Waspada, Rabu 29 September 2010

Nusantara

WASPADA Rabu 29 September 2010

B9

Hentikan “Penyunatan” Uang Lauk Pauk TNI JAKARTA (Waspada): Pimpinan DPR meminta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang baru dilantik dapat menghentikan dugaan praktik “penyunatan” tunjungan uang lauk pauk bagi prajurit TNI, khususnya yang bertugas di wilayah perbatasan. Kebijakan “penyunatan” itu sangat tidak manusiawi dan menyengsarakan prajurit yang bertugas di perbatasan.

“Panglima TNI yang baru harus bisa meningkatkan anggaran kesejahteraan dan uang makan bagi prajurit di wilayah perbatasan.

Mereka mengemban tugas negara yang berat,” ujar Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan di DPR RI Jakarta, Selasa (28/9).

Menurutnya, Panglima TNI Agus Suhartono justru harus bisa mengimbangi dengan sarana dan fasilitas yang dimiliki prajurit negara tetangga,

sehingga mental prajurit TNI tidak jatuh. “Kalau prajurit Malaysia di perbatasan makannya 4 sehat 5 sempurna, maka jangan samapai prajurit TNI hanya makan nasi dengan garam. Kalau demikian bagaimana mereka dapat bertugas dengan baik. Panglima TNI yang baru harus bisa memperbaiki kesejahteraaan prajurit saat ini,” tegas politikus PAN itu.

Panglima TNI juga dituntut mengembalikan martabat dan kepercayaan diri prajurit, khususnya di perbatasan. Salah satu wujud menghindari prajurit “minder” dengan melengkapi persenjataannya. “Jangan sampai prajurit TNI merasa minder dan mentalnya jatuh karena selalu melihat prajurit negara tetangga memiliki persenjataan moderen, dan kita hanya menontonnya,” kata Taufik.(aya)

Presiden Kirim Nama Calon Kapolri 3 Oktober JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Marzuki Alie memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengirimkan nama calon kapolri ke DPR RI, Minggu 3 Oktober 2010.

Setelah menerima nama, pimpinan DPR, Senin (4/10) mengadakan rapat terkait surat presiden itu.

“Saya tadi sudah bertemu Pak SBY di Istana Negara pada pelantikan Panglima TNI dan KSAL. Beliau menyampaikan akan mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR 3 Oktober,” ujar Marzuki di DPR, Selasa (28/9).

Dia juga memastikan bahwa Presiden hanya akan menaati peraturan dan prosedur yang ada, termasuk mengenai nama calon kapolri yang akan dikirimkan hanya satu nama. “SBY akan sampaikan satu nama saja dan itu sudah sesuai prosedur,” ujarnya.

DPR kata Marzuki, memiliki waktu 20 hari

untuk menerima atau menolak calon yang diajukan Presiden. Marzuki juga menjelaskan bahwa waktu 20 hari cukup bagi DPR menentukan calon Kapolri baru.

Ditanya apakah SBY yakin bahwa calon yang diajukannya akan diterima DPR, mengingat waktu yang mepet dengan batas waktu pensiun Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri 30 Oktober nanti, Marzuki enggan menjelaskan.

“Jangan pancing saya dengan pertanyaan seperti itu, kita ikuti saja dulu mekanismenya,” imbuhnya.

Mengenai komentar Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan calon-calon Kapolri hendaknya tidak bersafari politik di DPR, Marzuki mengaku belum mengetahui komentar Anas. Namun kata dia, SBY tentunya bisa melihat siapa-siapa dari calon Kapolri yang melakukan safari politik.(aya)

Nama Calon Kapolri Masuk Pasar Taruhan JAKARTA (Waspada): Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) MPR RI yang juga anggota Komisi III DPR RI membidangi kepolisian, Martin Hutabarat (foto) prihatin bursa nama calon Kapolri sudah masuk pasar taruhan di antara para pejudi. Karena itu, wakil rakyat daerah pemilihan Sumut itu menyarankan Presiden Susilo Bambang Yuhyono tidak berlama-lama menentukan nama calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR RI. “Sebaiknya presiden tidak berlama-lama mengajukan nama calon kapolri, karena sekarang saja sudah jadi pasar taruhan di antara para pejudi di kota,” kata dia, kemarin.

Namun dia yakin Presiden segera mengajukan calon Kapolri, dan tentunya sudah lama memonitor para kandidat yang dipersiapkannya.

