18
Sumatera Utara
Penampungan CPO Ilegal Kembali Buka
Lima Tersangka Pencuri Komputer Diringkus
AKP Jon Rinaldi Purba, Kasat Intelkam Polres Tanjungbalai TANJUNGBALAI (Waspada) : Jabatan Kepala Satuan Intelkam Polres Tanjungbalai diserah terimakan dari AKP E Hutagaol kepada AKP Jon Rinaldi Purba, Senin (7/9). Prosesi sertijab itu, dipimpin Kapolres AKBP Mestron Siboro dengan mengambil sumpah jabatan, pencopotan dan pemasangan lencana serta penandatangan berita acara serah terima jabatan. Dan, sesuai Skep Kapolda Sumut No.Pol.Skep/354/0111/09, AKP E Hutagaol dimutasi sebagai Intel Penyelidikan Polda Sumut, dimana posisi itu sebelumnya ditempati AKP Jon Rinaldi Purba. Kapolres mengatakan, serah terima jabatan di tubuh Polri merupakan hal biasa, yakni untuk kepentingan organisasi Polri dan kepentingan karir yang bersangkutan. Kapolres turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada AKP E Hutagaol, atas kinerjanya yang meletakkan pondasi pelaksanaan tugas intelijen pada tiga sisi, yaitu Lidik, PAM, dan GAL. Sementara, kepada Kasat Intelkam yang baru, Kapolres berpesan agar dapat memelihara dan meningkatkan motivasi satuan fungsi intelijen dengan senantiasa menanamkan doktrindoktrin intelijen agar lebih solid. (a37)
Waspada/Rahmad F Siregar
LENCANA: Kapolres Tanjungbalai AKBP Mestron Siboro melepaskan lencana yang dipakai mantan Kasat Intelkam AKP E Hutagaol pada acara sertijab di halaman Mako Polres Tanjungbalai, Senin (7/9). AKP E Hutagaol, dipromosikan ke Polda Sumut sebagai Intel Penyelidikan.
Rabu 9 September 2009
Sekda Langkat Berang Terhadap Staf Kantor Pajak
MEDAN (Waspada): Setelah tutup beberapa hari, kini gudang penampungan CPO ilegal di Dusun Mangga-mangga yang menggunakan rumah makan sebagai daerah operasinya buka kembali. Keterangan sumber kepada Waspada, Selasa (8/9), sekitar beberapa hari lalu tim dari Poldasu turun ke wilayah Polres Labuhanbatu diduga memantau berbagai jenis penyakit masyarakat termasuk gudang penampungan CPO ilegal. “Saat tim Poldasu turun ke wilayah Polres Labuhanbatu, gudang penampungan CPO sempat tutup beberapa hari dan sejak dua hari lalu gudang CPO tersebut beroperasi kembali,” ujar sumber. Menurutnya, jika gudang penampungan ilegal itu tetap beroperasi bisa menyusahkan masyarakat karena tentunya akan berdampak kepada rendahnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. (tim)
KISARAN (Waspada): Lima tersangka pencuri komputer dari Rental Insentif Gama Komputer Jl.Cokroaminoto Kisaran diringkus polisi dari kediaman masing-masig, Minggu (6/9) malam. Para tersangka Rom, 22. Rox, 16, warga Jl.Cokroamnioto Kisaran, Ton, 34. warga Jl.Diponegoro Kisaran, Mam, 25, dan Ilh, 38, warga Jl. Akasia Kisaran. Mereka setelah ditangkap langsung diboyong ke komando dan dijebloskan ke dalam tahaanan. Aksi pencurian dilakukan para tersangka terjadi Minggu (24/ 8) malam dengan merusak pintu masuk. Setelah tiba di dalam, mereka kemudian mengambil enam unit komputer dari bebagai merek. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing dan menyembunyikan komputer hasil curian itu menurut versi masingmasing. Ada yang disembunyikan di rumah namun ada pula di semak-semak. Petugas Polres Asahan yang sudah menerima pengaduan atas pencurian computer itu tidak tinggal diam dan terus melaku kan pelacakan. Tugas untuk ini dipercayakan ke Unit Ekonomi Sat Reskrim dipimpin Iptu H.Tambunan. Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polrs Asahan Iptu H.Tambunan saat dihubungi terpisah membenarkan. (a12)
WASPADA
Waspada/Sapriadi
PENGAMANAN BERBUKA: Seorang Polisi Lalu Lintas sedang mengatur lalu lintas di Jalan Imam Bonjol Kota Kisaran, karena biasanya jalan ini dipadati pengendara saat dekat waktu berbuka puasa, sehingga perlu memerlukan pengatur jalan agar lalu lintas berjalan normal. Foto direkam Minggu (6/9).
