Waspada, Rabu 4 Agustus 2010

Nusantara

WASPADA Rabu 4 Agustus 2010

A9

DPR Heboh Diteriaki Gaji 13 JAKARTA (Waspada): Suasana gedung DPR RI pada masa reses ini bukannya membuat wartawan di MPR/DPR bekerja santai. Ketika masa reses_dimana seluruh anggota DPR berkunjung ke daerah_ternyata dimanfaatkan begitu efektif oleh anggota masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Mereka paham disaat sepi maka aksi mereka akan menjadi perhatian wartawan, dan tentu saja dengan harapan menjadi pemberitaan media cetak dan elektronik.

Setelah aksi aktor Pong Harjatmo yang naik ke gedung DPR dengan menuliskan aspirasinya, kali ini seorang pria mengaku bernama Hendri Bin Sihabuddin, warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (3/8) sekitar pukul 11:00 tibatiba berteriak histeris.

Mendengar teriakan histeris itu, wartawan yang ngumpul di pers room kaget dan bergegas menuju suara teriakan itu. Terlihat Hendri

membantingkan setumpuk kertas yang di bawanya, sembari berteriak “..Tolong..tolong, warga Ogan Hilir belum terima gaji ke-13. Pak Marzuki tolong. Tolong warga Ogan Ilir belum menerima gaji ke-13.., tolong.. tolong Pak Marzuki (ketua DPR),” teriaknya Menurut Hendri, 36 ribu PNS di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel sampai sekarang belum diberikan. Kasus ini diakuinya telah dilaporkan ke KPK dan kejaksaan, tapi tidak digubris.

Teriakan pria bertumbuh tambun itu pun langsung mengagetkan petugas pengamanan dalam (Pamdal). Tidak berapa lama, Pamdal DPR menghentikan aksi Hendri dan memboyongnya ke kantor untuk diminta keterangan.

Setelah diperiksa dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pria berusia 49 itu diperbolehkan pulang.(aya)

Pemindahan Pusat Pemerintahan Wajar YOGYAKARTA (Antara): Pemindahan pusat pemerintahan Indonesia bukan hal tabu karena beberapa negara sudah melakukannya, seperti Jerman, Australia dan Malaysia, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah MadaYogyakarta, Arie Sujito di Yogyakarta, Selasa (3/8).

“Wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke daerah lain merupakan hal wajar. Wacana itu bisa direalisasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya akses dan letak geografis,” kata Arie.

Menurut dia, ada beberapa daerah yang dapat dijadikan alternatif sebagai pusat pemerintahan Indonesia, yakni, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Yogyakarta layak menjadi alternatif karena memiliki akses dan letak geografis yang strategis,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Dia mengatakan, letakYogyakarta di tengahtengah Indonesia menjadikan aksesnya juga

cukup tinggi. Selain itu, perjalanan sejarah Yogyakarta yang pernah menjadi ibu kota sementara juga telah menjadi bukti. “Namun, Yogyakarta tidak tepat jika dijadikan pusat pemerintaan sekaligus pusat perdagangan dan perindustrian. Saya juga tidak setuju jika pemerintah pusat akan melakukan pemindahan pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan dan perindustrian,” katanya.

Menurut dia, pemindahan ibukota yang di dalamnya menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan perindustrian seperti Jakarta, akan menimbulkan perubahan sosial yang signifikan. Hal itu hanya akan memindahkan masalah kompleks yang ada di Jakarta ke daerah lain.

“Oleh karena itu, saya tidak merekomendasikan jika pusat pemerintahan digabung dengan pusat perdagangan dan perindustrian.

Saya rasa akan lebih baik dan efektif jika pusat perdagangan dan perindustrian tetap di Jakarta, sedangkan pusat pemerintahan di pindah ke daerah lain.”

Pengelola HPH Langkat Dilapor Ke Mabes Polri JAKARTA (Waspada): PT Mulya Karya Jayabo, Senin (2/8) dilaporkan ke Mabes Polri, karena perusahaan pengelola hutan seluas 47 ribu hektar di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu dinilai telah melanggar hak pengelolaan hutan (HPH).

Selain itu, dalam kurun 27 tahun tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi kepada negara.

“Kami mendesak penyidik Polri mengusut masalah ini karena telah merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah,” kata Ketua Umum Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi, Kolusi, Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (Lembaga IPSPK3-RI), Ganda Mora kepada wartawan usai melaporkan kasus itu.