Terpenting, kata Martin, siapapun yang jadi Kapolri, diharapkan mampu membenahi internal kepolisian, meneruskan reformasi dan membangun citra kepolisian yang sekarang sangat rendah di mata masyarakat. Kapolri baru juga diharapkan dapat mendukung penyempurnaaan UU Kepolisian, seperti peningkatan peranan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar cita-cita reformasi dapat dilaksanakan secara utuh.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, M Jafar Hafsah mengisyaratkan adanya kemungkinan calon Kapolri alternatif,selainKomjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Soekarna.

“Memang yang mengemuka dua calon ini, tapi

adakemungkinancalonalternatif,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat yang juga Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan, manuver fraksifraksi yang ada di DPR terhadap pemilihan Kapolri adalah biasa dalam berpolitik. Mereka menurut Marzuki, memang berusaha memengaruhi Presiden untuk memasukkan nama yang mereka usung dalam daftar nama yang akan dipilih DPR. Namun usaha itu diyakinkan Marzuki tidak akan memengaruhi pertimbangan SBY dalam menentukan nama yang akan diajukannya.

Jangan di intervensi Pengamat politik dari Charta Politika,Yunarto Wijaya mengingatkan proses pengajuan calon Kapolri yang dilakukan Presiden tidak boleh di intervensi.

Adanya pernyataan yang sudah melampaui kewenangan, seperti pendapat mengenai jumlah calon yang harus lebih dari satu, dan pernyataan keterpihakan kepada seorang calon harus dihentikan. Untuk itu, dia meminta SBY mewaspadai agar jangan sampai anggota dari Fraksi Partai Demokrat di DPR ikut-ikutan menginginkan agar SBY menyodorkan lebih dari satu nama.

Hal sama disampaikan Koordinator Indonesian Police Watch, Netta S Pane. Dia mengharapkan agar tidak ada pihak melakukan manuver-manuver mendukung calon Kapolri tertentu, karena akan kontraproduktif untuk perbaikan institusi Polri.(aya)

Pencapaian MDGs Hadapi Kendala KULONPROGO (Waspada): Pencapaian sasaran tujuan pembangunan Milenium Development Goals/MDGs) di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Sedikitnya ada tiga persoalan yang mungkin tidak tercapai pada 2015. Tiga persoalan itu, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), masalah lingkungan, dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS. Demikian disam-paikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief di Kulon Progo, DIY, Selasa (28/9).

Jumlah AKI tetap pada angka 307/100 ribu kelahiran hidup. Sementara program penanaman pohon banyak terkendala iklim dan angka penularan HIV/AIDS yang mencapai lebih dari 2 juta orang.

Persoalan kependudukan, kata Sugiri, mendapat perhatian cukup besar dari dunia Internasional. Dalam pertemuan di New York terkait pencapaian MDG’s beberapa waktu lalu, seluruh kepala negara sepakat mempercepat pencapaian sasaran MDGs. Sugiri mengatakan, dalam menurunkan AKI serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak,

pihaknya terus berupaya meningkatkan kesertaan KB. “Dengan perencanaan kapan ibu hamil dan mengatur jarak melahirkan akan membuat ibu lebih sehat dan mengurangi risiko kematian saat melahirkan,” kata dia menekankan tiga hal penting yang menjadi fokus penggarapan program KB yakni, harus bisa melayani seluruh keluarga yang ingin ber-KB, jangan sampai ada yang ketinggalan alias tidak terlayani.

Disamping itu, penduduk Indonesia yang berada grey area atau antara miskin dan pra sejahtera menjadi perhatian khusus, karena jumlahnya semakin banyak. 30 Persen dari 43 juta keluarga Indonesia atau sekitar 13 juta sampai 15 juta keluarga seluruhnya digratiskan atau ditanggung pemerintah dalam pelayanan KB. Pihaknya juga memfokuskan pada generasi muda. Sebab membangun keluarga sejahtera dimulai dari generasi muda dengan rencana matang, seperti kapan pasangan muda siap menikah, merencanakan kapan ingin punya anak, berapa anak yang diinginkan, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal.(dianw)

Bisnis Kosmetik Palsu Capai Rp 4,41 T BERITA ini penting bagi kaum wanita.

Kini kosmetik palsu kian menjamur di pasaran. Repotnya, kosmetik jenis palsu ini mirip betul dengan yang asli. Susah membedakannya. Bukan cuma berbahaya bagi kesehatan, ramainya kosmetik palsu itu sudah merugikan masyarakat hingga Rp4,41 triliun.

