Nusantara 5 Dubes Indonesia Untuk Thailand Jadi Tersangka
WASPADA Rabu 28 Oktober 2009
JAKARTA (Antara): Duta Besar (Dubes) RI untuk Thailand, Muhammad Hatta ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi penyimpangan penggunaan dana DIPA tahun anggaran 2008/2009 pada KBRI di Bangkok. “Berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan terhadap saksi dan para tersangka dalam penyidikan korupsi tersebut, terdapat cukup bukti keterlibatan Muhammad Hatta,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Didiek Darmanto di Jakarta,
Antara
LONGSOR: Sejumlah warga berada di lokasi tempat terjadinya bencana tanah longsor di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jateng, Selasa (27/10). Peristiwa yang terjadi pada Senin (26/10) malam itu mengakibatkan lima orang meninggal ditempat kejadian dan tiga rumah rusak berat karena tertimpa longsoran tanah kapur dan batu.
BUMD Kepri Tak Mengandalkan Proyek Pemerintah TANJUNGPINANG, Kepri (Waspada): Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak pernah mendapatkan proyek dari pemerintah daerah setempat, ujar Asisten Ekbang Setdaprov Kepri Nuraida Husin. “BUMD di Kepri mampu mandiri dalam waktu hanya dua-tiga tahun dan itu sama sekali tidak pernah mendapatkan proyek dari pemerintah,” katanya ketika menerima kunjungan jurnalistik rombongan wartawan Sumatera Utara dipimpin Kepala Dinas Kominfo Sumut H Eddy Syofian di Tanjungpinang, Senin (26/10). Provinsi Kepri memiliki sebuah BUMD yang bertindak sebagai holding company. Perusahaan yang diberinama
PT Pembangunan Kepri itu dewasa ini memiliki cukup banyak anak perusahaan. Anak-anak perusahaan tersebut kemudian secara aktif menjalin berbagai kerja sama dengan pihak ketiga dan kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi anakanak perusahaan yang maju dan mandiri. Menurut Nuraida Husin, sejak berdiri hingga saat ini BUMD tersebut hanya sekali mendapatkan bantuan dari Pemprov Kepri dan besar bantuan yang diberikan pun hanya Rp10 miliar. “Dalam dua tahun pertama kita memang belum bisa berharap BUMD itu menyetor pendapatan ke kas daerah, tapi setelah itu dia justru mampu
ikut bersama-sama pemerintah membantu percepatan pembangunan daerah,” ujarnya. Ditanya kiat memajukan BUMD di provinsi kepulauan yang berdiri tahun 2002 itu, ia menyebut sejauh ini tidak ada seorang pun unsur dari pemerintahan yang masuk ke BUMD itu maupun anak-anak perusahaannya. Perusahaan-perusahaan BUMD di daerah itu dikelola oleh tenaga-tenaga profesional di bidangnya. “Jadi sama sekali tidak ada unsur pemerintahan di dalamnya, semuanya profesional,” tegasnya. Lebih jauh Nuraida Husin mengatakan sejauh ini BUMD di Kepri telah bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari mengelola sisi darat bandar
udara dan penyediaan avtur, sampai mengelola pergudangan dan membersihkan limbah laut. Dalam waktu dekat PT Pembangunan Kepri juga akan mele-barkan sayap ke bidang telekomunikasi serta minyak dan gas. “Dalam waktu dekat BUMD kita juga diproyeksikan ikut mengelola blok minyak dan gas di Natuna,” katanya. Kepala Dinas Kominfo Sumut H Eddy Syofian kepada wartawan seusai pertemuan itu mengaku sangat terkesan dengan konsep yang diterapkan Pemprov Kepri dalam mengembangkan BUMD-nya. “Apa yang dilakukan Kepri terhadap BUMD-nya sangatsangat luar biasa dan bukan tidak mungkin juga bisa kita terapkan di Sumut,” katanya. (m19)
JAKARTA (Waspada): Sejak penggunaan hak angket Bank Century digulirkan, perhatian fraks-fraksi di DPR begitu serius. Bahkan penggunaan hak angket itu kini sudah di depan mata karena beberapa fraksi sudah menyatakan kesiapannya, khususnya tiga fraksi besar di DPR yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Melihat wacana penggunaan hak angket Bank Centry itu, Fraksi Partai Demokrat (FPD) langsung memberikan reaksi melalui ketua fraksinya Anas Urbaningrum meminta agar semua pihak menunggu hasil audit BPK. “Kita harus menghormati kerja lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan audit, yaitu BPK. Sekali lagi kami mesti menunggu apa hasil audit itu,” katanya sebelum memasuki ruang sidang paripurna di Ge-
