Sumatera Utara
B4
WASPADA Rabu 6 Oktober 2011
Ruas Jalan Adion Jior – Hutabargot Rusak Parah Waspada/Sori Parlah Harahap
BUPATI Padanglawas Utara Bachrum Harahap didampingiWakil Ketua DPRD Sailan Siregar dan Kadis PU Abdullah Dalimunthe meninjau pembangunan tiga perkantoran, di desa Batu Tambun, Padang Bolak, Senin, (3/10).
Bupati Tinjau Tiga Proyek Pembangunan Kantor Dinas GUNUNGTUA (Waspada): Bupati Padanglawas Utara Bachrum Harahap didampingi Wakil Ketua DPRD Paluta Sailan Siregar dan Kadis PU Abdullah Dalimunthe meninjau pembangunan tiga perkantoran Pemkab Paluta, Senin, (3/10). Ketiga proyek itu, Kantor Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan gedung Pormasi di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak. Saat ini, ketiga kantor tersebut masih menumpang di sekolah dan Puskesmas. Bupati mengatakan, direncanakan selesai 2012. Dan diharapkan kepada pelaksana proyek agar mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan hasil yang baik. Bupati juga sempat memastikan semua material yang digunakan dalam proyek tersebut. Sementara, menurut Kepala Dinas PU Abdullah Dalimunthe, proyek pembangunan tiga kantor tersebut diyakininya rampung sesuai jadwal. (a35)
Putusan PN P.Sidimpuan ‘Dipertanyakan’ P. SIDIMPUAN (Waspada):Terkait vonis bebas oleh majelis hakim kepada terdakwa kasus narkotika jenis sabu-sabu Nirwan Efendi Nasution alias Giwang, warga Jalan Kartini, Kelurahan Wek V, Kota Padangsidimpuan, ‘’dipertanyakan’ kemarin. Menurut sumber kepada wartawan, putusan tersebut wajar dipertanyakan, dan pertimbangan hakim ketika mengadili tersangka apakahsudahbenar-benarsesuaikoridorhukumtentang kasusnarkoba. Apalagi, belum lama ini Pengadilan Negeri Padangsidimpuan juga melakukan vonis bebas terhadap dua orang tersangka kasus narkoba. ‘’Kita masyarakat Kota Padangsidimpuan seolah-olah tak paham bagaimana kinerja Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Sudah dua orang berturut-turut divonis bebas terhadap kasus narkoba jenis sabu-sabu dalam jangka satu tahun ini. Apakah Polisi dan Jaksa salah menangani perkara itu’’, ujar sumber. Majelis Hakim diketuai Maju Purba SH, dengan Aakim Anggota Erwin Eka Saputra SH dan Wahyuddinsyah Panjaitan SH, M.Hum, ketika dikonfirmasi melalui Humas PN Padangsidimpuan Taupik Nainggolan SH di ruang kerjanya, Senin (3/10) menjelaskan, bahwa sesuai amar putusan majelis hakim Nomor : 346/Pid.Sus/2011/ PN.Psp, menyatakan bahwa terdakwa Nirwan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, sehingga membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. (tim)
