu saya padat memberi kuliah” katanya dalam pesan singkat. Sebelumnya, bawahan Helmi Nasutin tersebut dipanggil sebagai saksi oleh penyidik
Pemberhentian Denny Panggabean Tunggu Rekomendasi MEDAN (Waspada): Denny Ilham Panggabean masih belum bisa diberhentikan dari jabatan Ketua DPRD Medan masa bakti 2009-2014. Soalnya, surat rekomendasi pemberhentian dari DPRD Medan kepada Walikota masih berproses sehingga rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara belum bisa dibuat. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Sumut, melalui Kepala Bagian Penyelenggara Otonomi Daerah, BasarinYunus Tanjung, di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (15/7), membenarkan soal rekomendasi Gubsu yang belum ada itu. “Rekomendasi dari DPRD masih ditunggu, karena belum disampaikan Pemko Medan.
Sehingga proses pemberhentian Ketua DPRD Medan tersebut belum bisa diproses Pemprov Sumut,” kata Tanjung. Menurut Tanjung, mekanisme pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten dan Kota, memang harus mendapat rekomendasi Gubernur. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Berdasarkan PP itu, maka kita masih menunggu surat pemberhentian tersebut, baik dari pihak DPRD Medan maupun dari Walikota Medan. Karena ketentuannya memang demikian, sesuai Pasal 42 Ayat 3 huruf b dalam PP tersebut,” ujar Tanjung.
Sekda Kota Medan, Muhammad Fitriyus yang ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Kamis menyebutkan, rekomendasi dari DPRD Medan memang sudah dikirim ke Pemko. Namun Fitriyus sendiri mengaku belum memegangnya. “Mungkin masih dalam proses, karena sampai detik ini saya belum memegang dan melihatnya,” jelas Fitriyus. Menurut Fitriyus, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah rekomendasi dari DPRD Medan itu selesai diproses, maka Pemko Medan akan meneruskannya ke Gubernur Sumut untuk dibuatkan rekomendasi. “Yah…karena belum sampai ke tangan saya, jadi sampai detik ini belum ada rekomen-
dasi DPRD Medan yang diteruskan ke Pemprov Sumut. Tapi, mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah ada,” katanya. Seperti diketahui, Denny Ilham Panggabean sudah dinyatakan lengser dari jabatan Ketua DPRD Medan menyusul telah adanya rekomendasi dari Partai Demokrat. Menurut Sekretaris DPRD Medan, Erwin Lubis, sesuai surat keterangan DPP Partai Demokrat Nomor 11 tertanggal 14 Mei 2010, Denny Ilham Panggabean sudah diberhentikan dan digantikan oleh Amiruddin. Namun belakangan, Denny membantah surat DPP tersebut dengan menyatakan surat itu palsu. (m19)
Lumpuh Meredupkan Hidupnya LIMA tahun bukan waktu yang sebentar. Beberapa kali bulan puasa dan hari raya juga sudah dilewatinya dengan hanya berbaring di tempat tidur. Di saat temanteman seusianya melaksanakan Shalat Tarawih dan berkumpul pada saat ‘asmara subuh’ berlangsung, dia hanya termenung memikirkan nasibnya. Tak terbayangkan olehnya kalau dirinya akan lumpuh dan akan menghabiskan sisa umurnya di kasur. Namun, bagi Udin, 21, warga Bandar Buluh Kisaran, Kab. Asahan, penyakitnya ini adalah cobaan, untuk itu dia tetap sabar dan tawakal menjalani ini semua. Hal ini diungkapkan Udin saat Waspada berkunjung ke Ruangan Rindu B3 RSUP H. Adam Malik Medan, Kamis (15/7). “Saya yakin, Allah punya rencana lain mengenai penyakit yang saya derita ini. Sudah lima tahun saya menjalaninya dengan sabar dan tawakkal,” jelasnya. Penyakit lumpuh yang dideritanya ini berawal tahun 2005 lalu. Udin masih ingat jelas tanggal dan bulan kejadian pedih tersebut, yakni 16 April 2005. Ketika itu, Udin memanjat pohon asam glugur yang tingginya 12 meter. Asam itu rencananya akan dijual. Namun Tuhan berkehendak lain, buah asam glugur tak dapat,