Angka kerugian semenjulang itu bukan jatuh dari langit, tapi berdasarkan hasil survei dilakukan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP). Bekerjasama dengan sejumlah lembaga independen, MIAP melakukan survei, dan hasilnya mengejutkan bahwa dari 12 industri yang gemar melakukan pemalsuan, industri kosmetik ini menduduki posisi paling top, nomor satu.

Dari hasil survei itu, “secara keseluruhan dampak kerugian dari pemalsuan hingga tahun ini meningkat 9 kali lipat atau mencapai Rp4.41 triliun,” kata Bambang Sumaryanto, Ketua Bidang Hukum dan Hubungan Pemerintahan MIAP dalam Diskusi Edukasi Konsumen untuk Menimalisasi Pemalsuan dan DampaknyaTerhadap Kehidupan (Studi kasus; Pemberantasan praktek pemalsuan kosmetik), di Universitas Atmajaya, Selasa (28/9).

Menghentikan menjamurnya barang palsu itu, kata dia, perlu ada usaha bersifat preventif. Masyarakat sebagai konsumen perlu disadarkan agar lebih waspada terhadap kosmetik palsu.

Karena selain soal kerugian yang besar itu, dampaknya sangat negatif bagi kesehatan.

Jangan terbuai hanya karena murah. Ini kunci

pemalsuan mematikan kosmetik,” jelasnya.

Dirjen HKI (Hak Kekayaan Inteletual) Departemen Hukum dan Ham, Andi Noorsaman Someng menuturkan, selama Januari - Juni 2010 sudah terjadi 79 kasus pemalsuan merek, sedangkan pada 2009 sebanyak 125 kasus masalah merek, belum hak cipta dan paten.

“Tentunya hal ini sangat serius, dan petugas kepolisian juga harus serius memproses pelaku baik produsen dan penjual produk palsu,” katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Bagian Peraturan dan Perundang-undangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Budi Djanu Purwanto. Menurutnya, menyelesaikan masalah praktek pemalsuan tentunya bukan masalah mudah. Perlu sinergi terpadu dari berbagai pihak secara berkesinambungan, baik pemerintah, penegak hukum, produsen serta konsumen.

Berdasarkan data BPOM, pada tahun 2007 terdapat 21 kasus penjualan kosmetik tanpa izin edar. Jumlah ini meningkat sebanyak 54 kasus pada 2008, sedangkan tahun 2009 sebanyak 64 kasus (62 kasus penjualan kosmetik tanpa ijin edar dan 2 kasus penjualan kosmetik mengadung bahan berbahaya).

Memang untuk penjualan produk kosmetik palsu menjanjikan keuntungan besar.“Tidak heran dalam satu tahun kerugian masyarakat dan negera mencapai Rp4.41 triliun,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi.(viva)

Antara

SALAM KOMANDO: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI George Toisutta (tengah) melakukan salam komando dengan pejabat baru gubernur Akademi Militer (Akmil) Brigjen TNI Suharsono SIP (kanan) dan pejabat lama Mayjen TNI Gatot Nurmantyo (kiri) pada upacara Sertijab gubernur Akmil di Lapangan Sapta Marga komplek Akmil, Magelang, Jateng, Selasa (28/9). Mayjen TNI Gatot Nurmantyo selanjutnya menduduki jabatan baru sebagai Panglima Kodam v/Brawijaya.

Kerusuhan Buol

222 Polisi Diperiksa PALU (Antara): Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah memeriksa 222 anggota polisi terkait kasus kerusuhan di Biau, Kabupaten Buol yang mengakibatkan delapan orang tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka.

“Pemeriksaan sampai saat ini masih berlangsung, jumlahnya sudah mencapai 222 orang polisi,” ujar Pelaksana Harian Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Kompol Kahar Muzakkir dihubungi Antara dari Palu, Selasa (28/9).

Dia menuturkan, 222 anggota polisi itu diperiksa petugas gabungan dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)

Polda Sulteng dan tim Mabes Polri.

Kompol Kahar menjelaskan, pemeriksaan terhadap ratusan anggota polisi itu dilakukan di dua tempat berbeda yakni, Mapolda Sulteng di Palu dan sebagian lagi di Mapolres Buol.

Menurut dia, pemeriksaan tim gabungan itu masih difokuskan di tempat kejadian, mulai dari digelarnya razia balapan liar, meninggalnya Kasmir Timumun, seorang tahanan di sel Polsek Biau hingga terjadinya penembakan saat bentrok warga dengan polisi.