Kepsek SMAN 5 P.Sidimpuan Diduga Pungli Murid P.SIDIMPUAN(Waspada) : Kepala sekolah (Kepsek) SMA Negeri 5 Kota Padangsidimpuan diduga melakukan pungli (Pungutan liar) terhadap ratusan murid sehingga orang tua murid resah, belum lama ini. Informasi dari sejumlah siswa SMA Negeri 5, Senin (3/10) mereka dikenakan berbagai jenis kutipan atas kebijakan Kepsek sehingga mencapai puluhan ribu rupiah untuk per siswa setiap bulan. Selain itu biaya dibebankan kepada ratusan siswa termasuk uang komite sekolah dipungut Rp22 ribu per bulan, biaya untuk mengisi kas sekolah Rp10 ribu per minggu dipungut setiap Jumat serta biaya kebersihan Rp10 ribu per minggu. Dugaan pungli tersebut melibatkan bendahara di kelas masingmasing sesuai perintah yang diterapkan Kepsek kepada para guru. ‘’Uang komite sekolah kami berikan melalui bendahara kelas masing-masing, sedangkan untuk uang kas dan uang kebersihan setiap minggu diberikan kepada beberapa murid yang dihunjuk Kepsek,’’ papar siswa. Para orang tua murid juga terpaksa harus mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah per tahun untuk keperluan uang ‘siluman, ungkap mereka.Kepsek SMAN 5 Padangsidimpuan Suhaimi Harahap ketikahendakdikonfirmasi,tidakberhasilditemui,sedangkanbeberapa guru mengatakan Kasek baru saja ke luar. (c13)
Realisasi APBD 2010 Kab. Palas Tak Terpenuhi SIBUHUAN (Waspada): Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab Padanglawas (Palas) Tahun 2010 hanya sebesar 87,23persenatauRp380.219.098.154 daritargersebesarRp435.770.225. 181. “Realisasi yang kurang dari 100 persen tersebut disebabkan sebagai dampak dari efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan danjugaadanyakegiatanyangtertunda,”ujarWakilBupatiPadanglawas H.Ali Sutan (TSO) pada rapar pengantar Ranperda di Gedung Dewan Sibuhuan, Selasa (4/10). Dikatakannya, target belanja tidak langsung sebesar Rp 151.652.085.267 dan terealisasi Rp 152.571.048.302 atau sebesar 100,8 persen, sedangkan target belanja langsung sebesar Rp 284.118.139.914 dan teralisasi Rp 227.648.049.852 atau 80.12 persen. Sebelumnya,Wabup mengatakan, APBD Palas yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan masyarakat terus meningkat, di mana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2010 teralisasi sebesar 96,10 persen atau Rp 382.593.931.183 dan teralisasi Rp 367.686.524.056. Denganperincian,lanjutWabup,targetPADsebesarRp9.756.650.000 danrealisasi12.528.138.520atau128.41persen.Targetdanaperimbangan Rp 351.447.218.983 dan realisasi sebesar Rp 329.185.806.455 atau 93.67 persendantargetlain-lainpendapatandaerahyangsahRp21.390.062.200 dan realisasi Rp 25.972.579.081 atau 121.42 persen. Kata Wabup, kebijakan pengelolaan keuangan Pemkab Palas tahun 2010 pada dasarnya mengacu ke Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang kemudian diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Rapat paripurna yang dihadiri unsur Muspida dan masyarakt tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD H M Rido Harahap dan Wakil Ketua H Syahwil Nasution yang sekaligus diakhir rapat sebelum skors menerima laporan keuangan pemkab Palas TA 2010 yang diserahkan Wabup TSO. (a34)
Waspada/Syarif Ali Usman
WAKIL Bupati Padanglawas H Ali Sutan Harahap saat menyerahkan laporan keuangan Pemkab Palas TA 2010 kepada Ketua DPRD H M Rido Harahap, Selasa (4/10).