dia terjatuh dan mengalami patah tulang pinggul. “Aku bantu abang jual buah asam glugur. Waktu jatuh aku tidak sadarkan diri, tiba-tiba saja tulang punggung dan pinggulku patah,” katanya. Dari kejadian itu, Udin tak lagi bisa berjalan. Yang bisa dilakukannya hanya berbaring. Yang membuat hatinya teriris dan menangis ketika Udin divonis oleh dukun patah tak bisa berjalan lagi selamanya. “Empat dukun patah sudah kami datangi, dukun patah hanya membuatku bisa duduk saja, tapi kalau jalan mereka
lurah, dinas pariwisata, tapi juga masyarakat. Apabila masyarakat menemukan penyimpangan segera laporkan ke Pemko dan ditindaklanjuti. Sebab, dengan pengawasan melekat pelanggaran bisa diminimalisirkan. Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Medan Musaddad tidak bisa dikonfirmasi masalah penertiban warung remang – remang ini. Keterangan dari personelnya Kasat sedang keluar. Begitu juga saat dihubungi via telepon selulernya, tidak aktif. Sedangkan Sekretaris Sat Pol PP Kriswan mengatakan, akan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan soal penertiban tersebut. “Saya akan koordinasi dulu dengan Disbudpar,” sebutnya. (h10)
bilang sudah tidak ada harapan lagi, aku juga sudah pernah dibawa ke RSUP H Adam Malik ini tahun 2006 lalu, tapi karena keluarga tidak mendukung, saya dibawa pulang ke Kisaran lagi,” imbuhnya. Udin tidak merinci alasan keluarganya yang tidak mendukung dirinya dibawa berobat ke RSUP H. Adam Malik lima tahun silam.Yang dijelaskannya adalah saat ini dia tinggal bersama keempat saudara kandungnya, beserta seorang kakak iparnya. “Sejak umur 7 tahun ayah aku udah meninggal. Sudah itu
Waspada/Mursal AI
LUMPUH: Udin, 21, warga Bandar Buluh Kisaran, Kab. Asahan, penderita lumpuh akibat jatuh dari pohon asam glugur sedang duduk di atas tempat tidurnya di Ruangan Rindu B3 RSUP H. Adam Malik Medan, Kamis (15/7). Dia sudah lima tahun menghabiskan waktunya di tempat tidur.
ibu nikah lagi. Abang dan adik akulah yang merawat selama ini. Ibu juga sering datang ke rumah kok,” ungkapnya yang mengaku sudah empat hari berada di RSUP Adam Malik, namun dia mengaku kalau ibunya Saromah belum datang juga menjenguknya. Minggu (11/7), keluarga Udin kembali membawanya ke RSUP Adam Malik. Apakah sudah dikatakan terlambat atau belum, yang pastinya Udin berharap bisa sembuh dan dapat berjalan kembali. “Saya sangat ingin sembuh. Itu yang paling saya harapkan,” katanya dengan nada lirih. Di RS itu, Udin ditemani adik perempuannya Jamiyah, 16. Dia rela meninggalkan sekolahnya untuk beberapa hari ini hanya untuk menjaga abangnya. Saat Waspada menemuinya, Jamiyah terlihat termenung. Sorot matanya mengarah ke kaki abangnya yang sudah mengecil. Harapan Jamiyah juga sederhana namun tak pasti. Dia menginginkan abangnya sembuh dan dapat kembali berjalan. “Saya ingin abang saya sembuh bang. Saya ingin melihat dia gembira seperti dulu lagi,” ucapnya. Udin merupakan pasien Jamkesmas. Dia juga membutuhkan bantuan dermawan. *Mursal AI
Poldasu untuk dimintai keterangan atas pengaduan Ketua Kopertis wilayah Sumut dan NAD terkait pengelolaan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) tanpa izin Pemerintah. Pemanggilan tersebut terkait penetapan Ir Helmi Nasution dan dr Chairul Mursin sebagai tersangka, karena menjalankan akademik tanpa izin Pemerintah, memberikan izin operasional kepada Fakultas Kedokteran dan fakultas lainnya. Selain itu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Yo, pasal 71 UU No 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional. “Pemanggilan mereka terkait penetapan Helmi Nasution dan Chairul Mursin sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana karena mengelola UISU tanpa izin pemerintah dan memberikan izin operasional kepada sejumlah fakultas” jelas Nainggolan. (m39)
Waspada/Ist
TINGKATKAN KUALITAS: Para ahli anestesi dalam kongres nasionalnya menyepakati untuk meningkatkan kualitas.