“Dari 222 polisi yang diperiksa, sejauh ini belum satupun yang ditetapkan sebagai tersangka,”

sebut Kahar.

Namun kata dia, 25 dari 222 polisi itu telah berstatus sebagai terperiksa dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin Polri, terkait kasus kerusuhan berdarah itu. “Insya Allah, Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Muhammad Amin Saleh yang akan memimpin langsung pelaksanaan sidang disiplin itu,” tandasnya.

Meski tidak menghafal identitas seluruh terperiksa kasus Buol, namun dari informasi dihimpun menyebutkan, ke-25 polisi terperiksa dan akan menjalani sidang disiplin Polri itu di antaranya, AKBP Amin Litarso (Kapolres Buol), Kompol Ali Hadi Nur (Wakapolres

Buol), Iptu Zakir Butudoka (Kapolsek Biau), Iptu Jefry Pantouw (Kasat Lantas).

Selanjutnya, Bripka Sukri Saini, Briptu Suryani, Bripda Aris Raga, Briptu Ismanto, Briptu Sudirman, Briptu Ilham Tri Yoana Putra, Briptu Andi Oktavianto, Briptu Basrun, Briptu Yulianto, Brigadir James Jhon, Aipda Rustanto, Bripka H Idham Tomagola, Brigadir Amirullah, AKP Nugroho, dan Ipda Tilong.

Enam Warga Jadi Saksi Sementara, tim gabungan Mabes Polri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulteng memeriksa enam warga sipil sebagai saksi. Mereka diperikas di Mapolres Buol.

Kahar mengatakan, pemeriksaan seputar awal dan akhir terjadinya kasus kerusuhan Buol, termasuk terjadinya bentrokan warga dengan polisi.

“Belum ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka, karena sampai saat ini pemeriksaan masih dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Sulteng Brigjen Muhammad Amin Saleh menyatakan, ada tiga polisi berpeluang menjadi tersangka terkait kerusuhan di Buol.

Dalam kasus itu, Kapolda juga telah mencopot tiga perwira.

Ketiganya, Wakapolres Kompol Ali Hadi Nur dan Kasat Lantas Buol Iptu Jefry Pantouw serta Kapolsek Biau Iptu Zakir Butudoka.

Ketua Tim Teknis Dicopot JAKARTA (Waspada): Pimpinan DPR telah menyepakati dilakukannya reposisi di jajaran kesekjenan DPR. Untuk itu pimpinan DPR telah meminta Setjen DPR merombak tim teknis pembangunan gedung baru yang telah menimbulkan opini negatif publik terhadap DPR. “Tadi membahas usia staf kesekjenan yang lebih dari 58 tahun agar diganti, terutama dalam kaitan pemeliharaan gedung harus benar-benar spesialisasinya,” ujar Wakil Ketua DPR DPR, Taufik Kurniawan usai rapat pimpinan di Gedung DPR Jakarta, kemarin, Perombokan ini kata Taufik, akan memberi penyegaran di Setjen DPR, dan diharapkan pegawai yang baru dapat memberikan keterangan lebih baik kepada publik terkait rencana pembangunan gedung baru DPR. “Bu Sekjen Nining Indrasaleh sudah menyampaikan akan segera melakukan evaluasi,” terangnya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui rapat pimpinan DPR telah menyepakati dilakukannya reposisi jajaran kesekjenan.

“Kami (pimpinan DPR) telah menyetujui adanya reposisi, untuk kemudian diserahkan ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat atau Baperjakat. Reposisi ini terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan sumber daya manusia di jajaran Sekjen dan juga hal rutin lainnya,” ujar Marzuki.

Ditanyakan apakah nama Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi yang juga Ketua Tim Teknis Pembangunan Gedung DPR baru, Mardian Umar yang salah satunya akan diganti karena kemungkinan terlibat permainan proyek, Marzuki enggan menjelaskannya. “Nanti saja dijelaskan,” ujarnya.