PANYABUNGAN (Waspada): Jalan jurusan Adian Jior – Hutabargot, Kecamatan Hutabargot, Kab. Mandailing Natal (Madina) saat ini dalam kondisi rusa parah dan penuh lobang. Akibatnya, jarak jalan dari Desa Adian Jior, Kec. Panyabungan Utara, ke Desa Hutabargot, Kec. Hutabargot diperkirakan lebih kurang 10 Km, harus di tempuh dengan perjalanan 45 menit. Seorang tukang becak mesin, ParmonanganPulungan,38,kepada Waspada, Selasa (4/10) mengatakan, dulu untuk sampai ke Desa Hutabargot paling lama
memakan waktu 20-25 menit. Katanya, bila cuaca hujan kondisi jalan berlobang terlihat seperti kubangan. Bila musim kemarau, pengendara yang lewat harus rela bertarung dengan debu. Debu tersebut berasal dari bahujalanaspalyangsudahterkelupas hingga menjadi badan tanah. Beberapa masyarakat sekitar jalan,MasrianiLubis,wargaHutadolok misalnya mengatakan, bagaian depan rumahnya akan penuh debu jalan bila musim kemarau datang. Karena itu ia sering menyiram halaman dan badan jalan di depan rumahnya. Katanya, aksi penduduk menyiramhalamandanjalansaat inisudahmenjadibiasadanmulai terlihat sejak 3 bulan lalu. Cerita
warga yang berkembang, jalan di kawasan desa mereka dulunya tidakrusakparahsepertisekarang ini. Kalaupun ada yang rusak bisa di atasi dengan swadaya sesama penduduk karena arus lalu lintas tidak ramai. Tapi kondisi itu dulu dan jauh berbeda dengan sekarang. Di akui mereka, jalan ke kawasan itu rusak parah setelah terbuka luasnya tambang emas rakyat di Desa Hutajulu, Kec. Hutabargot. Diperkirakan, seribuan kenderaan bermotor mulai dari roda 2 - 4 dan 6 saat ini lalu lalang di wilayah itu dengan berbagai aktifitas mulai dari, kenderaan peribadipenambang,pengangkut bahan logistik, dan juga pengangkatbatuemasdenganjumlahtidak sedikit. (c14)
Komisi IV DPRD Madina Harapkan Pelayanan RSU Panyabungan Membaik PANYABUNGAN(Waspada): Ketua Komisi IV DPRD Madina, Arminsyah Batubara dari Partai Demokrat, berharap pelayanan di RSUD Panyabungan dibawah kepemimpinan Drg. H. Bidasari lebih baik dan jauh meningkat ke masa yang datang. Sehingga, masyarakat dari lapisan manapun yang datang berobat akan merasa nyaman dan sangat di hargai oleh petugas rumah sakit. Itu di sampaikannya kepada Waspada, Selasa (4/10) di Panyabungan. Katanya, Dirut RSU Panyabungan yang sekarang di jabat kembali Drg. Bidasari di nilai memiliki kesempatan untuk menghantarkan RSU Panyabungan menjadi tempat berobat idola masyarakat. Karena beliau sudah cukuf faham dengan kondisi plus minus di rumah sakit pemerintah
itu.
Menurutnya, sebagai direktur, Bidasari harus menempatkan seorang stafnya pada bagaian yangpassesuaikeahlian,dantidak berdasarkankedekatantapimurni kemampuan. “Kemudian, masalah administrasi pembayaran biaya berobat pasien ini harus di pantau langsung. Karena berdasarkan analisa kita, permainan masalah administarsi ini bisa saja menjadi peluang ‘untung’ bagi oknum tertentu tanpa di ketahui oleh direktur. Ibu direktur harus mewaspadaihalini,”ucapArminsyah. ‘Arminsyah mengatakan, secara kelembagaan (Komisi DPRD ) maupun kader Demokrat, akan terus memantau dan siap membantu hal-hal yang di perlukandemiperbaikan,peningkatan, dan pelayanan kesehatan
masyarakat, Drg. Bidasari kepada Waspada, Selasa (4/10) mengatakan bekerja keras semaksimal mungkin untuk mencurahkan tenaga dan pikiran, sehingga pelayanan rumah sakit yang bersentuhan langung dengan masyarakat terjaga dan tercapai. “Yang terbaik selalu akan kita kedepankan dalam rangka pengabdiankepadamasyarakat,sekaligus untuk mendukung terwujudnya visi misi bupati dan wakil bupatiMadinadibidangkesehatan,” ucap Bidasari. Iaberharapdukungansemua pihak yang di sampaikan secara aspiratif,deduktif,dankonstruktif. Serta ikut memantau dan membantuperjalananrumahsakitbaik dari segi fisik dan non fisik.Karena rumah sakit umum adalah tanggung jawab bersama. (c14)
