Waspada, rabu 6 Januari 2010

Aceh

WASPADA Rabu 6 Januari 2010

23 PUAP Jangan Bermasalah

Pabrik Sagu Di Subulussalam Tinggal Cari Lokasi SUBULUSSALAM (Waspada): Menyusul rencana operasi perdana Pabrik Tapioka di Kota Subulussalam, Sabtu (9/1), pengadaan Pabrik Sagu di daerah ini hanya tinggal mencari dan menentukan lokasi. Pasalnya, tiga unit peralatan pabrik sagu lengkap telah diterima, Senin (4/ 1) petang dan saat ini telah berada di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Subulussalam.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Subulussalam H. Darmansyah, S.Pd, MM yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/1) di ruang kerjanya mengatakan, peralatan lengkap pabrik sagu itu bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan diyakini sangat mendukung perekonomian masyarakat di sana .

Terkait pencarian rencana lokasi pabrik sagu itu, pihaknya telah memerintah Pj. Kabid Perindustrian Disperindagkop dan UKM Raja-

na untuk menelusuri sehingga pabrik terkait benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita sudah minta Kabid, Rajana untuk mencari lokasinya,” terang Darmansyah.

Secara terpisah, Rajana kepada Waspada membenarkan dan menyatakan siap untuk sesegera mungkin mencari lokasi yang dinilai cukup strategis sehingga benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Belum Penuhi Undangan Menjawab realisasi 442 pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tersebar di lima kecamatan se-Pemko Subulussalam calon penerima Pinjaman Dana Bergulir (PDB), menurut Darmansyah, hingga Selasa (5/1), sekira 20 persen calon penerima belum memenuhi undangan pihaknya. “Melalui sejumlah staf saya, calon penerima sudah kita undang secara resmi dan dibuktikan dengan ekspedisi,” terang Darmansyah memastikan. (b33)

Mantan Gubernur GAM Imbau Bupati Proses SK BRA SIMEULUE (Waspada): Mantan Gubernur Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Simeulue, T. Nurdin bin Kanun alias Masawawa, mengimbau Bupati Simeulue Drs. Darmili agar memerintahkan para stafnya memproses SK kepengurusan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Simeulue, tahun 2010.

Hal ini menurut T. Nurdin Bin Kanun yang menemui Waspada di Simeulue beserta tiga rekannya, Azhar dari Patek, Nagan Raya, Adriman Totok dari Teupah Selatan dan Gunturman dari Simeulue Timur, Senin (5/1), SK kepengurusan BRA baru Simeulue itu sangat perlu bagi mereka dalam mempercepat berbagai urusan yang dinaungi lembaga itu.

Menurut T. Nurdin, draf—susunan kepeng-

urusan BRA Kabupaten Simeulue dari Komite Peruralihan Atjeh (KPA) Simeulue sudah lama mereka serahkan kepada Asisten II, Setdakab Simeulue Drs. Yusuf Hanafiah sesuai saran Darmili dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

Sayang, katanya, hingga hari ini SK kepengurusan BRA tak kunjung rampung. Pihak KPA sudah berulangkali menghubungi pihak Asisten namun belum ada jawaban memuaskan. “Sehingga kini ada di antara kami yang saling mempertanyakan,” jelas T. Nurdin.

Karena itu T. Nurdin minta Bupati Simeulue Drs. Darmili merespon masalah ini.

Sementara Bupati Simeulue Drs. Darmili yang coba dikonfirmasi belum berhasil, handphonenya di luar jangkauan.(cmr)

Pencemaran Nama Baik, Bupati Sarankan Tersangka Minta Maaf TAKENGON (Waspada): Koordinator LSM Jang-ko yang sudah dijadikan tersangka pencemaran baik terhadap bupati Aceh Tengah disarankan untuk meminta maaf.

“Saya tidak berkeinginan menjadikan koordinator LSM Jang-ko untuk dijadikan tersangka pencemaran nama baik. Misi yang dibawa LSM Jang-ko bagus, kita juga memiliki data yang sama,” sebut Ir. H. Nasaruddin, MM, Bupati Aceh Tengah.

Menurut bupati menjawab Waspada, Sabtu (1/1), jauh-jauh hari sebelum LSM Jang-ko mempersoalkan jumlah penduduk Aceh Tengah, Pemda sudah mengirimkan surat ke KPU pusat tentang perbedaan jumlah penduduk yang ditetapkan KPU. Karena yang berwenang menetapkan jumlah kursi dewan bukan bupati, sebut Nas, pihaknya tidak mencampuri wewenang KPU. Namun sebagai bupati dia sudah memberi tahu KPU melalui suratnya, bahwa jumlah penduduk yang ditetapkan dan berpengaruh kepada jumlah kursi DPRK itu tidak sesuai dengan data dan keadaan Aceh Tengah.