Pemalsu Tandatangan Dituntut 2,6 Tahun T. TINGGI (Waspada): Terdakwa dalam kasus pemalsuan tandatangan dalam surat tanah warisan dituntut hukuman 2,6 tahunolehJaksaPenuntutUmum (JPU) dalam sidang lanjutan di PN Tebingtinggi Deli, Senin (7/ 9) sore. Terdakwa R.S warga Jalan Desa Paya Bagas, Dusun IX, Kec. Tebingtinggi, Kab. Sergai dalam kasus ini melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidana tentang pemalsuan tanda tangan. Tindakanitudilakukanterdakwakarena ingin menguasi sebidang tanah milik keluarga dengan mamalsukantantangankelimaorangadiknya, yakni Saerah Siregar, Suriyanti Siregar, dan Mastiti Hana Siregar, Aslinda Siregar, dan Hitto Siregar. Dalam dakwaannya JPU menyebutkan, kejadian itu ber-
mula, Kamis 8 Januari 2000 yang lalu. Di mana saat itu diadakan ganti rugi rumah warisan yang berada di Jalan Simalungun No. 2 KotaTebingtingi di antara pihak pertama Ali Nurman Siregar, Saerah siregar,Yanti Siregar, Aslinda Siregar, Hitto Siregar, dan Mastiti Siregar dengan pihak kedua Ricardo Siregar dengan harga Rp40 juta dengan cicilan per bulan Rp5 juta hingga Rp3 juta dan akan selesai selama 12 bulan. Dalam surat ganti rugi tertanggal 8 Januari 2002 di atas kertas segel bermaterai Rp2.000 terdakwa ada menambahkan tulisan yang berbunyi, “Bahwa cicilan itu sudah lunas pada tanggal 15 Februari2001”. Selainitu,terdakwa juga memalsukan tanda tangan saksi korban yang merupakan adik kandungnya sendiri. Selain itu, surat ganti rugi dengan tanda tangan palsu diguna-
kanterdakwauntukpengambilan penyataan penguasaan fisik sebidang tanah pada 30 september 2002 di kantor Kelurahan Satria yang selanjutnya ditandatangani Lurah Rusnawi. Kemudian terdakwa mengurus surat tanah yang terletak di Jalan Simalungun No. 26 Kota Tebingtinggi yang juga diketahui oleh Camat Azuardi (almarhum). Surat itu juga digunakan terdakwa untuk perkara di Pengadilan Negeri. Akibatnya, saksi korban Saerah Siregar mengalami kerugian. Majelis Hakim dipimpin Abdul Hadi Nasution, SH dibantu hakim anggota Silvianingsih, SH, Cipto HP Nababan, SH.M.H dengan JPUYusnarYusuf Hasibuan, SH, dan Panitera Pengganti Mhd. Yusuf, SH menyatakan sidang lanjutandalamagendanotapembelaan terdakwa (pledoi) digelar Senin depan. (a09)
Realisasi Bantuan Mensos Di Batubara ‘Aneh’ TANJUNGTIRAM (Waspada) : Warga kurang mampu penghuni rumah tak layak huni di sekitar Kecamatan Tanjungtiram dan Talawi, Kabupaten Batubara sempat berbungabunga hatinya karena termasuk dalam daftar yang didata petugas Dinas Sosial. Namun mereka kemudian kesal, karena bantuan terasa aneh, Chaidir,40, tokoh pemuda di Tanjungtiram, Selasa (8/ 9) menyesalkan kinerja Kadis Sosial yang merealisasi penjatahan alokasi warga yang mendapat bantuan rehab rumah tak layak huni dari Mensos karena menimbulkan rasa iri. Sebut saja di Desa Bagandalam, kata Chaidir dinilai keadaan ekonomi warga paling sulit dibanding desa lain membutuhkan bantuan untuk dapat
merehab rumahnya nyaris tumbang. Ternyata harapan warga yangsempatdidatakecewahilang seperti mimpi buruk Chaidir ketua salah satu ormas ini mengatakan selain pembagian jatah asal-asalan,juga pendistribusianbahanbangunan dilakukan Dinsos mengundang kecurigaan. Pasalnya, disinyalir bahan bangunan pekayuan pokok kelapa, seng, tepas, batubata, se men,pintu, jendela,paku, pasir didrop salah satu agen dari Indrapura. “Kalaumemangbenarbahan bangunanbantuanMensosuntuk TanjungtiramdiangkutdariIndrapura dapat dipastikan kebijakan Kadissos keliru,” terang Chaidir. Kepala Desa Bagandalam Amiruddin,Selasa (8/9) mengatakan pihaknya merasa malu serba salah banyak warga datang