Kasus Dugaan Korupsi Di Palas Kian Menggurita KASUSdugaankorupsidiKabupaten Palas kian menggurita. Belum reda isu yang satu, muncul lagi temuan baru, maka tidak heran, bila hampir setiap hari berita “panas” tampil di media massa, namun oknum pejabat di daerah itu, seolah olah tidak miliki kepedulian. Bak kata pepatah: anjing menggong-gong kapilah lalu Banyaknya dugaan kasus korupsi di kabupaten yang mekar dariTapanuli Selatan tahun 2007 itu, membuat langkah Pemkab membangun bagaikan tersendat, penggunaan dana APBD tidak terserap maksimal. Kondisi ini memang di luar dugaan warga Palas, sebab sebelummenjabatbupati,sosokBasyrah Lubis termasuk oknum yang jujur.Namun,setelahterpilihmenjadi orang nomor satu, terkesan seperti kurang mampu mengendalikan stafnya Menjadi sorotan utama berkisardiDinasPUPertambangan, yang kini menjadi buah bibir termasuk anggaran dana pemeliharaan rutin Dinas Pekerjaan Umum,Kab.PadangLawastahun anggaran 2010 bernilai Rp7 miliar Tertujunya perhatian publik terhadap kasus dana rutin tersebut, seiring munculnya keteranganKepalaInspektoratDaerah Kab. Padang Lawas, Samsul Bahri Batubara yang mengatakan seluruh penggunaan anggaran PU Pertambangan Energi Palas sudah selesai diperiksa kecual, dana rutin. Keterangan Kepala Inspektorattersebut,mengundangtanya bagi warga Palas, karena seolah
olah ada perbedaan antara pos satu anggaran dengan pos lain, kecurigaan makin bertambah karena tahun anggaran 2011 sudah memasuki semester empat dan bupati sudah mengajukan pertanggung jawaban 2010. Selain itu dia mengatakan, pihaknyabisamemeriksasesuatu informasi penyimpangan, harus lebih dulu ada surat perintah atasan, hal ini juga mengundang kecurigaan. Sebab, tugas pokok dan pungsi inspektorat sesuai dengan namanya memeriksa, sehinggaterkesanjikasuratperintah tidak turun, mungkin sepanjang tahun mereka makan tidur. Hal ini mengundang kekecewaan berbagai elemen masyarakat Padang Lawas, khususnya mahasiswa yang meminta agar aparat penegak hukum tidak tutupmataterhadapsetiappenyimpangan dalam hal pengelolaan anggaran, termasuk pengelolaan anggaran rutin pemeliharaan pada Dinas Dinas Pekerjaan umumdanPertambanganenergi kabupaten Padang LawasTahun Anggaran (TA) 2010. Demikian Irham Habibi Harahap, Ketua Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (HIMMAH) dan KetuaGerakanMahasiswa(Gema Palas), Ansor Harahap menyusul pemeberitaan sejumlah media terbitan Medan atas dugaan penyelewengan penggunaan anggaran rutin pada Dinas PU TA 2010. Bila penegak hukum tidak mengambil tindakan tegas, kepada oknum yang melakukan penyimpangan APBD 2010,
peluang penyelewengan tahun ini makin terbuka, sebagai indikatornya bertebarnya proyek siluman se antero Palas. Selain itu sejak mulai kegiatan Dinas PU Kab. Padang Lawas TA 2011, hingga sekarang sudah mulai memasuki akhir tahun anggaran, realisasi masih minim sehingga diperkirakan menjadi proyek SIAP, sehingga keinginan masyarakat jauh dari harapan. Sebelumnya Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Padang Lawas, Idham Hasibuan mengatakan sekitar Rp 7 miliar anggaran rutin pemeliharaan di Dinas PU untuk TA 2010 perlu diperiksa Inspektorat terkait penggunaan anggaran tersebut, apalagi sekarang sudah masuk triwulan terakhirTA 2011. Kadis PU dan Pertambangan Energi Kabupaten Padang Lawas, Ir. Chairul Windu, Selasa (13/9), ketika coba dikonfirmasi tidak berhasil ditemui. Pimpro pemeliharaanjalanjembatan Agussam Lubis,mengatakan kepada Waspada bahwa anggaran rutin pemeliharaan sekitar Rp 7 miliar TA 2010 , itu dilaksanakan. Antara lain untuk pemeliharaan jalan sekitar 30 kilometer yang tersebar di wilayah Kab. Padang Lawas, pembersihaan badan jalan, sedimen parit, pembuatangorong-gorong,platbeton, perbaikan titi gantung di 10 titik, penerangan jalan, serta penambalan jalan lintas Sumatera (Jalinsum). Sy.Nasution/ Idham Butar butar
Waspada/Armansyah Th
KETUA Yayasan H. Anif, Musa Idishah (dua kanan) usai menandatangani prasasti penyerahan SMKN I Muara Batanggadis, kepada Pemkab Madina disaksikan Bupati HM Hidayat Batubara, didampingi Menteri Agama Drs. H. Suryadharma Ali, dan H. Anif belum lama ini.