PT MKJ kata dia, telah mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. “Hal itu tentu melanggar UU nomor 41 tahun 1999 tengan kehutanan,” ujarnya.

Hasil investigasi IPSPK3-RI, perusahaan

tersebut tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi yang bersumber dari retribusi penerimaan negara non pajak. “Kami meminta penyidik memanggil dan memeriksa Dirut PT Mulya Karya Jayaco sebagai tersangka,” tuturnya.

Dia juga menyarankan penyidik memeriksa oknum-oknum di lingkungan Kementerian Kehutanan, Gubernur Sumut, Dinas Kehutanan Sumut, Bupati Langkat dan Dirjen Pajak.

Selain ke Mabes Polri, laporan serta berkas bukti telah diserahkan ke KPK, DPR, Presiden, Kejagung, Menhut, Gubernur Sumut, Kapoldasu, Dinas Kehutanan Sumut, Bupati Langkat dan Dinas Perkebunan Sumut.

Sebagaimana diketahui, PT MKJ bergerak di bidang plywood, block board dan sawmill telah memiliki SK izin HPH bernomor 277/ Kpts-II/1991 di areal hutan produksi terbatas seluas 47 ribu hektar di kawasan Langkat.(j02)

Antara

ANTRE SEMBAKO: Sejumlah warga antre sambil membawa kupon paket sembako murah saat digelar Operasi Pasar Sembako oleh Disperindag Kota Mataram, NTB, Selasa (3/8). Operasi Pasar Sembako murah digelar guna membantu rumah tangga miskin mengatasi kenaikan harga sembako jelang Ramadhan, dan setiap kecamatan mendapatkan jatah 1.000 paket sembako murah berisikan 3 kg beras, 1 kg gula serta 1 liter minyak goreng yang dijual kepada setiap rumah tangga miskin seharga Rp30 ribu/paket.

Pelarian Politik 65' Ingin Ke Indonesia BANDUNG (Antara): Orang-orang pelarian poltik (eksil) tragedi 1965 di luar negeri masih berharap bisa menjadi warga negara Indonesia dan meninggal dunia di Indonesia.

“Ini menjadi tugas pemerintahan sekarang untuk memberikan perhatian khusus,” kata Dosen Universitas Indonesia yang juga staf khusus mantan Presiden Indonesia Megawati, Ari Junaedi, di Bandung, pekan ini.

Dia melakukan penelitian mendalam tentang para eksil di sejumlah negara Eropa. Hasil penelitiannya disidang dalam promosi doktornya di Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa (3/8). Penelitian Ari berjudul ‘Transformasi Identitas dan Pola Komunikasi Para Pelarian Politik di Mancanegara Menurut Ari, latar belakang para eksil 65 masih ingin menjadi warganegara Indonesia karena para eksi ini kewarganegaraanya dicabut saat itu, bukan mereka mencabut. “Ketika peristiwa 1965 meletus, rezim Orde Baru memperlakukan sebagian para pelajar yang ada di luar negeri sebagai simpatisan PKI,” katanya.

“Rezim Orde Baru pernah mengultimatum warganegara Indonesia yang ada di luar negeri untuk lapor dan menyatakan kesetiaannya pada rezim Soeharto. Jelas mereka yang tidak tahu menahu, yang loyalis Bung Karno atau simpatisan PKI, menolak ultimatum itu. Akibatnya mereka dicabut paspornya dan menjadi

stateless,” ungkap Ari, kerap bolak-balik ke berbagai negara untuk menemui para eksil ini.

Para eksil, kata dia, walau sudah menjadi orang Rusia, beristrikan wanita Ceko atau beranak cucu campuran, namun jiwa raganya masih Indonesia. Mereka ingin jika meninggal kelak bisa dikubur di tanah air. “Maka kasus eksil harus menjadi perhatian pemerintahan untuk menuntaskan status politik dengan demi rekonsiliasi, dan kemanusiaan dengan cara memberi kemudahan pengurusan kewarganegaraan baru.”

Masih banyak eksil 65, baik pelaku langsung atau anak cicitnya yang tinggal di berbagai negara dan kini berstatus warga negara asing. Namun tidak ada angka yang pasti berapa jumlah eksil tragedi 1965 yang masih hidup hingga kini. Tetapi diperkirakan jumlahnya sekitar 1.500 orang, baik dari generasi pertama hingga ketiga akibat terjadinya proses perkawinan campuran.