KPU tetap meng-SK-kan jumlah penduduk Aceh Tengah, 203.628 jiwa. SK KPU Pusat no.

153/SK/KPU/2008, itu diluruskan Bupati Aceh Tengah melalui suratnya no. 470/1705/2008 tertanggal 4 september 2008.

Ir. Nasaruddin, MM, dalam suratnya menyebutkan, jumlah penduduk Aceh Tengah 192.201 jiwa.Walau tidak menyebutkan jumlah kursi DPRK, dengan jumlah penduduk yang disampaikan bupati , kursi DPRK hanya 25 bukan 30.

Namun lima bulan setelah bupati melayangkan surat ke KPU Pusat, LSM Jang-ko mempersoalkan jumlah penduduk Aceh Tengah dan mengeksposnya di salah satu media terbitan Aceh.

Dalam pemberitaan itu ada beberapa paragraf yang menurut bupati sudah menuding pihaknya melakukan pembohongan publik dengan merekayasa jumlah penduduk.

“LSM Jangko mempertanyakan sikap

Pemkab Aceh Tengah yang telah melakukan membohongngi publik dengan merekayasa jumlah penduduk. Jangko meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk menjelaskan dari mana dan berdasarkan apa data penduduk AcehTengah sebanyak 203.628 jiwa,” demikian pernyataan Jangko dalam media.

Selain itu Jangko juga menduga Pemkab Aceh Tengah ‘main mata’ dengan KIP serta partai politik di daerah itu, untuk suatu kepentingan. Bupati tidak menerima kata-kata itu dilontarkan kepadanya. Melalui kuasa hukumnya Kabag Hukum Pemda Aceh Tengah, koordinator LSM Jangko dilaporkan ke polisi dengan pencemaran nama baik.

“Walau kini LSM Jangko sudah dijadikan tersangka, sebenarnya hati saya berat juga dengan kasus ini. LSM Jangko sebaiknya meminta maaf dengan pemberitaannya di media. Bila sudah meminta maaf, kita juga tidak akan lanjutkan kasus ini,” sebut Nas. “Kami pada prinsipnya mendukung perjuangan Jangko untuk meluruskan jumlah penduduk Aceh Tengah. Namun kami tidak punya wewenang untuk meminta KPU mengubah surat keputusannya,” sebut Nas. “Bila Jangko mau berjuang meluruskan jumlah penduduk ini, kita akan bantu. Sampai saat sekarang ini data Pemkab Aceh Tengah tidakberubah,jumlahpenduduktidakmencapai 200 ribu jiwa,” sebut bupati Aceh Tengah.

Hamdani, koordinator LSM Jangko, ketika diminta Waspada tanggapannya atas saran bupati ini, agar mereka meminta maaf dan bupati akan mendukung perjuangan Jangko meluruskan data penduduk Aceh Tengah, Jangko belum berani menjawab.

“Sekarang kami belum bisa beri komentar.

Bila etika Jangko mengungkap kebenaran itu salah, kami minta maaf. Tetapi prinsip kami untuk mencari kebenaran tetap kami perjuangkan. Salam anti korupsi kepada bupati Aceh Tengah,” sebut Hamdani via pesan singkatnya.(b18)

Terkait Penyimpangan Dana, CEPAN Akan Laporkan Bupati Ke KPK KUALASIMPANG (Waspada) : Terkait penyimpangan dana sebagaimana hasil temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI di Aceh Tamiang, Central Pemuda Aceh Nusantara (CEPAN) akan melaporkan bupati kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Ketua LSM CEPAN, Max Hasanuddin kepada Waspada di Medan, Selasa (4/1) menyatakan, jika Bupati Aceh Tamiang, Drs Abdul Latief tidak segera menyelesaikan permasalahan carut-marut penyimpangan dana di Aceh Tamiang, CEPAN akan melaporkan ke KPK. “Bupati harus menindaklanjuti dugaan indikasi penyimpangan korupsi hasil temuan BPK RI tahun 2008 dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena jika tidak maka beliau telah melanggar hukum pasal 2 dan 3 UU No.20/2001 atas perubahan UU No.31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu tidak saja merugikan pemerintah, tetapi masyarakat Aceh Tamiang.

Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi hanya untuk segelintir orang.

Max Hasanuddin menerangkan, sebagaimana hasil temuan BPK RI ada sejumlah anggaran yang menjadi indikasi penyimpangan uang negara antara lain sisa uang persediaan (UP) pada sekretariat daerah Rp1,059 miliar lebih yang belum disetor ke kas daerah dan pembelanjaan lanjutan Rp47,065 miliar tak sesuai ketentuan.

“Selain itu, PAD Rp2,445 miliar yang dikelola oleh empat dinas SKPD yang terlambat disetor

ke kas daerah Rp222 juta lebih yang digunakan pendahuluan oleh bendahara penerimaan pendapatan di BPKD, sehingga dalam pengelolaan uang rakyat itu hingga 31 Desember 2008 terjadi kasbon senilai Rp19,042 miliar.

Ini tercermin sekali ada indikasi korupsi di daerah setempat di sana,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Ketua LSM CEPAN, pihaknya meminta agar Bupati Aceh Tamiang segera menyelesaikan carut-marut masalah financial itu, sebelum intitusi CEPAN melaporkan hal ini kepada KPK di Jakarta.

“Karena dana itu adalah uang rakyat, pemerintah daerah dalam hal ini bupati wajib dan patuh serta mentaati prosedur mekanisme yang berlaku didalam pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.

Dia mengakui, pihaknya merasa gerah dengan penyimpangan-penyimpangan dana yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah yang tidak bertanggungjawab, karena hal tersebut tidak saja merugikan pemerintah melainkan masyarakatnya.

“Hal ini tidak saja menghambat kesejahteraan masyarakat, khususnya di Aceh juga masuknya investor di dalam membangun perekonomian daerah karena dengan adanya investor akan memberikan peluang terhadap masyarakat di sana baik dari pekerjaan juga pendapatan daerah,” ujarnya.

Dirinya berharap agar hal itu dapat segera diselesaikan oleh Bupati Aceh Tamiang secepat mungkin. “Jika hal ini tidak ditanggapi maka kita akan segera melaporkannya ke KPK,” lanjut Max Hasanuddin kembali. (m38)

Waspada/Khairul Boangmanalu

PABRIK SAGU: Pj. Kabid Perindustrian Disperindagkop dan UKM, Rajana dengan latar belakang peralatan lengkap tiga unit pabrik sagu yang lokasi pembangunannya masih dicari sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Foto direkam, Selasa (5/1), di Sekretariat Dinas Perindagkop dan UKM Kota Subulussalam.

Kepala Mukim Pertanyakan Kendaraan Dinas SUBULUSSALAM (Waspada): Sejumlah Kepala Mukim se Pemko Subulussalam mempertanyakan kenderaan dinas yang semula sudah disetujui dan disahkan pihak terkait. Pertanyaan ini muncul melalui Kepala Mukim Penanggalan Pemko Subulussalam, H. Ismain Bancin.

Pasalnya, terang Ismain kepada Waspada, Selasa (5/1) di Penanggalan, melalui anggaran belanja tambahan (ABT) 2008 semasa Pj. Walikota Subulussalam H. Asmauddin, SE, para Kepala Mukim di sana sudah dijanjikan untuk pengadaan kenderaan dinas. “Sudah disahkan dan mestinya satu unit kereta (baca: sepeda motor) sudah diserahkan kepada setiap Kepala Mukim se Pemko Subulusssalam selambat-lanbatnya 2009,” tandas Ismain minta Walikota Merah Sakti menyikapi.

Kepala Mukim Kombih H. Layari Kombih yang dihubungi Waspada melalui ponselnya

membenarkan. “Bukan sekedar diusulkan tetapi sudah ada pemenangnya, melalui dua kali tender,” jelas Layari Kombih selaku pemenang tender.

Menurut Layari, CV. Kombih Sejahtera yang dipimpinnya muncul sebagai pemenang tetapi karena tidak ditandatangani PPAT terkait, kenderaan dinas yang diharapkan para Kepala Mukimhinggakinitidakterwujud.

Layari malah memastikan sudah berkoordinasi dengan Walikota Subulussalam, Merah Sakti dan minta menelusuri persoalan tersebut. Pasalnya, Layari mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah terkait proses tender hingga muncul sebagai pemenang. “Saya enggak mau ribut-ribut, padahal jutaan saya rugi dalam tender itu,” sesal Layari berharapWalikota Merah Sakti serius menelusuri persoalan itu.