menanyakan bantuan Mensos untukrehabrumahtaklayakhuni. Padahal dia bersama petugas sudah mendata memasukan dalam daftar usulan ternyata tak satupun dapat. Sementara Kades Sukamaju Kusrin mengaku warga nya dapat 10 orang tetapi sampai Selasa (8/ 9) bahan bangunan rehab rumah belum diterima warga. (a30)
STABAT(Waspada):SekdakabLangkatH Surya Djahisa, selaku koordinator kegiatan dalam sesi dialog pada rapat evaluasi dan koordinasi penerimaan PBB dan PAD di ruang pola kantor bupati di Stabat, Selasa (8/9) sangat kesal terhadap staf yang merupakan utusan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang tidak mampu memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan yang dilontarkan Camat terkait indikator penilaian besar kecilnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). ‘’Ini masalah penting dan kerap menjadi keluhan di masyarakat selaku wajib pajak,’’ tandas Surya Djahisa dengan berangnya seraya menambahkan selama ini ada kesan setiap tahunnya kenaikanterjaditanpamelihatkondisiriilditengahtengah masyarakat serta minim upaya dalam menambah objek pajak baru. Kesal bercampur kecewa kembali terungkap ketika staf utusan KP Pajak Pratama Binjai selalu berdalih bukan kewenangannya sehingga tak mampu memberi jawaban. Padahal rapat merupakan forum penting dalam mengupayakan masyarakatuntuktaatmembayarpajak,karenanya Sekda Surya Djahisa secara langsung menunda
rapat dan dilanjutkan pada hari lain. Pihak KP Pajak Pratama Binjai diminta serius dan tidak mengulangi kejadian yang sama, tegas Surya Djahisa yang meminta jika wakil yang dikirimkan harus yang kapabel , sebab forum ini untuk dialog mencari solusi bukan hanya diam, dengar dan catat . Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dalam sambutan tertulis yang dibacakan wakilnya Budiono, SE mengemukakan , tanggung jawab pemungutan PBBdanPADyangmerupakantugas rutintahunan namun ditiap akhir tahun anggaran masih ditemui ketidakberhasilan target. Oleh karenanya perlu dicari formula dalam menyusun strategi guna mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan agar target PBB tercapai. KepalaDinasPendapatanHSukhyarMulianto, dalam kesempatan itu mengatakan salah satu hambatanrealisasipenerimaanadalahdisebabkan masih banyaknya usulan perbaikan SPPT, baik data baru, perbaikan maupun mutasi wajib pajak kolektif yang disampaikan ke KPP. Pratama Binjai belum selesai sehingga mengalami keterlambatan penagihannya terhadap wajib pajak. (a01)
Kinerja PDAM TSP Dinilai Kurang Memuaskan KISARAN (Waspada) : Kinerja yang diberikan PDAM Tirta Silau Piasa (TSP) Kisaran dinilai kurang memuaskan, disebabkan direkturnya diduga jarang masuk kantor, selain itu air masih macet dan keruh. “ Tidak tahu dimana sebenarnya letak kesalahan PDAM ini, sehingga air macet dan kadar air yang disalurkan masih keruh.” ujar salah satu aktivis Mahasiswa M Isan Anshori kepada Waspada, Senin (7/9). Namun demikian, lanjut Isan, Direktur PDAM TSP seperti menutup mata dengan masalah ini dan berlagak tidak tahu, sehingga warga yang menjadi pelanggan semakin kesal terhadapnya. “ Mungkin karena itulah ia jarang masuk kantor karena takut menghadapi masyarakat yang kesal akan pelayanan yang telah diberikan,” jelas Isan. Sedangkan, hingga saat ini warga Kisaran masih merasa kesulitan mendaptkan air bersih, sehingga mereka harus banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air.