Peta distribusi eksil tragedi 1965 menyebar, terbentang dari Rusia hingga negara-negara pecahannya, Bulgaria, Hongaria, Ceko, Slowakia, Rumania, Jerman, Belanda, Perancis, Swedia, Venezuela, Australia, Polandia, Kanada, Cina, Kuba, Korea Utara, Myanmar hingga Vietnam.

Selain terputusnya kontak dengan sanak saudara di tanah air, usia sepuh para eksil tragedi 65 generasi pertama memasuki usia 68 hingga 78 tahun.

Antara

TEATRIKAL ELPIJI: Seorang pengunjukrasa melakukan aksi teatrikal saat berunjukrasa bersama sejumlah pengunjukrasa lainnya yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (3/8). Mereka meminta agar pemerintah lebih meningkatkan kualitas tabung gas elpiji agar tidak terjadi lagi kebakaran dan ledakan rumah yang disebabkan gas elpiji yang dalam beberapa bulan terakhir marak terjadi.

Fatwa Haram Meningitis Dipertanyakan JAKARTA (Waspada): Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan vaksin meningitis GlaxoSmithKline (GSK) asal Belgia menuai tanggapan sejumlah kalangan. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, misalnya, secara tegas meminta para produsen vaksin jujur dan transparan dalam menjelaskan proses pembuatan vaksin meningitis.

“Waktu saya menjadi menteri, dua atau tiga tahun lalu, vaksin yang dinyatakan haram itu telah dinyatakan tak mengandung unsur DNA babi.

Kenapa sekarang kok jadi haram ? tanya Siti Fadillah, saat memberi sambutan pada pembukaan seminar ‘Vaksin Meningitis dari Sudut Kesehatan dan Hukum Islam’, di Menara Yarsi, Jakarta, Selasa (3/8).

Siti yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) mengatakan, seluruh vaksin yang beredar di pasaran melalui proses pengembangbiakan bakteri meningitis dengan media tripsin yang bersinggungan dengan enzim babi. Yang membedakan adalah proses pemurnian atau penyucian dari persinggungannya dengan enzim babi tadi.

Bahan bakunya kuman meningitis yang dikembangbiakkan oleh pabrik kuman selama puluhan tahun. Baik vaksin meningitis GSK asal Belgia maupun novartis asal Italia tidak pernah mengembangbiakkan sendiri kuman meningitis, melainkan membelinya dari pabrik kuman di Belanda.

Oleh karenanya, Siti mengimbau para produsen vaksin agar transparan dan jujur men-

jelaskan proses pembuatan vaksin. Yang pasti, menurut penelitian di eranya, vaksin GSK asal Belgia itu dinyatakan bebas dari DNA babi. “Di dunia ini yang memproduksi vaksin meningitis sangat terbatas, teknologi terbarunya hanya teknologi untuk proses pemurniannya, tapi bahan bakunya hampir semua sama,” katanya.

Hal itu diperkuat pernyataan peneliti ahli dari Lembaga Pengkajian Makanan, Obatobatan dan Kosmetika MUI yang juga dosen IPB, Dr Anna Priangani Roswiem. Seijin MUI, Anna mengaku sudah mengkaji dan meneliti bahwa proses pembuatan vaksin GSK asal Belgia sangat ketat, sampai 14 kali penyaringan. “Saya berani katakan vaksin produksi Belgia itu sudah memenuhi standar untuk dikatakan halal,” katanya.

Meski demikian, dia mene-

gaskan tidak berani mengatakan kalau vaksin asal Belgia itu bisa berubah status jadi halal. “Itu bukan wewenang saya,” kata dia, singkat.

Guru Besar UGM, Umar Anggara juga mempertanyakan fatwa haram tersebut. Sebab, baik buruknya suatu produk harus dikonsultasikan dengan ahli di bidangnya. “Kalau MUI membuat sendiri penelitian, terlihat tidak certified. Saya tidak tahu apakah keputusan MUI ini sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” sebutnya.

Kajian Akademik Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Nuzurullah Kota Depok yang juga pembantu rektor bidang akademik Institut Ilmu Al Quran (IIQ), KH Ahmad Munif Suratmaptrama, mengatakan, perlu ada kajian akademik tentang vaksin meningitis. Itu menjadi sangat

penting agar informasi yang sampai kepada umat adalah informasi yang benar dan transparan, tidak hanya bersumber pada kajian sepihak.

“Apalagi hal ini menjadi sesuatu yang mendesak menjelang keberangkatan jamaah haji Indonesia Oktober nanti,”kata Munif.