Sejauh ini Waspada belum berhasil berkonfirmasi dengan Walikota Subulussalam.

Dilantik Jumat Pelantikan 29 Kades terpilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, Senin dua

pekan silam se-Pemko Subulussalam dijadwalkan, Jumat (8/ 1) di gedung serbaguna Kantor Walikota Subulussalam.

Kabat Tata Praja, Lidin Padang, SH melalui ponselnya, Selasa (5/1) mengatakan, kepastian rencana itu diperoleh setelah pihaknya berkoordinasi denganWalikota Merah Sakti. “Sudah kita konfirmasi pakWali dan dijadwalkan, Jumat tanggal delapan,” terang Lidin menambahkan, semula pihaknya merencanakan pelantikan pekan pertama Januari 2010. Menanggapi isu sejumlah persoalan terkait Pilkades di sana, Lidin tak banyak komentar.

Namun seperti penyampaian Lidin kepada Waspada saat memantau langsung pelaksanaan Pilkades di 29 desa sePemko Subulussalam, pelantikan Kades terpilih juga dijadwalkan serentak. “Selain dana Pilkades disubsidi Pemko empat juta rupiah per kampong, biaya pelantikan juga ditanggulangi Pemda,” sebut Lidin manambahkan, penentuan pemenang berdasarkan kepada suara terbanyak.

Mereka yang akan dilantik Habibuddin Desa Pegayo, Rasad Cibro Desa Lae Oram H. Rusid Pasaribu Desa Subulussalam Utara, H. Amrin Lembong Subulussalam Selatan dan Amiruddin Desa Sikelondan Kec. Simpang Kiri.

Lalu Dalari Desa Bukit Alim, Jidin Desa Darussalam, Jimi Desa Sikerabang, Jainal Ahmad Desa Sepang, Mahrudin Desa Rantau Panjang dan Juwadi Desa Lae Saga Kec. Longkib.

Di Kecamatan Sultan Daulat, Zulkarya Desa Lae Simolap, Anshori Desa Ciparepare, Ruslan Bancin Desa Pulo Kedep, Anwar Desa Pasir Belo, Saiful Hadi Desa Ciparpari Timur, Mahdi Lingga Desa Sigrun, Abdul Kadir Siketang Desa Singgersing, Zulkifli Kombih Desa Suka Maju, Kasim Ujung Desa Jambi Baru dan Anas Desa Lae Langge.

Di Kec. Rundeng Rasidin Berampu Desa Kampung Badar, Jumadin Desa Muara Batubatu, Royal Desa Harapan Baru, Sani Pardosi Desa Geruguh, Abdur Rahman Desa Pasar Rundeng, Suardi Desa Binanga dan Darni T Desa Lae Pemualen.(b33)

Dinas PU Aceh Tamiang Putuskan Kontrak Proyek Miliaran Rupiah KUALASIMPANG (Waspada): Dinas Pekerjaan Umum ( PU) Kabupaten Aceh Tamiang memutus kontrak pekerjaan terhadap tiga paket proyek yang total nilainya mencapai miliaran rupiah.

“Untuk sementara ini sudah ada tiga paket proyek yang kita putuskan kontraknya,” ungkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bina Marga, Rulina Rita, ST, MT dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Prasarana Jalan, Baihaqi, ST di Dinas PU Kabupaten Aceh Tamiang kepada Waspada, Senin (4/1).

Rulina Rita dan Baihaqi menjelaskan, ke tiga paket proyek yang telah diputus kontrak

kerjanya itu adalah Paket Proyek Pemeliharaan Jalan Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda menggunakan dana DAK TA 2009. Proyek ini nilai kontrak pekerjaannya Rp1.822.000.000 dan volumenya 4800 M x 5 M pekerjaannya dilaksanakan PT. Niaga Perdana Mandiri. Proyek ini baru selesai dikerjakan 64,05 persen.

Selanjutnya Paket Proyek Pembangunan Jalan Simpang Palang, Kecamatan Bandar Pusaka, volume 2000 M x 8 M, Sumber Dana Otsus 2009, nilai kontrak Rp1.576.600.000. Proyek ini juga dikerjakan PT. Niaga Perdana Mandiri dan baru selesai dikerjakan 30 persen.

Selain itu, Paket Proyek Pemeliharaan Jalan Alue Pating, Kecamatan Manyak Payed., sumber dana APBD 2009 Rp301.