Tabuyung Miliki SMK Negeri Bantuan H. Anif TABUYUNG, Madina (Waspada): Fasilitas pendidikan di desa Kec. Muara Batanggadis, Kab. Mandailing Natal (Madina) bertambah satu lagi, dengan penyerahan SMK Negeri I Muara Batanggadis oleh Yayasan H. Anif kepada Pemkab Madina, di desa Tabuyung. Peresmian SMK Negeri I yang berlokasi di desa Tabuyung ini, ditandai dengan serah terima oleh Ketua Yayasan H. Anif, Musa Idishah kepada Bupati Madina HM Hidayat Batubara disaksikan Menteri Agama RI Drs. H. Suryadharma Ali dan pengusaha H. Anif serta unsur Muspida Tk. II lain belum lama ini. Acara penyerahan SMK Negeri I, dirangkai dengan acara peletakan batu pertama Mesjid Raya Al Musannif, Tabuyung serta Klinik Pengobatan H. Anif di desa Singkuang, di kecamatan yang sama oleh Menteri Agama RI, yang keduanya juga merupakan donasi dari H. Anif. Menag, dalam sambutannya dalam acara tersebut mengatakan, pada hari peletakan batu pertama mesjid Al Musannif, juga berlangsung penyerahan SMK Negeri I
dari Yayasan H. Anif kepada Pemkab. “Ini suatu anugerah kepada masyarakat Tabuyung khususnya, dan Kec. Muara Batanggadis, umumnya. H. Anif dikenal sebagai pengusaha murah hati, rendah diri dan aktif berpartisipasi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan pendidikan. H. Anif tak hanya melakukan di sini, tetapi juga di tempat lain,” ucap Menag. “Tadi disebutkan, agar kita berubah sebelum dipaksa untuk berubah. Sekarang fasilitas sudah ada, mesjid sudah ada, sekolah juga sudah ada, manfaatkan dengan sebaikbaiknya,” tambahnya lagi. Sementara Bupati HM Hidayat Batubara, mewakili warga dan Pemkabmengucapkan terima kasih atas pembangunan mesjid, klinik kesehatan, serta pengadaan SMK Negeri di daerah yang dipimpinnya ini. H. Anif usai acara penyerahan mengatakan, dengan adanya sekolah ini, anak-anak bisa bertambah ilmunya dan bisa siap pakai untuk membangun daerah sendiri. (m47)
Terkait PT. SMM Ketua Pansus DPRD Madina Mengundurkan Diri PANYABUNGAN (Waspada): Anggota DPRD Madina dari Fraksi PKS H.A.Riadi Husnan, Lc menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Ketua Pansus tentang PT. Sorik Mas Mining (PT. SMM). Surat pengunduran diri itu diserahkannya kepada Ketua DPRD Mandailing Natal, Senin (3/10) dengan alasan terkendalanya kegiatan Pansus yang diakibatkan berbagai faktor tanpa alasan jelas. Riadi Husnan yang ditemui di gedung DPRD Madina, Senin (3/10) membenarkan surat pengunduran dirinya. “Saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Ketua Pansus PT. Sorik Mas Mining dengan alasan terkendalanya kegiatan Pansus,” katanya. Alasan lain adalah tidak seriusnya pimpinan DPRD memfasilitasi seluruh proses kegiatan Pansus, sehingga programprogram kegiatan Pansus tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, dia menilai kebijakan pimpinan yang merekomendasikan dua anggota DPRD Madina mengikuti studi banding yang difasilitasi PT. Sorik Mas Mining ke Pertambangan Emas Toka Tidung di Sulawesi Utara tanpa berkoordinasi dengan Pansus yang menurutnya secara tidak langsung telah mengabaikan Pansus. Riadi merinci, ketiga alasan ini telah cukup baginya untuk mengundurkan diri, meskipun masih banyak menyisakan tugas dan program yang harus dilaksanakan. Namun, dia tetap bergabung dalam Pansus, tetapi tidak sebagai ketua.