Sebelumnya, MUI melakukan audit tiga perusahaan vaksin yang memproduksi vaksin meningitis. Produsen Novartis Vaccine and Diagnotis Srl Italia diaudit pada 17-19 Mei 2010.

Perusahaan Glaxo Smith Kline asal Belgia diaudit pada 20-21 Mei 2010 dan Zheiyiang Tianjuan China diaudit pada 28-29 Mei 2010. Hasilnya, vaksin yang diproduksi dua perusahaan asal China dan Italia dinyatakan halal. Sementara vaksin produksi perusahaan asal Belgia dinyatakan haram.(dianw)

Sidang Anggodo Kembali Ditunda

Rumah Aspirasi Tidak Penting

JAKARTA (Antara): Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menunda sidang dengan terdakwa Anggodo, karena saksi Antasari Azhar dan bukti rekaman antara Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan tersangka kasus suap, Ari Muladi tidak dapat dihadirkan.

“Sidang hari ini ditunda, dengan perintah untuk melaksanakan penetapan penuntut umum yaitu menghadirkan saksisaksi dan ahli yang meringankan terdakwa. Jika tidak ada, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rae Suamba, di Jakarta, Selasa (3/8).

Dalam sidang Selasa (27/7) lalu, kesaksian mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan pemutaran bukti rekaman antara Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan tersangka kasus suap, Ari Muladi tidak dapat dihadirkan.

Saat itu, Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rae Suamba memberikan kesempatan penasehat hukum terdakwa untuk mempersiapkan saksi (Antasari) dalam persidangan.

Kuasa hukum Anggodo OC Kaligis, mengatakan, pihaknya masih belum bisa menghadirkan Antasari untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Sedangkan mengenai rekaman antara Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan tersangka kasus suap, Ari Muladi, pihak kuasa hukum meminta surat ketetapan yang lebih kuat untuk memerintahkan Bareskrim Polri agar bisa menghadirkan rekaman Ade-Ari. Hal tersebut, ujar OC Kaligis, karena pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa.

Hakim Tjokorda menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat ketetapan untuk memerintahkan Bareskrim guna menjadikan rekaman itu sebagai bukti dalam perkara yang menjerat Anggodo Widjojo.

JAKARTA (Waspada): Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di MPR RI yang juga wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut, Martin Hutabarat (foto) menegaskan bahwa rumah aspirasi untuk anggota DPR di daerah pemilihannya tidak penting.

Karena rumah aspirasi bukan hal yang penting, maka dia meminta agar pengadaan rumah aspirasi dipertimbangkan. “Jangan mengatasnamakan rakyat untuk menambah pendapatan anggota DPR,” sebut Martin menjawab Waspada, Selasa, (3/8) di Jakarta.

Sebenarnya, kata dia, lebih baik DPR menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat daripada membicarakan dana untuk rumah aspirasi.

Anggota Komisi III DPR itu mengaku prihatin dengan kinerja DPR. Dia menyontohkan, dari 70 Rancangan UndangUndang (RUU) pada tahun ini, hanya 1 RUU yang disahkan, yakni UU tentang grasi. “Jadi, daripada membicarakan rumah aspirasi, sebaiknya DPR berusaha lebih meningkatkan kiner-

Kontrak Persenjataan Domestik Diperpanjang

3 H Tujuan Hidup Masyarakat Batak

JAKARTA (Antara): Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, penandatanganan kontrak pengadaan alat utama sistem senjata TNI dan Polri dari dalam negeri diperpanjang hingga akhir tahun. “Kita beri waktu hingga akhir tahun,” katanya di Jakarta, Selasa (3/8), menjawab tentang batas akhir penan-datanganan kontrak pengadaan alat utama sistem senjata TNI dan Polri dari dalam negeri yang berakhir 20 Juni 2010.

Menurut dia, jika ada pengadaan peralatan utama TNI yang sudah dapat ditandatangani kontraknya sebelum akhir tahun, hal itu akan segera ditindaklanjuti.

Sebagai komitmen pemerintah memberdayakan industri pertahanan dalam negeri, maka pihaknya telah menyiapkan daftar belanja peralatan utama sistem persenjataan TNI dan Polri yang tertuang dalam 13 kontrak dengan dana yang disiapkan Rp800 miliar.

“Dana tersebut diambil dari APBN 2010 sebagai bentuk komitmen kami mendukung pemberdayaan atau revitalisasi industri pertahanan dalam negeri,” kata ujar Sjafrie.