Begitupun, kata Marzuki, rencana pembangunan gedung tetap diteruskan. Pimpinan DPR telah meminta konsultan dan BURT untuk kembali menjelaskan rencana pembangunan, termasuk hasil evaluasi rencana pembangunan yang sudah dilakukan mengenai harga bangunan yang kelewat tinggi.(aya)

SIMULASI KOPASSUS-SAS: Dua prajurit antiteror menjinakkan bom dengan bantuan robot dalam simulasi gabungan Kopassus-SAS Australia dalam penanggulangan terorisme di Bandara Ngurah Rai, Bali, Selasa (28/9). Simulasi dengan sandi “Down Komodo” itu melibatkan sekitar 300 personel dari kedua pihak untuk melatih kesigapan dalam mengatasi teror di bandara internasional tersebut.

Indonesia Tuan Rumah Forum Zakat Dunia

Peserta Jamsostek Non Aktif Agar Segera Cairkan JHT

JAKARTA (Antara): Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Forum Zakat Dunia (World Zakat Forum) 28 September hingga 2 Oktober di Yogyakarta.

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjadi ketua panitia pengarah kegiatan, Didin Hafidhuddin di Jakarta, Selasa (28/9) menyatakan bahwa World Zakat Forum digagas untuk memperbincangkan kemungkinan kerjasama zakat lintas negara.

Hasil akhir pertemuan diharapkan dapat mengatasi kemiskinan yang dialami kaum muslimin di berbagai dunia. Saat ini jumlah penduduk miskin di seluruh dunia mencapai 830 juta jiwa, yang perlu dibantu dengan dana zakat.

Ketua Umum Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat (Forum Zakat) yang juga Pengarah Deklarasi kegiatan itu, Ahmad Juwaini menyebutkan bahwa kegiatan World Zakat Forum akan mendeklarasikan lahirnya forum pertemuan reguler pelaku zakat dunia.

Forum ini diharapkan dapat bersidang minimal tiga tahun sekali dengan tuan rumah berganti-ganti di berbagai negara, juga akan membicarakan pembentukan World Zakat Fund, yaitu sebuah Pooling Fund dana zakat dunia untuk mengatasi bencana internasional, terutama yang dialami oleh negara-negara muslim. Dia juga mengatakan, potensi zakat di seluruh negara muslim saat ini mencapai tidak kurang dari 600 Miliar dolar AS.

JAKARTA (Waspada): Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga meminta para pekerja peserta non aktif Jamsostek yang berusia 55 tahun untuk segera mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) nya. Sebab rekening mereka masih ada dan memiliki saldo, namun hingga saat ini belum pernah dicairkan.

“Rekening para pekerja peserta non aktif itu masih ada.

Kami mengimbau agar mereka segera mencairkan atau mengklaim dananya di seluruh kantor cabang jamsostek,” kata dia saat konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Kemungkinan para pekerja itu menjadi status non aktif karena tidak mengetahui dirinya pernah di daftarkan sebagai peserta jamsostek oleh perusahaannya. Kemudian tidak pernah memegang kartu peserta Jamsostek karena disimpan

Antara

manajemen perusahaan sampai ke luar dari pekerjaannya.

Selain itu, juga disebabkan pindah kerja atau pekerja tersebut memiliki kartu peserta jamsostek lebih dari satu. Atau ada juga kemungkinan pekerja itu sudah meninggal dunia tanpa ada laporan dari ahli waris atau kerabatnya.

“Saat ini ada 3,3 juta pekerja memiliki kartu ganda. Untuk itu kami sedang melaksanakan pendaftaran ulang agar dapat menghilangkan kartu ganda. Jadi peserta Jamsostek nantinya akan memiliki nomor identitas tunggal,” sebutnya.

Hotbonar juga menepis dana sebesar Rp4,9 triliun milik 4 juta pekerja peserta non aktif itu tidak bertuan. Dana itu ada tuannya, hanya saja kesulitan mencari alamat pekerja.

Untuk menemukan alamat para pekerja yang sudah tidak

aktif, pihaknya berupaya mencari informasi melalui data perusahaan tempat pekerja itu bekerja. Kemudian melibatkan ketua rukun tetangga dan rukun warga, serta melalui data formulir 1A, yakni, formulir awal saat pekerja itu mendaftar menjadi peserta Jamsostek.

Dia mengatakan, belum dapat menargetkan kapan pemberian dana itu akan tuntas, namun jika dalam waktu dekat tidak ada pekerja yang mengklaim JHT nya maka paling lambat akhir tahun ini akan dibuat pengumuman besar-besaran, namun tidak menyertakan nama pekerja karena rawan pemalsuan data seperti KTP dan kartu peserta jamsostek.

“Intinya dana itu harus dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kami harus ekstra hati-hati mengumumkan itu,” katanya.(j04)