“ Air harus disedot dengan mesin, selain memakai arus listrik, tapi airnya pun tidak keluar,” ujar Dewi,25,warga Jalan Cokroaminoto. Oleh sebab itu, kata Dewi, ia dan keluarganya harus sabar menunggu air penuh di bak, dan terpaksa memebeli air di depot air terdekat dengan harga yang cukup mahal. “ Ya terpaksalah kami lakukan itu, karena kami juga mau hidup dan mendapatkan air bersih, semoga saja bulan Ramadhan ini bisa membersihkan hati Direktur PDAM dan mau memperbaiki saluran yang macet,” ungkap Dewi. Sementara, hingga berita ini dikirimkan, Waspada belum berhasil mengkonfirmasi Direktur PDAM TSP yang disebut-sebut jarang masuk kantor dan keluar di luar jadwal jam kerja. Meskipun bulan Ramadhan sedang dijalani dan lebaran sudah mendekat, namun sampai saat ini belum ada tindakan untuk mananggulangi masalah kemacetan air oleh pihak PDAM TSP. (csap)
Oknum Petugas Samsat Aekkanopan Diminta Tidak Perkaya Diri AEKKANOPAN (Waspada): Oknum petugas Samsat Aekkanopan, Kecamatan Kualuhhulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara diminta jangan mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri sendiri saat masyarakat ingin membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Demikian anggota DPRD Labuhanbatu Drs Abdul Sahnan Nasution kepada Waspada, Senin (7/9) menanggapi tingginya biaya siluman pengurusan pajak kendaraan bermotor di samsat Aekkanopan. Menurutnya, Gubsu mengeluarkan peraturan nomor 22 tahun tahun 2009 dengan menghapuskan denda PKB dan memberikan keringanan dua persen bila membayar PKB 30 hari sebelum waktu jatuh tempo dan satu persen bila membayar 14 hari sebelum jatuh tempo. “Peraturan Gubsu itu dibuat adalah untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang ingin membayar PKB bukan malah memberatkan dengan meminta biaya lain yang tinggi. Sebaiknya diberikan sanksi keras kepada oknum
dinas pendapatan yang bekerja di kantor Samsat Aekkanopan jika memang benar biaya siluman tinggi,” katanya dan menambahkan jangan garagara permainan segelintir oknum maka masyarakat tidak percaya dan tidak mau membayar pajak kenderaannya lagi dan hal itu akan berdampak terhadap penurunan pendapatan daerah dari pajak kenderaan. Politisi dari PBB itu juga mengungkapkan akan memperlajari dan menelusuri masalah tingginya biaya siluman yang terjadi di Samsat Aekkanopan. Jika memungkinkan, katanya, dia akan mempelopori hal itu agar DPRD Labuhanbatu memanggil Kepala Kantor Samsat Labuhanbatu mempertanyakan tingginya biaya siluman di kantor Samsat Aekkanopan. Dikatakan, jika benar biaya siluman mencapai Rp 100.000 dalam pengurusan satu unit pajak kenderaan bermotor maka diperkirakan ratusan juta rupiah setiap bulannya beredar di kalangan oknum petugas Samsat Aekkanopan dan hal itu tentunya tidak masuk ke kas negara. (a29)