Kata dia, 13 kontrak pengadaan peralatan itu dari dalam negeri meliputi persenjataan ringan dan menengah yang telah dapat diproduksi industri pertahanan nasional. “Secara rinci jenisnya, saya tidak tahu. Tetapi kira-kira secara umum meliputi persenjataan ringan dan menengah,” kata Sjafrie.

JAKARTA (Waspada): Ungkapan Hagabeon, Hamoraon dan Hasangapon (3 H) dalam tradisi masyarakat Batak_tiga dari 9 nilai budaya Batak Toba_menjadi sangat penting.

“Mendapatkannya harus berlandaskan firman Tuhan dan dipelihara dengan cara yang bertang-gungjawab,” sebut DR SAE Nababan, pada seminar diselenggarakan Sie Bapak HKBP Kebayoran Baru di Aula HKBP Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (30/7).

Mantan Ephorus HKBP itu mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Batak adalah bangsa beragama dan memegang adat istiadat. “Karena itulah hubungan agama dan adat masyarakat Batak sangat erat,” kata dia.

Mengutip lagu ciptaan komponis Nahum Situmorang “Alusi Au” yang menceritakan

janya,” imbau Martin.

Dia juga melihat konsep rumah aspirasi itu belum jelas, apalagi anggota DPR lebih banyak bertugas di Jakarta daripada di daerah. “Hanya masa reses waktu tersedia bagi anggota DPR ke daerah pemilihan, itupun terbatas antara 7-10 hari.”

Jika memang wakil rakyat sudah berniat untuk tetap berkomunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya, menurut Martin, bukanlah pekerjaan sulit. Apalagi saat ini kecanggihan teknologi yang sudah menyeluruh. “Kita bisa menggunakan ponsel atau internet untuk berkomunikasi,” jelasnya.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari berpendapat, sebe-

kera-gaman cita-cita manusia terkait 3H, Nababan berpendapat, bagi masyarakat Batak 3H menjadi nilai budaya terpenting, bahkan disebut sebagai “tujuan hidup”.

Nilai-nilai itu diyakini ikut menciptakan kestabilan tiga unsur Dalihan Na Tolu yang menanamkan sikap saling menghargai. “Saya mengamati dalam kurun waktu tiga dasawarsa ini, bagi kebanyakan masyarakat Batak, Hamoraon berada di tempat teratas, bahkan menjadi motivasi kuat dalam kegiatan dan perilaku ekonomi.

Hagabeon, awalnya diartikan sebagai mempunyai banyak anak, agar banyak tenaga kerja untuk membantu orang tua sekaligus teman untuk berperang. Tujuan utamanya pernikahan untuk saling mengasihi antara suami-istri dan melahirkan keturunan.

narnya pembuatan rumah aspirasi itu bisa dilakukan oleh para anggota dengan sistem patungan. Dia meminta para anggota DPR dari dapil masingmasing bersinergi dan kerjasama.

Hajriyanto mengakui, sesuai UU No. 27/2009, wacana rumah aspirasi termasuk dari program mendekatkan anggota dengan konstituennya. Namun politisi Partai Golkar itu menilai terlalu berlebihan jika anggarannya mencapai Rp200 juta per orang.

Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, PPP juga menolak rencana anggaran rumah aspirasi. “Anggaran semacam itu jelas membebani APBN dan pemanfaatannya tidak efektif serta tidak efisien,” sebut Irgan.

Menurut politisi kelahiran Medan itu, untuk menyerap aspirasi, PPP akan mengoptimalkan kantor ataupun sekretariat partai yang ada. “Saat ini rakyat sedang susah, sangat tidak arif jika APBN dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang sebetulnya bisa digantikan dengan langkah lain,” tegasnya. (aya)

Tentang Hamoraon, umat Kristen mem-percayai bahwa Tuhan yang memberikan dan Tuhan juga yang dapat mengambil kembali. Sedangkan seseorang yang punya Hasangapon, harus mampu menunjukkan kebijaksanaan menyelesakan permasalahan, menunjukan wibawa, akhlak mulia dan menjadi teladan dan panutan bagi kerabat sekitarnya.

Kordinator seminar Sie Bapak HKBP Kebayoran Baru, Mombang Sihite mengatakan, seminar menyangkut 3H merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap budaya Batak yang semakin tertinggal di era globalisasi. “Melalui seminar yang akan rutin digelar tiap bulan, kita berharap memberikan pencerahan bagi masyarakat Batak, khususnya yang tinggal di Jakarta.”(aya)