544000, volume 1000 M x 3 M, dikerjakan CV. Teulaga Meku Jaya, baru selesai dikerjakan 31,85 persen.

Rulina dan Baihaqi menjelaskan, pemutusan kontrak dilakukan karena pekerjaan tidak selesai, disebabkan curah hujan tinggi, sehingga pekerjaan pengerasan tidak mungkin dilakukan dan pemutusan kontrak dilakukan karena akses jalan menuju lokasi pekerjaan rusak berat, sehingga material tidak dapat diangkut ke lokasi.

Untuk kondisi seperti ini,

tegas Rulina, seharusnya pihak pengguna jasa wajib memberi perpanjangan waktu, tetapi karena terbentur berakhirnya tahun anggaran maka penyedia jasa diputuskan tanpa dikenakan sanksi, seperti denda keterlambatan dan black-list terhadap perusahaan yaitu selama 2 tahun tidak dapat mengikuti proses pelelangan.

Baihaqi menambahkan, CV. Teulaga Meku Jaya di black-list dan dikenakan denda atau finalti 5 persen. “CV. Teulaga Meku Jaya diblack-list karena tak memenuhi persyaratan alasan tentang keterlambatannya menyelesaikan pekerjaan,” kata Baihaqi.(b24)

BLANGKEJEREN (Waspada): Bupati Gayo Lues, H. Ibnu Hasim mengharapkan bantuan program usaha agrobisnis pedesaan (PUAP) tidak menjadi permasalahan seperti tahun lalu.

“Pemerintah sudah banyak memberi bantuan langsung kepada masyarakat, tujuannya untuk memecahkan permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat, tetapi bantuan tersebut malah menjadikan pertikaian di masyarakat desa,” katanya, Selasa (5/1).

Bantuan langsung PUAP tahun 2008 yang diberikan kepada 35 kelompok tani tahun lalu menjadi permasalahan. Sementara presiden melalui bupati menyalurkan bantuan itu semata-mata untuk mensejaterahkan masyarakat.

“Namun beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab merusak tantanan ekonomi masyarakat dan merusak nama baik pemerintah,” tandas bupati seraya menyesalkan masih banyak orang –orang yang berfikiran tidak sama.

“Dalam membangun negeri seribu bukit ini ke 15 Gapotan ini akan mendapat dana Rp100 juta, dari dana PUAP,” ungkapnya.

Diharapkan bantuan yang diberihkan Rp100 juta rupiah per kelompok agar dapat digunakan sebaik-baiknya jangan menjadi perpecahan di tengahtengah masyarakat.(cb01)

Mesin Ketel Terancam Jadi Besi Tua BLANGKEJEREN (Waspada): Sembilan unit ketel lisrtik di Kecamatan Tripe Jaya, milik Pemda Kabupaten Gayo Lues tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan masyarakat petani nilam dan sere wangi. Hal itu akibat trafo listrik yang digunakan untuk ketel tidak mampu menampung arus listrik yang digunakan.

Salah satu kelompok tani, Abubakar, mengatakan warga sangat kecewa terhadap pemanfaatan ketel itu. Soalnya, ketel yang didambakan masyarakat untuk menyuling minyak nilam dan sere itu menjadi besi tua.

“Selama ketel tersebut diberikan Pemda melalui Dinas Prindakop 2008 lalu ke sembilan unit ketel itu. Tidak satu pun bisa digunakan masyarakat. Padahal dana yang dialokasikan untuk pembelian alat itu mencapai hingga puluham miliar,” katanya, Minggu (3/1).

Diterangkan warga, setiap ketel hendak dinyalakan, listrik di daerah itu langsung padam.

Bahkan jika dipaksakan untuk dihidupkan, diperkirakan trafo akan pecah.

Kata warga, ke sembilan ketel itu meliputi dua unit di Desa Perlak dan Paya Kumer, satu di Desa Setul, Buntul, Pantan Kela, Rerebe dan Desa Pasir satu unit.

Sedangkan satu unit lainnya dipindahkan ke Kecamatan Putri Betung.

Kadis Perindagkop, Drs. Nya’mat yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, untuk menghidupkan ketel diperlukan penambahan watt. Karena tarikan listrik yang dibutuhkan ketel itu tergolong besar.