Kalau Menunggu Bantuan Pemerintah, Kapan? lantakkan kediamannya yang selama ini aman dan damai. Dia hanya bekerja seorang diri, sebab tak ada tukang pasca gempa. Dan, kayunya pun dia peroleh dari pohon durian dekat rumahnya, kemudian ditempahnya menjadi balok kayu. Lelaki tua itu adalah Ali Basyir, 64, kakek dari empat cucu, warga Dusun Tangah, Korong Ladang Rimbo, Kenagarian Kuranji Hulu, Kec. Sungai Men-
cirim, Kab. Padang Pariaman. Ali Basyir bekerja dengan peralatan seadanya. Tekadnya membangun rumah kembali semata agar anak cucunya tak lagi tidur di tenda atau menumpang tidur di madrasah. “Kalau menunggu bantuan dari Pemerintah, kapan? Sampai kapan kami harus menunggunya? Tidak pastikan? Sementara cucu-cucu saya kedinginan tidur di tenda,” ujar Ali Basyir ke-
Waspada/Mursal AI
ISTIRAHAT: Ali Basyir ditemani istrinya Martini beristirahat sejenak usai memotong balok kayu di Kampung Tangah, Korong Ladang Rimbo, Kenagarian Kuranji Hulu, Kec. Sungai Geringging, Kab. Padang Pariaman.
pada Waspada, Senin, (26/10). Dengan logat Padangnya yang kental, Basyir menuturkan, sebanyak 10 orang anggota keluarganya tidur di satu tenda sangatlah tidak nyaman. Apalagi di saat hujan, rasa dingin menyelimuti kami. “Bantuan yang datang itu hanya berupa bahanbahan pokok, Tapi, bahan bangunan belum ada. Nggak mungkinkan kami hanya menunggu terus.” Pekerjaan Basyir tidak tetap. Terkadang sebagai tukang ojek, lalu kuli bangunan, dan terkadang jadi petani. Dengan pekerjaan yang hanya seperti itu, dia mengaku tidak sanggup membeli bahan-bahan bangunan sekaligus. “Cicil, Minggu ini beli pasir, kalau ada rezeki beli semen. Apalagi sejak gempa ini bahan bangunan naik. Jadi belum tahu kapan siapnya, yang penting saya berusaha dulu. Entah siap pun atau nggak ini,” ujarnya pesimis. Basyir sangat berharap, pemerintah segera memberikan bahan-bahan bangunan kepada warga korban gempa. “Saat ini, itu saya rasa yang diperlukan warga, nggak mungkinkan warga harus tidur terus menerus di tenda-tenda darurat.” Tempat tinggal Basyir termasuk daerah yang terisolir. Untuk menuju rumahnya saja, harus melewati jalan yang berbukit yang kanan kirinya masih hutan. Masih banyak permasalahan lain di desa ini. Seperti, air. Untuk mandi dan minum saja mereka terpaksa harus ke sungai yang jaraknya dua
sangka Muhammad Hatta akan diperiksa dan didengar keterangannya pada Rabu (28/10) mendatang. Hal senada dikatakan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus, Arminsyah yang menyatakan tim penyidik memiliki bukti cukup kuat terlibat dalam kasus tersebut. “Ini hasil keterangan dari pemeriksaan saksi dan tersangka,” katanya. Keterkaitannya dalam kasus itu kata dia, melakukan kebijakan dengan tidak menyetor uang dana DIPA ke negara. Kasus itu diduga bermula saat KBRI Thailand dalam Tahun Anggaran Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) 2008 menyisakan
anggaran DIPA sebesar Rp2,5 miliar. Dana itu tidak disetorkan kembali ke kas negara namun oleh oknum pejabat KBRI dipergunakan untuk kepentingan lain, tanpa dilakukan revisi anggaran dari Departemen Keuangan (Depkeu). Dana dari DIPA diduga untuk pembentukan panitia penyelenggaraan Indonesia Day 2008 di Bangkok, pembentukan Satgas Penanggulangan WNI yang tertahan di Bangkok, pembentukan panitia penyelenggaraan serta pelaksanaan KTT ASEAN ke-14. Selanjutnya untuk pembayaran tunjangan kemahalan bagi pegawai setempat dan guru pada KBRI di Thailand.