Ahli Anestesi Sepakat Tingkatkan Kualitas MEDAN (Waspada): Ikatan Dokter Spesialis Anestesiologi Indonesia (IDSAI) menggelar Kongres Nasional ke 9 di Medan, Sumatera Utara. Acara yang berlangsung pada 5-9 Juli 2010 ini diadakan di Hotel Grand Aston, Medan. Acara Konas IDSAI merupakan sarana pertemuan anggota organisasi IDSAI, untuk berkumpul dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam organisasi ini untuk menghadapi tantangan dan hambatan masa depan. Acara pembukaan dilakukan 8 Juli secara resmi oleh Sekjen Kementrian Kesehatan RI Ratna Rosita dihadiri lebih dari 800–an dokter spesialis anestesi, spesialis lain dan dokter umum se- Indonesia. Acara ini turut dihadiri Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. DR. Dr. Syahril Pasaribu, SpA(K), DTM&H, M.Sc, Dekan Fakultas Kedokteran Prof. Dr. Gontar Alamsah Siregar, SpPD, KGEH, Ketua Ikatan Dokter Spesialis Anestesiologi Indonesia Dr. Bambang Tutuko, SpAn, KIC, dan para direktur RS. Dalam sambutannya Dr. Akhyar H. Nasution, SpAn, KAKV, selaku ketua Panitia Kongres menyampaikan dengan melihat tantangan dan hambatan yang bakal dihadapi oleh
spesialis anestesiologi. Konas kali ini, panitia mengambil tema Improvement of Quality, Quantity, and Competency of Anesthesiologist. Makna dari tema tersebut agar kita spesialis anestesiologi semakin meningkatkan kualitas sebagai pribadi dan kelompok, dan juga meningkatkan kuantitas mengingat pertambahan populasi rakyat Indonesia yang membutuhkan kita sebagai salah satu provider dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia terutama di kamar operasi dan ruangan intensif.” Lebih lanjut Dr. Akhyar menyampaikan dalam rangkaian kegiatan Konas ini telah dilakukan kegiatan PraKonas, yaitu Simposium bagi paramedis yang diikuti oleh sekitar 150 orang peserta, Workshop Internasional yaitu CPD cardiovaskular yang berasal dari modul CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology), yang diketuai oleh Dr. Ratna Farida, SpAn, KAKV, dengan Instruktur Prof. Philippe Scherpereel (Ketua CEEA ESA (Europen Society of Anesthesiology). Sedangkan workshop nasional terdiri dari: mekanikal ventilator, basic dan advance hemodinamik monitoring, pain management dan, acute pulmonary embolism, serta diffi-
cult airway management. Dalam acara KONAS akan ini akan diadakan Simposium-simposium dengan topik-topik up to date dengan menampilkan 10 pembicara dari luar negeri dan 90 pembicara tingkat nasional. Dalam pidatonya Sekjen Kementerian Kesehatan mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Depkes bahwa jumlah Spesialis Anestesiologi di Indonesia berjumlah 720 orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia 220 juta jiwa. Hal ini memberikan konsekwensi bahwa keahlian dokter anestesiologi sangat dibutuhkan di Indonesia, terlebih pelayanan di bidang terapi intensif. Salah satu materi workshop ialah Acute Pulmonary Embolisme APE. Workshop APE ini merupakan workshop yang baru dalam Konas IDSAI. Dalam beberapa penelitian memperlihatkan bahwa APE merupakan pembunuh no 3 di dunia setelah penyakit kardiovaskular dan stroke. Lebih parahnya lagi bahwa APE ini sulit dideteksi. Workshop yang diketuai Dr. Yutu Solihat, SpAn, KAKV ini melibatkan multidisiplin, antara lain: Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Bedah-Kardiovaskular, Spesialis Radiologi dan Spesialis Kedokteran Nuklir. (m13)