Ia menuturkan, program dan agenda telah berlangsung sejak tiga bulan ini meliputi pertemuan dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan perusahaan tambang emas itu dan juga yang berkaitan dengan peristiwa terbakarnya camp PT. Sori Mas Mining di Tor Sihayo. ‘’Kami telah menjalankan sejumlah agenda seperti dengar pendapat dengan Polres Madina, kemudian dengan PT. Sorik Mas Mining, masyarakat dan juga Pemkab Madina. Pansus juga telah berulangkali berkoordinasi dengan DPRD Sumut begitu juga dengan instansi pemerintah terkait di provinsi. Dia berharap pengunduran dirinya tidak mengganggu kegiatan Pansus yang dibentuk Juni lalu pasca terbakarnya camp PT. Sorim Mas Mining. Surat pengunduran Riadi Husnan ditembuskan ke Pansus PT. Sorik Mas Mining DPRD dan fraksi-fraksi. Ketua DPRD Madina AS Imran Khaitamy Daulay, mengatakan, pengunduran diri Ketua Pansus tidak menjadi penghalang bagi Pansus beranggotakan 16 anggota dewan itu. Pengunduran diri itu hak yang tidak bisa dihalangi. “Kita tetap konsisten Pansus berjalan hingga titik terang dari semua tujuan yang dibutuhkan Pansus, dan pengunduran diri Riadi itu atas keinginan pribadi, dan saya tidak intervensi. Mengenai dua anggota DPRD yang anggota Pansus berangkat studi banding ke Sulawesi Utara itu tidak menyalahi koridor dan mekanisme,” sebutnya.(a28)
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Di Paluta Khidmat GUNUNGTUA (Waspada): Pemerintah Kabupaten Padanglawas Utara memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan upacara di Lapangan Bawah Pasar Gunungtua, Senin, (3/10). Selain di hadiri Wakil Bupati Paluta H.
Riskon Hasibuan yang juga inspektur upacara, hadir pula Ketua DPRD Muklis Harahap dan seluruh kepala satuan kerja di lingkungan Pemkab Paluta, PNS, TNI AD, Polri, Satpol-PP, Linmas serta para pelajar mulai tingkat SD hingga SMA.(a35)
Melirik Lokasi Perkantoran PemkabTapsel PELAKSANAAN tugas pemerintahan di Kab. Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam menjalankan otonomi daerah, sudah pasti memerlukan sarana dan prasarana perkantoran yang representatif. Pasalnya, perkantoran memiliki peran vital dalam mewadahi berbagai kegiatan pemerintah. Sehingga harus bisa menciptakan sistim atau mekanisme kinerja yang lebih terintegrasi dan menyeluruh bagi aparat pemerintahan. Sebagai kantor pemerintahan, bangunan perkantoran tentunya harus mempunyai karakteristik dan bentuk yang spesifik. Hal ini punya peran penting dalam mewujudkan pola pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Umpan baliknya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mampu meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, program pembangunan yang ditargetkan bisa tercapai dan didukung rakyat. Pemkab Tapsel dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan selalu melaksanakan penyempurnaan, pendayagunaan, dan pembinaan kepada seluruh unsur sistim pemerintahan. Mulai dari penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaannya, dan pemantapan disiplin manajemen. Rencana pembangunan sarana-prarana perkantoran merupakan satu upaya Pemkab Tapsel dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang berkualitas dan profesional. Dalam menentukan lokasi perkantoran muncul pro dan kontra, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap letak ibukota Tapsel di UU No.37 dan 38 tahun 2007. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Pemkab Tapsel bersama DPRD Tapsel memutuskan letak perkantoran di Desa Kilang Papan Dano Situmba Sipirok. Kemudian mendapat semacam dukungan dari Menteri Kehutanan, yang dibuktikan dengan terbitnya SK Menhut No: SK.244/Menhut-II/2011. Pembangunan perkantoran pusat Pemkab. Tapsel di Desa Kilang Papan Dano Situmba, Kec. Sipirok, akan menjadi kenangan monumental bagi kepemimpinan Bupati Syahrul M Pasaribu
dan Wakil Bupati Aldinz Rapolo Siregar. Berdirinya perkantoran kelak akan sangat berdampak positif dan pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan warga secara umum. Tapi jika di lihat dari sisi pandang sempit, tentu ada saja pihak yang berpendapat bahwa letak perkantoran itu kurang stregis. Karena jaraknya sekitar 10,5 Km dari ibukota kecamatan di Pasar Sipirok. Sebenarnya hal ini mirip seperti yang dialami Kab. Madina ketika baru mekar dari Tapsel pada 1999. Kala itu Bupati Madina, Amru Daulay, bersama DPRD memutuskan lokasi perkantoran di Bukit Payaloting dan banyak orang mencibir bahkan menolak. Namun seteleh pembangunan dimulai, masyarakat menyadari bila sepanjang jalan yang 8 Km itu memiliki prospek cukup cerah menjadi pemukiman yang memiliki potensi ekonomi ke depan. Sementara di Tapsel, saat ini realiasi perkantoran tersebut sudah di depan mata. Hal ini seiring dengan terbitnya SK Menhut RINo:SK.244/Menhut-II/2011tertanggal29April2011tentangpelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok untuk pembangunan pertapakan kantor Bupati Tapsel dan sarana-prasarana lainnya. Luasnya 271,10 hektare. Lokasi perkantoran ini sudah mendapat dukungan dari 45 anggota DPRD Tapsel, sebagaimana terungkap dalam rapat paripurna Juli lalu yang disampaikan melalui fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tapsel, H Rahmat Nasution SSos, usai menutup paripurna tersebut mengatakan, DPRD telah merekomendasikan percepatan perpindahan pusat pemerintahan Kab. Tapsel ke Sipirok. “Bila kondisi keuangan daerah memungkinkan. Anggaran pembangunan kantor untuk mempercepat proses perpindahan sudah dapat dialokasikan dalam Perubahan APBD TA 2011 dan tahun 2013 sampai 2014 perkantoran pusat pemerintahan sudah berada di Sipirok” ucap Rahmat Nasution. Sementara anggota DPD RI, DR H Rahmat Shah, menyebut, perpindahan kantor pusat pemerintahan Tapsel ke wilayah Sipirok memangsesuaidenganamanahdanketentuanperundang-undangan
yang berlaku. Rahmat Shah menilai lokasi pertapakan perkantoran di Desa Kilang papan Dano Situma sekitarnya sangat strategis. Karena berada di koridor jalan nasional dan posisinya di tengah-tengah wilayah Tapsel secara keseluruhan. Sebenarnya, meskipun lokasi perkantoran ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tapi karena tidak memiliki kepentingan peribadi atas penetapan lokasi lahan perkantoran itu, kondisi ini tidak menjadi beban kepada Bupati Tapsel, Syahrul M Pasaribu. Syahrul mengaku tidak akan mengesampingkan masyarakat kecamatan manapun. Karena dia menyadari posisi Bupati yang dijabatnya sekarang merupakan hasil dukungan dan doa masyarakat 14 kecamatan se Tapsel. Syarifuddin Nasution
Waspada/Syarifuddin Nasution
LOKASI Pemkab Tapsel di Kilang Papan. Foto diambil saat HUT RI 2011.