Hak Angket Bank Century Bergulir
Demi Cucu, Ali Basyir Berusaha Bangun Rumah LELAKI tua itu terlihat sangat serius mengukur-ukur balok kayu di bawah tenda plastik berukuran kecil. Usai mengukur, kemudian dia memotong balok-balok kayu itu dengan gergaji. Peluh membasah di sekujur tubuhnya. Lelaki tua itu adalah salah seorang korban gempa di Sumatera Barat. Dia sangat ingin segera membangun rumahnya kembali, setelah gempa 7,9 SR meluluh-
Selasa (27/10). Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua tersangka lainnya yakni, Djumantoro Purbo (Wakil Dubes) dan Suhaeni (Bendahara KBRI di Thailand). Kapuspenkum menambahkan, tersangka Muhammad Hatta secara bersama-sama dengan tersangka Suhaeni dan tersangka Djumantoro Purbo melakukan tindak pidana korupsi. “Penetapan Muhammad Hatta sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan direktur penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus nomor print-79/F.2/Fd.1/ 10/2009tanggal23Oktober2009.” Dia menambahkan, ter-
kilometer. Sementara itu, Wali Nagari (Lurah-red) Kuranji Hulu Ali Umar mengatakan, sebanyak sembilan puluh lima persen mata pencaharian warga di sini hanyalah petani. Jadi, tidak mungkin rasanya mereka akan membangun rumah sendiri tanpa ikut andil pemerintah. “Ini termasuk daerah yang terisolir. Di sini tak ada pengusaha maupun pejabat. Umumnya warga sini petani, selebihnya tukang ojek dan buruh bangunan. Mereka tidak mungkin membangun rumahnya sendiri. Kalau adapun hanya satu dua orang,” katanya. Di Desa Ladang Rimbo ini, menurut Wali Nagari, sebanyak 623 rumah rusak berat dihantam gempa. Sementara di seluruh Korong sebanyak 7.030 rumah rusak berat maupun ringan. Pantauan Waspada, banyak rumah yang sudah tak layak pakai masih dihuni warga Nagari Kuranji Hulu ini. Pada temboktembok yang hampir roboh, mereka pasangkan kayu penyanggah. Itu tentunya berbahaya, karena jika saja ada gempa sedikit, rumah mereka bisa langsung roboh. Tetapi akibat tidak nyaman tidur di tenda dan kedinginan di saat hujan datang, mereka memberanikan diri untuk menempati rumahnya yang sudah retak-retak tersebut. “Kami sangat berharap para donator dan pemerintah untuk memperhatikan warga sini. Kasihan membiarkan warga sini berlama-lama tidur di tenda,” ujar Umar. * Mursal AI/Aidi Yursal
dung DPR Jakarta, Selasa (27/10). Hal sama disampaikan anggota Komisi III DPR dari FPD Ruhut Sitompul. Dia berharap semua menunggul hasil audit BPK. “Hak angket itu politis, jadi tunggulah hasil BPK dan biarlah ini mengalir seperti air,” ujar Ruhut mengingatkan akan adanya kontrak politik antar SBY dan beberapa partai politik Ruhut juga menyatakan, wacana hak angket ini ujian loyalitas dan komunikasi dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Sedangkan anggota Komisi III dari Fraksi PG, Bambang Soe-
satyo mengakui bahwa saat ini sedang diedarkan usulan hak angket Bank Century. “Fraksi Partai Golkar mendukung dan mengisiasi hak angket sambil menunggu hasil kerja BPK,” katanya. Fraksi PPP DPR juga siap mendukung terbentuknya panitia angket untuk mengusut tuntas kasus bailout Bank Century. Menurut Ketua DPP PPP yang juga Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin, skandal Century itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. “Kami mendukung pengusutan kasus Century ini dan upaya itu harus