“Satu ketel menyerap listrik hingga 18 KW, sementara kemampuan PLTMH itu tidak mencukupi. untuk menghidupkan kembali alat itu, kita berharap bantuan dari dana Otsus 2010 agar kapasitas PLTMH bisa ditambah,” harapnya.(cb01)

Agussalim: Sejak Kecil Saya Baca Waspada LANGSA (Waspada): Sejak kecil saya sudah mengenal dan membaca Waspada. Ketika itu tahun 1976 hingga 1980 saya masih duduk di bangku SMP Negeri Peureulak. Sorenya, saya membantu orang tua yang membuka usaha toko obat. Bapak saya, H. Abdul Salam Ismail (alm), berlangganan tetap Waspada. Saya setiap hari membaca Waspada yang saat itu baru terbit delapan halaman.

Itu lah sepenggal cerita masa lalu Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Aceh Timur H. Agussalim, SH, MH, menanggapi Hari Jadi ke-63 Harian Umum Waspada Medan, 11 Januari 2010. “Saya suka baca Waspada sampai sekarang karena beritanya akurat, objektif dan menyentuh langsung bagi kebutuhan informasi masyarakat,” tandasnya ketika diminta komentar di ruang kerjanya.

Agussalim mengemukakan, peranan HarianWaspada dalam mentransfer informasi kepada masyarakat cukup besar. Demi-

Waspada/Syahrul Karim

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur H. Agussalim, SH, MH.

kian pula sebaliknya, serapan aspirasi warga masyarakat yang belum tersalurkan karena keterbatasan peluang yang dimiliki mereka, kemudian bisa tercover berkat kejelian dan perhatian media Waspada. Sebab itu, harian terbitan Medan ini memegang peranan yang sangat penting dalam era komunikasi global seperti sekarang.

Sebagai media tertua yang didirikan H. Mohammad Said (alm) bersama isterinya ibu Hj. Ani Idrus (almarhumah) pada 11 Januari 1947, pola pemberitaan Harian Umum Waspada cukup baik dan profesional. Penyampaian informasi timbal balik dan dua arah berjalan seimbang serta mengutamakan etika jurnalis. Rambu-rambu merah yang menyimpang dari acuan kode etik pers, tetap dihindari, kata Agussalim yang pernah memiliki obsesi menjadi wartawan sebelum menjadi pejabat, sehingga kemudian menjadi pertimbangan Agussalim kenapa dirinya masih menyukai Waspada sampai sekarang.

Menurut Agussalim, salah satu yang menonjol pada Harian Waspada yang diliput para

wartawannya adalah investigasi terhadap sebuah kasus (masalah). Daya nalar dalam membedah kasus dinilai tajam dan menggigit sehingga bisa mencapai sasaran ganda dalam menyiarkan pemberitaan ke publik.

“Beritanya akurat, objektif serta mewakili semua kepentingan komponen lapisan masyarakat,” sebutAgusyangmenyebutmembaca laporan tersebut bagai melihat kejadian di depan mata.

Sebagai Kepala DInas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur yang membutuhkan berbagai informasi seputar perkembangan dunia pendidikan berikut kebutuhan pembelajaran anak didik, ayah tiga anak hasil perkawinan dengan ibu Hj. Rohana ini menukilkan, Waspada cukup banyak memberi masukan dan informasi positif terhadap berbagai permasalahan di daerahnya. Pendidikan adalah bagian dari kebutuhan hidup anak bangsa yang harus ditangani secara serius, agar kemudian tidak ada lagi anak didik yang tidak mengecap pendidikan.

Sebab itu, jangkauan daerah Aceh Timur yang relatif begitu luas, tentu Agussalim mengakui

tidak mampu mengcover semua permasalahan pendidikan yang berkembang begitu kompleks di daerahnya. Sebab itu, mantan Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) tersebut menempatkan Harian Waspada sebagai ‘informan’ untuk dijadikan ‘mata-telinga’ dalam upaya menyerap masalah di lapangan.

Kadisdik Aceh Timur mengatakan, informasi yang disampaikan (diberitakan) Waspada termasuk masalah pendidikan, dapat dijadikan pegangan bagi proses masukan bahan lebih lanjut. Sebagai koran besar, tertua dan berpengaruh dalam jagat raya, Waspada telah membuktikan kehadirannya telah diterima segenap lapisan masyarakat. “Saya pribadi, sapai sekarang masih berlangganan Waspada. Di kantor dan di rumah,” katanya. Pada kesempatan itu, Agussalim bersama jajarannya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Waspada, semoga dalam usia 63 tahun, Waspada makin Maju, Matang dan Berjaya dan tetap hidup seribu tahun lagi. Dirgahayu Waspada.(b26)