segera dilakukan,” katanya. Sementara FPDIP sudah mempunyai tim investigasi yang dibentuk mengumpulkan bahan dan draf bahan itu tengah digodok. “Pengumpulan bahan angket sudah selesai. Diharapkan minggu depan drafnya bisa selesai untuk di bawa ke Badan Musyawarah,” kataWakil Ketua FPDIP, Arya Bima. Menurutnya, PDIP tidak akan menunggu hasil audit investigatif BPK untuk mengajukan hak angket. “Sekarang yang diperlukan sikap dewan. Biarlah BPK kerja, tapi dewan juga harus punya sikap,” tegasnya.(aya)
Gaji Menteri Sebaiknya Disumbang Ke Penduduk Miskin JAKARTA (Antara): Sekjen DPP Partai Buruh, H Sonny Pudjisasono mengharapkan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menyumbangkan separuh gajinya untuk meningkatkan kesejahterakan penduduk miskin, termasuk para buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
sebagai wujud kepedulian, bukan justru gajinya dinaikkan sampai 3-4 kali dari sekarang. Sonny mengemukakan itu di Jakarta, Selasa (27/10), terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan kenaikan gaji para menteri KIB II, termasuk para pejabat tinggi negara yang mencapai 3-4 kali lipat dari gaji
PTPN III Bantu Korban Gempa MEDAN (Waspada): Dirut PT Perkebunan Nusantara III Ir Amri Siregar Minggu (25/10) melepas keberangkatan empat truk besar berisi bahanbahan bantuan kepada korban gempa di Sumbar dan Jambi di halaman kantor direksi PTPN III. Dana bantuan tersebut merupakan program BUMN Peduli PTPN III yang berasal dari dana PKBL yang total keseluruhannya sebesar Rp 2,1 milyar untuk Sumatera Barat, KerinciJambi, Jawa Barat dan Mandailing Natal-Sumatera Utara yang telah diserahkan sebelumnya oleh Distrik Manager Tapanuli Selatan, Rafel Sibagariang kepada masyarakat korban banjir bandang di Kec. Muara Batang Gadis, Mandailing Natal awal bulan kepada Sekda Pemkab madina. Drs. H. Azwar Indra Nasution, MM. Amri Siregar mengharap-
kan bantuan dapat meringankan para korban gempa di Sumbar dan Jambi sehingga segera pulih dan siap untuk bangkit kembali menghadapi hidup di masa depan. Ir. Mailanta Bangun, Kepala Bagian PKBL mengatakan, untuk memudahkan penyaluran bantuan tersebut ke pihak yang tepat dan lebih efektif dilakukan kerja sama dengan PT PNM di Sumatera Barat dan PTPN VI di Jambi yang diserahkan langsung oleh para petugas dari pengurus SPBUN PTPN III. Hadir dalam acara pelepasan bantuan untuk Sumbar dan Jambi pada pagi itu antara lain Direktur Utama, Ir. Amri Siregar, Direktur SDM, Rachmat Prawira Kesumah, MM dan Direktur Pengembangan dan Perencanaan, DR. Ir. Chairul Muluk dan para kepala bagian serta pengurus SPBUN PTPN III. (m05)
sekarang. Menurut Sonny, usulan menyumbangkan sebagian gajinya, karena pendapatan menteri dinilai sudah memadai, termasuk adanya fasilitas diberikan negara dan para menteri juga mendapatkan dana taktis yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Apalagi keadaan ekonomi negara dan bangsa Indonesia belum membaik akibat krisis ekonomi global, sejak pertengahan 2008 hingga saat ini. Dia mengatakan, seharusnya para menteri sebelum dilantik menyadari bahwa jabatan menteri adalah kehormatan sebagai pengabdian kepada bangsa atas prestasi dan dedikasinya, sehingga diharapkan tidak menuntut kenaikan gaji yang besar. Sonny yang partainya tidak memiliki wakil di DPR RI karena suara yang diperolehnya kurang 2,5 persen pada pemilu 2009, mengharapkan, DPR ikut mengkritisi tentang rencana kenaikan gaji para menetri, termasuk para pejabat tinggi negara yan nilainya mencapai 3-4 kali dari gaji sekarang. Dia berencana membentuk forum 19 parpol yang tidak lolos di DPR RI yang kini mempunyai belasan ribu legislator di DPRD provinsi, kabupaten/kota seIndonesia. Forum lintas prapol itu akan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan UU yang berlaku.